O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan

Baixar para ler offline

Seri Issu Aktual
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008

(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)

Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan

  1. 1. i DAFTAR ISI DAFTAR ISI................................................................................................................ i DAFTAR TABEL........................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR................................................................................................... iv KATA PENGANTAR ............................................................................................. .... v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.............................................................................................. 1 B. Urgensi dan Pengaruh Ketahanan Pangan.................................................... 4 C. Sistematika Penulisan.................................................................................... 12 BAB II ANALISIS TERHADAP KONDISI KETAHANAN PANGAN ................ 14 A. Definisi Ketahanan Pangan ........................................................................... 18 B. Komponen Ketahanan Pangan ...................................................................... 18 1. Komoditas Pangan.................................................................................... 19 2. Institusi Terkait ........................................................................................ 23 3. Integrasi Kebijakan .................................................................................. 25 4. Cakupan Wilayah Penanganan Ketahanan Pangan.................................. 26 C. Inventarisasi Permasalahan-Permasalahan Umum Ketahanan Pangan......... 27 BAB III PEMETAAAN INDIKATOR-INDIKATOR KETAHANAN PANGAN A. Dimensi Ketersediaan Pangan (Food Availibility)........................................ 29 B. Indikator Akses Terhadap Pangan (Food Access)......................................... 34 C. Indikator Penyerapan Pangan (Utilization) ................................................... 37 D. Dimensi Kerentanan Pangan ......................................................................... 40 BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL A. Pendahuluan.................................................................................................. 42 B. Dinamika Ekonomi Pangan Global .............................................................. 43 C. Implikasi Akademis dan Kebijakan Pangan ................................................. 46 D. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Strategis........................................... 49 BAB V PENCIPTAAN KELEMBAGAAN PANGAN GUNA MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN
  2. 2. ii A. Pendahuluan.................................................................................................. 57 B. 7 Langkah Operasional Guna Tuntaskan Masalah Pangan........................... 59 C. Tantangan dan Masalah Dalam Ketahanan Pangan...................................... 64 BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan.................................................................................................... 66 B. Rekomendasi Perbaikan Ketahanan Pangan Kedepan.................................. 67 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
  3. 3. iii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Program Ketahanan Pangan di Beberapa Provinsi di Kalimantan ............ 3 Tabel 2.1. Pencapaian Ketahanan Pangan menurut fungsi operasional dalam PP No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.................................. 15 Tabel 2.2. Komoditas Unggulan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ................... 22 Tabel 2.3. Sendi-Sendi Ketahanan Pangan dan Unit Kerja yang Terlibat.................. 23 Tabel 3.1. Rasio Konsumsi Normatif Perkapita Per Hari Terhadap Ketersediaan Bersih Serealia ........................................................................................... 30 Tabel 3.2. Kondisi Ketahanan Pangan di Pulau Kalimantan Berdasarkan Tingkat konsumsi normatif terhadap ketersediaan serealia (Data FIA, 2005) ....... 31 Tabel 3.3. Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007...................................................................................... 32 Tabel 3.4. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2005 – 2007 ........ 34 Tabel 3.5. Kategorisasi Ketahanan Pangan Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006.... 35 Tabel 3.6. Persentase Keluarga Miskin dan Indeks Infastruktur Pada Beberapa Kabupaten di Kalimantan Timur Tahun 2003 – 2004................................ 36 Tabel 3.7. Angka Kematian Bayi (2000-2005) dan Harapan Hidup (2005-2006) Menurut Provinsi........................................................................................ 38 Tabel 3.8. Kondisi Ketahanan Pangan di Pulau Kalimantan Berdasarkan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup................................................ 39 Tabel 3.9. Kategori Penyerapan Pangan Beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004...................................................................................... 39 Tabel 5.1. Desa Mapan Provinsi Kalimantan Timur .................................................. 61
  4. 4. iv DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Peta Karya Sistem Ketahanan Pangan ................................................... 9 Gambar 2.1. Potensi Hasil Bumi dan Laut Indonesia Secara Umum ......................... 21 Gambar 2.2. Kelembagaan Ketahanan Pangan didaerah, 2008 .................................. 25 Gambar 2.3. Wilayah Cakupan Penanganan Ketahanan Pangan, 2008...................... 26 Gambar 3.1. Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Akses Pangan Tahun 2003 - 2004.................................................................................. 37 Gambar 3.2. Kondisi Kerentanan Pangan Beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2003 – 2004...................................................................... 40
  5. 5. v KATA PENGANTAR Buku ini merupakan proceeding dari hasil seminar forum SANKRI mengenai ketahanan pangan yang mengangkat judul “Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan” yang diselenggarakan oleh PKP2A III LAN Samarinda bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur. Seminar ini didasari oleh pemikiran untuk meningkatkan daya saing daerah, yang sangat tergantung kepada kemampuan daerah dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing daerah, serta berangkat dari kemampuan daerah menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian suatu daerah terhadap daerah-daerah lain, dengan memadukan konsep pembangunan wilayah yang pada akhirnya nanti diharapkan dapat memunculkan komoditas - komoditas andalan/ unggulan dari wilayah pengembangan yang bersangkutan. Ketahanan pangan merupakan hal yang paling penting dan staregis, karena berdasarkan pengalaman dibanyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Walaupun Indonesia merupakan negara agraris dan maritim dengan sumber daya alam dan sosial budaya yang beragam, tapi pada kenyataannya Indonesia merupakan negara pengimpor pangan terbesar di Indonesia. Dari awal terbentuknya negara ini sampai dengan sekarang masalah ketahanan pangan tidak pernah hilang, baru-baru ini saja belum hilang dibenak kita, sebagai negara penghasil padi terbesar kita masih melakukan impor beras ke negara tetangga, hal ini tentu saja membawa banyak dampak negatif, salah satunya harga beras petani kita yang menurun karna harus bersaing dengan beras impor menyebabkan para petani mengalami kerugian karena harga jual tidak dapat menutupi harga produksi mereka. Sedangkan masalah ketahanan pangan yang terjadi pada skala makro, adalah timbulnya permasalahan pada kehidupan masyarakat, dengan ditandai sulitnya mata pencaharian, daya beli masyarakat menurun tajam yang menjadi penyebab tingginya tingkat kriminalitas. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka kebijakan umum pemantapan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja dari sub-sub sistem ketahanan pangan Sukses pelaksanaan program ketahanan pangan memang tidak dapat hanya dilihat dari aspek produksi padi atau aspek ekonomi semata. Berdasarkan pengertian dan maknanya, ketahanan pangan antara lain tercermin dari ketersediaan pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun kualitas dan keragaman pangan yang dikonsumsi. Selain itu, juga tercermin dari ketersediaan tanaman pangan, tanaman pangan dari sektor perkebunan, hasil perikanan dan peternakan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, sampai faktor distribusi.
  6. 6. vi Berangkat dari hal diatas maka upaya-upaya peningkatan produksi pangan yang berbasis pada kekayaan sumber daya domestik menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang berkesinambungan. Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional pemerintah harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Akhir kata, kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami nantikan dengan tangan dan hati terbuka lebar. Walaupun kami sadar bahwa buku ini masih sangat dangkal, kami tetap berharap bahwa karya sederhana ini dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara umumnya dan kalimantan pada khususnya. Samarinda, Nopember 2008 Kepala PKP2A III LAN Samarinda Dr. Meiliana, SE., MM
  7. 7. Proceeding Seminar Forum SANKRI 1 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mencuatnya persoalan ketahanan pangan akhir-akhir ini semakin menjauhkan cita-cita Undang-Undang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur serta gambaran bahwa negara ini belum terurus dengan baik. Meskipun saat ini pemerintah telah memprioritaskan ketahanan pangan ke dalam 3 (tiga) agenda penting pembangunan pertanian. Namun, upaya nyata sampai saat ini belum terlihat. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi, dan konsumsi merupakan langkah awal untuk menekan kerawanan pangan yang saat ini bergejolak. Sehingga sangat diperlukan pengkajian mendalam terhadap mekanisme-mekanisme lain yang secara holistik turut memberi andil terhadap upaya penguatan ketahanan pangan ini. Gambar 1. Faktor-Faktor Kunci Yang Sangat Berpengaruh Pada Sistem Ketahanan Pangan Sukses pelaksanaan program ketahanan pangan memang tidak dapat hanya dilihat dari aspek produksi padi atau aspek ekonomi semata. Berdasarkan pengertian dan maknanya, ketahanan pangan antara lain tercermin dari ketersediaan pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun kualitas dan keragaman pangan yang dikonsumsi. Selain itu, juga
  8. 8. Proceeding Seminar Forum SANKRI 2 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ tercermin dari ketersediaan tanaman pangan, tanaman pangan dari sektor perkebunan, hasil perikanan dan peternakan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, sampai faktor distribusi. Terkait dengan produksi saat ini pemerintah berupaya menambah ketersediaan bahan pangan dengan menetapkan program swasembada dengan 5 (lima) komoditas penting yaitu, jagung, kedelai, padi, daging sapi, serta gula. Berdasarkan laporan terakhir tercatat telah terjadi peningkatan produksi terhadap komoditas tersebut (dengan laju peningkatan antara 1- 5 %, kecuali kedelai). Namun, sekalipun ketahanan pangan ditingkat nasional (dilihat dari perbandingan antara jumlah produksi dan konsumsi total) relatif telah dapat dicapai, pada kenyataannya ketahanan pangan dibeberapa daerah tertentu dan ketahanan pangan dibanyak keluarga masih sangat rentan. Hal ini diakibatkan pola distribusi pangan yang belum merata ke daerah-daerah kurang pangan karena banyak faktor baik disengaja (terjadi penimbunan pangan guna memainkan harga) maupun tidak disengaja (aksessibilitas, kemudahan, serta sarana transportasi yang cukup sulit untuk menjangkau). Kemudian diperparah dengan tingkat pengetahuan konsumsi (gizi) yang rendah mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti busung lapar (kwashiorkor), kekurangan zat besi (anemia), kekurangan yodium, dan lain-lain mengindikasikan rapuhnya sistem ketahanan pangan di negeri ini. Sebagai sampel di Kalimantan Timur sendiri berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan 16 indikator yang terbagi menjadi 4 (empat) dimensi Yaitu, ketersediaan, akses, pemanfaatan dan penyerapan, serta kerentanan pangan mencatat 2 (dua) kabupaten yang dikategorikan cukup rawan pangan yaitu Kabupaten Pasir dan Kutai Timur. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang pada gilirannya menurunkan daya saing serta kompetensi bangsa. Sehingga penguatan ketahanan pangan secara terintegrasi adalah solusi untuk mewujudkan ketahanan nasional dan upaya untuk mencapai kualitas manusia yang berkualitas tinggi. Bagi 60 persen penduduk Indonesia di pedesaan, kebutuhan pangannya berbasis sumber daya lokal. Kearifan lokal ini berperan sebagai mitigasi kerawanan pangan (Food Insecurity). Namun, belakangan, kearifan lokal acap dilupakan karena pemerintah secara tidak langsung menggiring pola konsumsi penduduk berbasis beras (nasi). Muaranya, muncul persepsi bias pangan menjadi identik beras saja karena dianggap makanan pokok. Tak perlu heran saat pemerintah mengekspos Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas/ FIA) Nasional 2005, dari sekitar 265 Kabupaten di Indonesia, > 100 di antaranya masuk kategori rawan pangan utama. Wajar jika banyak orang terperangah mendengar terjadi rawan pangan di beberapa kabupaten surplus pangan. Mereka lupa, salah satu indikator daerah rawan pangan adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga dapat memunculkan masalah pada pemanfaatan pangan berbasis sumber daya lokal. Faktor lain yang juga menjadi kunci pokok rapuhnya ketahanan pangan dalam negeri adalah politik pangan yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang menyentuh kebijakan fiskal dengan menghapus barrier to entry terhadap komoditi import yang terkesan tidak terencana mengakibatkan kondisi pangan dalam negeri dapat dengan mudah dikontrol oleh mekanisme pasar luar negeri yang telah terbukti dengan
  9. 9. Proceeding Seminar Forum SANKRI 3 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ meningkatnya harga kedelai dan beberapa komoditi lainnya. Sehingga perlu ada pengkajian ulang atas kebijakan ini, dikarenakan kualitas dan kuantitas pangan lokal beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang menggembirakan sisa mekanisme pengembangan dan pengaturan lebih lanjut dari segenap sektor dalam mendukung perbaikan sistem ini. Penguatan ketahanan pangan sangat diperlukan karena akan menyentuh seluruh dimensi hingga yang terkecil sekalipun. Kerawanan gizi, stabilitas perekonomian daerah, pendidikan, angka kemiskinan, skema politik, keamanan pangan adalah contoh kecil level yang akan disentuh jika mekanisme ketahanan pangan ini berhasil. Sebenarnya sistem penguatan ketahanan pangan telah dibangun sejak dulu, namun masih bersifat segmental dan fragmental. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan serta rencana strategis multi sektor dalam mengintegrasikan seluruh komponen secara bottom to up level, karena kita tidak sedang akan memulai tapi memperbaiki mekanisme yang telah terbangun. Dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Pasal 13 ayat 1 tertulis dengan jelas bahwa ”Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat”. Kesemuanya ini dibangun secara berkesinambungan serta menjadi prioritas pembangunan daerah. Berbekal PP tersebut semestinya ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, ketahanan pangan menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, berbagai upaya diantaranya pembagian bibit unggul, kemudahan pembiayaan, perbaikan infrastruktur, Jaminan pasar, dan pemantauan stabilitas (intelijen pasar) dari pemerintah diharapkan dapat turut menstimulan petani untuk mulai membangun kembali usaha taninya sebagai salah satu bentuk political will pemerintah kepada petani. Saat ini kita tidak boleh terburu-buru dalam bertindak mengatasi persoalan ketahanan pangan, perlu perencanaan matang dengan disertai evaluasi faktor-faktor “X” yang dapat menghambat ataupun mendukung pemulihan ketahanan pangan. Adapun beberapa program-program yang dilakukan di beberapa Provinsi di Kalimantan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, yaitu : Tabel 1.1 Program Ketahanan Pangan di Beberapa Provinsi di Kalimantan Provinsi Program Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan • Pengembangan Lumbung Pangan Keluarga • Penguatan Permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) • Peningkatan Produksi Kalimantan Barat • Pengembangan Sistim Distribusi pangan • Pengembangan Gerakan Peningkatan Produksi
  10. 10. Proceeding Seminar Forum SANKRI 4 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ • Perluasan Lahan dan Pengembangan Lahan Pertanian Terpadu Kalimantan Tengah • Peningkatan Kapasitas Produksi • Mengaktifkan potensi lahan melalui usaha intensifikasi dan diversifikasi • Kemudahan Akses dan Distribusi guna mendorong pemerataan Pemerintah Daerah khususnya di Kalimantan Timur sendiri telah mengupayakan program ketahanan pangan dimana intinya adalah berusaha menjamin ketersediaan pangan serta kemudahan/ kelancaran akses dan distribusi pangan. Selain itu, penggalakan program pemanfaatan pangan lokal yang menjadi komoditi andalan daerah akan mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar. Pembangunan pangan diupayakan pada terciptanya swasembada pangan dengan didukung jenis-jenis komoditi lokal-strategis yang kemudian mampu membangun potensi dan daya saing daerah. Jika hal ini dapat dilakukan, maka bukan hanya PAD yang dapat teroptimalkan, namun juga kesejahteraan masyarakat secara lebih progresif dan merata. Dan inilah hakikat yang sejati dari kebijakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kemampuan untuk meningkatkan daya saing daerah, sangat tergantung kepada kemampuan daerah dalam menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing daerah. Selain itu, juga ditentukan oleh kemampuan daerah dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan daya saing perekonomian suatu daerah relatif terhadap daerah-daerah lain, dengan memadukan konsep pembangunan wilayah yang pada akhirnya nanti diharapkan dapat memunculkan komoditas - komoditas andalan/ unggulan dari wilayah pengembangan yang bersangkutan. Atas dasar pemikiran di atas serta menyikapi pengaruhnya terhadap perkembangan daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu proceeding tentang Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan. B. Urgensi dan Pengaruh Ketahanan Pangan Dalam Lingkup Negara dan Daerah Jika kita berbicara arti penting ketahanan pangan maka kita akan mengacu pada efek yang ditimbulkannya (positif maupun negatif) secara langsung ataupun tidak langsung dan memberikan berpengaruh secara lebih luas. Ketahanan pangan dibangun pada tiga pilar utama yaitu, produksi, distribusi, dan konsumsi dimana pemenuhan atas ketiga pilar tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera. Ketahanan pangan juga merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara dimana semakin baik kondisi ketahanan pangan disuatu negara maka semakin baik atau dapat dikatakan semakin sukses negara tersebut dalam membangun/ mengelola masyarakatnya. Disamping itu, semakin baik dan tangguhnya penanganan ketahanan pangan maka akan
  11. 11. Proceeding Seminar Forum SANKRI 5 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ menimbulkan efek penetesan (tricle down effect) terhadap pembangunan serta perkembangan sektor-sektor lainnya. Ada tiga alasan penting yang melandasi pentingnya pembangunan ketahanan pangan (Permana, 2006), yaitu : 1. Akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia. 2. Konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas. 3. Ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara yang berdaulat. Arti penting ketahanan pangan tersebut juga perlu ditambahkan bahwa ketahanan pangan memegang posisi strategis dalam menjaga keutuhan, integritas, serta loyalitas kehidupan berbangsa dan bertanah air sebab masyarakat ataupun daerah akan tetap loyal dan setia kepada negara kesatuan jika pemenuhan kebutuhannya dapat terpenuhi secara merata, adil dan proporsional. Kondisi ketahanan pangan yang tangguh dicirikan dengan semakin menurunnya jumlah rumah tangga miskin serta berkurangnya kasus kelaparan, gizi buruk, angka kematian bayi, dan meningkatnya Human Development Index (HDI) daerah secara keseluruhan. Untuk itu, ketahanan pangan sebagai pilar yang menggambarkan eksistensi dan kedaulatan suatu negara memerlukan peran serta seluruh komponen bangsa, yaitu pemerintah dan masyarakat, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan nasional. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya nasional dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab. Pembangunan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari peran sektor pertanian sebagai penghasil berbagai komoditas pangan baik nabati maupun hewani sejak awal peradaban manusia menjadi kontributor utama dalam penyediaan pangan. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan terus berkembang, sektor pertanian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup besar dan terus berkembang dalam jumlah, keragaman dan mutunya. Disamping itu sumberdaya lahan dan sumberdaya perairan yang menjadi basis kegiatan sektor pertanian semakin terdesak dengan adanya konversi lahan untuk kebutuhan non pertanian serta penurunan kualitas sumberdaya lingkungan yang menjadi semakin parah, yang menyebabkan ketersediaan air untuk pertanian semakin menyusut dan kecenderungan menurunnya kesuburan tanah. Semakin meningkatnya jumlah penduduk (tingkat pertumbuhan 1,35 % pertahunnya) berarti kebutuhan akan makanan/ pangan juga akan meningkat (bahkan selera, kualitas, keamanan, dan keragaman pangan pun meningkat) sehingga negara ataupun suatu daerah berkewajiban untuk dapat memenuhi atau menyediakan kebutuhan warganya tersebut. Perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat ternyata banyak dipengaruhi faktor-faktor peningkatan jumlah penduduk, infrastruktur, perubahan iklim, besarnya ongkos produksi dan distribusi, manajemen persediaan yang
  12. 12. Proceeding Seminar Forum SANKRI 6 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ masih kurang, perubahan ekonomi dan politik, pengetahuan, juga faktor sosial dan budaya. Pada tingkat global saat ini terjadi kelangkaan pangan yang cukup parah, dimana tercermin dari harga pangan yang membumbung naik dan ketersediaannya yang cukup terbatas di pasaran, sehingga berakibat pada kondisi ketahanan pangan yang menghawatirkan dan mengarah pada keadaan kritis pangan. Kebijakan-kebijakan umum yang dilakukan pada beberapa negara yaitu, meningkatkan produksi pangannya, menerapkan tarif 0 % pada pangan impor, memperlancar arus distribusi pangan, serta mencoba mengalihkan konsumsi pangan (pangan substitusi) ke pangan-pangan alternatif. Issu pangan yang merebak di akhir tahun 2007 dan diawal tahun 2008 berupa menipisnya stok pangan dunia, meningkatnya impor beras ditingkat dunia, tingginya harga pangan ditingkat internasional, adanya kasus global warning, tingginya harga pakan ternak, beralihnya penggunaan jagung menjadi bio energi (bio-fuel), terjadinya bencana alam diberbagai negara belahan dunia, dan lainnya akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional tahun 2008 yang telah memicu krisis harga pangan di tingkat dunia. Meskipun saat ini diklaim bahwa produksi pangan mengalami peningkatan namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pangan dimana saat ini terjadi kompetisi / perebutan antara pemenuhan kebutuhan manusia, pemenuhan kebutuhan pakan ternak, serta pemenuhan kebutuhan akan energi alternatif alami (bio-fuel) maka dapat dipastikan kapasitas produksi yang ada justru mengalami penurunan. Apalagi adanya faktor-faktor potensial yang dapat menjadi penyebab kapasitas produksi pangan nasional ke depan mengalami penurunan yaitu : (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian (khususnya di Pulau Jawa); (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (4) rusaknya sekitar 30 % prasarana pengairan; (5) persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman; (6) tidak adanya jaminan pasokan dan harga gas untuk memproduksi pupuk yang cukup; (7) tidak terealisasinya harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi; (8) terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan dan meningkatnya suku bunga kredit ketahanan pangan (KKP) rata-rata 2 %; (9) lambatnya penerapan tekonologi akibat kurangnya insentif ekonomi; (10) rendahnya kemampuan mengelola cadangan pangan; (11) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif; (12) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak; (13) masih luasnya areal pertanaman tebu rakyat dari pertunasan lama (ratoon); (14) anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan. Masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan, menjadi kendala yang menyebabkan menurunnya kemampuan penyediaan pangan dengan proporsi yang cukup tinggi. Dengan terbatasnya kapasitas produksi pangan tersebut, maka Indonesia hanya bisa berharap pada impor pangan yang harga serta ketersediaannya mengikuti mekanisme pasar global yang jelas akan merugikan bangsa dan negara. Bahkan Indonesia telah dinyatakan masuk perangkap pangan negara maju dan kapitalisme global. Tujuh komoditas utama nonberas yang dikonsumsi masyarakat bergantung pada impor. Padahal, sejak dua tahun terakhir, terjadi lonjakan harga pangan dan komoditas pertanian lainnya. Akibatnya, terjadi penurunan ketahanan pangan dengan indikasi mengenaskan, seperti meningkatnya kasus gizi buruk serta kematian anak balita dan ibu melahirkan.
  13. 13. Proceeding Seminar Forum SANKRI 7 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Pada banyak daerah kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran distribusi pangan masih terbatas, sehingga sering terjadi ketidakstabilan pasokan dan harga pangan, yang berdampak pada gangguan ketahanan pangan di wilayah bersangkutan. Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil, keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar, banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi, tingginya biaya angkutan, dan gangguan keamanan. Selain itu sistem otonomi daerah yang mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan PAD pada pos-pos pungutan atau retribusi sepanjang jalur atau rantai distribusi sehingga mengakibatkan biaya distibusi yang tinggi dimana kemudian dikonversikan ke harga pangan. Selain itu, masalah keamanan jalur distribusi pada saat ini masih menjadi hambatan yang cukup memprihatinkan. Berbagai tindak kriminal, seperti pencurian dan perampokan masih terus berlangsung di jalur distribusi darat maupun laut, sehingga para pelaku usaha harus menambah biaya untuk tambahan tenaga pengamanan, atau seringkali mengalami kerugian karena kehilangan barang. Beban ini tentunya akan diteruskan kepada konsumen, sehingga biaya yang harus dibayarkan semakin bertambah. Sistem pangan dunia sebagian bersifat eksklusif karena setiap negara melakukan kebijakan khusus untuk mempertahankan status ketahanan pangan yang optimal. Sumber daya ekonomi, subsidi, kebijakan dan lainnya dikerahkan untuk mempertahankan sistem pangan nasional masing-masing secara optimal karena ketahanan pangan sangat berpengaruh langsung terhadap ketahanan sosial dan politik dalam negara. Tetapi yang jelas peranan negara dalam pangan perlu dijalankan secara efektif mengikuti irama kekuatan pasar sehingga pasokan, efisiensi dan harga mendekati keadaan pasar yang ideal. Bulog dalam hal ini memainkan peranan yang strategis dalam menjalankan fungsinya membeli hasil produksi petani serta mengelolanya dalam desain manajemen persediaan disamping itu, dukungan pemerintah dalam menjamin kebijakan dan politik pangan yang berpihak pada penguatan ketahanan pangan dalam negeri (insentif, subsidi, dan ekspor impor) sangat diperlukan. Terdapat agenda pembangunan1 pertanian kedepan yang penting untuk diperhatikan yaitu, (1) peningkatan produksi bahan pangan secara efisien dan berkelanjutan, (2) pengembangan program diversifikasi pangan, (3) pengembangan industri pascapanen yang mencakup penanganan dan pengolahan hasil pertanian serta pengemasannya, (4) pengembangan prasarana dan sarana transportasi serta komunikasi untuk mendistribusikan produk pertanian dari sentra produksi ke daerah konsumen (pasar) di seluruh pelosok Nusantara maupun ke pelabuhan-pelabuhan ekspor secara efisien, (5) pengembangan industri peralatan dan mesin pertanian beserta industri penunjangnya, (6) pengembangan sistem informasi pertanian secara terpadu sebagai basis untuk proses perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan, dan pengendalian keseluruhan mata rantai dan proses pembangunan pertanian, (7) penguatan program penelitian dan pengembangan (research & development) untuk menghasilkan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, (8) pengembangan kerja sama internasional di bidang 1 Media Indonesia, 30 Oktober 2007 “Ketahanan Pangan dan Kemajuan Bangsa”
  14. 14. Proceeding Seminar Forum SANKRI 8 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ iptek, pembangunan, perdagangan, dan lainnya yang saling menguntungkan serta mengutamakan kepentingan nasional, (9) pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan secara terpadu dan berkesinambungan, dan (10) penyediaan permodalan yang mencukupi untuk investasi dan bisnis di sektor pertanian baik melalui perbankan maupun lembaga nonperbankan. Jika hal ini dapat diemplementasikan, maka diyakini bukan hanya ketahanan pangan yang bakal terwujud, tetapi juga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis bioteknologi dan agroindustri yang mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan menyejahterakan rakyat di seluruh wilayah Nusantara. Ketahanan pangan baru tercipta jika kedaulatan pangan dimiliki rakyat. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tak ditaruh di pasar yang rentan, tetapi ditumpukan pada kemampuan sendiri. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, pemerintah harus menjamin akses tiap petani atas tanah, air, bibit, dan kredit. Di tingkat nasional, kebijakan reforma agraria, air untuk pertanian, aneka varietas lokal unggul, dan kredit berbunga rendah harus jadi prioritas. Dalam konteks alam, petani perlu perlindungan atas aneka kemungkinan kerugian bencana alam, seperti kekeringan, banjir, dan bencana lain. Negara perlu memberi jaminan hukum bila itu terjadi, petani tidak terlalu menderita. Salah satu caranya, perlu UU yang mewajibkan pemerintah mengembangkan asuransi kerugian atau kompensasi kerugian bagi petani atas bencana alam/hal sejenis. Sedangkan dampak yang terjadi pada skala makro, adalah timbulnya permasalahan pada kehidupan masyarakat, dengan ditandai sulitnya mata pencaharian, daya beli masyarakat menurun tajam yang kemudian dapat menjadi penyebab tingginya tingkat kriminalitas seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Akibat yang lebih membahayakan lagi adalah, dimana setiap individu berupaya untuk memperoleh kebutuhan hidup tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, kebijakan umum pemantapan ketahanan pangan diarahkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja dari sub-sub sistem ketahanan pangan. Secara lebih luas sistem ketahanan pangan dipengaruhi oleh banyak sub sistem yang secara garis besar digolongkan ke dalam 8 (delapan) bagian besar seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 Peta Karya Sistem Ketahanan Pangan. Dimana setiap bagian dari subsistem tersebut memberikan dampak terhadap aksi-reaksi penanganan/ pengelolaan yang diberlakukan pada posisi ketahanan pangan nasional apakah akan mengarah pada kondisi tahan pangan atau justru sebaliknya.
  15. 15. Proceeding Seminar Forum SANKRI 9 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Gambar 1.1 Peta Karya Sistem Ketahanan Pangan (Tri Noor Aziza dan Rustan 2008)
  16. 16. Proceeding Seminar Forum SANKRI 10 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor pangan, baik dari sisi penyediaan maupun sisi konsumsi. Setiap daerah memiliki karakteristik keragaman potensi, sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pangan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Secara spesifik, perwujudan ketahanan pangan dilaksanakan dengan menciptakan kondisi yang kondusif dalam mengembangkan penanganan permasalahan pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga tercipta: (a) peningkatan status gizi masyarakat yang berkorelasi positip dengan tingkat dan kedalaman kemiskinan yang umumnya berada di daerah marjinal atau di daerah kumuh perkotaan; (b) peningkatan ketersediaan dan keragaman pangan domestik/ lokal; (c) peningkatan kualitas dan keragaman konsumsi pangan yang bertumpu kepada sumberdaya pangan domestik/lokal; (d) peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah; (e) peningkatan kualitas, keamanan, dan efisiensi industri kecil di bidang pangan lokal; (f) penciptaan kerjasama (partnership) yang sinerjik dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai yang tertera dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka mematuhi azas-azas desentralisasi Pemerintah pusat dan Propinsi, maka Pemerintah Kabupaten melaksanakan perannya sesuai kewenangan otonominya namun tetap dalam kerangka sistem yang lebih luas, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus dipertimbangkan keterkaitan timbal balik dengan kehidupan budaya lokal sosial ekonomi dari tingkat lokal (daerah), regional, hingga masyarakat ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya pemantapan program ketahanan pangan dan agribisnis. Disadari bahwa tidak semua daerah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, baik dimulai saat produksi, distribusinya maupun yang akan dikonsumsi oleh penduduk. Dan sebagai akibat tidak mampunyai suatu daerah/ masyarakat/ rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan pada penduduk/rumah tangga, maka kemungkinan akan terjadi kerawanan pangan pada penduduknya/rumah tangganya. Sistem ketahanan pangan perlu dikembangkan di daerah yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan lokal, kelembagaan dan budaya lokasi dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah serta mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan peningkatan pendapatan petani nelayan beserta keluarganya di pedesaan. Agar dapat tercapainya kondisi yang demikian harus didukung dengan kondisi alam yang baik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, penerapan teknologi dan kemampuan sumberdaya manusia yang memadai pula.
  17. 17. Proceeding Seminar Forum SANKRI 11 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Pada kondisi sebelum krisis ekonomi, tingkat konsumsi pangan mengalami peningkatan, namun pada waktu krisis ekonomi sebagian besar konsumsi jenis pangan mengalami penurunan. Prevalensi gizi buruk dan kualitas sumber daya manusia adalah berbeda di setiap darah sesuai dengan permasalahan dan potensi daerahnya. oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus dimulai dengan penguatan ketahanan pangan daerah yaitu dengan melakukan advokasi yang lebih kepada pemerintah daerah. Situasi ketahanan pangan secara nasional dari waktu ke waktu telah membaik. sebagian besar produksi pangan mengalami peningkatan dan rasio impor pangan terhadap ketersediaan pangan dalam negeri juga relatif kecil. Bahkan ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein sudah melebihi dari yang dianjurkan. namun dengan memperhatikan kinerja ketahanan pangan secara nasional saja tidaklah cukup. Kenyataannya permasalahan kurang gizi dan kualitas sumber daya manusia muncul dimana-mana. Kerawanan pangan yang saat ini mendera bangsa kita sebaiknya dijadikan cambuk kepada seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bisa secara bersama-sama mengatasi persoalan ini. Bekerjasama dengan meningkatkan koordinasi serta pelaksanaan pemantauan dan pengawasan di lapangan akan sangat membantu menjawab tantangan ketahanan pangan ke depannya. C. Sistematika Penulisan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah urusan penting yang tidak dapat ditunda penanganannya dikarenakan pengaruh yang ditimbulkannya yang sangat besar, hal ini juga menyangkut dan mengenai segala jenis lapisan dan sektor yang ada baik secara global, nasional, maupun regional. Otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 merupakan langkah baik dalam memaksimalkan penguatan pelaksanaan ketahanan pangan ditingkat daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal masing-masing. Dalam PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota juga disebutkan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus dijalankan oleh segenap unsur pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tersebut, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional Pada buku proceeding ini akan diperoleh informasi mengenai kondisi ketahanan pangan serta pengaruh pentingnya dalam kehidupan beserta fenomena-fenomena aktual terkait penanganan dan perwujudan ketahanan pangan baik dalam tingkat nasional maupun
  18. 18. Proceeding Seminar Forum SANKRI 12 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ dalam skala regional pada Bab I. Sedangkan dalam Bab II mencoba menganalisis kondisi ketahanan pangan yang terjadi, dimana didalamnya terbagi atas definisi ketahanan pangan, komponen ketahanan pangan (komoditas, institusi yang berperan, integrasi kebijakan, dan cakupan wilayah penanganannya). Selain itu, juga diinventarisir permasalahan-permasalahan umum yang melingkupi kondisi ketahanan pangan di negara kita. Dalam Bab III diuraikan mengenai pemetaan indikator-indikator ketahanan pangan yang merupakan hal penting untuk mengetahui kondisi dan gambaran potensi ketahanan pangan disuatu daerah dimana selanjutnya dapat dijadikan dasar oleh pengambil kebijakan untuk melakukan kegiatan atau program antisipasi terhadap kondisi ketahanan pangan yang telah terpetakan tersebut. Indikator ketahanan pangan ini terbagi menjadi 4 dimensi besar yaitu, dimensi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, tingkat penyerapan pangan, dan kerentanan pangan. Bab IV menjelaskan tentang strategi kebijakan pangan nasional ditengah ketidakpastian global beserta implikasi-implikasi yang timbul. Pada bab ini juga diberikan rekomendasi kebijakan yang menyangkut masing-masing komoditas pangan strategis adapun dalam Bab V menjelaskan penciptaan kelembagaan pangan guna mendukung program ketahanan pangan. Pada bagian ini terdapat 7 (tujuh) langkah operasional dalam menuntaskan masalah ketahanan pangan. Terdapat pula dan tantangan dan masalah ketahanan pangan yang perlu diantisipasi secara komprenhensif dan terpadu dengan berbagai subsektor dilingkungan Departemen Pertanian dan sektor terkait diluar Departemen Pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan. Terakhir ditutup dengan Bab VI yang berisi kesimpulan dan butir-butir rekomendasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul terkait kondisi ketahanan pangan dalam negeri yang cukup penting untuk diperhatikan. Kesemua hal ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh secara nasional hingga tingkat rumah tangga. Kondisi ketahanan pangan yang berdaulat merupakan wujud keberhasilan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya yang secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas kehidupan dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.
  19. 19. Proceeding Seminar Forum SANKRI 13 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ BAB II ANALISIS TERHADAP KONDISI KETAHANAN PANGAN (Tim PKP2A III LAN Samarinda) Ketahanan pangan sebagai salah satu pilar/ sendi pokok pengembangan sumberdaya manusia serta pendorong pengembangan perekonomian menciptakan perbedaan pemahaman dan pemaknaan yang beragam mulai dari kalangan birokrat hingga akademis, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Meskipun, sektor pertanian dalam arti luas mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan adalah pondasinya namun, ketika dihadapkan pada posisi ketahanan pangan maka sektor pertanian hanya merupakan satu bagian penyangga diantara banyak penyangga yang lain seperti infrastruktur, distribusi, kebijakan pemerintah, pengetahuan dan keamanan konsumsi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi perekonomian serta eskalasi politik, dan lain-lain sebagainya juga sangat berperan dalam memicu turbulensi kondisi ketahanan pangan baik nasional maupun ditingkat regional hingga rumah tangga sekalipun. Jikalau dilakukan break-down terhadap masalah-masalah yang timbul, ditemukan bahwa ternyata lemahnya penanganan penguatan ketahanan pangan terkendala hanya pada tingkat konsolidasi, koordinasi, dan integrasi dari semua unit kerja pemerintahan sebagai pengambil kebijakan strategis secara nasional. Pencitraan ketahanan pangan sebagai masalah sektor tertentu saja mengakibatkan sikap apatis sektor/ unit-unit lain yang secara langsung ataupun tidak langsung juga turut andil sebagai penyebab ataupun sebagai pihak yang akan merasakan dampaknya. Padahal dalam PP 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Meskipun begitu program peningkatan ketahanan pangan disetiap daerah harus spesifik dan mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya dikarenakan permasalahan serta potensi/ sumberdaya masing-masing juga berbeda-beda. Program pengembangan bioteknologi dalam bentuk kemitraan ABGC (academic- business-government-community) yang sekarang didengungkan tidak lain adalah penjabaran dari keinginan PP 68 Tahun 2002 untuk mengikutsertakan/ memitrakan masyarakat (dalam hal ini institusi pendidikan, swasta, serta masyarakat sosial) menuju penguatan ketahanan pangan dan juga menjadi salah satu jawaban konkrit atas penanganan ketahanan pangan yang saat ini stagnan hanya pada aspek peningkatan produksi saja. Harus diakui saat ini Indonesia mampu surplus beras dengan produksi diatas 54 juta ton GKG bahkan pada tahun 2008 ditargetkan dapat mencapai 60 juta ton GKG sehingga Indonesia dapat mengekspor keluar. Namun untuk komoditi lainnya masih tergantung pada impor dan mendorong Indonesia terjebak pada “perangkap pangan (food trap)” negara maju dan kapitalisme global. Dalam Harian Kompas (2008) diberitakan bahwa 7 (tujuh) komoditas pangan utama nonberas yang dikonsumsi
  20. 20. Proceeding Seminar Forum SANKRI 14 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ masyarakat sangat bergantung pada impor, bahkan 4 (empat) dari tujuh komoditas tersebut yaitu gandum, kedelai, daging ayam ras, dan telur ayam ras sudah memasuki level kritis. Sedangkan jagung, daging sapi, dan susu meskipun memasuki level kritis namun harus secara serius diwaspadai. Kondisi ketergantungan pada impor ini menurut (Wibowo, 2008) akan membahayakan perekonomian nasional apabila sewaktu-waktu terjadi gejolak pangan impor ditengah sektor riil banyak bergantung pada pangan impor. Sehingga, mau tidak mau peningkatan produksi dalam negeri harus digenjot untuk mengurangi ketergantungan tersebut dengan melibatkan semua lini secara terintegrasi agar penanganan terhadap ancaman ketahanan pangan ini dapat diatasi dan mendorong terciptanya kedaulatan pangan dalam negeri. Presiden SBY sejak awal pemerintahannya membangun strategi yang dikenal dengan triple track strategy yaitu progrowth, projob, dan propoor. Strategi ini dirancang untuk mempercepat terjadinya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara merata dan adil. Gambaran keberhasilan strategi ini juga amat tergantung pada seberapa kuat ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan dalam menghadapi gejolak global yang kian kritis. Namun, menurut Bungaran Saragih dalam kompas (2008) pembangunan ekonomi saat ini khususnya sektor jasa dan industri dinilai gagal menopang sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan untuk meningkatkan nilai tambah (added-value). Selama ini semua solusi mengenai lapangan kerja dibebankan kepada pertanian. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa juga menjadi tanggung jawab sektor pertanian. Akibatnya, ruang gerak pertanian menjadi amat terbatas sebagai dampak dari beban yang begitu berat. Padahal sektor pertanian baru akan tumbuh dengan baik dan cepat kalau ada dukungan yang memadai dari sektor industri dan jasa. Lebih lanjut Maksum dalam Kompas (2008) juga menyebutkan selama ini pangan diposisikan sebagai komoditas “pengendali” inflasi serta “penjamin” upah minimum regional dan upah minimum kota yang rendah bagi industri. Dampaknya, harga pangan tertekan dan investasi lesu serta menyebabkan pertanian domestik kehilangan daya saing dan kondisi ketahanan pangan pun semakin hari semakin memperihatinkan. Sebenarnya kondisi ketahanan pangan kita akan kuat dan tangguh jika penerapan terhadap fungsi-fungsi operasional yang telah dijabarkan dalam PP No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan pangan dilakukan secara konsisten dan serius. Fungsi-fungsi operasional tersebut yaitu, penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pemerintah, penganekaragaman pangan, pencegahan masalah pangan, penanggulangan masalah pangan, pengendalian harga, peran serta masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia, dan kerjasama internasional. Tabel 2.1 Pencapaian Ketahanan Pangan menurut fungsi operasional dalam PP No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan No Fungsi Operasional Ketahanan Pangan Upaya konkrit Perwujudan Ketahanan Pangan 1. Penyediaan Pangan Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang terus berkembang a. Mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya,
  21. 21. Proceeding Seminar Forum SANKRI 15 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ b. Kelembagaan dan budaya lokal; c. Mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan; d. Mengembangkan teknologi produksi pangan; e. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan; f. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. 2. Penyebaran/ distribusi Pangan Dalam rangka pemerataan keseluruh wilayah hingga tingkat rumah tangga a. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; b. Mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; c. Menjamin keamanan distribusi pangan. 3. Cadangan Pangan Pemerintah a. Menginventarisasi cadangan pangan; b. Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; c. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. 4. Penganekaragaman Pangan Diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal a. Meningkatkan keanekaragaman pangan; b. Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan; c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. 5. Pencegahan Masalah Pangan a. Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan; b. Memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan; c. Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan 6. Penanggulangan Masalah Pangan Untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan a. Pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan; b. Peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan; c. Penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidak-mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
  22. 22. Proceeding Seminar Forum SANKRI 16 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ d. Melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin. 7. Pengendalian Harga Pangan Tertentu Yang Bersifat Pokok Di Tingkat Masyarakat Diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, keadaan darurat karena bencana, dan/atau paceklik yang berkepanjangan a. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah; b. Pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; c. Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif; d. Pengaturan kelancaran distribusi pangan. 8. Peran Serta Masyarakat a. Memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan; b. Membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; c. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; d. Meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan. e. Melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan; f. Menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat; g. Melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan 9. Pengembangan Sumber Daya Manusia a. Pendidikan dan pelatihan dibidang pangan; b. Penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan; c. Penyuluhan pangan. 10. Kerjasama Internasional a. Produksi, perdagangan dan distribusi pangan; b. Cadangan pangan; c. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; d. Riset dan teknologi pangan. Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Adalah merupakan landasan dikeluarkannya PP 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan yang menggariskan perlunya pengelolaan pangan pada batas
  23. 23. Proceeding Seminar Forum SANKRI 17 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ kecukupan, keamanan, kebermutuan, kebergizian, keberagaman, kemerataan, serta keterjangkauan oleh segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu, penyusunan/ pemetaan indikator-indikator ketahanan pangan disemua daerah sangatlah penting untuk dilakukan karena seharusnya sebagian besar kebijakan pembangunan berawal dari hasil pemetaan tersebut. A. Definisi Ketahanan Pangan Dalam FAO (2003) dan Maxwell (1996) definisi tentang ketahanan pangan cukup melimpah yakni sekitar 200 pengertian. Diantaranya disebutkan dalam FAO (1992) bahwa ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Sedangkan dalam World bank (1996), ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Oxfam (2001) menyebutkan ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan control atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Dua kandungan makna tercantum disini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim). Adapun FIVIMS (2005) menyebutkan ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat. Adapun dalam ketentuan perundang-undangan baik UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan PP 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan sama-sama menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sehingga berdasarkan pemahaman-pemahaman diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan adalah terciptanya kondisi yang mencerminkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, berkualitas, dan aktif dimana diwujudkan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan setiap waktunya. Dalam artian bahwa ketika disetiap tingkatan terkecil yaitu rumah tangga mampu menyediakan kebutuhan pangannya sehari-hari sesuai dengan anjuran konsumsi pangan yang sehat, bergizi, berimbang, dan aman maka hal ini dikategorikan Tahan Pangan. Selanjutnya disaat yang bersamaan ketika disetiap tingkatan rumah tangga berada pada level Tahan Pangan juga akan mendorong pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia. B. Komponen Ketahanan Pangan Komponen ketahanan pangan secara mendasar berada pada komoditas pangan itu sendiri, organisasi terkait yang berperan dalam pengelolaannya, serta integrasi kebijakan didalamnya untuk kemudian menyatu dan menciptakan suatu sistem terpadu ketahanan pangan nasional.
  24. 24. Proceeding Seminar Forum SANKRI 18 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ 1. Komoditas Pangan Berbicara ketahanan pangan maka kita dihadapkan pada komoditas pangan itu sendiri sebagai basisnya. Pangan dalam kamus besar bahasa indonesia berarti bahan makanan, sedangkan dalam UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, disebutkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Dalam lingkup ketahanan pangan, pangan tersebut adalah komoditas pangan yang dijadikan dagangan utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tabel 2.2 Jenis-Jenis Komoditas Pertanian, Luas Panen, dan Produksi Secara Nasional No Jenis komoditas Luas Panen (ha) Produksi (ton) 2005 2006 2005 2006 1 Padi dan Tanaman Pangan Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 11.839.060 3.625.987 621.541 720.526 318.337 1.213.460 178.336 11.786.430 3.345.805 580.534 706.753 309.103 1.227.459 176.507 54.151.097 12.523.894 808.353 836.295 320.963 19.321.183 1.856.969 54.454.937 11.609.463 747.611 838.096 316.134 19.986.640 1.854.238 2 Tanaman Perkebunan Rakyat Karet Kelapa Kelapa Sawit Kopi Kakao Teh Tembakau 2.767.000 3.735.800 2.356.900 1.202.400 1.081.100 60.800 193.400 2.796.200 3.749.800 2.636.400 1.210.400 1.105.700 59.900 199.900 1.838.700 3.052.500 4.500.800 615.600 693.700 37.700 149.500 2.186.500 3.112.000 5.130.600 627.500 724.000 37.800 173.900 3 Sayur-Sayuran 7.847.210 8.140.173 4 Buah-Buahan 14.786.598 16.171.129 5 Perikanan Tangkap Perikanan Laut Perairan Umum 4.320.300 1 330.700 1 4.408.400 2 297.400 2 6 Ternak 41.982.900 ekor 43.498.900 ekor 7 Unggas 1.207.338.300 ekor 1.400.743.100 ekor Sumber : BPS dalam socio-economic indicators of Indonesia, Maret 2008 1 Data Tahun 2004 2 Data Tahun 2005 Berdasarkan tabel diatas secara rata-rata produksi semua komoditas pertanian mengalami pertumbuhan namun hal ini tidak sebanding dengan luas lahan yang
  25. 25. Proceeding Seminar Forum SANKRI 19 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ mengalami kecenderungan penurunan penggunaannya. Penurunan ini diakibatkan konversi atau kompetisi lahan antara pengembangan sektor pertanian dengan sektor lainnya. Kecenderungan lain yang harus menjadi perhatian adalah pemerataan fokus penanganan masalah ketahanan pangan dengan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi padi tetapi juga untuk komoditi-komoditi lainnya yang cenderung pemenuhannya dilakukan dengan mengambil opsi impor seperti kedelai, jagung, kacang-kacangan, perikanan umum, serta ayam ras. Indonesia masih merupakan negara agraris dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan tersebar diribuan pulau-pulau yang dimilikinya. Sekian banyak sumberdaya alam tersebut menjadikan Indonesia sebagai incaran negara-negara penjajah dimasa lalu. Keberagaman sumberdaya hasil bumi dan laut tersebut seharusnya menjadikan Indonesia makmur dan sejahtera. Adapun peta potensi sumberdaya hasil bumi dan laut Indonesia secara umum dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
  26. 26. Proceeding Seminar Forum SANKRI 20 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Gambar 2.1 Potensi Hasil Bumi dan Laut Indonesia Secara Umum. Sumber : Atlas Indonesia dan Dunia, 2003
  27. 27. Proceeding Seminar Forum SANKRI 21 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Secara Spesifik, di Provinsi Kalimantan timur sendiri komoditas unggulannya masih didominasi tanaman perkebunan seperti kakao, kelapa, kelapa sawit dan didukung sektor perikanan baik darat maupun laut. Tabel 2.2 Komoditas Unggulan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur No Kabupaten / Kota Komoditas Unggulan 1 Nunukan Kakao, Kelapa Sawit, Perikanan, Padi A dan BARIO, Jago, Ayam Nunukan, Minyak Bumi, Hutan Tanaman Industri, dan Garam Gunung 2 Malinau Kakao, Kelapa Sawit, Nenas, Cempedak, HTI, Batubara 3 Bulungan Kelapa Sawit, Durian, Kakao, Perikanan, Cempedak, Metanol, HTI 4 Berau Kelapa Sawit, Karet, Padi, Kedelai, Perikanan, Kelapa, Pariwisata, Batubara 5 Tarakan Udang, Ayam ras, Minyak Bumi 6 Kutai Timur Kelapa Sawit, Pisang, Jagung, Karet, Batubara, HTI. 7 Kutai Kartanegara Kelapa Sawit, Karet, Padi, Lada, Pisang, Nanas, Perikanan, Pariwisata, Batubara, HTI, Gas 8 Kutai Barat Kelapa Sawit, Karet, Durian, Rambutan, Perikanan darat, Batubara, Emas 9 Bontang Perikanan, Pupuk, LNG 10 Samarinda Perikanan, Pariwisata, Lada, Batubara 11 Balikpapan Perikanan, Pariwisata, (Pengilangan) Minyak Bumi 12 Penajam Paser Utara Perikanan, Kelapa Sawit, Durian, Karet, HTI 13 Pasir Kelapa Sawit, Karet, Padi, Pisang, Perikanan, Batubara, HTI Sumber: Kaltim Post, Potensi Kaltim yang Menjanjikan, 12 Mei 2006, hal. 8. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dominasi komoditas-komoditas pertanian disetiap daerah diwilayah kalimantan timur yang kemudian sangat berperan dalam melakukan komplementasi atau pemenuhan kebutuhan daerah lain yang kekurangan. Selain itu, dengan adanya penyebaran komoditas-komoditas utama ini menjadikan suatu daerah dapat memanfaatkan dan mengembangkannya sebagai komoditas unggulan ataukah komoditas andalan daerah yang tentunya akan memancing peningkatan serta pertumbuhan sektor lainnya (misalnya perekonomian dan pariwisata).
  28. 28. Proceeding Seminar Forum SANKRI 22 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ 2. Institusi Terkait Komponen ketahanan pangan yang kedua adalah segenap organisasi yang berperan dalam pengelolaannya, untuk tingkat nasional penanganan masing-masing sendi ketahanan pangan telah dilukiskan dalam PP 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. Tabel 2.3 Sendi-Sendi Ketahanan Pangan dan Unit Kerja yang Terlibat No Sendi-Sendi Ketahanan Pangan Unit Kerja Terkait berdasarkan PP No. 68 Tahun 2002 1. Ketersediaan pangan Penyediaan Pangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, koperasi, permukiman dan prasarana wilayah, pemerintahan dalam negeri, keuangan, dan riset dan teknologi, sesuai tugas dan kewenangan-nya masing-masing Distribusi Pangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, perhubungan, industri dan perdagangan, dan koperasi, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing 2. Cadangan Pangan Nasional Cadangan pangan nasional ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi mulai dari penetapan cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi sampai dengan Pemerintah Pusat. 3. Penganekaragaman Pangan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, dan riset dan teknologi, sesuai tugas dan kewenangannya masing- masing 4. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan Pencegahan Masalah Pangan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan,
  29. 29. Proceeding Seminar Forum SANKRI 23 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ industri dan perdagangan, koperasi, dan informasi, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing Penanggulangan Masalah Pangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, dalam negeri, kesejahteraan sosial, dan keuangan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing Pengendalian Harga Menteri yang ber-tanggung jawab di bidang industri dan perdagangan, pertanian, koperasi, kelautan dan perikanan, perhubungan, kehutanan, dan keuangan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing 5. Peran Serta Masyarakat Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat (masyarakat sosial (baik kelompok maupun individu), badan usaha swasta/ pemerintah, lembaga pendidikan, dll) dalam penyelenggaraan ketahanan pangan 6. Pengembangan SDM Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertanian, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing Dikarenakan ketahanan pangan bersifat lintas sektoral, lintas daerah dan mengikutsertakan peran serta masyarakat, maka diperlukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan secara terpadu yang pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. Adapun Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Nasional berdasarkan Keppres No.132 Tahun 2001 yaitu : Ketua : Presiden Republik Indonesia Ketua Harian : Menteri Pertanian Anggota : Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. Sekretaris/ anggota : Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
  30. 30. Proceeding Seminar Forum SANKRI 24 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Pembangunan Nasional, Kepala Badan Urusan Logistik, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. Sedangkan ditingkat propinsi dan Kabupaten/ Kota juga dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Disamping itu juga berdasarkan atas PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organsiasi Perangkat daerah, didaerah dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang menangani bidang ketahanan pangan daerah. Bidang ketahanan pangan ini dalam bekerja juga dibantu secara integratif dengan perangkat pemerintahan lainnya yang secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 2.2 Kelembagaan Ketahanan Pangan didaerah, 2008 3. Integrasi Kebijakan Seringkali program-program terkait penanganan ketahanan pangan dari pusat tidak dilaksanakan sepenuhnya didaerah, hal ini dikarenakan daerah juga mempunyai program- program tersendiri yang menurut mereka lebih utama untuk dijalankan. Meskipun begitu program terpadu dan terkoordinasi sangat penting untuk dikedepankan, sehingga perpaduan program tersebut akan saling melengkapi dalam rangka optimalisasi rantai ketahanan pangan yang kuat. Dewan Ketahanan Pangan Nasional Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota LTD Ketahanan Pangan Provinsi dibantu dengan Perangkat daerah Lainnya LTD Ketahanan Pangan Kabupaten/ kota dibantu dengan Perangkat daerah Lainnya Masyarakat Sosial (baik kelompok maupun Perorangan), Badan Usaha Swasta/ Pemerintah, dan Lembaga Pendidikan
  31. 31. Proceeding Seminar Forum SANKRI 25 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ PP No 38 Tahun 2007 menyebutkan ketahanan pangan adalah urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. Sehingga menuntut perhatian besar terhadap pelaksanaannya didaerah dengan menggunakan acuan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan terkait ketahanan pangan saat ini pada tataran pelaksanaannya masih bersifat parsial dan cenderung bersifat sektoral, sehingga perlu dibangun komitmen bersama secara terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kepala Daerah hingga segenap perangkat daerahnya. Komitmen bersama secara kooperatif ini bermakna pada implementasi kebijakan ketahanan pangan yang didukung oleh segenap unit kerja mulai dari penanganan ketahanan pangan ditingkat hulu (individu) hingga penanganan ditingkat hilirnya (daerah secara keseluruhan). 4. Cakupan Wilayah Penanganan Ketahanan Pangan Menurut pribadi (2005) cakupan ketahanan pangan adalah : (1) ketersediaan pangan yang mencakup produksi, cadangan, dan pemasukan, (2) distribusi/ aksessibilitas mencakup fisik (mudah dijangkau) dan ekonomi (terjangkau daya beli), serta (3) konsumsi mencakup mutu dan keamanan serta kecukupan gizi individu. Namun, cakupan ketahanan pangan tersebut amatlah dipengaruhi atas penanganan multikomoditi dan penanganan multisektoral (lihat Peta Karya ketahanan Pangan dalam Tri Noor Aziza dan Rustan, 2008) mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa, dimana jika digambarkan sebagai berikut. Gambar 2.3 Wilayah Cakupan Penanganan Ketahanan Pangan, 2008 Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Distribusi/ Aksessibilitas Pangan Konsumsi Pangan Produksi Pangan Pemasukan Pangan Cadangan Pangan Fisik (Mudah Dijangkau) Ekonomi (Terjangkau Daya Beli) Mutu Keamanan Kecukupan Gizi Penanganan Multikomoditi Penanganan Multisektor
  32. 32. Proceeding Seminar Forum SANKRI 26 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Selain itu sedikitnya ada empat element ketahanan pangan berkelanjutan (sustainable foodsecurity) di level keluarga yang diusulkan oleh Maxwell (dalam Jonatan Lassa, 1996), yakni: pertama, kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Kedua, akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (entitlements) untuk berproduksi, membeli atau menukarkan (exchange) pangan ataupun menerima sebagai pemberian (transfer). Ketiga ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, resiko dan jaminan pengaman sosial. Keempat: fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis, transisi dan/atau siklus. Ketahanan pangan pada posisi kritis berakibat pada kerawanan pangan, dimana ditingkat nasional dapat disebabkan oleh ketidakmampuan memproduksi cukup pangan atau ketidakmampuan negara untuk mengimpor cukup pangan atau tidak adanya kebijakan yang memadai dalam hal akses masyarakat terhadap pangan pokok dan mekanisme distribusi. Ditingkat daerah, kondisi rawan pangan dapat disebabkan oleh produksi yang tidak mencukupi atau tidak sampainya pangan ke seluruh pelosok dengan harga yang terjangkau. Pada tingkat rumah tangga, kondisi rawan pangan umumnya disebabkan oleh lokasi yang terpencil dan juga kurangnya daya beli untuk membeli pangan yang cukup. Pada tingkat individu, aspek-aspek seperti konsumsi pangan yang tidak sesuai dan tidak memadai, morbiditas (kondisi tidak sehat), kurangnya akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, air dan sanitasi, kekurangan gizi dan pendidikan kesehatan, dan sebagainya, dapat mempengaruhi tingkat-tingkat kerawanan pangan. Selain itu, juga faktor-faktor bencana alam dan gangguan mendadak lainnya juga turut mempengaruhi (Peta Kerawanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur, 2004) C. Inventarisasi Permasalahan-Permasalahan Umum Ketahanan Pangan Berdasarkan hasil penelusuran terhadap permasalahan-permasalahan yang mendera sistem ketahanan pangan nasional, maka dapat diperoleh secara jelas dan gamblang persoalan-persoalan tersebut yang dapat dirincikan sebagai berikut : 1. Problematika global yang melanda dunia seperti climate change (tingkat musim kemarau dan musim penghujan yang tidak bisa diprediksi), penerapan bio-fuel, serta krisis pangan dan energi. 2. Keberpihakan pemerintah pada peningkatan kesejahteraan petani masih minim dirasakan. Penerapan kebijakan subsidi saat ini kurang relevan, dikarenakan subsidi saat ini lebih ditekankan pada input bukan pada output. Dari alokasi subsidi pertanian sebesar 33 Triliun untuk tahun anggaran 2009, 21 Triliun diantaranya dialokasikan untuk subsidi pupuk. Subsidi pupuk tersebut juga tidak dirasakan secara berarti oleh petani dikarenakan subsidi tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan penghasil pupuk. 3. Perlindungan kepada petani terhadap permainan para spekulan dalam memainkan harga serta semakin maraknya kegiatan impor pangan yang dilakukan pemerintah. 4. Masalah pangan yang digunakan sebagai komoditas strategis politis yang memiliki dimensi sosial yang sangat lebar.
  33. 33. Proceeding Seminar Forum SANKRI 27 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ 5. Masih rendahnya advokasi pemerintah pusat dalam penguatan ketahanan pangan didaerah. 6. Pembentukan kelembagaan ketahanan pangan, keikutsertaan mitra swasta dan masyarakat dalam menciptakan iklim ketahanan pangan yang masih kurang. 7. Kemiskinan dan gizi buruk yang cukup tinggi baik di pedesaan maupun di perkotaan 8. Kekuatan akses yang lemah karena dipengaruhi pada ketersediaan beras miskin (raskin) dan fluktuasi harga dipasaran (yang sangat dipengaruhi pada permintaan dan penawaran) 9. Mahalnya biaya distribusi pangan ke daerah-daerah pelosok dan pedalaman sehingga pemerataan pangan masih belum bisa tercapai. Hal ini berdampak pada penumpukan pangan disuatu daerah dan defisit pangan di daerah lainnya. 10. Semakin tingginya tingkat permintaan/ konsumsi pangan dibanding ketersediaan pangan mengakibatkan ketergantungan pada pangan impor yang cukup tinggi 11. Naiknya harga-harga sarana dan produksi (SAPRODI) pertanian sebagai imbas kenaikan harga minyak dunia disamping ketersediaannya yang juga langka. 12. Ketidakmampuan BULOG dalam menjaga/ merencanakan stock pangan. Bahkan di kalimantan timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara terjadi surplus produksi yang tidak dapat ditampung semuanya digudang BULOG, namun tidak ada inisiatif BUOG untuk mendistribusikan kelebihan tersebut ke gudang BULOG di kabupaten lain dikarenakan ongkos angkut yang cukup besar. 13. Pilihan penanganan ketahanan pangan yang dominan berorientasi pada beras-centris sehingga komoditi lain tidak mendapatkan perhatian yang serius. 14. Tingginya potensi merembesnya hasil produksi pangan ke luar negeri diakibatkan disparitas harga yang cukup tinggi. 15. Kerusakan serta kurangnya perawatan terhadap sarana irigasi pengairan yang berpengaruh pada produksi pertanian. 16. Pemetaan daerah-daerah rawan pangan hingga tingkat kecamatan yang belum berjalan baik, juga penggunaannya yang masih kurang dalam perumusan kebijakan mengurangi daerah yang berpotensi rawan pangan 17. Penguasaan atas pangan oleh perusahaan dunia dalam bentuk perusahaan multinasional (MNCs) mulai dari hulu yang menguasai sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida hingga ke hilir turut pula digenggam dalam bentuk industri pengolahan pangan. 18. Arah kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang berpihak pada sektor pertanian, sehingga dukungan sektor-sektor lainnya terhadap pengembangan pertanian tidak optimal. 19. Masih banyaknya ditemukan produksi pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan atau sesuai dengan standar kehalalan. 20. Marjin keuntungan usaha tani yang sangat kecil menjadi penyebab tidak bersemangatnya petani mengusahakan usaha taninya.
  34. 34. Proceeding Seminar Forum SANKRI 28 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ BAB III PEMETAAAN INDIKATOR-INDIKATOR KETAHANAN PANGAN Dalam website resmi Deptan (seperti yang dungkap www.geografiana.com, 2005) dijelaskan, setelah melalui proses analisis komponen utama (principal component analysis) maka dalam pemetaan FIA (Food Insecurity Atlas) nasional digunakan 10 indikator yang dianggap berpengaruh sangat besar terhadap terjadinya kerawanan pangan (memiliki pengaruh yang signifikan) dari total 15 indikator yang terbagi ke dalam 4 (empat) dimensi ketahanan pangan. Pemetaan ini akan bekerja sebagai sistem peringatan dini dan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah di daerah maupun pemerintah pusat sehingga potensi kerawanan pangan dapat diminimalkan. Kesepuluh indikator yang tercakup di dalam 3 aspek/ dimensi ketahanan pangan tersebut adalah : A. Dimensi Ketersediaan Pangan (Food Availibility) yakni kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan serealia (Consumption to Net Cereal Availibility Ratio). Produksi pangan tergantung dari berbagai faktor, seperti iklim, sifat tanah, curah hujan, sarana produksi dan insentif bagi para petani dalam memproduksi komoditas pangan. Produksi komoditas pangan selama satu tahun juga dapat dipengaruhi oleh gangguan bencana alam. Secara nasional rata-rata konsumsi beras nasional adalah 2,6 juta ton perbulannya dengan tingkat konsumsi beras berdasarkan ketentuan nasional sebesar 139, 15 kg/kapita/tahun yang mencakup konsumsi langsung penggunaan pangan olahan, industri, dan pakan. Berdasarkan pada Atlas Kerawananan Pangan Nasional yang dikeluarkan oleh Deptan (2005) dimana untuk mempermudah apakah suatu provinsi yang memproduksi pangan cukup untuk penduduknya, pertama-tama, dihitung ketersediaan bersih serealia per kapita per hari. Data serealia yang digunakan adalah produksi serealia utama seperti padi, jagung dan ubi kayu di tingkat provinsi. Di Indonesia konsumsi normatif per kapita per hari dari serelia telah ditetapkan 300 gram. Suatu provinsi surplus dalam produksi serealia jika ketersediaan bersih per kapita per hari adalah lebih dari 300 gram. Kami telah mempertimbangkan konsumsi normatif terhadap konsumsi aktual, sebagai konsumsi aktual adalah tidak hanya suatu fungsi dari ketersediaan tetapi banyak faktor seperti pendapatan, harga pangan, kebutuhan dll, juga pengaruh konsumsi. Indikasi dari ratio apakah suatu provinsi berswasembada dalam produksi serealia. Hanya dua provinsi, Papua dan Riau, yang memiliki defisit serealia dan provinsi provinsi yang lainnya memproduksi lebih dari kebutuhan konsumsi normatif mereka. Data menunjukkan bahwa Indonesia telah berswasembada dalam produksi serealia dan bila dipandang dari ketersediaan serelia, Indonesia tergolong tahan pangan.
  35. 35. Proceeding Seminar Forum SANKRI 29 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Tabel 3.1 Rasio Konsumsi Normatif Perkapita Per Hari Terhadap Ketersediaan Bersih Serealia Secara nasional tabel diatas menunjukkan bahwa provinsi lampung menduduki peringkat pertama dengan rasio 0, 13 perkapita dimana angka ini melukiskan tingkat ketersediaan serealia yang cukup tinggi dibanding tingkat konsumsinya, sedangkan provinsi papua yang menduduki peringkat terbawah memiliki rasio 2,57 perkapita yang menunjukkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibanding ketersediaannya. Terkhusus Pulau Kalimantan sendiri, Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama dengan rasio 0,23 perkapita dan provinsi Kalimantan timur menduduki peringkat terbawah dengan rasio 0,61 perkapita.
  36. 36. Proceeding Seminar Forum SANKRI 30 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Tabel 3.2 Kondisi Ketahanan Pangan di Pulau Kalimantan Berdasarkan Tingkat konsumsi normatif terhadap ketersediaan serealia (Data FIA, 2005) Peringkat Provinsi Rasio Konsumsi/ Ketersediaan Serealia Per Kapita Level Pangan *) 1 Kalimantan Selatan 0,23 Tahan Pangan 2 Kalimantan Barat 0,40 Cukup Tahan Pangan 3 Kalimantan Tengah 0,49 Cukup Rawan Pangan 4 Kalimantan Timur 0,61 Cukup Rawan Pangan *) Analsis Kajian, 2008 Bagi KALSEL sendiri angka ini (0,23 perkapita) cukup membawa daerah mereka pada posisi yang Tahan Pangan dalam hal ketersediaan pangan yang lebih besar dibanding tingkat konsumsinya. Sedangkan untuk provinsi KALTIM sendiri (secara nasional peringkat 3 terbawah) menggambarkan tingkat konsumsi dan ketersediaan yang cenderung hampir berimbang (mendekati 1,0 perkapita) dan pada posisi seperti ini KALTIM dikategorikan Cukup Rawan Pangan. Kondisi cukup rawan pangan ini kalau dilihat dari segi ketersediaan pangan memang masih lebih besar dibanding tingkat konsumsinya, namun jikalau terjadi goncangan didaerah ini (kebanjiran, kebakaran, gempa bumi, dll) maka dapat dipastikan KALTIM akan kesulitan dalam pemenuhan pangan tersebut atau berada pada level rawan pangan. Apalagi belum semua wilayah di KALTIM ini dapat diakses dengan cepat dikarenakan infrastrukturnya yang belum merata. Faktor lain juga (Kaltim Post, 2006) lantaran masih tingginya angka pengalihan atau konversi pakan untuk unggas serta adanya kehilangan hasil panen tiap tahunnya. Terkait kehilangan pasca panen, Mentan mengajak BULOG menggarap program Gerakan Penanganan Pasca Pangan dan Pemasaran Gabah/Beras (GP4GB). Lewat program ini diharapkan, potensi kehilangan gabah setiap kali panen tiba dapat ditekan. Dalam catatan Deptan potensi gabah hasil panen yang hilang secara nasional tak kurang dari 20,5 % atau setara 11,6 juta ton GKG bila produksi nasional mencapai 57 juta ton GKG. Jika hal itu bisa ditekan 2,5% menjadi 18 persen saja, maka akan diperoleh tambahan produksi 1,45 juta ton GKG. Berdasarkan data tahun 2007 dengan memakai Angka Ramalan II (ARAM II) terlihat kondisi rata-rata yang menunjukkan defisit penyediaan komoditas pangan khususnya serealia dibanding kebutuhan konsumsi di beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan seluruh kota (Bontang, Tarakan, Samarinda, dan Balikpapan) yang ada berada pada level rawan pangan sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait terhadap masalah pemenuhan pangan di daerah tersebut.
  37. 37. Proceeding Seminar Forum SANKRI 31 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Tabel 3.3 Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Komoditas Utama di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 No Kab/ Kota Komoditi Jumlah Penduduk (Jiwa) Produksi (Ton) Produksi Siap Konsumsi (Ton) Kebutuhan Konsumsi (%) Persentase penyediaan (%) Lebih/ Kurang (Ton) Kategori Pangan *) 1 Pasir Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 182.817 46.335 1.127 54 251 107 4.712 1.223 26.869 969 49 229 97 4.005 1.076 20.658 874 1.261 717 249 2.271 931 130,06 110,91 3,87 31,91 39,03 176,39 115,66 6.210 95 - 1.213 - 488 - 152 - 1.735 146 Aman Aman Rawan Rawan Rawan Rawan Aman 2 PPU Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 125.522 82.434 2.264 11 92 57 4.712 3.908 47.802 1.947 10 84 52 4.005 3.439 14.184 600 866 492 171 2.271 639 337,01 324,51 1,15 17,03 30,28 176,39 538,27 33.618 1.347 - 856 - 408 - 119 1.735 2.800 Aman Aman Rawan Rawan Rawan Aman Aman 3 KUKAR Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 525.968 172.752 2.687 208 488 133 5.843 6.978 100.176 2.311 188 445 121 4.967 6.141 59.434 2.514 3.629 2.062 715 1.559 2.677 168,55 91,91 5,19 21,56 16,86 318,58 229,37 40.741 203 - 3.441 - 1.617 - 595 3.408 3.463 Aman Aman Rawan Rawan Rawan Aman Aman 4 KUTIM Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 187.474 44.796 891 312 226 98 5.645 955 25.976 766 282 206 89 4.798 840 21.185 896 1.294 735 255 2.328 954 122,62 85,51 21,83 28,02 34,86 206,07 88,07 4.792 - 130 - 1.011 - 529 - 166 2.470 - 114 Aman Rawan Rawan Rawan Rawan Aman Rawan 5 KUBAR Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 158.538 39.916 844 69 145 57 12.090 1.501 23.147 726 62 132 52 10.277 1.321 17.915 758 1.094 621 216 1.969 807 129,20 95,78 5,71 21,26 23,98 521.90 163,69 5.232 - 32 - 1.031 - 489 - 164 8.307 514 Aman Rawan Rawan Rawan Rawan Aman Aman 6 Bontang Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 131.307 400 - - 10 - 1.128 277 232 - - 9 - 959 244 14.838 628 906 515 179 1.631 668 1,56 0,00 0,00 1,77 0,00 58,79 36,47 - 14.606 - 628 - 906 - 506 - 179 - 672 - 425 Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan 7 Berau Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 165.575 28.646 775 969 388 148 5.790 2.098 16.611 667 877 353 134 4.922 1.846 18.710 791 1.142 649 225 2.056 843 88,78 84,21 76,76 54,46 59,61 239,32 219,07 - 2.099 - 125 - 266 - 296 - 91 2.865 1.003 Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Aman Aman 8 Bulungan Padi Jagung Kedelai 110.951 41.004 2.279 170 23.777 1.960 154 12.537 530 766 189,65 369,56 20,10 11.240 1.430 - 612 Aman Aman Rawan
  38. 38. Proceeding Seminar Forum SANKRI 32 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 332 144 8.263 3.609 302 131 7.024 3.176 435 151 1.378 565 69,54 86,56 509,69 562,37 - 132 - 20 5.646 2.611 Rawan Rawan Aman Aman 9 Nunukan Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 126.289 39.444 1.019 62 198 106 11.824 2.002 22.873 876 56 180 96 10.050 1.762 14.271 604 871 495 172 1.569 643 160,28 145,17 6,44 36,44 55,98 640,76 274,07 8.602 273 - 815 - 315 - 76 8.482 1.119 Aman Aman Rawan Rawan Rawan Aman Aman 10 Malinau Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 56.245 17.076 247 19 89 32 3.551 644 9.902 212 17 81 29 3.018 567 6.356 269 388 220 76 699 286 155.80 79,01 4,43 36,77 37,94 432,08 197,96 3.546 - 56 - 371 - 139 - 47 2.320 280 Aman Rawan Rawan Rawan Rawan Aman Aman 11 Tarakan Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 179.050 - - - - - 7.707 1.755 - - - - - 6.551 1.544 20.233 856 1.235 702 244 2.224 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,58 169,46 - 20.233 - 856 - 1.235 - 702 - 244 4.327 633 Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Aman Aman 12 Balikpapan Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 497.216 291 336 0 9 - 7.992 209 169 289 - 8 - 6.793 184 56.185 2.377 3.431 1.949 676 6.175 2.531 0,30 12,16 0,00 0,42 0,00 110,00 7,27 - 56.017 - 2.088 - 3.431 - 1.941 - 676 618 - 2.347 Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Aman Rawan 13 Samarinda Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 603.312 23.853 135 - 27 - 7.162 1.052 13.832 116 - 25 - 6.088 926 68.174 2.884 4.163 2.365 821 7.493 3.071 20,29 4,03 0,00 1,04 0,00 81,24 30,15 - 54.342 - 2.768 - 4.163 - 2.340 - 821 - 1.405 - 2.145 Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan KALTIM Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar 3.050.264 536.947 12.604 1.873 2.253 882 102.289 26.212 311.365 10.839 1.695 2.052 880 86.946 23.067 344.680 14.580 21.047 11.957 4.148 37.884 15.526 90,33 74,34 8,05 17,17 19,28 229,50 148,57 - 33.314 - 3.741 - 19.352 - 9.905 - 3.348 49.061 7.541 Rawan Rawan Rawan Rawan Rawan Aman Aman Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Data Penduduk Tahun 2007 masih proyeksi Data Tahun 2007 merupakan ARAM II 2007 *) Analisis Kajian, 2008 Dari data pemenuhan kebutuhan konsumsi komoditas utama pada seluruh kabupaten/ kota se-provinsi kalimantan timur tersebut terlihat bahwa hanya 8 (delapan) daerah berstatus kabupaten dengan kategori aman pangan untuk komoditas padi, dan 5 (lima) kabupaten berkategori aman pangan untuk komoditas jagung. Namun, secara rata-rata terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih berada pada status cukup rawan pangan, sehingga membutuhkan penanganan berorientasi peningkatan ketersediaan pangan siap konsumsi.
  39. 39. Proceeding Seminar Forum SANKRI 33 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ B. Indikator Akses Terhadap Pangan (Food Access) a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (Population Below Poverty Line); Tabel 3.4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2005 - 2007 Jumlah penduduk miskin merupakan gambaran dari penduduk yang tidak memiliki akses yang produktif terhadap mata pencaharian yang memadai. Semakin besar
  40. 40. Proceeding Seminar Forum SANKRI 34 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ jumlah penduduk miskin, maka semakin rendah pula akses mereka terhadap tingkat yang memadai terhadap pangan dan semakin tinggi tingkat kerawanan pangan didaerah-daerah tersebut (Peta Kerawanan Pangan Provinsi Kaltim, 2004). Badan Pusat Statistik (BPS) membuat definisi penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan berdasarkan pada pendekatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach), baik makan maupun bukan makanan. Untuk kebutuhan dasar makanan digunakan angka kebutuhan konsumsi 2100 kilokalori per-hari. Berdasarkan data secara nasional, tergambarkan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan meskipun angkanya sangat kecil yaitu 16,58 % dalam tahun 2007 menurun 0, 11 % dibanding tahun 2005. Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat teratas dengan angka kemiskinan yang cukup rendah yaitu 4,61% dan tertinggi pada Provinsi Papua dengan persentase mencapai 40,78 %. Tingginya kesejangan ini memerlukan perhatian serius dikarenakan kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan akses terhadap pangan sangat rendah dan dapat menyebabkan tingginya angka kematian akibat kelaparan serta kekurangan gizi. Tabel 3.5 Kategorisasi Ketahanan Pangan Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 No Kabupaten/ Kota Jumlah RT Miskin (jiwa) % Penduduk Miskin Terhadap Total Penduduk Kategori Ketahanan Pangan *) 1 Pasir 24.459 13,75 Cukup Rawan 2 Kutai Barat 14.824 9,60 Cukup Aman 3 Kutai Kartanegara 45.679 9,04 Cukup Aman 4 Kutai Timur 25.230 14,03 Cukup Rawan 5 Berau 13.018 8,30 Cukup Aman 6 Malinau 9.358 17,90 Rawan 7 Bulungan 12.516 11,82 Cukup Rawan 8 Nunukan 13.996 12,01 Cukup Rawan 9 Penajam Paser Utara 14.979 12,26 Cukup Rawan 10 Balikpapan 8.278 1,70 Aman 11 Samarinda 30.880 5,25 Cukup Aman 12 Tarakan 6.521 3,92 Aman 13 Bontang 8.357 6,68 Cukup Aman Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2007 *) Analisis Kajian, 2008 Secara khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur, kondisi ketahanan pangan berdasarkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk terbilang relatif masih menghawatirkan. Ini terbukti dengan hanya 2 (dua) daerah saja yang tergolong aman/ tahan pangan yaitu, Kota Balikpapan dan Tarakan, sedangkan 5 daerah lainnya berstatus cukup aman, sedangkan 5 daerah lainnya yaitu Pasir, Kutai Timur, Bulungan, Nunukan, dan
  41. 41. Proceeding Seminar Forum SANKRI 35 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Penajam Paser Utara berstatus cukup rawan, dan Kabupaten Malinau sebagai yang terluas di Provinsi Kalimantan Timur berstatus rawan. Semakin rendahnya jumlah penduduk miskin dapat mengindikasikan tingkat pemenuhan pangan ditingkat rumah tangga yang semakin baik pula. b. Persentase rumah tangga yang tidak dapat meng-akses listrik (Access to Electricity) dan Persentase Infrastruktur jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat (Villages with connectivity); Akses terhadap listrik serta kesiapan infastruktur jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat akan berpengaruh terhadap sarana infrastuktur yang diceminkan melalui indeks infrastruktur. Berdasarkan data yang ada di Dinas Pertanian dapat dikelompokkan daerah- daerah berdasarkan tingkat ketahanan pangannya pada dimensi indikator Indeks Infrastruktur. Namun, data yang ada tidak memasukkan daerah perkotaan dikarenakan infrastrukturnya yang cukup mapan dibanding daerah kabupaten. Tabel 3.6 Persentase Keluarga Miskin dan Indeks Infastruktur Pada Beberapa Kabupaten di Kalimantan Timur Tahun 2003 – 2004 No Kabupaten Persentase Keluarga Miskin Indeks Infrastruktur Kategori Ketahanan Pangan 2003 2004 2003 2004 2003 2004 1 Pasir 17,07 15,79 0,25 0,23 Cukup Rawan Cukup Rawan 2 Kutai Barat 13,81 13,63 0,54 0,32 Aman Cukup Aman 3 KUKAR 15,69 15,07 0,24 0,14 Aman Aman 4 Kutai Timur 17,40 16,52 0,74 0,37 Rawan Cukup Rawan 5 Berau 9,83 8,41 0,26 0,50 Aman Cukup Aman 6 Malinau 23,99 23,88 0,18 0,56 Cukup Aman Rawan 7 Bulungan 23,75 22,19 0,27 0,38 Cukup Rawan Cukup Rawan 8 Nunukan 21,55 21,18 0,42 0,40 Cukup Rawan Cukup Rawan 9 PPU 17,07 15,79 0,06 0,06 Cukup Aman Cukup Aman Sumber : Peta kerawanan Pangan Kaltim, 2004 Secara umum dalam hal akses terhadap pangan, Kabupaten Malinau layak mendapatkan perhatian lebih karena berada dalam keadaan rawan pangan. Kabupaten Malinau sarana infrastrukturnya sangat minim sehingga distribusi pangan ke daerah-daerah dalam wilayah malinau mengalami kesulitan. Daerah-daerah berkategori cukup rawan yaitu pasir, kutai timur, bulungan, dan nunukan yang juga perlu mewaspadai kondisi kerawanan pangan didaerahnya dengan langkah- langkah preventif. Kondisi cukup rawan ini disebabkan penduduk miskinnya yang cukup tinggi sehingga berpengaruh pada kemampuan mendapatkan pangan yang layak.
  42. 42. Proceeding Seminar Forum SANKRI 36 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Gambar 3.1 Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Akses Pangan Tahun 2003 - 2004 C. Indikator Penyerapan Pangan (Utilization) Meskipun suatu daerah atau seseorang tahan pangan bila ditinjau dari ketersediaan pangan dan akses pangan, kondisi kerawanan pangan secara keseluruhan masih akan bergantung pada faktor-faktor seperti akses terhadap infrastruktur kesehatan dan fasilitas dasar seperti akses ke air minum yang aman, sanitasi, dan dampaknya (outcome) dari pemanfaatan dan penyerapan pangan dimana ditunjukkan dari status gizi individu terutama pada anak-anak dan wanita Baik buruknya dimensi pemanfaatan dan penyerapan pangan dipengaruhi oleh persentase ibu yang buta huruf, keadaan infrastruktur kesehatan dan keadaan nutrisi dan kesehatan. Keadaan infrastruktur kesehatan dapat dinilai melalui akses penduduk ke fasilitas kesehatan, komposisi jumlah dokter yang melayani kesehatan penduduk per satuan luas wilayah, dan akses penduduk ke fasilitas air bersih. Keadaan nutrisi dan kesehatan dinilai melalui besarnya angka harapan hidup waktu lahir, persentase anak yang berat badannya dibawah standar, dan besarnya angka kematian bayi (Peta Kerawanan Pangan Provinsi Kaltim, 2004) a. Angka kematian bayi waktu lahir (Infant Mortality Rate, IMR); b. Umur harapan hidup anak usia 1 tahun (Life Expectancy);
  43. 43. Proceeding Seminar Forum SANKRI 37 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Tabel 3.7 Angka Kematian Bayi (2000-2005) dan Harapan Hidup (2005-2006) Menurut Provinsi Keberhasilan program ketahanan pangan salah satunya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.
  44. 44. Proceeding Seminar Forum SANKRI 38 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa DI. Yogyakarta memiliki angka harapan hidup tertinggi secara nasional dengan angka 73,0 dan terendah di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan angka 60,9. Perbandingan ini menggambarkan bahwa dengan semakin tingginya angka harapan hidup disuatu daerah berarti kondisi ketahanan pangan pada daerah tersebut semakin baik. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Tabel 3.8 Kondisi Ketahanan Pangan di Pulau Kalimantan Berdasarkan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup No Provinsi Angka Kematian Bayi (2005) Angka Harapan Hidup (2006) Level Ketahanan Pangan *) 1 Kalimantan Selatan 41 62,4 Rawan 2 Kalimantan Barat 35 66,0 Cukup Rawan 3 Kalimantan Tengah 29 70,8 Aman 4 Kalimantan Timur 23 70,4 Aman *) Analsis Kajian, 2008 c. Persentase anak yang kurang gizi (Children Underweight); d. Persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih (Access to safe drinking water); e. Persentase penduduk yang tinggal > 5 km dari puskesmas (Access to puskesmas); f. Persentase wanita yang buta huruf (Female Illiteracy) Dalam FIA (2005) dijelaskan bahwa adanya kerawanan pangan di suatu daerah yang diindikasikan oleh 10 indikator dan dikelompokkan ke dalam 3 aspek/dimensi ketahanan pangan, yaitu Dimensi Ketersediaan Pangan (Food Availibility), Akses Terhadap Pangan (Food Access), dan Penyerapan Pangan (Food Consumption, Health, and Nutrition). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya kerawanan pangan yang bersifat khronis (chronic food insecurity) yang memerlukan penanganan jangka panjang. Tabel 3.9 Kategori Penyerapan Pangan Beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 No Kabupaten Kategori Wanita Buta Huruf Infrastruktur Kesehatan Nutrisi dan Kesehatan Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan 1 Pasir Sangat Aman Sangat Aman Rawan Cukup Rawan 2 Kutai Barat Sangat Aman Cukup Rawan Cukup Rawan Rawan 3 KUKAR Sangat Aman Aman Cukup Rawan Aman 4 Kutai Timur Sangat Aman Cukup Aman Rawan Cukup Aman
  45. 45. Proceeding Seminar Forum SANKRI 39 | P a g e “ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “ 5 Berau Sangat Aman Aman Cukup Rawan Cukup Aman 6 Malinau Sangat Aman Rawan Cukup Rawan Rawan 7 Bulungan Sangat Aman Cukup Aman Aman Cukup Aman 8 Nunukan Sangat Aman Cukup Rawan Cukup Aman Cukup Aman 9 PPU Sangat Aman Aman Cukup Aman Cukup Aman Sumber : Peta Kerawanan Pangan Provinsi Kaltim, 2004 D. Dimensi Kerentanan Pangan Selain 3 dimensi yang telah disebutkan diatas, masih terdapat satu dimensi lagi yang meskipun tidak terlalu signifikan besar pengaruhnya tetapi turut menyumbang potensi timbulnya kerawanan pangan di daerah. Dimensi tersebut adalah Dimensi Kerentanan Pangan. Dalam dimensi kerentanan pangan ini dipengaruhi oleh luasan hutan yang dimiliki suatu wilayah, fluktuasi areal lahan yang terdegradasi, dan luas areal pertanaman padi yang mengalami puso. Gambar 3.2 Kondisi Kerentanan Pangan Beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2003 - 2004 Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2004 daerah dengan kategori Cukup Rawan yaitu Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), daerah dengan kategori Cukup Aman yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau,
  • triwidodowutomo

    Sep. 1, 2021

Seri Issu Aktual Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda 2008 (mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)

Vistos

Vistos totais

33

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

0

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×