O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Carregando em…3
×
1 de 21

Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA

2

Compartilhar

Baixar para ler offline

Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021

Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI

Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCA

  1. 1. Peran  Teknologi Informasi dalam Evidence  Based  Policy di  Era  VUCA (Volatile,  Uncertain,  Complex  and  Ambiguous) Dr.  Tri  Widodo  W.  Utomo,  MA Deputi Bidang Kajian  Kebijakan dan  Inovasi Administrasi Negara  – LAN  RI Disampaikan pada  Kegiatan Workshop  Internet   of  Things  for  Intellectual  Property  System  – Kemenkumham,  10  November  2021
  2. 2. Kerumitan Kemenduaan Ketidakajegan Ketidakpastian TEKNOLOGI VUCA, Teknologi, dan EBP “Pedang Bermata Dua”:  bisa menimbulkan VUCA,  namun juga   dibutuhkan untuk mengatasi VUCA  dan mendorong new-­‐VUCA EBP
  3. 3. Global Digital Index 2019 & Indeks Pembangunan TIK 2020 Berdasarkan data  BPS,  Indeks Pembangunan  Teknologi,   Informasi,  dan Komunikasi di  Indonesia  masih tergolong rendah (5,32)  dari skala 10  pada tahun 2019.   IP-­‐TIK  ini disusun dari 3  subindeks:  1)  keahlian,  2)  akses dan infrastruktur,  dan 3)  penggunaan.
  4. 4. +/- Dampak Disrupsi Teknologi Informasi § Pekerjaan yang  hilang,  muncul baru,  dan berubah. § Perlunya persiapan kompetensi menghadapi perubahan lapangan kerja. § Keterampilan tersebut bukan hanya keterampilan teknologi,  namun juga   keterampilan sosial,   emosional dan  keterampilan kognitif yang  lebih tinggi,   seperti kreativitas dan   kemampuan pemecahan masalah yang  rumit. Sumber:  Mc  Kinsey  &  Company,  2019
  5. 5. “Information technology is a set of tools that help you work with information and perform tasks related to information processing” (Haag and Keen.1996. Information Technology: Tomorrow’s Advantage Today)
  6. 6. Dampak Teknologi Informasi Dalam Society 5.0 The  four  C’s  of  21st   Century  skills: • Creativity • Critical  Thingking • Communication • Collaboration
  7. 7. Pentingnya Birokrasi Agile dalam menghadapi VUCA Perubahan yang  terjadi secara cepat,  tidak dapat diprediksi sebelumnya,   tetapi memberikan efek yang  besar dan  tidak terduga. Volatile Metode forecasting  extrapolatif yang   mengandalkan data  masa  lalu untuk memprediksi masa  depan tersebut tentu saja menjadi tidak relevan dengan tantangan masa   kini yang  semakin tidak berpola.  Hal  inilah yang   menjadi akar masalah kebijakan publik kita yang   tidak agile. Uncertainty Ketidaklengkapan informasi ini berdampak pada  kegamangan atau ambiguitas birokrasi publik untuk menghasilkan keputusan yang  tepat yang  pada  akhirnya merugikan kepentingan banyak pihak. Ambiguity Intensitas penggunaan teknologi telah menyebabkan batasan antar negara  menjadi semakin lebur.   Situasi ini berdampak pada   peningkatan kompleksitas tatanan masyarakat global. Complexity
  8. 8. Kebutuhan untuk bekerja lebih strategis,  fleksibel,  dan  adaptif terhadap perubahan yang   menghasilkan kebijakan dan  layanan publik yang  lebih baik.  Dengan demikian,  agile  bukanlah sebuah tujuan,  melainkan syarat untuk mendorong agar  birokrasi publik bekerja lebih strategis. Banyak  pemerintah di  dunia  mengadopsi paradigma agile,   Mengapa?  
  9. 9. Penerapan paradigma agile   oleh  Vietnam  dalam meningkatkan arus investasi asing /  Foreign  Direct   Investment  (FDI). Di  Vietnam  misalnya,  dengan adanya kebijakan reformasi dalam peraturan hukum mengenai investasi dan  pajak perusahaan telah terbukti mampu menangkap peluang ketika 23  dari 33   perusahaan Cina memperluas ekspansinya pada  Juni hingga Agustus 2019.  Sisanya berpindah ke Kamboja,  India,  Malaysia,   Meksiko,  Serbia,  dan  Thailand.
  10. 10. Peran dan  kontribusi aktor non-­‐pemerintah akan  semakin   besar  dalam memecahkan suatu persoalan Government  as  an  enabler   instead of a solution provider Pelayanan publik oleh pemerintah  akan semakin personalized,  mudah diakses dari mana saja &  kapan saja Made-­‐for-­‐me service delivery Proses  co-­‐creation pemerintah-­‐masyarakat  semakin banyak dilakukan dalam melahirkan berbagai inovasi Distributed governance Evidence-­‐based policy  untuk  memecahkan persoalan-­‐ persoalan  masyarakat Data-­‐smart government Public-­‐private partnership; Digital payment Alternative forms of   government funding Manajemen pegawai yang dinamis dan fleksibel;  Talent   pool,  open source talent Just-­‐in-­‐time civil service Indikator non-­‐ekonomi sebagai ukuran kesejahteraan   (lingkungan, kesehatan, kebebasan, keamanan, dsb) A new basis for national   prosperity Sumber: Deloitte,  Gov2020:  A Journey into the Future of Government,  2015 7 Trend Transformasi Cara Kerja Birokrasi
  11. 11. memiliki visi yang  jelas yang  berfokus pada  tren baru dan   tujuan organisasi yang  strategis.   Visi yang  Jelas investasi sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan digital,  seperti artificial  intelligence,  machine   learning,  ataupun predictive  algorithm. Penguatan SDM mengubah cara kerja birokrasi gaya lama  ke cara kerja yang  baru yang   lebih terbuka,  adaptif,  dan  responsif Pembaruan Budaya Kerja Warga negara  (citizen)  memegang peranan yang  amat penting dalam kebijakan publik yang  agile Pendekatan citizen-­centric Strategi Mewujudkan Birokrasi Agile
  12. 12. Birokrasi Agile dan EBP ... Able  People •Perlunya birokrasi diisi oleh SDM-­‐SDM  yang   kompeten dan kapabel. •Pembetukan sistem merit  dalam manajemen ASN. •Peningkatan/pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM  secara berkelanjutan. Agile  Process •Perlunya membangun kelembagaan pemerintah yang  agile,  cepat,  efektif,  dan efisien. •Pentingnya menciptakan tata kelola kebijakan yang  berbasis pada proses  pencarian bukti/masalah (eveidence-­‐based). PENDORONG UTAMA § Dynamic  Governance  terlaksana jika ada pembelajaran terus menerus untuk menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan adaptif (adaptive  policy)  melalui pengembangan dynamic  capabilities  (mencakup kemampuan thinking  ahead,   thinking  again  dan thinking  across)  pada proses  pembangunan able  people  dan agile  process. § Dasar dari proses  menghasilkan dynamic  governance  adalah landasan nilai budaya (institutional  culture)  yang  dimiliki oleh bangsa. Adaptive  Policies • Terlaksananya kebijakan yang  adaptif • Dihasilkan melalui inovasi,  kontekstualisasi (evidence-­‐based  policy), implementasi. TUJUAN Sumber: Neo  &  Chen  (2007)
  13. 13. Penguatan Evidence-­ based  Policy  (EBP)  pada   Pemerintahan EBP  =  kebijakan yang  diambil berdasarkan pada   data  dan  fakta. Konsep EBP  dapat dilaksanakan pada  jenjang level  pemerintahan manapun untuk mendorong peningkatan hasil kinerja yang  lebih efektif dan   efisien.   Menurut The  Pew  Charitable  Trust  dan  Mac   Arthur  Foundation  (2014),  dengan pelaksanaan EBP,  Pemerintah dapat mengurangi pemborosan anggaran,  memperluas program   inovatif dan meningkatkan akuntabilitas.
  14. 14. Sejarah EBP § Terdapat proposisi bahwa pengetahuan yang  handal adalah instrumen untuk mewujudkan kebijakan yang  berkualitas.  Ilmu sosial (ekonomi,  sosiologi,  politik,  psikologi dll)  berkembang pesat dan ilmuwan sosial terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi kebijakan. § Namun,  hasilnya masih belum optimal  karena penelitian sosial yang   tidak memadai,  serta kapasitas implementasi dan koordinasi yang   buruk dari lembaga pemerintah.  Itulah sebabnya,  penggunaan data  kuantitatif dan metode eksperimental sangat dianjurkan sebagai sarana untuk memberikan bukti (evidence)  yang  lebih tepat dan andal bagi para  pembuat keputusan. Sumber:  Brian  W.  Head  (2010),  Reconsidering  evidence-­‐based  policy:  Key  issues  and  challenges,   “Policy  and  Society”,  29:2,  77-­‐94  
  15. 15. EBP: Mengubah Interaksi Pengetahuan-Kebijakan Power  speaks   to  truth Truth  speaks   to  power (Price,  1965) (Alison  Shaw,  2005)
  16. 16. Kebijakan Publik dihadapkan pada  perubahan lingkungan yang   makin kompleks sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi dan   komunikasi (TIK). Big  Data  muncul sebagai alat tata  kelola ekonomi,  politik,   sosial,  dan  budaya,  serta pembentukan konstruksi terhadap model  baru pembuatan kebijakan. BIG DATA
  17. 17. Sementara itu,  disrupsi teknologi dan  keberadaan big  data  ini telah mengubah pandangan dan  harapan masyarakat terhadap cara bekerja dan   bertindak birokrasi publik (Reddick,  Chatfield,  &  Ojo,  2017).   BIG DATA
  18. 18. Value   data  memiliki nilai yang   sangat berharga Variety bentuknya beragam Volume data  yang  ada memiliki volume   yang  besar Velocity Data  cepat berubah secara real  time Veracity data  yang  ada memiliki akurasi Fenomena big  data   yang  memiliki karakter 5Vs
  19. 19. Data  Sensus memproduksi beragam data   sensus Penguatan Fungsi Algoritma menggunakan algoritma untuk melihat dampak dan  koneksi antarkebijakan Analisis Opini Publik menganalisis opini publik di   media  sosial big  data  analytics   Policy  Formulation membuat kebijakan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang  ada Pemanfaatan Big Data
  20. 20. Basis Evidence pada Siklus Kebijakan Kinerja Kebijakan Dilanjutkan (continuation) Dihentikan (termination) Tetap Revisi Formulasi Formulasi* Kebijakan Agenda*Setting Implementasi* Kebijakan Evaluasi* Kebijakan PELAKSANAAN(KEBIJAKAN PERENCANAAN(KEBIJAKAN Policy' Alternative Policy' Appraisal Policy' Recommen dation Policy'Output'&' Performance Policy'Options'/' Choices Policy'Action Ex-­‐ante  – Analysis  FOR  Policy  *) Ex-­‐post  – Analysis  OF  Policy  *) EVIDENCE EVIDENCE EVIDENCE § Teknologi Informasi,  Big  Data,  dan Data   Science  akan sangat membantu penguatan evidence  dan mewujudkan EBP. § EBP  sendiri akan berkontribusi pada stabilitas pembangunan dan pelayanan publik.  
  21. 21. Thank  you

×