3. Peran KMB
Indonesia memang telah merdeka, namun belanda tetap datang dan
melakukan perlawanan. Usaha untuk meredam perlawanan dengan jalan
kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda dan Indonesia kemudian
mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah secara
diplomasi. Salah satunya adalah KMB yang dilaksanakan di Den Haag,
Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
4. Hasil KMB Indonesia menjadi
negara federal dengan
nama Republik
Indonesia Serikat (RIS).
Hutang bekas
pemerintah Hindia
Belanda ditanggung
oleh RIS.
RIS dan kerajaan
Belanda bergabung
yang merupakan Uni
Indonesia-Belanda di
bawah Ratu Belanda
sebagai Kepala Uni.
Penyerahan Irian
Barat dilaksanakan
satu tahun setelah
KMB.
Pengakuan
kedaulatan
dilaksanakan akhir
tahun 1949.
5. Demokrasi
parlementer atau/
liberal adalah
pemerintahan
dimana parlemen
memiliki peranan
penting dalam
pemerintahan
Ciri demokrasi liberal :
1. Presiden dan wapres tidak
dapat diganggu gugat
2. Presiden berhak
membubarkan DPR
3. Menteri bertanggung jawab
terhadap kebijakan
4. Perdana Mentri diangkat
oleh Presiden
Demokrasi Liberal 1950-1959
7. KABINET MUHAMMAD NATSIR
(6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Program :
Meningkatkan keamanan dan
ketentraman.
Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan pemerintahan.
8. KABINET SUKIMAN WIRYOSANJOYO
(27 April 1951 – 3 April 1952)
Program :
Menjamin keamanan dan ketentraman
Mengusahakan kemakmuran rakyat dan
memperbaharui hukum agraria agar
sesuai dengan kepentingan petani.
9. KABINET WILOPO
(3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Program :
Dalam negeri : Menyelenggarakan
pemilihan umum (konstituante, DPR, dan
DPRD), meningkatkan kemakmuran
rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat,
dan pemulihan keamanan.
Luar negeri : Penyelesaian masalah
hubungan Indonesia-Belanda,
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan
Indonesia, serta menjalankan politik luar
negeri yang bebas-aktif.
10. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I
(31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini merupakan koalisi antara
PNI dan NU.
Program :
Meningkatkan keamanan dan
kemakmuran serta segera
menyelenggarakan Pemilu.
Pembebasan Irian Barat secepatnya.
11. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP
(12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Program :
Melaksanakan pemilihan umum menurut
rencana yang sudah ditetapkan dan
mempercepat terbentuknya parlemen
baru
Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan
politik luar negeri bebas aktif.
12. KABINET ALI SASTROAMIJOYO
(20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Program :
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Pembentukan daerah-daerah otonomi
dan mempercepat terbentuknya
anggota-anggota DPRD.
13. KABINET DJUANDA
( 9 April 1957- 5 Juli 1959)
Program :
Membentuk Dewan Nasional
Normalisasi keadaan Republik
Indonesia
Melancarkan pelaksanaan
Pembatalan KMB
Perjuangan pengembalian Irian
Jaya
Mempergiat/mempercepat proses
Pembangunan
14. Dampak Demokrasi Parlementer pada
Politik Indonesia
Pembangunan tidak berjalan lancar karena Kabinet selalu silih berganti
Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai
atau golongannya.
Tidak ada partai yang dominan maka seorang kepala negara terpaksa
bersikap mengambang diantara kepentingan banyak partai. Maka
pengambil keputusan itu menjadi tidak ada.. Karena tidak ada partai yang
pionir (pelopor),
Dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif dan
eksekutif yang kuat, sehingga tidak ada pemerintahan yang efektif.
