O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan

Baixar para ler offline

Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008

(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)

Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan

  1. 1. vi RINGKASAN EKSEKUTIF Kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta merupakan satu langkah yang bisa dilakukan dalam rangka menutupi keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keterbatasan pemerintah daerah tidak hanya dalam pengertian keterbatasan dana, tetapi juga keterbatasan jumlah tenaga, kemampuan/keahlian dan pengalaman. Maka untuk menutupi keterbatasan itu dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka pemerintah daerah bisa melibatkan peran sector swasta. Berbagai varian model kemitraan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, yang meliputi 3 kelompok pelayanan publik yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Penelitian ini mengambil sampel 7 kota di Kalimantan, yaitu Samarinda, Tarakan, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Pontianak, dan Singkawang. Di beberapa pemerintah kota yang dijadikan sampel penelitian ini, kecenderungan yang terjadi adalah kemitraan masih sebatas pada pelayanan barang dan pelayanan jasa. Belum ada kemitraan yang masuk pada ranah pelayanan administrasi. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian aparat daerah masih beranggapan bahwa kemitraan dengan swasta adalah dalam pembangunan proyek fisik. Bahkan ada juga daerah/kota yang belum melakukan kemitraan dengan swasta dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah, yaitu Kota Singkawang. Pertimbangan awal dalam pengambilan sampel yang difokuskan pada kota ternyata dengan asumsi bahwa di kota lebih banyak pelaku usaha sehingga kemungkinan terjadi kemitraan lebih besar. Hal tersebut ternyata tidak terbukti di lapangan karena penerapan kemitraan tidak hanya banyak atau sedikitnya pelaku usaha swasta tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa factor lain seperti potensi di daerah yang bisa dimitrakan dan juga komitmen pemerintah daerah dalam melibatkan sector swasta dalam pembangunan dan pelayanan public. Kendala lain yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kemitraan di adanya persyaratan minimal 5 perusahaan dalam mekanisme tender bagi perusahaan yang akan mengikuti kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, seperti tercantum pada Permendagri No. 17 Tahun 2007 serta terbatasnya prasarana/infrastruktur dasar di daerah, seperti jalan dan listrik, yang menjadikan pihak swasta enggan untuk melakukan investasi. Maka untuk mempermudah dan meningkatkan pelaku usaha di daerah diperlukan adanya revisi terhadap ketentuan yang mensyaratkan jumlah minimal 5 perusahaan dalam proses tender tersebut, yang tentunya juga memperhatikan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Juga diperlukan kebijakan yang memberdayakan dan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha lokal dalam proses pelayanan public dan pembangunan daerah. Kemitraan dengan swasta bisa membuka peluang munculnya inovasi dan alih teknologi di daerah dan ini bisa dijadikan referensi bagi daerah lain dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari praktek kemitraan adalah teratasinya sebagian kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat bahwa kemitraan selayaknya bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Manfaat lain adalah bahwa kemitraan bisa digunakan sebagai sarana partisipasi dan mengembangkan sektor swasta dalam pembangunan daerah, sebagai
  2. 2. vii upaya pengembangan perekonomian daerah, berpeluang membuka peluang penyerapan tenaga kerja, sebagai media pembelajaran dan alih teknologi bagi daerah serta sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Namun dari 12 praktek kemitraan yang ada di beberapa kota di Kalimantan, ternyata masih minim inovasi, karena kemitraan yang dilakukan pada umumnya adalah proyek yang sudah biasa, dan sebenarnya bisa dilakukan tanpa adanya kemitraan. Kecuali satu kemitraan yang cukup inivatif adalah pembanguan bersih dalam pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Pontianak. Proyek ini merupakan implementasi Protokol Kyoto dan memerlukan teknologi tinggi. Dalam proyek kemitraan ini, pengelolaan sampah kota dilakukan dengan memanfaatkan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah menjadi energi (waste to energy) sehingga mengurangi pelepasan gas metan di udara yang merupakan gas penyebab rumah kaca. Dari 12 praktek kemitraan itu bisa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis pekerjaan yang dilakukan dalam proyek-proyek kemitraan di Kalimantan yaitu pembangunan, renovasi dan pengelolaan. Pekerjaan pembangunan dan renovasi yang dimitrakan dalam hal ini merupakan pengadaan atau perbaikan fasilitas publik. Sedangkan pengelolaan merupakan pelaksanaan atau operasionalisasi proyek yang dimitrakan. Secara umum pemerintah mengambil peran sebagai regulator, pemberi dukungan akses dan penyedia lahan dalam. Sedangkan pihak swasta sebagai investor dan operasionalisasi proyek. Namun pemerintah bisa juga ikut terlibat dalam operasional, seperti pada proyek pembangunan bersih dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak, pemerintah kota ikut terlibat dalam pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah. Dan peran swasta dalam operasionalisasi adalah pengelolaan lebih lanjut setelah sampah tersebut tiba di tempat pengolahan. Dengan mempertimbangkan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan kemitraan maka disamping merevisi kebijakan tentang persyaratan minimal jumlah peserta tender, disarankan juga agar dilakukan beberapa hal, yaitu pertama bahwa kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta perlu dikembangkan tidak hanya dalam pelayanan barang dan jasa tetapi juga dalam pelayanan administratif, misalnya proses uji kendaraan bermotor. Kedua, perlu disusun standar kualitas pelayanan publik yang akan dimitrakan, terutama untuk pelayanan administratif. Ketiga, meningkatkan kemitraan yang juga melibatkan usaha kecil menengah agar lebih berkembang serta masyarakat, seperti pengelolaan ruang publik kota, kawasan pantai, dan sebagainya. Keempat, perlu diperjelas hak dan kewajiban masing-masing, termasuk juga profit sharing dan resiko yang mungkin timbul dalam setiap praktek kemitraan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perselisihan. Kelima, pemerintah harus bisa memilih mitra yang tepat, memiliki integritas, pengalaman dan track record yang baik. Keenam, pemerintah daerah perlu menyusun sebuah detail management design program kemitraan sebagai panduan yang mengatur tentang perencanaan, pengadaan, penganggaran, pengelolaan, kepemilikan, dan sebagainya. Ketujuh, menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha. Kedelapan, memperbaiki prasarana/infrastruktur dasar di daerah, seperti jalan, jembatan, listrik, dan sebagainya. Dan kesembilan, bahwa daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan promosi potensi daerah yang berpeluang dimitrakan dengan swasta. Akhirnya, kemitraan yang pertimbangan awalnya merupakan upaya mencari solusi terhadap keterbatasan sumber daya pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik maka pemerintah perlu lebih aktif dan membuka diri untuk melibatkan swasta dalam proses pembangunan daerah.
  3. 3. ii KATA PENGANTAR Pelibatan masyarakat khususnya dunia usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pembangunan sebenarnya sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dimana konsep tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan kepemerintahan negara harus merupakan keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (civil society). Dalam pidato pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa dengan adanya financial gap dimana kebutuhan anggaran untuk pembangunan yang besar sedangkan kemampuan pemerintah sangat terbatas maka dibutuhkan peran serta swasta, baik dari swasta lokal, nasional maupun asing dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dan pemerintah bertekad untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada swasta dalam negeri. Lebih jauh Presiden menegaskan bahwa pola pikir selama ini hanya pemerintah yang menjadi pelaku dan bertanggung jawab melakukan sendiri semuanya atas kegiatan pembangunan perlu diubah. Karena pelaku pembangunan bukan hanya pemerintah, tetapi meliputi 5 (lima) plus 1 (satu). Yakni (1) Pemerintah, (2) Pihak Legislatif, (3) Swasta, (4) Masyarakat, dan (5) Akademisi sebagai think tank pembangunan, serta (6) Partner (mitra) internasional. Dan ke depan pemerintah hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, peraturan, dan fasilitator. Sedangkan peran swasta harus tumbuh dalam berbagai sektor pembangunan, sebagaimana terjadi di negara yang telah maju, peran swasta lebih besar daripada peran pemerintah. Kemudian seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka perlu kiranya melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan daerah. Pembanguan bukan hanya dalam konteks pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non fisik, seperti pembangunan SDM, peningkatan kualitas pelayanan publik dan sebagainya. Maka kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan” ini diharapkan bisa menggambarkan kemitraan yang telah dilakukan di daerah serta menggali berbagai potensi daerah dan kemungkinan pola-pola kemitraan yang potensial untuk bisa diterapkan di daerah sesuai dengan karakterisitik masing-masing daerah. Akhirnya, kami berharap semoga hasil kajian ini bisa memberikan setetes kontribusi pemikiran bagi pembangunan daerah khususnya di Kalimantan. Samarinda, Desember 2008 PKP2A III Lembaga Administrasi Negara
  4. 4. iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR v RINGKASAN EKSEKUTIF vi BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang B. Perumusan Masalah C. Kerangka Berpikir D. Ruang Lingkup E. Tujuan dan Kegunaan F. Target/Hasil yang Diharapkan G. Metode Penelitian H. Jangka Waktu dan Tahapan Penelitian 1 2 3 6 6 7 7 8 BAB II KERANGKA TEORITIS KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SWASTA 9 A. Kemitraan Pemerintah dan Swasta B. Bentuk-Bentuk Kemitraan C. Pra Kondisi Penerapan Kemitraan D. Model-Model Kelembagaan Kemitraan 9 12 16 26 BAB III PRAKTEK KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DI BEBERAPA KOTA 32 A. Potret Kemitraan di Beberapa Kota B. Kecenderungan Kemitraan di Daerah C. Manfaat dan Kendala Kemitraan di Daerah 32 116 119 BAB IV PENUTUP 120 A. Kesimpulan B. Saran 120 120 DAFTAR PUSTAKA 122 ***
  5. 5. iv DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Kota-kota Sampel Kajian Tabel 2.1. Perbedaan Antar Tipe Kemitraan 13 Table 2.2. Model ragam kemitraan 15 Tabel 2.3. Contoh Analisis Prospek Restrukturisasi Fungsi Pelayanan Kebersihan 20 Table 2.4. Contoh Analisis Prospek Restrukturisasi Fungsi Pelayanan Pekerjaan Umum 22 Tabel 2.5. Tingkat Intervensi Pemerintah Terhadap Jenis Barang 25 Tabel 2.6. Perbandingan Manfaat dan Resiko Kemitraan Pemerintah - Swasta 26 Tabel 2.7. Pilihan Model Kelembagaan Pengelola Layanan Publik dan Karakteristiknya 29 Tabel 3.1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Sektor Tahun 2000-2004 33 Tabel 3.2. Volume Sampah di Kota Tarakan 50 Tabel 3.3. Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Tahun 1990 – 2006 59 Tabel 3.4. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Berdasarkan wilayah per Kecamatan 60 Tabel 3.5. Pertumbuhan PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2005-2007 69 Tabel 3.6. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota BanjarbaruTahun 2005-2007 69 Tabel 3.7. Tingkat Penggunaan Lahan Terhadap Luasan Kota Palangka Raya 73 Tabel 3.8. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka Raya 74 Tabel 3.9. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Palangka Raya 77 Tabel 3.10. PDRB Kecamatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2006 ( Harga Konstan) 83 Tabel 3.11. PDRB Kecamatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2006 (Harga Berlaku) 84 Tabel 3.12. Jumlah Pedagang dan PKL ditiap Pasar Tradisional di Kota Pontianak Tahun 2005 86 Tabel 3.13. Penertiban Pedagang Kaki Lima Periode 2002-2005 86 Tabel 3.14. Pasar /Kawasan Yang di Peruntukkkan Untuk Menampung PKL 88 Tabel 3.15. Perbandingan Data Inti Kependudukan Kota Singkawang dan Provinsi Kalimantan Barat 107 Tabel 3.16. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2006 108 Tabel 3.17. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2004-2006 109 Table 3.18 Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Praktek Kemitraan 116
  6. 6. v DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Karakteristik Good Governance 3 Gambar 1.2. Komponen Good Governance 4 Gambar 2.1. Tipe-Tipe Public Private Partnership 12 Gambar 2.2. Alur Penalaran Strategis Kebijakan Kemitraan Penyelenggaraan Pelayanan Umum (Prior Option Review) 19 Gambar 2.3. Klasifikasi Barang Publik dan Privat 25 Gambar 3.1. Skema Kemitraan Pemkot Samarinda dengan PT. PI IV 38 Gambar 3.2. Skema Kerja Sama dan Alur Keuangan 40 Gambar 3.3. Diagram Tingkat Pendapatan Regional Perkapita dan Laju Pertumbuhannya Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Palangka Raya 76 Gambar 3.4. Model/Pola Pembiayaan PER 110
  7. 7. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah daerah pada saat ini memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pembangunan daerah setelah penerapan otonomi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan koreksi atas pola sentralisasi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pembangunan selama Orde Baru. Namun ternyata berbagai permasalahan seringkali dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan di daerahnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan di daerah adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki, yaitu keterbatasan anggaran/dana dan sumber daya manusia. Hal tersebut tidak sesuai dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pembangunan. Di sisi lain, untuk daerah-daerah tertentu terutama untuk daerah-daerah yang dianggap kaya ke depan akan mengalami penurunan jumlah pendapatan yang disebabkan oleh kebijakan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain pembiayaan pembangunan yang bersifat rutin, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dewasa ini juga dituntut lebih baik. Hal ini kemudian berimplikasi kepada bertambahnya tanggung jawab yang ditangani oleh permerintah daerah terutama dalam penyediaan fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan umum. Tentunya hal tersebut juga berimplikasi kepada peningkatan alokasi sumber daya yang harus disediakan. Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi tersebut diatas, baik dari segi anggaran maupun sumber daya lainnya menuntut pemerintah khususnya pemerintah di daerah untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat luas dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Adapun komponen masyarakat yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam penyelengaraan pembangunan tersebut terutama adalah masyarakat dunia usaha atau swasta. Pelibatan masyarakat khususnya dunia usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pembangunan sebenarnya sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dimana konsep tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan kepemerintahan negara harus merupakan keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (civil society). Dalam pidato pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa dengan adanya financial gap dimana kebutuhan anggaran untuk pembangunan yang besar sedangkan kemampuan pemerintah sangat terbatas maka dibutuhkan peran serta swasta, baik dari swasta lokal, nasional maupun asing dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dan pemerintah bertekad untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada swasta dalam negeri. (http://www.pikiran- rakyat.com/cetak/2005/0405/14/0104.htm).
  8. 8. 2 Lebih jauh Presiden menegaskan bahwa pola pikir selama ini hanya pemerintah yang menjadi pelaku dan bertanggung jawab melakukan sendiri semuanya atas kegiatan pembangunan perlu diubah. Karena pelaku pembangunan bukan hanya pemerintah, tetapi meliputi 5 (lima) plus 1 (satu). Yakni (1) Pemerintah, (2) Pihak Legislatif, (3) Swasta, (4) Masyarakat, dan (5) Akademisi sebagai think tank pembangunan, serta (6) Partner (mitra) internasional. Dan ke depan pemerintah hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, peraturan, dan fasilitator. Sedangkan peran swasta harus tumbuh dalam berbagai sektor pembangunan, sebagaimana terjadi di negara yang telah maju, peran swasta lebih besar daripada peran pemerintah. Kemudian untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan, pemerintah menetapkan tiga kebijakan utama, yakni membangun dasar hukum yang kuat untuk mengurangi ketidakpastian berusaha, menghapus regulasi yang menghambat kompetisi bebas, dan mengembangkan kebijakan penentuan harga oleh pasar.1 Di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar, kontribusi swasta dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan perkotaan di berbagai sektor bisa mencapai 60-70 persen bahkan lebih. Namun pelibatan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah masih belum optimal diterapkan. Padahal jika memperhatian berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pola kerjasama tersebut sangat strategis dan memungkinkan untuk di terapkan oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah kota dimana keberadaan dan kemampuan dunia usaha (swasta) cukup memadai. Pelaksanaan kemitraan di tingkat pusat telah dirintis sejak awal tahun 1990-an, dan telah menghasilkan pelaksanaan kemitraan di bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol, pelayanan kesehatan, pembangunan dan pengelolaan pasar, pengelolaan taman umum, pengelolaan sampah dan air limbah, serta pengelolaan air bersih. Memperhatikan kondisi tersebut diatas, maka dipandang perlu adanya suatu kajian mengenai kemitraan antara pemerintah daerah, yaitu pemerintah kota dengan sektor swasta dalam pembangunan daerah di Kalimantan. Kajian ini mengambil judul: ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan kemitraan pemerintah kota dengan swasta dalam pembangunan daerah, sebagai berikut: 1. Keterbatasan kemampuan dan sumber daya pemerintah daerah khususnya dari segi anggaran dalam melaksanakan pembangunan daerah. 1 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/11/ekonomi/2572782.htm
  9. 9. 3 2. Belum optimalnya pelibatan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. 3. Belum adanya pola pelibatan pihak swasta yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh daerah. C. Kerangka Berpikir Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, pemerintah daerah perlu melibatkan peranan sektor swasta. Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik penerapan good governance (tata pemerintahan yang baik). United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (Unescap) merumuskan delapan karakterisitik dalam penerapan tata pemerintahan yang baik yaitu adanya partisipasi publik, penghormatan aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi konsensus, kesamaan/keadilan dan keterbukaan, efisiensi dan efektifitas, serta akuntabilitas (UNESCAP, 2008). Ke delapan karakteristik itu bisa digambarkan dalam model sebagai berikut: Gambar 1.1. Karakteristik Good Governance 1. Partisipasi, artinya bahwa orang yang terkena dampak suatu kebijakan harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. 2. Penghormatan atas aturan hukum, bukan atas dasar kekuasaan atau kepentingan kelompok elit politik. Dengan demikian harus ada aturan hukum yang jelas. 3. Efektifitas dan Efisiensi, yaitu adanya pemanfaatan segala sumber daya secara optimal 4. Keadilan/kesamaan dan Keterbukaan, yaitu adanya akses yang sarna bagi setiap orang terhadap kesempatan dan aset. Consensus Oriented Accountable Partcipatory Folows the Rule of Law Effective and Efficient Equity and Inclusiveness Responsive Transparent Sumber: UNESCAP, 2008 GOOD GOVERNANCE
  10. 10. 4 5. Responsif, yaitu tanggap terhadap kebutuhan orang dan stakeholders. 6. Transparan, yaitu adanya informasi yang luas atas suatu program; 7. Akuntabilitas, yaitu pengambilan keputusan oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan seluruh stakeholders; 8. Berorientasi pada Konsensus, yaitu bahwa perbedaan kepentingan harus dimusyawarahkan untuk mencipakan kepentingan orang banyak. Untuk mewujudkan praktek good governance dalam lembaga pemerintah harus ditopang oleh tiga pilar atau komponen yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam governance. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata kepemerintahan yang baik. Gambar 1.2. Komponen Good Governance Bentuk keterlibatan sektor swasta tersebut adalah dalam konsep kemitraan antara pemerintah daerah (kota) dan swasta (Kerjasama Pemerintah dan Swasta, KPS) atau public-private partnership (PPP) yang diterapkan terhadap program-program pemerintah yang masih terkait dengan penyelenggaraan pelayanan umum tertentu. KPS atau PPP tersebut diterapkan karena sumber daya pemerintah terbatas sehingga pemerintah tidak mampu membiayai sepenuhnya progam tersebut, atau akan lebih efisien apabila diselenggarakan dengan melibatkan swasta. Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik mengelompokkan pelayanan umum menjadi 3 (tiga) kelompok sebagai berikut: a. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik
  11. 11. 5 Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspior, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya. b. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. c. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. Kemudian dalam kajian ini, pelayanan umum yang dimitrakan adalah pelayanan- pelayanan umum yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama dengan swasta. Terkait dengan itu, keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunan daerah dalam bentuk KPS atau PPP tersebut setidaknya mempunyai beberapa alasan pertama adalah sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, yaitu anggaran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Kedua, keterlibatan atau partisipasi swasta merupakan bentuk kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah. Ketiga, keterlibatan sektor swasta bisa menciptakan transparansi dalam proses pembangunan di daerah. Dan keempat, pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah merupakan upaya untuk menumbuhkan sektor swasta agar bisa lebih berkembang. Ke depan peran pemerintah akan semakin berkurang, dan peran swastalah yang justru menjadi lebih besar dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan. Pemerintah lebih menjalankan fungsi regulator dan fasilitator yang mengarahkan proses dan tujuan pembangunan, dan tidak lagi menjalankan pekerjaan mengayuh.2 Pemerintah tidak lagi menjadi inisiator maupun operator dalam pembangunan. Selanjutnya peran inisiator dan operator harus dilakukan oleh masyarakat dan kalangan usaha swasta. Dengan demikian, masyarakat bukan lagi sekedar menjadi obyek tetapi menjadi subyek pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antar pelaku yang betumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dalam kaitannya dengan hal ini, di samping sharing keuntungan, melekat juga resiko yang ditanggung bersama atau sharing resiko. Kemitraan dalam pembangunan pada dasarnya mengandung hakekat keadilan dalam perolehan keuntungan. Namun demikian, pemerintah tetap harus mengambil prakarsa paling tidak untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi usaha kemitraan, yaitu:3 a. Mengembangkan kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas, tercermin pada tujuan, arah dan indikator-indikator (policy indicators) b. Menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan diikuti oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat. Maka diperlukan kesepakatan di antara berbagai pelaku pembangunan tersebut, yaitu melalui forum dialog. 2 David Osborne & Ted Gaebler, 2005, Mewirausahakan Birokrasi, Jakarta: PPM 3 Ginandjar Kartasasmita, Kemitraan dalam Pembangunan Nasional, http://www.ginandjar.com/public/02KemitraanDalamPembangunanNasional.pdf dikutip tanggal 1 Maret 2008
  12. 12. 6 c. Memantapkan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparan, dan dalam kaitannya dengan tingkat partisipasi, maka sejak tahap awal mekanisme kemitraan yang transparan harus dikembangkan dan dimantapkan. d. Mengembangkan pilihan-pilihan atas pola-pola kemitraan yang dapat mencakup kepentingan-kepentingan yang ada di berbagai lapisan dan golongan masyarakat luas. e. Menyiapkan rencana pengembangan kemitraan yang mencakup rencana investasi pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. f. Menyiapkan kerangka peraturan dan arahan serta pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi swasta dan menjamin kepastian usaha. Namun demikian pola kemitraan tidak bisa diperlakukan secara seragam antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk itu perlu dicari pola-pola kemitraan yang paling sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Demikian juga tentang jenis dan mekanisme sharing yang bisa dilakukan, karena kemitraan bukan hanya menyangkut sharing keuntungan tetapi juga sharing resiko. D. Ruang Lingkup Kajian ini dilakukan untuk melihat pola-pola pelibatan swasta dalam proses pembangunan daerah di perkotaan. Dengan asumsi bahwa di daerah perkotaan, industrialisasi dan usaha-usaha swasta tumbuh lebih banyak daripada di daerah kabupaten. Kemudian fokus kajian ini diarahkan kepada dua kelompok responden yaitu aparatur pemerintah kota dan kalangan usaha swasta. Sedangkan wilayah jangkauan atau locus yang menjadi kajian ini adalah meliputi 7 (tujuh) wilayah pemerintah kota yang tersebar di 4 propinsi di Kalimantan, seperti pada tabel berikut: Tabel 1.1. Kota-kota Sampel Kajian E. Tujuan dan Kegunaan Kajian ini dapat diharapkan mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut : 1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah kota dengan swasta dalam pembangunan daerah 2. Untuk mengidentifikasi optimalisasi (efektifitas dan kendala) kemitraan pemerintah kota dengan swasta dalam pembangunan daerah No Wilayah Daerah Sampel 1. Kalimantan Timur 1. Kota Samarinda 2. Kota Tarakan 2 Kalimantan Barat 3. Kota Pontianak 4. Kota Singkawang 3 Kalimantan Tengah 5. Kota Palangkaraya 4 Kalimantan Selatan 6. Kota Banjarmasin 7. Kota Banjarbaru
  13. 13. 7 3. Untuk merumuskan rekomendasi pola-pola kemitraan dengan swasta dalam pembangunan daerah yang mungkin diterapkan oleh pemerintan kota. Sedangkan kegunaan dari kajian ini yaitu tercapainya optimalisasi penyelenggaraan pembangunan di daerah dengan melibatkan dunia usaha (swasta), yang pada akhirnya akan terwujudnya prinsip-prinsip penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan percepatan pembangunan di daerah dapat tercapai. Kemudian hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah kota daerah dalam merumuskan pola-pola kemitraan yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing- masing. F. Target / Hasil yang diharapkan Hasil akhir yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya sebuah laporan yang berisi tentang permasalahan, kondisi dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan pola kemitraan antara pemerintah kota dengan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. G. Metode Penelitian 1. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menguraikan bagaimana proses pengambilan kebijakan kemitraan dilakukan, siapa aktor-aktor yang terlibat, bagaimana pola-pola kemitraan yang diterapkan, profit sharing, konsekuensi apabila terjadi kerugian (sharing resiko) serta tindak lanjut operasionalisasi dan sustainability program kemitraan. Penelitian kualitatif menitikberatkan kreatifitas berpikir peneliti sebagai alat untuk mengolah data-data, baik data-data kualitatif maupun data-data kuantitatif. 2. Responden Responden penelitian ini terdiri atas 2 (pihak) key informen. Pihak pertama adalah aparat pemerintah kota yang relevan dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan operasionalisasi pembangunan daerah, yaitu Walikota, Sekretaris Kota, Asisten II atau Kepala Bappeda. Dan pihak yang kedua adalah para pelaku usaha kemitraan. 3. Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: a. Kuesioner Penyebaran angket/kuesioner kepada para responden untuk mengetahui pelaksanaan/praktek penyelenggaraan kemitraan di lapangan. b. Interview Interview atau wawancara yaitu penggalian data melalui metode tanya jawab dengan para key informen yang terkait dengan proses kemitraan. Wawancara dilakukan sebagai konfirmasi dan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terhadap kebijakan dan implementasi kemitraan. c. Data Sekunder Data sekunder adalah data-data kualitatif maupun kuantitatif yang ada berupa buku, jurnal, laporan, dokumen, laporan media dan sebagainya yang
  14. 14. 8 menginformasikan kondisi eksisting kemitraan pelayanan publik di daerah yang menjadi lokus kajian. Data sekunder bisa menjadi data pendukung dan pelengkap bagi peneliti dalam melakukan analisis. Untuk menentukan responden dalam penyebaran kuesioner dilakukan dengan metode snowball. Yaitu dengan terlebih dulu melakukan interview terhadap para key informen di tingkat Pemerintah Kota (Walikota, Sekretaris Kota, Asisten II atau Kepala Bappeda). Informasi dari para key informen tersebut menjadi petunjuk untuk melakukan penyebaran kuesioner dan interview selanjutnya kepada para pelaku kemitraan. H. Jangka Waktu dan Tahapan Penelitian Pelaksanaan kajian ini direncanakan memerlukan waktu selama 1 tahun anggaran yakni periode Januari – Desember 2008, dengan beberapa tahapan sebagai berikut: a. Tahapan I: persiapan penelitian yang meliputi penyusunan proposal penelitian atau term of reference (TOR) dan instrumen penelitian (questionnaire); penetapan lokasi dan sampel penelitian; penyempurnaan desain penelitian (reseacrh design); serta persiapan administratif lainnya (pembentukan tim, rapat-rapat pembahasan, rencana survei lapangan, persuratan, dll). b. Tahapan II: kegiatan pengumpulan dan penggalian data-data di lapangan melalui kuesioner, wawancara dan pengumpulan data-data sekunder dari responden mapun dari sumber lain. c. Tahapan III: kegiatan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan. Jika masih diperlukan, data aktual yang terolah perlu dilakukan klarifikasi ulang ke lokus penelitian untuk memperoleh akurasi informasi, sehingga analisis dapat dijamin lebih akurat. d. Tahapan IV: penyusunan laporan penelitian. Hasil analisis dalam bentuk draft laporan akhir diseminarkan untuk memperoleh pandangan dan pengukuhan para pakar, selanjutnya disusun laporan akhir dan dilakukan pencetakan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan, pegangan konsultasi manajemen kebijakan di daerah, serta pegangan bagi daerah obyek penelitian. ***
  15. 15. 10 BAB II KERANGKA TEORITIS KEKEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN SWASTA A. Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Praktek kemitraan bisa diwujudkan apabila ada kepentingan yang saling bertemu dalam suatu obyek yang dijadikan sebagai media serta kesepakatan terhadap pembagian atau sharing hasil dari kerjasama tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan diartikan sebagai hubungan kerjasama sebagai mitra. Sedangkan istilah mitra sendiri diartikan sebagai sahabat, teman; kawan kerja, pasangan kerja.1 Kemitraan bisa dilakukan dalam unit yang kecil seperti antar individu, atau unit yang lebih besar seperti antar lembaga/organisasi. Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat negara sering mengutip kata-kata di atas. Pendeknya Good Governance telah menjadi wacana yang kian popular di tengah masyarakat. Meskipun kata Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri. Masih banyak lagi ‘tafsir’ Good Governance yang diberikan oleh berbagai pihak. Seperti yang didefinikan oleh World Bank dalam MTI, 2008: Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Komite Nasional Kebijakan Governance mengemukakan, secara umum paling tidak ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek good governance. Pertama, praktek good governance harus memberi ruang kepada pihak diluar penyelenggara negara untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat penyelenggara negara maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan 1 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, tanpa tahun
  16. 16. 11 kesejahteraan rakyat. Ketiga, praktek good governance adalah praktek bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Dengan berkembangnya paradigma governance, pola hubungan antar sektor (publik – privat) dan juga hubungan Pusat – Daerah berubah menjadi lebih sejajar (egaliter) dan demokratis. Dengan kondisi ini, redefinisi terhadap para pelaku penyelenggara pemerintahan menjadi sangat penting. Reposisi dan pergeseran peran pemerintah yang semula memegang kendali utama pemerintahan yang cenderung mengatur dan mendikte mau tidak mau akan bergeser ke arah peran yang hanya memfasilitasi (fasilitator). Demikian juga dengan peran dunia usaha dan pemilik modal yang selama ini berupaya mengurangi otoritas negara dan dinilai cenderung menghambat perluasan aktifitas bisnis, harus mulai menyadari akan pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sementara masyarakat yang selama ini menjadi penerima manfaat, kini harus menyadari bahwa eksistensinya sebagai pemilik kepentingan sekaligus sebagai pelaku utama. Untuk menjembatani terakomodasinya semua kepentingan baik dari sudut pandang pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha maka penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi pemerintahan tertentu tidak lagi di dominasi oleh satu pihak (cq. Pemerintah). Ini berarti pula bahwa proses kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan masayrakat dan dunia usaha atau yang lebih dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) harus lebih digalakkan. PPP adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan swasta dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengoperasiannya. Kemitraan dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Bagi swasta sebagai pelaku ekonomi, praktek kemitraan dengan pemerintah merupakan wujud kontribusi swasta dalam membangun. Lebih jauh, definisi tentang PPP juga dikemukanan oleh Vincent, dimana dia menyatakan yang dimaksud dengan PPP atau suatu aktifitas bisa kategorikan sebagai sebuah bentuk PPP yaitu; … if there is interaction between government and business, the focus in achieving convergent objectives is synergy the objective have both social and commercial characteristics, and the respective identities and responsibilities of the parties involved remain intact. (Vincent, 1993, hal 119-130) Secara sederhana ciri-ciri dari sebuahbentuk PPP dikemukakan oleh Wahyudi, 1999, diantaranya yaitu : • Terdapat dua pelaku yang terlibat, yakni pemerintah dan swasta; • Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain; • Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai; • Setiap tujuan bersama berdasarkan komitmen tanggungjawab sendiri; • Setiap pihak memberikan input, bisa finansial atau sumber daya lainnya; • Kedua belah pihak bersedia menanggung resiko;
  17. 17. 12 • Pembagian keuntungan berdasarkan pertimbangan input yang diberikan (share) dalam kesepakatan perjanjian. PPP merupakan pengaturan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitasfasilitas komunitas, dan berbagai jenis pelayanan lainnya. PPP bercirikan adanya pembagian investasi, risiko, pertanggungjawaban, dan penghargaan antara pemerintah dengan sector swasta yang menjadi mitranya. Alasan yang melatarbelakangi lahirnya model tersebut umumnya berkaitan dengan pembiayaan, perancangan, konstruksi, operasionalisasi, dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur. Dengan adanya kemitraan, maka kelebihan yang dimiliki oleh pemerintah maupun sektor swasta dapat dipadukan. Peran dan pertanggungjawaban dari kemitraan bisa beragam, bisa jadi peran pemerintah lebih banyak atau sebaliknya, peran swastalah yang lebih banyak dalam suatu bentuk kemitraan. Namun, peran pemerintah yang kuat dan efektif tetap diperlukan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab dan akuntabel untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Pada prinsipnya, dalam PPP, terdapat dua pelaku yang terlibat, yakni pemerintah dan swasta. Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain. Dalam PPP ada tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai, dan berdasarkan komitmen tanggungjawab sendiri. Setiap pihak memberikan input, bisa finansial atau sumber daya lainnya. Kedua belah pihak bersedia menanggung risiko dan pembagian keuntungan berdasarkan pertimbangan input yang diberikan (share) dalam kesepakatan perjanjian. B. Bentuk – Bentuk Kemitraan Terdapat sejumlah tipe kemitraan (PPP) yang didasarkan pada derajat risiko yang ditanggung kedua belah pihak; jumlah keahlian yang diperlukan dari setiap pihak untuk menegosiasikan perjanjian; serta implikasi yang muncul dari hubungan tersebut. Berikut ini gambaran singkat mengenai berbagai tipe PPP. Gambar 2.1. Tipe-Tipe Public Private Partnership Sumber: Adaptasi dari Kumar dan Prasad, 2004
  18. 18. 13 Gambar diatas menunjukkan 5 (lima) tipe umum dari model kemitraan yang diklasifikasikan berdasarkan spektrum investasi dan peran pemerintah. Bentuk kontrak pelayanan (service contract) merupakan bentuk kemitraan yang lebih banyak menitikberatkan pada peran pemerintah, baik dari sisi investasi maupun penyediaan jasa layanan. Sebaliknya, model build operates own secara lepas merupakan bentuk PPP yang menitikberatkan investasi dan penyediaan pelayanan pada sektor swasta. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator. Perbedaan yang lebih rinci dari tiap tipe kemitraan diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1. Perbedaan Antar Tipe Kemitraan Sumber: Adaptasi dari Kumar dan Prasad, 2004 Selain kelima model tersebut, terdapat beberapa varian lain dari bentuk-bentuk kemitraan antara lain seperti dikemukakan oleh Ministry of Municipal Affairs (1999) yang mengklasifikasikan tipe PPP ke dalam 10 varian, yakni: 1. Operasionalisasi dan Pemeliharaan (operations and maintenance) No Aspek Kontrak Pelayanan Kontrak Pengelolaan Sewa Konsesi BOT BOO Tranfer / BOO Lepas 1 Kepemilikan Aset Publik Publik Publik Publik Publik/Swasta 2 Operasi dan Manajemen Publik Swasta Swasta Swasta Swasta 3 Investasi Modal Publik Publik Publik Swasta Swasta 4 Resiko Komesil Swasta Publik Bersama Swasta Swasta 5 Periode Waktu 3-5 Tahun 3-5 Tahun 8-15 Tahun 25-30 Tahun 20-30 Tahun 6 Keahlian Teknis Ya Ya Ya Ya Ya 7 Kebijakan Manajerial Tidak Ya Ya Sebagian Ya 8 Efisiensi Tidak Sebagian Sebagian Sebagian Ya 9 Investasi Tidak Langsung Tidak Tidak Tidak Ya Ya 10 Investasi Langsung Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 11 Komitmen Politik Rendah Cukup Cukup Cukup Tinggi 12 Tarif Pelayanan Rendah Cukup Tinggi Tinggi Tinggi 13 Kerangka Peraturan Rendah Cukup Tinggi Tinggi Tinggi 14 Informasi Rendah Rendah Tinggi Tinggi Tinggi
  19. 19. 14 Model ini didasari oleh kontrak antara pemerintah dan swasta untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas public. 2. Perencanaan dan Pengembangan (design-build) Didasari oleh kontrak pemerintah dan swasta untuk merencanakan dan mengembangkan fasilitas yang memenuhi standar dan prasyarat kinerja pemerintah. Ketika fasilitas itu telah dibentuk, maka pemerintah akan menjadi pemilik yang bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas tersebut. 3. Pengoperasian (turnkey operation) Pemerintah menyediakan dana untuk melaksanakan kegiatan, tapi melibarkan sektor swasta untuk mendesain, membangun, dan mengoperasikan fasilitas utnuk jangka waktu tertentu. Sasaran kinerja ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah yang menjadi pemilik dari fasilitas tersebut. 4. Penambahan dalam Dasilitas yang Sudah Ada (wrap arround addition) Pihak swasta membiayai dan membangun fasilitas tambahan pada fasilitas yang sudah ada. Selanjutnya, pihak swasta dapat mengoperasikan fasilitas tambahan ini untuk jangka waktu tertentu sampai dapat mengembalikan investasi dan keuntungan dari investasi tersebut. 5. Sewa-Beli (lease-purchase) Kontrak pemerintah dengan pihak swasta untuk mendesain, membiayai, dan membangun fasilitas pelayanan publik. Pihak swasta kemudian menyewakan fasilitas tersebut pada pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu itu habis, maka fasilitas akan menjadi milik pemerintah. Model ini dapat diterapkan bila pemerintah memerlukan suatu fasilitas tapi tidak punya cukup biaya untuk membangunnya. 6. Privatisasi Sementara (temporary privatization) Kepemilikan fasilitas publik yang sudah ada diberikan pada pihak swasta untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan fasilitas. Fasilitas itu kemudian dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau sampai pihak swasta sudah dapat mengembalikan modal investasi ditambah keuntungannya. 7. Sewa–Pengembangan-Operasionalisasi (lease-evelopoperate) atau Beli- Pengembangan-Operasionalisasi (buy-develop-operate) Mitra swasta menyewa atau membeli sebuah fasilitas dari pemerintah, kemudian mengembangkan atau memodernisasikannya, selanjutnya mengoperasikannya sesuai dengan kontrak yang dibuat bersama pemerintah. Pihak swasta diharapkan untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas dan diberi jangka waktu yang pasti untuk mengembalikan dan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. 8. Pembangunan-Pengalihan-Pengoperasian (Build-Transfer-Operate) Didasari kontrak pemerintah dengan swasta untuk membiayai dan membangun fasilitas, di mana setelah fasilitas itu selesai dibangun, maka pihak swasta mengalihkan kepemilikan fasilitas itu pada pemerintah. Pemerintah kemudian menyewakan fasilitas itu lagi kepada swasta berdasarkan sewa jangka panjang yang memungkinkan swasta mengembalikan investasi dan memperoleh keuntungan. 9. Pembangunan-Kepemilikan-Pengoperasian-Pengalihan (Build-Own-Operate- Transfer)
  20. 20. 15 Pihak pengembang swasta memperoleh hak franchise secara ekslusif untuk membiayai, membangun, mengoperasikan, memelihara, mengelola, dan mengumpulkan biaya pungutan selama periode tertentu untuk mengembalikan investasi. Di akhir hak franchise, kepemilikan dialihkan kembali pada pemerintah. 10. Pembangunan-Kepemilikan-Pengoperasian (Build-Own-Operate) Pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan dan tanggung jawab atas suatu fasilitas yang sudah ada, atau mengadakan kontrak dengan swasta untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan fasilitas yang baru dibangun. Pihak swasta menyediakan dana untuk pembangunan fasilitas tersebut. Disamping itu Richardus, 2006 juga mencoba memetakan model-model kemitraan antara pemerintah dengan swasta bisa dilihat berdasarkan peran yang dimainkan oleh masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pelayanan publik dapat melakukan peran sebagai inisiator, investor, atau pelaksana pelayanan. Swasta berperan sebagai investor atau operator. Sedangkan keterlibatan masyarakat bisa dilakukan pada tahapan pelaksanaan operasional program kemitraan. Tabel 2.2. Model Ragam Kemitraan Catatan: G = Government; B = Business; P = Public Sumber: Dikutip dari makalah Richardus Eko Indrajit, 2006
  21. 21. 16 Selain itu, pemerintah juga sudah mengatur lebih lanjut tentang beberapa pola kemitraan yang melibatkan swasta dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu diantaranya diatur dalam Permendagari No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan beberapa pola kemitraan dengan pihak swasta dengan 2 (dua) model; Pertama Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu; Kedua, Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. C. Pra Kondisi Penerapan Kemitraan Salah satu alasan utama perlunya pola kemitraan swasta dengan pemeriantah karene berbagai keterbatasan, dimana pemerintah menghadapi keterbatasan baik dana maupun sumber daya manusia yang kompeten dalam menyediakan pelayanan tersebut, maupun (The Stationery Office : 2000) ; • Pihak swasta dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan bila diberikan oleh pemerintah; • Pihak swasta dapat menjamin bahwa pelayanan dapat diberikan lebih cepat dibandingkan bila disediakan oleh pemerintah; • Ada dukungan dari pengguna jasa untuk melibatkan pihak swasta sebagai penyedia pelayanan; • Ada peluang kompetisi di antara para calon mitra swasta; • Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang pelibatan pihak swasta dalam penyediaan jasa pelayanan; • Luaran dari pelayanan dapat dengan mudah diukur dan ditetapkan tarifnya dengan rasional; • Biaya pelayanan dapat diperoleh kembali melalui penetapan tarif penggunaan jasa layanan; • Ada peluang inovasi dalam penyediaan pelayanan; • Ada rekam jejak (track record) atau pengalaman kemitraan antara pemerintah dan swasta yang sudah dilakukan sebelumnya; • Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan tersebut. Jika salahsatu dari alasan-alasan tersebut tidak terpenuhi, maka model PPP sebaiknya tidak diterapkan karena model tersebut, rentan dengan risiko-risiko finansial maupun politis yang dapat membebani masyarakat pengguna jasa layanan di kemudian hari. Sebelum memutuskan untuk menerapkan PPP, ada sejumlah prakondisi yang perlu dipersiapkan agar PPP dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Untuk menjamin keberhasilan PPP, diperlukan kondisi-kondisi di bawah ini yang juga dikenal sebagai “process conditions” (Kouwenhoven, 1993: 119-130), yaitu: (1) mutual trust; (2)
  22. 22. 17 unambiguity and recording of objectives and strategy; (3) unambiguity and recording of the division of cost, risks and returns; (4) unambiguity and recording of the division of responsibilities and authorities; (5) phasing of the project; (6) conflict regulation laid down beforehand; (7) legality; (8) protection of the third parties’ interests and rights; (9) adequate support and control facilities; (10) business and market oriented thinking and acting; (11) internal coordination; dan (12) adequate project organization. Sementara itu dari perspektif administrasi publik, pra kondisi (perencanaan) program kerjasama dengan swasta dan / atau masyarakat dapat dilakukan paling tidak dengan 2 (dua) metode, yakni teknik penalaran strategis dalam penetapan kebijakan melalui pengkajian pilihan-pilihan strategis (prior option review), serta teknik analisis barang publik dan barang privat (public and private goods) (Tri Widodo, 2008) 1. Metode Prior Option Review (POR) Metode prior option review ini secara garis besar bertujuan untuk menentukan apakah fungsi-fungsi atau jenis-jenis urusan pelayanan umum tertentu yang selama ini dibiayai dan diselenggarakan oleh pemerintah masih diperlukan atau tidak; dan apakah dengan demikian penyelenggaraan pelayanan umum tersebut perlu dipertahankan, atau sebaiknya dialihkan saja kepada pihak swasta (masyarakat). Adapun hasil dari analisis POR ini berupa model-model restrukturisasi pemerintahan atau model-model kemitraan / kerjasama sebagai berikut: • Kebijakan Penghapusan: analisa penalaran strategis dimulai dengan analisis dan identifikasi jenis-jenis pelayanan/jasa yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah. Dari analisis ini dapat disimpulkan apakah pelayanan atau jasa-jasa tersebut masih dibutuhkan atau tidak. Jika tidak, maka instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dihapus • Swastanisasi: jika jenis-jenis pelayanan tersebut masih dibutuhkan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah masih harus mendanai pelayanan tersebut. Jika tidak, maka jenis-jenis pelayanan/jasa tersebut dapat dipertimbangkan untuk diswastanisasi. Pertimbangan kemungkinan swastanisasi pelayanan tertentu antara lain ada tidaknya kegagalan pasar (Market failures). • Kemitraan: apabila pemerintah masih berkepentingan menyelenggarakan pelayanan umum tertentu, namun dana atau anggaran pemerintah terbatas, pertanyaan selanjutnya diajukan untuk mencari kemungkinan mengikutsertakan dana pihak swasta/masyarakat dalam penyediaan pelayanan/jasa tersebut. Pengikutsertaan dana pihak swasta ini bisa dilakukan dalam bentuk swadaya masyarakat, BOT atau BOOT dan sebagainya yang dikenal dengan istilah Private Funding Initiatives (PFI). Contoh inisiatif swasta dalam bidang pelayanan umum antara lain: Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek; Angkutan Umum Bis antar kota dan antar Propinsi, angkutan umum perkotaan dan perdesaan; Rumah sakit swasta, Sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi swasta; Penyediaan dan pembangunan Perumahan oleh swasta; Panti asuhan anak-anak terlantar dan Rumah Jompo yang diselenggarakan oleh badan-badan amal swasta; dan lalin-lain. • Kontrak Kerja / Karya: apabila dana/anggaran pemerintah masih dibutuhkan, selanjutnya dipertanyakan juga apakah pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum tersebut juga harus dilakukan oleh pemerintah. Jika tidak, maka pelayanan/jasa pemerintah tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikontrakkan
  23. 23. 18 Model kebijaksanaan ini telah lama diterapkan di Indonesia, terutama untuk pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah. Strategi ini bisa dikembangkan untuk pelaksanaan pekerjaan pelayanan umum bagi masyarakat oleh kontraktor swasta; contohnya: PT SGS atau PT SI melaksanakan kegiatan survey kepabeanan berdasarkan kontrak dengan Ditjen Bea dan Cukai; Perusahaan cleaning service untuk pemeliharaan gedung-gedung perkantoran pemerintah; Perusahaan catering swasta untuk melayani makan siang PNS; dan lain-lain. • Market Testing: jika ternyata terdapat keraguan pemerintah atas kemampuan sendiri untuk menyelenggarakan jenis pelayanan umum tertentu secara efisien dan efektif, maka dapat dipertimbangkan pola “Uji Pasar” (Market testing) melalui proses tender kompetitif antara team intern (In-house bidder) dengan pihak swasta atau team kerja dari unit departemen/instansi lainnya. Konsep ini masih baru bagi Indonesia, khususnya mengenai kebijaksanaan In-house bidder, yaitu kelompok kerja intern departemen atau lembaga pemerintahan tertentu yang dibentuk untuk mengikuti tender kompetitif dalam rangka memperoleh kontrak kerja penyelenggaraan pelayanan umum tertentu. Kelompok ini jika berhasil memenangkan tender akan bertindak sebagi kontraktor dan status kepegawaian para anggotanya akan dialihkan menjadi swasta. Hak-hak kepegawaian mereka selanjutnya bukan lagi menjadi tanggungan pemerintah, tetapi menjadi tanggungan organisasi kelompok yang bersangkutan dan menjadi beban biaya yang tercantum dalam kontrak kerja. Sedangkan hak pensiun dan jaminan sosial lainnya akan dialihkan ke Perusahaan Swasta di bidang itu. Kebijaksanaan yang hampir mirip "Market Testing" adalah pembentukan unit-unit swadana berdasarkan Keppres Nomor 38 tahun 1991 untuk menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat dengan menerapkan konsep "Self Funding Institution" dalam penyelenggaraan pelayanan umum, misalnya: Pelayanan Rawat Inap kelas Utama dan Kelas I di Rumah Sakit Umum Pemerintah di Pusat maupun di Daerah; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Negeri; dan sebagainya. • Program Efisiensi Internal: setelah berbagai pertimbangan tersebut dilakukan ternyata dinilai lebih baik jika penyelenggaraan pelayanan umum tertentu itu tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun oleh pemerintah daerah; maka unit kerja yang bersangkutan harus melaksanakan program efisiensi, melalui misalnya: kegiatan Benchmarking, Business Process Reengineering (BPR), Restrukturisasi, Rasionalisasi, Standarisasi Kinerja dan Pola Evaluasi / Penilaiannya, dan sebagainya. Pilihan kebijakan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa kinerja pelayanan umum (efisiensi, kualitas, efektifitas, maupun produktivitasnya) dapat dicapai atau ditingkatkan melalui pendekatan mekanisme dan kompetisi. Sedangkan pada pilihan kebijakan nomor 6, upaya peningkatan kinerja pelayanan umum dilakukan melalui program efisiensi intern dengan penyempurnaan dan perubahan cara kerja atau proses produksi, sehingga mampu menghasilkan kinerja dan kualitas yang diharapkan. Dengan itu maka daya saing (Competitiveness) sektor publik dapat dibentuk dengan tingkat biaya / pengorbanan yang lebih rendah.
  24. 24. 19 MITRAAN Gambar 2.2. Alur Penalaran Strategis Kebijakan Kemitraan Penyelenggaraan Pelayanan Umum (Prior Option Review) MUNGKIN MARKET TESTING Tetap selenggarakan seperti biasa Laksanakan program efisiensi: Benchmarking, dsb. Sepakati standar kinerja Penuhi standar kinerja pelayanan melalui kompetisi Apakah Pemerintah masih berminat menyelenggarakan pelayanan tersebut? KONTRAK KERJA TIDAK YA YA TIDAK KEMITRAAN Adakah potensi Swasta untuk membiayai pelayanan tersebut? TIDAK TIDAK HAPUSKAN Apakah jenis dan urusan pelayanan umum tertentu masih dibutuhkan? PRIVATISASI Apakah Pemerintah yang harus membiayai pelayanan tersebut? TIDAK TIDAK YA YA
  25. 25. 20 Table 2.3. Contoh Analisis Prospek Restrukturisasi Fungsi Pelayanan Kebersihan JENIS LAYANAN PERTANYAAN KEBIJAKAN JAWA- BAN ANALISIS / KRITERIA KEPUTUSAN 1 2 3 4 5 Core Service: Menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, tertib, rapi dan indah Non Core Service: 1. Pemeliharaan kebersihan Kota (penyapuan jalan dan trotoar di perkotaan) 2. Pengumpulan sampah di TPS 3. Pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA 4. Pengelolaan dan pengolahan sampah di TPA 5. Penyediaan tong sampah umum 6. Pengelolaan sampah Bahan Beracun dan berbahaya 7. Pendauran ulang sampah Apakah pelayanan ini masih dibutuhkan? Apakah pemerintah yang harus mendanai pelayanan (jasa) tersebut? YA YA • Kepedulian pemerintah terhadap lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan yang bersih, sehat indah dan nyaman. • Volume produksi sampah (rumah tangga, kantor, industri) makin meningkat • Kehidupan warga masyarakat dengan berbagai aktivitas masih membutuhkan adanya suatu instansi khusus menangani kebersihan. • Kemungkinan muncul dan tersebarnya virus penyakit yang bersumber dari sampah • Teknologi daur ulang sampah masih sangat tradisional. • Keindahan, kebersihan, kenyamanan lingkungan merupakan kebutuhan dasar dan pemenuhannya tidak dapat dilakukan perindividu tetapi harus terkoordinasi Jasa pelayanan kebersihan masih dibutuhkan dan perlu diadakan Pemerintah tetap mendanai pelayanan kebersihan
  26. 26. 21 Adakah potensi swasta mendanai pelayanan tersebut? Apakah Pemerintah masih berminat menyelenggarakan pelayanan tersebut YA TIDAK TIDAK • Volume / produk sampah (masyarakat/ kantor/industri) semakin meningkat. • Prospek pelayanan persampahan sangat besar. • Swasta memiliki armada transportasi (persampahan) yang lebih lengkap. • Tidak terlalu membutuhkan dana investasi dalam jumlah besar. • Tabungan sektor swasta makin meningkat. • Pelayanan persampahan belum menjanjikan keuntungan ekonomis yang tinggi. • Swasta belum banyak berminat untuk berpartisipasi. • Swadaya masyarakat belum optimal. • Penyelenggaraan lebih efektif dan efisien dilakukan oleh swasta. • Swasta memiliki minat untuk ikut berpartisipasi. Laksanakan Kemitraan dengan Swasta dalam rangka pelayanan persampahan. Di contracting-out kan atau Market Testing, misalnya dalam hal: - Pengangkutan Sampah dari Rumah ke TPS dan dari TPS ke TPA - Pengolahan TPA
  27. 27. 22 Table 2.4. Contoh Analisis Prospek Restrukturisasi Fungsi Pelayanan Pekerjaan Umum JENIS LAYANAN PERTANYAAN KEBIJAKAN JAWA- BAN ANALISIS / KRITERIA KEPUTUSAN 1 2 3 4 5 Core Service: Penyediaan fasilitas umum kepada masyarakat jalan, jembatan, drainase dan irigasi. Non Core Service: 1. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama & bangunan pelengkapnya. 2. Pelaksanaan eksploitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase & bangunan pelengkapnya. 3. Pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi irigasi & bangunan pelengkapnya. 4. Perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Kolektor. Apakah pelayanan ini masih dibutuhkan? Apakah pemerintah yang harus mendanai pelayanan (jasa) tersebut? Adakah potensi Swasta untuk membiayai pelayanan tersebut? YA YA YA • Masyarakat sangat membutuhkan fasilitas jalan, jembatan, drainase dan irigasi untuk mendukung setiap aktivitasnya. • Jalan, jembatan, drainase dan irigasi merupakan prasarana dasar kehidupan manusia. • Pelayanan penyediaan jalan, jembatan, drainase dan irigasi pada dasarnya hak bagi setiap warga untuk mendapatkannya tanpa harus mengeluarkan biaya. • Memiliki prospek yang sangat besar. • Swasta banyak berminat untuk berpartisipasi. • Potensi swasta sangat mendukung. Jasa pelayanan penyediaan jalan, jembatan, drainase dan irigasi masih dibutuhkan dan perlu diadakan. Pemerintah mendanai pelayanan jasa tersebut. Kemitraan dapat dilakukan untuk pembangunan / penyediaan sarana jalan dan jembatan.
  28. 28. 23 5. Pemeliharaan Jalan Kolektor. 6. Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Bangunan Milik Pemerintah. 7. Penyediaan Fasilitas Penyehatan Lingkungan (MCK, Jamban Umum). 8. Pengaturan Perumahan. 9. Pengaturan Tata Ruang Wilayah. Apakah Pemerintah masih berminat menyelenggarakan pelayanan tersebut? TIDAK TIDAK YA • Swadaya masyarakat dapat lebih diharapkan pada waktu mendatang. • Pemerintah cukup bertindak sebagai penentu kebijakan, menetapkan standar mutu serta pengawas. • Penyelenggaraan lebih efektif dan efisien dilakukan oleh swasta. • Potensi swasta sangat mendukung. • Penyelenggaraan oleh Swasta tidak memberikan nilai tambah. • Swasta tidak berminat menyelenggarakan. • Pemerintah memiliki sarana dan prasarana lebih lengkap. • Tetapkan Standar Kerja. • Lakukan Program Efisiensi Misalnya dengan Bechmarking. Di Kontrakkan atau di Market Testingkan dalam penyediaan dan pemeliharaan sebagian sarana jalan, jembatan, drainase dan irigasi. Tetap selenggarakan seperti biasa.
  29. 29. 24 2. Metode Analisis Barang Publik – Barang Privat Klasifikasi barang dan jasa dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu barang publik (public goods) dan barang privat (private goods). Secara dikotomis dapat dilakukan pemisahan bahwa barang-barang publik wajib disediakan oleh lembaga publik (pemerintah), sementara swasta-lah yang semestinya menyediakan barang-barang privat. Namun dalam prakteknya, dikotomi seperti itu tidak berlaku. Bisa jadi, barang-barang yang tergolong private goods murni harus disediakan oleh pemerintah melalui mekanisme kontrol dan regulasi. Misalnya, kebutuhan beras harus dipenuhi oleh pemerintah dengan sistem operasi pasar, pada saat terjadi kelangkaan (shortage) beras. Dalam kondisi seperti itu, status beras sebagai private goods bergeser menjadi public goods, atau paling tidak semi-public goods. Sebaliknya, jasa pemadam kebakaran justru cenderung beralih dari public goods menjadi private goods. Dalam bentuk bagan, klasifikasi dan variasi barang publik dan barang privat dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.3. Klasifikasi Barang Publik dan Privat Dengan demikian, penggunaan teknik analisis barang publik – barang privat ini hanya untuk memudahkan dalam melakukan penilaian terhadap suatu fungsi pemerintahan atau jenis layanan tertentu, serta menentukan kebijakan tentang model kelembagaan atau pola kerjasama yang terbaik untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan atau jenis layanan tersebut. Dengan teknik analisis ini, akan dapat diperoleh gambaran tentang banyak sedikitnya peranan atau keharusan campur 1 2 3 4 Excludable Non-Excludable Divisible Non-Divisible Private goods Public goods
  30. 30. 25 tangan pemerintah terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan atau jenis layanan tertentu. Semakin kecil intervensi pemerintah dibutuhkan dalam suatu jenis layanan tertentu, maka semakin besarlah peluang kerjasama atau kemitraan antara sektor publik dengan swasta. Tabel dibawah ini menggambarkan jenis dari setiap barang dan tingkat intervensi pemerintah. Selanjutnya, di bawah Tabel disajikan kasus tentang jasa layanan kesehatan (Puskesmas) dan model kerjasama yang dapat (mestinya) dipilih. Tabel 2.5. Tingkat Intervensi Pemerintah Terhadap Jenis Barang Kuadran / Jenis Barang Definisi Tingkat Intervensi Pemerintah Contoh 1 Private Goods Barang yang dikonsumsi secara individual (excludable), penggunaannya dapat dibagi-bagi (divisible), dan untuk memperolehnya diperlukan biaya. Peran pemerintah sangat kecil, dan penyelenggaraan sebagian besar urusan diserahkan kepada swasta melalui mekanisme pasar Makanan, pakaian, rumah, ikan, air minum botolan, dsb. 2 Toll Goods Barang yang dikonsumsi secara bersama-sama (non- excludable), penggunaannya dapat dibagi-bagi (divisible), dan untuk memperolehnya diperlukan biaya. Peran pemerintah cukup besar, namun jika kemampuan masyarakat sudah memadai, maka perlu dilakukan transfer of power. Telepon umum, pipa air minum, kabel dan satelit TV, dsb. 3 Common Pool Goods Barang yang dikonsumsi secara individual (excludable) dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi (non-divisible), dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya. s.d.a Kekayaan laut, udara, dsb. 4 Collective / Public Goods Barang yang dikonsumsi secara bersama-sama (non- excludable) dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi (non-divisible), dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya. Peranan pemerintah sangat dominan, dan penyelenggaraan urusan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah. Urusan pertahanan, patroli polisi, pemadam kebakaran, pemasyarakatan residivis, dsb. Kasus: Layanan Puskesmas Puskesmas sesungguhnya tidak cukup efisien dan oleh karena itu sebaiknya “dijual” kepada dokter-dokter swasta agar dapat berkembang menjadi klinik-klinik kesehatan
  31. 31. 26 swasta. Sebab, pelayanan Puskesmas pada dasarnya merupakan “barang privat” (private goods) yang harus disediakan oleh sektor privat pula. Barang publik (public goods) di bidang kesehatan seperti pencegahan penyakit (menular), penanggulangan wabah, atau perbaikan gizi sendiri menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan, bukannya Puskesmas. Lagi pula, jika Puskesmas di privatisasi, jelas akan menghemat anggaran pemerintah, dapat menjadi sumber baru pendapatan daerah, sekaligus dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Disamping berbagai keuntungan dari pelaksanaan sebuah program kemitraan, juga harus dicermati berbagai potensi kerugian atau kekurangan yang berpotensi timbul dari sebuah kegiatan kemitraan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kelebihan (manfaat) atau kekurangan (resiko) yang mungkin timbul dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut : Tabel 2.6. Perbandingan Manfaat dan Resiko Kemitraan Pemerintah - Swasta Diadopsi dari : British Columbia, Ministry of Municipal Affairs D. Model-Model Kelembagaan Kemitraan Political will pemerintah (daerah) untuk memperluas desentralisasi internal serta mengembangkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada format lembaga pelayanan publik. Hal ini sangatlah logis, mengingat setiap pengurangan peran / fungsi pemerintah di satu pihak, dan penguatan peran / fungsi swasta atau masyarakat di pihak lain, secara otomatis menuntut dilakukannya restrukturisasi kelembagaan. Dengan demikian, kelembagaan atau perangkat daerah konvensional yang kita kenal selama ini Manfaat Yang Bisa Didapat Resiko Yang Mungkin Terjadi Penghematan biaya, melalui penyatuan jasa-jasa pelayanan Berkurangnya kontrol pemerintah, karena kewenangan yang diberikan ke swasta. Berbagi resiko, swasta ikut menanggung resiko Standar akuntabilitas publik menjadi kurang jelas, karena sebagian ditanggung swasta. Peningkatan standar pelayanan melalui inovasi Pelayanan yang tidak memuaskan, bila kualitas mitra swasta tidak baik. Peningkatan pendapatan dari penyediaan jasa layanan baru Peningkatan biaya pelayanan, bila kebijakan tarif lemah. Pelayanan yang lebih efisien, dalam hal waktu dan atau biaya Resiko politik, protes masyarakat yang tidak terbiasa menerima pelayanan publik oleh swasta. Manfaat ekonomi, dalam hal penyerapan tenaga kerja, dll. Bias dalam seleksi mitra swasta, terkait proses tender dan kompetisi antar pihak swasta. Penolakan pegawai negeri, yang merasa terancam posisinya
  32. 32. 27 berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, boleh jadi menjadi kurang relevan dengan tuntutan riil di lapangan. Dalam hal ini, model alternatif kelembagaan sebagai implikasi dari pengembangan desentralisasi dan kerjasama publik dan privat (public – private partnership) meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Lembaga Semi-Publik/Semi-Privat atau Government-Initiated Private Management. Pengertian lembaga semi publik atau semi-privat disini dimaksudkan sebagai sebuah model kerjasama dimana sektor publik (pemerintah daerah) dan sektor privat (swasta) memiliki kedudukan dan peran yang berbeda, namun sinergis, dalam pengelolaan suatu urusan atau asset tertentu. Biasanya, pemerintah memegang fungsi regulasi dan pengawasan, sementara investor menyelenggarakan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya. 2. Pengelolaan Bersama (Joint Management) Untuk mengantisipasi munculnya konflik yang makin beragam dan makin kompleks, maka saling pengertian antar daerah melalui penguatan kerjasama regional sangat diperlukan. Dan untungnya, kesadaran untuk membangun kerjasama antar daerah melalui sistem pengelolaan bersama (joint management) ini sudah mulai nampak, antara lain melalui kesepakatan antara beberapa Kepala Daerah di wilayah tertentu, yakni: • Surat Keputusan Bersama (SKB) lima Bupati, yakni Bupati Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kabumen pada tanggal 28 Juni 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Regional Management yang diorientasikan pada Regional Marketing yang diberi nama “Barlingmascakeb” (lihat di http://www.barlingmascakeb.com/) • SKB Walikota Surakarta, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen dan Bupati Klaten tentang Kerjasama Antar Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Bahkan sebagai tindak lanjut dari SKB ini, telah dikeluarkan Keputusan Koordinator Badan Kerjasama Antar Daerah Subosuka Wonosraten No. 136/06/BKAD/VII/02 tentang Rincian Tugas Sekretariat Badan Kerjasama Antar Daerah Subosuka Wonosraten (lihat di http://www.gtzsfdm.or.id/documents/laws_n_regs/others/Subosuka_Wonosraten.p df). Meskipun demikian perlu ditekankan bahwa kerjasama regional atau pengelolaan bersama suatu urusan tidak selamanya harus terdiri dari banyak daerah dan meliputi semua hal. Bisa jadi, joint management hanya terjadi antara 2 daerah otonom dan untuk satu urusan tertentu. Sebagai contoh, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi bekerjasama hanya dalam masalah persampahan dan TPA Bantargebang. Demikian juga antara Pemkot Bandung dan Pemkot Cimahi, keduanya harus bekerjasama dan memiliki kesepakatan (MoU) dalam pengelolaan sampah kota dan pengaturan TPA Leuwigajah.
  33. 33. 28 3. Kawasan Otorita Pengelolaan suatu kewenangan pemerintahan berbasis otoritas khusus (authority-based management) sesungguhnya merupakan sebuah model yang lumrah dan sering diyakini memiliki efektivitas tinggi. Hanya saja dalam konteks Indonesia, penetapan kawasan otorita selama ini masih menjadi wewenang pemerintah Pusat, sebagaimana terlihat dalam pembentukan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Otorita Jatiluhur, dan sebagainya. 4. Tim / Komisi Model tim atau kepanitiaan sesungguhnya juga merupakan fenomena yang sangat lumrah dalam administrasi negara modern. Bahkan harus diakui bahwa “tim” sering kali dapat bekerja lebih cepat dan efisien dari pada lembaga induk yang membentuknya. Disamping itu, “tim” lebih bersifat fungsional sehingga mampu melepaskan diri dari jeratan-jeratan dan kendala struktural yang menjadi ciri khas dari sistem birokrasi publik. Namun jika tradisi membentuk satu tim untuk satu kasus (one team one case) ini berkelanjutan dan berlebihan, dalam kaca mata administrasi negara jelas merupakan suatu bentuk dari kegagalan birokrasi publik (bureaucracy failure), atau dapat dipandang juga sebagai mal- administrasi. Karakteristik beserta keuntungan dan kerugian dari masing-masing model kelembagaan pengelola layanan publik diatas dapat dilihat dalam matriks dibawah ini.
  34. 34. 29 Tabel 2.7. Pilihan Model Kelembagaan Pengelola Layanan Publik dan Karakteristiknya Model Kelembagaan Karakteristik Keuntungan Kerugian Semi Publik / Semi Privat atau atau Government-Initiated Private Management • Model kelembagaan dimana pengelolaan suatu kawasan atau asset dilakukan oleh manajemen swasta namun tunduk sepenuhnya oleh regulasi dan pengawasan Pemda yang khusus dibuat untuk mengatur kelembagaan tersebut. • Dapat dibentuk untuk mengelola sentra- sentra industri kecil yang cukup spesifik seperti sepatu dan tas, pakaian, kain, kerajinan dan makanan, gerabah, dll. • Menjadi sumber pendapatan daerah melalui penarikan retribusi. • Mengurangi beban Pemda, karena urusan-urusan tertentu seperti kebersihan dan keamanan di kawasan tersebut ditangani oleh swasta. • Pengelolaan suatu urusan lebih professional, sehingga dapat menciptakan mutu pelayanan yang jauh lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. • Ada potensi menimbulkan disparitas regional (antar wilayah). • Pelayanan publik cenderung menjadi lebih mahal dan eksklusif. Joint Management • Model kerjasama regional atau pengelolaan bersama suatu urusan yang terdiri dari 2 atau lebih daerah atau instansi, serta meliputi semua hal atau satu urusan tertentu. • Dapat menghindari kesalahpahaman antar Pemda atau antar unit kerja. • Kendala teknis berupa keterbatasan sumber daya atau kelemahan manajemen dapat teratasi dengan cara sharing antar Pemda atau antar unit kerja. • MoU yang kurang jelas dan koordinasi yang kurang baik seringkali menjadi sumber kegagalan model kelembagaan ini.
  35. 35. 30 Model Kelembagaan Karakteristik Keuntungan Kerugian Otorita • Dapat diterapkan di daerah yang memiliki kawasan- kawasan khusus seperti pelabuhan, bandar udara, industri (industrial estate), perkebunan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, jalan bebas hambatan dan sebagainya. • Penyelenggaraan suatu urusan atau suatu kawasan menjadi lebih terfokus. • Pelayanan bidang tertentu dapat meningkat. • Lebih bersifat independen sehingga mengurangi kadar intervensi birokrasi. • Ada potensi menimbulkan disparitas sektoral atau regional (antar wilayah). • Membutuhkan alokasi sumber-sumber daya khususnya dana secara spesifik dalam jumlah yang sangat besar. • Dalam beberapa hal sering menjadikan fungsi kontrol / pengawasan melemah, serta menimbulkan mis-koordinasi dan disharmoni dalam hubungan antar lembaga. Tim / Komisi • Dapat dibentuk untuk urusan yang bersifat tidak permanen/rutin • Dibentuk untuk satu satuan waktu tertentu. • Dapat bekerja lebih cepat, flexible dan efisien dibanding lembaga induk yang membentuknya. • Lebih bersifat fungsional sehingga mampu melepaskan diri dari jeratan- jeratan dan kendala struktural yang menjadi ciri khas dari sistem birokrasi publik. • Mudah dibentuk dan mudah pula dibubarkan. • Menunjukkan tidak efektifnya kelembagaan dan fungsi manajemen yang ada, sehingga perlu dibentuk lembaga yang bersifat ekstra struktural. • Menggambarkan kurang adanya sense of recognition pejabat birokrasi terhadap permasalahan yang dihadapi atau kebijakan / keadaan yang mengandung potensi permasalahan. • Setiap kasus tidak diselesaikan secara preventive melainkan curative. Ini menunjukkan kelemahan manajerial dari sistem administrasi publik yang parsial, piecemeal, dan tidak komprehensif dalam menyikapi persoalan. • Cenderung menggunakan sumber daya terpisah dari sumber daya yang telah ada di instansi induk. Oleh karenanya, keberadaan “tim” akan menyebabkan timbulnya pembiayaan ganda (double financing), sehingga mendorong terjadinya pemborosan. • Adanya tumpang tindih kewenangan dan sumber daya serta kekurangakuratan dalam antisipasi dampak kebijakan.
  36. 36. 31 Bermacam varian pola kemitraan baik dari sisi kelembagaan maupun pola kerjasama yang telah diuraikan diatas bisa menjadi referensi bagi praktek kemitraan yang diterapkan di daerah. Karena keterlibatan swasta dan juga masyarakat dalam pembangunan daerah berpotensi membantu mengoptimalkan pelayanan public dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah sendiri, pelibatan pihak swasta merupakan solusi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah. ***
  37. 37. 32 BAB III PRAKTEK KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DI BEBERAPA KOTA Pada Bab ini dipaparkan praktek kemitraan yang diterapkan di beberapa kota di Kalimantan. Dari paparan tersebut akan terlihat variasi model-model kemitraan antara pemerintah kota dengan swasta yang diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi daerah lain dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing daerah. Terlepas dari kelemahan atau kekurangan yang ada, penerapan variasi model kemitraan di beberapa kota tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerah dan memberikan pelayanan publik dengan melibatkan swasta. A. POTRET KEMITRAAN DI BEBERAPA KOTA 1. KOTA SAMARINDA a. Gambaran Umum Kota Samarinda Amandemen keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah selain mampu meningkatkan daya saing, melali prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan juga mampu meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, propinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas sekitar 718 Km2 dan secara astronomis terletak diantara 00’19’02’’ - ’’00’42’34’’ Lintang Selatan dan 117’03’00’’ – 117’18’14’’ Bujur Timur. Sebagian besar wilayah Kota Samarinda merupakan dataran dengan ketinggian 0 – 200 meter di atas permukaan air laut. Batas wilayah Kota Samarinda yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Anggana dan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Populasi penduduk Kota Samarinda berdasarkan hasil pendataan tahun 2006 mencapai 588.135 jiwa dengan
  38. 38. 33 luas wilayah 783 Km2 yang dibelah oleh dua sungai, yaitu sungai Mahakam dan sungai Karang Mumus. Secara administrasi pemerintah Kota Samarinda dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah, administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kora Samarinda sebanyak 6 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 42 kelurahan. Secara topografi Kota Samarinda merupakan daratan rendah yang terdiri dari lembah alluvial 9,02 % daerah dataran 15,94 %, dataran berombak 8,15 %, dataran bergelombang 14,59 %, daerah patahan 2,31%, daerah berbukit 44.73 %, lain-lain 4,47 % yang mempunyai luas kemiringan lahan datar (0 – 2 %) 20.011 Ha, bergelombang (2 – 5 %) 18.276 Ha, curam (15- 40 %) 15.540 Ha, sangat curam (>40 %) 2.469 Ha. Jenis tanah di wilayah Kota Samarinda sebagian besar berupa tanah podsolik selebihnya berupa tanah alluvial, podsolik dan gambut, sebagaimana daerah tropis lainnya. Samarinda mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 208 mm dengan temperatur berkisar maksimum 32,2o C dan minimum 23,9o C. Perkembangan kondisi umum ekonomi, sosial, prasarana pendukung sektor serta lingkungan Kota Samarinda yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada beberapa indikator perkembangannya terjadi penurunan, namun secara umum sebagian besar sasaran yang telah dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam renstra dapat memberikan warna dalam menyertai dinamika pembangunan sesuai dengan Visi Kota Samarinda. Perkembangan kondisi makro ekonomi Kota Samarinda selama periode 2000-2004 relatif menunjukkan adanya peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 7,87%. Pertumbuhan tersebut pada tahun 2000 sebesar 5,26%, meningkat menjadi sebesar 9,19% pada tahun 2004. perkembangan tersebut sangat ditentukan oleh peranan sektoral perekonomian daerah kota Samarinda, dimana pada taun 2000 nilai PDRB sebesar Rp. 5,807 trilyun meningkat menjadi Rp. 11.421 trilyun pada tahun 2004. Namun pada periode tersebut terjadi pergeseran kontribusi sektor yang dominan, jika pada periode tahun 2002-2003 peranan yang sangat dominan adalah industri pengolahan, maka sejak periode tahun 2004 telah bergeser pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tentunya hal ini menjadikan ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan terutama industri perkayuan menjadi semakin berkurang. Gambaran perekonomian daerah yang ditunjukkan dengan perkembangan PDRB secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Sektor Tahun 2000-2004 (dalam Juta Rp.) Lapangan Usaha 2000 2001 2002 2003 2004 1. Sektor primer 202.300 426.251 551.363 721.630 909.347 1. Pertanian 144.608 157.486 194.509 220.677 259.247 2. Pertambangan dan Penggalian 57.692 268.765 356.854 500.953 650.100
  39. 39. 34 2. Sektor Sekunder 2.286.011 2.503.796 2.773.759 3.042.944 3.298.697 1. Industri Pengolahan 1.938.723 2.107.931 2.286.275 2.420.966 2.526.839 2. Listrik, Air Minum 94.460 102.413 116.714 143.531 162.018 3. Bangunan dan Konstruksi 252.828 292.452 370.770 478.447 609.840 3. Sektor Tersier 3.319.221 4.064.362 5.064.223 6.005.173 7.213.900 1. Perdagangan, Restoran, Hotel 1.312.346 1.580.083 1.927.821 2.416.416 2.973.351 2. Pengangkutan dan Komunikasi 669.541 806.863 943.535 1.058.250 1.262.509 3. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 780.745 872.294 1.028.165 1.179.739 1.484.211 4. Jasa-jasa 556.589 805.122 1.164.702 1.350.768 1.493.829 Jumlah 5.807.532 6.993.409 8.389.345 9.769.747 11.421.944 Sumber: PDRB Kota Samarinda Samarinda berkembang menjadi pusat jasa, industri dan perdagangan serta pemukiman di Kalimantan Timur. Perkembangan ini disebabkan oleh kedudukan kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis terletak diantara kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Sebagai kota industri, perdagangan dan jasa, secara pararel Samarinda menjadi daya tarik luar biasa terhadap migrasi penduduk dari berbagai penjuru daerah di Kalimantan Timur bahkan dari luar Kalimantan Timur, berbagai suku bangsa, bahkan dari berbagai negara. Pembangunan Samarinda sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari karakter dasar sebagai kota jasa dan perdagangan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun ke depan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Samarinda ke depan sangat berat dan komplek, mulai dari masalah transfortasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung regulasi dan birokrasi serta budaya masyarakat yang mampu mensejajarkan Samarinda dengan kota-kota besar di indonesia bahkan dunia. Otonomi daerah dengan desentralisasi kewenangan yang ada meniscayakan Good practices (inovasi penyelenggaraan emerintah)terhadap pengembangan ekonomi, pelayanan publik dan pembangunan politik dan hukum kearah yang lebih baik dan konstruktif dalam rangka mewujudkan perbaikan kesejahteraan warga kota. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab. Agenda inilah yang akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan “Samarinda Sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan Dan Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan”.
  40. 40. 35 Untuk mewujudkan Visi Samarinda sebagai kota jasa, industri, perdagangan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan, Kepala Daerah/Walikota Samarinda terpilih telah merumuskan 4(empat) pernyataan Misi sebagai berikut : 1. meningkatkan fasilitas dan utilitas penunjang sektor jasa, industri, perdagangan dan pemukiman. Maksudnya adalah substansi yang dikandung dalam misi ini adalahmenyiapkan dan meningkatkan kapasitas fasilitas-fasilitas sektor jasa, industri, perdagangan dan pemukiman serta utilitis pendukungnya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor jasa, industri, perdagangan dan pemukiman. 2. meningkatkan kualitas produksi unggulan dan mencari alternatif komoditi yang dapat dikembangkan untuk ekspor guna meningkatkan PAD. Maksudnya adalah meningkatkan daya saing produk unggulan agar dapat bersaing dengan produk- produk dari daerah lain di luar Kalimantan Timur bahkan di pasar global, dan mencari alternatif komoditi yang dapat dikembangkan untuk ekspor guna meningkatkan PAD dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada. 3. mempersiapkan sumber daya manusia mengarah kepada tenaga siap pakai. Maksudnya adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sesuai dngan kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja di Kota Samarinda agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. 4. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, perbankan dan lembaga lainnya untuk medukung serta jasa, industri perdagangan dan permukiman yang berwawasan lingkungan. Maksudnya adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, swasta, perbankan dan lembaga lainnya untuk berperan aktif dalam proses pembangunan untuk mewujudkan visi Kota Samarinda. b. Kemitraan di Kota Samarinda Sebagai pusat pemerintahan Provinsi, Kota Samarinda didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti Transportasi (jalan, pelabuhan, terminal), telekomunikasi, kelistrikan, air bersih, fasilitas kesehatan, dan lembaga keuangan bank dan non bank. Kondisi ini menjadikan Samarinda sebagai pusat distribusi barang dan jasa, sehingga sektor perdagangan dan jasa menjadi cukup dominan. Indikator ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Samarinda pada tahun 2003 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 8,37 triliun dan atas dasar harga konstan Rp 3,55 triliun. Sedang pertumbuhan berkisar sekitar 9,49% dengan pendapatan per kapita Rp 14,02 juta. Ekspor non migas yang terealisir mencapai US$ 578,53 juta, impor migas yang terealisir mencapai US$ 259,72 ribu, impor non migas US$ 218,91 juta, keuangan daerah Rp 480,73 milyar dan inflasi mencapai 10,26%. Dengan daya dukung anggaran pembangunan tersebut, pembiayaan pembangunan daerah Kota Samarinda bersumber dari APBD, juga melibatkan investasi swasta. Untuk investasi swasta, diharapkan peran PMA/PMDN dominan -dengan mengacu pada Provinsi Kalimantan Timur- dengan kontribusi sebesar 73% dari nilai investasi swasta atau sebesar 64 % dari total investasi Pemerintah dan swasta (Keunggulan Kalimantan Timur dalam Menarik Minat Investasi, BPID Pemprov Kaltim, 2004). Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Samarinda seperti iklim investasi yang kondusif tersebut, Pemerintah Daerah sedang memperbaharui sistem informasi penanaman modal serta terus melakukan pengkajian untuk memberikan insentif untuk
  41. 41. 36 penanaman modal selain terus melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pada setiap proyek yang dipercayakan pada swasta. Disamping itu, Pemda berupaya menciptakan iklim investasi dengan pelayanan yang lebih baik tidak hanya berupa izin investasi (pre investment service) juga pada tahap realisaasi pelaksanaan proyek (post investment) dalam rangka kesinambungan kemitraan dengan pelaku usaha serta promosi mencari investor baru di Samarinda. Umumnya kemitraan yang dibangun selama ini lebih tertarik pada sektor bisnis yang padat modal daripada padat karya, dengan basis pemanfaaatan kehutanan, pertambangan migas dan non mogas, sepeti industri kayu, industri LNG, industri kimia (amoniak dan urea dengan derivatnya) industri mineral non logam, industri barang logam, industri makanan (coldstorage, CPO dan inti sawit) serta industri lainnya. Sektor lain yang sedang dilirik adalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan kelautan serta perkebunan yang memanfaatkan ketersediaan lahan demikian pula sektor jasa seperti perhotelan dan restoran, konstruksi, angkutan dan telekomunikasi lebih memberikan peluang yang lebih besar di masa yang akan datang. Pemerintah Daerah sering kali tidak dapat menyelesaikan problem pembangunan yang kompleks. Kontribusi dalam pengelolaan kepemerintahan membutuhkan kemitraan Pemerintah dengan pihak luar (stakeholder). Meski demikian, jika ingin keberhasilan dalam kontribusi kemitraan itu terwujud, maka yang pertama kali disiapkan adalah akuntabilitas dan tata pemerintahan yang bekerja efektif. b.1. Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palaran Kerjasama kemitraan antara Pemerintah Kota Samarinda dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) serta PT. Pelabuhan Samudera Palaran ini merupakan pola kemitraan tiga stakeholder. Beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya pola kemitraan antara tiga stakeholder di atas adalah sebagai berikut : a. Kondisi operasional pelabuhan Samarinda khususnya volume peti kemas saat ini cukup tinggi, sehingga kualitas pelabuhan yang ada khususnya daya tampung lapangan penumpukan petikemas sudah tidak memadai lagi. Mengingat kapasitas daya tampung sebesar 120.000 teu’s per tahun dengan luas CY kurang lebih 4 hektar dan angka traffic tahun 2006 sebesar 137.000 teu’s. b. Fasilitas pelabuhan tidak didesain untuk melayani petikemas sehingga angka produktifitas pelabuhan rendah hanya 8 – 10 box per jam. c. Keterbatasan lahan pelabuhan yang ada sehingga tidak memungkinkan perluasan / pengembangan fasilitas pelabuhan di lokasi eksisting. Lokasi pelabuhan langsung berbatasan dengan kota Samarinda dan tidak tersedianya back up area pengembangan. d. Studi tim JICA tahun 2001, merekomendasikan pemindahan pembangunan terminal petikemas baru di daerah Palaran tepatnya di Kelurahan Bukuan. Dengan master plan pelabuhan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan melalui KM No.28 tahun 2006 tanggal 7 Juni 2006. e. Adanya rencana pembangunan Jembatan Mahkota II yang mempunyai tinggi bebas hanya 25 meter sehingga menyebabkan sebagian besar kapal tidak dapat masuk ke pelabuhan Samarinda (pelabuhan eksisting).
  42. 42. 37 Hal – hal strategis dalam perjanjian awal dan hal – hal pokok yang telah disepakati antara PT. Pelindo IV dengan Pemkot Samarinda sebagai berikut : 1. Penyelenggara pelabuhan Samarinda adalah PT. Pelindo IV 2. Obyek perjanjian kerja sama adalah pembangunan Terminal Petikemas (TPK) Palaran di Palaran Samarinda Seberang 3. Terminal Palaran merupakan bagian dari pelabuhan umum Samarinda 4. Bentuk ikatan kerja sama adalah perjanjian investasi dan bagi hasil dengan jangka waktu perjanjian selama 50 tahun. 5. Secara bertahap pelayanan jasa kepelabuhan akan dipindahkan ke Terminal Palaran Samarinda Seberang. 6. PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan Pemerintah Kota Samarinda sepakat bekerja sama membangun TPK Palaran melalui pembentukan Badan Pelaksana (BP) untuk koordinasi kegiatan pembangunan. 7. Pembangunan infra struktur termasuk dalam pembebasan lahan dan pengadaan supra struktur akan dilaksanakan dalam 1 paket dengan melibatkan investor melalui pelelangan umum. 8. Investor yang terpilih nantinya akan membentuk Special Purpose Company (SPC) untuk mengoperasikan TPK Palaran selama periode kerja sama. 9. PT. Pelindo IV menerima manajemen fee sebesar 10% dari pendapatan kotor (gross revenue) sebagai bentuk kompensasi atas penguasaan pasar yang selanjutnya akan dilimpahkan pengelolaannya kepada SPC. 10. Struktur bagi hasil keuntungan adalah sebagai berikut : Gross Revenue – Management Fee – Operating Cost = Profit (Laba) Profit merupakan obyek sharing oleh 2 pihak (investor dan PT Pelindo termasuk Pemkot Samarinda). 11. Komposisi bagi hasil antara PT Pelindo IV dan Pemkot Samarinda adalah 50% - 50%. 12. Pada akhir periode kerja sama dilakukan transfer asset infrastruktur kepada Pemerintah. Investor swasta yang berhasil menjadi pemenang dalam tender proyek kemitraan ini adalah PT. Samudra Indonesia, Tbk sebagai salah satu stake holder setelah memperhitungkan jenis dan perkiraan nilai investasi untuk kebutuhan pembangunan terminal petikemas (bekerja sama dengan investor) yaitu sebagai berikut : Pada tahun estimasi 2005 sebesar Rp 380 milyar dengan rincian sebagai berikut : ▪ Dermaga 3 berth : Rp 71,0 milyar ▪ Trestle : Rp 18,5 milyar ▪ CY : Rp 54,0 milyar ▪ CFS : Rp 5,7 milyar ▪ M/E : Rp 9,0 milyar ▪ Peralatan (2 cc, dll) : Rp 127,0 milyar ▪ Pematangan lahan 14 ha : Rp 28,0 milyar ▪ Lain- lain dan contingency : Rp 66,8 milyar Perkiraan nilai investasi meningkat menurut perhitungan terakhir tahun 2008 sebesar Rp 401 milyar dengan asumsi inflasi 2005 sampai dengan 2008 sebesar 2 % per tahun. Pola kemitraan ini dapat dijelaskan dalam bagan berikut :
  43. 43. 38 Gambar 3.1. Skema Kemitraan Pemkot Samarinda dengan PT. PI IV Kondisi atau persyaratan kerja sama kemitraan yang disepakati antara kedua pihak adalah sebagai berikut: a. Investor melaksanakan pembebasan lahan seluas 13, 635 hektar (12, 135 hektar untuk TPK Petikemas dan 1,5 ha untuk term penumpang). Tanah seluas 12, 135 hektar adalah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama investor di atas HPL atas nama PT. Pelindo IV b. Investor (PT. Samudera Indonesia, Tbk) membentuk SPC yaitu PT Pelabuhan Samudera Palaran c. Pengoperasian terminal oleh SPC yang telah dibentuk melalui kontrak operasi dengan PT. Pelindo IV. d. PT. Pelindo IV menutup terminal lama untuk kegiatan pelayanan petikemas. e. PT. Pelindo IV atau Pemerintah memelihara alur pelayanan minimal -5 m lws. f. PT. Pelindo IV melakukan pelayanan jasa kapal antara lain pemanduan dan penundaan. g. Penetapan tarif pelayanan petikemas untuk petikemas 20’ minimal sebesar Rp 500.000 per box. h. Jangka waktu kerja sama pengoperasian selama 50 tahun dengan system BOT dan pada akhir kerja sama dilakukan transfer asset dari SPC (PT Pelabuhan Samudera Palaran) kepada Pemerintah untuk fasilitas infra struktur. i. PT. Pelindo IV memperoleh manajemen fee sebesar 10% dari gross revenue selama 30 tahun dengan justifikasi Manajemen fee sebesar 10%. j. PT. Pelindo IV dan Pemerintah Kota Samarinda memperoleh profit sharing selama 50 tahun. k. SPC yang telah dibentuk tersebut memprioritaskan untuk memperkerjakan SDM dari PT Pelindo IV sesuai dengan kebutuhan. Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda PEMKOT SAMARINDA PT. PELINDO IV (PERSERO) INVESTOR (PT SAMUDRA INDONESIA, Tbk) - BOT (Build Operate Transfer) selama 50 tahun kepada Pemerintah - Management fee = 10% dari Gross Revenue selama 30 tahun kepada PT. Pelindo IV (Persero) - Nisbah / Rasio Profit Sharing ditetapkan antara kepada PT. Pelindo IV dan Pemkot Samarinda SPECIAL PURPOSE COMPANY - Dibentuk oleh investor - Sebagai operator terminal KONTRAK OPERASI TPK PALARAN PRIORITAS MEMPERKERJAKAN SDM PT.PELINDO IV SAMARINDA PT. PI IV
  44. 44. 39 Persiapan dan perijinan yang telah dilakukan dalam rangka kerja sama pembangunan Terminal Petikemas Palaran: 1. Master Plan pelabuhan Samarinda dimana lokasi TPK berada di Palaran telah disahkan oleh Menteri Perhubungan dengan KM 28 tahun 2006 tanggal 07 Juni 2006. 2. Lay out desain dermaga telah diajukan ke Ditjen HUBLA 3. Penetapan harga tanah telah ditetapkan oleh Pemkot Samarinda dengan Surat Sekda No. 590 / 0412 / Perk.3/V/2006, tanggal 02 Mei 2006. 4. Rekomendasi AMDAL ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tomur Nomor 660.1/K.25/2008 tanggal 22 Januari 2008 5. Rencana kerja sama dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran mengikutsertakan Swasta telah disetujui Menteri Perhubungan dengan Surat No.A.107/PR.102/MPHB, tanggal 03 Juli 2006. 6. Walikota Samarinda telah mendukung dan menyetujui usulan pemenang pelelangan kerja sama dengan surat nomor. 500/0182/Proda.II/II/2007 tanggal 27 Februari 2007. Pada skema kerja sama dan alur keuangan dari kemitraan ini yang tergambar di bawah ini, dimana pada perjanjian kerja sama sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2007. Tahap perijinan pembangunan sudah dilaksanakan dan masih dalam proses, sedangkan pada tahap pembangunan dan pengadaan fasilitas terminal oleh investor sedang akan dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2008 ini, tetapi menemui sedikit kendala disebabkan kenaikan harga BBM yang berimplikasi pada term perkiraan nilai investasi. Evaluasi Kelayakan dan attractiveness proyek kemitraan ini adalah : a. Manfaat Ekonomis (infrastruktur pelabuhan) 1. Dapat tersedia fasilitas pelabuhan yang memadai sehingga memnuhi kebutuhan masyarakat luas. 2. Jembatan Mahkota II dapat terealisasi menunjang perekonomian provinsi Kalimantan Timur. 3. Mewujudkan keikutsertaan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas pelabuhan sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas kegiatan (program public private partnership). 4. Menyerap tenaga kerja pada proses pembangunan. 5. Transfer asset setelah 50 tahun. b. Manfaat Finansial (aspek pengusahaan) 1. Oppurtunity loss akibat penutupan pelabuhan lama dapat terkompensasi dengan adanya manajemen fee sebesar 10% (± Rp 8 milyar per tahun) → eksisting sebesar ± Rp 8 milyar per tahun. 2. Adanya rasio profit sharing dengan nilai nominal yang terus meningkat selama 50 tahun. 3. Sumber daya manusia PT.Pelindo IV di cabang Samarinda dapat tetap diperkerjakan di TPK Palaran sesuai kualitas dan kwantitas yang dibutuhkan.
  45. 45. 40 c. Tingkat Atraktif Proyek 1. Kelayakan proyek secara total dengan Interest Rate of Return = 16,15% dan Net Present Value = Rp.252,97 milyar 2. Kelayakan proyek dari sisi investor dengan Interest Rate of Return = 11,70% dan Net Present Value = Rp. 57,07 milyar. Gambar 3.2. Skema Kerja Sama dan Alur Keuangan INVESTOR PEMKOT SMD PT PELINDO IV MANAGEMENT FEE 10%x GR BIAYA PENYUSUTAN + OPERASIONAL LABA PENGOPERASIAN PENDAPATAN IJIN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN FASILITAS TERMINAL OLEH INVESTOR IJIN OPERASI PERJANJIAN KERJA SAMA DAN PENGOPERASIAN TPK PALARAN PEMKOT SAMARINDA PT.PELINDO IV INVESTOR PELELANGAN UMUM / SELEKSI INVESTOR BADAN PELAKSANA PERJANJIAN AWAL RUANG LINGKUP : 1. PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA 2. PENYELESAIAN STUDY-STUDY YANG TERKAIT (M/P DAN DED) 3. PROSES PERIJINAN 4. KOORDINASI PELAKSANAAN AMDAL 5. HAL-HAL STRATEGIS TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TPK PALARAN PT.PELINDO IV PEMKOT SAMARINDA
  • triwidodowutomo

    Sep. 1, 2021

Seri Penelitian Administrasi Negara Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda 2008 (mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)

Vistos

Vistos totais

192

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

0

Ações

Baixados

14

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×