1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI UTARA
OLEH:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI UTARA

2. DASAR / PERATURAN GUBERNUR
1. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Utara;
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 52
tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sulawesi Utara;
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 86
tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi
Utara.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 Tugas Pokok:  Fungsi :
Melaksanakan Urusan a. Perumusan Kebijakan Teknis;
Pemerintahan Daerah b. Penyusunan Perencanaan,
Berdasarkan Azas Pengkoordinasian, Pembinaan
Otonomi Tugas dan Pengendalian Pelaksanaan
Pembantuan di Bidang Tugas;
Perhubungan, c. Penyelenggaraan Urusan
Komunikasi dan Pemerintahan & Pelayanaan
Informatika. Umum di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika;
d. Pelaksanaan Tugas lain yang
diberikan oleh Gubernur.

4. VISI DAN MISI
 Visi :
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Handal
Penunjang Utama Sulawesi Utara yang Berbudaya,
Berdaya Saing dan Sejahtera.
Yang Memiliki pemahaman makna sebagai berikut :
a. Perhubungan : mencakup transportasi darat, laut dan udara;
b. Komunikasi : Suatu proses untuk mencapai kesamaan makna
dengan mengharapkan adanya umpan balik yang dilakukan
melalui media cetak, media elektronik, media tradisional,
disemiasi dan Bakohumas;
c. Informatika : Sekumpulan data/informasi dari berbagai disiplin
ilmu yang disajikan dalam multimedia berupa browsing,
uploading, download dan internet;

5. d. Handal : Terciptanya penyelenggaraan yang efektif (kapasitas
mencukupi, tertib dan teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat
aman, nyaman dan akurat), biaya terjangkau dan efisien (beban
publik rendah dan utilitas tinggi) ;
e. Berbudaya: Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang
mempunyai budaya modern dan agamais serta berkepribadian/
jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdaya tahan
dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi;
f. Berdaya Saing : Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang
sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di
segala bidang;
g. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat Sulawesi Utara yang bebas
dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan
yang aman, sentosa dan makmur.

6. Misi :
a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mendorong
pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
b. Mensinergikan potensi penyediaan, penyelenggaraan serta
pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan,
komunikasi dan informatika yang ada pada masyarakat,
swasta dan pemerintah untuk menciptakan sistem
perhubungan yang efisien dan efektif;
c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa
perhubungan, komunikasi dan informatika;
d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sektor perhubungan, komunikasi dan informatika.

7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG
PERHUBUNGAN LAUT
1. UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. PP. No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. PP. N o. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
4. PP. No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
5. PP. No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan
6. PerMenhub No. 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari
Kapal
7. PerMenhub No. 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal
8. KepMenhub No. KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut
9. KepMenhub No. KM. 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan
Nasional
10. KepMenhub No. KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan
11. KepMenhub No. KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan
Khusus

8. Izin yang dikeluarkan Dinas
Perhubungan menyangkut Angkutan
Laut.
A. ANGKUTAN LAUT
Dasar :
1. PP. No. 82 tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
2. KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut
3. PP. No. 38 tahun 2007 tentang Kewenangan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Jenis izin yang di keluarkan adalah :
1. Ijin Usaha Angkutan Laut meliputi :
Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPER) antar Kabupaten/Kota
dalam Provinsi

9. 2. Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut meliputi :
a. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
b. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
c. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
d. Izin Usaha Tally
e. Izin Usaha Depo Peti Kemas
B. KEPELABUHANAN
Dasar :
1. KM. 55 tahun 2002 tentang pengelolaan Pelabuhan Khusus
2. KM. 54 tahun 2002 tentang penyelenggaraan Pelabuhan

10. Gubernur mempunyai wewenang :
1. Pengelolaan Pelabuhan Khusus meliputi :
a. Rekomendasi penetapan lokasi untuk pelabuhan
khusus local, regional dan nasional/internasional
b. Izin pembangunan untuk pelabuhan khusus
regional
c. Izin operasi untuk pelabuhan khusus regional
2. Penyelenggaraan Pelabuhan meliputi :
a. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan
umum, local, regional dan nasional/
internasional
b. Izin Pembangunan untuk pelabuhan regional
c. Izin operasi untuk pelabuhan regional

11. KEWENANGAN DISHUBKOMINFO PROV.
SULUT PADA SUB BID. POSTEL DAN
TELEKOMUNIKASI
PERIZINAN :
1 Pemberian Izin Jasa Titipan untuk Kantor Cabang
2 Pemberian Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan
Operator
3 Pemberian Izin galian untuk keperluan penggelaran
kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau
jalan provinsi
DATA JASA TITIPAN :
1. BUMN = Kantor Pos
2. Swasta = 5. Kantor Pusat
6. Kantor Cabang

12. UNDANG-UNDANG KEWENANGAN
KOMINFO
1. UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
2. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik
4. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik