SlideShare uma empresa Scribd logo

Daging Busuk" Sandi Untuk Uang Suap

•
•
https://wartaviral.com/
https://wartaviral.com/
1 de 12
Baixar para ler offline
E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) “Daging Busuk” Sandi Untuk Uang Suap >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 AdaIndikasi KorupsiRp700M diKemendikbud? DilaporkanKe KPK,BibitWaluyo TanggapiSantai INFO HUKUM TAJAM, KRITIS DAN TERPERCAYA HARIAN Walikota“Menghilang” SaatRumahnya DigeledahKPK RASKINJADIAJANGKEJAHATAN KEPALADESA PEREKRUTANTENAGAHONORER K-2SARATKKN KAMITAKINGINDIPIMPIN WALIKOTAKORUP Pengurangan subsidi BBM berdampak pada kenaikan harga BBM yang akan memicu pada kenaikan pada semua harga keperluan masyarakat, biasanya tidak tanggung-tanggung karena dihitung beban berantai, terlebih pada sembilan bahan pokok yang merupakan keperluan vital yang amat dibutuhkan kebanyakan masyarakat kecil. Predikat ambtenar di jaman Kolonial Belanda doeloe ( kini PNS- Red) tergolong status eksklusiv. Selain strata sosialnya cukup terpandang dimata masyarakat, juga kehidupan ambtenar saat itu cukup mapan. Boleh jadi image masyarakat menyetarakan ambtenar dulu masih lekat dengan kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimasa kini. OrganisasiMahasiswaKotaMedanyangtergabungdalamKelompok Cipayung Plus, yakni: PMII, GMKI, HMI, HIMMAH dan PMKRI ikut mengawal proses hukum Rahudman Harahap Walikota Medan yang sekarang tersandung kasus korupsi, TPAPD Tapsel Tahun 2005 saat beliau menjabat sebagai Setda Tapsel. HAL. 3 HAL. 5 HAL. 7 FACEBOOK Redaksi Warta Nasional E-MAIL wartanasional@rocketmail.com SMS CENTER 082125582006 JAKARTA, (WN) Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang impor daging sapi di Kementerian Pertanian, Ahmad Fathanah menggunakan sandi “daging busuk” untuk menyebut uang suap yang akan diberikan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq. MaharaniMengakuDiajakBerhubunganIntim Vitalia Sesha BANDUNG, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu Polda Jawa Barat menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Peng- geledahan itu terkait suap yang berhubungan dengan dugaan korupsi dana bansos Kota Bandung. “Penyi- dik KPK menggeledah kediaman dan rumah Dinas JAKARTA, (WN) Dugaan Korupsi dalam jumlah yang lumayan fan- tastis ditemukan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nilai korupsi itu mencapai sekitar Rp700 miliar. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar menyatakan ada dugaan berbagai penyimpangan dalam penggunaan Angga- ran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012 di Direktorat Jenderal Kebudayaan. “Memang ada indikasi korupsi yang cu- kup besar, itu diketahui dari SEMARANG, (WN) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Bibit Waluyo menang- gapi santai Barisan Masyarakat Mahasiswa (BM) Indonesia yang melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi bantuan sosial. “Ya monggo, silakan saja, itu hak mereka, difitnah, saya terima kasih, dilaporkan ya monggo,” katanya di Sema- rang, Jumat (17/5) malam. Hal itu diungkapkannya usai pengajian “Majelis Mau- lidur Rasul dan Doa untuk Keselamatan dan Kebaikan Bersama Habaib, Ulama, dan Santri Jateng” di kediaman calon wakil gubernur Jateng, Sudijono Sastroatmodjo. Bibit Waluyo maju sebagai JAKARTA, (WN) Maharani Suciono mengaku diajak berhubungan intim den- gan Ahmad Fathanah di kamar Hotel Le Meridien, Jakarta. Se- bagai imbalanannya, Maharani diberi Rp10 juta. Hal itu disam- paikan Maharani saat bersaksi dalam persidangan kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Juard Ef- fendi dan Arya Abdi Effendi, Ju- mat (17/5). Menurut keterangannya, dir- inya diminta Ahmad Fathanah “Jangan jauh-jauh dari mobil, di situ ada daging busuk,” kata Fathanah saat memerintahkan sopirnya menjaga mobil di parkir Hotel Le Meridien Jakarta, pada Januari 2013 lalu. Ucapan tersebut kembali di- ucapkan tersangka Fathanah saat menjadi saksi untuk dua terdakwa kasus korupsi im- por daging tersebut, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Jumat, (17/5). Sebelum mengakui sandi tersebut sebagai istilah me- nyebut uang suap, Fathanah sempat berbelit-belit ten- tang arti dari “daging busuk” tersebut, sehingga Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo meminta penegasan, karena Fathanah awalnya mengaku itu sebagai ucapan candaan. “Kepada supir saya katakan seperti itu. Itu terlontar be- gitu saja dari mulut saya,” kilahnya sambil tersipu-sipu. Perkataan tersebut, ucap Fathanah, agar supir prib- adinya tidak berada jauh- jauh dari mobil, karena di dalam mobil tersebut ada sejumlah uang yang diberi- kan PT Indoguna Utama kepadanya. “Iya. Gak ada sandi-sandian. Yang penting dia tidak ada jauh-jauh dari mobil,” dalihnya. Meski demikian, saat diperjelas men- genai maksud dari perkataan adanya “daging busuk” di dalam m o b i l n y a , Fathanah men- gatakan, “Itu kan masalah perdagingan,” ucapnya sambil menahan malu dan disambut sorakan pen- gunjung sidang yang merasa lucu dengan kata “perdagin- gan” itu. Menurutnya, terkait uang yang diberikan kepada Maharani, Fathanah men- gaku uang tersebut memang diambil dari uang yang di- berikan PT In- doguna Utama sebagai suap un- tuk mendapat- kan kuota dag- ing sapi. “Saya ambil dua puluh juta, sepuluh juta saya kasih Maharani, yang sepuluh juta saya simpan untuk beli bensin,” ujarnya. Selain itu, Fathanah ternyata banyak mengenal para penyanyi dan wanita- wanita cantik di Jakarta. Selain dengan model maja- lah dewasaa, Vitalia Seshya ternyata ada wanita lain yang mengaku kenal Fatha- nah. Satu lagi artis penyanyi dangdut yang mengaku ke- nal dan dekat dengan Fatha- nah. Artis bernama Wita KD ini dulu pernah digosipkan pacaran dengan Mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin. “Saya den- gan Nazaruddin jalan 8 tahun,” kata Wita kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/5/2013). Dengan Fathanah, Wita mengaku mengenalnya sejak 3 tahun lalu dalam sebuah datang ke Hotel Le Meridien sekitar pukul 17.00 WIB pada 29 Januari 2013. Dia mengaku berangkat dari rumah temannya menuju hotel dan tiba lewat dari pukul 17.00. “Sampai di sana bertemu Ahmad Fathanah di kafe, berbincang sebentar, dan dia (Fathanah) mengajak ke atas, ke kamar,” kata Maharani. Saat ditanya Hakim Ketua Purwono Edi Santosa, untuk apa Fathanah mengajak untuk bertemu, Rani mengaku untuk berkenalan. “Dia (Fathanah) bi- lang ingin ketemu dan kenalan sama saya,” ujarnya. Setelah lama di kamar, pe- nyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tutur Maharani, mengetuk pintu. Dirinya tidak mengetahui persis pukul berapa saat itu. Fathanah, kata Rani, ke- mudian membukakan pintu. Se- mentara dirinya masih di dalam kamar mandi. Sesaat kemudian, ia dige- landang ke Gedung KPK. “Ba- rang saya diamankan. Tas, selu- ruh isi (tas), HP semuanya. Uang didompet saya Rp 10 juta,” kata Rani seraya mengaku uang itu berasal dari Ahmad Fathanah. Jaksa Penuntut Umum KPK, M. Roem, kemudian mendapat- kan kesempatan bertanya. Saat jaksa bertanya untuk apa Rp 10 juta itu, Rani awalnya mengaku tidak tahu. “Untuk menemani Ahmad Fathanah,” jelasnya. Namun, Jaksa tak percaya. Roem pun meminta Maharani mengingat kembali keterangan- nya, apakah sudah benar apa yang disampaikannya itu. Lalu, Jaksa menyebutkan poin enam dalam Berita Acara Pemeriksaan Maharani di hadapan Penyidik KPK. “Diajak berhubungan in- tim?” tanya Jaksa. Mahasiswi universitas swasta itu pun men- gamininya. “Iya,” singkatnya. Jaksa kemudian melanjutkan, apakah diberikan uang kaitannya ajakan itu (berhubungan intim). Gadis yang mengenakan kemeja putih itu pun mengangguk. “Iya,” tegas Maharani. (Red/MT*) Saya Harus Jual Diri M ODEL VITALIA SESHA mengaku kebingungan jika harus mengembalikan uang yang diberikan oleh Ah- mad Fathanah ke KPK. Vita telah menikmati bebera- pa sejumlah uang pemberian dari tersangka tindak pidana pencucian uang tersebut. Rahmat Jaya, salaku kuasa hukum Vita mengungkapkan, bahwa kliennya terpaksa harus jual diri jika dipaksa mengemba- likan uang yang pernah diberikan Ahmad Fathanah. “Saya harus jual diri kalau disuruh mengembalikan uang yang telah diberikan dari Ahmad Fathanah,” ucap Rahmat me- nirukan Vitalia saat ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Selama mengenal Fathanah, V i t a mendapatkan banyak sekali u a n g dan benda-benda mewah sep- erti mobil. Setiap minggu Vita mendapatkan lima juta rupiah dari Fathanah. Belum lagi untuk perawatan tubuh, janda dua anak tersebut menerima puluhan juta rupiah. “Untuk uang jajan saja dia dikasih Rp 5 juta dan Rp 3 juta untuk belanja anak- anaknya. Biaya operasi Vita sekitar Rp 20 juta, belum suntik vitamin C,” terang Rahmat. Seperti diket- ahui sebelumnya, sebuah mobil me- wah yang diberikan Fathanah kepada Vita telah disita oleh pihak KPK. (tim)
Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 EDITORIAL 2 KEPALA PERWAKILAN/ BIRO POLDA METROJAYA : Rekson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : JAKARTA UTARA: JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, Delimar Sitorus, Leonardus, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha SUKABUMI : KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : KABUPATEN BANDUNG BARAT : Juliater Silaen, Parinton Rianto Sianipar, CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: , BANJAR : GARUT : Adam Pribadie , Deden Solihin, Iwan Sukmalih, KOTA TASIKMALAYA : KABUPATEN TASIKMALAYA : Andi Fitriandi, SUMEDANG : CIREBON : SUBANG : U.Samsudin, A.Gunawan, Achmad, BAMBANG PRIYANTO PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Habel Hendrik,Tambunan, , D.JIPRON JAYAMAN SINAMBELA, KARAWANG : MancaVarikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, AJIS L.TOBING, Ramlan Naibaho, Jaminson Sipayung, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Dra.Siti Nurlela, Muhammad Ichsan, KABUPATEN BEKASI : Gomba Sianipar, Ojak Parlin S, BOGOR: Syafrans Erwin, DEPOK : BANTEN: Peterson Nainggolan LEBAK : TANGERANG: Rosdiana, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Hermawan, Roni, Lukman Hadi, Agung Bhudi Christanto ,LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH PEKANBARU: Alwi Zalukhu, SIAK : Awaluddin Butar-Butar, PELALAWAN : MEDAN: : BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Muttahu Khozi, M Zen, Kholidi, Daman Huri, A Taupik, PALEMBANG : LUBUKLINGGAU : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO : Ibnu Kisman Ngau, DRS. HI HALID BASIR, SH, ANGGOTA : JEFRY ALIBAAS, , NIAS : Delisama Ndruru PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.Pd Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi PKS Lawan KPK, Itu ‘Lebay’ OLEH : REKSON H PASARIBU Pimpinan Redaksi Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden di Surat Kabar Warta Nasional di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Bagi yang berminat dapat menghubungi : Hp. 08212 558 2006 ttd Redaksi DIBUTUHKAN DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM“INFASI” PEMIMPIN UMUM Ir. Jamangalap Simanullang WAKIL PIMPINAN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ade Muksin DEWAN REDAKSI Nano Proyogo Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu Drs. Hiras Simanullang Ade Muksin PIMPINAN PERUSAHAAN Drs. Hiras Simanullang, WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Janri Sitorus SEKRETARIS REDAKSI Sylvia Hutajulu LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga, PEMBINA Hj. Zakariani Santoso Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Sahat LBN Gaol SE, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264) 315262, 41373, E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR HARIYANTO ALAMAT : JLN KH ABDUL HAMID, RT 01/RW 01, JREBENG LOR, KECAMATAN KEDOPOK, KOTA PROBOLINGGO KEPALA PERWAKILAN RIAU Alwi Zalukhu ALAMAT : Jl Wonosari Gg, Jalan Kopen. RT 03/Rw 06, No 39/52, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru – Provinsi Riau, contak person : Email : Alwizalukhu@yahoo.co.id, website : www.dpgardariau.com KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau Alamat : Jln Sungai Ranoketang, No 25, Kelurahan Karame Lingkungan Iii, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Silawesi Utara SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) PURWAKARTA, (WN) Langkah Dinas Pendidi- kan dan Olahraga (Disdikpo- ra) Kabupaten Purwakarta membentuk Tim Pembina Siswa (TPS) dinilai merupak- an salah satu terobosan jitu yang bakal diadopsi oleh se- luruh Kabupaten/Kota di In- donesia. Karena langkah TPS ini jelas dinilai akan efektif selain dalam pembentukan disiplin para siswa yang ten- tunya bakal mendongkrak hasil prestasi pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya TPS ini tidak ada lagi siswa/i yang KASUS suap impor daging sapi berkembang menjadi ketengangan an- tara KPK (Komisi Pem- berantasan Korupsi) dan PKS ( Partai Keadilan Se- jahtera) akan segera reda. Setelah KPK membawa enam mobil yang diduga milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka kasus korupsi impor daging sapi, dari halaman Kantor DPP PKS ke KPK. Mobil yang dibawah KPK bermerek tersohor, yakni VW Carravelle, Maz- da CX-9, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport dan Grandis, serta Nissan Na- vara tersebut. Karena tung- gangan-tunggangan mewah itu diduga dibeli dari uang hasil korupsi impor dag- ing yang melibatkan Luthfi. Hingga penyitaan mobil itu menjadi pangkal seteru KPK dan PKS satu pekan terakhir. Jika PKS melawan itu tinda- kan yang dinilai “lebay”. Jika harus mundur se- langkah untuk maju tiga langkah, itu hanya strategi KPK memenangi perta- ruhan melawan koruptor. KPK tentu paham bahwa koruptor terus bergerilya menggerogoti KPK dengan berbagai cara. KPK tentu paham koruptor muncul dalam berbagai wajah, ter- masuk bersembunyi di balik topeng-topeng yang mengu- sung slogan pemberantasan korupsi. Siapa pun yang ingin korupsi segera berakhir di Republik ini mestinya tidak menciptakan zona-zona eksklusif yang membendung gerak KPK. KPK mestinya leluasa memeriksa siapa saja yang patut diduga, atau dicu- rigai terlibat tindak pidana korupsiataupencucianuang. Siapa pun yang menghambat tugas KPK, suka atau tidak suka, akan dicap memihak dan berada dalam satu kubu dengan para koruptor. Kita juga mengapresiasi PKS karena telah memberi- kan keleluasaan kepada KPK melaksanakan fungsi sebagai penegak hukum. PKS mempersilakan kantor mereka digeledah dan penyi- dik KPK menyita dokumen yang dibutuhkan. Namun, kita mesti mengatakan mel- aporkan pejabat publik yang sedang melaksanakan tugas, terutama memberantas ko- rupsi, ke polisi dengan da- lih melakukan penghinaan merupakan langkah yang tidak tepat. PKS melaporkan juru bi- cara KPK Johan Budi ke poli- si karena pernyataan Johan bahwa PKS menghalang- halangi eksekusi penyitaan oleh penyidik KPK pada Se- lasa itu. Kita menilai akan lebih bijak bila PKS meng- gugat kelemahan substansial yang dilakukan KPK dalam penyitaan itu, jika memang ada. Misalnya, KPK meny- ita tanpa dokumen, bukan menggugat pernyataan Jo- han Budi. Perseteruan KPK dan PKS memberi banyak pela- jaran. Di antaranya, sebagai lembaga superbody KPK ha- rus berhati-hati menggunak- an setiap kewenangan mer- eka. Pelanggaran sekecil apa pun yang dilakukan lembaga superbody dinilai sebagai bentuk arogansi lembaga itu. Di pihak lain, partai poli- tik atau lembaga apa pun ti- dak menjadi benteng untuk kader yang korup. Mestinya partai politik membuktikan kepada KPK bahwa aset par- tai bukan hasil binatu uang dari kader yang korup, tetapi hasil itu diraih sesuai dengan hukum serta akhlak yang mulia. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Ta- hun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi, KPK di- beri kewenangan istimewa untuk menyita aset siapa pun yang diduga terkait dengan kasus korupsi tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. KPK diharuskan membuat ber- ita acara setelah menyita barang bukti. Kewenangan itu wajib dihormati siapa pun kare- na hanya dengan begitu, perang melawan korupsi bisa membuahkan ke- menangan. Sebagai partai yang semestinya paham hukum, PKS sepatutnya memberikan teladan ke- pada publik bagaimana menjunjung hukum sea- gung-agungnya. Mengha- langi langkah penegak hu- kum menegakkan hukum ialah bentuk penistaan terhadap hukum. (**) TERKAIT TERBENTUK TIM TPS Perlu Ditunjang Mobilisasi Pegawai Pajak Terima Suap Rp. 2,4 Miliar berkeliaran atau masih non- gkrong ditempat – tempat tertentu pada jam – jam pelajaran berlangsung, se- lain itu meminalisir adanya tawuran antar pelajar seko- lah yang selama ini dinilai meresahkan banyak pihak. Pemda Purwakarta di- minta harus lebih serius lagi dalam menanggapi ad- anya pembentukan TPS ini terlebih dalam melengkapi kekurangan yaitu pengadaan kendaraansebagaimobilisasi kegiatan TPS. Kabid Dikmen Drs. H Diaudin ketika dikon- firmasi mengatakan bahwa Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sudah mengeluar- kan surat perintah berkaitan dengan adanya TPS ini dian- taranya isi sprint itu antara lain bahwa sekolah yang ma- sih melakukan tawuran akan ditutup sekolah tersebut. Selanjutnya ditambah- kan, bahwa TPS ini ang- gotanya diantaranya Dinas Pendidikan, SatPol PP, Ke- polisian, Sub Denpom akan selalu mobile on pada jam – jam yang telah ditentukan sehingga diharapkan dapat menuai hasil yang lebih baik. (Habel Hendrik/Tbn) SELAMAT HARI BURUH INTERNASIONAL BESERTA STAF & KARYAWAN SEKERTARIAT DPRD PROVINSI BANTEN MENGUCAPKAN 01 MEI 2013 SELAMAT HARI IBU KARTINI (21 APRIL 2013) PEMERINTAH PROVINI BANTEN PIMPINAN BERSERTA SELURUH STAF DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN MENGUCAPKAN IR IING SUWARGI Kepala Dinas DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIBANTEN Ketua H. Aeng Haerudin H.Suparman. SH. Msi. Wakil Ketua 1 Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Ei Nurul Khotimah H. Jayeng Rana Eli Mulyadi. SE Drs. H. Dadi Rustandi Sekwan BEKASI, (WN) Penelusuran ke SDN 04 Jati Mulya yang dipimpin oleh kepala sekolah Lelawati S,Pd, terkait bos Provinsi tentang buku Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) ditemukan penyalahgunaan. Lelawati dengan gampang- nya merasa benar atas peker- jaannya. Padahal tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.417. Disdik/2009 tentang Ban- tuan Keuangan untuk pro- gram BOS Provinsi pada jen- jang Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu diketahui saat Le- lawati mengalihkan dana bos Provinsi dengan kegiatan bangunan lapangan sekolah. Garut, (WN) Ujian Nasional (UN) un- tuk Tingkat Sekolah Dasar serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia tak terke- cuali di Wilayah Kabupaten Garut. Tepatnya Di Keca- matan Cibatu. Pelaksanaan UN untuk Wilayah UPTD Kec.Cibatusendiridiikutise- banyak1.463Siswa/I,terdiri dari723Siswadan740Siswi yang tersebar di 16 bangu- nan sekolah yang ada di Kec. Cibatu dengan menggunak- an 81 ruang kelas,demikian yang diungkapkan Iwan Se- tiawan S.Pd MMpd selaku Kepala UPTD Kec.Cibatu Kepada MK, diruang kerjan- ya. Iwan menambahkan,dari KepsekSalahgunakanDanaBos PelaksanaanUNUPTDPendasLancar Ketika di konfirmasi salah seorang pengawas SD yang bertugas di UPTD Tambun selatan yang berinisial B itu tidak jadi masalah jawabnya dan pengawas itu juga mela- rang beredarnya buku PLH dilingkungan UPTD Tam- bun selatan, karena adanya kurikulum 2013 yang akan datang di ajaran 2013/2014. Sementara dana bos provinsi yang sudah di aloka- sikan provinsi jabar kepada pihak sekolah untuk pem- belian buku PLH sesuai den- gan jumlah siswa yang ada di sekolah itu namun tidak terealisasi dilaksanakan oleh ibu Lelawati S,pd di SDN 04 Jati Mulya Tambun selatan. ( Rademan ) 81 Ruang kelas yang terse- bar ,”kami dibantu oleh 162 Pengawas ruangan yang terduru dari Guru PNS dan NON PNS”tambahnya.Iwan merasa puas atas terseleng- gara nya pelaksanaan UN hari pertama ini dalam ke adaan lancar dan tidak men- emui suatu hambatan apa- pun . baik dari kerusakan lembar soal maupun lembar jawaban nya “alhamdulilah lancar,dantidakadalaporan pengaduan “ujar nya. Diri nya berharap hasil UN di ta- hun ini untuk wilayah UPTD Kec.Cibatu mendapat kan hasil kelulusan yang sem- purna. (Deden) JAKARTA, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua pegawai pajak den- gan barang bukti suap Sin$ 300 ribu atau sekitar Rp 2,4 miliar. Mereka adalah Muhammad Dian Irwan Nuq- ishra dan Eko Darmayanto, pegawai pajak dari kantor wilayah Jakarta Timur. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan keduanya ditang- kap di Terminal III Bandara Soek- arno-Hatta kemarin pagi. ”Dugaan sementara, pemberian itu berkaitan dengan persoalan pajak dari wajib pajak, perusahaan berinisial TMS,” kata Johan di kantornya kemarin. Menurut Informasi di lapangan, PT TMS adalah The Master Steel, perusahaan industri baja di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Johan me- nuturkan, suap miliaran rupiah itu bermula ketika Dian membawa mobil Avanza hitam miliknya dan diparkir di Terminal III Bandara Soek- arno- Hatta pada Selasa malam. Dian lalu memberikan kunci mobilnya kepada Teddy, yang didu- ga sebagai kurir. Keesokan paginya, Dian bersama Eko datang ke Termi- nal III bandara untuk mengambil mo- bil. Di lokasi itu sudah ada Efendy, yang diduga penyuap. Efendy merupakan karyawan PT Master. ”Tim KPK menangkap ketiganya di bandara, dan menemu- kan uang Sin$ 300 ribu di mobil itu,” kata Johan. ”Diduga, setelah kunci diserahkan, kurir memasukkan duit tersebut.” Sumber Tempo menye- butkan, karyawan perusahaan terse- but memberikan uang kepada kedua pegawai pajak Kanwil Pajak Jakarta Timur untuk memuluskan persoalan tunggakan pajak perusahaan. Pemberian itu pun bukan yang pertama kali. ”Sudah ada pembe- rian sebelumnya,” kata sumber itu. Setelah ditangkap, mereka dibawa ke KPK sekitar pukul 12.30 WIB. Se- tiba di KPK, pegawai pajak itu masih berseragam: kemeja biru dengan tu- lisan tinta emas di depannya. Mereka hanya menunduk dan tidak berkomentar sedikit pun. Seorang penyidik KPK yang mem- bawa mereka membenarkan bahwa seorang di antaranya adalah pegawai pajak kantor wilayah Jakarta Timur. Direktur Jenderal Pajak Kement- erian Keuangan, A. Fuad Rahmany, mengatakan penangkapan tersebut sangat membantu dalam upaya memberantas korupsi di lembaga yang dipimpinnya. ”Saya bersyukur KPK mampu menangkap tangan lagi karena sulit sekali menangkap den- gan cara seperti itu,” katanya. Pada Juli 2012, KPK menangkap Anggrah Suryo di kawasan Cibubur. Pegawai pajak Bogor ini menerima suap Rp 300 juta. Pada Juni di tahun yang sama, KPK menangkap Tommy Hin- dratno, pegawai pajak Sidoarjo, den- gan barang bukti uang Rp 280 juta. (red/ KPK)
Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 JAWA BARAT 3 RaskinJadiAjang KejahatanKepalaDesa GARUT, (WN) Pengurangan subsidi BBM berdampak pada kenaikan harga BBM yang akan memicu pada kenaikan pada semua harga keper- luan masyarakat, biasanya tidak tanggung- tanggung karena dihitung beban berantai, terlebih pada sembilan bahan pokok yang merupakan keperluan vital yang amat dibu- tuhkan kebanyakan masyarakat kecil. HARGA BBM NAIK, SEMBAKO IKUT NAIK Lelang Proyek di Tarkimsih Diwarnai Perselingkuhan KEBOCORANANGGARAN EnochMemilihBungkam Bank Omega Diduga Lakukan Praktek Perbudakan SUBANG, (WN) Sebuah Bank swasta ber- nama Omega, yang beroperasi di Jalan Ion Martasasmita, Pamanukan, Kabupaten Sub- ang diduga telah melakukan praktek perbudakan, pasalnya kendati mempkerjakan kary- awan tapi anehnya tidak mau membayar. Kejadian ini seperti menimpa seorang karyawati Susi Indriyani (22) yang sudah bekerja selama 7 bulan, tetapi hanya digaji selama 6 bulan. Menurut keterangan Kar nama orang tuanya Susi, saat ditemui Warta Nasional SUBANG, (WN) Hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Subang, diduga kuat telah mengangkangi Keperes No.80 tahun 2003 terkait lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBD Kabupaten Subang pada tahun anggaran 2013 ini. Seperti hal- nya yang terjadi di lingkungan Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan (Tarkimsih) Ka- bupaten Subang. Informasi yang berhasil dihimpun Harian Warta Nasi- onal menyebutkan, bahwa ada indikasi penyelewengan dalam proses lelang/tender pemban- gunan yang dikelola instansi ini. Pengakuan Isur, salah seorang peserta lelang menyebutkan bila proses lelang banyak terjadi kejanggalan, seperti penawaran tinggi dinyatakan sebagai pe- menang dan beberapa peser- Pengalihan dari sub- sidi tersebut dikhawat- irkan tetap tidak tepat sasaran seperti halnya Ban- tuan Langsung Tunai (BLT), JamKes dan Raskin, jika ti- dak berubah sistem dan pen- gawasan akan lebih meru- gikan masyarakat terlebih masyarakat miskin yang ber- hak, tutur Tatang Mulyana, Ketua LSM Yayasan Rakyat Independent (YRI). LSM pemerhati kehidu- pan social dan hukum ma- syarakat yang ada di kab Ga- rut. Konversi dalam bentuk apapun tidak akan berguna, banyak dari penerima meru- pakan notabene keluarga PNS yang tiap bulannya di- tunjang dengan gaji, bahkan tidak sedikit dari keluarga mampu, mereka sama bere- but, sama ingin mencicipi subsidi hak rakyat miskin itu, lanjut Tatang Mulyana. Paling memprihatinkan lagi penyelewengan pada pro- gram paling pokok, yaitu subsidi beras Raskin, yang langsung menyangkut perut rakyat, kebanyakan prak- tek penyalahgunaan banyak dilakukan oleh para Ok- num Kepala Desa, mereka menjual beras Bulog jatah masyarakat miskin terse- but bukan pada masyarakat yang berhak. BANDUNG, (WN) Disinyalir telah terjadi kebocoran anggaran terhadap belanja barang dan jasa pada kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat APBN 2012, didalam kegiatan proyek ini ada 28 item paket belanja barang maupun jasa yaitu meliputi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, Administrasi Kegiatan, Sistem Pelaporan secara elektronik ( e-Monitoring ) satker Kementerian PU, Perencanaan Program Bidang Permukiman, Workshop Sinkronisasi Program 2013, Workshop MDGs dan DAK. Workshop RPIJM dan Memorandum Program, Tenaga ahli Perencanaan 1, Tenaga ahli Perencanaan 2, Tenaga ahli Perencanaan 3, Tenaga ahli Database 1, Tenaga ahli Database 2, Tenaga ahli Database 3, Pengendalian Program bidang Permukiman, Workshop Evaluasi Tengah Tahun, Workshop akhir tahun, Workshop SAI dan e-Monitoring, Tenaga ahli Pemantauan 1, Tenaga ahli Pemantauan 2, Tenaga ahli Pemantauan 3, Tenaga ahli evaluasi 1, Tenaga ahli evaluasi 2, Tenaga ahli evaluasi 3, Pengadaan Laptop dqan Router VPN, Pengadaan Komputer Server,Pengadaan Komputer dan Printer, Pengadaan Meubelair. Kegiatan yang telah menghabiskan milayaran uang rakyat ini coba ditanyakan Warta Nasional melalui surat konfirmasi yang dititipkan pada Nanang staf bagian Humas Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, permohonan klarifikasi dan konfirmasi tersebut diantaranya adalah pihak mana saja yang dilibatkan dalam Sosialisasi Program-Program diatas termasuk ( media cetak / elektronik. Informasi yang dihimpun Warta Nasional menyebutkan dalam pengerjaan pengadaan barang dan jasa baik kontrak maupun yang dikerjakan secara swakelola masih terindikasi adanya Korupsi misalnya pada kegiatan Workshop adanya Cash Back pihak hotel sampai dengan 30% dari total pembayaran setiap kali Workshop , yang diduga mengalir juga kepihak pengelola kegiatan termasuk Pimpinan Satker saudara Enoch Djumhana, Pada belanja barang dan jasa yang sifatnya Swakelola sangat rawan laporan manipulasi contoh pada Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dan Administrasi Kegiatan yang anggarannya sangat besar serta pembayaran gaji dan tunjangan. Penjelasan secara rinci dan transparan dari setiap masing- masing paket tentang rincian penggunaannya dan besaran biaya serta kegiatan yang dilaksanakan, hasil / manfaat dari setiap sub kegiatan ( 28 paket ) , penjelasan secara rinci dan transparan tentang spesifikasi Laptop , Router VPN, Komputer Server serta Komputer dan Printer dan Meubelair dan harga satuannya, namun sangat disayangkan sampai berita ini dimuat dari beberapa pertanyaan yang disodorkan Warta Nasional tidak ada satupun jawaban yang diklarifikasi dan dijawab Enoch sehingga menguatkan dugaan bahwa memang benar selama ini ada kebocoran anggaran yang digunakan untuk memperkaya diri.Bagaimana tanggapan institusi penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian terkait informasi yang mengarah terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek ini ? kita simak beritanya edisi mendatang ( Anang ) di kediamannya, Susi teken kontrak kerja dengan pihak Bank Omega selama 6 bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2012 s/d Maret 2013, namun ketika menginjak bulan April 2013 anaknya Susi masih saja dipekerjakan. Karnama menyesalkan pihak Pimpinan Cabang Bank Omega Pamanukan Ika yang tetap mempekerjakan anaknya, meski katanya sudah diberhentikan oleh Pimpinan Bank Omega pusat, namun sebelumnya tidak memberita- hukan, sehingga anaknya tetap bekerja. “ Jika memang sudah diberhentikan, kenapa Bu Ika tidak memberitahukan anak saya, malah tetap mempe- kerjakannya, mending kalau dibayar, kami merasa dileceh- kan dan dihina. Kami men- ganggap tindakan Pimpinan Cabang Bank Omega sebuah praktek perbudakan,” ujarnya geram. Dirinya bersikukuh tetap akan menuntut pihak Bank Omega agar memenuhi kewajibannya, bila pihak Bank Omega mengabaikan akan membawanya ke ranah hukum untuk dilakukan tuntutan baik secara matrial atau imatrial. Pimpinan Cabang Bank Omega Pamanukan Ika, saat dikonfirmasi via telephon selulernya menyangkal bila tidak membayar upah terha- dap karyawannya. Menurut penjelasan Ika jika kedapatan karyawan yang tidak dibayar karena kinerjanya tidak mencapai target, tetapi kasus yang menimpa Susi sedang diusulkan ke pimpinan pusat. “Susuai yang disepakati dalam kontrak kerja, karyawan dibayar apabila memenuhi capaian target, sementara Susi sendiri kontribusinya tidak memadai. Untuk lebih gamblangnya silahkan bapak menghubungi HRD Bank Omega pusat, Lalu kenapa juga karyawan mengeluh kepada Wartawan, mestinya keluhannya disampaikan ke kami” ujarnya berdalih. Ketika Warta Nasional minta klarifikasi, apakah pihak korban dilarang menyam- paikan keluhannya kepada Wartawan, Ika buru-buru menutup telephon selulernya. Sementara itu Koordinator operasional Bank Omega Cabang Pamanukan Alex, saat dikonfirmasi di Ruang Lobi kantor Bank Omega (16/5) menolak memberikan keteran- gan, Ia menerangkan terkait permasalahan ini pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan. “ Hal itu merupakan otoritas pimpinan Pusat, silahkan saudara meng- hubungi orang pusat,” ujarnya singkat. (Abh/Esuh). Tetapi pada penadah dengan keuntungan meng- giurkan dan berlipat, tiap ta- hun, bagai “tambang emas”, Dolog menjadi incaran dan diburu para pemain dan penadah beras Raskin se- hingga menjadi seperti lay- aknya suatu sindikat mafia karena diduga telah terben- tuk konspirasi yang kuat dan rapih antara pihak Dolog dan rekanan yang ada di situ. Sasaran mereka adalah para kepala desa yang curang dan para kepala desa pe- nerima yang pembayaran- nya terlambat , sehingga beras distribusi itu menjadi rebutan para sindikat, seba- gian untuk ditebus oleh para pemain dan penadah dengan harga lebih daripada dijual ke masyarakat penerima hak, sebagian lagi berputar di sekitar gudang itu sendiri. bekerjasama dengan oknum dilingkungan Dolog dan ok- num kepala desa yang ber- sangkutan untuk meraup keuntungan berlipat yang jika dihitung tiap bulan volu- menya cukup besar. Raibnya beras murah itu sebulan atau dua bulan su- dah amat biasa dan memang sudah diketahui dan menjadi rahasia umum bagaimana perjalanan beras illegal itu sehingga sampai penadah atau penampung, semua menutup mata, termasuk aparat penegak hukum, yang entah tahu, tidak tahu atau pura pura tidak tahu, yang jelas praktek peny- elewengan pendistribusian beras Raskin tersebut sudah tidak lagi sembunyi sembu- nyi dan keterlaluan. Dan di- duga ada upaya pembiaran untuk melindungi tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak ber- tanggung jawab. Kalau saja sistem dan prosedur diper- ketat dan orang dalam tidak main main, maka kejadian seperti diatas tidak akan ada, Kata sumber yang tidak mau ditulis namanya. Lemahnya sistem dan prosedur di Dolog dan le- mahnya penegakan hukum dijadikan kesempatan lebih berani untuk berkali kali menyalahgunakan program subsidi ini, sementara di- sisi lain, masyarakat yang benar benar berhak, hanya bisa mengusap dada dengan perut menahan lapar. Pihak Dolog sulit untuk dipinta keterangan masalah ini se- cara langsung. Indikasi keterlibatan ok- num aparat penegak hukum di Garut menjadikan prak- tek buruk penyalahgunaan distribusi beras ini terus berulang tiap tahunnya, be- berapa kasus yang dilakukan sebagian kepala desa yang nakal yang masuk ke ranah hukum, tidak pernah tuntas dan tidak ada tindak lanjut, seolah mereka kebal hukum, “untouchable”. karena adan- ya suatu sistem kooperatif, Bagai virus menular, berta- hun tahun, menyebar , se- hingga menjadi satu kanker ganas yang sulit terobati dan dikhawatirkan terus menu- lar kepada kepala desa lain- nya karena dianggap enteng , biasa tanpa masalah dan ti- dak ada sanksi hukum yang dapat menjerat mereka. Pa- dahal perbuatan tersebut jelas jelas melawan hukum karena merugikan keuangan Negara dan merugikan ban- yak orang yang dilakukan oleh pejabat Negara. Kami beramai ramai su- dah melapor ke Polsek, akan tetapi hasilnya percuma, tidak pernah ada tindakan, kami sudah jenuh , setiap ta- hun kami hanya mendapat beberapa bulan saja jatah be- ras ini , sisanya entah dike- manakan padahal masyara- kat masih memerlukan. Bisa saja masyarakat kami ber- demo turun ke jalan, akan tetapi kami masih menem- puh jalur musyawarah. kata para tokoh di salah satu desa yang kepala de- sanya tidak pernah kapok melakukan praktek tidak terpuji ini. bermain dengan Raskin sehingga sering kali ma- syarakat desa tersebut tidak mendapatkan bagian jatah dari beras murah itu. Mer- eka minta nama dan nama desanya tidak ditulis demi keamanan. Hal serupa juga terjadi dibanyak desa lain kecamatan masih di kabu- paten Garut. (Team). tanya tidak memenuhi aspek teknis dinyatakan lulus. Kondisi itu yang memicu dirinya tak sanggup men- gendalikan emosi, sehingga dilam- piaskan dengan memukul kaca pintu belakang kantor Tarkimsih pada Selasa pekan lalu. Peristiwa ini sempat membuat gaduh bagi para pegawai dan sejumlah pen- gunjung yang sedang mengurus keperluan di kantor itu. “Ini jelas- jelas melanggar prinsip Kepres No.80 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan No.85 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,” tegas Isur. Dijelaskannya, idelanya apa- bila calon penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran alter- natif, maka yang dipilih penawar terendah dan responsif yang lebih menguntungkan bagi Negara atau harga lebih rendah dari penawaran utama. Sementara aspek tek- nis yang dievaluasi harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.” Dalam prakteknya kedapatan ban- yak peserta menambah dokumen yang tidak dibuatkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) atau Risalah Anwizjing,”tuturnya. Memang sepertinya sudah disetting sebelumnya, tapi akibat tidak teliti, sehingga rekayasanya kebablasan, ujar Isur geram. Dalam lelang bernilai milyaran rupiah tersebut diduga terjadi perseling- kuhan antara panitia lelang dengan kontraktor nakal. Disebut-sebut Kabid pembangunan. Distarkimsih AJ orang yang paling punya peran memainkan perselingkuhan ini. Kepala Dinas Tarkimsih Su- masna, ketika dikonfirmasi men- gatakan tidak paham atas tudingan perselingkuhan yang melilit di tu- buh instansi yang dipimpinya. Pi- haknya mengaku sudah membagi habis tugas kepada Kabid-kabidya sesuai tupoksinya. “ Kami menja- bat disini belum lama, jadi ingin melakukan pembenahan, se- hingga bila ada kebiasaan yang berkonotasi buruk berlangsung dimasa kepemimpinan terdahu- lu akan dihilangkan,” ujarnya. Sementara itu LSM Ger- akan anti Korupsi (Gerak) mengecam keras atas tudin- gan perselingkungan jual beli proyek yang berlangsung di tubuh Tarkimsih. Bersama se- jumlah anggotanya akhir pekan April lalu melakukan aksi unjuk rasa. Pentolan Gerak Ade dalam orasinya menuntut mundur Kadis Tarkimsih Sumasna bila tidak becus memimpin intan- sinya.Turut mengamankan aksi unjuk rasa selain dikawal aparat keamanan dari Polsekta dan Polres Subang, dan diduga Tarkimsih melibatkan preman bayaran yang diupah Rp.100,- 200,-ribu/orang , ungkap sum- ber. (Abh/Esuh) Drs. H. Dadi Rustandi Sekwan SELAMATHUTKOTACILEGON (27April2013) H. Aeng Haerudin KetuaH.Suparman. SH. Msi Wakil Ketua I Ei Nurul Khotimah Wakil Ketua II H. Jayeng Rana Wakil Ketua III Eli Mulyadi. SE Wakil Ketua IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN Berserta Staf & Karyawan Seketariat DPRD Provinsi Banten Mengucapkan
Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 JAWA BARAT 4 Bau Kotoran Sapi Milik Bupati Purwakarta Ganggu Warga Subang PagelarandanDialog BudayaSundaGARUT, (WN) Memperingati Kelahiran (Milad) Pasulukan Loka Gandasasmita yang ke 20, di Area Ta- man Wisata Budaya Nusantara Loka Gan- dasasmita, Jl. Raya Parakantelu Desa Ci- bunar Kec. Cibatu Kab. Garut,berlangsung Pagelaran dan Dialog Budaya Sunda dengan menampilkan pemateri Ki. H. Derajat Asys- yatari Al-Qodari, Mayjen TNI Yudy Haryan- to (Deputy 1/Polgadri Kemenko Polhukam RI) dan Brigjen Pol. DR. H. Anton Charli- yan Drs.MPKN serta dihadiri Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri serta tokoh berbagai kalangan. DI ALAM LOKA GANDASASMITA PeralatBendaharaBodongPPKSukasari,BobolKeuanganDaerah? WargaBabakanLoaBergotongRoyongMerehabKantorDesa SosialisasiPBBP2,SPPT SertaAplikasiBPHTBOnline HumasPDAMKangkangi UUDKIPBakalDipenjara SUBANG, (WN) Warga di Kampung Sukadaya, RT. 13/03 Desa Sukasari, Kec/Kab. Subang harus jadi korban kapitalis sebuah peternakan sapi milik Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Sejumlah warga terus mengeluh bau kotoran sapi yang tertiup angin ke perumahan penduduk. Selain itu, dampak lain yang dirasakan salah seorang warga lainnya yang tidak mau disebut namanya, mengaku SUBANG, (WN) Panitia Pemilihan Keca- matan (PPK) Sukasari, seb- agai penyelenggara Pemili- han Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Subang dituding telah membobol keuangan Daerah puluhan juta rupiah, lantaran diduga SK penetapan bendaharanya sendiri illegal (Bodong-Red), sehingga dianggap cacat hu- kum dan tidak memiliki ke- wenangan untuk mencairkan dana operasional PPK. Disebut-sebut pihak yang harus bertanggung jawab bobolnya keuangan daerah yang berpotensi merugikan negara itu adalah Ketua PPK Sukasari Abdul Syakur Hafidz. Pasalnya dia yang mengin- struksikan Bendahara illegal segera membuka rekening di Bank Jabar Pamanukan. Ber- dasarkan data yang diperoleh Dalam acara tersebut dit- ampilkan beberapa kesenian sunda, seperti Lengseran, Tari Jaipongan, Kacapi Sul- ing, Reog, puisi sunda dan wayang golek dengan dalang Asep Sunandar Sunarya ser- ta pemberian bantuan kaki palsu secara seremoni dari Ketua panitian Sri Suryani (Nina) kepada salah seorang warga masyarakat Kec. Ci- batu Kab. Garut. Ki H. Derajat Asysya- tari Al-Qodari yang biasa di sebut Mama Derajat men- gatakan ,bahwa pagelaran sunda ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Milad Pasulukan Loka Gan- BOGOR, (WN) Peranan Pers selaku kontrol sosial ternyata tidak diindahkan oleh oknum yang kurang memahami akan fungsi, hak dan kewajiban dalam peranan pers nasional. Pasalnya disaat wartawan klarifikasi dengan salah satu oknum humas PDAM Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor berinisial G, terkait tidak transparansi anggaran untuk publikasi/sosialisasi dan dugaan marak isu kwitansi fiktif di Humas. Dengan ketus wartawan dicueki begitu saja sambil ngomong tidak ada anggaran untuk wartawan dan tidak bisa membantu, ujarnya dengan singkat. Atas ucapan oknum tersebut, wartawan berjanji akan terus membongkar kebobrokan di lingkungan Humas hingga oknum tersebut masuk penjara akibat. Karena sesuai keluhan warga, di PDAM tersebut anggaran tidak teransparan. Selain itu, berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sanksi penjara dalam BAB XI, PASAL 51-56 Pasal 53 setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk apapun dipidana dengan penjara paling sedikit 2 tahun dan denda 10 juta berlaku untuk pejabat public / organisasi non pemerintahan partai dan lain-lain, yang memakai dana APBD / APBN atau bantuan luar negeri. KIP (Komite Informasi Publik) hal ini patut kami sayangkan dimana selaku pejabat publik seharusnya bisa lebih transparan tentunya, jangan sama kan Wartawan Dengan Barongsay. (FRANS) GARUT, (WN) Kerja bakti masyarakat desa Babakan Loa guna merealisasikan program bantuan rehab kantor Desa Babakan loa sangat antusias, ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang membantu dalam pengerjaan pengecoran atap atas untuk lantai 2 kantor tersebut. Pengerjaan yang di komando langsung oleh Kepala Desa Babakan loa H.Asep Sulaeman dan di dukung oleh Ketua LPM Suparman BOGOR, (WN) Sejak dilaksanakannya pelimpahan kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah melaksanakan Penertiban dan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) PBB P2 dalam rangka pemungutan PBB P2. Dispenda selaku pengelola Pajak Daerah Kabupaten Bogor telah mengagendakan penerbitan dan Pendistribusian SPPT PBB P2 yang diterbitkan ke dalam 5 Buku yang mewakili jumlah ketetapan tertentu. Jenis buku Nilai ketetapan buku 1 Rp. 10.000, buku 2 Rp. 100.000, buku 3 Rp. 500.000, buku 4 Rp. 2.000.000, buku 5 Rp. 5.000.000. Pada tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah elah menerbitkan dan mentribusikan sebanyak 1.668.804.000 SPPT PBB P2 dengan target sebesar Rp. 126.382.798.000 dan dapat terealisasi pada 31 Desember 2012 mencapai sebesar Rp. 134.113.691.733, atau sebesar 109,12%. Adapun pada tahun 2013, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan dan mendistribusikan sebanyak 1.690.203 SPPT PBB P2 dengan target pendapatan sebesar Rp. 150.081.000.000. Untuk lebih jelas terlihat table berikut : jumlah Buku 2012 2013. Adapun Peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada buku 5 yang mencapai lebih dari 70% pada tahun 2012 dibandingkan pada tahun 2013. Pendistribusian SPPT PBB P2 Buku 1 dan Buku 2 akan dilaksanakan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) bekerja sama dengan kecamatan melalui sekdi Pemerintahan. Sedangkan untuk Pendistribusian Buku 3 dan Buku 4 dan Buku 5 akan dilaksanakan melalui tim optimalisasi penggalian potensi pendapatan daerah. Masyarakat sebagai wajibpajak yangt sudah menerima SPPT PBB P2 diberi kesempatan untuk membayar pajak melalui Bank yang ditunjuk yaitu Bank BRI dan Bank BJB ,baik melalui teller maupun melalui ATM selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2013. Dalam hal wajib pajak menemui permasalahan atas SPPT PBB P2 yang diterimanya, yang bersangkutan dapat meminta penjelasan langsung ke Petugas pelayanan PBB P2 di kantor dinas pendapatan daerah atau melalui UPT setempat pada setiap jam kerja. Masyarakat dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah atau berkonsultasi mengenai berbagai permasalahannya menyangkut pajak daerah dilokasi tempat diselenggarakannya sosialisasi. Pelayanan Mobil Keliling ini akan disenggarakan sewcara bersama sama antara Dispenda dengan BRIBJB dan Dispenda Propinsi Jawa Barat (Samsat). Disamping Pelaksanaan sosialisasi PBB P2 dan Pendistribusian SPPT, pada tahun 2013 ini Dispenda akan melaksanakan pelayanan Bea perolehan hak Tanah dan Bangunan (BPHTB secara online melalui system aplikasi BPHTB online. Melalui sistem Aplikasi BPHTB online PPAT dapat melakukan perekaman data setiap transaksi mengisi dan mencetak sendiri blanko SSPD BPHTB dan tersambung secara langsung melalui teknologi internet dengan system BPHTB yang ada di Despenda, bank dan kantor pertahanan sehingga memudahkan pelayanan, mempercepat pelaporan, meminimalisir kesalahan, memudahkan pengendalian BPHTB serta dapat mempercepat proses Validasi SSPD BPHTB. Dengan pelaksanaan sitem aplikasi BPHTB online ini diharapkan dapat mewujudkan efektifitas dan efisien dalam pelayanan BPHTB. Alur system Aplikasi BPHTB online ini. (FRANS). terkena dampak gagal panen akibat ada limbah kotoran sapi yang mengaliri sawahnya. Masyarakat kampung Sukadaya, Desa Sukasari sangat merasakan sesaknya dada dan setiap kali harus menahan sesaat jika bau kotoran sapi itu menusuk hidung, padahal lazimnya manusia wajib bernafas dengan wajar. Sebenarnya keberadaan peternakan sapi yang menyebarkan bau tidak sedap itu sudah dimusyawarahkan oleh warga masyarakat lingkungan sekitar, yang juga dihadiri oleh para pejabat setempat pada tahun 2010 tepatnya hari minggu tanggal 1 Agustus 2010. Saat itu masyarakat menyatakan tidak setuju dan keberatan dengan keberadaan peternakan sapi tersebut. Keberatan itu dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh beberapa tokoh masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa. Namun sampai sekarang hasil musyawarah tersebut sangat tidak ada artinya dan diabaikan begitu saja karena peternakan itu milik Bupati Purwakarta. Bahkan, pada tanggal 28 September 2012, Masyarakat Kampung Sukadaya juga sudah pernah melayangkan surat kepada pemilik peternakan tersebut, namun tetap tidak ada tanggapan dan sampai hari ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab dan berani tampil menyelesaikan masalah ini, mungkin karena pemiliknya seorang Bupati yang berkuasa di Daerah Kabupaten Purwakarta yang memiliki baking-baking diwilayah Kabupaten Subang. Warga hanya berharap mudah-mudahan ada wakil rakyat dan pejabat terkait yang dapat memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan ini. (OEDHIN) dasasmita yang ke 20. dima- na saya ingin menyampaikan bahwa selaku urang sunda kita harus bangga dengan identitas kesundaannya, orang sunda harus tampil dan punya keinginan atau cita-cita,ungkapnya. Loka Gandasasmita Jelas Mama Derajat, meru- pakan tempat untuk ber- wisata Alam dan Wisata Rohani untuk wisata alam Loka Gandasasmita mena- nam berbagai jenis pohon dan tumbuhan dari berbagai provinsi sampai berbagai Negara lain,salah satu con- toh pohon yang langsung didatangkan dari Negara lain yaitu pohon Budy yang konon dipakai oleh Sidarta Gautama untuk berteduh, apabila pohon itu tumbuh rindang tidak menutup ke- mungkinan umat budha yang ada di negara Thailand berbondong bondong datang kesini untuk sekedar melihat keindahan pohon itu. Sedangkan untuk wisata Rohani Loka Gandasasmita membangun tempat beriba- dahberbagaiagamayangkini di akui di Negara Indonesia, ini tertuang dalam konsep, “Budaya yang beragama dan agama berbudaya, kami ter- buka untuk umum dan riset bagi akademisi secara gratis namun dengan kesadaran yang tinggi untuk memeli- hara keasrian dan kebersi- han tempat ini”, jelas mama Derajat. Selain keindahan alam Loka Gandasasmita para pengunjung juga di man- jakan dengan tempat tempat bersejarah lainnya salah sa- tunya bangunan joglo bekas kerajaan zaman dulu serta berbagai pusaka berbagai je- nis diantaranya bermacam- macam keris,tombak,kujang serta tongkat mantan pres- iden RI pertama Ir. Soek- arno. Menurut Mama Derajat, bangunan yang ada di Loka Gandasasmita ini seluruh- nya di bangun atas dasar kecintaannya terhadap bu- daya yang ada di Indonesia dan bisa menjadikan cermin sejarah bangsa bahwa seni budaya merupakan pemer- satu bangsa serta pertah- anan utama jati diri bangsa”, pungkasnya. (deden/adam) Warta Nasional , sesuai SK Bu- pati Subang No.131/Kep.146- Pem/2013, tertanggal 4 April 2013 nama Bendahara tercantum Eman Suherman, namun anehnya yang membuka rekning di Bank Jabar Pamanukan atas nama Ben- dahara Sawin. Menurut sumber dalam rekrutmen Bendahara PPK ada kejanggalan, Eman Suherman yang sudah ditetapkan menjadi Bendahara karena satu dan lain hal mengundurkan diri , permo- honanya diajukan tanggal 24 April 2013. Sebagai pengganti- nya PPK mengusulkan Sawin, tetapi anehnya Sawin ditetapkan sebagai Bendahara No.SK Bupat- inya sama dengan SK penetapan Eman Suherman yaitu No.131/ Kep.146-Pem/2013, tertanggal 4 April 2013. “ Pak Eman sendiri baru mengajukan usulan pengun- duran diri tanggal 24 April 2013, namun aneh penggantinya pak Sawin ditetapkan tanggal 4 April 2013, jadi mendahului ” ujar sum- ber terheran-heran. Sawin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku, per- syaratan pembuatan rekening di Bank Jabar sesuai perintah Ketua PPK Sukasari Abdul Syakur Hafidz menggunakan SK Bupati berno- mor sama yang mencatat nama Bendahara Eman Suherman yaitu No.131/Kep.146-Pem/2013. “ Saya hanya menjalankan tugas apa yang diperintahkan Ketua,” ujarnya. Ketua PPK Sukasari Ab- dul Syakur Hafidz ketika dikonfir- masi via telephon selulernya (9/5), menerangkan bila Bendahara Sawin yang menggantikan Eman Suherman berdasarkan usulan lisan dan tanpa rekomendasi tertu- lis Camat Sukasari. “ saat itu dike- jar waktu datanya harus segera masuk ke KPUD sehingga kami mengusulkan secara lisan dan juga tanpa rekomendasi tertulis dari Camat,” ujar Syakur berdalih. Aktifis Ormas Forum Bela Bangsa DPP Prop.Jabar Sutisna saat dimintai tanggapanya, me- nyesalkan atas tindakan Syakur yang dinilainya arogan dan men- gangkangi aturan. “ Seseorang untuk ditugasi memangku jabatan harus jelas payung hukumnya, agar kelak bila melakukan peny- impangan dapat dimintai pertang- gung jawabannya. Syakur dalam merekrut petugas tidak asal co- mot dan mengabaikan aturan,” ujarnya. Menurut Sutisna sesuai su- rat KPUD Kab.Subang No.216/ KPU-SBG/III/2013, huruf F point 3 jelas-jelas disebut, persona- lia Sekretariat PPK (diantaranya Bendahara-Red) diusulkan oleh PPK atas rekomendasi Camat. Hal itu tidak dilakukan artinya Syakur sudah melanggar sumpah/janji dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Psl.38, ayat (2) Per- aturan KPU No.63 tahun 2009. Tindakan Syakur yang diang- gap kerap mengabaikan per- aturan perundangan tidak bisa dibiarkan, karena dampaknya bisa merugikan aspek lainnya. Dia harus diberi teguran keras, bila perlu dicopot dari jabatan- nya. “Jangan salah keang- gotaan PPK itu diangkat dan diberhentikan oleh KPUD atas usul Camat. Artinya kapasitas Camat cukup menentukan ke- beradaan keanggotaan PPK,” ujarnya. Pihaknya berjanji akan menelusuri sejauh mana regu- lasi tatanan Pilkada bisa di- aplikasikan di lapangan. Bila diketemukan bukti pelanggaran hukum akan segera melapor- kan ke pihak berwajib untuk segera di tindaklanjuti ke ranah hukum, pungkasnya. (Abh/Esuh) serta anggota BPD dan pegawai aparatur desa Babakan loa serta warga masyarakat . Menurut H.Asep Sulaeman kepada Harian Warta Nasional mengatakan, dengan kerja bakti ini dapat dilihat betapa cermin budaya gotong royong masih terjalin erat antar warga di desanya. “Ini merupakan wujud nyata kecintaan masyarakat desa Babakn Loa terhadap Kantor desa nya,”ujar Kades Asep. Melalui keterbukaan antara aparatur desa,BPD,LPM serta Tokoh masyarakat tambah H.Asep,menjadikan rasa kebersamaan antara aparatur desa dan masyarakat Babakan loa untuk saling bahu membahu mewujudkan keinginana masyarakat akan adanya kantor desa yang bersih dan nyaman bagi pelayanan warga masyarakat itu sendiri. Suparman Ketua LPM Desa Babakan Loa mengatakan bahwa pembangunan rehab desa ini merupakan wujud nyata keinginan warga masyarakat Babakan loa ,namun hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada kesinergisan antar kepala desa dengan BPD dan LPM serta masyarakatnya sendiri.oleh karena itu dirinya atas nama warga masyarakat Babakn loa sangat berterima kasih terhadap Kepala desa babakn Loa H.Asep sulaeman yang dapat mewujudkan keinginan warga masyarakat. Apabila mengacu pada bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan rehab kantor desa ini memang jauh dari cukup,namun bantuan tersebut menjadi titik awal bagi H.asep untuk dapat memenuhi keinginan warga masyarakat Babakan loa mempunyai Kantor Desa yang refensitatif.oleh karena itu dirinya meminta kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membantu dalam terlaksananya pembagunan desa ini”pungkas Nya.(deden)
Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 PENDIDIKAN 5 Perekrutan Tenaga Honorer K-2 Sarat KKNSUBANG, (WN) Predikat ambtenar di jaman Kolonial Be- landa doeloe ( kini PNS-Red) tergolong sta- tus eksklusiv. Selain strata sosialnya cukup terpandang dimata masyarakat, juga ke- hidupan ambtenar saat itu cukup mapan. Boleh jadi image masyarakat menyetara- kan ambtenar dulu masih lekat dengan ke- hidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimasa kini. Makanya tak heran bila status PNS di negeri ini, kini banyak diburu para pemi- natnya. STATUS PNS TERUS DIBURU Anggaran Cetak Raport 2013 Dipertanyakan KepsekAlergiWartawan,HumasDicapBergayaPreman SMPN5Segudang PrestasiKeberhasilan SekretarisDisdik JabarTutupiAnggaran MonitoringUN BEKASI, (WN) Ketika wartawan mendatangi salah satu sekolah menengah atas negeri (SMAN) di wilayah Tambun Selatan ingin mengklarifikasi permasalahan yang ada di sekolah itu sesuai dengan laporan orang tua murid, Kepala Sekolah selalu menghindar. Kepala Sekolah yang jarang masuk kerja tersebut sudah lama tidak berani ketemu maupun berpapasan dengan wartawan karena takut bobroknya terbongkar, karena itulah selalu Humas lah yang dihadapkan untuk dikonfirmasi. Humas lah yang jadi menjawab pertanyaan BEKASI, (WN) Tahun ini, anggaran sebesar Rp.500 juta untuk cetak raport di Disdik (Di- nas Pendidikan) Kab.Bekasi dipertanyakan. Sebab ang- garan itu jauh lebih kecil dibandingkan anggaran cetak raport di 2012 lalu yang sebesar Rp.1 miliar. Demikian dipaparkan Mar- ihot Tampubolon, masyara- kat pemerhati pendidikan di Bekasi juga anggota LEADHAM – Internasional (Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia – Internasi- onal) wilayah Bekasi. Dijelaskan Marihot, jika anggaran cetak raport untuk semua jenjang seko- lah hanya sebesar Rp.500 juta, maka dapat dipas- tikan anggaran itu tidak akan mampu mengako- modir kebutuhan raport tahun ini. Sebab, anggaran cetak raport di 2012 saja sudah sebesar Rp.1 miliar, itu belum termasuk untuk mengganti raport “palsu” yang ada ditangan siswa, yang dibagikan oknum di Disdik pada 2011 lalu, ujar Marihot. Disebutkan Mari- hot, sampai saat ini Disdik belum menunjukkan upaya untuk memperbaiki pem- bangunan pendidikan di Namun sayang cara merai- hnya dituding sejumlah ka- langan sarat dengan KKN. Hal itu seperti terjadi pada perekrutan tenaga honorer Kategori-2 (K2) di lingkup Pemkab Subang, Jabar yang sedang berlangsung mengi- kuti uji public. Disebut-sebut tenaga honorer K2 selundu- pan itu harus rela merogoh koceknya kisaran Rp.100,- juta hingga Rp.200,- juta. Keterangan berbagai sumber dan hasil investigasi Warta Nasional menyebut- kan, sejak diumumkan uji public para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Katagori-2 (K2) beberapa pe- can lalu melalui media masa yang jumlahnya mencapai 6.566 orang, di sejumlah SKPD terdapat tenaga hon- orer K2 yang diselundupkan diduga dilakukan oknum SKPD berkolusi dengan ok- PURWAKARTA, (WN) Wajah sekolah SMPN 5, Purwakarta yang saat ini dinahkodai oleh Kasek H. Ade Nandang Suryana SPd. MPd kini telah berubah total tertata rapih. Hal itu tentunya telah menjadikan animo masyarakat untuk berlomba mensekolahkan anaknya di SMP tersebut. Perubahan keindahan sekolah tentunya menjadikan para siswa merasa nyaman dalam melakukan proses KBM dan sekaligus merasa bangga bersekolah di SMP tersebut yang mengedepankan rasa disiplin yang tinggi. Selanjutnya, maka tidaklah heran jika sekolah SMPN 5 ini memperoleh segudang prestasi yang tentunya dapat dibanggakan oleh para siswa sendiri dan pihak Sekolah yang sekaligus mengharumkan Pemda Purwakarta. Kepala SMPN 5, H. Ade Nandang Suryana SPd. MPd ketika dikonfirmasikan di ruang kerjanya mengatakan bahwa kami berangkat dari kebersamaan dengan para guru yang pertama untuk melakukan perubahan terhadap kondisi performan sekolah, yang ke dua mendomgkrak prestasi dibidang akademik maupun dibidang non akademik. “Pada tahun 2012 kemarin SMP kami memboyong beberapa Tropi maupun piala juara lomba dibidang LBB baik tingkat Daerah Kabupaten maupun tingkat Nasional. Dijelaskan bahwa perolehan Tropi Juara Umum bergilir Lomba LBB Heroes III se-Indonesia tahun 2012 tingkat SD/SMP, kemudian Piala Juara Utama LBB Heroes III tingkat SMP/Mts Open Indonesia, Juara Umum Piala Bergilir LBB Heroes III tahun 2012 tingkat SD/SMP se-Indonesia,”Terang H., Ade. Kemudian diharapkan kedepan bahwa sekolah kami selain berupaya mempertahankan prestasi juara dibidang non akademik juga bisa mendapat juara dibidang akademik. (Habel Hendrik / Tbn) BANDUNG,(WN) Puluhan rekan media yang biasa meliput kegiatan dilingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran monitoring UN ( Ujian Nasional ) baik jenjang SD, SMP maupun SMA / SMK yang dilaksanakan staf maupun pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hajat Nasional tahunan ini menyisakan berbagai pertanyaan publik salah satunya mata anggaran monitoring pelaksanaan UN, terkesan anggaran monitoring dianggap pemborosan dan hanya sekedar jalan-jalan, karena dianggap kurang dirasakan asas manfaatnya. Beberapa rekan media termasuk Warta Nasional berusaha mempertanyakan berapa jumlah anggaran keseluruhan yang dibutuhkan untuk kegiatan monitoring, berapa pegawai yang dilibatkan dan berapa besar tiap-tiap pegawai menerima anggaran perjalanan dinas tersebut ? Namun Sekretaris Dinas Pendidikan Drs.Dedi Sutardi,M. Pd yang juga sebagai Ketua Panitia UN Tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut ketika ditemui tidak bisa menjawabnya. Sehingga penggunaan anggaran monitoring yang dananya berasal dari uang rakyat ini tak bisa diakses publik, wajar saja jika publik mencurigai jangan-jangan ada penyelewengan didalam penggunaannya. Selain anggaran monitoring , kegiatan serupa yang juga dianggarkan adalah anggaran perjalanan dinas pengawalan soal yaitu dari percetakan ke gudang kabupaten/kota untuk soal UN SD dan dari Gudang Provinsi ketitik bagi Kabupaten/Kota untuk soal UN SMP , SMA/SMK. Propinsi jawa barat mendapat gelontoran dana sebesar Rp 38 miliyar untuk pelaksanaan UN (Ujian Nasional) tahun 2013 sumber dana APBN, dari anggaran sebesar itu dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan seperti untuk lelang naskah soal, Ijazah SD, Scaner dan pemantauan, kata Dedi Sutardi pada rekan-rekan wartawan diruang kerjanya. Pada tahun 2013 perusahaan pemenang untuk mencetak soal- soal UN SD adalah PT Karya Kita dan pada tahun anggaran sebelumnya 2012 menurut informasi PT.Karya Kita juga menjadi pemenang tender pengadaan soal-soal UN SD , namun dirinya kurang begitu paham berapa anggaran untuk mencetak soal UN tersebut. Informasi lain menyebutkan untuk tender UN Sekolah Dasar (SD) dengan nilai pagu anggaran sebesar lebih kurang Rp 4,4 miliar yang di laksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat , Tender UN SD, di ikuti oleh 17 Perusahaan yang mengikuti tender, namun hanya 7 perusahaan yang lolos kualifikasi dengan Pemenang tender PT Karya Kita dari Bandung. Terkait dengan dana monitoring Dedi menjelaskan pada tahun ini hanya dianggarkan di APBN yang diperuntukan bagi kalangan PNS, untuk anggaran APBD tidak ada, jadi tahun ini tim monitoring dari unsur wartawan dan LSM tidak dilibatkan mengingat dananya tidak ada. Disinggung berapa banyak PNS yang dilibatkan dalam monitoring Dedi tidak mengetahuinya, begitupun anggarannya. Tegas Dedi” tugas monitoring hanya untuk kalangan PNS ,” bilamana ada non PNS yang ikut memonitoring dirinya merasa kecolongan”. Ditempat terpisah Wakil Ketua PWI Jawa Barat Bidang Organisasi M. Syafrin Zaini, saat di mintai tanggapannya mengatakan “ Kita mengerti akan kesibukan para pejabat di Disdik Jabar dalam moment UN ini, tapi tidak bijak apabila sudah ada kesepakatan/janji untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan UN tidak di tepati, karena ini untuk kebaikaan bersama. Secara pribadi saya kecewa atas tidak komitmennya Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Sutardi “ tegas M. Syafrin Zaini. Syafrin menyayangkan Sekdis yang dalam hal ini juga selaku Ketua UN tingkat Provinsi, masak tidak dapat menjelaskan berapa banyak orang-orangnya yang dilibatkan untuk monitoring UN tingkat SMA/SMP dan SD sederajat dan berapa besarnya biayanya , pada hal ini sangat elementer. Jadi wajar hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dianya tidak mempunyai “kemampuan atau ada hal-hal yang disembunyikan”. “Hendaknya para birokrat ini mereformasi mental dan kinerjanya, agar dunia pendidikan kita ke depan tidak kian karut marut,” ujarnya . ( Anang ) yang dilontarkan oleh wartawan. Menginggat maraknya punggutan yang diadakan di sekolah tersebut. Wartawan pun melontarkan satu pertanyaan ke Humas berinisial A.B. S,pd.M,pd, namun yang diterima oleh wartawan bukan lah jawaban dari pertanyaan melainkan gaya preman. Humas berinisial A.B. S,pd.M,pd memang selama ini dipercayakan oleh Kepala Sekolah untuk bekerja dibagian Humas karena dia sudah dicap sebagai preman, yang mampu mengusir para wartawan. Terbukti, saat ditanya, Humas berinisial A.B. S,pd.M,pd tersebut langsung naik pitam dan langsung menjawab dengan memukul meja nya sendiri. Akibat pukulan meja yang sangat keras tersebut, wartawan yang didepannya tersentak dan kaget. Seandainya kalau tempatnya bukan di sekolah, mungkin wartawan akan membalas memukuli Humas yang tak tahu diri tersebut. Humas berinisial A.B. S,pd.M,pd sungguh tidak pantas menjadi teladan karena tidak sesuai dengan adanya UU RI No 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 2 huruf C tentang pendidikan dan tenaga kependidikan yang berbunyi: Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam hal itu Humas tersebut tidak menyadari bahwa kepsek telah memanfaatkan Humas yang bergaya preman itu untuk melindunginya. Kepsek yang berinisial Dra.Hj.N.M.Hidayat M,Si. Apabila seluruh kepsek yang ada di kabupaten Bekasi ini memakai Humas yang bergaya preman, bagaimana jadinya dunia pendidikan Kabupaten ini nantinya, ada kemungkinan siswa/i jadi kena virus terbiasa dengan gaya preman pendidiknya sehingga lupa dengan pendidikan yang memiliki budi pekerti dan berakhlak. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dinilai kurang begitu memperhatikan cara memilih Kepala Sekolah dengan kinerja yang baik beradaptasi dengan masyarakat. Sementara sekolah itu adalah sarana untuk menggali ilmu bagi anak bangsa, maka dengan itu pemerintah Republik Indonesia telah memberikan bantuan –bantuan berupa barang dan jasa dan materi bagi siswa/i yang tidak mampu. Menurut keterangan salah seorang guru yang tidak mau disebut namanya sekolah itu memberatkan orang tua siswa/i dikarenakan adanya bayaran bulanan berupa SPP sekitar 275 ribu/bulan. Kenapa uang sampul raport untuk kelas X masih tetap dibuat pungutan juga ? Kalau sudah begitu yang terjadi di sekolah itu bagaimana untuk selanjutnya sekolah itu SMAN yang berada di Tambun Selatan. (Rademan) num BKD. Seperti terjadi di Ke- camatan Cipunagara, data awal tenaga honorer K2 ber- jumlah 6 orang, yang mun- cul saat uji public 17 orang, sisanya 11 orang diduga selundupan, lantaran yang bersangkutan tidak dikenal dan memang tidak pernah bekerja di Kecamatan ber- sangkutan, tutur sumber. Lebih ironis lagi kedapa- tan SK tenaga honorer K2 ditanda tangani Pejabat yang saat itu belum menja- bat Camat setempat. “ ada 6 tenaga honorer K2 SK nya ditanda tangani Camat Rah- mat Natawirya,BA (Alm), padahal waktu itu yang ber- sangkutan belum menjabat Camat di kecamatan itu,” ujarnya heran. Masih kata sumber hal serupa terjadi juga di Keca- matan Compreng, data awal hanya 4 orang, tetapi data yang muncul saat uji public menjadi 13 orang, artinya kedapatan 9 orang yang di- duga bodong. Begitu pula yang lebih mengherankan di kantor BPMKB, dari seban- yak 121 0rang tenaga hon- orer yang diduga siluman penetapan Surat Perintahn- ya tanggal, bulan dan tahun dikelurakan sama. Sebagai testimony tena- ga honorer K-2 selundupan bernama Feti, istri mudanya mantan Kepala BKD Subang Ayi Darajat yang dititip- kan di Kelurahan Parung, juga Siti Hasanah adik Ayi Darajat di titipkan di Keca- matan Ciater, Yopi di Kelu- rahan Cigadung, titipan Vic- tor mantan ajudan mantan Bupati Subang Eef Hidayat. Kondisi tersebut menurut Fungsioanaris Forum Bela Bangsa (FBB) DPD Kabupat- en Subang R.A.Hakim saat ditemui Warta Nasional di kediamannya, menyatakan prihatin bila memang kasus itu terjadi. Pihaknya mendesak BKD Cq.Kabid Pengadaan, Pengembangan dan Pensi- unan Pegawai untuk tidak segan-segan mendelet nama –nama tenaga honorer K-2 tadi tanpa pandang bulu, ti- dak melihat titipan pejabat selevel apa. Masih kata Ha- kim alumnus UNPAD juru- san Publik policy itu, sesuai arahan BKN bagi para peja- bat yang menyalah gunakan wewenangnya terkait pen- gangkatan PNS, harus ber- siap-siap untuk menerima sanksi pidananya. Pasalnya lanjut Hakim, Menteri Negara Pendaya- gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) sendiri telah jelas-jelas melarang rekaya- sa administrasi terkait persyaratan PNS , sank- sinya tidak ringan bagi sia- pa saja yang melanggar, ujarnya.“Kasihan bagi mer- eka yang secara deyure dan defacto memenuhi per- syaratan dan sudah meng- abdi lama, peluangnya lepas begitu saja hanya karena dis- usupi oknum yang tidak ber- tanggung jawab, ” ucapnya. Pihaknya berjanji akan menelusuri di lapangan, bila diperoleh fakta hukum akan melaporkannya kepada pi- hak berwenang, agar pihak yang terlibat diseret ke meja hijau untuk mempertang- gung jawabkan perbuatan- nya. Hingga berita ini naik cetak, pihak-pihak berkom- peten belum berhasil di- hubungi, saat dikontak pon- selnya selaku Milbox. (Abh/Esuh). Kab.Bekasi. Sebab, raport “pal- su” yang dibagikan pada siswa di 2011 lalu hingga kini belum ditarik, tahun ini muncul lagi anggaran cetak raport hanya sebesar Rp.500 juta. Artinya, apakah anggaran Rp.500 juta mampu mengakomodir kebu- tuhan raport tahun ini, semen- tara anggaran cetak raport di 2012 saja sudah sebesar Rp.1 miliar, belum termasuk untuk mengakomodir raport palsu di 2011 lalu. Polemik Ini menun- jukkan ada indikasi upaya se- jumlah oknum di Disdik untuk menjatuhkan wibawa pemer- intahan, juga wakil rakyat di DPRD, bebernya. Dipaparkan Marihot, po- lemik pengadaan cetak raport di Kab.Bekasi berawal sejak 2010 lalu, sejak terjadi pera- lihan wewenang cetak raport dari Propinsi Jawa Barat ke kabupaten/kota. Pada APBD 2010, Disdik mengalokasikan anggaran cetak raport sebesar Rp.4.5miliar,danyangterserap di tahun itu hanya sebesar Rp.1 miliar. Berdasarkan realisasi anggran, hal yang tidak patut anggaran sebesar Rp.1 miliar mampu mengakomodir kebu- tuhan raport di 2010. Namun, saat itu Disdik mengklaim, di 2010 semua siswa kelas satu menerima raport, sebab ada sisa raport di tahun sebelum- nya. Berdasarkan keterangan disdik itu, timbul pertanyaan, jika memang ada sisa raport di tahun sebelumnya, lantas men- gapa di 2010 Disdik mengalo- kasikan anggaran cetak raport sebesar Rp.4.5 miliar. Dijelaskan Marihot, dalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD 2010 disebutkan, sisa angga- ran cetak raport sebesar Rp.3.5 miliar dianggarkan kembali di APBD 2011. Namun, fak- tanya anggaran cetak raport di APBD 2011 hanya sebesar Rp.1 miliar, dan anggaran itu tidak terealisasi sehingga saat itu Disdik tidak mendistribusikan raport ke seluruh sekolah di Kab.Bekasi. Namun faktanya, pada 2011, ada oknum di Dis- dik memanfaatkan situasi itu, membagikan ribuan raport palsu kepada siswa, dan hingga saat ini raport palsu itu belum ditarik Disdik dari siswa. Juga disebutkan Marihot, pengadaan raport di 2012 juga menuai masalah. Sebab, raport selesai di cetak pada akhir bu- lan Desember, setelah siswa usai ujian semester satu, dan raport sempat ditumpuk di satu ruangan di Disdik. Selan- jutnya, raport didistribusikan Disdik ke seluruh sekolah pada bulan Januari 2013, artinya setelah siswa belajar diajaran semester dua. Yang cukup ironis, ungkap Marihot, semua siswa di jen- jang SMP, yang pada 2011 lalu duduk di kelas tujuh (7) dan mendapat raport sementara yakni di kertas HPS, dan tahun ini akan duduk di kelas sembi- lan (9) hingga saat ini belum menerima raport, sebab raport di 2012 diberikan kepada siswa kelas tujuh. “Jika pengadaan cetak ra- port tahun ini sebesar Rp.500 juta tetap dilaksanakan, berarti sama saja Disdik kembali mem- buat ulah, mempermalukan pemerintah dan wakil rakyat di DPRD. Mungkin, tidak semua orang mengenal nama-nama pejabat di dinas pendidikan termasuk Kadisdik. Yang me- lekat dihati rakyat adalah bu- pati/wakil bupati, dan wakil rakyat di DPRD sesuai dapil. Jika masyarakat mengeluh, semua akan tertuju kepada mereka yang mengemban amanah rakyat,” ujar Mari- hot. Disebutkan Marihot, bupati/wakil bupati serta wakil rakyat di DPRD perlu menambah anggaran cetak raport dalam ABT men- datang, juga mendorong penegak hukum untuk menelisik anggaran di Disdik di bidang Subbag Perenca- naan. Sebab anggaran DED (Detail Engineering Design) kurun waktu dari 2010 cu- kup signifikan dan banyak kegiatan tidak terealisasi. Dia katakan, anggaran ti- dak terealisasi, namun pada tahun berikutnya program/ kegiatan tidak muncul dalam APBD. Sama halnya, silva anggaran cetak raport di 2010 sebesar Rp.3.5 miliar, yang muncul dalam APBD 2011 hanya sebesar Rp.1 miliar. Ada indikasi, bagian perencanaan di Disdik sen- gaja mengacaukan program/ kegiatan pembangunan un- tuk meraup anggaran DED. Dan, informasi yang berkem- bang di Disdik, tidak sedikit program/kegiatan di Subbag Perencanaan hanya copy paste, papar Marihot, priha- tin. (Rademan)
Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 HUKUM & KRIMINAL 6 TerkaitDugaanKorupsi, KPKHarusTangkapBupati NIAS SELATAN, (WN) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Nias Selatan dan sejumlah elemen ma- syarakat nisel melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPK, Jumat lalu. Mereka menuntut supaya Bupati Nias Selatan Ide- alisman Dachi segera diperiksa dan ditang- kap terkait dugaan korupsi pengadaan ta- nah dan sejumlah dugaan kasus korupsi lainnya di Nias Selatan. DEMO DEPAN KPKKejariPamekasanSegera LimpahkanKasusKepala Kemenag KejariSerangDidesak TuntaskanKasusKorupsi Operasi Terpadu Penanggulangan Premanisme Idealisman Dachi diduga melakukan korupsi dalam kegiatan proyek pengadaan tanah keperluan Pemerin- tah Daerah yakni dugaan korupsi Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 11.334.376.500,- dugaan korupsi pengadaan tanah untuk keperluan pemban- gunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp 15.000.000.000 dan dugaan korupsi pengadaan tanah untuk keperluan kan- tor Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 21.000.000.000, milyar. Tanah tersebut dibeli Pemda Nias Selatan kepada adik kandung Bupati Nisel atas nama Firman Adil Da- chi, dimana sebelummnya tanah tersebut dibeli oleh Firman Adil Dachi dari ma- syarakat dengan harga mu- SERANG, (WN) - Sejumlah massa dari sosial demokratik mahasiswa (Sosdem) melakukan aksi di depan halaman Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Kamis. Aksi ini menuntut agar pihak kejaksaan segera menuntaskan sejumlah kasus yang sedang ditangani instansi penegak hukum tersebut, antara lain dugaan korupsi pembangunan jalan di Terate Banten Lama senilia Rp 3,5 miliar dan dugaan penyalahgunaan dana hibah di YPI Sholatiyah Rp 600 juta. HIngga kini pihak kejaksaan masih melakukan pendalaman perkara tersebut. “Kami berharap kejaksaan menuntaska kasus itu. Apalagi penanganan perkaranya cukup lama,” kata koordinator aksi beberapa tuntutan lainnya adalah tegakkan hukum seadil- adilnya, segera menetapkan tersangka pada perkara yang sedang ditangani kasus bantuan dana hibah di YPI Sholatiyah senilai Rp 600juta . Kasi Pidsus Kejari Serang Triono Rahyudi lanagsung menemui para pengunjukrasa. Triono berjanji akan menuntaskan kasus tersebut. “Saya akan segera menuntaskan kasus ini, dan saya terus berusaha semaksimal mungkin dengan cara berkoordinasi dengan BPKP, namun belum ada konfirmasi lebih lanjut,” ungkapnya.(sm) PAMEKASAN, (WN) - Kejaksaan Negeri Pamekasan, segera melimpahkan berkas kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan Kepala Kemenag Normaludin ke Pengadilan Negeri setempat. “Kami mengagendakan pekan depan berkas kasus ancaman pembunuhan kepada wartawan yang dilakukan Kepala Kemenag Normaludin sudah dilimpahkan,” kata Kasi Pidana Umum Kejari Pamekasan Moh Syafi, Kamis. Ia menjelaskan berkas ancaman pembunuhan dengan tersangka Normaludin telah dinyatakan lengkap oleh tim penyidik, setelah sebelumnya sempat dikembalikan karena masih ada kekurangan. Kasus ancaman pembunuhan terhadap wartawan Harian Radar terjadi saat korban memberitakan kebijakan Kemenang Pamekasan yang memotong gaji karyawannya tanpa persetujuan dengan alasan untuk memperingati Hari Amal Bhakti Kemenag. Sukma Firdaus yang merasa terancam dengan tindakan Normaludin, kemudian melapor ke polisi hingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka.Normaludin mengaku melakukan ancaman pembunuhan itu, karena emosi dan tidak sengaja. Atas perbuatannya itu, ia terancam hukuman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda paling banyak Rp4.500 sesuai dengan ketentuan Pasal 335 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (sm) BANDUNG, (WN) Bertempat di Lapangan Upacara Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung, digelar Apel Kesiapan Op- erasi Terpadu Penanggulangan Premanisme di wilayah hukum Polda Jabar. Operasi dilak- sanakan mengingat perma- salahan premanisme sangat komplek sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama sinergis dalam penanggulang- ganya. Apel diikuti oleh anggota TNI, Polri, Den Pom TNI, Dih- hub, Kejaksaan dan Sat Pol PP Jabar, dengan dipimpin oleh Gubernur Jabar yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Soemarno, SH. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Tb Anis Angkawijaya, M.Si., Kasdam III Siliwangi dan Ketua DPRD Jabar. Tema pada apel ini, yakni: ”Melalui operasi terpadu penanggulangan pre- manisme, kita wujudkan Jawa Barat yang aman dan tentram, dalam rangka mendukung pengamanan Pemilu tahun 2014”. Gubernur Jabar melalui Ka- jati Jabar pada apel tersebut, mengapresiasi dan mengucap- kan terima kasih dan peng- hargaan setinggi-tingginya, atas upaya Kapolda Jabar beserta aparat stake holders Jawa Barat dan jajarannya, yang telah bersinergis dan berkomitmen dalam upaya penanggulangan premanisme di Jawa Barat ini. Sebagaima- na kita maklumi bersama, lanjut Gubernur, bahwa ma- salah keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, adalah suatu tatanan kon- disi dalam masyarakat, yang harus senantiasa diwujudkan, sehingga berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, dunia usaha dan kegiatan masyarakat lainnya, dapat dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar. Dalam kaitan ini, walau- pun masalah keamanan dan ketertiban merupakan porsi dan tugas pokok Polri dalam pemeliharaannya, namun mengingat permasalahan kamtibmas yang sedemikian kompleks dan keterbatasan yang ada pada Polri, maka sebagai aparat stake holders, tentunya memiliki perangkat, serta tugas dan kewajiban untuk turut serta dalam mewu- judkan situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi aparat stake holders dan jajarannya, untuk mampu meniadakan segala bentuk potensi ancaman dan gangguan keamanan, sehing- ga akan terwujud situasi yang aman, damai dan tentram, sebagai salah satu prasyarat kesuksesan pembangunan na- sional dan kegiatan masyara- kat lainnya. Salah satu anca- man stabilatas keamanan yang akhir-akhir ini telah menjadi issue nasional dan cukup me- resahkan masyarakat, adalah maraknya aksi premanisme atau kejahatan jalanan. Hal ini terkait dengan semakin men- jamurnya kelompok-kelompok preman, baik yang dilakukan oleh perorangan, maupun yang berkedok organisasi massa maupun kelompok preman jalanan. (BID HUMAS POLDA JABAR rah kemudian dijual kepada Pemda nisel dengan harga yang tinggi dan tidak sesuai NJOP serta harga pasar. Ko- rupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara se- makin merajalela. Bahkan tanpa merasa malu Bupati serta keluarga dan kroni-kroninya mem- pertontonkan prilaku ko- rupsi dengan penuh keang- kuhan kesombongan dan kemunafikan, sehingga telah mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi raky- at nias selatan dan hidup dalam suasana tertekan dan terintimidasi, beber Yulius Edison Duha sebagai kordi- nator umum aksi tersebut. Yuilius Edison Duha, bersama Forum Masyara- kat Nias Selatan yang ada di jakarta meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Ke- jaksaan Agung RI supaya segera tuntaskan proses hukum pengadaan tanah lahan balai benih induk sebesar Rp 11.33.376.500, pengadaan tanah RSUD sebesar Rp 15.000.000.000 milyar, pengadaan tanah untuk pembangunan kan- tor pemerintahan sebesar Rp 21.000.000.000,- milyar, proyek pembangunan fon- dasi tiang pancang kantor pemerintahan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 7.780.000.000,-. Penyalahgunaan dana bencana Alam Mazo 5 mi- lyar rupiah. Dalam orasinya demonstran mendesak KPK dan Kejagung RI supaya segera tangkap, adili dan pen- jarakan Bupati Nias Selatan (Idealisman Dachi) beserta kroni-kroninya yang diduga melakukan tindak pidana ko- rupsi. (Delis Ndruru) Drs.H.SYAMSUAR MSi Bupati Drs.H.AMZAR MSi Sekdakab Drs.H.ALFEDRI MSi Wakil Bupati Drs. H. Dadi Rustandi Sekwan SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL (02 MEI 2013 ) H. Aeng Haerudin KetuaH.Suparman. SH. Msi Wakil Ketua I Ei Nurul Khotimah Wakil Ketua II H. Jayeng Rana Wakil Ketua III Eli Mulyadi. SE Wakil Ketua IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN Berserta Staf & Karyawan Seketariat DPRD Provinsi Banten Mengucapkan SELAMAT & SUKSES Atas Terselenggaranya PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Mengucapkan Selamat Atas Diraihnya Penghargaan PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DINAS PEKERJAAN UMUM Mengucapkan “ Satya Lencana Karya Bhakti Nugraha “ Dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ttd KEPALA DINAS PEKAN OLAHRAGA KABUPATEN (PORKAB)SIAK Yang Ke –IV Tahun 2013 Yang dibuka pada Tanggal 29 April Di Gedung Stadion Olahraga Siak ‘’Melalui PORKAB ke IV Siak Tahun 2013 Semoga Menjadi Ajang Peningkatan Kualitas Olahraga Dan Pembinaan Prestasi’’ Tertanda
Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 HUKUM & KRIMINAL 7 KamiTakInginDipimpin WalikotaKorupMEDAN, (WN) Organisasi Mahasiswa Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus, yakni: PMII, GMKI, HMI, HIMMAH dan PMKRI ikut mengawal proses hukum Ra- hudman Harahap Walikota Medan yang sekarang tersandung kasus korupsi, TPAPD Tapsel Tahun 2005 saat beliau menjabat se- bagai Setda Tapsel. RAHUDMAN HARAHAP TERSANDUNG KORUPSI PemalsuKTP Dituntut10Bulan KasusAsusilaAnggota DPRDSampangP-21 KejariLumajang DidesakUsutDugaanKorupsiPLTR KejatiBelumPanggilFatah Penangan Kasus Korupsi DPRD Bagaikan Arisan Andi Harumunan Hara- hap Ketua PMII Kota Medan berpendapat, bahwa Penga- dilan Negeri Tipikor Medan harus fokus, dan terhindar dari hal-hal berbau politis dalam menetepkan Rahudma sebagai terpidana, dari ter- dakwa. Penegakan hukum di Sumatera Utara sangat di- harapkan apalagi akhir-akhir ini masyarakat sumut sudah kehilangan kepercayaan ter- hadap penegakan hukum disumut khususnya di Kota Medan. Andi menegaskan, bila pengadilan mampu menetapkan RH sebagai ter- pidana ini merupakan proses awal akan kembalinya keper- cayaan masyarakat Sumut terhadap penegak hukum. Kasus Rahudman menjadi indikator penting dalam pen- egakan Hukum di Sumatera Utara tidak tebang pilih. Apapun status hukum- nya Walikota Medan dimata SURABAYA, (WN) Sidang Dokter gigi (drg) Dwi Riesta Nirmala (43) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena dituding telah memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membobol Bank melalui kartu kredit yang diajukannya. Akibatnya, Dwi Riesta dituntut selama 10 bulan penjara. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Winanto menjelaskan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan identitas atas nama dr. R. Marjono Wibowo yang tak lain adalah rekannya sesama dokter. “Sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) jo 55 Ayat (1) tentang penipuan identitas,” ujarnya, Kamis. Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap rekannya dengan memalsukan identitas guna membuat kartu kredit di sejumlah bank, yakni Bank ICB Bumi Putera, Bank BII, Bank Mega, dan Bank Mandiri. Lantas, dengan berbekal KTP palsu itu, ia membelanjakan seluruh kartu kredit dengan total penggunaan mencapai Rp 89 juta. “Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan sejumlah bank mengalami kerugian,” tegasnya. Merasa ada yang tidak beres karena menerima kembali tagihan dari bank lain, korban lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya. Akibatnya, diketahui jika terdakwa telah memalsu KTP milik korban yang pernah dipinjamnya dan mengganti fotonya dengan foto milik terdakwa. (sm) SAMPANG, (WN) - Anggota DPRD Sampang, Ahmad Hasan yang diduga melakukan pencabulan terhadap sembilan gadis ahkirnya digelandang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Perak. Hal itu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan sempurna (P-21) terancam hukuman 15 tahun penjara atas kasus yang menjeratnya. Kasi Intel Kejari Perak, Nanang Ibrahim menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyidangkan Ahmad Hasan. “Tiga tersangka yakni Ahmad Hasan, Dea Ayu, dan Dini Rahkmawati sudah kami terima dari Penyidik ,” ujarnya Nanang, Kamis (16/5). Dalam kurun waktu 20 hari ke depan, pihaknya diberi kesempatan untuk menyusun dakwaan dan membawanya ke persidangan. “Kemungkinan minggu depan akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Setelah menjalani pelimpahan tahap kedua, Ahmad Hasan dan kawan-kawan langsung dijebloskan Rutan Medaeng. “Sudah kami bawa ke Rutan Medaeng, sementara mereka akan menjadi tahanan titipan dari kami,” ungkapnya. Sesuai berkas dari penyidik Hasan akan dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu juga, tersangka juga dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 7 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. “Kami sudah teliti berkasnya dan kami nyatakan sempurna,” papar Nanang. (sm) JAMBI, (WN) - Kejaksan Tinggi (kejati ) Jambi belum memastikan rencana pemanggilan Fatah meski telah mengakui kebenaran sprindik pemeriksaan Bupati Batanghari Abdul Fatah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Damkar Batanghari tahun 2004. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi (15/5), Andi Ashari mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi beralasan penyelidikan masih tahap pemanggilan saksi, pengumpulan barang bukti dan keterangan ahli. Andi menambahkan, meski belum memastikan pemanggilan, tapi ada delapan saksi dan belum bisa kami rinci, namun Kepala Kejaksan Tinggi (Kajati) Jambi Tengku Suhaimi, wakajati John W Purba, dan Aspidsus Masrobi mengatakan, ada nama-nama selain Fatah dalam sprindik. Menurut Sahuri, dosen Unja, jika sprindik telah diterbitkan Kejaksaan Tinggi Jambi harus segera melaksanakan perintah didalamnya, bahkan, ia mengingatkan agar semua pihak mewaspadai kemungkinan adanya praktek jual beli hukum di negeri ini. (Yus). LUMAJANG, (WN) - Belasan orang yang mengatasnamakan LSM Transparansi Publik mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lumajang dengan berdemo soal dugaan kasus penyelewenangan anggaran Proyek Listrik Tegangan Rendah (PLTR), Jumat (17/5/2013). Diduga, anggaran milyaran dari APBN itu disalahkan oleh oknum birokrasi Pemkab Lumajang. Belasan massa datang ke Kejari Lumajang dengan membawa poster yang TANJAB BARAT, (WN) Penangan kasus korupsi DPRD Kabupaten Tanjung, Jabung Barat periode 1999- 2004, tak ubahnya seperti ari- san. Pada tanggal 20 Desem- ber 2005, H.Macludin Ahmad (Alm) telah di vonis oleh Pen- gadilan Negeri Kuala Tungkal ,Jambi, sebagaimana putusan Nomor:194/Pid.B/2005/PN KTL. Kemudian 28 Desember 2006 giliran Syarifuddin,SE, di putus oleh Pengadilan Negri Kuala Tungkal, seb- agaimana putusan Nomor:23/ Pid.B/2006/PN KTL. Tidak lama kemudian giliran H.Umar Ibrahim dan Luhut Silaban yang di tetapkan Polda Jambi menjadi tersangka. ”Ucap Arsad, salah satu tokoh ma- syarakat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baru baru ini. hukum, biarkan berjalan se- bagai mana mestinya. Sikap mahasiswa sangat strategis sekali untuk mengawal pros- es penekan hukum, tambah Hendra Hidayat Ketua HMI Cabang Medan. Harapannya Kota Medan tetap kondusif dan aman sembari proses peradilan berjalan. Rahud- man harus secepatnya di- nonaktifkan. Kita akan beru- paya mempertanyakan dan mengawal proses ini kepada Mendagri. Ini desakan, kare- na ini penting. Nurul Yaqin Sitorus Ket- ua HIMMAH Kota Medan menilai, jika rahudman tidak segera dinon-aktifkan maka kuat dugaan kami proses persidangan sarat politis dan akal-akalan saja, kita lihat saja nanti 14 Mei kabarnya. Ketua Presidium PK- MRI Medan Markus Manalu mengatakan hakim dan jak- sa harus profesional dalam mengadili kasus ini. Ini un- tuk pembelajaran kedepan. Agar kepala-kepala daerah lebih berhati-hati dalam menjalankan amanahnya. Masyarakat Katolik meng- inginkan objektivitas dan transparansi dalam kasus ini. Sementara Rikson Tam- pubolon, Ketua Cabang GMKI Medan menegaskan pernyataan sikap ini adalah bentuk keprihatinan kita selaku kontrol sosial dalam masyarakat Kota Medan khususnya. Ini gerakan moral (moral force). Bahwa kita senantiasa menganggap ko- rupsi adalah musuh bersama untuk tetap melanjutkan usaha-usaha reformasi. Kita (khususnya, mahasiswa) ti- dak mau dipimpin walikota terdakwa korupsi. Rikson Tampubolon juga mengkritik pengerahan un- sur-unsur pegawai negeri sip- il dan pemerintahan dalam persidangan Rahudman yang akibatnya terbengkalainya pelayanan publik. Ini terlalu berlebihan. Peyalahgunaan kekuasaan. Kita mau anggota DPRD Kota Medan memberi- kan pengawasannya bila per- lu memberikan sanksi bila hal yang sama terulang kembali. Kita melihat fenomena aneh bagaimana terdakwa korupsi masih dielu-elukan dalam proses persidangan. Ini pre- seden buruk bagi perkem- bangan demokrasi kita. Kita mau Supremasi Hukum setegak-tegaknya, tandasnya. Kelompok mahasiswa ini berjanji akan terus mengawal dan mengkonsolidasikan ger- akan khususnya dari sektor mahasiswa untuk mengim- bangi politisasi dalam kasus ini. Kelompok mahasiswa ini juga berjanji akan show force“turun ke jalan” bila tun- tutan mereka tidak ditangga- pi. Ganyang Koruptor! (KE- LOMPOK CIPAYUNG PLUS) Bukan tidak mungkin daftar penerima arisan ko- rupsi akan bertambah pan- jang menjelang Pemilu. Dari data Pj.Gubernur Jambi Dr.Ir. Sudarsono,menunjukan sepanjang tahun 2004-2005,Gubernur Jambi, menerima permohonan ijin pemeriksaan belasan ang- gota DPRD, dari Ketua hingga sampai ke anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masing-masing H.Umar I8brahim, Luhut Silaban,H.M. Nasir,Suharto, Yazal Yasmin, Andi Baso,Yuldim Ikrom, Sukisman, Ahmad Syirali, H.Syaifudin, Drs.Abdul Zalil ,Devi Rojali, Ny.Zainab K dan M.Fadli, ucap Arsad. Dikatakanya lagi, benar bahwa pedang Polda Jambi masih tumpul untuk menun- taskan kasus kakap seperti perkara tindak pidana korupsi penyalah gunaan dana APBD pada Pos Seketariat,DPRD Ka- bupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2002-2003. “Kita berharap, Polda Jambi, segera bergerak cepat menun- taskan perkara korupsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 1999-2004, agar simpati publik kepada lem- baga penegak hukum itu,tidak luntur di makan waktu, “ kata Arsad. Di tempat terpisah, Syari- fuddin, SE, mantan ketua pani- tia anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, angkat bicara terkait kasus tersebut. Syarifuddin, SE, yang akrab di panggil Bujang Maksum ini,membenarkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat priode 1999-2004,telah menerima anggaran dari Pos Seketariat DPRD tahun 2002-2003.”Pros- es hukumnya memang sangat aneh,seluruh rekan saya me- nerima anggaran tersebut,tapi saya dan H.Macludhin Ahmad (Alm) di sangka melanggar ketentuan Perda,Nomor:51 tahun 2001.”kata Sarifuddin SE,(Bujang Maksum) beberapa waktu yang lalu. Harus kita katakan, pen- egak hukum suka berbaik hati kepada pelaku korupsi. Namun yang paling pokok ialah minimnya ketegasan para penegak hukum,padahal mer- eka tahu,menggerogoti insti- tusi demokrasi,memperlambat pembangunan ekonomidan berkonstribusi pada ketidakse- tabilan Pemerintahan.Korupsi menyerang fondasi institusi demokrasi,karena mendistorsi proses pemilu,mencemarkan hukum,dan menciptakan lum- pur jebakan birokrasi berupa suap.”terang Sarifuddin,SE. “Kita tentu sangat ber- harap Negri ini,terbebas dari jebakan buruk itu.Karena itu,jalan satu-satunya hany- alah perang total melawan korupsi,sekarang atau tidak sama sekali.Diminta Kapolda Jambi,harus kembali memas- tikan bahwa,pedangya adalah pedang sungguhan bukan pedang-pedangan dan siap di ayunkan untuk perang sunggu- han melawan korupsi,bukanya perang-perangan.terang Sarifuddin,SE,mantan kertua panitia anggaran DPRD Kabu- paten Tanjung Jabung Barat, Jambi.(AF) Indra Gunawan,SE Ketua Ulil Amri Sekretaris Drs.H.SYAMSUAR MSi Bupati Drs.H.ALFEDRI MSi Wakil Bupati Drs.H.AMZAR MSi Sekdakab Jamarusin Wakil Ketua T.Eri Syafrial Bendahara Drs. H. Dadi Rustandi Sekwan SELAMAT & SUKSES MTQ TINGKAT PROV BANTEN KE X H. Aeng Haerudin KetuaH.Suparman. SH. Msi Wakil Ketua I Ei Nurul Khotimah Wakil Ketua II H. Jayeng Rana Wakil Ketua III Eli Mulyadi. SE Wakil Ketua IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN Berserta Staf & Karyawan Seketariat DPRD Provinsi Banten Mengucapkan berisikan desakkan pengusutan kasus tersebut. Pasalnya, mereka menduga anggaran APBN untuk listrik masyarakat tidak terealisasi. Anggaran untuk PLTR melalui APBN 2012 senilai Rp 2,7 Milyar tidak ada bentuknya. Meskipun ada, hanya ada kerangka bangunan dan material. Korlap aksi, mengatakan pihaknya mendesak kejaksaan untuk mengusut tuntas perkara itu karena sangat merugikan masyarakat. Bahkan, warga sempat diminta bantuan anggaran dalam pengadaan material PLTR. “Kami minta kejaksaan tidak main-main, karena listrik milik rakyat bukan milik onkum birokrasi. Dalam aksinya, massa tidak mendapati petugas atau pihak kejaksaan karena sedang dalam proses pindah kantor. “Tidak ada orang mas, pasalnya sedang pindah kantor semua,” ungkap salah satu staf Kejaksaan. [sm] Beserta Segenap Pengurus Lainnya Semoga Dengan Pelantikan ini,Tekad dan Semangat Pemuda Dalam BerperaDapat Dijadikan Modal Sebagai Pilar Untuk Mengisi dan Menyongsong Pembangunan Negeri ini,Khususnya Pembangunan Di Kabupaten Siak Secara Utuh dan Berkesinambungan PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Mengucapkan Selama & Sukses ATAS DILANTIKNYA PENGURUS DPD KNPI KABUPATEN SIAK Masa Bakti 2012-2015 Rabu 24 April 2013 Di Gedung Maha Ratu Siak Pelantikan Dilakukan Oleh Plt Ketua DPD KNPI Provinsi Riau Toni Werdiansyah,S.SI
Daging Busuk" Sandi Untuk Uang Suap
Daging Busuk" Sandi Untuk Uang Suap
Daging Busuk" Sandi Untuk Uang Suap
Daging Busuk" Sandi Untuk Uang Suap
Daging Busuk" Sandi Untuk Uang Suap

Recomendados

11 surabaya
11 surabaya11 surabaya
11 surabayaSurabaya Post
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Kevin Biondy
 
Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014hastapurnama
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Kevin Biondy
 
Surya epaper 19 desember 2013
Surya epaper 19 desember 2013Surya epaper 19 desember 2013
Surya epaper 19 desember 2013Portal Surya
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasionalhttps://wartaviral.com/
 
Cahaya Baru Edisi 37
Cahaya Baru Edisi 37Cahaya Baru Edisi 37
Cahaya Baru Edisi 37Cahaya Baru
 

Recomendados

11 surabaya
11 surabaya11 surabaya
11 surabayaSurabaya Post
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Kevin Biondy
 
Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014Media Indonesia 27 Februari 2014
Media Indonesia 27 Februari 2014hastapurnama
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, tindak pidana pencucian uang, universitas mercu...Kevin Biondy
 
Surya epaper 19 desember 2013
Surya epaper 19 desember 2013Surya epaper 19 desember 2013
Surya epaper 19 desember 2013Portal Surya
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasionalhttps://wartaviral.com/
 
Cahaya Baru Edisi 37
Cahaya Baru Edisi 37Cahaya Baru Edisi 37
Cahaya Baru Edisi 37Cahaya Baru
 
Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Portal Surya
 
Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019Harian Realitas
 
Halaman 1
Halaman 1Halaman 1
Halaman 1https://wartaviral.com/
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.comhttps://wartaviral.com/
 
Harian warta nasional
Harian warta nasionalHarian warta nasional
Harian warta nasionalSurat Kabar Warta Nasional
 
K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...
K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...
K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...fraksi balkon
 
Halaman 8
Halaman 8Halaman 8
Halaman 8https://wartaviral.com/
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...ramadhanti syifa
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013Portal Surya
 
SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23skor productions
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023Noeh Nemen
 
Mojokerto
MojokertoMojokerto
MojokertoSurabaya Post
 
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid Bnn
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama okSurabaya Post
 
Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19
Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19
Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19Taruna Ikrar
 
Harian warta nasional
Harian warta nasionalHarian warta nasional
Harian warta nasionalhttps://wartaviral.com/
 
Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWartaSatu
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 
Cetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok lowCetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok lowSurat Kabar Warta Nasional
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014hastapurnama
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Portal Surya
 
K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...
K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...
K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...fraksi balkon
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...ramadhanti syifa
 
E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013Portal Surya
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023Noeh Nemen
 
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid Bnn
 
Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19
Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19
Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19Taruna Ikrar
 

Mais procurados (16)

Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013Surya epaper 29 november 2013
Surya epaper 29 november 2013
 
Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019Selasa, 22 Januari 2019
Selasa, 22 Januari 2019
 
Halaman 1
Halaman 1Halaman 1
Halaman 1
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
Harian warta nasional
Harian warta nasionalHarian warta nasional
Harian warta nasional
 
K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...
K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...
K1 risalah risalah_rapat_dengar_pendapat_umum_(rdpu)_dengan_direksi_pt_indosa...
 
Halaman 8
Halaman 8Halaman 8
Halaman 8
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013E paper surya 14 juni 2013
E paper surya 14 juni 2013
 
SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23SKOR Edisi 23
SKOR Edisi 23
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023
 
Mojokerto
MojokertoMojokerto
Mojokerto
 
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
Tabloid bnn Edisi 72 | Agustus - September 2014
 
02 berita utama ok
02 berita utama ok02 berita utama ok
02 berita utama ok
 
Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19
Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19
Harian Nasional Pelita 23 November 2012 Halaman 19
 

Semelhante a Daging Busuk" Sandi Untuk Uang Suap

Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWartaSatu
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014hastapurnama
 
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027Noeh Nemen
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malangdilla1515
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Ananta Bangun
 

Semelhante a Daging Busuk" Sandi Untuk Uang Suap (14)

Harian warta nasional
Harian warta nasionalHarian warta nasional
Harian warta nasional
 
Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu Tabloid
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014
 
Cetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok lowCetak edisi 15 ok low
Cetak edisi 15 ok low
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014Media Indonesia 13 Februari 2014
Media Indonesia 13 Februari 2014
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD MalangTugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
Tugas paper studi kasus penyimpangan keuangan daerah pada DPRD Malang
 
Kabupaten Pacitan
Kabupaten PacitanKabupaten Pacitan
Kabupaten Pacitan
 
Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019Selasa, 29 januari 2019
Selasa, 29 januari 2019
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015
 

Mais de https://wartaviral.com/

Mais de https://wartaviral.com/ (20)

harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
harianwartanasional.com
harianwartanasional.comharianwartanasional.com
harianwartanasional.com
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasional
 
Halaman 2
Halaman 2Halaman 2
Halaman 2
 

Daging Busuk" Sandi Untuk Uang Suap

  • 1. E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) “Daging Busuk” Sandi Untuk Uang Suap >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 AdaIndikasi KorupsiRp700M diKemendikbud? DilaporkanKe KPK,BibitWaluyo TanggapiSantai INFO HUKUM TAJAM, KRITIS DAN TERPERCAYA HARIAN Walikota“Menghilang” SaatRumahnya DigeledahKPK RASKINJADIAJANGKEJAHATAN KEPALADESA PEREKRUTANTENAGAHONORER K-2SARATKKN KAMITAKINGINDIPIMPIN WALIKOTAKORUP Pengurangan subsidi BBM berdampak pada kenaikan harga BBM yang akan memicu pada kenaikan pada semua harga keperluan masyarakat, biasanya tidak tanggung-tanggung karena dihitung beban berantai, terlebih pada sembilan bahan pokok yang merupakan keperluan vital yang amat dibutuhkan kebanyakan masyarakat kecil. Predikat ambtenar di jaman Kolonial Belanda doeloe ( kini PNS- Red) tergolong status eksklusiv. Selain strata sosialnya cukup terpandang dimata masyarakat, juga kehidupan ambtenar saat itu cukup mapan. Boleh jadi image masyarakat menyetarakan ambtenar dulu masih lekat dengan kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimasa kini. OrganisasiMahasiswaKotaMedanyangtergabungdalamKelompok Cipayung Plus, yakni: PMII, GMKI, HMI, HIMMAH dan PMKRI ikut mengawal proses hukum Rahudman Harahap Walikota Medan yang sekarang tersandung kasus korupsi, TPAPD Tapsel Tahun 2005 saat beliau menjabat sebagai Setda Tapsel. HAL. 3 HAL. 5 HAL. 7 FACEBOOK Redaksi Warta Nasional E-MAIL wartanasional@rocketmail.com SMS CENTER 082125582006 JAKARTA, (WN) Tersangka kasus korupsi dan pencucian uang impor daging sapi di Kementerian Pertanian, Ahmad Fathanah menggunakan sandi “daging busuk” untuk menyebut uang suap yang akan diberikan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq. MaharaniMengakuDiajakBerhubunganIntim Vitalia Sesha BANDUNG, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu Polda Jawa Barat menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Peng- geledahan itu terkait suap yang berhubungan dengan dugaan korupsi dana bansos Kota Bandung. “Penyi- dik KPK menggeledah kediaman dan rumah Dinas JAKARTA, (WN) Dugaan Korupsi dalam jumlah yang lumayan fan- tastis ditemukan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nilai korupsi itu mencapai sekitar Rp700 miliar. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar menyatakan ada dugaan berbagai penyimpangan dalam penggunaan Angga- ran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012 di Direktorat Jenderal Kebudayaan. “Memang ada indikasi korupsi yang cu- kup besar, itu diketahui dari SEMARANG, (WN) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Bibit Waluyo menang- gapi santai Barisan Masyarakat Mahasiswa (BM) Indonesia yang melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi bantuan sosial. “Ya monggo, silakan saja, itu hak mereka, difitnah, saya terima kasih, dilaporkan ya monggo,” katanya di Sema- rang, Jumat (17/5) malam. Hal itu diungkapkannya usai pengajian “Majelis Mau- lidur Rasul dan Doa untuk Keselamatan dan Kebaikan Bersama Habaib, Ulama, dan Santri Jateng” di kediaman calon wakil gubernur Jateng, Sudijono Sastroatmodjo. Bibit Waluyo maju sebagai JAKARTA, (WN) Maharani Suciono mengaku diajak berhubungan intim den- gan Ahmad Fathanah di kamar Hotel Le Meridien, Jakarta. Se- bagai imbalanannya, Maharani diberi Rp10 juta. Hal itu disam- paikan Maharani saat bersaksi dalam persidangan kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Juard Ef- fendi dan Arya Abdi Effendi, Ju- mat (17/5). Menurut keterangannya, dir- inya diminta Ahmad Fathanah “Jangan jauh-jauh dari mobil, di situ ada daging busuk,” kata Fathanah saat memerintahkan sopirnya menjaga mobil di parkir Hotel Le Meridien Jakarta, pada Januari 2013 lalu. Ucapan tersebut kembali di- ucapkan tersangka Fathanah saat menjadi saksi untuk dua terdakwa kasus korupsi im- por daging tersebut, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Jumat, (17/5). Sebelum mengakui sandi tersebut sebagai istilah me- nyebut uang suap, Fathanah sempat berbelit-belit ten- tang arti dari “daging busuk” tersebut, sehingga Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo meminta penegasan, karena Fathanah awalnya mengaku itu sebagai ucapan candaan. “Kepada supir saya katakan seperti itu. Itu terlontar be- gitu saja dari mulut saya,” kilahnya sambil tersipu-sipu. Perkataan tersebut, ucap Fathanah, agar supir prib- adinya tidak berada jauh- jauh dari mobil, karena di dalam mobil tersebut ada sejumlah uang yang diberi- kan PT Indoguna Utama kepadanya. “Iya. Gak ada sandi-sandian. Yang penting dia tidak ada jauh-jauh dari mobil,” dalihnya. Meski demikian, saat diperjelas men- genai maksud dari perkataan adanya “daging busuk” di dalam m o b i l n y a , Fathanah men- gatakan, “Itu kan masalah perdagingan,” ucapnya sambil menahan malu dan disambut sorakan pen- gunjung sidang yang merasa lucu dengan kata “perdagin- gan” itu. Menurutnya, terkait uang yang diberikan kepada Maharani, Fathanah men- gaku uang tersebut memang diambil dari uang yang di- berikan PT In- doguna Utama sebagai suap un- tuk mendapat- kan kuota dag- ing sapi. “Saya ambil dua puluh juta, sepuluh juta saya kasih Maharani, yang sepuluh juta saya simpan untuk beli bensin,” ujarnya. Selain itu, Fathanah ternyata banyak mengenal para penyanyi dan wanita- wanita cantik di Jakarta. Selain dengan model maja- lah dewasaa, Vitalia Seshya ternyata ada wanita lain yang mengaku kenal Fatha- nah. Satu lagi artis penyanyi dangdut yang mengaku ke- nal dan dekat dengan Fatha- nah. Artis bernama Wita KD ini dulu pernah digosipkan pacaran dengan Mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin. “Saya den- gan Nazaruddin jalan 8 tahun,” kata Wita kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/5/2013). Dengan Fathanah, Wita mengaku mengenalnya sejak 3 tahun lalu dalam sebuah datang ke Hotel Le Meridien sekitar pukul 17.00 WIB pada 29 Januari 2013. Dia mengaku berangkat dari rumah temannya menuju hotel dan tiba lewat dari pukul 17.00. “Sampai di sana bertemu Ahmad Fathanah di kafe, berbincang sebentar, dan dia (Fathanah) mengajak ke atas, ke kamar,” kata Maharani. Saat ditanya Hakim Ketua Purwono Edi Santosa, untuk apa Fathanah mengajak untuk bertemu, Rani mengaku untuk berkenalan. “Dia (Fathanah) bi- lang ingin ketemu dan kenalan sama saya,” ujarnya. Setelah lama di kamar, pe- nyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tutur Maharani, mengetuk pintu. Dirinya tidak mengetahui persis pukul berapa saat itu. Fathanah, kata Rani, ke- mudian membukakan pintu. Se- mentara dirinya masih di dalam kamar mandi. Sesaat kemudian, ia dige- landang ke Gedung KPK. “Ba- rang saya diamankan. Tas, selu- ruh isi (tas), HP semuanya. Uang didompet saya Rp 10 juta,” kata Rani seraya mengaku uang itu berasal dari Ahmad Fathanah. Jaksa Penuntut Umum KPK, M. Roem, kemudian mendapat- kan kesempatan bertanya. Saat jaksa bertanya untuk apa Rp 10 juta itu, Rani awalnya mengaku tidak tahu. “Untuk menemani Ahmad Fathanah,” jelasnya. Namun, Jaksa tak percaya. Roem pun meminta Maharani mengingat kembali keterangan- nya, apakah sudah benar apa yang disampaikannya itu. Lalu, Jaksa menyebutkan poin enam dalam Berita Acara Pemeriksaan Maharani di hadapan Penyidik KPK. “Diajak berhubungan in- tim?” tanya Jaksa. Mahasiswi universitas swasta itu pun men- gamininya. “Iya,” singkatnya. Jaksa kemudian melanjutkan, apakah diberikan uang kaitannya ajakan itu (berhubungan intim). Gadis yang mengenakan kemeja putih itu pun mengangguk. “Iya,” tegas Maharani. (Red/MT*) Saya Harus Jual Diri M ODEL VITALIA SESHA mengaku kebingungan jika harus mengembalikan uang yang diberikan oleh Ah- mad Fathanah ke KPK. Vita telah menikmati bebera- pa sejumlah uang pemberian dari tersangka tindak pidana pencucian uang tersebut. Rahmat Jaya, salaku kuasa hukum Vita mengungkapkan, bahwa kliennya terpaksa harus jual diri jika dipaksa mengemba- likan uang yang pernah diberikan Ahmad Fathanah. “Saya harus jual diri kalau disuruh mengembalikan uang yang telah diberikan dari Ahmad Fathanah,” ucap Rahmat me- nirukan Vitalia saat ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Selama mengenal Fathanah, V i t a mendapatkan banyak sekali u a n g dan benda-benda mewah sep- erti mobil. Setiap minggu Vita mendapatkan lima juta rupiah dari Fathanah. Belum lagi untuk perawatan tubuh, janda dua anak tersebut menerima puluhan juta rupiah. “Untuk uang jajan saja dia dikasih Rp 5 juta dan Rp 3 juta untuk belanja anak- anaknya. Biaya operasi Vita sekitar Rp 20 juta, belum suntik vitamin C,” terang Rahmat. Seperti diket- ahui sebelumnya, sebuah mobil me- wah yang diberikan Fathanah kepada Vita telah disita oleh pihak KPK. (tim)
  • 2. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 EDITORIAL 2 KEPALA PERWAKILAN/ BIRO POLDA METROJAYA : Rekson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : JAKARTA UTARA: JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, Delimar Sitorus, Leonardus, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha SUKABUMI : KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : KABUPATEN BANDUNG BARAT : Juliater Silaen, Parinton Rianto Sianipar, CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: , BANJAR : GARUT : Adam Pribadie , Deden Solihin, Iwan Sukmalih, KOTA TASIKMALAYA : KABUPATEN TASIKMALAYA : Andi Fitriandi, SUMEDANG : CIREBON : SUBANG : U.Samsudin, A.Gunawan, Achmad, BAMBANG PRIYANTO PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Habel Hendrik,Tambunan, , D.JIPRON JAYAMAN SINAMBELA, KARAWANG : MancaVarikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, AJIS L.TOBING, Ramlan Naibaho, Jaminson Sipayung, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Dra.Siti Nurlela, Muhammad Ichsan, KABUPATEN BEKASI : Gomba Sianipar, Ojak Parlin S, BOGOR: Syafrans Erwin, DEPOK : BANTEN: Peterson Nainggolan LEBAK : TANGERANG: Rosdiana, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Hermawan, Roni, Lukman Hadi, Agung Bhudi Christanto ,LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH PEKANBARU: Alwi Zalukhu, SIAK : Awaluddin Butar-Butar, PELALAWAN : MEDAN: : BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Muttahu Khozi, M Zen, Kholidi, Daman Huri, A Taupik, PALEMBANG : LUBUKLINGGAU : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO : Ibnu Kisman Ngau, DRS. HI HALID BASIR, SH, ANGGOTA : JEFRY ALIBAAS, , NIAS : Delisama Ndruru PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.Pd Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi PKS Lawan KPK, Itu ‘Lebay’ OLEH : REKSON H PASARIBU Pimpinan Redaksi Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden di Surat Kabar Warta Nasional di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Bagi yang berminat dapat menghubungi : Hp. 08212 558 2006 ttd Redaksi DIBUTUHKAN DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM“INFASI” PEMIMPIN UMUM Ir. Jamangalap Simanullang WAKIL PIMPINAN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ade Muksin DEWAN REDAKSI Nano Proyogo Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu Drs. Hiras Simanullang Ade Muksin PIMPINAN PERUSAHAAN Drs. Hiras Simanullang, WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Janri Sitorus SEKRETARIS REDAKSI Sylvia Hutajulu LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga, PEMBINA Hj. Zakariani Santoso Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Sahat LBN Gaol SE, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264) 315262, 41373, E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR HARIYANTO ALAMAT : JLN KH ABDUL HAMID, RT 01/RW 01, JREBENG LOR, KECAMATAN KEDOPOK, KOTA PROBOLINGGO KEPALA PERWAKILAN RIAU Alwi Zalukhu ALAMAT : Jl Wonosari Gg, Jalan Kopen. RT 03/Rw 06, No 39/52, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru – Provinsi Riau, contak person : Email : Alwizalukhu@yahoo.co.id, website : www.dpgardariau.com KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau Alamat : Jln Sungai Ranoketang, No 25, Kelurahan Karame Lingkungan Iii, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Silawesi Utara SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) PURWAKARTA, (WN) Langkah Dinas Pendidi- kan dan Olahraga (Disdikpo- ra) Kabupaten Purwakarta membentuk Tim Pembina Siswa (TPS) dinilai merupak- an salah satu terobosan jitu yang bakal diadopsi oleh se- luruh Kabupaten/Kota di In- donesia. Karena langkah TPS ini jelas dinilai akan efektif selain dalam pembentukan disiplin para siswa yang ten- tunya bakal mendongkrak hasil prestasi pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya TPS ini tidak ada lagi siswa/i yang KASUS suap impor daging sapi berkembang menjadi ketengangan an- tara KPK (Komisi Pem- berantasan Korupsi) dan PKS ( Partai Keadilan Se- jahtera) akan segera reda. Setelah KPK membawa enam mobil yang diduga milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka kasus korupsi impor daging sapi, dari halaman Kantor DPP PKS ke KPK. Mobil yang dibawah KPK bermerek tersohor, yakni VW Carravelle, Maz- da CX-9, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport dan Grandis, serta Nissan Na- vara tersebut. Karena tung- gangan-tunggangan mewah itu diduga dibeli dari uang hasil korupsi impor dag- ing yang melibatkan Luthfi. Hingga penyitaan mobil itu menjadi pangkal seteru KPK dan PKS satu pekan terakhir. Jika PKS melawan itu tinda- kan yang dinilai “lebay”. Jika harus mundur se- langkah untuk maju tiga langkah, itu hanya strategi KPK memenangi perta- ruhan melawan koruptor. KPK tentu paham bahwa koruptor terus bergerilya menggerogoti KPK dengan berbagai cara. KPK tentu paham koruptor muncul dalam berbagai wajah, ter- masuk bersembunyi di balik topeng-topeng yang mengu- sung slogan pemberantasan korupsi. Siapa pun yang ingin korupsi segera berakhir di Republik ini mestinya tidak menciptakan zona-zona eksklusif yang membendung gerak KPK. KPK mestinya leluasa memeriksa siapa saja yang patut diduga, atau dicu- rigai terlibat tindak pidana korupsiataupencucianuang. Siapa pun yang menghambat tugas KPK, suka atau tidak suka, akan dicap memihak dan berada dalam satu kubu dengan para koruptor. Kita juga mengapresiasi PKS karena telah memberi- kan keleluasaan kepada KPK melaksanakan fungsi sebagai penegak hukum. PKS mempersilakan kantor mereka digeledah dan penyi- dik KPK menyita dokumen yang dibutuhkan. Namun, kita mesti mengatakan mel- aporkan pejabat publik yang sedang melaksanakan tugas, terutama memberantas ko- rupsi, ke polisi dengan da- lih melakukan penghinaan merupakan langkah yang tidak tepat. PKS melaporkan juru bi- cara KPK Johan Budi ke poli- si karena pernyataan Johan bahwa PKS menghalang- halangi eksekusi penyitaan oleh penyidik KPK pada Se- lasa itu. Kita menilai akan lebih bijak bila PKS meng- gugat kelemahan substansial yang dilakukan KPK dalam penyitaan itu, jika memang ada. Misalnya, KPK meny- ita tanpa dokumen, bukan menggugat pernyataan Jo- han Budi. Perseteruan KPK dan PKS memberi banyak pela- jaran. Di antaranya, sebagai lembaga superbody KPK ha- rus berhati-hati menggunak- an setiap kewenangan mer- eka. Pelanggaran sekecil apa pun yang dilakukan lembaga superbody dinilai sebagai bentuk arogansi lembaga itu. Di pihak lain, partai poli- tik atau lembaga apa pun ti- dak menjadi benteng untuk kader yang korup. Mestinya partai politik membuktikan kepada KPK bahwa aset par- tai bukan hasil binatu uang dari kader yang korup, tetapi hasil itu diraih sesuai dengan hukum serta akhlak yang mulia. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Ta- hun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi, KPK di- beri kewenangan istimewa untuk menyita aset siapa pun yang diduga terkait dengan kasus korupsi tanpa perlu menunggu putusan pengadilan. KPK diharuskan membuat ber- ita acara setelah menyita barang bukti. Kewenangan itu wajib dihormati siapa pun kare- na hanya dengan begitu, perang melawan korupsi bisa membuahkan ke- menangan. Sebagai partai yang semestinya paham hukum, PKS sepatutnya memberikan teladan ke- pada publik bagaimana menjunjung hukum sea- gung-agungnya. Mengha- langi langkah penegak hu- kum menegakkan hukum ialah bentuk penistaan terhadap hukum. (**) TERKAIT TERBENTUK TIM TPS Perlu Ditunjang Mobilisasi Pegawai Pajak Terima Suap Rp. 2,4 Miliar berkeliaran atau masih non- gkrong ditempat – tempat tertentu pada jam – jam pelajaran berlangsung, se- lain itu meminalisir adanya tawuran antar pelajar seko- lah yang selama ini dinilai meresahkan banyak pihak. Pemda Purwakarta di- minta harus lebih serius lagi dalam menanggapi ad- anya pembentukan TPS ini terlebih dalam melengkapi kekurangan yaitu pengadaan kendaraansebagaimobilisasi kegiatan TPS. Kabid Dikmen Drs. H Diaudin ketika dikon- firmasi mengatakan bahwa Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sudah mengeluar- kan surat perintah berkaitan dengan adanya TPS ini dian- taranya isi sprint itu antara lain bahwa sekolah yang ma- sih melakukan tawuran akan ditutup sekolah tersebut. Selanjutnya ditambah- kan, bahwa TPS ini ang- gotanya diantaranya Dinas Pendidikan, SatPol PP, Ke- polisian, Sub Denpom akan selalu mobile on pada jam – jam yang telah ditentukan sehingga diharapkan dapat menuai hasil yang lebih baik. (Habel Hendrik/Tbn) SELAMAT HARI BURUH INTERNASIONAL BESERTA STAF & KARYAWAN SEKERTARIAT DPRD PROVINSI BANTEN MENGUCAPKAN 01 MEI 2013 SELAMAT HARI IBU KARTINI (21 APRIL 2013) PEMERINTAH PROVINI BANTEN PIMPINAN BERSERTA SELURUH STAF DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN MENGUCAPKAN IR IING SUWARGI Kepala Dinas DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIBANTEN Ketua H. Aeng Haerudin H.Suparman. SH. Msi. Wakil Ketua 1 Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Ei Nurul Khotimah H. Jayeng Rana Eli Mulyadi. SE Drs. H. Dadi Rustandi Sekwan BEKASI, (WN) Penelusuran ke SDN 04 Jati Mulya yang dipimpin oleh kepala sekolah Lelawati S,Pd, terkait bos Provinsi tentang buku Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) ditemukan penyalahgunaan. Lelawati dengan gampang- nya merasa benar atas peker- jaannya. Padahal tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.417. Disdik/2009 tentang Ban- tuan Keuangan untuk pro- gram BOS Provinsi pada jen- jang Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu diketahui saat Le- lawati mengalihkan dana bos Provinsi dengan kegiatan bangunan lapangan sekolah. Garut, (WN) Ujian Nasional (UN) un- tuk Tingkat Sekolah Dasar serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia tak terke- cuali di Wilayah Kabupaten Garut. Tepatnya Di Keca- matan Cibatu. Pelaksanaan UN untuk Wilayah UPTD Kec.Cibatusendiridiikutise- banyak1.463Siswa/I,terdiri dari723Siswadan740Siswi yang tersebar di 16 bangu- nan sekolah yang ada di Kec. Cibatu dengan menggunak- an 81 ruang kelas,demikian yang diungkapkan Iwan Se- tiawan S.Pd MMpd selaku Kepala UPTD Kec.Cibatu Kepada MK, diruang kerjan- ya. Iwan menambahkan,dari KepsekSalahgunakanDanaBos PelaksanaanUNUPTDPendasLancar Ketika di konfirmasi salah seorang pengawas SD yang bertugas di UPTD Tambun selatan yang berinisial B itu tidak jadi masalah jawabnya dan pengawas itu juga mela- rang beredarnya buku PLH dilingkungan UPTD Tam- bun selatan, karena adanya kurikulum 2013 yang akan datang di ajaran 2013/2014. Sementara dana bos provinsi yang sudah di aloka- sikan provinsi jabar kepada pihak sekolah untuk pem- belian buku PLH sesuai den- gan jumlah siswa yang ada di sekolah itu namun tidak terealisasi dilaksanakan oleh ibu Lelawati S,pd di SDN 04 Jati Mulya Tambun selatan. ( Rademan ) 81 Ruang kelas yang terse- bar ,”kami dibantu oleh 162 Pengawas ruangan yang terduru dari Guru PNS dan NON PNS”tambahnya.Iwan merasa puas atas terseleng- gara nya pelaksanaan UN hari pertama ini dalam ke adaan lancar dan tidak men- emui suatu hambatan apa- pun . baik dari kerusakan lembar soal maupun lembar jawaban nya “alhamdulilah lancar,dantidakadalaporan pengaduan “ujar nya. Diri nya berharap hasil UN di ta- hun ini untuk wilayah UPTD Kec.Cibatu mendapat kan hasil kelulusan yang sem- purna. (Deden) JAKARTA, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua pegawai pajak den- gan barang bukti suap Sin$ 300 ribu atau sekitar Rp 2,4 miliar. Mereka adalah Muhammad Dian Irwan Nuq- ishra dan Eko Darmayanto, pegawai pajak dari kantor wilayah Jakarta Timur. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan keduanya ditang- kap di Terminal III Bandara Soek- arno-Hatta kemarin pagi. ”Dugaan sementara, pemberian itu berkaitan dengan persoalan pajak dari wajib pajak, perusahaan berinisial TMS,” kata Johan di kantornya kemarin. Menurut Informasi di lapangan, PT TMS adalah The Master Steel, perusahaan industri baja di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Johan me- nuturkan, suap miliaran rupiah itu bermula ketika Dian membawa mobil Avanza hitam miliknya dan diparkir di Terminal III Bandara Soek- arno- Hatta pada Selasa malam. Dian lalu memberikan kunci mobilnya kepada Teddy, yang didu- ga sebagai kurir. Keesokan paginya, Dian bersama Eko datang ke Termi- nal III bandara untuk mengambil mo- bil. Di lokasi itu sudah ada Efendy, yang diduga penyuap. Efendy merupakan karyawan PT Master. ”Tim KPK menangkap ketiganya di bandara, dan menemu- kan uang Sin$ 300 ribu di mobil itu,” kata Johan. ”Diduga, setelah kunci diserahkan, kurir memasukkan duit tersebut.” Sumber Tempo menye- butkan, karyawan perusahaan terse- but memberikan uang kepada kedua pegawai pajak Kanwil Pajak Jakarta Timur untuk memuluskan persoalan tunggakan pajak perusahaan. Pemberian itu pun bukan yang pertama kali. ”Sudah ada pembe- rian sebelumnya,” kata sumber itu. Setelah ditangkap, mereka dibawa ke KPK sekitar pukul 12.30 WIB. Se- tiba di KPK, pegawai pajak itu masih berseragam: kemeja biru dengan tu- lisan tinta emas di depannya. Mereka hanya menunduk dan tidak berkomentar sedikit pun. Seorang penyidik KPK yang mem- bawa mereka membenarkan bahwa seorang di antaranya adalah pegawai pajak kantor wilayah Jakarta Timur. Direktur Jenderal Pajak Kement- erian Keuangan, A. Fuad Rahmany, mengatakan penangkapan tersebut sangat membantu dalam upaya memberantas korupsi di lembaga yang dipimpinnya. ”Saya bersyukur KPK mampu menangkap tangan lagi karena sulit sekali menangkap den- gan cara seperti itu,” katanya. Pada Juli 2012, KPK menangkap Anggrah Suryo di kawasan Cibubur. Pegawai pajak Bogor ini menerima suap Rp 300 juta. Pada Juni di tahun yang sama, KPK menangkap Tommy Hin- dratno, pegawai pajak Sidoarjo, den- gan barang bukti uang Rp 280 juta. (red/ KPK)
  • 3. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 JAWA BARAT 3 RaskinJadiAjang KejahatanKepalaDesa GARUT, (WN) Pengurangan subsidi BBM berdampak pada kenaikan harga BBM yang akan memicu pada kenaikan pada semua harga keper- luan masyarakat, biasanya tidak tanggung- tanggung karena dihitung beban berantai, terlebih pada sembilan bahan pokok yang merupakan keperluan vital yang amat dibu- tuhkan kebanyakan masyarakat kecil. HARGA BBM NAIK, SEMBAKO IKUT NAIK Lelang Proyek di Tarkimsih Diwarnai Perselingkuhan KEBOCORANANGGARAN EnochMemilihBungkam Bank Omega Diduga Lakukan Praktek Perbudakan SUBANG, (WN) Sebuah Bank swasta ber- nama Omega, yang beroperasi di Jalan Ion Martasasmita, Pamanukan, Kabupaten Sub- ang diduga telah melakukan praktek perbudakan, pasalnya kendati mempkerjakan kary- awan tapi anehnya tidak mau membayar. Kejadian ini seperti menimpa seorang karyawati Susi Indriyani (22) yang sudah bekerja selama 7 bulan, tetapi hanya digaji selama 6 bulan. Menurut keterangan Kar nama orang tuanya Susi, saat ditemui Warta Nasional SUBANG, (WN) Hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Subang, diduga kuat telah mengangkangi Keperes No.80 tahun 2003 terkait lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai APBD Kabupaten Subang pada tahun anggaran 2013 ini. Seperti hal- nya yang terjadi di lingkungan Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan (Tarkimsih) Ka- bupaten Subang. Informasi yang berhasil dihimpun Harian Warta Nasi- onal menyebutkan, bahwa ada indikasi penyelewengan dalam proses lelang/tender pemban- gunan yang dikelola instansi ini. Pengakuan Isur, salah seorang peserta lelang menyebutkan bila proses lelang banyak terjadi kejanggalan, seperti penawaran tinggi dinyatakan sebagai pe- menang dan beberapa peser- Pengalihan dari sub- sidi tersebut dikhawat- irkan tetap tidak tepat sasaran seperti halnya Ban- tuan Langsung Tunai (BLT), JamKes dan Raskin, jika ti- dak berubah sistem dan pen- gawasan akan lebih meru- gikan masyarakat terlebih masyarakat miskin yang ber- hak, tutur Tatang Mulyana, Ketua LSM Yayasan Rakyat Independent (YRI). LSM pemerhati kehidu- pan social dan hukum ma- syarakat yang ada di kab Ga- rut. Konversi dalam bentuk apapun tidak akan berguna, banyak dari penerima meru- pakan notabene keluarga PNS yang tiap bulannya di- tunjang dengan gaji, bahkan tidak sedikit dari keluarga mampu, mereka sama bere- but, sama ingin mencicipi subsidi hak rakyat miskin itu, lanjut Tatang Mulyana. Paling memprihatinkan lagi penyelewengan pada pro- gram paling pokok, yaitu subsidi beras Raskin, yang langsung menyangkut perut rakyat, kebanyakan prak- tek penyalahgunaan banyak dilakukan oleh para Ok- num Kepala Desa, mereka menjual beras Bulog jatah masyarakat miskin terse- but bukan pada masyarakat yang berhak. BANDUNG, (WN) Disinyalir telah terjadi kebocoran anggaran terhadap belanja barang dan jasa pada kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat APBN 2012, didalam kegiatan proyek ini ada 28 item paket belanja barang maupun jasa yaitu meliputi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, Administrasi Kegiatan, Sistem Pelaporan secara elektronik ( e-Monitoring ) satker Kementerian PU, Perencanaan Program Bidang Permukiman, Workshop Sinkronisasi Program 2013, Workshop MDGs dan DAK. Workshop RPIJM dan Memorandum Program, Tenaga ahli Perencanaan 1, Tenaga ahli Perencanaan 2, Tenaga ahli Perencanaan 3, Tenaga ahli Database 1, Tenaga ahli Database 2, Tenaga ahli Database 3, Pengendalian Program bidang Permukiman, Workshop Evaluasi Tengah Tahun, Workshop akhir tahun, Workshop SAI dan e-Monitoring, Tenaga ahli Pemantauan 1, Tenaga ahli Pemantauan 2, Tenaga ahli Pemantauan 3, Tenaga ahli evaluasi 1, Tenaga ahli evaluasi 2, Tenaga ahli evaluasi 3, Pengadaan Laptop dqan Router VPN, Pengadaan Komputer Server,Pengadaan Komputer dan Printer, Pengadaan Meubelair. Kegiatan yang telah menghabiskan milayaran uang rakyat ini coba ditanyakan Warta Nasional melalui surat konfirmasi yang dititipkan pada Nanang staf bagian Humas Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, permohonan klarifikasi dan konfirmasi tersebut diantaranya adalah pihak mana saja yang dilibatkan dalam Sosialisasi Program-Program diatas termasuk ( media cetak / elektronik. Informasi yang dihimpun Warta Nasional menyebutkan dalam pengerjaan pengadaan barang dan jasa baik kontrak maupun yang dikerjakan secara swakelola masih terindikasi adanya Korupsi misalnya pada kegiatan Workshop adanya Cash Back pihak hotel sampai dengan 30% dari total pembayaran setiap kali Workshop , yang diduga mengalir juga kepihak pengelola kegiatan termasuk Pimpinan Satker saudara Enoch Djumhana, Pada belanja barang dan jasa yang sifatnya Swakelola sangat rawan laporan manipulasi contoh pada Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dan Administrasi Kegiatan yang anggarannya sangat besar serta pembayaran gaji dan tunjangan. Penjelasan secara rinci dan transparan dari setiap masing- masing paket tentang rincian penggunaannya dan besaran biaya serta kegiatan yang dilaksanakan, hasil / manfaat dari setiap sub kegiatan ( 28 paket ) , penjelasan secara rinci dan transparan tentang spesifikasi Laptop , Router VPN, Komputer Server serta Komputer dan Printer dan Meubelair dan harga satuannya, namun sangat disayangkan sampai berita ini dimuat dari beberapa pertanyaan yang disodorkan Warta Nasional tidak ada satupun jawaban yang diklarifikasi dan dijawab Enoch sehingga menguatkan dugaan bahwa memang benar selama ini ada kebocoran anggaran yang digunakan untuk memperkaya diri.Bagaimana tanggapan institusi penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian terkait informasi yang mengarah terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek ini ? kita simak beritanya edisi mendatang ( Anang ) di kediamannya, Susi teken kontrak kerja dengan pihak Bank Omega selama 6 bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2012 s/d Maret 2013, namun ketika menginjak bulan April 2013 anaknya Susi masih saja dipekerjakan. Karnama menyesalkan pihak Pimpinan Cabang Bank Omega Pamanukan Ika yang tetap mempekerjakan anaknya, meski katanya sudah diberhentikan oleh Pimpinan Bank Omega pusat, namun sebelumnya tidak memberita- hukan, sehingga anaknya tetap bekerja. “ Jika memang sudah diberhentikan, kenapa Bu Ika tidak memberitahukan anak saya, malah tetap mempe- kerjakannya, mending kalau dibayar, kami merasa dileceh- kan dan dihina. Kami men- ganggap tindakan Pimpinan Cabang Bank Omega sebuah praktek perbudakan,” ujarnya geram. Dirinya bersikukuh tetap akan menuntut pihak Bank Omega agar memenuhi kewajibannya, bila pihak Bank Omega mengabaikan akan membawanya ke ranah hukum untuk dilakukan tuntutan baik secara matrial atau imatrial. Pimpinan Cabang Bank Omega Pamanukan Ika, saat dikonfirmasi via telephon selulernya menyangkal bila tidak membayar upah terha- dap karyawannya. Menurut penjelasan Ika jika kedapatan karyawan yang tidak dibayar karena kinerjanya tidak mencapai target, tetapi kasus yang menimpa Susi sedang diusulkan ke pimpinan pusat. “Susuai yang disepakati dalam kontrak kerja, karyawan dibayar apabila memenuhi capaian target, sementara Susi sendiri kontribusinya tidak memadai. Untuk lebih gamblangnya silahkan bapak menghubungi HRD Bank Omega pusat, Lalu kenapa juga karyawan mengeluh kepada Wartawan, mestinya keluhannya disampaikan ke kami” ujarnya berdalih. Ketika Warta Nasional minta klarifikasi, apakah pihak korban dilarang menyam- paikan keluhannya kepada Wartawan, Ika buru-buru menutup telephon selulernya. Sementara itu Koordinator operasional Bank Omega Cabang Pamanukan Alex, saat dikonfirmasi di Ruang Lobi kantor Bank Omega (16/5) menolak memberikan keteran- gan, Ia menerangkan terkait permasalahan ini pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan. “ Hal itu merupakan otoritas pimpinan Pusat, silahkan saudara meng- hubungi orang pusat,” ujarnya singkat. (Abh/Esuh). Tetapi pada penadah dengan keuntungan meng- giurkan dan berlipat, tiap ta- hun, bagai “tambang emas”, Dolog menjadi incaran dan diburu para pemain dan penadah beras Raskin se- hingga menjadi seperti lay- aknya suatu sindikat mafia karena diduga telah terben- tuk konspirasi yang kuat dan rapih antara pihak Dolog dan rekanan yang ada di situ. Sasaran mereka adalah para kepala desa yang curang dan para kepala desa pe- nerima yang pembayaran- nya terlambat , sehingga beras distribusi itu menjadi rebutan para sindikat, seba- gian untuk ditebus oleh para pemain dan penadah dengan harga lebih daripada dijual ke masyarakat penerima hak, sebagian lagi berputar di sekitar gudang itu sendiri. bekerjasama dengan oknum dilingkungan Dolog dan ok- num kepala desa yang ber- sangkutan untuk meraup keuntungan berlipat yang jika dihitung tiap bulan volu- menya cukup besar. Raibnya beras murah itu sebulan atau dua bulan su- dah amat biasa dan memang sudah diketahui dan menjadi rahasia umum bagaimana perjalanan beras illegal itu sehingga sampai penadah atau penampung, semua menutup mata, termasuk aparat penegak hukum, yang entah tahu, tidak tahu atau pura pura tidak tahu, yang jelas praktek peny- elewengan pendistribusian beras Raskin tersebut sudah tidak lagi sembunyi sembu- nyi dan keterlaluan. Dan di- duga ada upaya pembiaran untuk melindungi tindak kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak ber- tanggung jawab. Kalau saja sistem dan prosedur diper- ketat dan orang dalam tidak main main, maka kejadian seperti diatas tidak akan ada, Kata sumber yang tidak mau ditulis namanya. Lemahnya sistem dan prosedur di Dolog dan le- mahnya penegakan hukum dijadikan kesempatan lebih berani untuk berkali kali menyalahgunakan program subsidi ini, sementara di- sisi lain, masyarakat yang benar benar berhak, hanya bisa mengusap dada dengan perut menahan lapar. Pihak Dolog sulit untuk dipinta keterangan masalah ini se- cara langsung. Indikasi keterlibatan ok- num aparat penegak hukum di Garut menjadikan prak- tek buruk penyalahgunaan distribusi beras ini terus berulang tiap tahunnya, be- berapa kasus yang dilakukan sebagian kepala desa yang nakal yang masuk ke ranah hukum, tidak pernah tuntas dan tidak ada tindak lanjut, seolah mereka kebal hukum, “untouchable”. karena adan- ya suatu sistem kooperatif, Bagai virus menular, berta- hun tahun, menyebar , se- hingga menjadi satu kanker ganas yang sulit terobati dan dikhawatirkan terus menu- lar kepada kepala desa lain- nya karena dianggap enteng , biasa tanpa masalah dan ti- dak ada sanksi hukum yang dapat menjerat mereka. Pa- dahal perbuatan tersebut jelas jelas melawan hukum karena merugikan keuangan Negara dan merugikan ban- yak orang yang dilakukan oleh pejabat Negara. Kami beramai ramai su- dah melapor ke Polsek, akan tetapi hasilnya percuma, tidak pernah ada tindakan, kami sudah jenuh , setiap ta- hun kami hanya mendapat beberapa bulan saja jatah be- ras ini , sisanya entah dike- manakan padahal masyara- kat masih memerlukan. Bisa saja masyarakat kami ber- demo turun ke jalan, akan tetapi kami masih menem- puh jalur musyawarah. kata para tokoh di salah satu desa yang kepala de- sanya tidak pernah kapok melakukan praktek tidak terpuji ini. bermain dengan Raskin sehingga sering kali ma- syarakat desa tersebut tidak mendapatkan bagian jatah dari beras murah itu. Mer- eka minta nama dan nama desanya tidak ditulis demi keamanan. Hal serupa juga terjadi dibanyak desa lain kecamatan masih di kabu- paten Garut. (Team). tanya tidak memenuhi aspek teknis dinyatakan lulus. Kondisi itu yang memicu dirinya tak sanggup men- gendalikan emosi, sehingga dilam- piaskan dengan memukul kaca pintu belakang kantor Tarkimsih pada Selasa pekan lalu. Peristiwa ini sempat membuat gaduh bagi para pegawai dan sejumlah pen- gunjung yang sedang mengurus keperluan di kantor itu. “Ini jelas- jelas melanggar prinsip Kepres No.80 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan No.85 tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,” tegas Isur. Dijelaskannya, idelanya apa- bila calon penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran alter- natif, maka yang dipilih penawar terendah dan responsif yang lebih menguntungkan bagi Negara atau harga lebih rendah dari penawaran utama. Sementara aspek tek- nis yang dievaluasi harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.” Dalam prakteknya kedapatan ban- yak peserta menambah dokumen yang tidak dibuatkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) atau Risalah Anwizjing,”tuturnya. Memang sepertinya sudah disetting sebelumnya, tapi akibat tidak teliti, sehingga rekayasanya kebablasan, ujar Isur geram. Dalam lelang bernilai milyaran rupiah tersebut diduga terjadi perseling- kuhan antara panitia lelang dengan kontraktor nakal. Disebut-sebut Kabid pembangunan. Distarkimsih AJ orang yang paling punya peran memainkan perselingkuhan ini. Kepala Dinas Tarkimsih Su- masna, ketika dikonfirmasi men- gatakan tidak paham atas tudingan perselingkuhan yang melilit di tu- buh instansi yang dipimpinya. Pi- haknya mengaku sudah membagi habis tugas kepada Kabid-kabidya sesuai tupoksinya. “ Kami menja- bat disini belum lama, jadi ingin melakukan pembenahan, se- hingga bila ada kebiasaan yang berkonotasi buruk berlangsung dimasa kepemimpinan terdahu- lu akan dihilangkan,” ujarnya. Sementara itu LSM Ger- akan anti Korupsi (Gerak) mengecam keras atas tudin- gan perselingkungan jual beli proyek yang berlangsung di tubuh Tarkimsih. Bersama se- jumlah anggotanya akhir pekan April lalu melakukan aksi unjuk rasa. Pentolan Gerak Ade dalam orasinya menuntut mundur Kadis Tarkimsih Sumasna bila tidak becus memimpin intan- sinya.Turut mengamankan aksi unjuk rasa selain dikawal aparat keamanan dari Polsekta dan Polres Subang, dan diduga Tarkimsih melibatkan preman bayaran yang diupah Rp.100,- 200,-ribu/orang , ungkap sum- ber. (Abh/Esuh) Drs. H. Dadi Rustandi Sekwan SELAMATHUTKOTACILEGON (27April2013) H. Aeng Haerudin KetuaH.Suparman. SH. Msi Wakil Ketua I Ei Nurul Khotimah Wakil Ketua II H. Jayeng Rana Wakil Ketua III Eli Mulyadi. SE Wakil Ketua IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN Berserta Staf & Karyawan Seketariat DPRD Provinsi Banten Mengucapkan
  • 4. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 JAWA BARAT 4 Bau Kotoran Sapi Milik Bupati Purwakarta Ganggu Warga Subang PagelarandanDialog BudayaSundaGARUT, (WN) Memperingati Kelahiran (Milad) Pasulukan Loka Gandasasmita yang ke 20, di Area Ta- man Wisata Budaya Nusantara Loka Gan- dasasmita, Jl. Raya Parakantelu Desa Ci- bunar Kec. Cibatu Kab. Garut,berlangsung Pagelaran dan Dialog Budaya Sunda dengan menampilkan pemateri Ki. H. Derajat Asys- yatari Al-Qodari, Mayjen TNI Yudy Haryan- to (Deputy 1/Polgadri Kemenko Polhukam RI) dan Brigjen Pol. DR. H. Anton Charli- yan Drs.MPKN serta dihadiri Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri serta tokoh berbagai kalangan. DI ALAM LOKA GANDASASMITA PeralatBendaharaBodongPPKSukasari,BobolKeuanganDaerah? WargaBabakanLoaBergotongRoyongMerehabKantorDesa SosialisasiPBBP2,SPPT SertaAplikasiBPHTBOnline HumasPDAMKangkangi UUDKIPBakalDipenjara SUBANG, (WN) Warga di Kampung Sukadaya, RT. 13/03 Desa Sukasari, Kec/Kab. Subang harus jadi korban kapitalis sebuah peternakan sapi milik Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Sejumlah warga terus mengeluh bau kotoran sapi yang tertiup angin ke perumahan penduduk. Selain itu, dampak lain yang dirasakan salah seorang warga lainnya yang tidak mau disebut namanya, mengaku SUBANG, (WN) Panitia Pemilihan Keca- matan (PPK) Sukasari, seb- agai penyelenggara Pemili- han Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Subang dituding telah membobol keuangan Daerah puluhan juta rupiah, lantaran diduga SK penetapan bendaharanya sendiri illegal (Bodong-Red), sehingga dianggap cacat hu- kum dan tidak memiliki ke- wenangan untuk mencairkan dana operasional PPK. Disebut-sebut pihak yang harus bertanggung jawab bobolnya keuangan daerah yang berpotensi merugikan negara itu adalah Ketua PPK Sukasari Abdul Syakur Hafidz. Pasalnya dia yang mengin- struksikan Bendahara illegal segera membuka rekening di Bank Jabar Pamanukan. Ber- dasarkan data yang diperoleh Dalam acara tersebut dit- ampilkan beberapa kesenian sunda, seperti Lengseran, Tari Jaipongan, Kacapi Sul- ing, Reog, puisi sunda dan wayang golek dengan dalang Asep Sunandar Sunarya ser- ta pemberian bantuan kaki palsu secara seremoni dari Ketua panitian Sri Suryani (Nina) kepada salah seorang warga masyarakat Kec. Ci- batu Kab. Garut. Ki H. Derajat Asysya- tari Al-Qodari yang biasa di sebut Mama Derajat men- gatakan ,bahwa pagelaran sunda ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Milad Pasulukan Loka Gan- BOGOR, (WN) Peranan Pers selaku kontrol sosial ternyata tidak diindahkan oleh oknum yang kurang memahami akan fungsi, hak dan kewajiban dalam peranan pers nasional. Pasalnya disaat wartawan klarifikasi dengan salah satu oknum humas PDAM Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor berinisial G, terkait tidak transparansi anggaran untuk publikasi/sosialisasi dan dugaan marak isu kwitansi fiktif di Humas. Dengan ketus wartawan dicueki begitu saja sambil ngomong tidak ada anggaran untuk wartawan dan tidak bisa membantu, ujarnya dengan singkat. Atas ucapan oknum tersebut, wartawan berjanji akan terus membongkar kebobrokan di lingkungan Humas hingga oknum tersebut masuk penjara akibat. Karena sesuai keluhan warga, di PDAM tersebut anggaran tidak teransparan. Selain itu, berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sanksi penjara dalam BAB XI, PASAL 51-56 Pasal 53 setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan dan menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk apapun dipidana dengan penjara paling sedikit 2 tahun dan denda 10 juta berlaku untuk pejabat public / organisasi non pemerintahan partai dan lain-lain, yang memakai dana APBD / APBN atau bantuan luar negeri. KIP (Komite Informasi Publik) hal ini patut kami sayangkan dimana selaku pejabat publik seharusnya bisa lebih transparan tentunya, jangan sama kan Wartawan Dengan Barongsay. (FRANS) GARUT, (WN) Kerja bakti masyarakat desa Babakan Loa guna merealisasikan program bantuan rehab kantor Desa Babakan loa sangat antusias, ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang membantu dalam pengerjaan pengecoran atap atas untuk lantai 2 kantor tersebut. Pengerjaan yang di komando langsung oleh Kepala Desa Babakan loa H.Asep Sulaeman dan di dukung oleh Ketua LPM Suparman BOGOR, (WN) Sejak dilaksanakannya pelimpahan kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah melaksanakan Penertiban dan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) PBB P2 dalam rangka pemungutan PBB P2. Dispenda selaku pengelola Pajak Daerah Kabupaten Bogor telah mengagendakan penerbitan dan Pendistribusian SPPT PBB P2 yang diterbitkan ke dalam 5 Buku yang mewakili jumlah ketetapan tertentu. Jenis buku Nilai ketetapan buku 1 Rp. 10.000, buku 2 Rp. 100.000, buku 3 Rp. 500.000, buku 4 Rp. 2.000.000, buku 5 Rp. 5.000.000. Pada tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah elah menerbitkan dan mentribusikan sebanyak 1.668.804.000 SPPT PBB P2 dengan target sebesar Rp. 126.382.798.000 dan dapat terealisasi pada 31 Desember 2012 mencapai sebesar Rp. 134.113.691.733, atau sebesar 109,12%. Adapun pada tahun 2013, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan dan mendistribusikan sebanyak 1.690.203 SPPT PBB P2 dengan target pendapatan sebesar Rp. 150.081.000.000. Untuk lebih jelas terlihat table berikut : jumlah Buku 2012 2013. Adapun Peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada buku 5 yang mencapai lebih dari 70% pada tahun 2012 dibandingkan pada tahun 2013. Pendistribusian SPPT PBB P2 Buku 1 dan Buku 2 akan dilaksanakan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) bekerja sama dengan kecamatan melalui sekdi Pemerintahan. Sedangkan untuk Pendistribusian Buku 3 dan Buku 4 dan Buku 5 akan dilaksanakan melalui tim optimalisasi penggalian potensi pendapatan daerah. Masyarakat sebagai wajibpajak yangt sudah menerima SPPT PBB P2 diberi kesempatan untuk membayar pajak melalui Bank yang ditunjuk yaitu Bank BRI dan Bank BJB ,baik melalui teller maupun melalui ATM selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2013. Dalam hal wajib pajak menemui permasalahan atas SPPT PBB P2 yang diterimanya, yang bersangkutan dapat meminta penjelasan langsung ke Petugas pelayanan PBB P2 di kantor dinas pendapatan daerah atau melalui UPT setempat pada setiap jam kerja. Masyarakat dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah atau berkonsultasi mengenai berbagai permasalahannya menyangkut pajak daerah dilokasi tempat diselenggarakannya sosialisasi. Pelayanan Mobil Keliling ini akan disenggarakan sewcara bersama sama antara Dispenda dengan BRIBJB dan Dispenda Propinsi Jawa Barat (Samsat). Disamping Pelaksanaan sosialisasi PBB P2 dan Pendistribusian SPPT, pada tahun 2013 ini Dispenda akan melaksanakan pelayanan Bea perolehan hak Tanah dan Bangunan (BPHTB secara online melalui system aplikasi BPHTB online. Melalui sistem Aplikasi BPHTB online PPAT dapat melakukan perekaman data setiap transaksi mengisi dan mencetak sendiri blanko SSPD BPHTB dan tersambung secara langsung melalui teknologi internet dengan system BPHTB yang ada di Despenda, bank dan kantor pertahanan sehingga memudahkan pelayanan, mempercepat pelaporan, meminimalisir kesalahan, memudahkan pengendalian BPHTB serta dapat mempercepat proses Validasi SSPD BPHTB. Dengan pelaksanaan sitem aplikasi BPHTB online ini diharapkan dapat mewujudkan efektifitas dan efisien dalam pelayanan BPHTB. Alur system Aplikasi BPHTB online ini. (FRANS). terkena dampak gagal panen akibat ada limbah kotoran sapi yang mengaliri sawahnya. Masyarakat kampung Sukadaya, Desa Sukasari sangat merasakan sesaknya dada dan setiap kali harus menahan sesaat jika bau kotoran sapi itu menusuk hidung, padahal lazimnya manusia wajib bernafas dengan wajar. Sebenarnya keberadaan peternakan sapi yang menyebarkan bau tidak sedap itu sudah dimusyawarahkan oleh warga masyarakat lingkungan sekitar, yang juga dihadiri oleh para pejabat setempat pada tahun 2010 tepatnya hari minggu tanggal 1 Agustus 2010. Saat itu masyarakat menyatakan tidak setuju dan keberatan dengan keberadaan peternakan sapi tersebut. Keberatan itu dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh beberapa tokoh masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa. Namun sampai sekarang hasil musyawarah tersebut sangat tidak ada artinya dan diabaikan begitu saja karena peternakan itu milik Bupati Purwakarta. Bahkan, pada tanggal 28 September 2012, Masyarakat Kampung Sukadaya juga sudah pernah melayangkan surat kepada pemilik peternakan tersebut, namun tetap tidak ada tanggapan dan sampai hari ini tidak ada pihak yang bertanggung jawab dan berani tampil menyelesaikan masalah ini, mungkin karena pemiliknya seorang Bupati yang berkuasa di Daerah Kabupaten Purwakarta yang memiliki baking-baking diwilayah Kabupaten Subang. Warga hanya berharap mudah-mudahan ada wakil rakyat dan pejabat terkait yang dapat memperhatikan dan menyelesaikan permasalahan ini. (OEDHIN) dasasmita yang ke 20. dima- na saya ingin menyampaikan bahwa selaku urang sunda kita harus bangga dengan identitas kesundaannya, orang sunda harus tampil dan punya keinginan atau cita-cita,ungkapnya. Loka Gandasasmita Jelas Mama Derajat, meru- pakan tempat untuk ber- wisata Alam dan Wisata Rohani untuk wisata alam Loka Gandasasmita mena- nam berbagai jenis pohon dan tumbuhan dari berbagai provinsi sampai berbagai Negara lain,salah satu con- toh pohon yang langsung didatangkan dari Negara lain yaitu pohon Budy yang konon dipakai oleh Sidarta Gautama untuk berteduh, apabila pohon itu tumbuh rindang tidak menutup ke- mungkinan umat budha yang ada di negara Thailand berbondong bondong datang kesini untuk sekedar melihat keindahan pohon itu. Sedangkan untuk wisata Rohani Loka Gandasasmita membangun tempat beriba- dahberbagaiagamayangkini di akui di Negara Indonesia, ini tertuang dalam konsep, “Budaya yang beragama dan agama berbudaya, kami ter- buka untuk umum dan riset bagi akademisi secara gratis namun dengan kesadaran yang tinggi untuk memeli- hara keasrian dan kebersi- han tempat ini”, jelas mama Derajat. Selain keindahan alam Loka Gandasasmita para pengunjung juga di man- jakan dengan tempat tempat bersejarah lainnya salah sa- tunya bangunan joglo bekas kerajaan zaman dulu serta berbagai pusaka berbagai je- nis diantaranya bermacam- macam keris,tombak,kujang serta tongkat mantan pres- iden RI pertama Ir. Soek- arno. Menurut Mama Derajat, bangunan yang ada di Loka Gandasasmita ini seluruh- nya di bangun atas dasar kecintaannya terhadap bu- daya yang ada di Indonesia dan bisa menjadikan cermin sejarah bangsa bahwa seni budaya merupakan pemer- satu bangsa serta pertah- anan utama jati diri bangsa”, pungkasnya. (deden/adam) Warta Nasional , sesuai SK Bu- pati Subang No.131/Kep.146- Pem/2013, tertanggal 4 April 2013 nama Bendahara tercantum Eman Suherman, namun anehnya yang membuka rekning di Bank Jabar Pamanukan atas nama Ben- dahara Sawin. Menurut sumber dalam rekrutmen Bendahara PPK ada kejanggalan, Eman Suherman yang sudah ditetapkan menjadi Bendahara karena satu dan lain hal mengundurkan diri , permo- honanya diajukan tanggal 24 April 2013. Sebagai pengganti- nya PPK mengusulkan Sawin, tetapi anehnya Sawin ditetapkan sebagai Bendahara No.SK Bupat- inya sama dengan SK penetapan Eman Suherman yaitu No.131/ Kep.146-Pem/2013, tertanggal 4 April 2013. “ Pak Eman sendiri baru mengajukan usulan pengun- duran diri tanggal 24 April 2013, namun aneh penggantinya pak Sawin ditetapkan tanggal 4 April 2013, jadi mendahului ” ujar sum- ber terheran-heran. Sawin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku, per- syaratan pembuatan rekening di Bank Jabar sesuai perintah Ketua PPK Sukasari Abdul Syakur Hafidz menggunakan SK Bupati berno- mor sama yang mencatat nama Bendahara Eman Suherman yaitu No.131/Kep.146-Pem/2013. “ Saya hanya menjalankan tugas apa yang diperintahkan Ketua,” ujarnya. Ketua PPK Sukasari Ab- dul Syakur Hafidz ketika dikonfir- masi via telephon selulernya (9/5), menerangkan bila Bendahara Sawin yang menggantikan Eman Suherman berdasarkan usulan lisan dan tanpa rekomendasi tertu- lis Camat Sukasari. “ saat itu dike- jar waktu datanya harus segera masuk ke KPUD sehingga kami mengusulkan secara lisan dan juga tanpa rekomendasi tertulis dari Camat,” ujar Syakur berdalih. Aktifis Ormas Forum Bela Bangsa DPP Prop.Jabar Sutisna saat dimintai tanggapanya, me- nyesalkan atas tindakan Syakur yang dinilainya arogan dan men- gangkangi aturan. “ Seseorang untuk ditugasi memangku jabatan harus jelas payung hukumnya, agar kelak bila melakukan peny- impangan dapat dimintai pertang- gung jawabannya. Syakur dalam merekrut petugas tidak asal co- mot dan mengabaikan aturan,” ujarnya. Menurut Sutisna sesuai su- rat KPUD Kab.Subang No.216/ KPU-SBG/III/2013, huruf F point 3 jelas-jelas disebut, persona- lia Sekretariat PPK (diantaranya Bendahara-Red) diusulkan oleh PPK atas rekomendasi Camat. Hal itu tidak dilakukan artinya Syakur sudah melanggar sumpah/janji dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Psl.38, ayat (2) Per- aturan KPU No.63 tahun 2009. Tindakan Syakur yang diang- gap kerap mengabaikan per- aturan perundangan tidak bisa dibiarkan, karena dampaknya bisa merugikan aspek lainnya. Dia harus diberi teguran keras, bila perlu dicopot dari jabatan- nya. “Jangan salah keang- gotaan PPK itu diangkat dan diberhentikan oleh KPUD atas usul Camat. Artinya kapasitas Camat cukup menentukan ke- beradaan keanggotaan PPK,” ujarnya. Pihaknya berjanji akan menelusuri sejauh mana regu- lasi tatanan Pilkada bisa di- aplikasikan di lapangan. Bila diketemukan bukti pelanggaran hukum akan segera melapor- kan ke pihak berwajib untuk segera di tindaklanjuti ke ranah hukum, pungkasnya. (Abh/Esuh) serta anggota BPD dan pegawai aparatur desa Babakan loa serta warga masyarakat . Menurut H.Asep Sulaeman kepada Harian Warta Nasional mengatakan, dengan kerja bakti ini dapat dilihat betapa cermin budaya gotong royong masih terjalin erat antar warga di desanya. “Ini merupakan wujud nyata kecintaan masyarakat desa Babakn Loa terhadap Kantor desa nya,”ujar Kades Asep. Melalui keterbukaan antara aparatur desa,BPD,LPM serta Tokoh masyarakat tambah H.Asep,menjadikan rasa kebersamaan antara aparatur desa dan masyarakat Babakan loa untuk saling bahu membahu mewujudkan keinginana masyarakat akan adanya kantor desa yang bersih dan nyaman bagi pelayanan warga masyarakat itu sendiri. Suparman Ketua LPM Desa Babakan Loa mengatakan bahwa pembangunan rehab desa ini merupakan wujud nyata keinginan warga masyarakat Babakan loa ,namun hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada kesinergisan antar kepala desa dengan BPD dan LPM serta masyarakatnya sendiri.oleh karena itu dirinya atas nama warga masyarakat Babakn loa sangat berterima kasih terhadap Kepala desa babakn Loa H.Asep sulaeman yang dapat mewujudkan keinginan warga masyarakat. Apabila mengacu pada bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan rehab kantor desa ini memang jauh dari cukup,namun bantuan tersebut menjadi titik awal bagi H.asep untuk dapat memenuhi keinginan warga masyarakat Babakan loa mempunyai Kantor Desa yang refensitatif.oleh karena itu dirinya meminta kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membantu dalam terlaksananya pembagunan desa ini”pungkas Nya.(deden)
  • 5. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 PENDIDIKAN 5 Perekrutan Tenaga Honorer K-2 Sarat KKNSUBANG, (WN) Predikat ambtenar di jaman Kolonial Be- landa doeloe ( kini PNS-Red) tergolong sta- tus eksklusiv. Selain strata sosialnya cukup terpandang dimata masyarakat, juga ke- hidupan ambtenar saat itu cukup mapan. Boleh jadi image masyarakat menyetara- kan ambtenar dulu masih lekat dengan ke- hidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimasa kini. Makanya tak heran bila status PNS di negeri ini, kini banyak diburu para pemi- natnya. STATUS PNS TERUS DIBURU Anggaran Cetak Raport 2013 Dipertanyakan KepsekAlergiWartawan,HumasDicapBergayaPreman SMPN5Segudang PrestasiKeberhasilan SekretarisDisdik JabarTutupiAnggaran MonitoringUN BEKASI, (WN) Ketika wartawan mendatangi salah satu sekolah menengah atas negeri (SMAN) di wilayah Tambun Selatan ingin mengklarifikasi permasalahan yang ada di sekolah itu sesuai dengan laporan orang tua murid, Kepala Sekolah selalu menghindar. Kepala Sekolah yang jarang masuk kerja tersebut sudah lama tidak berani ketemu maupun berpapasan dengan wartawan karena takut bobroknya terbongkar, karena itulah selalu Humas lah yang dihadapkan untuk dikonfirmasi. Humas lah yang jadi menjawab pertanyaan BEKASI, (WN) Tahun ini, anggaran sebesar Rp.500 juta untuk cetak raport di Disdik (Di- nas Pendidikan) Kab.Bekasi dipertanyakan. Sebab ang- garan itu jauh lebih kecil dibandingkan anggaran cetak raport di 2012 lalu yang sebesar Rp.1 miliar. Demikian dipaparkan Mar- ihot Tampubolon, masyara- kat pemerhati pendidikan di Bekasi juga anggota LEADHAM – Internasional (Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia – Internasi- onal) wilayah Bekasi. Dijelaskan Marihot, jika anggaran cetak raport untuk semua jenjang seko- lah hanya sebesar Rp.500 juta, maka dapat dipas- tikan anggaran itu tidak akan mampu mengako- modir kebutuhan raport tahun ini. Sebab, anggaran cetak raport di 2012 saja sudah sebesar Rp.1 miliar, itu belum termasuk untuk mengganti raport “palsu” yang ada ditangan siswa, yang dibagikan oknum di Disdik pada 2011 lalu, ujar Marihot. Disebutkan Mari- hot, sampai saat ini Disdik belum menunjukkan upaya untuk memperbaiki pem- bangunan pendidikan di Namun sayang cara merai- hnya dituding sejumlah ka- langan sarat dengan KKN. Hal itu seperti terjadi pada perekrutan tenaga honorer Kategori-2 (K2) di lingkup Pemkab Subang, Jabar yang sedang berlangsung mengi- kuti uji public. Disebut-sebut tenaga honorer K2 selundu- pan itu harus rela merogoh koceknya kisaran Rp.100,- juta hingga Rp.200,- juta. Keterangan berbagai sumber dan hasil investigasi Warta Nasional menyebut- kan, sejak diumumkan uji public para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Katagori-2 (K2) beberapa pe- can lalu melalui media masa yang jumlahnya mencapai 6.566 orang, di sejumlah SKPD terdapat tenaga hon- orer K2 yang diselundupkan diduga dilakukan oknum SKPD berkolusi dengan ok- PURWAKARTA, (WN) Wajah sekolah SMPN 5, Purwakarta yang saat ini dinahkodai oleh Kasek H. Ade Nandang Suryana SPd. MPd kini telah berubah total tertata rapih. Hal itu tentunya telah menjadikan animo masyarakat untuk berlomba mensekolahkan anaknya di SMP tersebut. Perubahan keindahan sekolah tentunya menjadikan para siswa merasa nyaman dalam melakukan proses KBM dan sekaligus merasa bangga bersekolah di SMP tersebut yang mengedepankan rasa disiplin yang tinggi. Selanjutnya, maka tidaklah heran jika sekolah SMPN 5 ini memperoleh segudang prestasi yang tentunya dapat dibanggakan oleh para siswa sendiri dan pihak Sekolah yang sekaligus mengharumkan Pemda Purwakarta. Kepala SMPN 5, H. Ade Nandang Suryana SPd. MPd ketika dikonfirmasikan di ruang kerjanya mengatakan bahwa kami berangkat dari kebersamaan dengan para guru yang pertama untuk melakukan perubahan terhadap kondisi performan sekolah, yang ke dua mendomgkrak prestasi dibidang akademik maupun dibidang non akademik. “Pada tahun 2012 kemarin SMP kami memboyong beberapa Tropi maupun piala juara lomba dibidang LBB baik tingkat Daerah Kabupaten maupun tingkat Nasional. Dijelaskan bahwa perolehan Tropi Juara Umum bergilir Lomba LBB Heroes III se-Indonesia tahun 2012 tingkat SD/SMP, kemudian Piala Juara Utama LBB Heroes III tingkat SMP/Mts Open Indonesia, Juara Umum Piala Bergilir LBB Heroes III tahun 2012 tingkat SD/SMP se-Indonesia,”Terang H., Ade. Kemudian diharapkan kedepan bahwa sekolah kami selain berupaya mempertahankan prestasi juara dibidang non akademik juga bisa mendapat juara dibidang akademik. (Habel Hendrik / Tbn) BANDUNG,(WN) Puluhan rekan media yang biasa meliput kegiatan dilingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran monitoring UN ( Ujian Nasional ) baik jenjang SD, SMP maupun SMA / SMK yang dilaksanakan staf maupun pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hajat Nasional tahunan ini menyisakan berbagai pertanyaan publik salah satunya mata anggaran monitoring pelaksanaan UN, terkesan anggaran monitoring dianggap pemborosan dan hanya sekedar jalan-jalan, karena dianggap kurang dirasakan asas manfaatnya. Beberapa rekan media termasuk Warta Nasional berusaha mempertanyakan berapa jumlah anggaran keseluruhan yang dibutuhkan untuk kegiatan monitoring, berapa pegawai yang dilibatkan dan berapa besar tiap-tiap pegawai menerima anggaran perjalanan dinas tersebut ? Namun Sekretaris Dinas Pendidikan Drs.Dedi Sutardi,M. Pd yang juga sebagai Ketua Panitia UN Tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut ketika ditemui tidak bisa menjawabnya. Sehingga penggunaan anggaran monitoring yang dananya berasal dari uang rakyat ini tak bisa diakses publik, wajar saja jika publik mencurigai jangan-jangan ada penyelewengan didalam penggunaannya. Selain anggaran monitoring , kegiatan serupa yang juga dianggarkan adalah anggaran perjalanan dinas pengawalan soal yaitu dari percetakan ke gudang kabupaten/kota untuk soal UN SD dan dari Gudang Provinsi ketitik bagi Kabupaten/Kota untuk soal UN SMP , SMA/SMK. Propinsi jawa barat mendapat gelontoran dana sebesar Rp 38 miliyar untuk pelaksanaan UN (Ujian Nasional) tahun 2013 sumber dana APBN, dari anggaran sebesar itu dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan seperti untuk lelang naskah soal, Ijazah SD, Scaner dan pemantauan, kata Dedi Sutardi pada rekan-rekan wartawan diruang kerjanya. Pada tahun 2013 perusahaan pemenang untuk mencetak soal- soal UN SD adalah PT Karya Kita dan pada tahun anggaran sebelumnya 2012 menurut informasi PT.Karya Kita juga menjadi pemenang tender pengadaan soal-soal UN SD , namun dirinya kurang begitu paham berapa anggaran untuk mencetak soal UN tersebut. Informasi lain menyebutkan untuk tender UN Sekolah Dasar (SD) dengan nilai pagu anggaran sebesar lebih kurang Rp 4,4 miliar yang di laksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat , Tender UN SD, di ikuti oleh 17 Perusahaan yang mengikuti tender, namun hanya 7 perusahaan yang lolos kualifikasi dengan Pemenang tender PT Karya Kita dari Bandung. Terkait dengan dana monitoring Dedi menjelaskan pada tahun ini hanya dianggarkan di APBN yang diperuntukan bagi kalangan PNS, untuk anggaran APBD tidak ada, jadi tahun ini tim monitoring dari unsur wartawan dan LSM tidak dilibatkan mengingat dananya tidak ada. Disinggung berapa banyak PNS yang dilibatkan dalam monitoring Dedi tidak mengetahuinya, begitupun anggarannya. Tegas Dedi” tugas monitoring hanya untuk kalangan PNS ,” bilamana ada non PNS yang ikut memonitoring dirinya merasa kecolongan”. Ditempat terpisah Wakil Ketua PWI Jawa Barat Bidang Organisasi M. Syafrin Zaini, saat di mintai tanggapannya mengatakan “ Kita mengerti akan kesibukan para pejabat di Disdik Jabar dalam moment UN ini, tapi tidak bijak apabila sudah ada kesepakatan/janji untuk memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan UN tidak di tepati, karena ini untuk kebaikaan bersama. Secara pribadi saya kecewa atas tidak komitmennya Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Sutardi “ tegas M. Syafrin Zaini. Syafrin menyayangkan Sekdis yang dalam hal ini juga selaku Ketua UN tingkat Provinsi, masak tidak dapat menjelaskan berapa banyak orang-orangnya yang dilibatkan untuk monitoring UN tingkat SMA/SMP dan SD sederajat dan berapa besarnya biayanya , pada hal ini sangat elementer. Jadi wajar hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dianya tidak mempunyai “kemampuan atau ada hal-hal yang disembunyikan”. “Hendaknya para birokrat ini mereformasi mental dan kinerjanya, agar dunia pendidikan kita ke depan tidak kian karut marut,” ujarnya . ( Anang ) yang dilontarkan oleh wartawan. Menginggat maraknya punggutan yang diadakan di sekolah tersebut. Wartawan pun melontarkan satu pertanyaan ke Humas berinisial A.B. S,pd.M,pd, namun yang diterima oleh wartawan bukan lah jawaban dari pertanyaan melainkan gaya preman. Humas berinisial A.B. S,pd.M,pd memang selama ini dipercayakan oleh Kepala Sekolah untuk bekerja dibagian Humas karena dia sudah dicap sebagai preman, yang mampu mengusir para wartawan. Terbukti, saat ditanya, Humas berinisial A.B. S,pd.M,pd tersebut langsung naik pitam dan langsung menjawab dengan memukul meja nya sendiri. Akibat pukulan meja yang sangat keras tersebut, wartawan yang didepannya tersentak dan kaget. Seandainya kalau tempatnya bukan di sekolah, mungkin wartawan akan membalas memukuli Humas yang tak tahu diri tersebut. Humas berinisial A.B. S,pd.M,pd sungguh tidak pantas menjadi teladan karena tidak sesuai dengan adanya UU RI No 20 Tahun 2003 pasal 40 ayat 2 huruf C tentang pendidikan dan tenaga kependidikan yang berbunyi: Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam hal itu Humas tersebut tidak menyadari bahwa kepsek telah memanfaatkan Humas yang bergaya preman itu untuk melindunginya. Kepsek yang berinisial Dra.Hj.N.M.Hidayat M,Si. Apabila seluruh kepsek yang ada di kabupaten Bekasi ini memakai Humas yang bergaya preman, bagaimana jadinya dunia pendidikan Kabupaten ini nantinya, ada kemungkinan siswa/i jadi kena virus terbiasa dengan gaya preman pendidiknya sehingga lupa dengan pendidikan yang memiliki budi pekerti dan berakhlak. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dinilai kurang begitu memperhatikan cara memilih Kepala Sekolah dengan kinerja yang baik beradaptasi dengan masyarakat. Sementara sekolah itu adalah sarana untuk menggali ilmu bagi anak bangsa, maka dengan itu pemerintah Republik Indonesia telah memberikan bantuan –bantuan berupa barang dan jasa dan materi bagi siswa/i yang tidak mampu. Menurut keterangan salah seorang guru yang tidak mau disebut namanya sekolah itu memberatkan orang tua siswa/i dikarenakan adanya bayaran bulanan berupa SPP sekitar 275 ribu/bulan. Kenapa uang sampul raport untuk kelas X masih tetap dibuat pungutan juga ? Kalau sudah begitu yang terjadi di sekolah itu bagaimana untuk selanjutnya sekolah itu SMAN yang berada di Tambun Selatan. (Rademan) num BKD. Seperti terjadi di Ke- camatan Cipunagara, data awal tenaga honorer K2 ber- jumlah 6 orang, yang mun- cul saat uji public 17 orang, sisanya 11 orang diduga selundupan, lantaran yang bersangkutan tidak dikenal dan memang tidak pernah bekerja di Kecamatan ber- sangkutan, tutur sumber. Lebih ironis lagi kedapa- tan SK tenaga honorer K2 ditanda tangani Pejabat yang saat itu belum menja- bat Camat setempat. “ ada 6 tenaga honorer K2 SK nya ditanda tangani Camat Rah- mat Natawirya,BA (Alm), padahal waktu itu yang ber- sangkutan belum menjabat Camat di kecamatan itu,” ujarnya heran. Masih kata sumber hal serupa terjadi juga di Keca- matan Compreng, data awal hanya 4 orang, tetapi data yang muncul saat uji public menjadi 13 orang, artinya kedapatan 9 orang yang di- duga bodong. Begitu pula yang lebih mengherankan di kantor BPMKB, dari seban- yak 121 0rang tenaga hon- orer yang diduga siluman penetapan Surat Perintahn- ya tanggal, bulan dan tahun dikelurakan sama. Sebagai testimony tena- ga honorer K-2 selundupan bernama Feti, istri mudanya mantan Kepala BKD Subang Ayi Darajat yang dititip- kan di Kelurahan Parung, juga Siti Hasanah adik Ayi Darajat di titipkan di Keca- matan Ciater, Yopi di Kelu- rahan Cigadung, titipan Vic- tor mantan ajudan mantan Bupati Subang Eef Hidayat. Kondisi tersebut menurut Fungsioanaris Forum Bela Bangsa (FBB) DPD Kabupat- en Subang R.A.Hakim saat ditemui Warta Nasional di kediamannya, menyatakan prihatin bila memang kasus itu terjadi. Pihaknya mendesak BKD Cq.Kabid Pengadaan, Pengembangan dan Pensi- unan Pegawai untuk tidak segan-segan mendelet nama –nama tenaga honorer K-2 tadi tanpa pandang bulu, ti- dak melihat titipan pejabat selevel apa. Masih kata Ha- kim alumnus UNPAD juru- san Publik policy itu, sesuai arahan BKN bagi para peja- bat yang menyalah gunakan wewenangnya terkait pen- gangkatan PNS, harus ber- siap-siap untuk menerima sanksi pidananya. Pasalnya lanjut Hakim, Menteri Negara Pendaya- gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) sendiri telah jelas-jelas melarang rekaya- sa administrasi terkait persyaratan PNS , sank- sinya tidak ringan bagi sia- pa saja yang melanggar, ujarnya.“Kasihan bagi mer- eka yang secara deyure dan defacto memenuhi per- syaratan dan sudah meng- abdi lama, peluangnya lepas begitu saja hanya karena dis- usupi oknum yang tidak ber- tanggung jawab, ” ucapnya. Pihaknya berjanji akan menelusuri di lapangan, bila diperoleh fakta hukum akan melaporkannya kepada pi- hak berwenang, agar pihak yang terlibat diseret ke meja hijau untuk mempertang- gung jawabkan perbuatan- nya. Hingga berita ini naik cetak, pihak-pihak berkom- peten belum berhasil di- hubungi, saat dikontak pon- selnya selaku Milbox. (Abh/Esuh). Kab.Bekasi. Sebab, raport “pal- su” yang dibagikan pada siswa di 2011 lalu hingga kini belum ditarik, tahun ini muncul lagi anggaran cetak raport hanya sebesar Rp.500 juta. Artinya, apakah anggaran Rp.500 juta mampu mengakomodir kebu- tuhan raport tahun ini, semen- tara anggaran cetak raport di 2012 saja sudah sebesar Rp.1 miliar, belum termasuk untuk mengakomodir raport palsu di 2011 lalu. Polemik Ini menun- jukkan ada indikasi upaya se- jumlah oknum di Disdik untuk menjatuhkan wibawa pemer- intahan, juga wakil rakyat di DPRD, bebernya. Dipaparkan Marihot, po- lemik pengadaan cetak raport di Kab.Bekasi berawal sejak 2010 lalu, sejak terjadi pera- lihan wewenang cetak raport dari Propinsi Jawa Barat ke kabupaten/kota. Pada APBD 2010, Disdik mengalokasikan anggaran cetak raport sebesar Rp.4.5miliar,danyangterserap di tahun itu hanya sebesar Rp.1 miliar. Berdasarkan realisasi anggran, hal yang tidak patut anggaran sebesar Rp.1 miliar mampu mengakomodir kebu- tuhan raport di 2010. Namun, saat itu Disdik mengklaim, di 2010 semua siswa kelas satu menerima raport, sebab ada sisa raport di tahun sebelum- nya. Berdasarkan keterangan disdik itu, timbul pertanyaan, jika memang ada sisa raport di tahun sebelumnya, lantas men- gapa di 2010 Disdik mengalo- kasikan anggaran cetak raport sebesar Rp.4.5 miliar. Dijelaskan Marihot, dalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) APBD 2010 disebutkan, sisa angga- ran cetak raport sebesar Rp.3.5 miliar dianggarkan kembali di APBD 2011. Namun, fak- tanya anggaran cetak raport di APBD 2011 hanya sebesar Rp.1 miliar, dan anggaran itu tidak terealisasi sehingga saat itu Disdik tidak mendistribusikan raport ke seluruh sekolah di Kab.Bekasi. Namun faktanya, pada 2011, ada oknum di Dis- dik memanfaatkan situasi itu, membagikan ribuan raport palsu kepada siswa, dan hingga saat ini raport palsu itu belum ditarik Disdik dari siswa. Juga disebutkan Marihot, pengadaan raport di 2012 juga menuai masalah. Sebab, raport selesai di cetak pada akhir bu- lan Desember, setelah siswa usai ujian semester satu, dan raport sempat ditumpuk di satu ruangan di Disdik. Selan- jutnya, raport didistribusikan Disdik ke seluruh sekolah pada bulan Januari 2013, artinya setelah siswa belajar diajaran semester dua. Yang cukup ironis, ungkap Marihot, semua siswa di jen- jang SMP, yang pada 2011 lalu duduk di kelas tujuh (7) dan mendapat raport sementara yakni di kertas HPS, dan tahun ini akan duduk di kelas sembi- lan (9) hingga saat ini belum menerima raport, sebab raport di 2012 diberikan kepada siswa kelas tujuh. “Jika pengadaan cetak ra- port tahun ini sebesar Rp.500 juta tetap dilaksanakan, berarti sama saja Disdik kembali mem- buat ulah, mempermalukan pemerintah dan wakil rakyat di DPRD. Mungkin, tidak semua orang mengenal nama-nama pejabat di dinas pendidikan termasuk Kadisdik. Yang me- lekat dihati rakyat adalah bu- pati/wakil bupati, dan wakil rakyat di DPRD sesuai dapil. Jika masyarakat mengeluh, semua akan tertuju kepada mereka yang mengemban amanah rakyat,” ujar Mari- hot. Disebutkan Marihot, bupati/wakil bupati serta wakil rakyat di DPRD perlu menambah anggaran cetak raport dalam ABT men- datang, juga mendorong penegak hukum untuk menelisik anggaran di Disdik di bidang Subbag Perenca- naan. Sebab anggaran DED (Detail Engineering Design) kurun waktu dari 2010 cu- kup signifikan dan banyak kegiatan tidak terealisasi. Dia katakan, anggaran ti- dak terealisasi, namun pada tahun berikutnya program/ kegiatan tidak muncul dalam APBD. Sama halnya, silva anggaran cetak raport di 2010 sebesar Rp.3.5 miliar, yang muncul dalam APBD 2011 hanya sebesar Rp.1 miliar. Ada indikasi, bagian perencanaan di Disdik sen- gaja mengacaukan program/ kegiatan pembangunan un- tuk meraup anggaran DED. Dan, informasi yang berkem- bang di Disdik, tidak sedikit program/kegiatan di Subbag Perencanaan hanya copy paste, papar Marihot, priha- tin. (Rademan)
  • 6. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 HUKUM & KRIMINAL 6 TerkaitDugaanKorupsi, KPKHarusTangkapBupati NIAS SELATAN, (WN) Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Nias Selatan dan sejumlah elemen ma- syarakat nisel melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPK, Jumat lalu. Mereka menuntut supaya Bupati Nias Selatan Ide- alisman Dachi segera diperiksa dan ditang- kap terkait dugaan korupsi pengadaan ta- nah dan sejumlah dugaan kasus korupsi lainnya di Nias Selatan. DEMO DEPAN KPKKejariPamekasanSegera LimpahkanKasusKepala Kemenag KejariSerangDidesak TuntaskanKasusKorupsi Operasi Terpadu Penanggulangan Premanisme Idealisman Dachi diduga melakukan korupsi dalam kegiatan proyek pengadaan tanah keperluan Pemerin- tah Daerah yakni dugaan korupsi Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Desa Bawonifaoso, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 11.334.376.500,- dugaan korupsi pengadaan tanah untuk keperluan pemban- gunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp 15.000.000.000 dan dugaan korupsi pengadaan tanah untuk keperluan kan- tor Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 21.000.000.000, milyar. Tanah tersebut dibeli Pemda Nias Selatan kepada adik kandung Bupati Nisel atas nama Firman Adil Da- chi, dimana sebelummnya tanah tersebut dibeli oleh Firman Adil Dachi dari ma- syarakat dengan harga mu- SERANG, (WN) - Sejumlah massa dari sosial demokratik mahasiswa (Sosdem) melakukan aksi di depan halaman Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Kamis. Aksi ini menuntut agar pihak kejaksaan segera menuntaskan sejumlah kasus yang sedang ditangani instansi penegak hukum tersebut, antara lain dugaan korupsi pembangunan jalan di Terate Banten Lama senilia Rp 3,5 miliar dan dugaan penyalahgunaan dana hibah di YPI Sholatiyah Rp 600 juta. HIngga kini pihak kejaksaan masih melakukan pendalaman perkara tersebut. “Kami berharap kejaksaan menuntaska kasus itu. Apalagi penanganan perkaranya cukup lama,” kata koordinator aksi beberapa tuntutan lainnya adalah tegakkan hukum seadil- adilnya, segera menetapkan tersangka pada perkara yang sedang ditangani kasus bantuan dana hibah di YPI Sholatiyah senilai Rp 600juta . Kasi Pidsus Kejari Serang Triono Rahyudi lanagsung menemui para pengunjukrasa. Triono berjanji akan menuntaskan kasus tersebut. “Saya akan segera menuntaskan kasus ini, dan saya terus berusaha semaksimal mungkin dengan cara berkoordinasi dengan BPKP, namun belum ada konfirmasi lebih lanjut,” ungkapnya.(sm) PAMEKASAN, (WN) - Kejaksaan Negeri Pamekasan, segera melimpahkan berkas kasus ancaman pembunuhan yang dilakukan Kepala Kemenag Normaludin ke Pengadilan Negeri setempat. “Kami mengagendakan pekan depan berkas kasus ancaman pembunuhan kepada wartawan yang dilakukan Kepala Kemenag Normaludin sudah dilimpahkan,” kata Kasi Pidana Umum Kejari Pamekasan Moh Syafi, Kamis. Ia menjelaskan berkas ancaman pembunuhan dengan tersangka Normaludin telah dinyatakan lengkap oleh tim penyidik, setelah sebelumnya sempat dikembalikan karena masih ada kekurangan. Kasus ancaman pembunuhan terhadap wartawan Harian Radar terjadi saat korban memberitakan kebijakan Kemenang Pamekasan yang memotong gaji karyawannya tanpa persetujuan dengan alasan untuk memperingati Hari Amal Bhakti Kemenag. Sukma Firdaus yang merasa terancam dengan tindakan Normaludin, kemudian melapor ke polisi hingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka.Normaludin mengaku melakukan ancaman pembunuhan itu, karena emosi dan tidak sengaja. Atas perbuatannya itu, ia terancam hukuman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda paling banyak Rp4.500 sesuai dengan ketentuan Pasal 335 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (sm) BANDUNG, (WN) Bertempat di Lapangan Upacara Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung, digelar Apel Kesiapan Op- erasi Terpadu Penanggulangan Premanisme di wilayah hukum Polda Jabar. Operasi dilak- sanakan mengingat perma- salahan premanisme sangat komplek sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama sinergis dalam penanggulang- ganya. Apel diikuti oleh anggota TNI, Polri, Den Pom TNI, Dih- hub, Kejaksaan dan Sat Pol PP Jabar, dengan dipimpin oleh Gubernur Jabar yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Soemarno, SH. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Tb Anis Angkawijaya, M.Si., Kasdam III Siliwangi dan Ketua DPRD Jabar. Tema pada apel ini, yakni: ”Melalui operasi terpadu penanggulangan pre- manisme, kita wujudkan Jawa Barat yang aman dan tentram, dalam rangka mendukung pengamanan Pemilu tahun 2014”. Gubernur Jabar melalui Ka- jati Jabar pada apel tersebut, mengapresiasi dan mengucap- kan terima kasih dan peng- hargaan setinggi-tingginya, atas upaya Kapolda Jabar beserta aparat stake holders Jawa Barat dan jajarannya, yang telah bersinergis dan berkomitmen dalam upaya penanggulangan premanisme di Jawa Barat ini. Sebagaima- na kita maklumi bersama, lanjut Gubernur, bahwa ma- salah keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, adalah suatu tatanan kon- disi dalam masyarakat, yang harus senantiasa diwujudkan, sehingga berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, dunia usaha dan kegiatan masyarakat lainnya, dapat dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar. Dalam kaitan ini, walau- pun masalah keamanan dan ketertiban merupakan porsi dan tugas pokok Polri dalam pemeliharaannya, namun mengingat permasalahan kamtibmas yang sedemikian kompleks dan keterbatasan yang ada pada Polri, maka sebagai aparat stake holders, tentunya memiliki perangkat, serta tugas dan kewajiban untuk turut serta dalam mewu- judkan situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi aparat stake holders dan jajarannya, untuk mampu meniadakan segala bentuk potensi ancaman dan gangguan keamanan, sehing- ga akan terwujud situasi yang aman, damai dan tentram, sebagai salah satu prasyarat kesuksesan pembangunan na- sional dan kegiatan masyara- kat lainnya. Salah satu anca- man stabilatas keamanan yang akhir-akhir ini telah menjadi issue nasional dan cukup me- resahkan masyarakat, adalah maraknya aksi premanisme atau kejahatan jalanan. Hal ini terkait dengan semakin men- jamurnya kelompok-kelompok preman, baik yang dilakukan oleh perorangan, maupun yang berkedok organisasi massa maupun kelompok preman jalanan. (BID HUMAS POLDA JABAR rah kemudian dijual kepada Pemda nisel dengan harga yang tinggi dan tidak sesuai NJOP serta harga pasar. Ko- rupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara se- makin merajalela. Bahkan tanpa merasa malu Bupati serta keluarga dan kroni-kroninya mem- pertontonkan prilaku ko- rupsi dengan penuh keang- kuhan kesombongan dan kemunafikan, sehingga telah mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi raky- at nias selatan dan hidup dalam suasana tertekan dan terintimidasi, beber Yulius Edison Duha sebagai kordi- nator umum aksi tersebut. Yuilius Edison Duha, bersama Forum Masyara- kat Nias Selatan yang ada di jakarta meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Ke- jaksaan Agung RI supaya segera tuntaskan proses hukum pengadaan tanah lahan balai benih induk sebesar Rp 11.33.376.500, pengadaan tanah RSUD sebesar Rp 15.000.000.000 milyar, pengadaan tanah untuk pembangunan kan- tor pemerintahan sebesar Rp 21.000.000.000,- milyar, proyek pembangunan fon- dasi tiang pancang kantor pemerintahan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 7.780.000.000,-. Penyalahgunaan dana bencana Alam Mazo 5 mi- lyar rupiah. Dalam orasinya demonstran mendesak KPK dan Kejagung RI supaya segera tangkap, adili dan pen- jarakan Bupati Nias Selatan (Idealisman Dachi) beserta kroni-kroninya yang diduga melakukan tindak pidana ko- rupsi. (Delis Ndruru) Drs.H.SYAMSUAR MSi Bupati Drs.H.AMZAR MSi Sekdakab Drs.H.ALFEDRI MSi Wakil Bupati Drs. H. Dadi Rustandi Sekwan SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL (02 MEI 2013 ) H. Aeng Haerudin KetuaH.Suparman. SH. Msi Wakil Ketua I Ei Nurul Khotimah Wakil Ketua II H. Jayeng Rana Wakil Ketua III Eli Mulyadi. SE Wakil Ketua IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN Berserta Staf & Karyawan Seketariat DPRD Provinsi Banten Mengucapkan SELAMAT & SUKSES Atas Terselenggaranya PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Mengucapkan Selamat Atas Diraihnya Penghargaan PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DINAS PEKERJAAN UMUM Mengucapkan “ Satya Lencana Karya Bhakti Nugraha “ Dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ttd KEPALA DINAS PEKAN OLAHRAGA KABUPATEN (PORKAB)SIAK Yang Ke –IV Tahun 2013 Yang dibuka pada Tanggal 29 April Di Gedung Stadion Olahraga Siak ‘’Melalui PORKAB ke IV Siak Tahun 2013 Semoga Menjadi Ajang Peningkatan Kualitas Olahraga Dan Pembinaan Prestasi’’ Tertanda
  • 7. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 HUKUM & KRIMINAL 7 KamiTakInginDipimpin WalikotaKorupMEDAN, (WN) Organisasi Mahasiswa Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus, yakni: PMII, GMKI, HMI, HIMMAH dan PMKRI ikut mengawal proses hukum Ra- hudman Harahap Walikota Medan yang sekarang tersandung kasus korupsi, TPAPD Tapsel Tahun 2005 saat beliau menjabat se- bagai Setda Tapsel. RAHUDMAN HARAHAP TERSANDUNG KORUPSI PemalsuKTP Dituntut10Bulan KasusAsusilaAnggota DPRDSampangP-21 KejariLumajang DidesakUsutDugaanKorupsiPLTR KejatiBelumPanggilFatah Penangan Kasus Korupsi DPRD Bagaikan Arisan Andi Harumunan Hara- hap Ketua PMII Kota Medan berpendapat, bahwa Penga- dilan Negeri Tipikor Medan harus fokus, dan terhindar dari hal-hal berbau politis dalam menetepkan Rahudma sebagai terpidana, dari ter- dakwa. Penegakan hukum di Sumatera Utara sangat di- harapkan apalagi akhir-akhir ini masyarakat sumut sudah kehilangan kepercayaan ter- hadap penegakan hukum disumut khususnya di Kota Medan. Andi menegaskan, bila pengadilan mampu menetapkan RH sebagai ter- pidana ini merupakan proses awal akan kembalinya keper- cayaan masyarakat Sumut terhadap penegak hukum. Kasus Rahudman menjadi indikator penting dalam pen- egakan Hukum di Sumatera Utara tidak tebang pilih. Apapun status hukum- nya Walikota Medan dimata SURABAYA, (WN) Sidang Dokter gigi (drg) Dwi Riesta Nirmala (43) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena dituding telah memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membobol Bank melalui kartu kredit yang diajukannya. Akibatnya, Dwi Riesta dituntut selama 10 bulan penjara. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Winanto menjelaskan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan identitas atas nama dr. R. Marjono Wibowo yang tak lain adalah rekannya sesama dokter. “Sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) jo 55 Ayat (1) tentang penipuan identitas,” ujarnya, Kamis. Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap rekannya dengan memalsukan identitas guna membuat kartu kredit di sejumlah bank, yakni Bank ICB Bumi Putera, Bank BII, Bank Mega, dan Bank Mandiri. Lantas, dengan berbekal KTP palsu itu, ia membelanjakan seluruh kartu kredit dengan total penggunaan mencapai Rp 89 juta. “Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan sejumlah bank mengalami kerugian,” tegasnya. Merasa ada yang tidak beres karena menerima kembali tagihan dari bank lain, korban lantas melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya. Akibatnya, diketahui jika terdakwa telah memalsu KTP milik korban yang pernah dipinjamnya dan mengganti fotonya dengan foto milik terdakwa. (sm) SAMPANG, (WN) - Anggota DPRD Sampang, Ahmad Hasan yang diduga melakukan pencabulan terhadap sembilan gadis ahkirnya digelandang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Perak. Hal itu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan sempurna (P-21) terancam hukuman 15 tahun penjara atas kasus yang menjeratnya. Kasi Intel Kejari Perak, Nanang Ibrahim menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyidangkan Ahmad Hasan. “Tiga tersangka yakni Ahmad Hasan, Dea Ayu, dan Dini Rahkmawati sudah kami terima dari Penyidik ,” ujarnya Nanang, Kamis (16/5). Dalam kurun waktu 20 hari ke depan, pihaknya diberi kesempatan untuk menyusun dakwaan dan membawanya ke persidangan. “Kemungkinan minggu depan akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Setelah menjalani pelimpahan tahap kedua, Ahmad Hasan dan kawan-kawan langsung dijebloskan Rutan Medaeng. “Sudah kami bawa ke Rutan Medaeng, sementara mereka akan menjadi tahanan titipan dari kami,” ungkapnya. Sesuai berkas dari penyidik Hasan akan dijerat Pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu juga, tersangka juga dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 7 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. “Kami sudah teliti berkasnya dan kami nyatakan sempurna,” papar Nanang. (sm) JAMBI, (WN) - Kejaksan Tinggi (kejati ) Jambi belum memastikan rencana pemanggilan Fatah meski telah mengakui kebenaran sprindik pemeriksaan Bupati Batanghari Abdul Fatah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Damkar Batanghari tahun 2004. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi (15/5), Andi Ashari mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi beralasan penyelidikan masih tahap pemanggilan saksi, pengumpulan barang bukti dan keterangan ahli. Andi menambahkan, meski belum memastikan pemanggilan, tapi ada delapan saksi dan belum bisa kami rinci, namun Kepala Kejaksan Tinggi (Kajati) Jambi Tengku Suhaimi, wakajati John W Purba, dan Aspidsus Masrobi mengatakan, ada nama-nama selain Fatah dalam sprindik. Menurut Sahuri, dosen Unja, jika sprindik telah diterbitkan Kejaksaan Tinggi Jambi harus segera melaksanakan perintah didalamnya, bahkan, ia mengingatkan agar semua pihak mewaspadai kemungkinan adanya praktek jual beli hukum di negeri ini. (Yus). LUMAJANG, (WN) - Belasan orang yang mengatasnamakan LSM Transparansi Publik mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lumajang dengan berdemo soal dugaan kasus penyelewenangan anggaran Proyek Listrik Tegangan Rendah (PLTR), Jumat (17/5/2013). Diduga, anggaran milyaran dari APBN itu disalahkan oleh oknum birokrasi Pemkab Lumajang. Belasan massa datang ke Kejari Lumajang dengan membawa poster yang TANJAB BARAT, (WN) Penangan kasus korupsi DPRD Kabupaten Tanjung, Jabung Barat periode 1999- 2004, tak ubahnya seperti ari- san. Pada tanggal 20 Desem- ber 2005, H.Macludin Ahmad (Alm) telah di vonis oleh Pen- gadilan Negeri Kuala Tungkal ,Jambi, sebagaimana putusan Nomor:194/Pid.B/2005/PN KTL. Kemudian 28 Desember 2006 giliran Syarifuddin,SE, di putus oleh Pengadilan Negri Kuala Tungkal, seb- agaimana putusan Nomor:23/ Pid.B/2006/PN KTL. Tidak lama kemudian giliran H.Umar Ibrahim dan Luhut Silaban yang di tetapkan Polda Jambi menjadi tersangka. ”Ucap Arsad, salah satu tokoh ma- syarakat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baru baru ini. hukum, biarkan berjalan se- bagai mana mestinya. Sikap mahasiswa sangat strategis sekali untuk mengawal pros- es penekan hukum, tambah Hendra Hidayat Ketua HMI Cabang Medan. Harapannya Kota Medan tetap kondusif dan aman sembari proses peradilan berjalan. Rahud- man harus secepatnya di- nonaktifkan. Kita akan beru- paya mempertanyakan dan mengawal proses ini kepada Mendagri. Ini desakan, kare- na ini penting. Nurul Yaqin Sitorus Ket- ua HIMMAH Kota Medan menilai, jika rahudman tidak segera dinon-aktifkan maka kuat dugaan kami proses persidangan sarat politis dan akal-akalan saja, kita lihat saja nanti 14 Mei kabarnya. Ketua Presidium PK- MRI Medan Markus Manalu mengatakan hakim dan jak- sa harus profesional dalam mengadili kasus ini. Ini un- tuk pembelajaran kedepan. Agar kepala-kepala daerah lebih berhati-hati dalam menjalankan amanahnya. Masyarakat Katolik meng- inginkan objektivitas dan transparansi dalam kasus ini. Sementara Rikson Tam- pubolon, Ketua Cabang GMKI Medan menegaskan pernyataan sikap ini adalah bentuk keprihatinan kita selaku kontrol sosial dalam masyarakat Kota Medan khususnya. Ini gerakan moral (moral force). Bahwa kita senantiasa menganggap ko- rupsi adalah musuh bersama untuk tetap melanjutkan usaha-usaha reformasi. Kita (khususnya, mahasiswa) ti- dak mau dipimpin walikota terdakwa korupsi. Rikson Tampubolon juga mengkritik pengerahan un- sur-unsur pegawai negeri sip- il dan pemerintahan dalam persidangan Rahudman yang akibatnya terbengkalainya pelayanan publik. Ini terlalu berlebihan. Peyalahgunaan kekuasaan. Kita mau anggota DPRD Kota Medan memberi- kan pengawasannya bila per- lu memberikan sanksi bila hal yang sama terulang kembali. Kita melihat fenomena aneh bagaimana terdakwa korupsi masih dielu-elukan dalam proses persidangan. Ini pre- seden buruk bagi perkem- bangan demokrasi kita. Kita mau Supremasi Hukum setegak-tegaknya, tandasnya. Kelompok mahasiswa ini berjanji akan terus mengawal dan mengkonsolidasikan ger- akan khususnya dari sektor mahasiswa untuk mengim- bangi politisasi dalam kasus ini. Kelompok mahasiswa ini juga berjanji akan show force“turun ke jalan” bila tun- tutan mereka tidak ditangga- pi. Ganyang Koruptor! (KE- LOMPOK CIPAYUNG PLUS) Bukan tidak mungkin daftar penerima arisan ko- rupsi akan bertambah pan- jang menjelang Pemilu. Dari data Pj.Gubernur Jambi Dr.Ir. Sudarsono,menunjukan sepanjang tahun 2004-2005,Gubernur Jambi, menerima permohonan ijin pemeriksaan belasan ang- gota DPRD, dari Ketua hingga sampai ke anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masing-masing H.Umar I8brahim, Luhut Silaban,H.M. Nasir,Suharto, Yazal Yasmin, Andi Baso,Yuldim Ikrom, Sukisman, Ahmad Syirali, H.Syaifudin, Drs.Abdul Zalil ,Devi Rojali, Ny.Zainab K dan M.Fadli, ucap Arsad. Dikatakanya lagi, benar bahwa pedang Polda Jambi masih tumpul untuk menun- taskan kasus kakap seperti perkara tindak pidana korupsi penyalah gunaan dana APBD pada Pos Seketariat,DPRD Ka- bupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2002-2003. “Kita berharap, Polda Jambi, segera bergerak cepat menun- taskan perkara korupsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 1999-2004, agar simpati publik kepada lem- baga penegak hukum itu,tidak luntur di makan waktu, “ kata Arsad. Di tempat terpisah, Syari- fuddin, SE, mantan ketua pani- tia anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, angkat bicara terkait kasus tersebut. Syarifuddin, SE, yang akrab di panggil Bujang Maksum ini,membenarkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat priode 1999-2004,telah menerima anggaran dari Pos Seketariat DPRD tahun 2002-2003.”Pros- es hukumnya memang sangat aneh,seluruh rekan saya me- nerima anggaran tersebut,tapi saya dan H.Macludhin Ahmad (Alm) di sangka melanggar ketentuan Perda,Nomor:51 tahun 2001.”kata Sarifuddin SE,(Bujang Maksum) beberapa waktu yang lalu. Harus kita katakan, pen- egak hukum suka berbaik hati kepada pelaku korupsi. Namun yang paling pokok ialah minimnya ketegasan para penegak hukum,padahal mer- eka tahu,menggerogoti insti- tusi demokrasi,memperlambat pembangunan ekonomidan berkonstribusi pada ketidakse- tabilan Pemerintahan.Korupsi menyerang fondasi institusi demokrasi,karena mendistorsi proses pemilu,mencemarkan hukum,dan menciptakan lum- pur jebakan birokrasi berupa suap.”terang Sarifuddin,SE. “Kita tentu sangat ber- harap Negri ini,terbebas dari jebakan buruk itu.Karena itu,jalan satu-satunya hany- alah perang total melawan korupsi,sekarang atau tidak sama sekali.Diminta Kapolda Jambi,harus kembali memas- tikan bahwa,pedangya adalah pedang sungguhan bukan pedang-pedangan dan siap di ayunkan untuk perang sunggu- han melawan korupsi,bukanya perang-perangan.terang Sarifuddin,SE,mantan kertua panitia anggaran DPRD Kabu- paten Tanjung Jabung Barat, Jambi.(AF) Indra Gunawan,SE Ketua Ulil Amri Sekretaris Drs.H.SYAMSUAR MSi Bupati Drs.H.ALFEDRI MSi Wakil Bupati Drs.H.AMZAR MSi Sekdakab Jamarusin Wakil Ketua T.Eri Syafrial Bendahara Drs. H. Dadi Rustandi Sekwan SELAMAT & SUKSES MTQ TINGKAT PROV BANTEN KE X H. Aeng Haerudin KetuaH.Suparman. SH. Msi Wakil Ketua I Ei Nurul Khotimah Wakil Ketua II H. Jayeng Rana Wakil Ketua III Eli Mulyadi. SE Wakil Ketua IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN Berserta Staf & Karyawan Seketariat DPRD Provinsi Banten Mengucapkan berisikan desakkan pengusutan kasus tersebut. Pasalnya, mereka menduga anggaran APBN untuk listrik masyarakat tidak terealisasi. Anggaran untuk PLTR melalui APBN 2012 senilai Rp 2,7 Milyar tidak ada bentuknya. Meskipun ada, hanya ada kerangka bangunan dan material. Korlap aksi, mengatakan pihaknya mendesak kejaksaan untuk mengusut tuntas perkara itu karena sangat merugikan masyarakat. Bahkan, warga sempat diminta bantuan anggaran dalam pengadaan material PLTR. “Kami minta kejaksaan tidak main-main, karena listrik milik rakyat bukan milik onkum birokrasi. Dalam aksinya, massa tidak mendapati petugas atau pihak kejaksaan karena sedang dalam proses pindah kantor. “Tidak ada orang mas, pasalnya sedang pindah kantor semua,” ungkap salah satu staf Kejaksaan. [sm] Beserta Segenap Pengurus Lainnya Semoga Dengan Pelantikan ini,Tekad dan Semangat Pemuda Dalam BerperaDapat Dijadikan Modal Sebagai Pilar Untuk Mengisi dan Menyongsong Pembangunan Negeri ini,Khususnya Pembangunan Di Kabupaten Siak Secara Utuh dan Berkesinambungan PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Mengucapkan Selama & Sukses ATAS DILANTIKNYA PENGURUS DPD KNPI KABUPATEN SIAK Masa Bakti 2012-2015 Rabu 24 April 2013 Di Gedung Maha Ratu Siak Pelantikan Dilakukan Oleh Plt Ketua DPD KNPI Provinsi Riau Toni Werdiansyah,S.SI