Sekolah Potensial

PANDUAN
PEMBINAAN
SEKOLAH
POTENSIAL
MENJADI SSN

DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA 2006-2007

KONSEP DAN PELAKSANAAN
PEMBINAAN SMP

(SEKOLAH POTENSIAL MENUJU SSN)

PENDAHULUAN
 Kebijakan Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah mengenai pengembangan
kelembagaan pendidikan di SMP;

 Pengalaman pelaksanaan MPMBS,
MBS, dan School Grant
 Tuntutan sekolah berstandar
(nasional-internasional)

TUJUAN UMUM :

 untuk memberikan pembinaan, acuan, panduan,
dan rambu-rambu untuk dipergunakan oleh
berbagai fihak yang berkepentingan dalam
membina, menyelenggarakan dan mengembangkan
Sekolah potensial, baik di pusat, propinsi,
kabupaten/kota maupun sekolah guna mencapai
standar nasional pendidikan (SNP), sehingga
mampu mencapai kategori sekolah standar nasional
(SSN)

PENGKATEGORIAN SEKOLAH

SEKOLAH SEKOLAH SSN
SB SEKOLAH SEKOLAH
STANDAR /SEKOLAH FRANCHI
POTENSIAL ASING
NASIONAL/S
SN
KEUNGGULAN
LOKAL
I SE ASING

PENGERTIAN
 Sekolah potensial, yaitu sekolah yang masih relatif
banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi
kriteria sekolah yang sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan
dalam UUSPN Tahun 2003 pasal 35 maupun dalam
PP Nomor 19 Tahun 2005. Kedelapan SNP tersebut
adalah standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses, standar sarana dan prasarana,
standar tenaga pendidik dan kependidikan,
standar manajemen, standar pembiayaan, dan
standar penilaian. Ditegaskan dalam penjelasan
PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 11 ayat 2 dan 3
bahwa kategori sekolah potensial adalah sekolah
yang belum memenuhi (masih jauh) dari SNP.

KATEGORI SEKOLAH
Pengkategorian pendidikan dasar dan menengah di
Indonesia menurut UU 20/2003 dan PP Nomor 19
Tahun 2005 pasal 11 dan 16:

1. Sekolah formal standar (dalam pembinaan
disebut juga sekolah potensial/rintisan)
2. Sekolah formal mandiri (dalam pembinaan
disebut juga Sekolah Standar Nasional (SSN)
3. Sekolah bertaraf internasional (SBI)

KATEGORI SEKOLAH (UMUM)

SEKOLAH
FORMAL
MANDIRI
SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH SEKOLAH
FORMAL BERTARAF FRANCHISE ASING
INTERNASIO ASING (INTERNASIO
STANDAR
SEKOLAH NAL (SBI) NAL)
KEUNGGULAN
LOKAL

DILAKUKAN PEMBINAAN LANGSUNG
OLEH DIT. PSMP

KATEGORI SEKOLAH
(Kelompok sekolah binaan)

SEKOLAH SEKOLAH
SEKOLAH
FORMAL BERTARAF
FORMAL INTERNASIONAL
STANDAR MANDIRI
(SBI)

KEBIJAKAN
PEMBINAAN

SEKOLAH
SEKOLAH STANDAR
NASIONAL SEKOLAH
POTENSIAL BERTARAF
(SSN)
& SEKOLAH INTERNASIONAL
RINTISAN SEKOLAH (SBI)
KEUNGGULAN
LOKAL

Pengertian Sekolah Standar Nasional (SSN)

 Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa yang dimaksudkan
dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan
sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, yang berlaku di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SNP tersebut mencakup standar isi, tenaga kependidikan,
sarana-prasarana, pembiayaan, proses pendidikan, proses
pengelolaan, penilaian dan kompetensi lulusan.

 sekolah standar nasional (SSN) adalah sekolah yang sudah
atau hampir memenuhi SNP, yaitu standar kompetensi lulusan,
standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana,
standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar
manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

INDIKATOR KEBERHASILAN
SSN
 memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara lengkap.
 memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap, dari silabus sampai dengan RPP untuk kelas VII –
IX semua mata pelajaran.
 menerapkan pembelajaran kontektual untuk kelas VII – IX semua mata pelajaran.
 Rata-rata gain score minimal 0,6 dari tahun 1 sampai tahun 3 untuk semua mata pelajaran
 Rata-rata pencapaian ketuntasan kompetensi minimal 75 %
 Kondisi guru 75 % minimal berpendidikan S-1 pada tahun ke-3
 Penguasaan kompetensi, 50% guru bersertifikat kompetensi
 Rasio jumlah rombel dan jumlah kelas 1 : 1 (tidak boleh double shift)
 Jumlah siswa per rombel maksimal 35 untuk semua kelas (kelas 1, 2 dan 3)
 Rata-rata jam mengajar guru berkisar antara 18 – 20
 Jumlah laboratorium minimal 1 lab IPA, lab. Bahasa, lab. Komputer dan lab. Keterampilan
 Memiliki telpon dan akses internet pada lab komputer, guru, dan kepala sekolah
 Memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang BP, ruang Tata Usaha, kamar kecil yang cukup
dan memadai (sesuai SPM)
 memiliki ruang perpustakaan (termasuk ruang baca) sesuai SPM
 sudah melaksanakan secara konsisten aspek-aspek dalam manajemen berbasis sekolah
(otonomi/kemandirian, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas dan sustainabilitas)
 Memiliki perangkat media pembelajaran untuk semua mata pelajaran sesuai dengan SPM.
 Sudah melaksanakan sistim penilaian yang komprehensif (ulangan harian, UTS, UAS, ulangan
kenaikan kelas) dengan teknik penilaian yang variasi (sesuai PP 19 tahun 2005)
 Memiliki tandar pembiayaan minimal Rp. 100.000,- per bulan per siswa.

LANDASAN HUKUM
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ps 50
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 : Pemerintahan Pusat dan
Daerah
 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 : Kewenangan Pemerintah
(Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 : Program Pembangunan
Nasional
 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 : Standar
Nasional Pendidikan (SNP) ps 61
 Keputusan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 :
Standar Isi
Standar kompetensi Lulusan
Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006
 Renstras Depdiknas: th 2009/2010 tdp 450 rintisan SBI SMP

K E
RIT RIA SE OL P E
K AH OT NSIAL
 Sekolah negeri maupun swasta
 Memiliki rata-rata UN yang lebih rendah daripada rata-rata UN untuk
kriteria sekolah standar nasional (SSN), misalnya untuk penetapan
SSN tahun 2006 persyaratan UN tahun 2004 minimal 6,33 dan UAN
tahun 2005 minimal 6,50. Sedangkan untuk penetapan SSN tahun
2007 UN tahun 2005 minimal 6,35 dan UN tahun 2006 minimal 6,75.
 Termasuk sekolah yang tergolong kategori cukup atau kurang di
kabupaten/kota yang bersangkutan, yaitu memiliki karakteristik
cukup atau kurang terhadap delapan SNP (standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana,
standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen,
standar pembiayaan, dan standar penilaian) atau di bawah nilai
baik dan amat baik. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kinerja
sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 Bukan sekolah yang didukung oleh yayasan yang memiliki
pendanaan yang kuat, baik dari dalam maupun luar negeri.
 Sekolah dengan nilai akreditasi di bawah A.

Kebijakan Dit. PSMP dalam Pembinaan SMP
Potensial
 Penetapan kelompok sekolah standar nasional (sekolah potensial), dimana mulai tahun 2007
semua sekolah yang tidak termasuk dalam kelompok sekolah standar nasional (SSN), baik
yang telah maupun belum ditetapkan oleh pusat maupun daerah namun semuanya
memenuhi kriteria SSN, adalah menjadi kelompok sekolah standar nasional (sekolah
potensial). Dengan kata lain, tidak ada lagi sekolah kategori rintisan, karena semua sekolah
rintisan telah memenuhi kriteria sebagai sekolah standar nasional (sekolah potensial).
 Menyusun panduan penyelenggaraan sekolah standar nasional (sekolah potensial), yaitu terdiri
dari: konsep penyelenggaraan sekolah standar nasional (sekolah potensial), penyusunan
Rencana Pengembangan Sekolah pada sekolah standar nasional (sekolah potensial),
penggunaan dana bantuan sekolah standar nasional (sekolah potensial) atau disebut dengan
School Grant, dan panduan pembuata laporan penyelenggaraan sekolah standar nasional
(sekolah potensial). Diharapkan semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan sekolah
standar nasional (sekolah potensial) dapat menggunakan panduan ini dalam
penyelenggaraannya.
 Melaksanakan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia melalui Rakornas, pengiriman panduan kebijakan, dan pada tingkat daerah
diharapkan terdapat kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah.
 Memberikan dana bantuan School Grant kepada semua sekolah standar nasional (sekolah
potensial) melalui dana dekonsentrasi, yang disalurkan langsung ke daerah (Dinas Pendidikan
Propinsi) untuk selanjutnya dilakukan seleksi dan pentahapan lain sesuai dengan pedoman dan
panduan penyelenggaraan sekolah standar nasional (sekolah potensial). Hal ini diatur
tersendiri.
 Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah standar nasional (sekolah
potensial) untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan pada tahun berikutnya.
 Menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah potensial.

LANGK -L
AH ANGKAH
P NGE B
E M ANGAN

1. SOSIALISASI OLEH DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI DAN KAB/KOTA
2. PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG DI
SEKOLAH
3. PEMBUATAN RPS OLEH SEKOLAH

ASPEK-ASPEK YANG DIKEMBANGKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2. KTSP
3. PBM
4. TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
5. SARANA DAN PRASARANA
6. MANAJEMEN
7. PENILAIAN
8. PEMBIAYAAN
9. LAINNYA: KULTUR SEKOLAH, LINGKUNGAN
SEKOLAH, DLL

MENENTUKAN TONGGAK-TONGGAK
KEBERHASILAN
Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan Sekolah
NO Aspek-aspek Pendidikan
Th I Th II Th III Th IV Th V
I OUTPUT SEKOLAH:

A
Prestasi Akademik:
1 Rata-rata NUAN
2 Kejuaraan olimpiade
3 Jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan
4 Tingkat DO
5 Penguasaan ICT
6 Prestasi debat Bhs Inggris
7 Pengumpulan portofolio anak
8
Kejuaraan mengarang dengan bhs asing
9 Kejuaraan olimpiade dalam bidang: matematika, fisika, biologi
kimia, stronomi, dan atau lainnya
10 Memeiliki kemampuan penguasaan teknologi dasar
12 Dokumen karya-karya/prestasi

B
Prestasi Non Akademik
1 Kejuaraan OR
2 Kejuaraan kesenian
3 Kejuaraan UKS
4 Kejuaraan keterampilan
5 Kejuaraan lingkungan sehat
6 Kejuaraan lainnya: ………

II PROSES

A Proses belajar mengajar

1 Program-program yang menumbuhkan kreativitas
siswa, guru, dll
2 Penerapan pendekatan PBM: contextual teaching
and learning (CTL) atau pembelajaran
kontekastual
3 Penerapan pendekatan: pembelajaran tuntas
4 Penerapan moving kelas
5 Pendekatan Lainnya: ………………

B Proses Penilaian

1 Standar penilaian
2 Keberadaan perangkat/instrumen penilaian guru
3 Keberadaan perangkat/instrumen penilaian sekolah
4 Penerapan pendekatan penilaian (variasinya)
5 Frekuensi penilaian
6 Penilaian oleh sekolah
7 Lainnya: ...........

C Manajemen:

1 Dokumen RPS (Rencana strategis)
2 Dokumen RPS (Rencana operasional)
3 Kerjasama dengan pihak lain: …….
4 Dukungan dana dari komite sekolah
5 Dukungan lain dari komite sekolah
6 Penerapan MBS
7 Penerapan ISO 9001:2000 (manajemen mutu)
8 Penerapan SIM
9 Penerapan ICT
10 Kepemilikan usaha-usaha/unit produksi sekolah
11 Keberadaan tim pengembang sekolah
12 Lainnya: .........

D Kepemimpinan:

1 Penciptaan dan pengimplementasian visi, misi,
tujuan, dan sasaran sekolah
2 Pengimplementasian suasana/budaya sekolah yang
menjamin terjadinya PBM yang kondusif.
3 Penerapan demokratisasi di sekolah
4 Eksistensi pembagian tugas, pemberian pekerjaan
dan tanggung jawab yang jelas kepada warga
sekolah.
5 Lainnya: ....................

II INPUT
I
A Kurikulum

1 Dokumen kurikulum sekolah (KTSP) : silabus
2 Dokumen kurikulum sekolah (KTSP) : RPP
3 Bahan ajar
4 Keberadaan tim pengembang KTSP
5 Kurikulum muatan lokal
6 Lainnya: .........

B Guru dan guru BK

1 Jumlah guru
2 Kualifikasi guru
3 Bidang studi/latar belakang pendidikan
5 Sertidikasi
6 Kemampuan menggunakan ICT
7 Kemampuan mengembangkan KTSP
8 Kemampuan bahasa Inggris
9 Kompetensi: CTL
10 Lainnya: .................

C Kepala Sekolah:

1 Kualifikasi pendidikan
2 Bidang studi/latar belakang pendidikan
3 Sertidikasi
4 Kemampuan menggunakan ICT
5 Kemampuan mengembangkan KTSP
6 Kemampuan bahasa Inggris
7 Kompetensi: manajerial
8 Kepemimpinan
9 Pengalaman kerja
10 Lainnya: .................

D Tenaga Pendukung:

1 Pustakawan

a Kualifikasi pendidikan
b Bidang keahlian
c Sertifikasi keahlian
d Kemampuan bahasa Inggris
e Pengalaman kerja
f Jumlah

2 Laboran:n

b Bidang keahlian
e Pengalaman kerja
f Jumlah

3 Teknisi Komputer:

b Bidang keahlian
e Pengalaman kerja
f Jumlah

4 Kepala TU:

b Bidang keahlian
e Pengalaman kerja

5 Tenaga administrasi Keuangan:

b Bidang keahlian
e Pengalaman kerja
f Jumlah

6 Tenaga Administrasi Ketenagaan:

b Bidang keahlian
e Pengalaman kerja
f Jumlah

7 Tenaga Administrasi Akademik:

b Bidang keahlian
e Pengalaman kerja
f Jumlah

8 Tenaga Administrasi Sarpras:

b Bidang keahlian
e Pengalaman kerja
f Jumlah

9 Tenaga Administrasi Kesekretariatan:

b Bidang keahlian
e Pengalaman kerja
f Jumlah

E. Organisasi dan Administrasi:

1 Kepemilikan visi, misi, dan tujuan sekolah
2 Keberadaan dan kejelasan tupoksi
3 Keberadaan sistem administrasi
4 Penerapan SIM
5 Lainnya: .........

F Sarana dan Prasarana:

1 Umum:

a Luas tanah
b Luas ruang kelas
c Jumlah ruang kelas
d Jumlah siswa per rombel
e Fasilitas ICT per kelas per tingkat
f Ruang kepala sekolah
g Luas ruang kepala sekolah
h Ruang guru
i Luas ruang guru
j Ruang wakil kepala sekolah
k Luas ruang wakil kepala sekolah
l Ruang TU sekolah
m Luas ruang TU sekolah

2 Perpustakaan:

a Luas ruang baca
b Ratio Buku teks dengan siswa
c Langganan jurnal, buletin, majalah, surat kabar, dll
d Jumlah komputer
e Jaringan internet
f Lainnya: ............
g

3 Laboratorium Fisika:

a Luas ruang laboratorium
b Jumlah (kecukupan) peralatan
c Jumlah (kecukupan) bahan
d Fasilitas AC
e Panduan/Pedoman praktik
f Optimasi penggunaan
g Kapasitas pemakaian (jumlah siswa)
h Fasilitas keselamatan
i Lainnya: ............

4 Laboratorium Biologi:

d Fasilitas AC
i Lainnya: ............

5 Laboratorium Kimia:

d Fasilitas AC
i Lainnya: ............

6 Laboratorium Bahasa:

c Jumlah (kecukupan) bahan/materi ajar
d Fasilitas AC
i Lainnya: ............

7 Laboratorium IPS:

d Fasilitas AC
i Lainnya: ............

8 Laboratorium komputer:

b Jumlah (kecukupan) komputer
d Fasilitas AC
i Lainnya: ............

9 Kantin:

a Luas ruang kantin
b Kecukupan fasilitas (mebeler, memasak, dll)
c Optimasi penggunaan
d Kapasitas pemakaian (jumlah siswa)
e Kondisi lingkungan
f Variasi makanan sehat, bergizi, higienis
g Lainnya: ............

10 Aula/auditorium:

a Luas ruang
b Jumlah (kecukupan) peralatan sound system
c Jumlah (kecukupan) mebelair
d Fasilitas AC
e Optimasi penggunaan
f Kapasitas pemakaian
g Fasilitas keselamatan
h Lainnya: ............

11 Sarana Olah Raga:

a Luas lapangan sepak bola
b Luas lapangan bola volly
c Luas lapangan basket
d Luas lapangan lainnya: .............
e Fasilitas OR sepak bola
f Fasilitas OR bola volly
g Fasilitas OR basket
h Fasilitas OR lainnya: .......
i Penjaminan/fasilitas keselamatan
j Lainnya: ……….

12 Pusat Belajar dan Riset Guru:

a Luas ruang
b Jumlah (kecukupan) peralatan / komputer
d Fasilitas AC
h Jumlah buku referensi
i Lainnya: ............

13 Raung Penunjang administrasi Sekolah:

a Luas ruang
b Jumlah (kecukupan) peralatan / komputer
d Fasilitas AC
h Lainnya: ............

14 Ruang Kesehatan:

a Luas ruang
b Jumlah (kecukupan) peralatan kesehatan
d Jumlah (kecukupan) bahan/obat PPPK
e Fasilitas AC
g Kapasitas pemakaian
i Lainnya: ............

15 Tolite:

a Luas ruang
b Jumlah (kecukupan) peralatan toilet (Laki-laki dan Perempuan)
c Kecukupan air
d Fasilitas sanitasi
g Jumlah teknisi perawat
h Lainnya: ............

16 Tempat bermain, kreasi, dan rekreasi:

a Luas ruang / lahan
d Optimasi penggunaan
e Kapasitas pemakaian
f Fasilitas keselamatan
g Lainnya: ............

17 Tempat Ibadah sesuai Agamanya:

a Luas ruang
d Fasilitas AC
h Lainnya: ............

18 Ruang kesenian/keterampilan:

a Luas ruang
d Fasilitas AC
h Lainnya: ............

19 Ruang Pusat Multi Media:

a Luas ruang
d Fasilitas AC
h Lainnya: ............

20 Ruang Koperasi Siswa/Guru/Karyawan:

a Luas ruang
d Fasilitas AC
h Lainnya: ............

21 Ruang BP/BK:

A Luas ruang
d Fasilitas AC
g Fasilitas Komputer
h Lainnya: ............

22 Ruang Lainnya: ..........................

a Luas ruang
d Fasilitas AC
h Lainnya: ............

G. Kesiswaan:

1 Penerimaan siswa Baru:

a Kriteria
b Persyaratan
c Prosedur
d Daya tampung
e Lainnya

2 Pembinaan Kegiatan Kesiswaan:

a Pembinaan kreativitas/inovasi
b Pembinaan kesenian
c Pembinaan karya tulis
d Pembinaan mengarang
e Pembinaan olah raga
f Pembinaan keterampilan
g Pembinaan life skill
h Pembinaan keagamaan
i Pembinaan kesosialan
j Pembinaan kesehatan dan obat terlarang
k Pembinaan kepramukaan
l Pembinaan lainnya: .........

H. Pembiayaan:

1 Jumlah sumber dana
2 Penggalian sumber dana
3 Jumlah biaya operasional per siswa per tahun
4 Bentuk penggunaan dana yang transparan dan akuntabel
5 Lainnya: .........................
6

I. Regulasi Sekolah:

1 Keberadaan regulasi intern sekolah
2 Tingkat implementasi regulasi
3 Dukungan pelaksanaan regulasi oleh warga
4 sekolah
5 Dukungan pelaksanaan regulasi oleh komite
6 sekolah
Hambatan keterlaksanaan regulasi
Lainnya: ............

J. Hubungan Masyarakat:

1 Keberadaan kerjasama (perjanjian/MoU)
3 dengan pihak lain
4 Substansi kerjasama
5 Jumlah lembaga/instansi lain yang kerjasama
6 dengan sekolah
Bentuk dukungan/kontribusi lembaga lain
dalam kerjasama
Lainnya: ...............

K. Kultur Sekolah:

1 Keberadaan kebijakan/regulasi
2 Failitas pendukung
3 Pola kegiatan/pembinaan
4 Strategi pelaksanaan
5 Hubungan sosial kekeluargaan warga sekolah
6 Lainnya: ...........

Pentahapan Pelaksanaan
Penyelenggaraan Sekolah Potensial
1. Tahap Pengembangan Kelembagaan
Sekolah sebagai Sistem
2. Tahap Pengembangan Sumber Daya
Manusia Sekolah
 Pengelolaan Calon peserta didik Baru
 Pengembangan Tenaga Pendidik (Guru)
 Pengembangan Kepala Sekolah
 Pengembangan Tenaga Pendukung
 Pengembangan dan Pemberdayaan Tim
Pengembang Sekolah Potensial

1. Tahap Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan dan
Kurikulum
2. Tahap Pengembangan Bahan Ajar
3. Tahap Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM)
4. Tahap Pengembangan Manajemen dan Organisasi Sekolah
5. Tahap Pengembangan Sumber Daya Sekolah Lainnya
 Pengembangan Sarana dan Prasarana
 Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan Sekolah
6. Tahap Pengembangan Sistem Penilaian
7. Tahap Pengembangan Lingkungan Sekolah
8. Pengembangan Budaya Sekolah
9. Tahap Pengembangan Kegiatan Kesiswaan
10. Tahap Pengembangan Pendidikan Teknologi Dasar (PTD)
11. Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembinaan
Sekolah Potensial, YAITU:

Tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan dan
Pembinaan Sekolah Potensial

KRITERIA UMUM SEKOLAH POTENSIAL:
1. Sekolah negeri maupun swasta
PENENTUAN 2. Memiliki rata-rata UN yang lebih rendah daripada rata-
KRITERIA UMUM rata UN untuk kriteria sekolah formal mandiri (SSN), untuk
SEKOLAH penetapan SSN tahun 2007 persyaratan UN tahun 2005
minimal 6,35 dan UAN tahun 2006 minimal 6,75.
3. Termasuk sekolah yang tergolong kategori cukup atau
kurang di kabupaten/kota yang bersangkutan, yaitu
memiliki karakteristik cukup atau kurang terhadap
delapan SNP (standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses, standar sarana dan prasarana, standar
tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen,
standar pembiayaan, dan standar penilaian) atau di
bawah nilai baik dan amat baik. Hal ini dibuktikan dengan
penilaian kinerja sekolah yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Bukan sekolah yang didukung oleh yayasan yang memiliki
pendanaan yang kuat, baik dari dalam maupun luar
negeri.
5. Sekolah dengan nilai akreditasi di bawah A.

PELAKSANA
-AN SELEKSI DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI TENTANG SEKOLAH POTENSIAL:
AWAL 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang jumlah sekolah potensial
2. Long list (daftar lengkap) sekolah potensial di propinsi dari semua kabupaten/kota
3. Dipilih dan ditetapkan secara proporsional sebagai calon sekolah yang akan diverifikasi
berdasarkan kriteria umum

PENYIAPAN
PERANGKAT DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI :
1. Penyusunan dan penggandaan panduan verifikasi
VERIFIKASI
2. Penyusunandan penggandaan instrumen verifikasi
3. Penentuan petugas verifikasi dengan koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
4. Penyiapan administrasi untuk verifikasi

DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI:
PELAKSANA
1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota
-AN 2. Pembekalan calon petugas verifikasi
VERIFIKASI
3. Pelaksanaan verifikasi ke lapangan
4. Analisis data hasil verifikasi
5. Daftar lengkap hasil verifikasi berdasarkan ranking nilai dan berdasarkan daerah
Kab/Kota

PENETAPAN
SEKOLAH
CALON DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI:
PENERIMA 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota
BANTUAN 2. Penentuan kriteria khusus:
3. Berdasarkan kuota yang ada (proporsional) per kab/kota
4. Berdasarkan ranking nilai per kab/kota
5. Sekolah memiliki potensi berkembang (berdasarkan data profil sekolah dan koordinasi
dengan Dinas Pendidikan Kab/kota)
6. Menetapkan jumlah sekolah calon penerima dana bantuan per kab/kota

WORKSHOP DILAKUKAN OLEH DINAS PROPINSI:
SEKOLAH 1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota
CALON
PENERIMA 2. Pembentukan Tim/Panitia workshop
DANA 3. Penentuan instruktur, nara sumber, dll
BANTUAN
4. Pengadaan/pembuatan perangkat workshop:
a Penyusunan pedoman workshop
b Penyusunan struktur program workshop,misalnya: Kebijakan Pendidikan Daerah,
Standar Nasional Pendidikan, MBS, KTSP, Penyusunan RPS, Penggunaan Dana
Bantuan, Pelaporan, dan sebagainya. Daerah dapat menambah sesuai
kebutuhan.
c Penyiapan ATK, akomodasi, dll
d Penyiapan fasilitas workshop
e Dan sebagainya
5. Pelaksanaan workshop sekolah calon penerima dana bantuan
6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan hasil workshop

PENYALUR-
AN DANA
1Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota
BANTUAN 2Pengiriman RPS yang telah disempurnakan oleh sekolah peserta workshop
KEPADA
SEKOLAH 3Penilaian RPS oleh Tim khsusus
4Pengiriman dana bantuan ke sekolah
5Pelaksanaan program di sekolah

1. Pelaksanaan program oleh sekolah berdasarkan RPS
2. Pengawasan/supervisi pelaksanaan program oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota
3. Sekolah melaporkan kemajuan pelaksanaan pada pertengahan
PELAKSANA- tahun ajaran
AN PROGRAM
1. Penyusunan perangkat ME:
aPenyusunan dan penggandaan panduan ME
bPenyusunandan penggandaan instrumen ME
cPenentuan petugas ME dengan koordinasi Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
MONI-
dPenyiapan administrasi untuk ME
TORING DAN
2. Pelaksanaan pembekalan kepada calon petugas ME
EVALUASI
3. Pelaksanaan ME di lapangan
4. Analisis hasil ME
5. Pembuatan pelaporan ME
6. Menindaklanjuti hasil/rekomendasi dari ME

DILAKUKAN OLEH SEKOLAH:
1. Melaksanakan monitoring internal oleh sekolah
2Melaksanakan evaluasi internal oleh sekolah
3Membuat laporan pelaksanaan dan hasil
4Menindaklanjuti hasil ME oleh sekolah

TUGAS DAN FUNGSI JAJARAN BIROKRASI
DALAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH POTENSIAL

 SEKOLAH:
 Membuat perencanaan (RPS) dengan mengembangkan aspek-aspek
pendidikan (aspek SKL, kurikulum, PBM, SDM, Sarana dan prasarana,
manajemen, pembiayaan dan penilaian serta aspek pengembangan
lingkungan dan budaya sekolah, dan sebagainya) sesuai dengan potensi
sekolah yang mengarah kepada pemenuhan SNP;
 Melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder tentang sekolah potensial
dalam upaya memberikan pemahaman yang sama dan langkah-langkah yang
sama untuk memberikan kontribusi kepada sekolah;
 Melaksanakan semua program yang telah tercantum dalam RPS, baik RPS
jangka panjang maupun jangka pendek;
 Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi internal sekolah untuk
mengetahui tentang kendala yang dihadapi untuk menentukan jalan
keluarnya, serta untuk mengetahui sejauhmana keterlaksanaan program dan
hasil-hasil yang dicapai;
 Melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai SNP dalam
berbagai aspek pendidikan sehingga mencapai sekolah standar nasional
(SSN).

PENGAWAS
 Memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada
sekolah dalam berbagai aspek demi keberhasilan
sekolah menuju SSN;
 Membantu mengarahkan dan membimbing dalam
membuat RPS;
 Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi
sekolah untuk mengetahui tentang kendala yang
dihadapi dalam upaya membantu mencari jalan
keluarnya, serta untuk mengetahui sejauhmana
keterlaksanaan program dan hasil-hasil yang dicapai;
 Memberikan masukan-masukan kepada sekolah
tentang berbagai aspek pendidikan yang akan
dikembangkan menjadi aspek-aspek pendidikan yang
sesuai dengan SNP.

KOMITE SEKOLAH
 Memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada sekolah dalam berbagai aspek demi
keberhasilan sekolahnya;
 Memberikan bantuan baik bersifat finansial
maupun lainnya;
 Merupakan penghubung antara masyarakat
orang tau anak dengan sekolah dalam hal
berbagai kepentingan untuk kemajuan siswa;
 Membantu dalam hal monitoring terhadap
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil
penyelenggaraan pendidikanI.

DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
 Melakukan koordinasi fungsional dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota
sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.
 Menandatangani daftar rangking sekolah penerima Subsidi Sekolah
 Memberikan pembinaan dalam hal perencanaan penyelenggaraan, khsususnya
dalam hal pemenuhan aspek-aspek yang termasuk dalam input sekolah;
 Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan, khususnya dalam hal proses
pembelajaran dan manajemen sekolah;
 Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-
hasilnya;
 Memberikan bantuan tambahan finansial setiap tahunnya secara rutin yang
dianggarkan melalui APBD daerah kepada sekolah potensial di daerahnya;
 Melaksanakan pembinanaan kepada sekolah potensial yang telah memenuhi
kriteria sekolah standar nasional untuk dipersiapkan menjadi rintisan SSN di
daerahnya masing-masing;
 Memfasilitasi terwujudnya jalinan kerjasama dengan stakeholder lainnyai.
 Menjatuhkan sanksi kepada oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan dana
subsidi.
 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program Subsidi Sekolah kepada Dinas
Pendidikan Propinsi berupa laporan pelaksanaan Subsidi Sekolah.

TIM TEKNIS KAB/KOTA
 Menyosialisasikan program Subsidi kepada sekolah-sekolah potensial.
 Melakukan seleksi calon penerima Subsidi Sekolah dengan langkah-langkah
sebagai berikut: (a) menilai RPS yang diajukan oleh sekolah, (b) melakukan
kunjungan lapangan untuk memverifikasi data dan program-program dalam RPS
yang diajukan sekolah, dan (c) berdasarkan hasil penilaian RPS dan verifikasi
lapangan, TTK membuat rangking sekolah calon penerima subsidi sekolah
 Memberi masukan kepada sekolah pelamar Subsidi Sekolah untuk merevisi RPS.
 Menerima RPS yang telah direvisi dari sekolah.
 Mengesahkan RPS kaitannya dengan Subsidi Sekolah dengan melakukan
penandatanganan Berita Acara Pengesahan RPS.
 Mengirimkan daftar rangking sekolah calon penerima subsidi sekolah yang telah
ditandatangani oleh ketua TTK dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota. Daftar rangking tersebut disertai kelengkapannya yang meliputi
RPS, Berita Acara Pengesahan RPS dan rekening sekolah di bank pemerintah
atas nama sekolah ke Dinas Pendidikan Propinsi.
 Memantau dan mengevaluasi penyaluran dana dan penggunaan dana Subsidi
Sekolah di wilayahnya masing-masing.
 Meminta laporan kemajuan dan akhir pelaksanaan kegiatan dan keuangan Subsidi
Sekolah dari masing-masing sekolah.

DEWAN PENDIDIKAN KAB/KOTA
 Memberi masukan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sehubungan dengan usulan calon
penerima Subsidi Sekolah sesuai dengan fungsi
dan perannya.
 Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota (TTK) tentang tindakan pembinaan
dan atau sanksi yang perlu diberikan oleh Dinas
Pendidikan terhadap penyimpangan pelaksanaan
Subsidi Sekolah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

DINAS PEND. PROPINSI
 Menyosialisasikan sekolah potensial dan program Subsidi Sekolah kepada Dinas dan Dewan
Pendidikan Kabupaten/Kota.
 Melakukan verifikasi calon penerima Subsidi Sekolah berdasarkan rangking sekolah calon
penerima subsidi sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Catatan: Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota menyerahkan rangking sekolah calon penerima subsidi sekolah disertai RPS
yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang telah
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, copy rekening sekolah di Bank pemerintah.
 Melaksanakan workshop sekolah calon penerima dana bantuan school grant;
 Membuat SK penetapan sekolah penerima subsidi sekolah. Menandatangani Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan (SPPB) dengan sekolah penerima Subsidi.
 Menyalurkan dana subsidi kepada sekolah penerima dengan cara mentransfer dana langsung
ke rekening sekolah sebesar masing-masing sekolah 100 juta rupiah.
 Memberikan pembinaan dalam hal perencanaan penyelenggaraan, khsususnya dalam hal
pemenuhan aspek-aspek yang termasuk dalam input sekolah yang ada di setiap
kabupaten/kota;
 Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasilnya pada
masing-masing daerah Kabupaten/Kota;
 Memberikan bantuan tambahan finansial setiap tahunnya secara rutin yang dianggarkan
melalui APBD daerah kepada semua sekolah pelaksana sekolah potensial di setiap
Kabupaten/Kota;
 Melaksankan pembinanaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada
sekolah potensial yang telah memenuhi kriteria sekolah standar nasional untuk dipersiapkan
menjadi rintisan SSN;
 Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memfasilitasi terwujudnya jalinan
kerjasama dengan stakeholder lainnyai.
 Melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program ke Dit Pembinaan SMP
Jakarta.
 Menyelesaikan/menindaklanjuti penyimpangan penggunaan dana yang tidak dapat
diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

DIT. P SMP
 Menyusun panduan konsep dan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah
potensial;
 Menentukan kuota (jatah) dana subsidi sekolah untuk masing-masing
propinsi.
 Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tingkat pusat.
 Memberikan pembinaan melalui pemberian dana bantuan yang berupa
subsidi sekolah atau school grant yang didekonsentrasikan kepada Dinas
Pendidikan Propinsi;
 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil
penyelenggaraan sekolah potensial sebagai dasar pembinaan
selanjutnya;
 Melaksankan pembinanaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan
Propinsi dan Kabupaten/Kota kepada sekolah potensial yang telah
memenuhi kriteria SSN untuk ditetapkan sebagai rintisan SSN;
 Menyelesaikan/menindaklanjuti masalah/penyimpangan penggunaan
dana yang tidak dapat diselesaikan di tingkat propinsi dan
kabupaten/kota.
 Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota
memfasilitasi terwujudnya jalinan kerjasama dengan stakeholder lainnyai;

MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
 Monitoring Pelaksanaan
 Evaluasi Hasil
 Pelaksana Monitoring dan Evaluasi dan
Pelaporannya
 Tim Monitoring dan Evaluasi Propinsi
 Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota
 Laporan Monitoring dan Evaluasi
 Pelaporan Pelaksanaan

PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN
SEKOLAH

 RPS BAGI SEKOLAH POTENSIAL
 PENGERTIAN RPS
 TUJUAN
 LANDASAN HUKUM
 TIM PENYUSUNAN RPS SEKOLAH

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN
PROGRAM DALAM RPS
 PENTINGNYA PENGEMBANGAN
PROGRAM UNTUK MENCAPAI SNP
 IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN
PROGRAM
 PROSES PENYUSUNAN RPS

Sekolah Potensial

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Destaque (9)

Semelhante a Sekolah Potensial

Semelhante a Sekolah Potensial (20)

Mais de Business Opportunity

Mais de Business Opportunity (20)

Último

Último (20)

Sekolah Potensial