O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

EBP dan Kaitannya dengan IKK

Baixar para ler offline

Disampaikan pada Pelatihan Evidence-Based Policy Making bagi Pegawai BPOM

Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

EBP dan Kaitannya dengan IKK

  1. 1. PENERAPAN EVIDENCE-BASED POLICY MAKING & KAITANNYA DENGAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara  LAN-­RI Dr.  Tri  Widodo Wahyu Utomo,  MA
  2. 2. Prolog: Sejarah EBP § Terdapat proposisi bahwa pengetahuan yang  handal adalah instrumen untuk mewujudkan kebijakan yang  berkualitas.  Ilmu sosial (ekonomi,  sosiologi,  politik,  psikologi dll)  berkembang pesat dan ilmuwan sosial terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi kebijakan. § Namun,  hasilnya masih belum optimal  karena penelitian sosial yang   tidak memadai,  serta kapasitas implementasi dan koordinasi yang   buruk dari lembaga pemerintah.  Itulah sebabnya,  penggunaan data   kuantitatif dan metode eksperimental sangat dianjurkan sebagai sarana untuk memberikan bukti (evidence)  yang  lebih tepat dan andal bagi para  pembuat keputusan. Sumber:  Brian  W.  Head  (2010),  Reconsidering  evidence-­‐based  policy:  Key  issues  and  challenges,   “Policy  and  Society”,  29:2,  77-­‐94  
  3. 3. Saya  ingin mengakhiri mengambil kebijakan yang   berwarna ideologi.   Kebijakan publik dibawah pemerintahan saya haruslah yang  problem   solving.  Ia harus evidence-­‐ based  policy.  Ia harus kebijakan yang  berdasar pada  bukti,  pada  data,  dan   pada  riset. Saya  meyakini,  kebijakan publik akan lebih melayani kepentingan masyarakat jika ia bersandar pada   prosedur ilmiah,  bukan giringan ideologi. Tony  Blair  (PM  Inggris, 2  Mei  1997 – 27  Juni  2007) Sumber:  UK  Cabinet  Office,  1999,   Professional  policy  making  for  the   twenty  first  century.  London.
  4. 4. REGULATORY QUALITY Percentile  rank  countries  (ranges  from  0  (lowest)  to  100  (highest)  rank) Indonesia,  51.44 Singapore,  100.00 Brunei,  73.08 Malaysia,  73.56 Thailand,  60.58 Vietnam,  41.83 Philippines,  55.29 Myanmar,  21.63 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rank WGI: 1) Voice  and   Accountability: 2) Political  Stability  and   Absence  of  Violence; 3) Government   Effectiveness; 4) Regulatory  Quality; 5) Rule  of  Law; 6) Control  of  Corruption Tantangan Mewujudkan EBP
  5. 5. Latar Belakang IKK Kualitas  kebijakan masih   kurang baik, tumpang-­‐tindih,   tidak  berpihak  pada publik,   minim  bukti  (tidak  evidence-­‐ based). 2005-­‐2015  terdapat  41.223  regulasi   di  pusat  &  daerah  berpotensi   tumpang  tindih  (Bappenas,  2015). Pembatalan  menyelesaikan   masalah? Perlu  perbaikan  dari  hulu  s.d hilir   kebijakan! Kegiatan  Level  Mikro  RB  2020-­‐2024   dengan  kegiatan:  (a)  perencanaan   kebijakan  yang  meliputi  agenda   setting  &  formulasi  kebijakan;  (b)   evaluasi  kemanfaatan  kebijakan   yang  telah  disusun IKK  telah diadopsi sebagai salah satu indeks pengukuran capaian RB  2020-­‐2024  oleh Kementerian PAN-­‐RB  sesuai PermenPAN-­‐RB  No.  25/2020   IKK
  6. 6. Gap Between Knowledge & Policy, dan Urgensi EBP Policy Knowledge   (Research) o Keengganan pengambil kebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan; o Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki kapasitas dan  idealisme melakukan reformasi kebijakan; o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil persoalan di  lapangan,  serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro &  prosedur administrasi yang  renik; o Hasil  kajian para  peneliti kebijakan terlalu akademis,  normatif,  dan  abstrak. Sumber:   Fadillah Putra  dan  Anwar  Sanusi,  2019,  Analisis Kebijakan Publik Neo-­‐Institusionalisme:  Teori dan  Praktek,  Jakarta:  LP3ES EBP
  7. 7. EBP sebagai Esensi Policy Analysis TEORI Model Kerangka Pikir Kebijakan publik yang8 berkualitas Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari dangkalnya aspek teoretis yang6digunakan dalam analisis kebijakan publik Sumber:8Fadillah Putra+&+Anwar+Sanusi+(2019) ! Kejelasan(teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir,( untuk memberi arah dan-orientasi terhadap analisis dan-pertanyaan penelitian.- ! Model(disusun untuk menguji,(mengoreksi,(dan( memperbaiki sebuah teori (dan-kerangka pikir). ! Maknanya,(sebuah kebijakan yang(baik tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang(kuat.( Namun,(teori saja sangat tidak cukup.(Ia harus direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar(dapat bekerja (workability). EBP
  8. 8. EBP: Mengubah Interaksi Pengetahuan-Kebijakan Power speaks to truth Truth speaks to power (Price, 1965) (Alison Shaw, 2005)
  9. 9. EBP & Keterkaitannya dengan IKK Formulasi* Kebijakan Agenda*Setting Implementasi* Kebijakan Evaluasi* Kebijakan PELAKSANAAN(KEBIJAKAN PERENCANAAN(KEBIJAKAN Kinerja Kebijakan Dilanjutkan (continuation) Dihentikan (termination) Tetap Revisi Formulasi Policy' Alternative Policy' Appraisal Policy' Recommen dation Policy'Output'&' Performance Policy'Options'/' Choices Policy'Action Ex#ante(– Analysis(FOR(Policy(*) Ex#post(– Analysis(OF(Policy(*) *)(Analysis(for(policy(&"analysis(of(policy(dalam prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi) IKK Evidence Evidence Evidence
  10. 10. Penataan  Peraturan  Perundangan/Deregulasi Kebijakan IKK  sebagai  indikator  pengukuran capaian Reformasi Birokrasi Nasional  pada tataran meso pada sasaran Birokrasi yang  Kapabel,  sesuai PermenPAN 25/2020  tentang Road  Map  Reformasi Birokrasi 2020-­‐2024 dengan  target  Persentase kementerian/lembaga/pemda dengan IKK  baik sebesar 100%  pada tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum Indeks Kualitas Kebijakan Kegiatan  Level  Mikro  Reformasi  Birokrasi  2020-­‐2024 pada  Program/Area  Perubahan: • Melakukan perencanaan kebijakan yang   meliputi agenda  setting  dan formulasi kebijakan; • Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang  telah disusun • Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan overlapping  peraturan); • Deregulasi aturan yang  menghambat birokrasi; • Penguatan sistem regulasi nasional lingkup instansi pemerintah; IKK dan Indeks RB
  11. 11. Framework IKK Formulasi   Kebijakan Agenda  Setting Implementasi   Kebijakan Evaluasi   Kebijakan PELAKSANAAN  KEBIJAKAN Pengukuran   implementasi   kebijakan  dengan   berfokus  pada   dimensi   pengorganisasian,   komunikasi   kebijakan  dan   monitoring kebijakan. Pengukuran   formulasi   kebijakan  dengan   melihat  pada   proses   pengambilan   keputusan   kebijakan   berdasarkan   beberapa  kriteria   yang  terukur. Pengukuran   agenda  setting kebijakan  terhadap   proses  identifikasi   masalah   kebijakan,  analisis   masalah   kebijakan,  dan   partisipasi  publik   dalam  perumusan   kebijakan. Pengukuran   evaluasi  kebijakan   dengan  melihat   pada  efektivitas,   efisiensi,  dampak   dan  kemanfaatan,   penerimaan  dan   responsivitas kebijakan. IKK PERENCANAAN  KEBIJAKAN IKK  adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses   pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda,   formulasi dan implementasi,  serta melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang   telah disusun
  12. 12. 60 50 DIMENSI IKK 50 60 FORMULASI KEBIJAKAN PERENCANAAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 40 AGENDA SETTING 40 EVALUASI KEBIJAKAN a. Pengorganisasian b. Komunikasi  Kebijakan c. Pelaksanaan  Monitoring a. Efektivitas b. Efisiensi c. Dampak d. Kesesuaian  nilai a. Berorientasi ke depan b. Outward  Looking c. Bebasis data d. Inovatif e. Compliance a. Identifikasi  Masalah b. Kajian  Terhadap  Isu  – Isu  Aktual c. Konsultasi  Publik  Terhadap  Isu   dan  Assesment  yang  Dilakukan a. Identifikasi  dan  Validasi  Isu b. Penyaringan  dan  Konsultasi   Publik  terhadap  Isu a. Berorientasi ke depan b. Outward  Looking c. Berbasis  data d. Inovatif a. Pengorganisasian b. Komunikasi  Kebijakan c. Monitoring  Kebijakan a. Efektivitas b. Efisiensi c. Dampak  dan  Kemanfaatan d. Kesesuaian  Nilai EKSISTING REVISI Dimensi IKK
  13. 13. 113  K/L/D  yang  telah mendaftar dalam sistem IKK  (ikk.lan.go.id) M • 6 Ministries NM • 7 Non  Ministries LG • 35 Local  Governments 48 K/L/D mengisi survey  IKK IKK Assessment 2017-2018
  14. 14. Basarnas BAPPENAS LKPP KEMENKEU KKP PUSAT 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 AGENDA  SETTING FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI NILAI RATA-­‐ R ATA 2018  PQI  MEASUREMENT  IN  CENTRAL  GOVERNMENT
  15. 15. Salatiga Surabaya Pematang  Siantar Tabanan Oku  Selatan Tulung  Agung Daerah 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 AGENDA  SETTING FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI NILAI   R ATA-­‐ R ATA 2018  PQI  MEASUREMENT  IN  LOCAL  GOVERNMENT
  16. 16. Lesson  Learned  dan Strategi Meningkatkan IKK § Hasil pengukuran nasional menunjukkan masih cenderung belum dilakukan kajian /  analisis untuk pengambilan kebijakan,  termasuk kajian terhadap masalah kebijakan (agenda  setting). § Kebijakan dalam beberapa kondisi masih kurang melindungi kebutuhan dari kelompok rentan. § Perlunya meningkatkan partisipasi publik dalam proses  penyusuan kebijakan,  termasuk sejak proses  agenda  setting  berlangsung. § Perlu mengarahkan desain kebijakan dan implementasi kebijakan untuk dapat memberikan nilai tambah terkait manfaat dan dampak yang   dapat diukur dalam aspek evaluasi kebijakan. § Intensitas evaluasi kebijakan perlu ditingkatkan agar  kebijakan hanya ‘selesai’  pada implementasi namun kurang dilihat kemanfaatannya. § Penguatan peran think  tank  dalam proses  kebijakan,  baik dari sumberdaya internal  organisasi (ragam JF)  atau pun  sumberdaya eksternal (akademisi,  pakar/praktisi,  dll).
  17. 17. Terima  Kasih Lembaga  Administrasi  Negara PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • triwidodowutomo

    Sep. 9, 2021

Disampaikan pada Pelatihan Evidence-Based Policy Making bagi Pegawai BPOM Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

Vistos

Vistos totais

345

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3

Ações

Baixados

5

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×