Dokumen ini membahas pentingnya reformasi sistem perijinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memerangi korupsi. Dokumen juga menganalisis permasalahan perijinan selama ini dan pentingnya merancang peraturan pelayanan administratif yang mudah, murah, dan efisien guna mendorong investasi dan

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pembenahan Sistem Perijinan Untuk Memperkokoh Ekonomi Lokal Disampaikan dalam Seminar “ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal ” Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, 25 September 2010 Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI

2. Contents Prolog: Kinerja Ekonomi Nasional 1 Apa itu Pelayanan Administratif? 2 Bagaimana Perijinan Mendorong Ekonomi Lokal 3 Perijinan Dalam Optik HAN 4 Penutup 5

3. Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi -0,29 pada tahun 2008 Perkembangan skor memperlihatkan adanya kemajuan kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintah meskipun belum signifikan. Paramater pengukurannya meliputi kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi aparat pemerintah, dan independensi PNS terhadap tekanan politik .

5. INDEKS PERSEPSI KORUPSI Meskipun IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainya masih rendah (2,8 dari 10), masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya

6. Meskipun peringkat Indonesia cenderung membaik, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih tertinggal. Salah satu parameter kemudahan berusaha adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk memulai usaha. yang di Indonesia membutuhkan waktu lima kali lebih lama jika dibandingkan dengan Malaysia. PERINGKAT DOING BUSINESS

9. Infrastruktur kurang Memadai (16,4%) Birokrasi pemerintah tidak efisien (19,3%) Korupsi (10,7%) Terbatasnya peraturan tenaga kerja (9,7%) Inflasi (7,8%) Akses pembiayaan kredit (7,5%) Peraturan perpajakan (6,7%) Ketidakstabilan kebijakan (5,0%) Tenaga kerja Kurang terdidik (4,4%) Lainnya (12,5%) Sumber: GCI, World Economic Forum 2008 PERMASALAHAN INVESTASI (dan PERIJINAN)

13. Tindakan Administrasi Pemerintah Tindakan/ Keputusan Pemerintahan Kontrak Pemerintah (dua arah) Penetapan (KTUN/KAP) (satu arah) Perizinan Non Perizinan Usaha Non Usaha Retribusi Non Retribusi Iklim Kondusif Perpajakan Pertumbuhan ekonomi Kesejahteraan masyarakat

25. Terima Kasih Semoga Bermanfaat ...