hukum anti korupsi

1. MEMERANKAN AGAMA SEBAGAI KONTROL INTERNAL
Disusun oleh:
Kelompok IV
VIDIA SAFIRA (2006200085)
M.ABDILLAH RIFALDI (2006200023)
OLIVIA HABIBAH (2006200343)
ABDUH FAHREZI (2006200520)
M.FARHAN HADI (2006200089)

2. Definisi
Pengertian Korupsi
berasal dari bahasa latin yaitu “corruptive” atau “corruptus” selanjutnya. Kata corruption
berasal dari kata corrummpore (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang
kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis:
corruption; Belanda; Corruptie (korruptie). Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan
bahwa korupsi (dari latincorruption = penyuapan; dan corrumpore= merusak) yaitu gejala
bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalah gunakan terjadinya penyuapan,
pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.
Dari segi hukum agama maupun hukum positif, korupsi adalah perbuatan yang sama-
sama melawan hukum, etika keagamaan dan etika sosial, tapi pada sisi praktiknya, kolusi
sedikit berbeda dengan korupsi. Perbuatan korupsi merupakan sebuah proses tawar-
menawar kepentingan untuk meraih keuntungan, rahasia dan penuh misteri, manipulasi
prosedur birokrasi, pemaksaan keputusan atau kebijakan (pemerintah, perusahaan,
swasta, atau masyarakat) secara struktural.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi
Kerugian Keuangan Negara
Jenis korupsi yang mengandung unsur kerugian keuangan negara bisa kita temukan dalam Pasal 2 dan 3 UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua pasal tersebut ada frasa/kata “dapat” merugikan
keuangan atau perekonomian negara.
Suap-Menyuap
Korupsi jenis ini merupakan korupsi yang sering terjadi. Korupsi dengan tindakan berupa pemberian uang atau
menerima uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum.
Penggelapan Dalam Jabatan
Penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam rumusan pasal-pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang
memiliki pekerjaan atau jabatan. Misalnya dengan jabatannya, seseorang pegawai negeri/penyelenggara
negara melakukan penggelapan dengan membuat laporan keuangan palsu, tentu saja untuk keuntungan diri
sendiri dan merugikan negara

4. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanan kerja. Akuntabilitas digunakan sebagai alat
untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat
memberikan jawab- an kepada sejumlah otoritas eksternal yang berkaitan dengan kinerja dari sebuah organisasi
2. Transparansi
Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena
pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara
terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik
3. Kewajaran
Prinsip anti korupsi selanjutnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya
manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk
mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu 1) komprehensif
dan disiplin, 2) fleksibilitas, 3) terprediksi, 4) kejujuran dan 5) informatif
4. Kebijakan
Prinsip kebijakan ini diperlukan agar peserta didik mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijkan ini
berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan
masyarakat.
5. Kontrol kebijakan
Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua
bentuk korupsi

5. Agama dalam Pembentukan Anti-Korupsi
Dalam agama apapun pasti tidak membenarkan praktik korupsi dalam
bentukapapun karena dalam hal itu terdapat perilaku yang menyebabkan
kerugian publik.Dengan begitu agama menjadi peran utama dalam membendung
perilaku korupsi danmembentuk perilaku anti-korupsi

6. Terima Kasih