kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)

2
SANRI
SANKRI
Membahas tentang Ad. Negara
Indonesia
SISTEM
SUS + DUK
SPPN
Sebagai 
Mengenai 
Koordinasi + hub.
kerja

3
MANFAAT
+ WWSN PESERTA TTG SANKRI
BERMANFAAT DLM
LAKTUPOKSI PESERTA

4
TPU
TPK
Paham SANKRI yang berlaku (UUD
1945/Amand)
Peserta
Memahami
+
Mampu
Menjelaskan
1. ADNEG  Suatu sistem
2. SUS+DUK LEMBAGA
3. SPPN
4. Pentingnya koordinasi

5
ADMINISTRASI NEGARA SEBADMINISTRASI NEGARA SEBAAGAI SISTEMGAI SISTEM
PENGERTIAN SISTEM :PENGERTIAN SISTEM :
Kamus Webster:
Suatu kesatuan (unity) yang komplek
dibentuk oleh bagian yang
berbeda(diverse), masing-masing
terikat pada(subjected to) rencana
yang sama atau kontribusi (serving)
untuk mencapai tujuan yang sama
KBBI :
Seperangkat unsur yang teratur
saling berkaitan membentuk totalitas

6
ADMINISTRASIADMINISTRASI
L.D. WHITE :L.D. WHITE :
Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negaraSuatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara
ataupun swasta,sipil ataupun militer , berskala kecil maupun besar.ataupun swasta,sipil ataupun militer , berskala kecil maupun besar.
DIMOCK AND DIMOCK
Pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama
kelompok.
SISTEM ADMINISTRASI terdiri dari :
1. Manusia - 2 orang/lebih
2. Tujuan
3. Tugas Saling mempengaruhi
4. Kerja sama
5. Sarana

7
ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA
PFIFFNER AND PRESTHUS :PFIFFNER AND PRESTHUS :
Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakanKoordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan
kebijakan negarakebijakan negara
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS:
Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangka
mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT:
Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangka
mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHAN
INTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA :
Dengan faktor EKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL
Saling mempengaruhi

8
UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARAUNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA
1.MANUSIA -1.MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahanPejabat kenegaraan/pemerintahan
- Masyarakat yang dilibatkan- Masyarakat yang dilibatkan
2.TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara
- Pecahkan permasalahan
- Penuhi kebutuhan masyarakat
- Layani masyarakat
3.TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang
4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana,
program, prosedur, briefing, rapat, dst.)
5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan,
kendaraan,dst.

9
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIKESATUAN REPUBLIK INDONESIAA
1. Pengertian1. Pengertian
Dalam Arti LuasDalam Arti Luas Dalam Arti SempitDalam Arti Sempit
Sistem Penyelenggaraan Negara (SPN)Sistem Penyelenggaraan Negara (SPN)
Sistem penyelenggaraan kehidupanSistem penyelenggaraan kehidupan
negara dan bangsa dalam segalanegara dan bangsa dalam segala
aspeknya.aspeknya.
Sistem Penyelenggaraan PemerintahanSistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara (SPPN)Negara (SPPN)
Keseluruhan sistem penyelenggara-anKeseluruhan sistem penyelenggara-an
kekuasaan pemerintahan (executivekekuasaan pemerintahan (executive
power) dengan asas-asas pokok SPPNpower) dengan asas-asas pokok SPPN
Dengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan:Dengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan:
Aparatur negara dan seluruh rakyatAparatur negara dan seluruh rakyat Pemerintah dan segenap aparaturPemerintah dan segenap aparatur
pemerintah.pemerintah.
 Dana dan daya yang tersedia secara nasional.Dana dan daya yang tersedia secara nasional.
 Demi tercapainya tujuan.Demi tercapainya tujuan.
 Demi terlaksananya tugas nasional/negaraDemi terlaksananya tugas nasional/negara

10
Kesisteman SPN dan SPPNKesisteman SPN dan SPPN
NoNo Sub SistemSub Sistem SPNSPN SPPNSPPN
1.1. ManusiaManusia Aparatur Negara dan Seluruh rakyat.Aparatur Negara dan Seluruh rakyat. Pejabat LembagaPejabat Lembaga
Pemerintah/EksekutifPemerintah/Eksekutif
2.2. TujuanTujuan Melindungi bangsa dan tumpah darah IndonesiaMelindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umumMemajukan kesejahteraan umum
Cerdaskan kehidupan bangsaCerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia.Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
3.3. TugasTugas Penyelenggaraan kehidupan negara danPenyelenggaraan kehidupan negara dan
bangsa dalam segala aspeknyabangsa dalam segala aspeknya
Penyelenggaraan keseluruhanPenyelenggaraan keseluruhan
kekuasaan pemerintahankekuasaan pemerintahan
4.4. KerjasamaKerjasama
(antar)(antar)
Aparatur secara horisontal/vertikalAparatur secara horisontal/vertikal
Komponen dalam masyarakatKomponen dalam masyarakat
Komponen aparatur negara dengan masyarakatKomponen aparatur negara dengan masyarakat
Sektor Pem./Negara dengan masyarakatSektor Pem./Negara dengan masyarakat
55 SaranaSarana Semua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintahSemua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintah
maupun milik masyarakat)maupun milik masyarakat)

11
ASAS
ASAS
UMUM
PENYELENG
GARA
NEGARA
DASAR
HUKUM
XI/MPR/1998
UU 28/1999
PENY. NEGARA
BB / KKN
7 ASAS
KEPAS
TIAN
HUKUM
TERTIB
PENY.
NEGARA
KEPEN
TINGAN
UMUM
KETER
BUKAAN
PROPORSI
ONALITAS
PROFESI
ONALITAS
AKUNTA
BILITAS
PEJABAT NEGARA
- YG MELAKSANAKAN FUNGSI L,E,Y
- YG TUPOKSI BERKAITAN PENY. NEG,
SESUAI PPuu
UU
32 / 2004
E
E

12
Fungsi Aparatur NegaraFungsi Aparatur Negara
a. Fungsi Aparatur Negara, adalah:
• Melayani.
• Mengayomi, dan
• Memberdayakan
.
Masyarakat
b. Fungsi-Fungsi tersebut dilaksanakan oleh:
• Aparatur Pemerintah.
• Aparatur Kenegaraan.

13
Landasan Administrasi NegaraLandasan Administrasi Negara
IndonesiaIndonesia
NoNo LandasanLandasan KeteranganKeterangan
1.1. Idiil-PancasilaIdiil-Pancasila  Sebagai Dasar NegaraSebagai Dasar Negara
 Sumber Hukum Dasar NegaraSumber Hukum Dasar Negara
(Tap MPR No.III/MPR/2000)(Tap MPR No.III/MPR/2000)
2.2. Konstitusional-UUDKonstitusional-UUD
4545
 Perubahan: 1999, 2000, 2001, 2002.Perubahan: 1999, 2000, 2001, 2002.
 Landasan Konstitusional bagi SANKRILandasan Konstitusional bagi SANKRI
 Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negaraLandasan bagi penyelenggaraan administrasi negara
IndonesiaIndonesia
3.3. OperasionalOperasional  UU 25/2004UU 25/2004  SISRENBANGNASSISRENBANGNAS
 Perpres 7/2005 (RPJM Nasional)Perpres 7/2005 (RPJM Nasional)
ADAM, ADEM, MESRAADAM, ADEM, MESRA
4.4. Kebijakan LainKebijakan Lain
1.1. TertulisTertulis
2.2. Tidak tertulisTidak tertulis
1. Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum,1. Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum,
lindungi aparatur negara/masyarakat.lindungi aparatur negara/masyarakat.
2. Bukan peraturan perundang-undangan-pidato2. Bukan peraturan perundang-undangan-pidato
kenegaraan, program Kab.kenegaraan, program Kab.

14
Faktor-Faktor LingkunganFaktor-Faktor Lingkungan
ASTA GATRA (
8 UJUD)
TRIGATRA
(ALAMIAH)
Saling
Mempengaruhi
PANCA GATRA
(SOSIAL)
•Geografi
•Demografi
•Kekayaan Alam
(SDA)
•Idiologi
•Politik
•Ekonomi
•Sosbud
•Hankam
LANDASANLANDASAN
SANKRISANKRI

15
UUD 1945
SEBELUM
AMD.
SESUDAH
AMD.
PEMBUKAAN
BATANG TUBUH
PENJELASAN
16 BAB
37 PASAL
49 AYAT
2 PASAL AT. PERALIHAN
2 AYAT AT. TAMBAHAN
PEMBUKAAN
BATANG TUBUH
21 BAB
73 PASAL
170 AYAT
3PASAL AT. PERALIHAN
2 AYAT AT. TAMBAHAN

16
Dasar
Perubahan
UUD 1945
UUD 45 (Pra)
MPR Menetapkan UUD+GBHN
Pasal 37
UUD 45
(Pasca).
Psl 37
Pasal 3
Minimal 2/3 harus hadir
Putusan Minimal 2/3 dari yang hadir
1. USRUBPAS Diajukan
minimal 1/3 anggota MPR
2. Secara tertulis
3. Minimal dihadiri 2/3 ang.
MPR
4. Putusan 50% + 1
5. Bentuk negara (NKRI)
tidak dapat diubah
Berlangsung
I. Disahkan 19 Okt. 1999
II. Disahkan 18 Ags. 2000
III. Disahkan 10 Nov. 2001
IV. Disahkan 10 Agst.
2002
Psl 3 MPR mengubah + menetapkan UUD

17
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan doktrin
Dwi Fungsi ABRI
• Penegakan hukum,
HAM, dan
pemberantasan KKN
• Otonomi Daerah
• Kebebasan Pers
• Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Tuntutan Reformasi
Jumlah:
• 16 bab
• 37 pasal
• 49 ayat
• 4 pasal A.P
• 2 ayat A.T
• Penjelasan
Sebelum
Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di
tangan MPR
• Kekuasaan yang sangat
besar pada Presiden
• Pasal-pasal multitafsir
• Pengaturan lembaga
negara oleh Presiden
melalui pengajuan UU
• Praktek ketatanegaraan
tidak sesuai dengan jiwa
Pembukaan UUD 1945
Dasar Pemikiran
Perubahan
Menyempurnakan aturan
dasar:
• Tatanan negara
• Kedaulatan Rakyat
• HAM
• Pembagian kekuasaan
• Kesejahteraan Sosial
• Eksistensi negara
demokrasi dan negara
hukum
• Sesuai dengan aspirasi
dan kebutuhan bangsa
Tujuan Perubahan
• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD 1945
• TAP MPR No.IX/MPR/1999
• TAP MPR No.IX/MPR/2000
• TAP MPR No.XI/MPR/2001
Dasar Yuridis
• Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan
NKRI
• Mempertegas sistem
presidensiil
• Penjelasan UUD 1945
yang memuat hal-hal
normatif akan dimasukan
ke dalam pasal-pasal
(Batang Tubuh)
• Perubahan dilakukan
dengan cara “adendum”
Kesepakatan Dasar
• Sidang Umum MPR 1999
Tgl.14-21 Okt 1999
• Sidang Tahunan MPR
2000
Tgl.7-18 Agt 2000
2001
Tgl.1-9 Nov 2001
2002
Sidang MPR
Jumlah:
• 21 bab
• 73 pasal
• 170 ayat
• 3 pasal A.P.
• 2 Pasal A.T.
• Tanpa Penjelasan
Hasil Perubahan
1 HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN
PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
3 Penyaji
I
4 Penyaji
I

18
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana
kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2 I
I

19
BAB BENTUK DAN KEDAULATAN
(Pasal 1)
3
Negara Kesatuan
Negara Hukum ***)
Berbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD ***)
I
I

20
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
PUSAT
DAERA
H
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan
Peradilan
kpu
bank
sentral
DPR DPDMPR
PERWAKILAN
BPK PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MK
4
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
Kementerian
Negara
Presiden/
Wakil
Presiden
I
I
PEMDA
PROVINSI
DPRDKPD
PEMDA
KAB/KOTA
DPRDKPD

21
Pasal 24 (1)***
memegang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan
keadilan
MAMK
Pasal 4 (1)
memegang
kekuasaan
pemerintahan
PRESIDEN
Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 (1)*
memegang
kekuasaan
membentuk UU
DPR
I
I
5

22
MPR
Pasal 2 (1)****
ANGGOTA
DPR
dipilih melalui pemilu
ANGGOTA
DPD
dipilih melalui pemilu
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
[Pasal 3 ayat (2)***/**** ];
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****];
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang
diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi
kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang pasangan calon Presiden dan
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya,
jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
Wewenang
BAB MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT
I
I
6

23
Presiden/
Wakil
Presiden
BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN
NEGARA
Presiden/Wakil Presiden
Antara lain:
1. “…memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD “[Pasal 4 (1)];
2. “…berhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*];
3. “…menetapkan peraturan pemerintah” [Pasal 5 (2)*];
4. “…memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”[Pasal 9 (1)*];
5. “…memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU” (Pasal 10);
6. “…dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****];
7. “…membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***];
8. “…menyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12);
9. “…mengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
10. “…menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*];
11. “…memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*];
12. “…memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*];
13. “…memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)*;
14. “…membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” (Pasal 16)****;
15. Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
16. Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
17. Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
18. Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
19. Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
20. Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
21. Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
22. Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
Wewenang, Kewajiban, dan
Hak
Calon Presiden dan calon
Wakil Presiden harus seorang
warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya
sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.
[Pasal 6 (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan.
(Pasal 7 *)
I
I
7

24
MPRKPU
2
diusulkan sebelum
pemilu
[Pasal 6A (2) ***]
4
memperoleh jumlah
suara >50% dalam
pemilu dengan
sedikitnya 20% di
setiap Prov. yang
tersebar di lebih
dari 1/2 jml Prov.
[Pasal 6A (3)***]
4a
dalam hal tidak ada
pasangan calon terpilih,
dua pasangan calon yang
mendapat suara terbanyak
1 dan 2 dlm pemilu dipilih
oleh rakyat secara
langsung dan yg
memperoleh suara
terbanyak dilantik
[Pasal 6A (4)****]
5
melantik
[Pasal 3 (2)
***/****]
sebelum
memangku
jabatan,
bersumpah di
hadapan
[Pasal 9 (1)*]
Calon
Presiden
dan
Wapres
Presiden/
Wapres
Parpol/ Gab. Parpol
Peserta Pemilu
3
Pemilu
1
Presiden dan Wakil
Presiden dipilih
dalam satu
pasangan secara
langsung oleh
rakyat
[Pasal 6A (1)***]
BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan
RAKYAT
Presiden dan
Wakil Presiden
memegang
jabatan selama
lima tahun, dan
sesudahnya
dapat dipilih
kembali dalam
jabatan yang
sama, hanya
untuk satu kali
masa jabatan.
(Pasal 7 *)
I
I
8

25
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
DPRMK MPR
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden terus
menjabat
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden
diberhentikan
Pasal 7A1
Pasal 7B (1)2
Pasal 7B (2)3
Pasal 7B (3)4
Pasal 7B (4)5 Pasal 7B (5)6
Pasal 7B (6)
Pasal 7B (7)
7
8
Usul tidak
diterima
Usul
diterima
1. DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A ***);
2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat [Pasal 7B (1)***];
3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)***];
4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam
sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***];
5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***];
6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***];
7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***];
8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan [Pasal 7B (7)***].
I
I
9

26
DPR
1
Mengangkat
Duta dan
Konsul
[Pasal 13 (1)]
3
menerima
penempatan
duta negara
lain
[Pasal 13 (3)*]
5
grasi dan
rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*]
7
amnesti dan
abolisi
[Pasal 14 (2)*]
MA
6
pertimbangan
8
pertimbangan
Presiden
2
Pertimbangan
Duta
[Pasal 13 (2) *]
4
pertimbangan
9
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain
tanda kehormatan yang diatur dengan undang-
undang (Pasal 15 *)
Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain,
pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi,
serta memberi gelar dan tanda jasa
I
I
10

27
Presiden
1
memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD
[Pasal 4 (1)]
2
dalam melakukan
kewajiban dibantu oleh
satu orang Wapres
[Pasal 4 (2)]
4
dibantu
menteri negara [Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan
[Pasal 17 (3)*]
3
membentuk
dewan pertimbangan #)
(Pasal 16) ****
#) DPA dihapus
BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN BAB KEMENTERIAN
NEGARA
I
I
11

28
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat
[Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan
[Pasal 18 (6)**]
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA
PEMERINTAH
DAERAH
DPRD
BAB PEMERINTAHAN DAERAH
Anggota DPRD
dipilih melalui
pemilu
[Pasal 18 (3) **]
Gubernur,
Bupati, Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)**]
I
I
1212

29
BAB PEMERINTAHAN DAERAH
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan UU [Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18B (2)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan UU [Pasal 18A (2)**]
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**]
I
I
1213

30
DPR
Anggota DPR
dipilih melalui
pemilihan umum
[Pasal 19 (1)**]
Anggota DPR
dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang
syarat-syarat dan
tata caranya diatur
dalam undang-
undang
(Pasal 22B**)
BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Fungsi, Wewenang, dan Hak
1. “…memegang kekuasaan membentuk UU” [Pasal
20 (1)*] ;
2. “…memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan” [Pasal 20A (1)**] ;
3. “…mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan
hak menyatakan pendapat” [Pasal 20A (2)**] ;
4. tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;
5. tentang persetujuan dalam menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1)
dan (2)****] ;
6. tentang pemberian pertimbangan kepada
Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*]
;
7. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden
dalam menerima penempatan duta negara lain
[Pasal 13 (3)*] ;
8. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden
dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14
(2)*] ;
9. tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
10. tentang pembahasan dan persetujuan atas RAPBN
yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
11. tentang pemilihan anggota BPK dengan
memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F
(1)***] ;
12. tentang persetujuan calon hakim agung yang
diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;
13. tentang persetujuan pengangkatan dan
pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;
14. tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim
konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
I
II
14

31
YA
DPR
UU
Presiden
3
dibahas
bersama
[Pasal 20 (2)*]
RUU
4b
mengesahkan
[Pasal 20 (4)*]
4c
dalam hal RUU
tidak disahkan,
dalam waktu 30
hari, RUU
tersebut sah
menjadi UU dan
wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
1a
memegang kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)*]
anggota berhak
mengajukan usul RUU
(Pasal 21*)
4a
tidak boleh
diajukan lagi
dalam persi-
dangan masa itu
[Pasal 20 (3)*]
4
persetujuan
bersama
BAB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
Pembentukan UU
1b
berhak mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)*]
2
RUU
tertentu
ikut
membahas
memberi
pertimbangan
DPD
TIDAK
I
II
15

32
DPRPreside
n
3b
harus dicabut
[Pasal 22 (3)]
1
dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang
[Pasal 22 (1)]
2
peraturan pemerintah
pengganti UU itu harus
mendapat persetujuan
[Pasal 22 (2)]
3a
menjadi
UU
3
persetujuan
BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah pengganti UU
TIDA
K
YA
I
II
16

33
Anggota DPD dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-
syarat dan tata caranya
diatur dalam undang-
undang
[Pasal 22D (4)***]
DPD
Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui
Pemilu.
Anggota DPD dari setiap
provinsi jumlahnya sama
dan jumlah seluruh
anggota DPD itu tidak lebih
1/3 jumlah anggota DPR.
[Pasal 22C (1)*** dan
(2)***]
BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Wewenang
1. dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)***];
2. ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***];
3. memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan
RAPBN [Pasal 22D (2)***];
4. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)***];
5. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D
(3)***].
II
II
17

34
DPR
UU
tertentu
3
membahas
bersama
4
persetujuan
bersama
4b
mengesahkan
[Pasal 20 (4)*]
4c
dalam hal RUU
tidak disahkan,
dalam waktu 30
hari, RUU tersebut
sah menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
4a
tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan masa
itu [Pasal 20 (3)*]
1
dapat
mengajukan
[Pasal 22D (1)***]
RUU
tertentu
Presiden
2
membahas RUU
tertentu
[Pasal 22D (2)***]
DPD
BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pembentukan UU tertentu
YA
TIDAK
II
II
18

35
Anggota
DPRD
Anggota
DPR
Presiden/
Wapres
Anggota
DPD
3
dipilih dalam satu pasangan
[Pasal 6A (1)***]
diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta
pemilu [Pasal 6A (2)***]
5
Peserta dari
Perseorangan
[Pasal 22E (4)***]
4
Peserta dari
Partai Politik
[Pasal 22E (3)***]
2
‘luber jurdil’ setiap 5 tahun
[Pasal 22E (1)***]
untuk memilih
[Pasal 22E (2)***]
1
diselenggarakan
oleh
komisi pemilihan
umum
yang bersifat
nasional, tetap, dan
mandiri
[Pasal 22E (5)***]
BAB PEMILIHAN UMUM
PEMILU
II
II
19

36
DPRPresiden
1
mengajukan
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
4
persetujuan
DPD
4b
Pemerintah
menjalankan
Tahun lalu
[Pasal 23 (3)***]
APBN
4a
Pemerintah
menjalankan
APBN
2
memberi
pertimbangan
[Pasal 23 (2)***]
BAB HAL KEUANGAN
Penyusunan APBN
3
membahas
bersama
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
YA
TIDAK
II
II
20

37
susunan kedudukan kewenangan tanggungjawab independensi
BAB HAL KEUANGAN
bank sentral
diatur dengan undang-undang
bank sentral
Pasal 23D ****
II
II
21

38
BPK
BAB BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
Keanggotaan Tugas dan Wewenang
Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan
yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***]
BPK berkedudukan di ibu kota negara,
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)***]
Anggota dipilih oleh
DPR dengan
memperhatikan
pertimbangan DPD
dan diresmikan oleh
Presiden
[Pasal 23F (1)***]
menyerahkan hasil
pemeriksaan
keuangan negara
kepada DPR, DPD,
dan DPRD sesuai
dengan
kewenangannya
[Pasal 23E (2)***]
II
II
22

39
BPK
2
hasil pemeriksaan
diserahkan
[Pasal 23E (2)***]
3
hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti
oleh lembaga perwakilan dan/atau badan
sesuai dengan undang-undang
[Pasal 23E (3)***]
DPD DPRD
1
memeriksa pengelolaan dan
tanggungjawab
keuangan negara
[Pasal 23E (1)***]
BAB BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
Pemeriksaan Keuangan Negara
DPR
II
II
23

40
Anggota BPK
terpilih
DPR PresidenDPD
2
memberikan
pertimbangan
1
memilih calon
3
diresmikan
BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]
II
II
24

41
BAB KEKUASAAN
KEHAKIMAN
Mahkamah Agung
Hakim agung harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela, adil,
profesional, dan
berpengalaman di
bidang hukum
[Pasal 24A (2)***]
Calon hakim agung
diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada DPR
untuk mendapat per-
setujuan dan ditetap-
kan sebagai hakim
agung oleh Presiden
[Pasal 24A (3)***]
TUN
Militer
Agama
Umum
MA
Pasal 24A ***
Kewajiban dan Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*].
II
III
25

42
BAB KEKUASAAN
KEHAKIMAN
Mahkamah Konstitusi
MK
Pasal 24C ***
Kewajiban dan Wewenang
1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
2. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].
II
III
Hakim konstitusi harus
memiliki integritas dan
tercela, adil, negarawan
yang menguasai
konstitusi dan
ketatanegaraan, serta
tidak merangkap sebagai
pejabat negara
[Pasal 24C (5)***]
26
mempunyai sembilan
orang anggota hakim
konstitusi yang ditetapkan
oleh Presiden, yang
diajukan masing-masing
tiga orang oleh MA, tiga
orang oleh DPR dan tiga
orang oleh Presiden
[Pasal 24C (3)***]

43
BAB KEKUASAAN
KEHAKIMAN
Komisi Yudisial
KY
Pasal 24B ***
Anggota Komisi Yudisial
harus mempunyai
pengetahuan dan
pengalaman di bidang
hukum serta memiliki
integritas dan
tercela
[Pasal 24B (2)***]
Anggota Komisi Yudisial
diangkat dan
diberhentikan oleh
Presiden dengan
persetujuan DPR
[Pasal 24B (3)***]
Wewenang
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
II
III
27

44
BAB WILAYAH NEGARA
WILAYAH NEGARA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **
II
III
28

45
WARGA
NEGARA
DAN
PENDUDUK
warga negara ialah
orang-orang bangsa
Indonesia asli dan
orang-orang bangsa
lain yang disahkan
dengan undang-
undang sebagai
warga negara
[Pasal 26 (1)]
BAB WARGA NEGARA DAN
PENDUDUK
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
Penduduk ialah
warga negara
Indonesia dan orang
asing yang
bertempat tinggal di
Indonesia
[Pasal 26 (2)**]
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang (Pasal 28)
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]
II
III
29

46
HAK
ASASI
MANUSIA
BAB HAK ASASI MANUSIA
III
III
30
membentuk keluarga, keturunan
dan perlindungan anak dari
kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **
mengembangkan dan memajukan
diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari IPTEK
(Pasal 28C) **
kebebasan beragama, meyakini
kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal, kebebasan
berserikat, berkumpul dan
berpendapat (Pasal 28E) **
berkomunikasi dan
memperoleh informasi
(Pasal 28F) **
pengakuan yang sama di
hadapan hukum, hak untuk
bekerja dan kesempatan yg sama
dalam pemerintahan
(Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat perlakuan
khusus (Pasal 28H) **
tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut dan bebas dari
perlakuan diskriminatif
(Pasal 28I) **
berkewajiban menghargai
hak orang dan pihak lain
serta tunduk kepada
pembatasan UU
(Pasal 28J) **
mempertahankan
hidup dan
kehidupan
(Pasal 28A) **
perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda
serta bebas dari
penyiksaan
(Pasal 28G) **

47
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]
BAB AGAMA
A G A M A
III
III
31

48
Usaha hankamneg
dilaksanakan melalui
sishankamrata oleh
TNI dan POLRI sbg
kekuatan utama, dan
rakyat sbg kekuatan
pendukung
[Pasal 30 (2)**]
Tiap-tiap warga
negara berhak dan
wajib ikut serta
dalam usaha
pertahanan dan
keamanan negara
[Pasal 30 (1)**]
sebagai alat negara
yang menjaga
keamanan dan
ketertiban
masyarakat bertugas
melindungi,
mengayomi, melayani
masyarakat, serta
menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]
Pertahanan dan
Keamanan Negara
TNI (AD, AL,
AU)
POLRI
Tugas
BAB PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Susunan dan kedudukan TNI, POLRI,
hubungan kewenangan TNI dan POLRI di
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat
keikutsertaan warga negara dalam usaha
hankamneg, serta hal-hal yang terkait
dengan hankam diatur dengan UU
[Pasal 30 (5)**]
sebagai alat negara
bertugas
mempertahankan,
melindungi, dan
memelihara keutuhan
dan kedaulatan
negara
[Pasal 30 (3)**]
III
IV
32

49
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAA
N
negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
APBN dan APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional [Pasal 31 (4)****]
negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya Nasional [Pasal 32 (2)****]
Pemerintah memajukan ilmu penge-
tahuan dan teknologi dengan men-
junjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat
manusia [Pasal 31 (5)****]
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****]
negara memajukan kebudayaan
Nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya
[Pasal 32 (1)****]
Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan
[Pasal 31 (1)****]
Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib
membiayainya
[Pasal 31 (2)****]
BAB PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
III
IV
33

50
34
BAB PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
III
IV
PEREKONOMIA
N NASIONAL
DAN
KESEJAHTERA
AN SOSIAL
disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan
[Pasal 33 (1)]
Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara
[Pasal 33 (2)]
Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran
rakyat [Pasal 33 (3)]
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional
[Pasal 33 (4)****]
Fakir miskin dan anak-
anak yang terlantar
dipelihara oleh negara
[Pasal 34 (1)****]
Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
mem-berdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)****]
Negara bertanggung jawab
atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum
yang layak [Pasal 34
(3)****]

51
BAB BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAAN
ATRIBUT KENEGARAAN
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) **
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) **
III
IV
35

52
MPR
berwenang mengubah
dan menetapkan
[Pasal 3 (1)***]
Pasal-pasal
Perubahan
UUD
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat
diagendakan dalam sidang MPR apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****]
Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD
diajukan secara tertulis dan ditunjukkan
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk
diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****]
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang
MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****]
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD
dilakukan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh
anggota MPR [Pasal 37 (4)****]
Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat
dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)****]
BAB PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
III
IV
36

53
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini ****)
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya
dilakukan oleh Mahkamah Agung ****)
ATURAN PERALIHAN
ATURAN
PERALIHAN
III
IV
37

54
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****)
Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)
ATURAN TAMBAHAN
ATURAN TAMBAHAN
III
IV
38

55
Fungsi-Fungsi NegaraFungsi-Fungsi Negara
11.. Fungsi KonstitutifFungsi Konstitutif Fungsi Kedaulatan sertaFungsi Kedaulatan serta
penetapan UUDpenetapan UUD
Pelaksana: MPR (Ps.1, 3Pelaksana: MPR (Ps.1, 3
dan 37)dan 37)
2.2. Fungsi EksekutifFungsi Eksekutif Fungsi Penyelenggaraan pemerintahFungsi Penyelenggaraan pemerintaha
NegaraNegara
Pelaksana: PresidenPelaksana: Presiden
(Pasal 4)(Pasal 4)
3.3. Fungsi LegislatifFungsi Legislatif Fungsi Pembuatan Undang-Fungsi Pembuatan Undang-
UndangUndang Pelaksana: DPR (Ps. 20, 20A, 21 danPelaksana: DPR (Ps. 20, 20A, 21 dan
22)22)
44.. Fungsi YudikatifFungsi Yudikatif Penyelenggaraan kekuasaanPenyelenggaraan kekuasaan
kehakimankehakiman Pelaksana: MA, MK, KY, (Ps.Pelaksana: MA, MK, KY, (Ps.
24, 24A, B,24, 24A, B, dan C)dan C)
55.. Fungsi AuditFungsi Audit Penyelenggaraan pemeriksaanPenyelenggaraan pemeriksaan
tanggung jawab keuangantanggung jawab keuangan
Pelaksana: BPK (Psl 23E)Pelaksana: BPK (Psl 23E)

56
Pembagian Fungsi Diantara Alat Kelengkapan Negara dalam rangkaPembagian Fungsi Diantara Alat Kelengkapan Negara dalam rangka
Pelaksanaan Tujuan/Tugas Nasional/Negara Untuk Mewujudkan Cita-Pelaksanaan Tujuan/Tugas Nasional/Negara Untuk Mewujudkan Cita-
Cita Nasional.Cita Nasional.
Cita-Cita Nasional
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur
TUJUAN NASIONAL
• Lindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
• Majukan kesejahteraan umum
• Cerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia
MPRMPR PRESIDENPRESIDEN DPRDPR DPDDPD BPKBPK MAMA MKMK
KonsitutifKonsitutif -Eksekutif-Eksekutif
-Legislatif-Legislatif
LegislatifLegislatif LegislatifLegislatif -Auditif-Auditif YudiYudi
katifkatif
YudiYudi
katifkatif
Semangat:
•Melayani masyarakat
•Mengayomi masyarakat
•Memberdayakan masyarakat
Fungsi-fungsi negara

57
Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan
Definisi :
Suatu mekanisme lima tahunan untuk
pengambilan keputusan bangsa dalam sistem
penyelenggaraan negara.
Meliputi kegiatan kenegaraan sebagai berikut:
1. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun
2. Presiden, dan Wapres dipilih langsungmemegang jabatan selama
masa 5 tahun
3. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
4. Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam SU MPR yang
diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan majelis dan
SI-MPR yang diselenggarakan untuk itu.
5. Tugas-tugas Presiden yang terkait dengan mekanisme ini, antara
lain:a. Mengajukan RUU-APBN dibahas bersama DPR dengan
mempertimbangkan DPD.
b. MPR mengadakan sidang tahunan
c. Mengajukan RUU yang diperlukan untuk melaksanakan UUD
1945

59
ASAS – ASAS
POKOK SPN
( 7 KUNCI )
1
2
3
4
5
6
7
IND. ADALAH NEG. HUKUM
(PS 1 AYAT 3)
SISTEM KONSTITUSIONAL (PS 1 AYAT 2)
TIDAK BERSIFAT ABSOLUTISME
KEK. NEG. TERTINGGI DITANGAN RAKYAT
(PS 1 AYAT 2)
PRES + WKL DIPILIH LANGSUNG
(PS 6A AYAT 1)
PRES = PEMEGANG KEK.
PEM. NEG (PS 4 AYAT 1)
PRES. TDK BTGJWB KPD DPR, TETAPI DPR
DAPAT MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN
PRES (PS 7 A/B = IMPEACHMENT)
MENTERI NEG = PEMBANTU PRES
(PS 17 / 1+2)
KEK. KEP. NEG. TIDAK TAK TERBATAS
(PS 7/7A)

60
1. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7 C)
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat
adalah KUAT
2. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7A,B)
3. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan (Pasal 20 A)
4. Pengangkatan Panglima TNI AD/AU/AL dan Kapolri
dengan persetujuan DPR (Tap MPR No.VII/MPR/2000)
5. Pengangkatan Hakim Agung, dan Gubernur BI
dengan persetujuan DPR.(UU 23/1999)
6. Pengangkatan Duta, pemberian amnesti dan
abolisi atas pertimbangan DPR
7. Pernyataan perang/damai/perjanjian atas persetujuan DPR.

61
• Biasa disebut aparatur pemerintah atau aparatur.
• Tugas Pokok - melaksanakan:
Aparatur Pemerintahan
1. Tugas umum/rutin pemerintah: Kamtib, pendidikan,
kesehatan, dst.
2. Tugas pembangunan:
Melalui program/proyek pembangunan.
• Terdiri atas:
1. Aparatur Pemerintah Pusat.
2. Aparatur Pemerintah Daerah
3. Aparatur Perekonomian Negara

62
LMBG PN
1. TK PUSAT
2. TK DAERAH
1. DEP
2. MENKO
3. MENEG
4. LPND
5. SEK BAN PRES
6. JAGUNG
7. PERW. DI LN
8. TNI
9. POLRI
10.BADAN/EKSTRA
STRUK+BADAN
INDEPENDEN
UU 22/99 UU 32 /
2004
Aparat
Perekonomian

63
Aparatur Perekonomian Negara
Perusahaan Negara (PN)
* BUMN (UU.9/1969)*
Perusahaan Daerah (PD)
* BUMN (UU.5/1992)*
Bentuk
a. Perjan (PP.6/2000)
b. Perum (PP.13/1998)
c. Persero (PP.12/1998)
Bentuk
a. Perumda (Pelayanan
Umum)
b. Perseropada (Orientasi
Bisnis)
Inmendagri 5/1990

64
1. DEPARTEMEN
1. UNSUR PELAKSANA PEMERINTAH, DIPIMPIN MENTERI 
PEMB. PRES, DIBIDANG MASING - MASING
2. FUNGSI :
a. PELANCARAN LAKBIN
b. BIN + KORD LAK TUGAS
c. LITBANG
d. LAK WASNAL
3. KW :
a. TAP JAK  DUKUNG BANG SCR MAKSUD
b. SUN REN NAS
c. TAP JAK SIM NAS
d. KW LAIN YG MELEKAT PD PPuu
4. SUSUNAN ORG :
a. MENTERI
b. SESJEN, DIRJEN, IRJEN, KA BADAN
c. STAF AHLI
d. PUSAT, INS. VERTIKAL, UPT

65
2. MENKO
1. TUGAS : KORDINASI PENYIAPAN = SUNJAK + LAK DLM KEG
PEMERINTAHAN
2. TERDIRI : MENKO (POLKAM, EKONOMI, KESRA)
3. FUNGSI :
a. KOORDINASI MENTERI + PIMPINAN LPND YG TERKAIT
DALAM :
• LAKTUGAS, CAM MAS
• KETERPADUAN PENYIAPAN PERUMUSAN JAK, SUN
REN+PROG+KEG
a. PENGENDALIAN
b. SUN LAP HASIL EVALUASI, SARAN  PRES
4. KW :
a. TAP JAK SECARA MAKRO
b. SUN REN ,AKRO + KLS
4. MENKO DIBANTU ; SETMENKO (UNSUR PEMBANTU)
DEPUTI ( UNSUR PELAKSANA), STAF AHLI (UNSUR
PEMBANTU BIDANG TERTENTU)

66
3. MEN NEG
1. MENANGANI BIDANG TUGAS TERTENTU YG TIDAK
DITANGANI DEPARTEMEN
2. CONTOH : BUDPAR, RISTEK, KOP+UKM, LH, PP, PAN, PPN,
BUMN, KOMINFO
3. FUNGSI :
a. PERUMUSAN JAK
b. KORDINASI + KETERPADUAN SUN REN, MONEV,
PROG+KEG
c. PEMBERDAYAAN
4. FUNGSI :
a. TAP JAK  MENDUKUNG BANG MAKRO
b. TAP NESKAPE (SPM)
c. SUN REN NAS (MAKRO)
d. SIM NAS
5. DIBANTU :
• SET MEN NEG (UNSUR PEMBANTU)
• DEPUTI (UNSUR PELAKSANA)
• STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU)

67
4. L P N D
1. LEMBAGA PP DIBENTUK UNTUK LAK TUGAS PEM TERTENTU
2. BERADA DIBAWAH DAN BGTJWB KEPADA PRES
3. 23 LPND  LAN, ANRI, BKN, PERPUNAS, BAPPENAS, BPS,
BSN, BATAN, BAPETEN, BIN, LEMSANEG, BKKBN, LAPAN,
BAKOSURTANAL, BPKP, BPPT, BKPM, BPN, BPOM, BMN, LIPI,
LIN, LEMHANAS
4. STATUS DIBAWAH PRES, TETAPI LAKGASOP
DIKORDINASIKAN / BINTEK,
a. PPN  BAPPENAS, BPS
b. PAN  LAN, BKN, BPKP, ANRI
c. RISTEK  LIPI, LAPAN, BSN, BPPT, BATAN, BAPETEN,
BAKOSURTANAL
5. STRUKTUR :
a. KEPALA / WAKIL
b. SEKR. UT (PELAKS FUNGSI/STAF)
c. DEPUTU (PELAKS FUNGSI LAIN)
d. UNIT PENGAWASAN

68
5. SET PEMBANTU PRES
SET NEG
SEKAB
BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES
TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES
SELAKU KEPALA NEGARA DLM LENGG KPN,
DIPIMPIN : SESNEG
BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES
TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES
SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DLM LENGG KPN,
DIPIMPIN : SESKAB

69
6. JAGUNG
1. KEJAKSAAN :
 LEMB PEM YG LAK KEK NEG DI BIDANG PENUNTUTAN
 DIPIMPIN JAGUNG  BGTJWB KPD PRES
2. TERDIRI  OUSAT/ PROP/ KAB-KOT  KAJAGUNG,
KAJATI, KAJARI
3. DALAM DATUN  KEJAKSAAN DPT BERTINDAK
DIDALAM/DILUAR PENGADILAN UTK ATAS NAMA
NEG/PEM
4. DPT MEMBERIKAN PERTIMB HKM, KEPADA INS PEM
LAINNYA
5. DIBANTU SEORANG WAKIL + BEBERAPA JAGUNG MUDA

70
7. PERWAKILAN RI DI LN
= AP YG MEWAKILI KEPENTINGAN RI DI NEGARA LAIN ATAU
PADA ORG INTERNASIONAL
TERDIRI
PERWK
DIPLOMATIK
PERWK
KONSULER
CAKUPAN : SEMUA KEP NEG, DISELURUH
WILAYAH NEG PENERIMA
DIPIMPIN : DUBES LB/BP BGTJWB KPD PRES
MELALUI MENLU
TUGAS : HUB DIPLOMATIK DG NEGARA
PENERIMA, UTK MELINDUNGI
KEPENTINGAN WNRI
CAKUPAN : KEP. NEG DIBIDANG KONSULER
WILAYAH TERTENTU NEG PENERIMA
DIPIMPIN : KONJEN/KONSUL BGTJWB KPD
DUBES LB/BP
TUGAS : MEWAKILI RI DLM LAKHUBKON
DIBIDANG EKO, DAG, HUB, BUD

71
8.
T N I
PERAN + TUGAS
SUSDUK
PENYELENGG.
NEGARA
1.1. AD/ AL/ AUAD/ AL/ AU
2.2. DIBAWAH PRESIDENDIBAWAH PRESIDEN
3.3. DIPIMPIN PANGLIMADIPIMPIN PANGLIMA
(DIANGKAT/DIBERHENTIKA(DIANGKAT/DIBERHENTIKA
N PRESIDEN ATASN PRESIDEN ATAS
PERSETUJUAN DPR)PERSETUJUAN DPR)
1.1. JAKPOLNEGJAKPOLNEG  DSRDSR
JAK+LAK GAS TNI)JAK+LAK GAS TNI)
2.2. SIKAP NETRAL DLMSIKAP NETRAL DLM
POLITIKPOLITIK
3.3. JUNJUNG DEMOKRASI +JUNJUNG DEMOKRASI +
HAMHAM
4.4. DAPAT DUDUK JABATANDAPAT DUDUK JABATAN
SIPIL (BILA TELAHSIPIL (BILA TELAH
PENSIUN/MUNDUR)PENSIUN/MUNDUR)
1.1. ALAT NEG/PERTAHANANALAT NEG/PERTAHANAN
NKRINKRI
2.2. TUGAS : TEGAKKANTUGAS : TEGAKKAN
KEDAULATAN, KEUTUHANKEDAULATAN, KEUTUHAN
WILAYAH, MELINDUNGI SBI +WILAYAH, MELINDUNGI SBI +
STDISTDI
3.3. PENY. WAMIL, CIVIC MISSIONPENY. WAMIL, CIVIC MISSION
DAN BANTUAN KPD POLRIDAN BANTUAN KPD POLRI
(TUGAS KEAMANAN),(TUGAS KEAMANAN),
PEMELIHARAANPEMELIHARAAN
PERDAMAIAN PBBPERDAMAIAN PBB
MELANGGAR
HUKUM TUNDUKTUNDUK
PERADILANPERADILAN
MILITERMILITER
PERADILANPERADILAN
UMUMUMUM
HKMHKM
MILITERMILITER
HKMHKM
PIDANAPIDANA
UMUMUMUM

72
9.
POLRI
PERAN +
TUGAS
SUSDUK
1. PELIHARA KEAMANAN/KETERTIBAN
2. GAK HKM
3. PENGAYOMAN/LAYANAN
4. DARURAT  BANTU TNI
5. KEJAHATAN INT
6. PERDAMAIAN DUNIA
1. DIBAWAH PRES
2. KAPOLRI DIANGKAT/DIBHTKAN PRES
DG PERSETUJUAN DPR
UU 2 / 2002

73
B
A
D
A
N
EXTRA
STRUK
TURAL
INDEPEN
DEN
MEMBERI PERTIMBANGAN, KORDINASI, LAK TUGAS
TERTENTU
TIDAK BERADA DALAM STR MENKO / DEP / LPND
DEWAN
BADAN
TIM
KOMITE
KOMISI
a. DEWAN EKONOMI NAS
b. DEWAN PEMULIHAN USAHA NAS
c. DEWAN PERTIMBANGAN OTDA
a. BADAN PERTIMBANAGN KEPEGAWAIAN
b. BADAN PELAKSANAN APEC
c. BAPERJANAS
a. TIM BAKOLAK INPRES – 6
b. TIM PENGEMBANGAN INDUSTRI HANKAM
a. KONI
a. KOMNAS HAM ,KOMISI OMBUDSMAN NAS
b. KOMISI PEMILU
c. KPK
10

74
APARATUR PEREKONOMIAN NEGARA
PN = BUMN
BADAN USAHA  MODALNYA DARI KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN
(SUMBER : APBN + KAPITALISASI CADANGAN)
MAKSUD  BERIKAN SUMB PEREKONOMIAN + UNTUNG + BINA PEGEL
TERDIRI  PERSERO DAN PERUM
UNSURUNSUR PERSEROPERSERO PERUMPERUM
a.a. MAKSUD PENDIRIANMAKSUD PENDIRIAN
b.b. MODALMODAL
c.c. PENGURUSANPENGURUSAN
d.d. PENGAWASANPENGAWASAN
e.e. ORGANISASIORGANISASI
f.f. PENDIRIANPENDIRIAN
g.g. PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
MENGEJAR KEUNTUNGANMENGEJAR KEUNTUNGAN
TERBAGI DLM SAHAMTERBAGI DLM SAHAM
(51% NEGARA)(51% NEGARA)
DIREKSIDIREKSI
KOMISARISKOMISARIS
RUPS, DIREKSI,RUPS, DIREKSI,
KOMISARISKOMISARIS
DIUSULKAN OLEHDIUSULKAN OLEH
MENTERI KPD PRESMENTERI KPD PRES
AUDITOR EKST YGAUDITOR EKST YG
DITETAPKAN RUPS/BPKDITETAPKAN RUPS/BPK
KEMANFAATAN UMUMKEMANFAATAN UMUM
TIDAK TERBAGI SAHAM,TIDAK TERBAGI SAHAM,
SEMUA MILIK PEMERINTAHSEMUA MILIK PEMERINTAH
DIREKSIDIREKSI
DEWAN PENGAWASDEWAN PENGAWAS
MENTERI, DIREKSI, DEWANMENTERI, DIREKSI, DEWAN
PENGAWASPENGAWAS
DIUSULKAN OLEHDIUSULKAN OLEH
MENTERI KPD PRESMENTERI KPD PRES
AUDITOR EKST YGAUDITOR EKST YG
DITETAPKANDITETAPKAN
MENTERI/BPKMENTERI/BPK

75
PD = BUMD
BADAN USAHA  MODALNYA SBG/SELURUHNYA DARI KEKAYAAN
DAERAH YG DIPISAHKAN
TERDIRI :
PERSERODAPERSERODA PERUMDAPERUMDA
MAKSUDMAKSUD MEMUPUKMEMUPUK
KEUNTUNGAN,KEUNTUNGAN,
PELAYANAN +PELAYANAN +
PEMBINAAN ORGPEMBINAAN ORG
HARUS E + E,HARUS E + E,
BERORIENTASI :BISNISBERORIENTASI :BISNIS
PUBLIC SERVICEPUBLIC SERVICE
DISAMPING CARIDISAMPING CARI
UNTUNG PADUNTUNG PAD
( E+E, PRINSIP( E+E, PRINSIP
EKONOMIEKONOMI
PERUSAHAAN,PERUSAHAAN,
PELAYANAN MASY)PELAYANAN MASY)

76
UU 22 / 1999 ( 16 BAB, 134 PASAL )
7 MEI 1999
UU 32 / 2004 ( 16 BAB, 240 PASAL )
15 OKT 2004
PERTIMBANGAN : SUDAH TDK SESUAI
DGN PERKEMBANGAN
KEADAAN
KETATANEGARAAN
TUNTUTAN LENG. OTDA

77
AMANDEMEN UUD 45
TAP MPR : IV/MPR/2000  REKOM. JAK DLM LENG OTDA
TAP MPR : VI/MPR/2002  REKOM. ATAS LAPLAK TUS
MPR (OLEH LTN)
TUS MPR : 5/MPR/2003  PENUGASAN KPD MPR UTK
SAMPAIKAN SARAN
UU 12/2003  PEMILU DPR, DPD, DPRD
UU 22/2003  SUSDUK MPR, DPR, DPD, DPRD
UU 23/2003  PEMILIHAN PRES + WAPRES
UU 17/2003  KEUANGAN NEGARA
UU 1/2004  PER BDHR NEG.
UU 15/2004  RIK. ATAS LOLA + TGJWB KEUANGAN NEGARA
DASAR PERUBAHAN
1
2
3
4

78
PP
PD
PRES RI YG MEMEGANG
KEK PEM RI
GUB, BUP/WALI DAN PERANGKAT DAERAH
SBG UNSUR PENYELENGGARA
PEM. DAERAH.
( PASAL 1 )
PEMERINTAHAN
DAERAH
(PENY, up OLEH PD+DPRD
MENURUT ASAS OT+TP DG PRINSIP
OT LUS DLM SISTEM + PRINSIP NKRI

79
OD
DO
DO UNTUK TUR+RUS SENDIRI
UP + KEPENTINGAN MASY SET4
SESUAI DGN PPuu
KES.MASY HKM YG MEMP BTS WIL YG
BER. TUR+RUS KEP MASY SET4
MNRT PRAKARSA SENDIRI BDSK
ASP MASY DALAM SISTEM NKRI.
( PASAL 1 )
W
H W K

80
DES
DEKON
TP
PENYERAHAN PEMERINTAHAN OLEH P
KPD DO UTK TUR+RUS UP DL SISTEM NKRI
PELIMPAHAN PEMERINTAHAN OLEH P
KEPADA GUB SBG WKL PEM. DAN/ATAU
KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL. TERSEBUT
PENUGASAN :
DARI P KEPADA D DAN ATAU d,
DARI PEM. PROV KEPADA KAB/KOT DAN
ATAU d,
DARI PEM. KAB/KOT KEPADA d,
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU.
( PASAL 1 )
W
W

81
PEMan DA
LENGG UP YG MENJADI KW NYA
MENJALANKAN OT LUS UTK TUR + RUS UP
BDSK ASAS OT + TP
URUSAN PP
PLN, HAN, KAM, YUST, MON+FIS,AGM
DISELENGGARAKAN SENDIRI, ATAU
MELIMPAHKAN SBG UP
KEPADA PERANGKAT PP/ WKL PP DIDAERAH
ATAU MENUGASKAN KPD PEMDA
DAN/ATAU PEM DESA
PEMBG
UP
( PASAL 10 )

82
PLN
HAN
KAM
YUS
MONFIS
AGM
ANGKAT PJB DIPLO; MENUNJUK WNI
DUDUK DLM LEMBG. INT, TAP JAK LN,
JAK DAG PERJANJIAN DSB
MEMBENTUK AB, PERANG/DAMAI, NEG.
DLM KEADAAN BHY,BANGSISHANRAJATA
JAK WAMIL, DSB
MEMBENTUK POLISI, JAK KAMNAS,
MENINDAK SETIAP O/K/O YG KEGIATAN
MENGGANGGU KAMRA
MENDIRIKAN LEMB.DIL, JAKSA/HKM,
LEMBG PEMASYARAKATAN
MAKRO EKON, CETAK UANG
JAK MONETER
TAP HARI LIBUR, PENGAKUAN
KEBERADAAN SUATU AGAMA
( PASAL 1O )

83
URUSAN
PEMERIN
TAHAN
SEPENUHNYA
MENJADI
PKW
TERJAMINNYA KELANGSUNGAN
HIDUP NKRI
(PLN,HAN,KAM,MONFIS,YUST,AGM)
URUSAN
WAJIB
URUSAN
MENDASAR
BERKAITAN TTG
H + PELAYANAN
DASAR WN
1. PERLIND. HAK KONST
2. PERLIND. KEP NAS
3. PEMENUHAN
KOMITMEN NAS 
YG BHB DG PERJ.
INTERNASIONAL
URUSAN
PILIHAN
URUSAN SCR NYATA, BERPOTENSI
UTK MENINGKATKAN KESRA,
SESUAI KONDISI, KEKHASAN+POT
UNGGULAN DAERAH

84
PENYE
LENG.
UP
PELAKS. HUB KW ANTARA P/PD (P/K/K)
SALING TERKAIT
TERGANTUNG, SINERGIS
TERDIRI
WAJIB
PILIHAN
BERKAITAN DGN PELAYANAN
DASAR ( DIKDAS, KESH,
KEB HIDUP MIN SAR LING DAS )
BERPEDOMAN SPM DILAKS.
SCR BERTAHAP,
DITETAPKAN PP
UP YG DISERAHKAN DISERTAI DG 3 P SESUAI DG
UR YANG DIDES. URUSAN YG DILIMPAHKAN KPD
GUB, DISERTAI DG DANA, SESUAI DG URUSAN
YG DIDEKON
( PASAL 11+12 )
TERKAIT DG POT / UNGG +
KHAS DAERAH

85
URUSAN WAJIB
KEWENANGAN
KAB/KOT PROPINSI
a) RENDAL BANG
b) REN, FAT, WAS TATA RUANG
c) LENG. TIB UM + TRAM MASY.
d) PENYEDIAAN S/PRAS UMUM
e) PENANGANAN BID KESEHATAN
f) PENYELENGG. DIK DAN ALOKASI SDM POT
g) PENANGGULANGAN MAS. SOS LINTAS KAB/KOT
h) PENANGANAN BID. NAKER LINTAS KAB/KOT
i) FAS, BANG KOP, UK/M TMSK LINTAS KAB/KOT
j) DAL LH
k) PELAYANAN PERTANAHAN TMSK LINTAS KAB/KOT
l) PELAYANAN KEPDDK + CAT SIPIL
m) PELAYANAN ADUM PEMERINTAHAN
n) PELAYANAN ADM PENANAMAN MODAL  TMSK LINTAS KAB/KOT
o) PENY. PEL. DASAR LAIN YG BELUM DPT DILAK
OLEH KAB (M)
p) URUSAN WAJIB LAINNYA
DIAMANATKAN PPuu
( PASAL 13 )

86
WILAYAH
ADMINISTRASI
PERANGKAT
DAERAH
WILAYAH KERJA GUB, SELAKU WAKIL PP
DAERAH PROP = WILAYAH ADM
KARENA GUB (KDH) KARENA JABATANNYA
= WAKIL PP (KEPALA WILAYAH)
ORG/LEMB PADA PEMDA YG BGTJWB KPD +
MEMBANTU PEMDA
TERDIRI : SETDA, DINDA, LEMTEDA

87
18/2001
UU
KHUSUS
N A D
1. PEMBERIAN KESEMPATAN LEBIH LUAS
UTK TURRUS (SDA+SDM+SE)
2. MENUMBUH KEMBANGKAN PRAKARSA,
KREATIFITAS, DEMOKRASI
3. MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN MENGFUNGSIKAN
SCR OPTIMAL DPRD-NAD
4. MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM
DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT

88
21/2001
UU
KHUSUS
PAPUA
1. PENGATURAN KW ANTARA PP DAN PD DG
KEKHUSUSAN
2. PENGAKUAN + PENGHORMATAN HAK –
HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA +
PEMBERDAYAAN SECARA STRATEGIS
3. MEWUJUDKAN PENY. PEMERINTAHAN
YG BERCIRI :
a. PARTISIPASI DALAM P3 PEM, DAN
LAKBANG MELALUI KEIKUTSERTAAN :
TOGA, TOMAS, TODAT + KAUM PEREMP
b. LAKBANG SESUAI KEBUTUHAN DASAR
PENDUDUK ASLI
c. TRANSP + AKUNTABEL
4. PEMBAGIAN W,T,TGJWB YG
TEGAS+JELAS ANTARA L,E,Y DAN
MAJELIS RAKYAT PAPUA SEBAGAI
REPRESENTASI KULTURAL PENDUDUK
ASLI

89
A
P O
C
1 RPJMREN
REPETA
APBN
2 LEMB NEG/DEP/LPND
PEMDA
SUN RENSTRA
SUN PROPEDA
3 VISI BANGNAS
TERWUJUDNYA MASY. IND YG DADEM, DILDA, MAJUS
DLM NKRI
YANG DIDUKUNG MANUSIA INDONESIA YANG :
A B (ITIT) C D E
S M K (HL)
4
TERWUJUD
NYA
MISI
PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN
ADAM,ADEM,
MESRA

90
O
ARTI
PRINSIP
PP 8/2003
HARUS
MEMPER
HATI
KAN
PENETAPAN PEKERJAAN, POK TUGAS
PEMBAGIAN PEKERJAAN HUB. KERJA
1) PEMBG. HABIS TUGAS
2) PERUMUSAN TUPOKSI
3) FUNGSIONALISASI
4) KIS
5) KONTINUITAS
6) LINI+STAF
7) KESEDERHANAAN
8) FLEXIBILITAS
9) PENDELEGASIAN WEWENANG
10)POK YG HOMOGEN
11)JENJANG DAL
12)AKORDION
1) KW YG DIMILIKI PEMDA
2) KARAKTERISTIK/ POT.DAERAH
3) KEMAMPUAN KEU
4) TERSEDIANYA SD.AP
5) PENGEMB. POLA KERJASAMA ANTAR
DAERAH/PIHAK III

91
A
KOOR
DINASI
7
1
3
5
6 8
4 2
ARTI : UNTUK MENCAPAI T/S PERLU :
1. PENDEKATAN FUNGSIONAL
2. KEG.APEM PERLU DIPADUKAN, SERASI 
SELARAS (KOORDINASI)
KOORD. TK DAERAH
KOORD. DAN
HUBUNGAN KERJA
KOORD. PP
THD PEMDA
KOORDINASI
APEM
PUSAT
DI LN
LAK KOR DLM SPPN
a. SIDANG KABINET
b. RAPAT DILINGK. MENKO
c. KOORD. DIANTARA
DEP/INST PUSAT
JENIS
KOORD
VERTIKAL
HIRARKIS
HORISONTAL
FUNGSIONAL
F Horisontal
F Diagonal
F Teritorial
PEDOMAN
SAR + MEK
1. JAK
2. REN
3. PROS+TTKERJA
4. RAPAT/BRIFING
5. S K B
6. TIM/PANITIA
7. DEWANB
a. DIMULAI SAAT PERUMUSAN JAK
b. SIAPA YG BGTJWB
c. INST. YG BER W + TGJ SCR FUNG
d. KEJELASAN W + TUG + TGJ INST
e. PROSEDUR + TATA KERJA –
MEKANISME ORG
f. KOM+KONS BALIK
g. CARI SARANA KOORS YANG TEPAT

92
PENGA
WASAN
1
2
3
4
5
PENGERTIAN :
INPRES 15/83
LINGKUP WAS :
PRINSIP :
WAS = FUNGSI MANAJEMEN
HAKEKAT = MENCEGAH SEDINI MUNGKIN
P (PANG, ROS, WENG)
H (HAMBATAN)
K (SALAH, GAGAL)
PENCAPAIAN T+S SERTA
LAKGAS ORG
HASILNYA INPUT PIMP.
DLM PK
HENTIKAN PANG, ROS, WENG
CEGAH TERULANG
CARI CARA > BAIK
T :
S :
DUKUNG LANCARNYA
PEM + BANG
a. LAK. PEM. TERTIB
b. BANG SESUAI PROGRAM
c. HASIL BANG DAPAT DINILAI
d. CEGAH PANG, ROS, WENG, COR
a. KEG. UMUM PEMERINTAH
b. JAK YG DIBUAT AP.TK BAWAH
c. LAK REN BANG
d. PENGELOLAAN KEKAYAAN NEG
e. BUMN + BUMD
f. KEG. APEM (KELEMB, KEPEG, KUKAPLAK)
a. OBJEKTIF
b. PREVENTIF
c. EFISIEN
d. PENG. BUKAN TUJUAN
e. PENG. BERPEDOMAN JAK BERLAKU
f. TEMUKAN KESALAHAN (APA,SEBAB,SIFAT)
g. TINJUT

93
LANGKAH
+
PENGEMB.
LANGKAH
BANG
SISTEM
1. TAP TOLOK UKUR  BAHAN PEMBANDING
2. TAP METODA, WAKTU + FREKUENSI LAKUKAN
PENGUKURAN HASIL KERJA
3. KUR LAK + PEMBANDING
4. TINJUT
1. SESUAIKAN SIFAT/ KEBUTUHAN KEG SISBANGWAS
DG OBJEK YANG DIAWASI
2. HASILKAN UMPAN BALIK
3. LAPORKAN PENYIMPANGAN
4. E+E (MUDAH, CEPAT, TEPAT)
5. EKONOMIS
6. FLEXIBILITAS
7. KESESUAIAN DG SUSUNAN ORG
8. MUDAH DIPAHAMI
9. TINDAKAN KOREKTIF
10. KEMBANGKAN SELF CONTROL
11. KEMBANGKAN WAS SECARA PRIBADI
12. PERHATIKAN FAKTOR MANUSIA

94
BERBAGAI PENGAWASAN
TERHADAP SUATU INSTANSI PEMERINTAH
INSTANSI
EKSEKUTIF
PEMERINTAH DLM ARTI LUAS
1
1
5
5
5
7
3B
6
3A
4
2
2
3A
3B
4
5
6
7
WASKAT
WASNAL
INTERN
INSTAN
ITJEN
BAWASDA
PROP/KABKOT
WASNAL EKSTERN
INSTANSI/INTERN
PEMERINTAH
3A. BPKP
3B. IRJENBANG
WASTEKNAL
INTERN
PEMERINTAH
MENPAN
LAN
BKN
DLL
WAS EKSTERN
PEMERINTAH
WASLEG
WAS BEPEKA
WASYUD
WASMAS
KPK

95
WASKAT
INPRES 1/89
TUJUAN
LINGKUP
PRINSIP
SARANA
S A S
1.1. KEG. PEM. UMUMKEG. PEM. UMUM
2.2. LAKBANGLAKBANG
3.3. PENGELOLAAN KEK + KEUPENGELOLAAN KEK + KEU
4.4. BUMN + BUMDBUMN + BUMD
5.5. LEMB, KUKAPLAKPEGLEMB, KUKAPLAKPEG 1.1. BG. INTEGRAL MANAJ.BG. INTEGRAL MANAJ.
2.2. BG. INTEGRAL PRO. PEND.BG. INTEGRAL PRO. PEND.
APNEGAPNEG
3.3. BG. INTEGRAL SISWAKUBANGBG. INTEGRAL SISWAKUBANG
4.4. KEG. TERUS MENERUSKEG. TERUS MENERUS
5.5. PENG. INTERN POKOKPENG. INTERN POKOK
6.6. PEMB. SISTEM YG RAHBIM BWHNPEMB. SISTEM YG RAHBIM BWHN
1.1. S OS O
2.2. JAKLAKJAKLAK
3.3. REN. KERJAREN. KERJA
4.4. PROS KERJAPROS KERJA
5.5. CAT & LAPCAT & LAP
6.6. PEMB. PERSONILPEMB. PERSONIL
7.7. PENDUKUNG KELANCARANPENDUKUNG KELANCARAN
LAKGASLAKGAS
= KEG YG BERSIFAT= KEG YG BERSIFAT
DALRUS OLEH ADALRUS OLEH A
KPD B SCR PRE +KPD B SCR PRE +
REP, AGAR TUGASREP, AGAR TUGAS
BAWAHAN E + EBAWAHAN E + E
TERCIPTANYA KONDISITERCIPTANYA KONDISI
MENDUKUNG LANCARNYAMENDUKUNG LANCARNYA
LAK TUGAS UMUM + BANGLAK TUGAS UMUM + BANG
1.1. DISIPLINDISIPLIN
2.2. SEKECIL MUNGKIN PENYALAH GUNAAN WSEKECIL MUNGKIN PENYALAH GUNAAN W
3.3. COR + ROSCOR + ROS
4.4. PERIZINANPERIZINAN
5.5. URUS KEPEGURUS KEPEG

96
INTER
PEM
EXTERNAL
INSTANSI
WASNAL
APARAT
INTERNAL
INSTANSI
EXTERN
PEM
BPKP BPK
-ITJEN
-INSP (LPND)
-BAWASDA
-SPI
= WAS YG DILAKUKAN
OLEH APARAT YG TUGASNYA
LAKWAS
= SIFAT INTERN
APA WASKAT TIDAK CUKUP ?
1)1) WASKAT BERSIFATWASKAT BERSIFAT
UMUM – KURANGUMUM – KURANG
MENDALAMMENDALAM
2)2) PIMP. YGPIMP. YG
MELAKUKANMELAKUKAN
WASKAT KURANGWASKAT KURANG
MENGUASAI TEKADMENGUASAI TEKAD
3)3) AP. WASNALAP. WASNAL
OBJEKTIFOBJEKTIF

97
WASTEK
NAL
APARA
TUR
SAJA
MASY +
APARA
TUR
KEPADA
= PENGAWASAN SBG
KONSEKUENSI PELAKSANAAN
FUNGSIONALISASI, MERUPAKAN
FUNGSI OPERASIONAL INS.
- BKN
- LAN
- DITJEN ANG.
- BAPPENAS
- DEPDIKNAS
- POLRI
- BPN
-DINAS TATA
KOTA
= AGAR DITAATI OLEH
MASY + AP.
- MENPAN

98
WASLEG
(WASPOL)
PUSAT
DAERAH
WAS DPR KPD
PEMERINTAH
( 20 AYAT 1 )
DILAKUKAN DPRD
- HAK MEMINTA KET. KPD PRESIDEN
- HAK MENGADAKAN LIDIK
- HAK MENGADAKAN PERUBAHAN UU
- HAK MENYATAKAN PENDAPAT
- HAK MENGAJUKAN RUU

99
WASMAS
KONTROL SOSIAL
WAS DILAKUKAN MASYARAKAT
MENGAPA PERLU ?
1) DPR (WASLEG)
2) ORG. PROFESI (SEMINAR)
3) LSM
KRITERIA
OBJEKTIF (TIDAK FITNAH)
ADANYA PERBAIKAN
FAKTA + BUKTI JELAS
BERITAHUKAN BENTUK PLGGRN/PYMPGN
JELASKAN PATOKAN YG DILANGGAR
SARAN
JELAS INDENTITAS
PELAKSANAAN
P
E
M
A
N
F
A
A
T
A
N
LANGSUNG
(A)
TIDAK
LANGSUNG
(B)
1) TATAP MUKA – DIALOG
2) TERTULIS
3) TERBUKA/MEDIA MASA
4) GUGATAN – PRATUN
5) UNJUK RASA
1) CEPAT TANGGAPI, BILA
TIDAK :
2) TINDAK LANJUT
3) SEDIAKAN T4 MENGADU
4) UCAPKAN TRIM’S
CITRA PRESTASI IP
DENGAN CARA :
1) PNS = ABDI MASY, SELAIN ABDI/ AP. NEG
2) PARTISIPASI MASY.
3) BB KKN
4) KETERBATASAN WASNAL + WASKAT

100
WASYUD
M A M K
NEGARA
HUKUM
1) MENGUJI SECARA
MATANG PPuu
DIBAWAH uu
2) NYATAKAN TIDAK
SAH, BILA ADA TUR
DIBAWAH uu BILA
BERTENTANGAN DG
TUR YG LEBIH TINGGI
1. MENGUJI uu TERHADAP UUD
1. CEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG
2. WUJUDKAN KEPASTIAN + TERTIB HUKUM

101
KOOR
DINASI
7
1
3
5
6 8
4 2
KOORD. TK DAERAH
KOORD. DAN
HUBUNGAN KERJA
KOORD. PP
THD PEMDA
KOORDINASI
APEM
PUSAT
DI LN
LAK KOR DLM SPPN
a. SIDANG KABINET
b. RAPAT DILINGK. MENKO
c. KOORD. DIANTARA
DEP/INST PUSAT
JENIS
KOORD
VERTIKAL
HIRARKIS
HORISONTAL
FUNGSIONAL
F Horisontal
F Diagonal
F Teritorial
PEDOMAN
SAR + MEK
1. JAK
2. REN
3. PROS+TTKERJA
4. RAPAT/BRIFING
5. S K B
6. TIM/PANITIA
7. DEWANB
8. SAMSAT
a. DIMULAI SAAT PERUMUSAN JAK
b. SIAPA YG BGTJWB
c. INST. YG BER W + TGJ SCR FUNG
d. KEJELASAN W + TUG + TGJ INST
e. PROSEDUR + TATA KERJA –
MEKANISME ORG
f. KOM+KONS BALIK
g. CARI SARANA KOORS YANG TEPAT

kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)

Similar to kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013) (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)

Editor's Notes