SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 21
Baixar para ler offline
Analis Kebijakan & Policy Think Tank:
Bridging the Gap Between Knowledge and Policy
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
01 PROFIL ASN (JF) & PERGESERAN TREND
Pokok Bahasan
02
03
KEBIJAKAN PUBLIK in fact
POLICY THINK TANK: Urgensi dan Eksistensi
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
04 MENJEMBATANI GAP MELALUI PERAN ANALIS KEBIJAKAN
POSTUR ASN
REPOSITIONING JF DI ERA ASN
TANTANGAN PENGEMBANGAN JF
PERGESERAN TREND JABATAN ASN
Menggeser pendekatan strukturaloriented menuju
FUNGSIONAL ORIENTED dalam pengembanganPNS
KEBIJAKAN
YANG
BERBASIS
BUKTI (masih
kurang)
Sumber: Bappenas (2015)
TANTANGAN KEBIJAKAN
Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata
bertentangan dengan peraturan lainnya
Konflik
Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak
konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan
beserta turunannya
Inkonsisten
Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang
diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan
bahasa serta sistematika yang tidak jelas.
Multitafsir
Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun
peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan
tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.
Tidak
operasional
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Myanmar, 18.75
Timor-Leste,13.94
Cambodia, 34.13
India, 41.35
Vietnam, 35.10
Indonesia, 50.00
Philippines, 53.85
Thailand, 60.10
Brunei, 71.15
Malaysia, 75.48
Japan, 90.38
Singapore, 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
REGULATORY
QUALITY
The quality of policies
Percentile rank countries (ranges from 0 (lowest)
to 100 (highest) rank)
“The challenge for the new millennium is to harness the vast reservoir of knowledge,
information, and associational energy that exist in public policy research organizations
in every region of the world for public good.”
(Think Tanks and Policy Advice McGann 2007)
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
What is a think tank?
berbasis pengetahuan, institusi yang berorientasi
pada kebijakan
melayani pemerintah, organisasi-organisasi antar
pemerintah, dan masyarakat sipil
menghasilkan penelitian, analisa & rekomendasi isu
domestik dan internasional yang berbasis kebijakan
melibatkan pembuat kebijakan, media, dan masyarakat
dlm permasalahan yang menyangkut kebijakan utama
memungkinkan pembuat kebijakan & masyarakat untuk
membuat keputusan berbasis informasi tentang isu
kebijakan publik
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
“lembaga independen atau lembaga mitra yang bersifat
tetap dan didedikasikan untuk penelitian, analisis dan
perencanaan kebijakan” (McGann 2009)
Think Tank Pemerintah
Berbeda dari think tank lainnya, think tank pemerintah memiliki banyak fungsi mulai dari berhubungan
dengan negara (hingga pada tahap melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan birokrasi), hingga
ke ujung spektrum lainnya di mana mereka menjadi independen dan melaksanakan kerjanya dengan cara
yang kurang lebih bersifat otonom.
KELEBIHAN
• Pemahaman yang baik tentang
programprogram dan prioritas
pemerintah, sehingga masukan
dapat disesuaikandengan
kebutuhan di lapangan.
• Umur panjang kelembagaan
dan kemampuan menarik staf
berkualitas tinggi
• Prestise, dengan kepemimpinan
dan akses yang menjangkau
tingkat tertinggi pemerintahan.
KETERBATASAN
• Ketidakmampuan bersikap
kritis terhadap pemerintah jika
ada ketakutan terhadap
penerapan hukuman/sanksi.
• Tumpang tindih dengan fungsi
pemerintah lainnya (seperti
audit kinerja, analisis
kementerian terkait dan peran
evaluasi).
• Dll.
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Think Tanks Trend
1960s and 1970s 1980s 1990s 2000s
TTs mulai muncul, kh
ususnya di neg
ara OECD
Studi pertama TTs yang
muncul dalam literatur
Jaringan global TTs membentuk
sumber yang paling komprehensif
dari informasi yang secara
internasional tersedia bagi para
pembuat kebijakan
Peningkatan jumlah
TTs yang sangat
besar di seluruh
dunia
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Statistik Distribusi Lembaga Think Tank Tahun 2018
Sumber: 2018 Global Go To Think Tank Index Report
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Top Think Tanks in Southeast Asia and the Pacific
Sumber: 2018 Global Go To Think Tank Index Report
Hanya terdapat 4 (empat)
lembaga think tank
Indonesia yang masuk
dalam top think tank in
Southeast Asia & Pacific
Dari 4 (empat) lembaga
think tanks tersebut,
belum ada lembaga think
tank pemerintah yang
masuk dalam top think
tanks in Southeast Asia &
Pasific
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
BRIDGING GAP BETWEEN KNOWLEDGE AND POLICY
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
MENJEMBATANI GAP MELALUI PERAN ANALIS KEBIJAKAN
Lembaga think tank idealnya ber
fungsi sebagai jembatan antara
akademisi dan pengambil
keputusan.
Fungsi untuk menjembatani ini
diperankan oleh analis kebijakan
sebagai knowledge intermediary
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
RESEARCH - POLICY RELATIONS
Adaptasi Christina Boswell and Katherine Smith (2017)
Research Policy
Research Policy
Research Policy
Research Policy
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
PERAN ANALIS KEBIJAKAN
Produksi dan manajer
pengetahuan
(rekomendasi)
kebijakan
Pengembangan
kompetensi dan
profesi
Advokasi
kebijakan
Source: Prof. Agus Dwiyanto, 2015
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
PERAN ANALIS KEBIJAKAN
• Melakukan Kajian dan Analisis Kebijakan
PermenPAN dan RB 45
Tahun 2013 yang mengatur
tentang tentang Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan
pada sektor publik
• Memastikan kualitas kebijakan dengan:
1. Komunikasi dan koordinasi proses kebijakan.
2. Dilakukan Analisa dampak kebijakan termasuk analisa
resiko.
3. Konsultasi publik sesuai peraturan perundangan-
undangan. Amanah dalam Inpres 7 Tahun 2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementrian Negara dan Lembaga
Pemerintah
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Berperan Aktif
dalam
KESIMPULAN
Profesi analis kebijakan dapat menjadi jembatan
untuk mengolah knowledge, data maupun
informasi (meta analisis) menjadi informasi-
informasi yang secara tepat dan cepat dapat
digunakan oleh decision maker.
Sehingga dapat dianalogikan bahwa policy think
tank, khususnya government policy think tank
merupakan “home base” bagi analis kebijakan
untuk menjalankan peran dan fungsi profesinya.
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Upaya mengembangkan government policy think tank di Indonesia
harus dilakukan secara holistic dengan memperhatikan kompetensi
analis kebijakan sebagai motor penggerak pemikiran.
Analis kebijakan harus dapat memahami peran sentralnya
sebagai knowledge intermediary.
Terima Kasih
Membenahi Bangsa Melalui Kebijakan yang Berkualitas

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefTri Widodo W. UTOMO
 
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-temanna #LABEDDU
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Nurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spNurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spnurul khaiva
 
Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...
Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...
Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...Dadang Solihin
 
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119Ridho Fitrah Hyzkia
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Analisis kasus pembangunan tol laut dalam administrasi pembangunan
Analisis kasus pembangunan tol laut dalam administrasi pembangunanAnalisis kasus pembangunan tol laut dalam administrasi pembangunan
Analisis kasus pembangunan tol laut dalam administrasi pembangunanSiti Sahati
 
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-temanna #LABEDDU
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 

Mais procurados (20)

Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Integritas Kepemimpinan
Integritas KepemimpinanIntegritas Kepemimpinan
Integritas Kepemimpinan
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
21. agenda iii pka-modul manajemen perubahan sektor publik-
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
 
Nurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spNurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik sp
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
EBP dan Kaitannya dengan IKK
EBP dan Kaitannya dengan IKKEBP dan Kaitannya dengan IKK
EBP dan Kaitannya dengan IKK
 
Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...
Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...
Policy Paper JFP Utama Bappenas: "Optimalisasi Peran Dewan Riset Daerah guna ...
 
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
Global competitiveness index (gci) 4.0 030119
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
 
Analisis kasus pembangunan tol laut dalam administrasi pembangunan
Analisis kasus pembangunan tol laut dalam administrasi pembangunanAnalisis kasus pembangunan tol laut dalam administrasi pembangunan
Analisis kasus pembangunan tol laut dalam administrasi pembangunan
 
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 

Semelhante a Analis Kebijakan dan Policy Think Tank

Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaTri Widodo W. UTOMO
 
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSonnyAmeriansahSoeko
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationTri Widodo W. UTOMO
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKRelasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKTri Widodo W. UTOMO
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptxnulisanonymgimanacar
 
Issu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAK
Issu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAKIssu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAK
Issu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAKTri Widodo W. UTOMO
 
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Tri Widodo W. UTOMO
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham
Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan KemenkumhamPeran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham
Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan KemenkumhamTri Widodo W. UTOMO
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystTri Widodo W. UTOMO
 
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxEdit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxBenben616564
 
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga LitbangPeran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga LitbangTri Widodo W. UTOMO
 

Semelhante a Analis Kebijakan dan Policy Think Tank (20)

Konsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan PublikKonsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan Publik
 
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
 
Merancang Policy Brief
Merancang Policy BriefMerancang Policy Brief
Merancang Policy Brief
 
Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
 
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
 
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
 
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKRelasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Litbang Administrasi Masa Depan
Litbang Administrasi Masa DepanLitbang Administrasi Masa Depan
Litbang Administrasi Masa Depan
 
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
 
Issu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAK
Issu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAKIssu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAK
Issu-Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Adm. Negara serta Pembinaan JFAK
 
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
Revitalisasi Kelitbangan LAN Dari Perspektif Metodologi Penelitian Administra...
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham
Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan KemenkumhamPeran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham
Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
 
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxEdit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
 
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
 
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga LitbangPeran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
 

Mais de Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNInovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNTri Widodo W. UTOMO
 

Mais de Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNInovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
 

Analis Kebijakan dan Policy Think Tank

  • 1. Analis Kebijakan & Policy Think Tank: Bridging the Gap Between Knowledge and Policy PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
  • 2. 01 PROFIL ASN (JF) & PERGESERAN TREND Pokok Bahasan 02 03 KEBIJAKAN PUBLIK in fact POLICY THINK TANK: Urgensi dan Eksistensi PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL 04 MENJEMBATANI GAP MELALUI PERAN ANALIS KEBIJAKAN
  • 6. PERGESERAN TREND JABATAN ASN Menggeser pendekatan strukturaloriented menuju FUNGSIONAL ORIENTED dalam pengembanganPNS
  • 7. KEBIJAKAN YANG BERBASIS BUKTI (masih kurang) Sumber: Bappenas (2015) TANTANGAN KEBIJAKAN Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya Konflik Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya Inkonsisten Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa serta sistematika yang tidak jelas. Multitafsir Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana. Tidak operasional PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 8. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Myanmar, 18.75 Timor-Leste,13.94 Cambodia, 34.13 India, 41.35 Vietnam, 35.10 Indonesia, 50.00 Philippines, 53.85 Thailand, 60.10 Brunei, 71.15 Malaysia, 75.48 Japan, 90.38 Singapore, 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 REGULATORY QUALITY The quality of policies Percentile rank countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
  • 9. “The challenge for the new millennium is to harness the vast reservoir of knowledge, information, and associational energy that exist in public policy research organizations in every region of the world for public good.” (Think Tanks and Policy Advice McGann 2007) PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 10. What is a think tank? berbasis pengetahuan, institusi yang berorientasi pada kebijakan melayani pemerintah, organisasi-organisasi antar pemerintah, dan masyarakat sipil menghasilkan penelitian, analisa & rekomendasi isu domestik dan internasional yang berbasis kebijakan melibatkan pembuat kebijakan, media, dan masyarakat dlm permasalahan yang menyangkut kebijakan utama memungkinkan pembuat kebijakan & masyarakat untuk membuat keputusan berbasis informasi tentang isu kebijakan publik PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL “lembaga independen atau lembaga mitra yang bersifat tetap dan didedikasikan untuk penelitian, analisis dan perencanaan kebijakan” (McGann 2009)
  • 11. Think Tank Pemerintah Berbeda dari think tank lainnya, think tank pemerintah memiliki banyak fungsi mulai dari berhubungan dengan negara (hingga pada tahap melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan birokrasi), hingga ke ujung spektrum lainnya di mana mereka menjadi independen dan melaksanakan kerjanya dengan cara yang kurang lebih bersifat otonom. KELEBIHAN • Pemahaman yang baik tentang programprogram dan prioritas pemerintah, sehingga masukan dapat disesuaikandengan kebutuhan di lapangan. • Umur panjang kelembagaan dan kemampuan menarik staf berkualitas tinggi • Prestise, dengan kepemimpinan dan akses yang menjangkau tingkat tertinggi pemerintahan. KETERBATASAN • Ketidakmampuan bersikap kritis terhadap pemerintah jika ada ketakutan terhadap penerapan hukuman/sanksi. • Tumpang tindih dengan fungsi pemerintah lainnya (seperti audit kinerja, analisis kementerian terkait dan peran evaluasi). • Dll. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 12. Think Tanks Trend 1960s and 1970s 1980s 1990s 2000s TTs mulai muncul, kh ususnya di neg ara OECD Studi pertama TTs yang muncul dalam literatur Jaringan global TTs membentuk sumber yang paling komprehensif dari informasi yang secara internasional tersedia bagi para pembuat kebijakan Peningkatan jumlah TTs yang sangat besar di seluruh dunia PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 13. Statistik Distribusi Lembaga Think Tank Tahun 2018 Sumber: 2018 Global Go To Think Tank Index Report PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 14. Top Think Tanks in Southeast Asia and the Pacific Sumber: 2018 Global Go To Think Tank Index Report Hanya terdapat 4 (empat) lembaga think tank Indonesia yang masuk dalam top think tank in Southeast Asia & Pacific Dari 4 (empat) lembaga think tanks tersebut, belum ada lembaga think tank pemerintah yang masuk dalam top think tanks in Southeast Asia & Pasific PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 15. BRIDGING GAP BETWEEN KNOWLEDGE AND POLICY PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 16. MENJEMBATANI GAP MELALUI PERAN ANALIS KEBIJAKAN Lembaga think tank idealnya ber fungsi sebagai jembatan antara akademisi dan pengambil keputusan. Fungsi untuk menjembatani ini diperankan oleh analis kebijakan sebagai knowledge intermediary PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 17. RESEARCH - POLICY RELATIONS Adaptasi Christina Boswell and Katherine Smith (2017) Research Policy Research Policy Research Policy Research Policy PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 18. PERAN ANALIS KEBIJAKAN Produksi dan manajer pengetahuan (rekomendasi) kebijakan Pengembangan kompetensi dan profesi Advokasi kebijakan Source: Prof. Agus Dwiyanto, 2015 PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 19. PERAN ANALIS KEBIJAKAN • Melakukan Kajian dan Analisis Kebijakan PermenPAN dan RB 45 Tahun 2013 yang mengatur tentang tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada sektor publik • Memastikan kualitas kebijakan dengan: 1. Komunikasi dan koordinasi proses kebijakan. 2. Dilakukan Analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko. 3. Konsultasi publik sesuai peraturan perundangan- undangan. Amanah dalam Inpres 7 Tahun 2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementrian Negara dan Lembaga Pemerintah PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Berperan Aktif dalam
  • 20. KESIMPULAN Profesi analis kebijakan dapat menjadi jembatan untuk mengolah knowledge, data maupun informasi (meta analisis) menjadi informasi- informasi yang secara tepat dan cepat dapat digunakan oleh decision maker. Sehingga dapat dianalogikan bahwa policy think tank, khususnya government policy think tank merupakan “home base” bagi analis kebijakan untuk menjalankan peran dan fungsi profesinya. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Upaya mengembangkan government policy think tank di Indonesia harus dilakukan secara holistic dengan memperhatikan kompetensi analis kebijakan sebagai motor penggerak pemikiran. Analis kebijakan harus dapat memahami peran sentralnya sebagai knowledge intermediary.
  • 21. Terima Kasih Membenahi Bangsa Melalui Kebijakan yang Berkualitas