O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 21 Anúncio

Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan

Baixar para ler offline

Disampaikan pada “FGD Informasi Pengumpulan Usulan Kajian Kebijakan Tahun 2023”, diselenggarakan oleh Pusat PSK-ATRP Kementerian ATR/BPN
Jakarta, 16 November 2022

Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI

Disampaikan pada “FGD Informasi Pengumpulan Usulan Kajian Kebijakan Tahun 2023”, diselenggarakan oleh Pusat PSK-ATRP Kementerian ATR/BPN
Jakarta, 16 November 2022

Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Tri Widodo W. UTOMO (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan

  1. 1. Urgensi Urgensi Urgensi Urgensi Kajian Kajian Kajian Kajian Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan sebagai sebagai sebagai sebagai Dasar Dasar Dasar Dasar Pengambilan Pengambilan Pengambilan Pengambilan Kebijaka Kebijaka Kebijaka Kebijakan n n n Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA. Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI Disampaikan pada “FGD Informasi Pengumpulan Usulan Kajian Kebijakan Tahun 2023”, diselenggarakan oleh Pusat PSK-ATRP Kementerian ATR/BPN Jakarta, 16 November 2022
  2. 2. Visi Visi Visi Visi Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 2045 2045 2045 2045 TRANSFORMASI MENJADI NEGARA MAJU VISI INDONESIA 2045  Pertumbuhan ekonomi 5,7 % per tahun  Pendapatan per kapita Rp. 27 juta/bulan  Perekonomian terbesar ke-5 di dunia  Keluar dari middle-income trap  Kemiskinan mendekati 0 % Pendorong Pertumbuhan 1) Industri Pengolahan 2) Pariwisata 3) Ekonomi Kreatif dan Digital Ketangguhan Ekonomi 1) Poros Maritim Dunia 2) Ketahanan Pangan 3) Ketahanan Energi 4) Ketahanan Air 5) Lingkungan Hidup Pembangunan Inklusif 1) Pengentasan Kemiskinan 2) Pemerataan Pendapatan 3) Pemerataan Wilayah Pembangunan Institusi 1) Pemantapan Birokrasi 2) Demokrasi Substansial 3) Rule of Law Sumber: Bappenas (2019), diolah
  3. 3. WGI: WGI: WGI: WGI: Regulatory Quality Regulatory Quality Regulatory Quality Regulatory Quality 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Vietnam Sumber: World Bank, 2021
  4. 4. Tantangan Indonesia dlm Indeks Global
  5. 5. keduanya tidak terisolasi dan selalu berinteraksi Birokrat dan politisi Dalam sistem diktator sekalipun, tidak ada kebijakan yang dibuat oleh aktor tunggal AKTOR KEBIJAKAN Kecenderungan Ideologi & kepentingan Ideological Inclination Bidang keahlian, kompetensi dan pengalaman Professional Expertise Hubungan dengan aktor kebijakan yang lain Personal Affinity or Antipathy Seberapa menguntungkan / merugikan sebuah issu thd organisasi Impact of the issue to the organization Perspektif Aktor thd Kebijakan Publik
  6. 6. Permasalahan (Praktik) Kebijakan
  7. 7. Permasalahan Permasalahan Permasalahan Permasalahan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya Konflik Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya Inkonsisten Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa serta sistematika yang tidak jelas. Multitafsir Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Tidak operasional KEBIJAKAN YANG BERBASIS BUKTI (masih kurang) Sumber: Bappenas (2015)
  8. 8. Relasi Policy Analyst – Policy Maker Policy Makers Policy Analysts o Keengganan pengambilkebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan; o Pelaku kebijakan tidakcukup memiliki kapasitas dan idealismemelakukan reformasikebijakan; o Kedekatan denganbirokrasi akan mendistorsi idealisme & visi jangka panjang darI kerja akademis. o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro & prosedur administrasi yang renik; o Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu akademis, normatif, dan abstrak. Evidence- basedpolicy Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktek, Jakarta: LP3ES
  9. 9. Urgensi Pendekatan Ilmiah dalam Pembuatan Kebijakan TEORI Model Kerangka Pikir Kebijakan publik yang berkualitas Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari dangkalnya aspek teoretis yang digunakan dalam analisis kebijakan publik Sumber: Fadillah Putra & Anwar Sanusi (2019)  Kejelasan teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir, untuk memberi arah dan orientasi terhadap analisis dan pertanyaan penelitian.  Model disusun untuk menguji, mengoreksi, dan memperbaiki sebuah teori (dan kerangka pikir).  Maknanya, sebuah kebijakan yang baik tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang kuat. Namun, teori saja sangat tidak cukup. Ia harus direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar dapat bekerja (workability).
  10. 10. Urgensi Kajian Kebijakan
  11. 11. Penyebab Kegagalan Kebijakan INACCURATE RESEARCH INCOMPLETE RESEARCH
  12. 12. Unintended Consequences of Policy Pada tahun 1989, Pemda Mexico City menerapkan kebijakan pengendalian polusi udara dengan melarang para pengemudi mengendarai satu hari kerja/minggu. Pelanggarnya dikenakan denda besar. Ternyata, banyak orang membeli mobil yang lain – pada umumnya mobil bekas dengan emisi tinggi – hanya untuk menghindari dari pelanggaran terhadap kebijakan tsb. Dalam hal ini, keputusan pengemudi untuk menambah mobil justru menimbulkan eksternalitas negatif berupa polusi udara yang semakin parah. Kajian kebijakan diperlukan untuk menghindari atau meminimalisir “dampak tak termaksud” atau konsekuensi yang tidak direncanakan (konsep ini salah satunya diperkenalkan oleh Robet K. Morten dalam tulisannya berjudul The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action).
  13. 13. Pembangunan sarana dan prasarana Jalan Tol membawa dampak mematikan UMKM di jalan umum yang sebelumnya dilalui pengendara jarak jauh. Artinya gagal dalam memberikan spill-over effect atau efek limpahan bagi masyarakat dari keberadaan jalan tol tersebut.
  14. 14. Idealita vs Realita Penyusunan Kebijakan Idealita Realita Policy making is based on EVIDENCE Policy making is based on:  Intuition  Common sense  Experience  Ideology  Public opinion  Political interests that can swing from one end of the spectrum to the other for the sake of rent seeking.
  15. 15. Sejarah EBP  Terdapat proposisi bahwa pengetahuan yang handal adalah instrumen untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas. Ilmu sosial (ekonomi, sosiologi, politik, psikologi dll) berkembang pesat dan ilmuwan sosial terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi kebijakan.  Namun, hasilnya masih belum optimal karena penelitian sosial yang tidak memadai, serta kapasitas implementasi dan koordinasi yang buruk dari lembaga pemerintah. Itulah sebabnya, penggunaan data kuantitatif dan metode eksperimental sangat dianjurkan sebagai sarana untuk memberikan bukti (evidence) yang lebih tepat dan andal bagi para pembuat keputusan. Sumber: Brian W. Head (2010), Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges, “Policy and Society”, 29:2, 77-94
  16. 16. Saya ingin mengakhiri mengambil kebijakan yang berwarna ideologi. Kebijakan publik dibawah pemerintahan saya haruslah yang problem solving. Ia harus evidence-based policy. Ia harus kebijakan yang berdasar pada bukti, pada data, dan pada riset. Saya meyakini, kebijakan publik akan lebih melayani kepentingan masyarakat jika ia bersandar pada prosedur ilmiah, bukan giringan ideologi. Tony Blair (PM Inggris, 2 Mei 1997 – 27 Juni 2007) Sumber: UK Cabinet Office, 1999, Professional policy making for the twenty first century. London.
  17. 17. Karakteristik Evidence yang Baik ROBUST METHODOLOGY Research Capacity. SUFFICIENT TIME Good Data TRANSPARENCY Independence “Essential ingredients” of evidence Sumber: Banks, 2009 Court et.al. (2006: 33)  Availability,  Accuracy,  Objectivity,  Credibility,  Generalizability,  Relevance.
  18. 18. Interaksi AK – Pengambil Kebijakan
  19. 19. Karakteristik Kajian Kebijakan yang Baik Kualitas Kebijakan Kesesuaian dengan ekspektasi Berorientasi aksi Tantangan terhadap status quo. Karakteristik Karakteristik Karakteristik Karakteristik Kajian Kajian Kajian Kajian yang yang yang yang Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat
  20. 20. Agar Kajian Kebijakan Berdampak Memahami kebutuhan pembuat kebijakan Fokuskan pada temuan yang paling penting dan paling dibutuhkan oleh pembuat kebijakan Meningkatkan budaya diskusi dan debat terbuka Memahami proses kebijakan Mengkomunikasikan temuan secara efektif Agar hasil kajian kebijakan dimanfaatkan oleh policy maker
  21. 21. TERIMA KASIH

×