1.
Peran & Strategi JFAK Dalam
Komunikasi Kebijakan Publik
Disampaikan pada Webinar “Komunikasi dan Literasi
Kebijakan Publik Efektif di Era Digital”, diselenggarakan
oleh Kementerian Kominfo RI
Jakarta, 21 Juni 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL

2.
Esensi Komunikasi Kebijakan
Kegiatan penyampaian informasi
kepada multi stakeholders untuk
mempengaruhi atau menyuarakan
kepentingan dan menggali
dukungan dalam proses kebijakan.
Target: dukungan dan
persetujuan untuk penghapusan,
penolakan, atau perubahan
kebijakan yang ada, ATAU
pembuatan kebijakan baru.

3.
Komunikasi sbg Unsur Kompetensi AK
Kompetensi Inti
Kompetensi
Dasar
Kompetensi
Spesialis
Kemampuan
Analisis
1. Pengetahuan substansi kebijakan Publik
2. Metode riset
3. Teknik dan analisis kebijakan
4. Kemampuan menulis dan publikasi.
5. Pengetahuan bidang pekerjaan
1. Manajemen Diri
2. Membangun
Tim
Penyusunan
Saran Kebijakan
Kemampuan
Politis
1. Konteks politik (dinamika politik dan
budaya birokrasi)
2. Regulasi dan legislasi
3.Komunikasi
4. Membangun jejaring (networking)
5. Presentasi
1. Konsultasi
Publik
2. Partnership
Sumber: Peraturan Kepala LAN No. 31 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi JFAK

4.
Ilustrasi Pentingnya Komunikasi Kebijakan

5.
The Age of Information Overload
 Edisi mingguan New York Times di Abad 21 berisi
informasi lebih banyak dibanding informasi
seumur hidup orang Inggris di Abad 17.
 Lebih banyak informasi dibuat dalam 3 dekade
terakhir abad ke-20 daripada di 5.000 tahun
sebelumnya (Bawden dan Robinson, 2009).
 Pada tahun 2012, data yang dikirim melalui
internet setiap detik, lebih banyak dibanding data
yang disimpan di seluruh internet pada 20 tahun
sebelumnya (McAfee et al. 2012)
Peran AK menjadi sangat penting untuk menseleksi
informasi yang valid, merumuskan draft kebijakan yang
evidence-based, serta mengkomunikasikan dengan
stakeholder terkait.

6.
Komunikasi Kebijakan
Komunikasi
Kebijakan
Lisan
Audiensi & Presentasi
Pidato, Rekaman
Rapat (Ker, Kor, Kon, Pim)
Lobby, dll
Tertulis
Telaahan Staf
Policy Memo
Policy Brief/Paper
Executive Summary
Naskah Akademik, dll
 Semua ini hanyalah
media bukan tujuan,
Jangan salah fokus.
 Bentuk-bentuk
komunikasi tini bersifat
komplementer (saling
melengkapi), bukan
substitutif (saling
menggantikan).
 Komunikasi lisan
adalah bagian dari
Kompetensi Politis,
sedang komunikasi
tertulis bagian dari
Kompetensi Analisis.

7.
Bentuk Komunikasi Kebijakan
Sumber: Pedro Arias,
2016, Policy Advocacy:
From Research to Policy
Messages, Trade and
Market Division FAO.

8.
Ilustrasi Bentuk Komunikasi Kebijakan
Komunikasi Tertulis melalui policy research / policy paper
(bottom up)
Komunikasi Lisan, lebih sering terjadi secara “top
down” (arahan pimpinan)

9.
Komunikasi Kebijakan: Speaks the Truth!
Power speaks
to truth
Truth speaks
to power
(Price, 1965)
(Alison Shaw, 2005)

10.
Peran JFAK dalam Komunikasi Kebijakan
POLICY
ANALYST
POLICY DOCUMENTS
- Policy Memo
- Policy Brief
- Policy Paper
POLICY
COMMUNICATION
- Briefing
- Dengar pendapat
- Konferensi
- Percakapan
Communication
Utilization
Analysis
POLICY INFORMATION
- Masalah kebijakan
- Masa depan kebijakan
- Aksi kebijakan
- Hasil kebijakan
- Kinerja kebijakan
Documentation
POLICY MAKING PROCESS
- Penyusunan agenda kebij
- Formulasi kebijakan
- Adopsi kebijakan
- Implementasi kebijakan
- Penilaian kebijakan
Peran AK dalam
Proses Kebijakan
(Dunn, 2004)

11.
Audience
(Policy
Maker)
Peran AK dalam Komunikasi Kebijakan
Govt
Private
Sector
Media
NGO
Citizen
Filan-
trofi
Acade
mician
Politi-
cian
Analis
Kebijakan
 Dalam proses analisis, AK perlu
memahami peta stakeholder secara
komprehensif.
 Aspirasi stakeholder perlu diakomodir
dalam alternatif kebijakan, sebaliknya
visi kebijakan perlu disampaikan
kepada stakeholder.
 Hasil analisis disampaikan kepada
audience kunci (pembuat kebijakan)
 AK berperan sebagai perantara
pengetahuan (knowledge brokering).

12.
3 Strategi dalam Komunikasi Kebijakan
1. Do not bombard people with evidence.
Pengambil kebijakan sudah memiliki
informasi yang berlimpah. Lakukan
sintesa dan kemas sesuai harapan
mereka. Sebaik apapun dokumen yang
berbasis bukti (evidence-based), tetap
saja manusia (analis kebijakan) yang
harus bicara kepada pengambil
kebijakan. Jangan terlalu berharap
evidence mampu “bicara” kepada
mereka.
Lesson learned: Evidence-based
penting, tapi komunikasi lebih penting
lagi.
2. Find the right time to act.
Pilih waktu (timing) yang tepat untuk bisa memasukkan
ide kedalam agenda reform.
3. Engage with real world policymaking rather than
waiting for a ‘rational’ and orderly process to appear.
Bersikaplah pragmatis, jangan Machiavellian. Masuklah
pada pembuatan kebijakan yang nyata daripada
menunggu proses yang rasional.

13.
Merancang Strategi Komunikasi Kebijakan
1. Fase Perencanaan
o Apa yang kita inginkan (Agenda)?
o Siapa pihak terkait (Stakeholder)?
o Bagaimana faktanya (Diagnosa/Analisa)?
o Seberapa kuat kapasitas kita (Assessment)?
2. Fase Aksi
o Bagaimana kita memulainya?
o Strategi komunikasi apa yang
dipilih?
o Apa resiko dan bagaimana mengatasinya?
o Adakah rencana cadangan?
3. Fase Evaluasi
o Apa yang telah berubah (Dampak)?
o Bagaimana rencana tindak lanjut?
1. Identifikasi Stakeholders Kebijakan
o Daftar stakeholder (sektor publik,
privat/bisnis, akademisi, LSM, media,
kelompok masyarakat, donor, dll)
o Identifikasi sikap/posisi stakeholder:
mendukung, menolak, netral.
2. Menyusun Matriks Stakeholder
o Kekuatan pengaruh (power)
o Tingkat kepentingan (interest)
3. Pilihan Strategi Komunikasi
o Formal atau Informal
o Lobi, Negosiasi
o Aliansi, Koalisi

14.
Peta Stakeholder Kebijakan & Strategi Komunikasi
Promotor
Latent
Defender
Apathetic

15.
Terima Kasih
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Semoga Bermanfaat … !!