O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Carregando em…3
×
1 de 17

Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

Disampaikan pada Rapat Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI
Jakarta, 2 Desember 2021

Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI

Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan

  1. 1. Urgensi Kajian Kebijakan & Peran AK dalam Peraturan Perundangan Disampaikan pada Rapat Pembentukan Peraturan Perundang-­‐ Undangan di  Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM  RI Jakarta,  2  Desember 2021 Dr.  Tri  Widodo W.  Utomo,  MA Deputi Kajian  Kebijakan dan  Inovasi Administrasi Negara  LAN-­‐RI PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  2. 2. Kajian Kebijakan:  Upaya Membuat Kebijakan Berbasis Pengetahuan Sumber:  Christina  Boswell  &  Katherine  Smith,  2017 Power  speaks   to  truth Truth  speaks   to  power (Price,  1965) (Alison  Shaw,  2005) Scientific  information  is   seen  to  be  objective,   discrete,  and   value-­‐neutral.  As  such,   policy  makers  and  other   ‘users’  commonly  view  it  as   an  indispensable  political   resource  that  provides   important  information   required  for  the  fuzzy   arena  of  public  policy  and   decision-­‐making. Where  science  is  presented  as   unified  and  robust,   counter-­‐experts  can  be  mobilized   to  highlight  uncertainties  and   assumptions  in  the  science.   Counter  experts  can  either   highlight  uncertainty  and  the  need   for  more  robust  research  or  they   can  mobilize  contrary  evidence   using  information  from  the  other   side  of  an  unsettled  scientific   controversy  or  from  different   disciplinary  vantage  point.
  3. 3. Gap  between  Knowledge  &  Policy Policy Knowledge   (Research) o Keengganan pengambil kebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan; o Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki kapasitas dan  idealisme melakukan reformasi kebijakan; o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil persoalan di  lapangan,  serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro &  prosedur administrasi yang  renik; o Hasil  kajian para  peneliti kebijakan terlalu akademis,  normatif,  dan  abstrak. Sumber:   Fadillah Putra  dan  Anwar  Sanusi,  2019,  Analisis Kebijakan Publik Neo-­‐Institusionalisme:  Teori dan  Praktek,  Jakarta:  LP3ES
  4. 4. Knowledge-­‐based  Policy TEORI Model Kerangka Pikir Kebijakan publik yang8 berkualitas Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari dangkalnya aspek teoretis yang6digunakan dalam analisis kebijakan publik Sumber:8Fadillah Putra+&+Anwar+Sanusi+(2019) ! Kejelasan(teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir,( untuk memberi arah dan-orientasi terhadap analisis dan-pertanyaan penelitian.- ! Model(disusun untuk menguji,(mengoreksi,(dan( memperbaiki sebuah teori (dan-kerangka pikir). ! Maknanya,(sebuah kebijakan yang(baik tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang(kuat.( Namun,(teori saja sangat tidak cukup.(Ia harus direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar(dapat bekerja (workability).
  5. 5. Bringing  evidence  to  the  research   &  bridging  research  to  the  policy:   o Analis /  Peneliti Kebijakan:  bertugas menjelaskan fenomena dan  masalah organisasi,  menganalisisnya untuk dirumuskan alternatif kebijakan,  dan   menyampaikan laporan/   rekomendasi kepada pimpinan. o Pengambil Kebijakan (pimpinan organisasi):  bertugas menetapkan kebijakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. o Birokrasi (karyawan):  bertugas mengimplementasikan kebijakan yang  telah ditetapkan pimpinan. Evidence-­‐based  Policy
  6. 6. Tahapan Kajian/Studi/Analisis Kebijakan DUNN ! Structuring,Policy, problems; ! Forecasting,Policy,Future;, ! Recommending,Policy, Action;, ! Monitoring,Policy, Outcomes; ! Evaluating,Policy, Performances. PATTON,&,SAVICKY ! Verify,,define,,and,detail the,problem;, ! Established,evaluation,criteria; ! Identify,alternative,policies; ! Evaluate,alternative,policies; ! Display,&,select,among, alternative,policies; ! Monitor,policy,outcomes. MUSTOPADIDJAJA FORMULASI ! Pengkajian Permasalahan; ! Penyusunan Model; ! Penentuan Tujuan; ! Pengembangan Alternatif; ! Penentuan Kriteria Penilaian; ! Penilaian Alternatif ! Rekomendasi Kebijakan. IMPLEMENTATION. PERFORMANCE,EVALUATION SAMANSAMA,FOKUS,PADA MASALAH,KEBIJAKAN,YANG,DIHADAPI JONES:,PERCEPTION/DEFINITION,,AGGREGATION,,ORGANIZATION,,REPRESENTATION,,AGENDA,SETTING,, FORMULATION,,LEGITIMATION,,,BUDGETING,,IMPLEMENTATION,,EVALUATION,,ADJUSTMENT/TERMINATION Sumber:  Prof.  Mustopadidjaja AR,  SE.,MPIA.,Ph.D
  7. 7. Prinsip Dasar Kajian/Studi Kebijakan § Policy  research/analysis memiliki  sense  yang  berbeda   dibanding  penelitian  pada  umumnya  (skripsi,  thesis,   disertasi).  Policy  research  harus  kuat  di  Policy  Issues/   Problems.  Policy  issues/problems  sendiri  dapat  dirumuskan   dengan  baik  jika  sudah  ada  informasi  pendahuluan  terkait   dengan  issu/variabel  yang  akan dikaji. § Kegagalan  merumuskan  policy  problems  akan  menjadikan   hasil  analisis  dan  rekomendasi  dalam  paper/laporan   penelitian  tidak  dapat  mengatasi  masalah  (kesalahan  type   ke-­‐3). Menurut  ahli  matematika Richard  Hamming  (1915-­‐ 1998): "Lebih  baik  menyelesaikan  masalah  yang  benar   dengan  cara  yang  salah  daripada  memecahkan  masalah   yang  salah  dengan  cara  yang benar".
  8. 8. Pentingnya Mengenai Masalah Kebijakan Rumusan Masalah adalah bagian terpenting dari sebuah penelitian kebijakan,  sehingga harus dirumuskan sejelas mungkin. “Jika masalahnya saja tidak jelas,  bagaimana mungkin dapat ditemukan solusinya?”
  9. 9. Iceberg:  Alat Bantu  Mengenali Masalah Kebijakan § Masalah kebijakan yang  baik tidak hanya menyasar pada masalah di  permukaan (event,  fenomena,  symptom),  namun harus mampu mengenali masalah yang   lebih dalam (yang  mengakibatkan munculnya masalah permukaan). § Dengan mengenali masalah yang  lebih dalam,  akan dapat dirumuskan alternatif kebijakan yang  lebih komprehensif dan mampu mencegah permasalahan di   permukaan muncul secara berulang. § Meskipun demikian,  tetap diperlukan kombinasi kebijakan yang  tepat untuk mengatasi masalah jangka pendek (kuratif)  sekaligus mencegah permasalahan dimasa depan (preventif-­‐ antisipatif). Time%for a%short%break ISSU TINDAKAN Informasi melalui mass- media-merupakan suatu peristiwa yg-terlihat- dipermukaan. Reactive,-hanya mengatasi simptom saja. Bila peristiwa kejadian berulangakan timbul pola perilaku. Responsif,-bertindak- dengan-melihat-pola- tingkah-laku-tertentu. Pemikiran mendalam dg- mengkaitkan antarpola perilaku. Generatif,-dengan memahami interaksi berbagai faktor. Dari-tingkat pemikiran yg paling-dalamditemukan model--mental-individu/- organisasi Fundamental,-dengan mengatasi masalah yg berhubungandengan mental-model.
  10. 10. Logika Kajian /  Analisis Kebijakan Agenda' Setting Policy' Alternative Policy' Appraisal Policy' Recommen dation Proses&mengenali masalah &&menentukan fokus/prioritas Proses&mengevaluasi hasil dan kinerja kebijakan yang&berlaku Proses&mengembangkan pilihan kebijakan dan kelebihan/kekurangannya Proses&merumuskan aksi kebijakan secara lebih operasional Policy'Problems/' Issues Policy'Output'&' Performance Policy'Options Policy'Action Perlu Validasi Hulu;Hilir
  11. 11. Policy  Appraisal  /  Evaluasi Kebijakan EVALUASI   KEBIJAKAN Kinerja Kebijakan Dilanjutkan (continuation) Dihentikan (termination) Tetap Revisi Formulasi Setiap hasil evaluasi merupakan agenda  setting   untuk formulasi kebijakan baru Formulasi* Kebijakan Agenda*Setting Implementasi* Kebijakan EVALUASI( KEBIJAKAN PELAKSANAAN(KEBIJAKAN PERENCANAAN(KEBIJAKAN Sumber:  Pusaka LAN,  Indeks Kualitas Kebijakan § Penilaian thd hasil &  kinerja kebijakan,   dapat dilakukan untuk “analysis  for       policy”  dan “analysis  of  policy”. § Policy  appraisal  is  a  systematic  way  of   bringing  evidence  to  bear  on  alternative   policy  options,  weighing  up  costs,  benefits,   their  distribution  between  different  parties   and  over  time,  uncertainties  and  risks,  as  a   way  of  assisting  the  development  of  policy   (OECD,  2008). Sumber:  Prof.  Dr.  Eko Prasojo Analysis  FOR  Policy  *) Analysis  OF  Policy  *) *)  Analysis  for  policy  dan analysis  of  policy   dalam prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)
  12. 12. Peran Analis Kebijakan:  Mengapa belum Optimal? HULU HILIR Tidak ada analisis kebutuhan AK Tidak ada rencana pengembangan (kompetensi &   karir)  AK Dianggap sebagai profesi yang  mandiri sehingga tidak dilibatkan dalam kegiatan Penempatan AK  tidak sesuai tusi Dianggap menjadi beban anggaran jika terlibat dalam perumusan kebijakan Pemahaman pimpinan yang   kurang proper   tentang AK AK  menjadi safety   net  untuk memanjangkan BUP,  atau karena restrukturisasi organisasi
  13. 13. Peran AK  dalam Siklus Kebijakan
  14. 14. Spectrum  Tugas /  Peran Analis Kebijakan Formulasi* Kebijakan Agenda*Setting Implementasi* Kebijakan Evaluasi* Kebijakan PELAKSANAAN(KEBIJAKAN PERENCANAAN(KEBIJAKAN Kinerja Kebijakan Dilanjutkan (continuation) Dihentikan (termination) Tetap Revisi Formulasi Policy' Alternative Policy' Appraisal Policy' Recommen dation Policy'Output'&' Performance Policy'Options'/' Choices Policy'Action Ex#ante(– Analysis(FOR(Policy(*) Ex#post(– Analysis(OF(Policy(*) *)(Analysis(for(policy(&"analysis(of(policy(dalam prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)
  15. 15. Peran Advokasi Analis Kebijakan Role%of%Policy%Analyst Researcher( Works Policy(Analyst( Works Agenda( Setting The%K*%Spectrum Policy( Formulation Policy(Imple; mentation Policy(Evalua; tion &(Impact feedback (dimodifikasi)
  16. 16. Analis Kebijakan sebagai Squad  System Sumber:   Deputi  Kelembagaan  dan  Ketatalaksanaan   Kemenpan  RB,  2021 § Struktur organisasi berbasis pada kinerja dan lebih mengedepankan pada output   dan keahlian.   § Mengedepankan Jabatan Fungsional yang  profesional dan berkomitmen terhadap jabatan fungsionalnya.   § Dilakukan perubahan manajemen kerja,  pola kerja,   tanggung jawab,  dan tanggung gugat dalam unit  organisasi.  
  17. 17. Terima Kasih Semoga Bermanfaat …  !! PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

×