SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 
BERBASIS AKRUAL 
AKUNTANSI INVESTASI 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi 
A. Kebijakan Akuntansi 
1. Definisi 
2. Pengakuan 
3. Pengukuran 
4. Penilaian/Penyajian 
5. Pengungkapan 
B. Sistem Akuntansi 
1. Pihak-pihak Terkait 
2. Dokumen yang Digunakan 
3. Jurnal Standar
DEFINISI DAN KLASIFIKASI - 1 
 Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk 
memperoleh manfaat ekonomi (bunga, dividen dan 
royalti) atau manfaat sosial, sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan Pemda dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 
 Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, 
yaitu: 
1. Investasi Jangka Pendek 
2. Investasi Jangka Panjang
DEFINISI DAN KLASIFIKASI - 2 
1. Investasi Jangka Pendek 
• Investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 
sampai dengan 12 bulan. Digunakan untuk tujuan manajemen kas. 
Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu 
investasi masuk klasifikasi Kas Setara Kas jika investasi dimaksud 
mempunyai masa jatuh tempo kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal 
perolehannya. 
2. Investasi Jangka Panjang 
• Investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 
bulan. 
a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen: investasi yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu 
waktu akan dijual atau ditarik kembali. 
b. Investasi Jangka Panjang Permanen: investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki secara berkelanjutan atau ditarik kembali.
PENGAKUAN - 1 
 Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau 
aset yang dapat memenuhi salah satu dari kriteria 
berikut: 
a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh 
manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa 
potensial di masa depan; atau 
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat 
diukur secara memadai/andal (reliable).
PENGAKUAN - 2 
 Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal 
tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit 
dan kas di kas daerah di kredit. 
 Untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal 
tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit 
dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). 
 Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah 
daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran 
pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran 
pembiayaan di debit dan Perubahan SAL di kredit.
PENGUKURAN - 1 
 Investasi Jangka Pendek: 
a. Investasi dalam bentuk surat berharga dicatat 
sebesar biaya perolehan (harga investasi, komisi, 
jasa bank, dan biaya lainnya). Apabila tidak 
terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar 
nilai wajar atau harga pasarnya. 
b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar 
nilai nominal.
PENGUKURAN - 2 
 Investasi Jangka Panjang: 
a. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya 
meliputi seluruh biaya yang timbul dalam rangka perolehan 
investasi tersebut. 
b. Investasi Nonpermanen: investasi yang dimaksudkan tidak 
untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai 
perolehannya. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk 
penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai 
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, penanaman 
modal di proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek 
PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang 
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang 
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek 
tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
PENGUKURAN - 3 
 Pengukuran investasi yang diperoleh dari 
pertukaran aset pemerintah, dinilai sebesar 
biaya perolehan, atau nilai wajar investasi 
tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 
 Pengukuran investasi yang harga perolehannya 
dalam valuta asing harus dinyatakan dalam 
rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs 
tengah bank sentral) yang berlaku pada 
tanggal transaksi.
PENILAIAN - 1 
• Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan 
dengan 3 (tiga) metode yaitu: 
• 1). Metode Biaya 
• 2). Metode Ekuitas 
• 3). Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan. 
1.Metode Biaya 
• Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari 
investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang 
diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi 
yang terkait.
PENILAIAN - 2 
2. Metode Ekuitas 
• Investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan 
ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar 
persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal 
perolehan. 
• Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk 
dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai 
investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai 
pendapatan. 
3. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 
• Investasi dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di 
akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 
digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual 
dalam jangka waktu dekat.
PENILAIAN - 3 
• Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 
1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya 
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki 
pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas 
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas 
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang 
direalisasikan. 
• Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan 
faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih 
menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap 
perusahaan investee. 
• Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain: 
a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; 
b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; 
c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; 
d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
PENGUNGKAPAN 
• Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan 
investasi, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut: 
1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun 
investasi jangka panjang; 
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan 
tersebut; 
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 
6. Perubahan pos investasi.
• Perolehan Investasi Jangka Pendek 
Tanggal Nomor Bukti Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota Kredit 1.1.2.xx.xx Investasi Jangka Pendek - .... XXX 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
(Saat Dilakukan Investasi Jk Pendek - Manajemen Kas) 
Perolehan Investasi Jangka Panjang 
Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX SP2D-LS 1.2.x.xx.xx Investasi Jk Panjang ........(Permanen /Non Permanen) XXX 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah/Aset Tetap - Tanah XXX 
(Saat Dilakukan Investasi Jangka Panjang ) 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX SP2D-LS 7.2.2.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal 
/Investasi Pemda 
XXX 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 
Jurnal LRA 
Perolehan Investasi 
Jurnal LO dan Neraca
Hasil Investasi Jangka Pendek 
Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota 
Kredit 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
8.1.3.xx.xx Pendapatan Bunga ... - LO XXX 
(Saat Diterima Pendapatan Bunga ) 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota 
Kredit 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 
4.1.4.xx.xx Pendapatan Bunga ... – LRA XXX 
(Saat Diterima Pendapatan Bunga ) 
Jurnal LRA 
Hasil Investasi
Hasil Investasi Jangka Panjang – METODE BIAYA 
Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX BM-RUPS 1.1.x.xx.xx Piutang Lainnya XXX 
8.1.3.xx.xx Pendapatan Hasil Pengelolalan Kekayaaan Daerah 
yang Dipisahkan -LO 
XXX 
(Saat Pengumuman Laba – RUPS) 
XXX Nota 
Kredit 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
1.1.x.xx.xx Piutang Lainnya XXX 
(Saat Dibagikan Deviden Tunai) 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota 
Kredit 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 
4.1.3.xx.xx Pendapatan Hasil Pengelolalan Kekayaaan 
Daerah yang Dipisahkan - LRA 
XXX 
(Saat Dibagikan Deviden Tunai) 
Jurnal LRA 
Hasil Investasi
Hasil Investasi Jangka Panjang – METODE EKUITAS 
Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX BM-RUPS 1.2.x.xx.xx Investasi Jk Panjang - ..... XXX 
8.1.3.xx.xx Pendapatan Hasil Pengelolalan Kekayaaan 
Daerah yang Dipisahkan -LO 
XXX 
(Saat Pengumuman Laba – RUPS) 
XXX Nota 
Kredit 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
1.2.x.xx.xx Investasi Jk Panjang - ..... XXX 
(Saat Dibagikan Deviden Tunai) 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota 
Kredit 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 
4.1.3.xx.xx Pendapatan Hasil Pengelolalan Kekayaaan 
Daerah yang Dipisahkan - LRA 
XXX 
(Saat Dibagikan Deviden Tunai) 
Jurnal LRA 
Hasil Investasi
Hasil Investasi Jk Panjang – METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN 
Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota 
Kredit 
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah - ..... XXX 
8.1.3.04.01 Pendapatan-Hasil Pengelolaan (Dana Bergulir)-LO XXX 
(Saat Diterima Hasil Investasi - Dana Bergulir) 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota 
Kredit 
0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 
4.1.4.xx.xx Lain2 PAD yg Sah -Pendapatan Bunga-(Dana 
Bergulir )-LRA 
XXX 
(Saat Diterima Hasil Investasi - Dana Bergulir) 
Jurnal LRA 
Hasil Investasi
• Pencairan Investasi Jangka Pendek 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
1.1.2.xx.xx Investasi Jangka Pendek ..... XXX 
Pencairan Investasi Jangka Panjang 
Jurnal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX SP2D-LS 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 
1.2.x.xx.xx Investasi Jk Panjang ..... (Permanen /Non Permanen) XXX 
Tanggal Nomor 
Bukti 
Kode 
Rekening 
Uraian Debit Kredit 
XXX SP2D-LS 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 
7.1.3.xx.xx Penerimaan Pembiayaan – Penyertaan Modal 
/Investasi Pemda 
XXX 
Jurnal LRA 
Pencairan Investasi (Divestasi) 
Jurnal LO dan Neraca
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAMahyuni Bjm
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2iyandri tiluk wahyono
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
aset tetap & properti investasi
aset tetap & properti investasiaset tetap & properti investasi
aset tetap & properti investasiTrisna Wahyuni
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikJunianto Junianto
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1EnvaPya
 
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPpt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPerum Perumnas
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Hasan Romadon
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullshandyaa
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangRyan Gamof
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaNony Saraswati Gendis
 

What's hot (20)

02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
aset tetap & properti investasi
aset tetap & properti investasiaset tetap & properti investasi
aset tetap & properti investasi
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Surat perikatan-audit
Surat perikatan-auditSurat perikatan-audit
Surat perikatan-audit
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fixPpt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
Ppt akl 2 kel 8 ( konsolidasi perubahan kepemilikan ) fix
 
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
Penjualan Cicilan ( akuntansi keuangan lanjutan)
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
 

Viewers also liked

Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 
Psap06 akuntansi investasi dalam saham
Psap06 akuntansi investasi dalam sahamPsap06 akuntansi investasi dalam saham
Psap06 akuntansi investasi dalam sahamSidik Abdullah
 
Pertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasi
Pertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasiPertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasi
Pertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasiKementerian Dalam Negeri
 
Actividades adultos Biblioteca Provincial da Coruña. 2º trimestre 2017
Actividades adultos Biblioteca Provincial da Coruña. 2º trimestre 2017Actividades adultos Biblioteca Provincial da Coruña. 2º trimestre 2017
Actividades adultos Biblioteca Provincial da Coruña. 2º trimestre 2017Bibliotecadicoruna
 
Penghapusan piutang
Penghapusan piutangPenghapusan piutang
Penghapusan piutangsansantika_
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Cyrenia Dini
 
metode penilaian investasi
metode penilaian investasimetode penilaian investasi
metode penilaian investasiUsman Fadholy
 
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaanPsap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaanAmin Wastinah
 
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTAAset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTARuth J. Silaban
 
Crm введение (2015)
Crm введение (2015)Crm введение (2015)
Crm введение (2015)vedernikova
 
Executive compensation
Executive compensationExecutive compensation
Executive compensationCharan Singh
 
Doctor data de-duplication and profiling
Doctor data de-duplication and profilingDoctor data de-duplication and profiling
Doctor data de-duplication and profilingKADAMBINI SHREE
 
Boletín ultimas incorporacións bibliográfica. Biblioteca Provincial da Coruña...
Boletín ultimas incorporacións bibliográfica. Biblioteca Provincial da Coruña...Boletín ultimas incorporacións bibliográfica. Biblioteca Provincial da Coruña...
Boletín ultimas incorporacións bibliográfica. Biblioteca Provincial da Coruña...Bibliotecadicoruna
 

Viewers also liked (18)

Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasi
 
анимация 2
анимация 2анимация 2
анимация 2
 
Clase 1 impuestos i
Clase 1   impuestos iClase 1   impuestos i
Clase 1 impuestos i
 
Psap06 akuntansi investasi dalam saham
Psap06 akuntansi investasi dalam sahamPsap06 akuntansi investasi dalam saham
Psap06 akuntansi investasi dalam saham
 
Case study M&A
Case study M&ACase study M&A
Case study M&A
 
Pertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasi
Pertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasiPertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasi
Pertemuan 9 akuntansi persediaan dan investasi
 
Actividades adultos Biblioteca Provincial da Coruña. 2º trimestre 2017
Actividades adultos Biblioteca Provincial da Coruña. 2º trimestre 2017Actividades adultos Biblioteca Provincial da Coruña. 2º trimestre 2017
Actividades adultos Biblioteca Provincial da Coruña. 2º trimestre 2017
 
Penghapusan piutang
Penghapusan piutangPenghapusan piutang
Penghapusan piutang
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
 
metode penilaian investasi
metode penilaian investasimetode penilaian investasi
metode penilaian investasi
 
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaanPsap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
 
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTAAset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
 
Crm введение (2015)
Crm введение (2015)Crm введение (2015)
Crm введение (2015)
 
Executive compensation
Executive compensationExecutive compensation
Executive compensation
 
Doctor data de-duplication and profiling
Doctor data de-duplication and profilingDoctor data de-duplication and profiling
Doctor data de-duplication and profiling
 
Boletín ultimas incorporacións bibliográfica. Biblioteca Provincial da Coruña...
Boletín ultimas incorporacións bibliográfica. Biblioteca Provincial da Coruña...Boletín ultimas incorporacións bibliográfica. Biblioteca Provincial da Coruña...
Boletín ultimas incorporacións bibliográfica. Biblioteca Provincial da Coruña...
 

Similar to Akuntansi Investasi PEMDA

kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
AKUNTANSI SUKUK.pptx
AKUNTANSI SUKUK.pptxAKUNTANSI SUKUK.pptx
AKUNTANSI SUKUK.pptxsumiyati84
 
PEREKONOMIAN INDONESIA MANAJEMEN INVESTASI
PEREKONOMIAN INDONESIAMANAJEMEN INVESTASIPEREKONOMIAN INDONESIAMANAJEMEN INVESTASI
PEREKONOMIAN INDONESIA MANAJEMEN INVESTASITEDDYWIRAHADI
 
PSAP-06-akrual-101012014.pptx
PSAP-06-akrual-101012014.pptxPSAP-06-akrual-101012014.pptx
PSAP-06-akrual-101012014.pptxMasSuntari
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMagdalena Palma Renia
 
Perencanaan Keuangan - Alokasi Aset.pptx
Perencanaan Keuangan - Alokasi Aset.pptxPerencanaan Keuangan - Alokasi Aset.pptx
Perencanaan Keuangan - Alokasi Aset.pptxjason gabriel
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxWien Sotya
 
Powerpoint AKM II Markus Laowo
Powerpoint AKM II Markus LaowoPowerpoint AKM II Markus Laowo
Powerpoint AKM II Markus Laowomarkuslaowo
 
AK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptx
AK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptxAK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptx
AK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptxIrfanJayaKusumah
 
BAB 8 AUDIT INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN.pdf
BAB 8 AUDIT INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN.pdfBAB 8 AUDIT INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN.pdf
BAB 8 AUDIT INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN.pdfsitialisa1302
 
PPT PEKAN 3 Teori Investasi dan Pasar Modal.pdf.ppt
PPT PEKAN 3 Teori Investasi dan Pasar Modal.pdf.pptPPT PEKAN 3 Teori Investasi dan Pasar Modal.pdf.ppt
PPT PEKAN 3 Teori Investasi dan Pasar Modal.pdf.pptAhmadWp1
 

Similar to Akuntansi Investasi PEMDA (20)

kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrual
 
Audit investasi
Audit investasiAudit investasi
Audit investasi
 
AKUNTANSI SUKUK.pptx
AKUNTANSI SUKUK.pptxAKUNTANSI SUKUK.pptx
AKUNTANSI SUKUK.pptx
 
Akuntansi Inventori
Akuntansi InventoriAkuntansi Inventori
Akuntansi Inventori
 
PEREKONOMIAN INDONESIA MANAJEMEN INVESTASI
PEREKONOMIAN INDONESIAMANAJEMEN INVESTASIPEREKONOMIAN INDONESIAMANAJEMEN INVESTASI
PEREKONOMIAN INDONESIA MANAJEMEN INVESTASI
 
Manajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi PemerintahManajemen Investasi Pemerintah
Manajemen Investasi Pemerintah
 
PSAP-06-akrual-101012014.pptx
PSAP-06-akrual-101012014.pptxPSAP-06-akrual-101012014.pptx
PSAP-06-akrual-101012014.pptx
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
 
DEVINISI AKUNTANSI
DEVINISI AKUNTANSIDEVINISI AKUNTANSI
DEVINISI AKUNTANSI
 
Bi zzzzz
Bi zzzzzBi zzzzz
Bi zzzzz
 
Perencanaan Keuangan - Alokasi Aset.pptx
Perencanaan Keuangan - Alokasi Aset.pptxPerencanaan Keuangan - Alokasi Aset.pptx
Perencanaan Keuangan - Alokasi Aset.pptx
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
 
Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuanganLaporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan
 
Powerpoint AKM II Markus Laowo
Powerpoint AKM II Markus LaowoPowerpoint AKM II Markus Laowo
Powerpoint AKM II Markus Laowo
 
AK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptx
AK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptxAK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptx
AK2-Pertemuan-8-Laporan-Arus-Kas.pptx
 
BAB 8 AUDIT INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN.pdf
BAB 8 AUDIT INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN.pdfBAB 8 AUDIT INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN.pdf
BAB 8 AUDIT INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN.pdf
 
Akuntansi LKS.ppt
Akuntansi LKS.pptAkuntansi LKS.ppt
Akuntansi LKS.ppt
 
Pertemuan 2 mengevaluasi kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan ke-satu
Pertemuan 2 mengevaluasi kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan   ke-satuPertemuan 2 mengevaluasi kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan   ke-satu
Pertemuan 2 mengevaluasi kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan ke-satu
 
PPT PEKAN 3 Teori Investasi dan Pasar Modal.pdf.ppt
PPT PEKAN 3 Teori Investasi dan Pasar Modal.pdf.pptPPT PEKAN 3 Teori Investasi dan Pasar Modal.pdf.ppt
PPT PEKAN 3 Teori Investasi dan Pasar Modal.pdf.ppt
 
P-14 PENGANGGARAN MODAL PRILAKU KEUANGAN.ppt
P-14 PENGANGGARAN MODAL PRILAKU KEUANGAN.pptP-14 PENGANGGARAN MODAL PRILAKU KEUANGAN.ppt
P-14 PENGANGGARAN MODAL PRILAKU KEUANGAN.ppt
 

Recently uploaded

K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5SubhiMunir3
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanHakamNiazi
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121tubagus30
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSriHandayani820917
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh Cityjaanualu31
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptpebipebriyantimdpl
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsunghaechanlee650
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptzulfikar425966
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptmuhammadarsyad77
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianHALIABUTRA1
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okegaluhmutiara
 

Recently uploaded (18)

K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 

Akuntansi Investasi PEMDA

  • 1. MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL AKUNTANSI INVESTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
  • 2. Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi A. Kebijakan Akuntansi 1. Definisi 2. Pengakuan 3. Pengukuran 4. Penilaian/Penyajian 5. Pengungkapan B. Sistem Akuntansi 1. Pihak-pihak Terkait 2. Dokumen yang Digunakan 3. Jurnal Standar
  • 3. DEFINISI DAN KLASIFIKASI - 1  Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi (bunga, dividen dan royalti) atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu: 1. Investasi Jangka Pendek 2. Investasi Jangka Panjang
  • 4. DEFINISI DAN KLASIFIKASI - 2 1. Investasi Jangka Pendek • Investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 sampai dengan 12 bulan. Digunakan untuk tujuan manajemen kas. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. 2. Investasi Jangka Panjang • Investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. b. Investasi Jangka Panjang Permanen: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau ditarik kembali.
  • 5. PENGAKUAN - 1  Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset yang dapat memenuhi salah satu dari kriteria berikut: a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).
  • 6. PENGAKUAN - 2  Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit.  Untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai).  Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan di debit dan Perubahan SAL di kredit.
  • 7. PENGUKURAN - 1  Investasi Jangka Pendek: a. Investasi dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan (harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominal.
  • 8. PENGUKURAN - 2  Investasi Jangka Panjang: a. Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi seluruh biaya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. b. Investasi Nonpermanen: investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  • 9. PENGUKURAN - 3  Pengukuran investasi yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.  Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
  • 10. PENILAIAN - 1 • Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu: • 1). Metode Biaya • 2). Metode Ekuitas • 3). Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan. 1.Metode Biaya • Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi yang terkait.
  • 11. PENILAIAN - 2 2. Metode Ekuitas • Investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. • Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. 3. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan • Investasi dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
  • 12. PENILAIAN - 3 • Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya 2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas 3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas 4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. • Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. • Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain: a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
  • 13. PENGUNGKAPAN • Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan investasi, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut: 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 6. Perubahan pos investasi.
  • 14. • Perolehan Investasi Jangka Pendek Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 1.1.2.xx.xx Investasi Jangka Pendek - .... XXX 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX (Saat Dilakukan Investasi Jk Pendek - Manajemen Kas) Perolehan Investasi Jangka Panjang Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX SP2D-LS 1.2.x.xx.xx Investasi Jk Panjang ........(Permanen /Non Permanen) XXX 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah/Aset Tetap - Tanah XXX (Saat Dilakukan Investasi Jangka Panjang ) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX SP2D-LS 7.2.2.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal /Investasi Pemda XXX 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX Jurnal LRA Perolehan Investasi Jurnal LO dan Neraca
  • 15. Hasil Investasi Jangka Pendek Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 8.1.3.xx.xx Pendapatan Bunga ... - LO XXX (Saat Diterima Pendapatan Bunga ) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 4.1.4.xx.xx Pendapatan Bunga ... – LRA XXX (Saat Diterima Pendapatan Bunga ) Jurnal LRA Hasil Investasi
  • 16. Hasil Investasi Jangka Panjang – METODE BIAYA Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX BM-RUPS 1.1.x.xx.xx Piutang Lainnya XXX 8.1.3.xx.xx Pendapatan Hasil Pengelolalan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan -LO XXX (Saat Pengumuman Laba – RUPS) XXX Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 1.1.x.xx.xx Piutang Lainnya XXX (Saat Dibagikan Deviden Tunai) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 4.1.3.xx.xx Pendapatan Hasil Pengelolalan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan - LRA XXX (Saat Dibagikan Deviden Tunai) Jurnal LRA Hasil Investasi
  • 17. Hasil Investasi Jangka Panjang – METODE EKUITAS Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX BM-RUPS 1.2.x.xx.xx Investasi Jk Panjang - ..... XXX 8.1.3.xx.xx Pendapatan Hasil Pengelolalan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan -LO XXX (Saat Pengumuman Laba – RUPS) XXX Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 1.2.x.xx.xx Investasi Jk Panjang - ..... XXX (Saat Dibagikan Deviden Tunai) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 4.1.3.xx.xx Pendapatan Hasil Pengelolalan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan - LRA XXX (Saat Dibagikan Deviden Tunai) Jurnal LRA Hasil Investasi
  • 18. Hasil Investasi Jk Panjang – METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah - ..... XXX 8.1.3.04.01 Pendapatan-Hasil Pengelolaan (Dana Bergulir)-LO XXX (Saat Diterima Hasil Investasi - Dana Bergulir) Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 4.1.4.xx.xx Lain2 PAD yg Sah -Pendapatan Bunga-(Dana Bergulir )-LRA XXX (Saat Diterima Hasil Investasi - Dana Bergulir) Jurnal LRA Hasil Investasi
  • 19. • Pencairan Investasi Jangka Pendek Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX Nota Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 1.1.2.xx.xx Investasi Jangka Pendek ..... XXX Pencairan Investasi Jangka Panjang Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX SP2D-LS 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX 1.2.x.xx.xx Investasi Jk Panjang ..... (Permanen /Non Permanen) XXX Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit XXX SP2D-LS 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX 7.1.3.xx.xx Penerimaan Pembiayaan – Penyertaan Modal /Investasi Pemda XXX Jurnal LRA Pencairan Investasi (Divestasi) Jurnal LO dan Neraca