O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Kajian Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas serta Mekanisme Penyusunan Perda

Baixar para ler offline

Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008

(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)

Kajian Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas serta Mekanisme Penyusunan Perda

  1. 1. KATA PENGANTAR Sejak bergulirnya otonomi daerah melalui UU NO 22/1999 jo UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan daerah dapat lebih kreatif dan inovatif mengelola daerahnya menuju kesejahteraan masyarakatnya. Daerah berlomba- lomba membuat inovasi-inovasi dalam hal perbaikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud implementasi tata kepemerintahan yang baik. Kemampuan daerah dalam menjabarkan peraturan yang lebih tinggi (lex specialis) juga didukung dengan kewenangan daerah menciptakan hukum baru (law making). Kewenangan daerah menjalankan urusannya diatur dalam sebuah peraturan daerah yang selanjutnya di sebut Perda. Perda sebagai instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah disamping kreatif dan inovatif juga mempunyai esensi kemandirian. Kemandirian dalam arti daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam UU No 10/2004 tentang Pembentukan perundang-Undangan, Perda termasuk dalam jenis dan hirarki perundangan selain UUD’45, UU/Perpu, PP, Peraturan Presiden dan terakhir adalah Perda. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Perda digariskan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah, juga sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang yang lebih tinggi. Dalam hal ini Perda merupakan peraturan yang paling dekat untuk mengagregasi nilai-nilai masyarakat daerah. Disamping itu yang terjadi seringkali perda digunakan sebagai instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang timbul dari perda pajak dan perda retrubusi daerah. Dua jenis perda ini lah yang mendominasi munculnya Perda sepanjang otonomi daerah digulirkan. Ribuan Perda bermasalah bermunculan sampai dengan tahun 2008. Perda yang bermasalah ini biasanya terkait dengan implementasinya yang melanggar peraturan diatasnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, memberatkan masyarakat di daerah dan berdampak pada kerusakan lingkungan akibat berbagai izin yang diterbitkan atau dengan kata lain Perda telah mengganggu kepentingan umum. Dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan perda di Kalimantan didapat banyak temuan yang menjadi catatan dan perlu mendapatkan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Namun demikian usaha keras daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan menerbitkan berbagai macam perda sebagai inovasi dan kreasi daerah perlu mendapat apreasiasi tersendiri. Meskipun masih
  2. 2. perlu adanya peningkatan kualitas dan mekanisme pembentukan peraturan daerah yang lebih baik lagi. Akhirnya tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu kajian mengenai evaluasi pelaksanaan dan peningkatan kualitas mekanisme penyusunan perda di Kalimantan. Kami juga menyadari adanya kelemahan dari penyusunan kajian ini. Untuk itu masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dlam menyusun kajian yang lebih baik lagi. Samarinda, Desember 2008 Tim Peneliti
  3. 3. i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................. i DAFTAR ISI................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL........................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR................................................................................................... v EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................................... .... vii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.............................................................................................. B. Perumusan Masalah...................................................................................... C. Tujuan dan Kegunaan.................................................................................... D. Target/ Hasil Yang Diharapkan..................................................................... E. Ruang Lingkup Kajian.................................................................................. F. Teknik Pengumpulan Data............................................................................. G. Alur Pemikiran ............................................................................................. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SERTA MEKANISME PENYUSUNAN PERDA A. Pentingnya Otonomi Daerah ......................................................................... B. Kedudukan Perda Dalam Peraturan Perundangan......................................... C. Proses Pembentukan Perda............................................................................ D. Teknis Tata Cara dan Waktu dari Sebuah Perda........................................... E. Evaluasi Perda ............................................................................................. F. Pajak Daerah ................................................................................................ G. Retribusi Daerah .......................................................................................... BAB III PELAKSANAAN PERDA DI KALIMANTAN A. Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Tengah 1. Kondisi/ Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah ....................... 2. Identifikasi Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Tengah ............. 3. Pelaksanaan Perda Dilihat Dari Aspek Prosedural dan Substansial di Provinsi Kalimantan Tengah ............................................................... 4. Permasalahan-Permasalahan Pokok Dalam Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Tengah .............................................................. 5. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Tengah...... B. Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Barat 1. Kondisi/ Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat...........................
  4. 4. ii 2. Identifikasi Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Barat................. 3. Pelaksanaan Perda Dilihat Dari Aspek Prosedural dan Substansial di Provinsi Kalimantan Barat................................................................... 4. Permasalahan-Permasalahan Pokok Dalam Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Barat .................................................................... 5. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Barat ......... C. Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Timur 1. Kondisi/ Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur ......................... 2. Identifikasi Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Timur ............... 3. Pelaksanaan Perda Dilihat Dari Aspek Prosedural dan Substansial di Provinsi Kalimantan Timur ................................................................. 4. Permasalahan-Permasalahan Pokok Dalam Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Timur.................................................................................... 5. Sistem Evaluasi Perda di Provinsi Kalimantan Timur............................ D. Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Selatan 1. Kondisi/ Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan ....................... 2. Identifikasi Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Selatan.............. 3. Pelaksanaan Perda Dilihat Dari Aspek Prosedural dan Substansial di Provinsi Kalimantan Selatan................................................................ 4. Permasalahan-Permasalahan Pokok Dalam Pelaksanaan Perda di Provinsi Kalimantan Selatan.................................................................................. 5. Sistem Evaluasi Perda di Provinsi Kalimantan Selatan........................... E. Pelaksanaan Perda di Kabupaten Seruyan 1. Kondisi/ Gambaran Umum Kabupaten Seruyan...................................... 2. Identifikasi Pelaksanaan Perda di Kabupaten Seruyan............................ 3. Pelaksanaan Perda Dilihat Dari Aspek Prosedural dan Substansial di Kabupaten Seruyan.............................................................................. 4. Permasalahan-Permasalahan Pokok Dalam Pelaksanaan Perda di Kabupaten Seruyan.................................................................................. 5. Sistem Evaluasi Pembinaan Perda di Kabupaten Seruyan....................... F. Pelaksanaan Sistem Karier PNS di Kabupaten Tapin 1. Kondisi/ Gambaran Umum Kabupaten Tapin ......................................... 2. Identifikasi Pelaksanaan Perda di Kabupaten Tapin................................ 3. Pelaksanaan Perda Dilihat Dari Aspek Prosedural dan Substansial di Kabupaten Tapin.................................................................................. 4. Permasalahan-Permasalahan Pokok Dalam Pelaksanaan Perda di Kabupaten Tapin..................................................................................... 5. Sistem Evaluasi Perda di Kabupaten Tapin ............................................. G. Pelaksanaan Sistem Karier PNS di Kabupaten Sintang 1. Kondisi/ Gambaran Umum Kabupaten Sintang....................................... 2. Identifikasi Pelaksanaan Perda di Kabupaten Sintang............................. 3. Pelaksanaan Perda Dilihat Dari Aspek Prosedural dan Substansial di Kabupaten Sintang............................................................................... 4. Permasalahan-Permasalahan Pokok Dalam Pelaksanaan Perda di Kabupaten Sintang.................................................................................. 5. Sistem Evaluasi Perda di Kabupaten Sintang ..........................................
  5. 5. iii H. Pelaksanaan Sistem Karier PNS di Kabupaten Kutai Timur 1. Kondisi/ Gambaran Umum Kabupaten Kutai Timur............................... 2. Identifikasi Pelaksanaan Perda di Kabupaten Kutai Timur ..................... 3. Pelaksanaan Perda Dilihat Dari Aspek Prosedural dan Substansial di Kabupaten Kutai Timur ....................................................................... 4. Permasalahan-Permasalahan Pokok Dalam Pelaksanaan Perda di Kabupaten Kutai Timur ....................................................................... 5. Sistem Evaluasi Perda di Kabupaten KutaiTimur................................... BAB IV KONSEPSI EVALUASI PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SERTA MEKANISME PENYUSUNAN PERDA PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN A. Mekanisme Pembentukan Perda .................................................................. B. Prosedur dan Teknik Penyusunan Perda ....................................................... C. Evaluasi Pelaksanaan Perda ......................................................................... D. Pengawasan Pelaksanaan Perda ................................................................... BAB V PENUTUP A. Kesimpulan.................................................................................................... B. Rekomendasi ................................................................................................. DAFTAR PUSTAKA
  6. 6. iv
  7. 7. DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Lokus Kajian Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusunan Perda ............................................................. Tabel 3.1. Jenis Pajak & Retribusi di Kalimantan Tengah .................................. Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten /Kota Tahun 2006 ............................................................................... Tabel 3.3.Target & Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 ....................................................... Tabel 3.4. Jenis-Jenis Retribusi yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan .......................................................................... Tabel 3.5. Pembahasan Raperda di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ......... Tabel 3.6 Daftar Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang Dibatalkan ........................................................................................ Tabel 3.7. Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan ................ Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2007 ................................................................................................ Tabel 3.9. Jenis-Jenis Perda Tentang Pajak & Retribusi Kabupaten Seruyan ... Tabel 3.10 Perda Pajak & Retribusi Kabupaten Tapin ....................................... Tabel 3.11 Persandingan Data Kependudukan Kab. Sintang dengan Provinsi Kalimantan Barat ........................................................................... Tabel 3.12 Jumlah Perda di Kabupaten Sintang Tahun 2002-2007 ................ Tabel 3.13 Perda Kabupaten Sintang Tahun 2002-2006 ................................ Tabel 3.14 Rekapituasi Jumlah Perda Tentang Perijinan/Retribusi Dan Pajak....................................................... Tabel 3.15 Nama Kecamatan Dan Luas Wilayah .........................................
  8. 8. Tabel 3.16 Produk Domestik Regional Bruto ................................................ Tabel 3.17 Perda yang Diterbitkan Oleh Kabupaten Kutai Timur ................ Tabel 4.1 Pembahasan di DPRD ..................................................................... Tabel 4.2 Pengujian Perda Oleh Mahkamah Agung Vs Pemerintah ................
  9. 9. DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Alur Berpikir Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusunan Perda ........................................ Gambar 3.1. Skema Penyusunan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ................................................................... Gambar 3.2. Skema Penyusunan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan .................................................................................. Gambar 4.1 Bagan Penyiapan Rancangan Perda ....................................... Gambar 4.2 Bagan Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Produk Hukum Daerah Tahap Inisiatif ............................................................
  10. 10. EXECUTIVE SUMMARY Lahirnya otonomi daerah yang kemudian diatur dengan UU No. 22/1999 yang secara efektif belum genap berumur 4 tahun, sudah diganti dengan UU No. 32/2004 sebenarnya diharapkan mengurangi sistem pemerintahan yang terlalu terpusat. Inti yang terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (discretionery power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran-serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah berarti juga mendorong oto-aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Kewenangan daerah untuk menjalankan beberapa urusannya itu diatur dalam sebuah peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda. Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 (1) disebutkan bahwa peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang- undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Demikian juga mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan perda pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap perancang perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Perda. Dari hasil penelitian di lapangan didapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan dan rekomendasi kegiatan kajian ini. Di Kalimantan Tengah, Perda masih digunakan sebagai instrumen untuk menggenjot PAD dalam rangka menjadikan daerah semakin mandiri dan tidak lagi terlalu tergantung pada pusat. Namun akibatnya banyak terjadi permasalahan terhadap Perda yang diterapkan. Tidak hanya di Kalimantan Tengah saja terdapat Perda yang dibatalkan, namun di daerah lain seperti Kalimantan Selatan, di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten
  11. 11. Tapin juga masih terdapat Perda yang dibatalkan. Ternyata Perda bermasalah dan dibatalkan bukan milik daerah-daerah di Kalimantan saja. Menurut Mardiasmo (Dijen Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan RI), sebanyak 2.665 rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terkait aturan pajak dan retribusi dibatalkan oleh pemerintah pusat. Rancangan perda dan perda itu dinilai mengganggu iklim investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dan tidak sejalan dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat. Sejak tahun 2001 hingga 10 Desember 2008, Departemen Keuangan telah mengevaluasi 1.121 rancangan peraturan daerah (raperda). Dari jumlah tersebut, 67% di antaranya dibatalkan atau direvisi dan 33 persen diizinkan diterapkan menjadi perda. Perda PDRD yang dibatalkan sebagian besar soal aturan pungutan. Dari 11.401 perda, 15 persen di antaranya di sektor perhubungan, 13 persen pertanian, 13 persen industri dan perdagangan, dan 11 persen kehutanan. Begitu banyaknya permasalahan dalam Perda ini diakibatkan juga dari pola pengawasan dan evaluasi pemerintah pusat yang tidak disiplin. Penyampaian Perda dari Daerah ke Pusat tidak taat asas, begitu juga sebaliknya. Pusat sering terlambat mengembalikan hasil evaluasi terhadap Perda. Sistem semacam inilah yang mengakibatkan daerah ”membandel” dalam pelaporan Perda. Untuk itu lah dari hasil kajian ini dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi, yakni perlu adanya Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah yang mempunyai beberapa perspektif mengenai: Pajak dan Retribusi, Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Jender, Pembangunan yang berkelanjutan, dll sehingga memudahkan melakukan evaluasi dan monitoring. Pelibatan aktif Masyarakat dan peningkatan kemampuan legal drafter di daerah menjadi keniscayaan jika ingin memperbaiki Perda menjadi lebih berkualitas lagi. Salah satu yang juga menjadi rekomendasi adalah penyusunan naskah akademik (academic draft). Teknis Penyusunan Naskah Akademik, dimaksudkan sebagai naskah awal yg memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundangan-undangan bidang tertentu yg telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan dan disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai politik hukum yang digariskan. Disamping model evaluasi dan pengawasan yang sifatnya preventif dan represif, juga perlu diadakan uji publik sebagai salah satu kontrol yang dimotori oleh masyarakat, sebagai bukti peran aktif masyarakat dalam proses mengawal perda dari awal hingga akhir. Rekomendasi lain adalah diperlukannya kebijakan pengendalian kecenderungan penambahan Perda secara kuantitas yang semakin banyak (efek multiplikasi). Bisa juga dilakukan dengan memberdayakan peraturan dibawah Perda (contoh: keputusan Bupati/Walikota untuk penjabaran rinci perda). Sehingga tidak perlu mengakomodir semua issue yang berkembang dalam bentuk Perda.
  12. 12. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lahirnya otonomi daerah yang kemudian diatur dengan UU No. 22/1999 yang secara efektif belum genap berumur 4 tahun, sudah diganti dengan UU No. 32/2004 sebenarnya diharapkan mengurangi sistem pemerintahan yang terlalu terpusat. Inti yang terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (discretionery power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran-serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi dilapisan bawah, tetapi juga mendorong oto-aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu hanya mungkin terjadi, apabila pemerintah pusat mempunyai kesadaran dan keberanian politik, serta kemauan politik yang kuat untuk memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Kewenangan artinya keleluasan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah maupun dari pusat sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensial yang ada didaerahnya serta menggunakannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya. Kewenangan daerah untuk menjalankan beberapa urusannya itu diatur dalam sebuah peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda. Berdasarkan UU No.10/2004, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang- undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.
  13. 13. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Demikian juga mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Perda pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap perancang Perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Perda. Untuk membatalkan sebuah Perda memerlukan peraturan hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden {UU No 32/2004 Bab VI pasal 145 ayat (3)}, jika dinilai Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini membawa angin segar bagi daerah untuk berlomba-lomba membuat Perda yang dirasa bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik. Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 sampai tahun 2003 terdapat kurang lebih 10.000 perda diterbitkan (Sinar Harapan, 2003). Belum lagi Perda yang bermasalah dan mendapat rekomendasi untuk dibatalkan sejak berlakunya UU No. 32/2004 hingga tahun 2008. Siapa sangka, Perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ternyata banyak yang bermasalah. Masih banyaknya Perda yang disusun tanpa memperhatikan syarat-syarat prosedural maupun substansial sebagaimana telah diatur dalam UU No. 10/2004 dan UU No. 32/2004, yang berakibat tidak optimalnya pelaksanaan Perda bahkan sampai pada tahap pembatalan. Akibatnya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan lain yang berimplikasi pada kesejahteraan rakyat. Istilah ”Perda bermasalah”, seperti pula ”otonomi kebablasan” atau ”desentralisasi korupsi”, mengakrabi wacana publik sepanjang berlakunya otonomi daerah. Selama ini, istilah ”Perda bermasalah” menunjuk pada cara pandang, tepatnya anggapan tentang masalah dan pihak yang disalahkan, yaitu ada kebijakan yang dinilai melanggar asas kepentingan umum atau aturan lebih tinggi, dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab (merujuk UU No 32/2004). Perda dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum apabila pemberlakuan Perda tersebut berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, pelayanan umum, dan ketentraman/ketertiban umum. Bisa pula karena kebijakan yang tertuang didalamnya bersifat diskriminatif. Jadi, dapat diyakini, apabila dipaksakan pemberlakuannya maka akan menimbulkan konflik di masyarakat. Sebagai contoh, banyak pengusaha dan warga masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya pungutan ganda dalam perizinan. Pungutan ganda mengakibatkan disinsentif ekonomi yang dapat merusak pola perdagangan,
  14. 14. inventasi dan produk yang konsekuensinya menyebabkan ekonomi biaya tinggi (higt cosh economy). Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi adalah Perda yang baik prosedur pembentukan dan atau isinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang- undangan lain yang dalam tata urutan perundangan berada di atas Perda. Harus diakui Perda yang selama ini tersusun ditingkat Pemerintah Daerah memang belum sepenuhnya menggunakan sistem berjenjang. Bahkan di banyak Pemerintah Daerah, Perda yang semestinya disusun dengan melibatkan DPRD, tapi tidak melewati prosedur tersebut. Tidak heran jika akhirnya banyak Perda yang mentah ditengah jalan atau bermasalah dikemudian hari. Padahal semestinya sebuah Perda setidaknya harus melewati empat pintu. Pertama disusun bersama- sama ditingkat Pemerintah Daerah (Bupati/Eksekutif dan DPRD Kabupaten/Kota) dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada di daerah tersebut, kemudian dikoreksi oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan DPRD Provinsi dan kemudian dimintakan persetujuan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen terkait. Bila diperlukan, Pemerintah Pusat menyerahkan tim koreksi Perda kepada anggota DPD, sehingga peran DPD dalam pemberdayaan dan pembangunan daerah dapat nyata terlihat. Sayangnya, biasanya Perda hanya disusun dan berkutat pada pemerintah lokal, itupun kadang sudah terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif, dan pada akhirnya Pemerintah Pusat akan terkejut dengan jumlah dan kualitas Perda yang kadang menyusahkan dan memperburuk kondisi di berbagai bidang kehidupan secara nasional. Oleh karena pemerintah pusat yang sebenarnya mempunyai tugas untuk meletakkan kerangka kebijakan, memfasilitasi penguatan kapasitas, mereview dan memonitor penerapan Perda dirasa belum menunjukkan efektifitasnya, maka berkaitan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pembentukan Perda oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, diperlukan suatu kajian yang komprehensif mengenai masalah tersebut. Hal inilah yang mengilhami suatu kajian tentang Perda yaitu kajian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusunan Perda. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dibuat suatu rumusan masalah mengenai evaluasi pelaksanaan dan peningkatan kualitas serta mekanisme penyusunan Perda, yaitu : 1. Bagaimana mekanisme penyusunan Perda yang sesuai dan tidak menyalahi aspek prosedural ? 2. Bagaimana mekanisme penyusunan Perda yang sesuai dan tidak menyalahi aspek substansial ? 3. Sistem seperti apakah yang dipakai dalam mengawasi dan mengevaluasi Perda sehingga menjadi Perda yang berkualitas ?
  15. 15. C. Tujuan dan Kegunaan Dari rumusan permasalahan diatas, maka dapat ditetapkan adanya tujuan kajian yang ingin dicapai dari kegiatan kajian ini sebagai berikut: 1. Untuk mengidentifikasi Perda dan mekanisme penyusunan Perda yang sesuai dan tidak menyalahi aspek prosedural. 2. Untuk mengidentifikasi Perda dan mekanisme penyusunan Perda yang sesuai dan tidak menyalahi aspek substansial. 3. Untuk mengidentifikasi sistem yang dipakai dalam mengawasi dan mengevaluasi Perda sehingga menjadi Perda yang berkualitas. D. Target/ Hasil Yang Diharapkan Hasil akhir yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya sebuah laporan dan rekomendasi dalam penyusunan Perda yang lebih baik dan berkualitas, dilihat dari aspek prosedural maupun aspek substansial dengan berlandaskan perundang- undangan yang berlaku. E. Ruang Lingkup Kajian ini akan diarahkan untuk melihat Perda yang sedang disusun, Perda yang telah eksis dan Perda yang bermasalah; dengan menggunakan indikator yang sesuai. Sedangkan dari jangkauan wilayah, kajian ini mengkaji 4 provinsi yang ada di Kalimantan, 4 kota/kabupatennya dimana setiap wilayah/ provinsi dikaji, sedangkan untuk kota/kabupaten diwakili masing-masing 1 daerah sampel. Adapun penentuan sampelnya dilakukan secara random bertujuan (purposive random sampling) dengan daerah-daerah yang diteliti: Tabel 1 Lokus Kajian Evaluasi Pelaksanaan Dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusunan Perda. No. Wilayah Daerah Sampel 1 Kalimantan Timur • Provinsi Kalimantan Timur • Kabupaten Kutai Timur 2 Kalimantan Barat • Provinsi Kalimantan Barat • Kabupaten Sintang 3 Kalimantan Selatan • Provinsi Kalimantan Selatan • Kabupaten Tapin 4 Kalimantan Tengah • Provinsi Kalimantan Tengah • Kabupaten Seruyan
  16. 16. F. Teknik Pengumpulan Data Dalam kajian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada responden yang terkait dengan kajian ini dan telah ditetapkan sebelumnya antara lain Sekretaris Daerah, Biro Hukum, Bagian Hukum, komponen masyarakat yang terkena dampak secara langsung terhadap penerapan Perda seperti; KADIN dan elemen masyarakat lainnya. Selain data primer juga digunakan data-data sekunder yang didapat dari telaahan buku-buku yang relevan dan dari sumber-sumber lainnya seperti koran, internet, dan lain-lain. G. Alur Pemikiran Gambar 1 Alur Berpikir Evaluasi Pelaksanaan Dan Peningkatan Kualitas Serta Mekanisme Penyusunan Perda. Mekanisme Pembentukan Evaluasi Pelaksanaan Perda Prosedur Penyusunan Pengawasan oleh Pemerintah Pusat Otonomi Daerah Pembentukan Perda (Lex Specialis & Law Making) Kesejahteraan Masyarakat Partisipasi Masyarakat
  17. 17. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SERTA MEKANISME PENYUSUNAN PERDA A. Pentingnya Otonomi Daerah Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah. Tuntutan seperti ini wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, , intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 1999). Arahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya arahan dari pemerintah pusat itu didasarkan pada dua alasan utama, yaitu untuk menjamin stabilitas nasional dan karena kondisi sumberdaya manusia daerah yang dirasa masih relatif lemah. Karena dua alasan ini, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pandang ini memang terbukti benar. Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap (Shah, et.al., 1994). Namun dalam jangka panjang , sentralisasi seperti itu telah memunculkan masalah rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat kelembagaan sosial ekonomi di daerah (Bastin dan Smoke, 1992 dalam Shah, et.al., 1994). Kedua, tuntutan pemberlakuan otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, dimana globalization cascade susah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Dimasa depan, pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat (Shah, 1997) Secara teoretis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama; mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan
  18. 18. sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua; memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. B. Kedudukan Perda Dalam Peraturan Perundangan Sebagai hasil ilmu pengetahuan, undang-undang disusun dengan sistematika yang baik. Didalamnya tidak terdapat pertentangan – pertentangan, yang ada adalah suatu rangkaian kesatuan yang tertib dan teratur. Tersusun menurut urutan dari atas ke bawah yakni dari yang umum ke yang khusus (dari genius begrip ke species begrip), dan isinya dapat berlaku untuk masa depan yang panjang/dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Tidak terlalu cepat ketinggalan jaman juga dapat menampung masalah/persoalan dalam masyarakat yang senantiasa berkembang. Untuk itu rumusan undang-undang memberi kemungkinan untuk dapat mencakup perkembangan dari masalah yang menjadi objeknya tanpa perlu segera/sering-sering diubah (sjarif, 1997). Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10/2004 tentang pembentukan perundang- undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara /pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan sebagaiman tercantum dalam pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut: 1. UUD 1945 2. UU/Perpu 3. PP 4. Perpres 5. Perda Adapun tentang Jenis dan produk hukum daerah menurut pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2006 menyebutkan bahwa jenis produk hukum daerah adalah: 1. Perda 2. Peraturan Kepala Daerah 3. Peraturan Bersama Kepala Daerah 4. Keputusan Kepala Daerah Instruksi Kepala Daerah Ada dua hal yang cukup signifikan dalam peraturan perundang-undangan, yakni syarat materil dan syarat formil. Kesesuaian dan keharmonisan substansi suatu peraturan perundang-undangan serta pemenuhan unsur teknikal dalam penormaannya merupakan lingkup kajian yang sangat terkait erat dengan pemenuhan syarat materil. Sedangkan keabsahan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sangat terkait erat dengan
  19. 19. pemenuhan syarat formil. Pemenuhan syarat formil atau syarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan indikasi adanya penguatan terhadap jamninan terpenuhinya syarat materil. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Hal ini dapat pula dipersamakan, misalnya dalam pembentukan suatu rumah. Jika kita cermati dalam pembentukan suatu rumah maka terdapat beberapa tahapan dalam pembentukannya. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdiri atas tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan. Dalam upaya menjamin kepastian pembentukan peraturan perundangan- undangan maka dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus senantiasa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat undang-undang yang baik adalah: 1. Sebagai hasil filsafat 2. Sebagai hasil kesenian 3. Sebagai hasil ilmu pengetahuan 4. ekonomis 5. sebagai alat pengawasan sosial dan sekaligus sebagai alat pengarah/penggerak sosial 6. keterbukaan (Sjarif, 1997). Keberadaan Perda merupakan Conditio Sine Quanon (Syarat Absolut/mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Perda harus dapat dijadikan pedoman bagi Pemda dalam melaksanakan urusan di daerah. Disamping itu Perda juga harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah (Wiyono, 2006). Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Adapun materi muatan Perda merupakan materi muatan yang bersifat atribusian, merupakan delegasian dari materi muatan peraturan perundang- undangan di atasnya. Selain itu materi muatan perda yang berisi hal-hal yang merupakan kewenangan daerah menurut perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Perda ini mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan aturan hukum di atasnya
  20. 20. Selain itu Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruh sebagian kepada pelanggar. Perda juga dapat memuat ancaman pidana kurungan (Alexander, 2004). Dalam ilmu perundang-undangan fungsi pembentukan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (vergorgingsstaat) tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, melainkan menciptakan modifikasi/perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pasal 53 UU No.10/2004 menyebutkan masyarakat berhak memberikan manusia secara lisan/tertulis dalam rangka penyiapan/pembahasan RUU/RUU perda. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam penyusunan. Sebuah Perda bisa diinterprestasikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat yang wujud nyatanya berupa penyusunan naskah akademik C. Proses Pembentukan Perda Menurut Peraturan Mendagri No. 16/2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah, maka bisa dilihat: 1. Rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Dapat disusun oleh pimpinan kerja perangkat daerah yang dapat mendelegasikan punyusunan produk hukum daerah kepada Biro hukum/bagian hukum, dimana dalam proses penyusunan produk hukum daerah tersebut dibentuk tim antar satuan kerja perangkat daerah yang diketuai oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa/pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan kepala biro hukum/kepala bagian hukum berkedudukan sebagai sekretaris. 2. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan bagian hukum/biro hukum dan satuan kerja perangkat daerah tentang rancangan produk hukum daerah produk hukum daerah tersebut terkait materi pembahasan dan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang diatur jangkauan dan arah pengaturan. 3. Rancangan produk hukum tersebut harus mendapat paraf koordinator kepala biro hukum /kepala bagian hukum dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait untuk kemudian diajukan kepada kepal daerah via sekretaris daerah , diaman sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah tersebut. 4. Rancangan produk hukum berupa rancangan Perda/sebutan lainnya yang diprakarsai oleh kepala daerah ini disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan serta dilakukan pembentukan tim asistensi dalam rangka pembahasan yang diketuai oleh Sekda/Pejabat yang ditunjuk oleh kapala daerah atau sebaliknya. Jika atas`inisiatif dari DPRD dikoordinasikan oleh Sekda/pimpinan satker daerah sesuai tugas dan
  21. 21. fungsinya. Adapun dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD, baik atas inisiatif DPRD dibentuk tim asistensi dengan Sekretariat berada dalam biro/bagian hukum. Dalam hal pembahasan rancangan Perda antara DPRD dan kepala daerah, biasanya pemabahasan tersebut dilakukan melalui 4 tahap/tingkatan, yaitu: 1. Pembicaraan tingkat pertama meliputi penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian perda dari pihak eksekutif. Selanjutnya menunggu penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/gabungan komisi/pimpinan panitia khusus terhadap raperda dan atau perubahan perda yang berasal dari usul prakarsa DPRD. 2. Pembicaraan tingkat ke dua meliputi: pemandangan minim dari fraksi terhadap Raperda yang berasal dari kepala daerah dan selanjutnya kepala daerah memberikan jawabannya terhadap pemandangan umum fraksi dalam hal Raperda berasal dari prakarsa DPRD maka kepala daerah dimintai pendapatnya terhadap raperda atas usul prakarsa DPRD, selanjutnya fraksi mendengarkan jawaban terhadap pendapat kepala daerah. 3. Pembicaraan tingkat ketiga meliputi pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi/rapat panitia khusus dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah/pejabat yang ditunjuk. 4. Pembicaraan tingkat ke empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna (didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap ke tiga, pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan) selanjutnya penyampaian sambutan kepala daerah terhadap pengambilan keputusan dan diadakannya rapat fraksi sebelum dilakukan pembicaraan tentang laporan hasil pembicaraan tahap ketiga pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan. Apabila dipandang perlu panmus dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ke tiga dilakukan dalam rapat gabungan/dalam rapat pansus. D. Teknis Tata Cara Dan Waktu Dari Sebuah Perda Setelah diberi penomoran maka setiap perda diundangkan dalam lembar daerah, pengundangan ini dilakukan oleh sekretaris daerah/dapat didelegasikan kepada biro hukum /kepala bagian hukum untuk kemudian pemda wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan tersebut setelah dilakukan autentifikasi oleh kepala biro hukum/kepala bagian hukum. Mengenai teknis tata cara dan waktu dari sebuah raperda yang telah disetujui antara lembaga legeslatif dan eksekutif diatur dalam pasal 144 UU No.32/2004. Adapun mekanismenya sebagai berikut: Raperda yang disetujui bersama disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai perda. Adapun rancangan perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan perda ditetapkan oleh kepala daerah paling lama 30 hari sejak
  22. 22. rancangan tersebut disetujui bersama, dalam hal rancangan perda tidak ditetapkan kepala daerah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan, raperda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalm lembar negara. Dalam hal sahnya raperda terdapat rumusan kalimat pengesahannya yang berbunyi perda ini dinyatakan sah dengan mencantumkan tanggal sahnya. E. Evaluasi Perda Sebagai bentuk pengawasan dari Pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi terhadap keberadaan suatu perda, maka perda yang sudah selesai dibuat tersebut atau dievaluasi agar tidak terjadi di kemudian hari perda-perda tersebut dapat mnenimbulkan efek yang tidak baik dalam penyelenggaraan otonomi daerah, seperti: bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan persyaratan dalam pembuatan perda, menyebabkan beban biaya tinggi kepada masyarakat, bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Adapun mekanisme evaluasi perda di atur dalam pasal 145 UU No. 32/2004 dengan mekanisme sebagai berikut: perda disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 hari semenjak ditatapkan, jika terdapat indikasi kesalahan maka perda dapat dibatalkan, Terhadap pembatalan tersebut ditetapkan dengan perpres paling lama 60 hari sejak diterimanya perda. Maximal 7 hari sejak keputusan pembatalan perda maka kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan perda dengan mencabutnya bersama DPRD. Apabial kepala daerah tidak menerima keputusan pembatalan perda tersebut dengan alasan yang dibenarkan maka kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkama Agung. Apabila keberatan dikabulkan oleh Mahkama Agung maka perpresnya dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila pemerintahan tidak mengeluarkan perpres untuk membatalkan perda, maka perda dimaksud dinyatakan berlaku.Selanjutnya untuk melaksanakan perda, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan/ keputusan kepala daerah. Perda di undangkan dalam lembar daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. F. Pajak Daerah Untuk mendukung tanggung jawab yang dilimpahkan, Pemda memerlukan sumber Fiskal, untuk tujuan tersebut Pemda harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan Pemerintah pusat harus mentransfer sebanyak pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan Pemda (Kuncoro, 2004). Insentif dan kebijakan – kebijakan keuangan merupakan input penting bagi proses pembangunan ekonomi. Banyak pemerintahan daerah sekarang yang dengan sungguh – sungguh mengkaji system regulasi untuk menunjukkan bahwa biaya melakukan kegiatan usaha di daerah mereka mencerminkan keinginan mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Masalahnya, sebagian besar Pemda saat ini berlomba-
  23. 23. lomba mengeluarkan Perda yang mengatur Pajak dan Restribusi daerah. Alasan yang sering dikemukakan adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan daerah maupun kurangya kapasitas fiskal untuk melayani publik. Undang-undang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, misalnya hak untuk mempunyai sumber penghasilan sendiri, yaitu dengan memungut pajak dan restribusi, daerah yang pemerintahannya berdasrkan sistem ini disebut Local Self Goverment. Istilah otonom yang asalnya kata adalah autonomi secara etimologi berasal dari kata autos yang berarti sediri dan nomos yang berarti perintah. Oleh karena itu otonomi berarti memerintah sendiri. Hak otonomi bagi Local Self Goverment tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Saat ini sedang berlangsung arus balik kekuasaan dari Pemerintah pusat ke Pemda. Apalagi ketika sistem politik negara berubah secara mendasar serta menghadapi tuntutan globalisasi yang sarat dengan berbagai perubahan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada cara lain bagi Pemda untuk dapat tetap survive pada abad 21 selain harus membenahi diri serta akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan dalam menyerasikan gerak langkah organisasi Pemda dengan tuntutan organisasi dan manajemen masa depan. Terutama memanfaatkan berlangsungnya arus balik kekuasaan pusat ke daerah untuk menata sistem Pemda yang dapat menjawab tuntutan perubahan yang berlangsung cepat Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan system perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional . Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus terutama mengenai objek dan tariff pajak sehingga antara pajak dan pajak daerah saling melengkapi. Adapun ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat dapat diikhtisarkan sebagai berikut: 1. Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. 2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang 3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasrkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya. 4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik UU 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan restribusi sekaligus
  24. 24. menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan Restribusi daerah. Jenis Pajak Provinsi: 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air 4. Pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (Bratakusumah 2002). Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar Pemda. 6. Pajak Pengambilan bahan-bahan galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian C sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 7. Pajak Parkir. Daerah Kabupaten/kota tidak dapat memungut salah satu/beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai. Objek pajak yang lintas daerah Kabupaten/Kota adalah objek pajak yang memberikan manfaat bagi beberapa daerah Kabupaten/Kota tetapi objek pajak tersebut hanya dipungut satu/beberapa daerah kota/kabupaten. Penerapan tarif pajak paling tinggi bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat dari penerapan tarif yang terlalu membebani.Tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemda untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidakmampu. Disamping itu, dalam penerapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemempuan wajib pajak berdasrkan jenis objeknya. Tarif pajak restoran , hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian Gol. C, serta pajak parkir ditetapkan dengan Perda. Dengan
  25. 25. memeperhatikan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota, tarif untuk jenis – jenis pajak tersebut dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini antara lain dengan pertimbangan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis pajak tersebut tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi wajib pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak. Pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas publik urgensi akuntabilitas publik (public accountability) maka terasa dalam era reformasi saat ini, dimana tuntutan adanya pertanggung jawaban pengelolaan pemerintahan oleh pejabat-pejabat makin ramai dibicarakan. Hal ini sebenarnya bermuara pada kurangnya akuntabilitas publik dalam proses pemerintahan selama ini. Oleh karena itu pemerintahan masa depan antara lain harus dicirikan oleh adanya akuntabilitas publik, dimana melalui penerapan akuntabilitas publik ini masyarakat akan mengetahui sejauh mana aparatur pemerintah daerah mampu mengemban misi (Sarundayang, 2000). G. Retribusi Daerah Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut bisa dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang bisa menikamti balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundangan di Indonesia, saati ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi retribusi yang dipungut adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Marihot. P. Siahaan,2005). Beberapa ciri-ciri restribusi yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut antara lain: 1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan; 2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah; 3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya; 4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; 5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
  26. 26. Objek restribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemda. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemda dapat dipungut restribusinya, tetapi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek restribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan jasa perijinan tertentu. Jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek restribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek restribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila BUMD memanfaatkan jasa/perijinan tertentu yang diberikan oleh Pemda, maka BUMD wajib membayar restribusi. Pemungutan restribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan restribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Namun bukan berarti Pemda tidak boleh bekerjasama dengan pihak ke tiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan restribusi Pemda dapat mengajak bekerjasama badan- badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis restribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan restribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga adalah kegiatan penghitungan besarnya restribusi terhutang, pengawasan penyetoran restribusi, dan penagihan restribusi (Bratakusuma, 2002). Terdapat banyak masalah dan tantangan dalam proses implementasi otonomi daerah terbaca ada kecenderungan Pempus untuk melambatkan proses otoda dengan berbagai cara, seperti pencabutan dibidang pertanahan melalui sebuah Kepres dan Surat Edaran Mendagri/ Kepala Badan Pertanahan Nasional dan penetapan secara sepihak oleh beberapa departemen tentang pentahapan penyerahan wewenang kepada daerah dan kelambatan membuat ratusan Kepres tentang standar pelayanan minimum yang diperlukan sebagai pedoman untuk muatan perda tentang berbagai bidang layanan pemerintahan. Jika hal tidak segera ditindak lanjut akan dapat menimbulkan kisruhnya suasana pemerintahan kelak (Rasyid, 2007). Gejala dari potensi kekisruhan antara lain terlihat melalui respon pemda terhadap belum diturukannya Kepres-kepres tentang standar pelayanan minimum di berbagai pemerintahan. Terhadap kenyataan ini terdapat dua kelompok daerah dengan respon yang berbeda. Kelompok pertama Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan Restribusi daerah sudah ditetapkan dalam UU 34/2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis perpajakan dan Restribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat ( Bratakusumah, 2002).
  27. 27. Beberapa perbedaan sektor restribusi dan pajak: 1. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum diusahakan oleh pemerintah atasannya ( Pempus/ Pemprov). Jadi lapanagan pajak yang sama tidak boleh diusahakan (dipungut oleh dua atau lebih instansi. Kekembaran dalam lapangan pajak tidak diperbolehkan, sedangkan dalam restribusi kekembaran itu diperkenankan. 2. Pajak daerah dipungut tanpa mempersoalakan ada/tidaknya pemeberian jasa oleh daerah. Pemungutan pajak sedikit banyak didasarkan pada paksaan dengan melalui peraturan perundang – undangan, sedang pemungutan restribusi didasarkan pada pemberiuan jasa kepada pemakai jasa. Kalau ingin memperoleh jasa /memakai jasa yang disediakan oleh Pemda barulah pemakai jasa membayarnya. 3. Pajak daerah dibayar oleh orang tertentu, yaitu para wajib pajak, tetapi restribusi dibayar oleh siapa saja yang telah mengenyam jasa dari Pemda, baik anak, orang dewasa, dan sebagainya. 4. Pada umumnya pajak dikenakan setahun sekali. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus , akan tetapi kadang-kadang dapat pula dicicil. Pungutan restribusi dapat pula dilakukan berulang kali terhadap seseorang sepanjang kali pula menikmati jasa yang disediakan, karena restribusi biasanya kecil, maka pembayarannya jarang diangsur (Kaho, 2003). Kelebihan seperti di atas lah yang memberikan keleluasaan kepada Pemda dalam mengusahakan sektor ini dan karenanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan sektor pajak. Secara umum keunggulan utama sektor restribusi atas`sektor pajak adalah karena pemungutan restribusi berdasrkan pada kontraprestasi dimana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatasan utama bagi sektor restribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan Pemda. Oleh karena itu sebenarnya Pemda dapat mengusahakan restribusi selama ia dapat menyediakan jasa untuk itu. Adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam mengusahakan sektor restribusi dan juga tidak dapat dipungutnya semua jenis restribusi yang telah diserahkan kepada kabupaten , terutama karena memang antara satu daerah dengan daerah lainnya terdapat perbedaan sehingga jasa- jasa yang disiapkannya pun berbeda-beda dan juga danya perbedaan kemampuan antara satu daerah dengan daerah lain sehingga penyeduiaan jasanyapun berbeda-beda. Ketidakmampuan dalam menyediakan jasa inilah yang menyebabkan sektor ini tidak banyak dapat menolong pendapatan daerah sekalipun sektor ini potensial sekali untuk sumber keuangan daerah. Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor essensial dalam organisasi.Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak.
  28. 28. Dinas pendapatan daerah pun tidak lepas dari keharusan akan danya pengawasan apabila yang dikelola oleh dinas ini adalah uang yang merupakan tulang punggung tegaknya ekonomi daerah. Karena itu setiap penyimpangan atau ketidak sesuaiaan dengan rencana dapat menggoyahkan sendi-sendi penyelenggaraan otonomi daerah.
  29. 29. BAB III PELAKSANAAN PERDA DI KALIMANTAN A. PELAKSANAAN PERDA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah Secara geografis Provinsi Kalimantan Tengah yang beribukota di Palangka Raya terletak antara 0º 45’ Lintang Utara, 3º 30’ Lintang Selatan dan 111º Bujur Timur. Dengan adanya pembentukan 8 (delapan) kabupaten baru yaitu sejak berlakunya UU No 5 Tahun 2002, maka luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 153.564 km2 , dimana sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah yang ketinggiannya berkisar antara 0 s/d 150 meter dari permukaan air laut. Kecuali sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan dimana terbentang pegunungan Muller-Schwanner dengan puncak tertingginya mencapai 2.278 meter dari permukaan laut. Secara administratif Provinsi Kalimantan tengah meliputi 13 Kabupaten dan satu Kota, Kabupaten Murung Raya dan kabupaten katingan merupakan kabupaten terluas, masing-masing 23.700 km2 dan 17.800 km2 atau luas kedua kabupaten tersebut mencapai 27 % dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Adapun Provinsi Kalimantan Tengah terletak diantara 3 (tiga) provinsi tetangga yaitu di sebelah utara dengan sebagian wilayah provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, di sebelah timur dengan sebagian provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, di selatan dengan laut jawa dan di sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi kalimantan tengah sampai dengan tahun 2006 membawahi 13 daerah kabupaten dan satu daerah kota, terdiri atas 107 kecamatan dan 1.406 desa/ kelurahan termasuk unit pemukiman transmigrasi (UPT) dimana hingga sekarang 44 % masih merupakan desa/ kelurahan swadaya. Jumlah penduduk Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2006 adalah sekitar 2.004.110 orang, diantaranya 48, 67 % perempuan dan 51, 33 % laki-laki. Berdasarkan luas wilayah tersebut jika dibanding dengan jumlah penduduk yang ada maka kepadatan penduduk Kalimantan Tengah tergolong jarang, dimana hanya sekitar 13 orang per km perseginya. Sektor pertanian di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kontribusi yang masih besar baik sebagai penghasil devisa maupun sebagai lapangan pekerjaan dan sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan memegang peran penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Dari sektor perdagangan tercatat 1.825 buah usaha, diantaranya yang tergolong perusahaan besar 153 buah, perusahaan menengah
  30. 30. 449 buah serta pedagang kecil 1.223 buah usaha. Sedangkan keuangan daerah tercatat realisasi penerimaan daerah sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 terus meningkat dari 343,24 milyar manjadi 565,96 milyar, sedangkan realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan daerah provinsi kalimantan tengah pada tahun 2002 sampai 2004 mengalami kenaikan dari 220,5 milyar menjadi 521,3 milyar yang terdiri dari pengeluaran rutin 246,8 milyar dan pengeluaran untuk pembangunan 274,5 milyar. Dari keseluruhan penduduk Kalimantan Tengah sebagian besar 60,75% penduduk berumur 10 tahun keatas bekerja di sektor pertanian dan pemerintahan, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor keuangan 0,15%. Relatif masih rendahnya tingkat pendidikan SDM pekerja, terlihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja itu sendiri. Hampir 76% penduduk yang bekerja diberbagai sektor memiliki tingkat pendidikan dasar yaitu tidak/belum tamat SD/sederajat hingga tamat SLTP/sederajat. Gambaran umum keadaan pendidikan di kalimantan tengah antara lain tercermin dari jumlah prasarana pendidikan, murid, dan guru. Tahun 2005/ 2006 jumlah sekolah menurut strata yaitu, pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi menunjukkan peningkatan. Sedangkan rasio murid terhadap guru cukup ideal dimana rata-rata seorang guru menangani tidak lebih dari 13 orang murid untuk tingkat pendidikan dasar, dan tingkat pendidikan lanjutan. 2. Pelaksanaan Perda Di Provinsi Kalimantan Tengah a. Identifikasi Perda Sebuah Perda dibuat tentunya setelah melalui kajian yang cukup panjang dan mendalam. Masing-masing daerah meyakini, kalau Perda tersebut dibuat untuk kepentingan pembangunan di daerah masing- masing. Demikian juga dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Perda yang dihasilkan tentu dengan harapan semakin memajukan pembangunan di daerahnya dan semakin menyejahterakan rakyat. Perkembangan Perda mulai tahun 2000-2007 mengenai pajak dan retribusi yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Jenis Pajak & Retribusi di Kalimantan Tengah No Jenis Pajak & Retribusi Provinsi Kalimantan Tengah Keterangan 1 2 3 1. Tahun 2000 1. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal 2. Izin Usaha Perikanan 3. Pemakaian Mess Milik Pemerintah Provinsi PERDA No. 3 Tahun 2000 PERDA No. 4 Tahun 2000 PERDA No. 5 tahun 2000
  31. 31. Kalimantan Tengah di Jakarta dan Banjarmasin 2. Tahun 2001 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah No 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan PERDA No. 2 Tahun 2001 PERDA No. 3 Tahun 2001 PERDA No. 6 Tahun 2001 PERDA No. 7 Tahun 2001 3. Tahun 2002 1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Muatan 4. Tera dan atau Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 5. Pengujian Mutu-Mutu Dagangan Ekspor 6. Pengelolaan Pertambangan 7. Retribusi Masuk Museum Balanga PERDA No. 2 Tahun 2002 PERDA No. 3 Tahun 2002 PERDA No. 4 Tahun 2002 PERDA No. 6 Tahun 2002 PERDA No. 7 Tahun 2002 PERDA No. 8 Tahun 2002 PERDA No. 10 Tahun 2002 4. Tahun 2004 1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor 2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor PERDA No. 1 Tahun 2004 PERDA No. 2 Tahun 2004 5. Tahun 2005 1. Pajak Kendaraan Diatas Air 2. Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air PERDA No. 9 Tahun 2005 PERDA No.10 Tahun 2005
  32. 32. 6. Tahun 2006 1. Retribusi Pemakaian Asrama Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Kalimantan Tengah 2. Pelayanan dan Retribusi Perpustakaan PERDA No. 4 Tahun 2006 PERDA No. 5 Tahun 2005 7 Tahun 2007 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat “Kalawa Atei” 4. Retribusi Penggantian Biaya Administrasi 5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah PERDA No. 5 Tahun 2007 PERDA No. 6 Tahun 2007 PERDA No. 7 Tahun 2007 PERDA No. 8 Tahun 2007 PERDA No. 9 Tahun 2007 3. Pelaksanaan dan Mekanisme Penyusunan Secara Prosedural dan Substansial Secara prosedural, inisiatif pembentukan Perda muncul dari SKPD yang kemudian di lakukan koordinasi oleh Dispenda, jika menyangkut Perda Pajak dan Retribusi. Inisiatif itu kemudian dilakukan penggodokan intern di SKPD sebelum dibawa ke Dewan. Setelah matang di intern SKPD, maka usulan perda dalam bentuk draft Raperda di ajukan ke Dewan untuk dibahas. Untuk itu oleh Dewan dilakukan penjadwalan untuk pembahasan. Apabila telah mendapat jadwal pembahasan Rapeda tersebut, kemudian dilakukan pembahasan usulan Raperda di DPRD dan bila sudah ada draft Perdanya maka akan dibahas langsung pasal demi pasal, untuk lebih mendalami substansi dan kepentingan Raperda tersebut muncul. DPRD akan memberikan tanggapan dan pandang umum tentang Raperda yang akan diangkat. Bila tidak ada masalah dan sudah disetujui oleh DPRD, tahap selanjutnya diadakan semacam uji publik. Adanya sosialisasi ke masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan terhadap Raperda dan dalam rangka memberikan ruang kepada masyrakat untuk berpartisipasi. Namun demikian, langkah ini jarang ditanggapi oleh masyarakat sebagai obyek yang nantinya terkena dampak penerapan Perda. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan sebuah Perda. Selanjutnya bila memang dianggap tidak ada masalah lagi, maka DPRD dan Gubernur membuat berita acara kesepakatan pengesahan Raperda menjadi Perda dan diundangkan kedalam lembaran daerah agar Perda tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah.
  33. 33. Langkah lain yang dilakukan adalah melakukan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan untuk mengantisipasi adanya Perda yang bisa menimbulkan masalah baik karena adanya pertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya ataupun bertentangan dengan kepentingan umum. Secara substansial, Penyusunan Perda di Provinsi Kalimantan Tengah secara taat asas sudah mengikuti petunjuk penyusunan substansi perda di dalam PerMendagri No 15/2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah serta PerMendagri No 16/2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Meskipun demikian Provinsi Kalimantan Tengah pernah mempunyai Perda yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dianggap mengganggu kepentingan umum karena substansinya mengandung pemungutan pajak ganda. 4. Permasalahan-Permasalahan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perda Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengupayakan pemenuhan kewajibannya untuk menyerahkan Perda yang sudah disetujui dan telah ditetapkan bersama pihak legislatif ke pemerintah pusat untuk dievaluasi. Namun demikian niat baik ini sering kurang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Perda yang di laporkan ke pusat sering terlambat dalam pengembaliannya, sehingga mengganggu pelaksanaan program di daerah. Apalagi bila menyangkut Perda Pajak dan Retribusi, maka Perda tersebut akan lama dikembalikan ke daerah. Adanya Perda yang dibatalkan setelah diterapkan. Perda tersebut ternyata ditemukan adanya permasalahan dan akhirnya dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kurangnya arahan dan bimbingan dari pusat yang terkadang membuat daerah merasa takut untuk menyampaikan Perda yang dihasilkan, karena dikhawatirkan akan dibatalkan oleh pusat dengan alasan bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Di Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan Perda belum pernah membuat naskah akademik terlebih dahulu. Ada kendala dalam pembuatan naskah akademik sebelum membuat Perda karena dianggap tidak terlalu penting. Padahal diketahui sebuah naskah akademik adalah bagian tak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk hukum daerah. Daerah harus mengetahui bahwa naskah akademik adalah merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (objek perundang-udangan) secara teoretis dan sosiologis. Naskah akademik secara teoretik mengkaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat. Sehingga pada saat sebuah perda tidak mempunyai dasar akademis sebelum penyusunannya, akan mudah dibatalkan oleh pusat.
  34. 34. 5. Sistem Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan perda Dalam mengawasai dan mengevaluasi pelaksanaan Perda, maka dilakukan pengawasan dan evaluasi intern oleh instansi terkait. Misalnya pada penerapan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Dispenda banyak berperan untuk secara simultan melakukan evaluasi dan pengawasan penerapan Perda di Kalimantan Tengah. Jika terjadi permasalahan dan kendala pada saat pelaksanaan Perda, maka akan segera dikoordinasikan dengan pihak yang bermasalah dengan mengadakan pertemuan. Dengan tindakan ini diharapkan segala jenis Perda yang dikeluarkan akan bisa terdeteksi penerapannya di tengah masyarakat. Keran-keran pengaduan juga dibuka lebar agar masyarakat yang merasa dirugikan bisa mengadukan permasalahannya, dan sebagai sarana evaluasi diri bagi pemerintaha daerah agar cepat menanggapi. Untuk mengantisipasi kesalahan dalam penulisan maka setelah semua mekanisme ditempuh, biro hukum akan mengambil alih sebagai legal drafter editor untuk kemudian Raperda tersebut akhirnya diberi nomor. Biro hukum harus mampun menyediakan legal drafter yang mempunyai spesialisasi menyiapkan Perda, demikian juga Biro Hukum di Provinsi Kalimantan Tengah yang berusaha terus mengembangkan kemampun legal drafternya agar mempunyai skill yang tinggi sehingga Peraturan yang dihasilkan khususnya Perda akan lebih berkualitas. Menjadi seorang legal drafter Perda bukanlah hal yang mudah. Banyak daerah yang tidak memiliki legal drafter yang handal. Daerah-daerah baru sering melakukan copy paste untuk sebuah perda yang mengatur aspek tertentu yang sama dengan daerah lain. Untuk merancang sebuah perda, legal drafter pada dasarnya harus menyiapkan diri secara baik dan mempunyai kemampuan dan pengetahuan antara lain : a). Mampu menganalisis data tentang persoalan sosial yang akan diatur; b). Mempunyai kemampuan teknis perundang-undangan; c). Mempunyai pengetahuan teoritis tentang pembentukan peraturan; d).Mempunyai kemampuan dibidang hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang perda.
  35. 35. B. PELAKSANAAN PERDA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan dan dilalui oleh garis khatulistiwa tepat 0º di atas Kota Pontianak. Sebelah utara Kalimantan Barat berbatasan langsung (darat) dengan Sarawak, Malaysia Timur, sepanjang 966 km. Letak geografis ini sangat strategis dan menguntungkan dari segi perdagangan internasional dan pariwisata. Di sebelah selatan, Kalimantan Barat berhadapan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah. Di sebelah timur berhimpitan dengan Kalimantan Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Kalimantan Barat memiliki luas wilayah 146.807 km². Wilayah ini memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Gosong Niger Area, yang kaya akan sumber daya perikanan laut. Secara topografis, Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dengan ratusan sungai dimana provinsi ini memiliki sungai terpanjang di Indonesia yaitu sungai kapuas dengan panjang 1.086 km dan 842 km di antaranya dapat dilayari. Suhu udara di Kalimantan Barat rata-rata 25º C - 28º C dengan tekanan udara rata-rata 1.010 milibar. Kelembaban udara rata-rata 85% dengan kecepatan angin antara 1-5 knot/jam dan curah hujan rata-rata 2.500 mm per tahun. Hari hujan antara 15-16 hari per bulan. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota yang terbagi dalam 163 kecamatan dan 80 kelurahan serta 1.522 desa. Penduduk Kalimantan Barat terdiri atas 2.105.434 laki-laki dan 2.012.791 perempuan sehingga total jumlah penduduk sebesar 4.118.225 dengan kepadatan penduduk 28 jiwa per km². Dari jumlah penduduk ini, 517.428 orang tamat SD, 902.170 tamat SLTP, 589.787 tamat SLTA, 432.963 tamat Diploma I/II, dan 72.480 tamat Diploma III/Akademi/Universitas. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada periode 2005-2006 yakni 1,65% dengan rata-rata usia harapan hidup 65,2 tahun. Nilai IPM Kalimantan Barat pada tahun 2006 mencapai 66,2. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam (58,63%), sisanya menganut Katolik (25,37%), Protestan (9%), Hondu (0,05%), Budha (5,25%), serta Konghucu dan lainnya (1,34%). Karena beragamnya etnis dan bahasa yang ada di Kalimantan Barat, Pemerintah Kalimantan Barat membuat sebuah motto yang relevan dengan kondisi sosio-kultur setempat yaitu ”Harmonis dalam etnis, maju dalam usaha dan tertib dalam pemerintahan”.
  36. 36. Angkatan kerja pada tahun 2006 mencapai 1.969.298 orang, sedangkan mereka yang mencari pekerjaan 139.054 orang pada tahun 2006. Angka pengangguran pada tahun 2006 sebesar 7,06%. Ketiga hal tersebut mengalami penurunan angka bila dibandingkan pada tahun 2005. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk mennaggulangi pengangguran adalah dengan menggalakkan sektor pertanian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kalimantan Barat di mana pada tahun 2006 memberikan kontribusi sekitar 27,25% dari total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Rasio ketergantungan (depedency ratio) penduduk Kalimantan Barat cenderung fluktuatif, dari 55 jiwa pada tahun 2002 meningkat sekitar 57 jiwa pada tahun 2004, kemudian cenderung menurun menjadi sekitar 56 jiwa pada tahun 2005. Selama 4 (empat) tahun terakhir, provinsi ini mampu menurunkan persentase penduduk miskin sekitar 15,5% dari sekitar 29,4% pada tahun 2000 menjadi sekitar 13,9% pada tahun 2004. 2. Identifikasi Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Sepanjang periode 20005 – 2008 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan beberapa peraturan daerah. Selama 4 (empat) tahun tersebut tidak ada yang diterbitkan peraturan daerah tentang pajak, dan ada 11 peraturan daerah yang diterbitkan mengatur tentang retribusi di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu : 1) Perda No.5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan. 2) Perda No.6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan. 3) Perda No.12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dokter Soedarso. 4) Perda No.4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izan Usaha Perikanan. 5) Perda No.5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan. 6) Perda No.10 Tahun 2006 tentang Retribusi Tera. 7) Perda No.11 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang. 8) Perda No.9 Tahun 2007 tentang Retribusi Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 9) Perda No.10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat. 10) Perda No.5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 11) Perda No.6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izan Trayek Provinsi Kalimantan Barat Secara prosedural, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dibuat bersama oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. UU No.10 Tahun 2004 pasal 12 menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah
  37. 37. adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Perencanaan penyusunan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Barat Belum melalui program legislasi daerah (Prolegda). Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundangan disebutkan dalam UU No.10 tahun 2004 pasal 53 di mana disebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.Di Provinsi Kalimantan Barat, uji public mengenai rancangan peraturan daerah telah dilakukan tetapi hal ini tidak sepenuhnya transparan dan diketahui oleh masyarakat. Faktornya karena dana yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang, dan sebagainya. 3. Pelaksanaan Perda Dilihat Dari Aspek Prosedural dan Substansial di Provinsi Kalimantan Barat a. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek Di Kalimantan Barat Peraturan Daerah tentang Izin Trayek di Provinsi Kalimantan Barat dibuat berdasarkan tujuan bahwa Izin trayek merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan melindungi masyarakat pengguna angkutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun bus dalam trayek tetap dan teratur wajib dilengkapi dengan izin trayek. Selama kurun waktu 1995 – 2008 ada 3 (tiga) peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengatur tentang izin trayek, yaitu : 1). Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat. 2). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Penyelenggaraan Angkutan Jalan. 3). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek di Kalimantan Barat. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 mengatur tentang tarif retribusi izin trayek/izin operasi dan denda keterlambatan perpanjangan, tarif retribusi kartu pengawasan dan denda keterlambatan perpanjangan, dan tarif retribusi izin insidentil. Kemudian peraturan daerah ini diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tetapi dalam peraturan daerah ini tidak dicantumkan mengenai besaran retribusi dan sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga peraturan daerah ini tidak dapat
  38. 38. dijalankan. Dan pada praktiknya kegiatan yang berhubungan dengan izin trayek tetap menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 hingga sekarang (2008), tanpa adanya pembatalan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001. Dengan kata lain Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 ini bersifat semu artinya ada tetapi tidak dianggap atau digunakan. Selanjutnya pada tahun 2008 kembali ditetapkan peraturan daerah pada tanggal 24 Juli 2008 yang mengatur mengenai izin trayek yaitu dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang secara umum mengatur struktur dan besaran tarif retribusi izin trayek dan izin operasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk jangka waktu 5(lima) tahun serta pendaftaran ulang kendaraan masing-masing trayek setiap tahun sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum. Peraturan daerah ini ditetapkan karena adanya pembatalan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri dengan alasan tidak seesuai lagi dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, karena izin operasi angkutan barang tidak diperlukan lagi, cukup dengan izin usaha angkutan barang. Peraturan daerah ini ditetapkan tanpa melalui suatu kajian terlebih dahulu dan ini merupakan suatu kelemahan tersendiri yang mengakibatkan peraturan daerah yang dihasilkan kurang peka dan kurang sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 disebutkan bahwa obyek retribusi adalah layanan atas pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha angkutan penumpang meliputi kendaraan angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan penumpang tidak umum. Pasal 2 disebutkan bahwa obyek retribusi sebagaimana hal tersebut meliputi : 1). Izin Trayek dan Kartu Pengawasan; 2). Izin Operasi dan Kartu Pengawasan. Retribusi ini dikenakan terhadap pemberian izin baru dan perpanjangan izin. Izin trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali. Ini berlaku bagi kegiatan usaha angkutan orang di jalan baik kendaraan umum berupa mobil penumpang maupun mobil bus dengan trayek tetap dan teratur yang terdiri dari :
  39. 39. 1). angkutan antar kota dalam provinsi; 2). angkutan antar jemput yang melintasi lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi; 3). angkutan karyawan yang melintasi lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi; 4). angkutan pemukiman yang melintasi lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi; 5). angkutan Pemadu Moda yang melintasi lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Sedangkan untuk kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum baik mobil penumpang maupun mobil bus tidak dalam trayek wajib dilengkapi dengan izin operasi yang berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Kegiatan usaha ini berupa angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi seperti bandara, dan wilayah operasinya lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan angkutan sewa. Bagi kegiatan usaha angkutan orang di jalan baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek wajib selalu membawa (berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan) kartu pengawasan yang diberikan bersamaan dengan pemberian izin trayek maupun izin operasi. Untuk memperoleh izin trayek, perusahaan angkutan umum wajib memiliki minimal 1(satu) unit kendaraan atas nama Direktur atau salah satu pengurus perusahaan. Dan perusahaan tidak boleh mengalihkan izin trayek atau izin operasi kepada perusahaan lain kecuali untuk pengalihan kepemilikan perusahaan. Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan dalam rangka pemberian izin trayek dan izin operasi. Struktur tarif retribusi ini ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan dimana terdiri dari 3(tiga) komponen yaitu biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan, dan biaya pembinaan. Melalui pembinaan dan pengawasan dapat disampikan informasi (sosialisasi) tentang izin trayek yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi kepada masyarakat seperti pihak organda dan LSM, serta dapat menciptakan iklim usaha di bidang angkutan yang sehat sesuai denga ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan melindungi pengguna angkutan dari hal-hal yang dapat merugikan. Bila wajib retribusi tidak bisa membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
  40. 40. menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Selain sanksi dapat juga dikenakan pencabutan izin, penundaan izin dan/atau peringatan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran operasional. Bagi perusahaan angkutan umum yang telah habis masa izinnya dan tidak memperpanjang tepat pada waktunya akan dikenakan denda sebesar 25% dari ketentuan yang berlaku bila keterlambatannya maksimal 1(satu) bulan sejak habis masa berlaku izinnya; 50% bagi keterlambatan lebih dari 1(satu) bulan hingga jangka waktu 3(tiga) bulan; 100% bila keterlambatan lebih dari 3(tiga) bulan sampai dengan selama-lamanya 6(enam) bulan; dan bila keterlambatannya lebih dari 6(enam) bulan maka harus mengajukan izin baru dengan terlebih dahulu melunasi retribusi dan denda terutang sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun dengan adanya gangguan ekonomi (krisis) akhir-akhir ini yang mengakibatkan terhambatnya usaha maka kemampuan ekonomi pengusaha pun agak berkurang. Dengan memperhatikan kondisi ini maka pemerintah memperkenankan untuk pembayaran retribusi ini dapat dicicil dan karenanya tidak terkena denda. Hasil retribusi izin trayek ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun melalui izin trayek ini tidak dapat diperoleh keuntungan yang besar bagi PAD sebagaimana retribusi lainnya karena prinsip awalnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga hasil dari retribusi ini hanya untuk mengembalikan biaya administrasi perizinan yang dikeluarkan seperti foto copy dan sebagainya. Secara teknis perhitungan, besaran retribusi pada melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 lebih kecil dari besaran retribusi melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 (terlampir). Ijin trayek menyumbang sekitar 45 juta per tahun bagi pemasukan PAD. Pendapatan dari retribusi izin trayek ini terbilang kecil sehingga tidak bisa memberikan pemasukan besar bagi PAD namun secara tidak langsung retribusi izin trayek ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi PAD. Dari izin trayek tercipta kondisi transportasi yang teratur yang turut memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Dampaknya dari usaka perekonomian tersebut diperoleh pendapatan yang besar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pajak pendapatan.
  41. 41. Kelemahan retribusi izin trayek saat ini yaitu belum adanya petunjuk pelaksanaan trayek. Sehingga menyulitkan petugas dalam menerapkan peraturan. Dari sisi pengawasan, dilakukan pengawasan setiap 2(dua) minggu sekali. Cara yang digunakan adalah dengan berpindah lokasi sehingga tidak tetap di satu tempat dan dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian bagian lalu lintas. Jadi di saat yang sama selain dilakukan pemeriksaan izin trayek juga dilakukan razia kelengkapan mengemudikan kendaraan. Bila saat diperiksa kendaraan angkutan tersebut belum memperjang izin trayek tetapi tetap beroperasi maka dapat diperkarakan dipengadilan dan kendaraan angkutan akan ditahan. b. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Pemberian izin usaha perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Disamping itu perizinan usaha perikanan berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan serta membina usaha perikanan dan memberikan kepastian terhadap usaha perikanan itu sendiri. Sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat dikendalikan. Usaha perikanan adalah semua rangkaian kegiatan usaha perikanan meliputi usaha penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang hasilnya dalam bentuk penerbitan izin usaha perikanan dan/atau Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan. Dalam proses pembuatan peraturan daerah ini, raperda setelah dibahas di daerah disampaikan ke pusat untuk dievaluasi. Namun setelah ditunggu sekian lama jawaban atas evaluasi tersebut belum ada jadi raperda yang ada langsung disahkan menjadi peraturan daerah. Setelah peraturan daerah ini berjalan beberapa waktu, kemudian ada hasil evaluasi terhadap raperda ini dari Departemen Keuangan yang menyatakan sependapat dengan hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dimana ada beberapa usulan tambahan untuk penyempurnaan terhadap materi yang diatur salah satunya dalam raperda izin usaha perikanan. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Departemen Keuangan dan Mendagri maka perlu dilakukan revisi karena sebagian substansinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perikanan telah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2006, disosialisasikan bulan Januari hingga Februari 2007 kepada masyarakat dan pemerintah di kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat serta para pengusaha, dan dijalankan mulai bulan Maret 2007 maka hasil evaluasi dari Deartemen Keuangan dan Mendagri tersebut tidak diakomodir. Untuk menyikapinya,
  42. 42. pada saat evaluasi perlahan peraturan daerah ini akan menyesuaikan dengan hasil evaluasi tersebut. Obyek retribusi izin usaha perikanan berupa pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk usaha penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, serta pengiriman hasil perikanan antar provinsi dan atau eksport. Sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha perikanan. Prinsip yang digunakan dalam penetapan tarif retribusi yaitu untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan usaha perikanan dan pemberian izin yang diterima oleh pribadi atau badan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Struktur Retribusi perizinan tertentu terdiri dari : a). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) b). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) c). Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) d). Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIBI) e). Surat Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI) f). Surat Pengolahan Ikan (SPI) g). Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP) Berdasarkan hasil evaluasi Surat Pengolahan Ikan (SPI) dan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP) harus dihilangkan dan tidak menjadi struktur retribusi karena bukan termasuk usaha perikanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Untuk penetapan besarnya tarif retribusi sebagai berikut : a). Usaha Penangkapan Ikan (SIPI) = tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan. b). Usaha Pengangkutan Ikan (SIKPI) = tarif per GT dikalikan ukuran kapal, menurut jenis alat penangkapan ikan yang digunakan. c). Usaha Pembudidayaan Ikan (SIBI) = berdasarkan skala teknologi yang digunakan. d). Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI) = berdasarkan kapasitas peralatan pengumpulan dan/atau penampungan yang dipergunakan. e). Usaha Pengolahan Ikan (SPI) = berdasarkan kapasitas produksi yang dipergunakan. f). Usaha Pengiriman Ikan (SKPHP) = berdasarkan jumlah dan jenis ikan yang akan dipasarkan. Masa berlaku untuk Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama menjalankan usahanya, kecuali bila ada perluasan usaha; SIPI berlaku selama 2 tahun dengan catatan bahwa retribusi dibayar setiap tahun; SIBI,
  43. 43. SPPI, dan SPI berlaku selama 1 tahun; dan untuk usaha perikanan berlaku setiap pengiriman. Berdasarkan hasil evaluasi, masa berlaku izin penangkapan ikan (SIPI) dengan jenis alat tangkap pukat cincin dan jaring insang diganti berlaku selama 3 tahun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat (2). Wilayah pemungutan retribusi izin usaha perikanan ini adalah daerah di mana tempat izin usaha diberikan. Dengan sistem pembayaran melalui kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Dan bila wajib retribusi melakukan pelanggaran tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah maka diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam upaya pengembangan usaha perikanan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan mantap serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menerapkan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan. Hal lain yang dievaluasi yaitu mengenai batasan kewenanga gubernur. Perlu diatur batasan kewenangan pemberian izin oleh gubernur sebagaimana diatur dalam PP No.54 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat (1) yang menyatakan bahwa gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan : a). IUP, Surat Penagkapan Ikan, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor berukuran di atas 10 GT sampai 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan kurang dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, b). IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
  44. 44. 4. Permasalahan-Permasalahan Pokok Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat a. Peraturan Daerah Yang Bermasalah Di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama ini Belum pernah terjadi kasus penolakan peraturan daerah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Persoalan ini biasanya banyak ditemui pada lingkup pemerintah kabupaten/kota karena pemerintah daerah yang bersangkutan tidak berkonsultasi terlebih dulu ke pemerintah provinsi tetapi langsung membawa raperda tersebut ke pemerintah pusat. Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kasus yang sering terjadi adalah pertama, perbaikan bahasa. Dengan kata lain, belum pernah ada kasus penolakan perda (secara substansi) hanya raperda yang diajukan dikembalikan untuk diperbaiki dari segi bahasanya dan setelah mendapat perbaikan dapat diteruskan prosesnya untuk disahkan menjadi perda. Kedua, ada beberapa perda yang dibatalkan dengan alasan menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Berarti perda tentang hal yang bersangkutan telah diterapkan namun karena ada revisi atau terbit peraturan baru di atasnya maka perda yang telah ada wajib menyesuaikan. b. Hambatan Lainnya 1) Pengusulan pembuatan peraturan daerah dapat dilakukan oleh berbagai instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah yang bersangkutan maupun dari DPRD setempat. Dalam rangka pengusulan raperda ini, semestinya anggaran yang dialokasikan untuk membuat raperda juga berasal dari instansi yang bersangkutan. Namun hal ini Belum dapat dijalankan hingga sekarang. 2) Komunikasi/sosialisasi pembuatan peraturan daerah dari bagian hukum ke masing-masing SKPD masih kurang. 3) Kurangnya monitoring dan evaluasi. 4) Faktor budaya timur. 5) Faktor orang-orang tertentu. 6) Sanksi dari segi administrasi belum ada dari pusat. Intinya selama ini adalah mekanisme harus diikuti, dan bila tidak diikuti tidak menimbulkan sanksi hukum apa pun, contoh penyampaian raperda oleh kabupaten/kota langsung ke pemerintah pusat tanpa melalui konsultasi dengan pemerintah provinsi.
  45. 45. C. PELAKSANAAN PERDA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua Kabupaten/Kota dan merupakan sarana angkutan darat dengan sungai yang terpanjang yakni Sungai Mahakam. Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari pegunungan dan bukit yang terdapat hampir diseluruh Kabupaten. Sedangkan untuk danau yang berjumlah sekitar 18 buah, sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dan Danau Melintang dengan luas masing- masing 13.000 hektar dan 11.000 hektar. Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan salah satu Provinsi terluas di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam, dimana sebagian dari potensi tersebut belum dimanfatkan secara optimal. Sumber daya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar dieksport keluar negeri, sehingga provinsi ini merupakan provinsi penghasil devisa utama bagi negara khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan dan hasil lainnya. Provinsi Kalimantan Timur terletak pada kedudukan 4° 25’ Lintang Utara (LU)– 20°25’ lintang Selatan (LS) dan 113°44’ Bujur Timur (BT) – 119°00’ BT. Wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi dibagian Laut Kalimantan Timur merupakan jalur alur laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) sehingga posisi Kalimantan Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut international. Provinsi Kalimantan Timur terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia (Negara Bagian Sabah) pada bagian utara, berbatasan dengan Kalimantan Selatan pada bagian selatan, berbatasan dengan sebagian (12 Mil) Selat Makassar dan Laut Sulawesi pada bagian timur, dan pada bagian barat berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Malaysia (Negara Bagian Serawak). Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah atas dasar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Perubahan dari UU 22 tahun 1999) Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemekaran wilayah administrasi Pemerintahan hingga tahun 2005-2006 menjadi 13 Kabupaten/Kota masing-masing 4 Kota dan 9 Kabupaten. Luas Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan adalah 20.865.774 Ha atau 208.657,74 Km² meliputi wilayah daratan seluas 19.844.117 Ha dan wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.021.657 Ha. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas sembilan (9) Kabupaten; yaitu Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Pasir dan empat (4) Kota; Balikpapan, Samarinda, Bontang serta Tarakan.
  • triwidodowutomo

    Sep. 1, 2021

Seri Penelitian Administrasi Negara Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda 2008 (mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)

Vistos

Vistos totais

60

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

0

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×