Dokumen tersebut merupakan format verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Desa Adat untuk tahun anggaran 2020. Terdapat 7 persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu surat pernyataan kepemimpinan, bukti rekening bank, KTP elektronik, rencana keuangan tahunan sebesar Rp300 juta, alokasi belanja rutin dan program, serta anggaran pendapatan dan belanja. Kelengkapan persyaratan dievaluasi untuk

1. NO JENIS PERSYARATAN
KELENGKAPAN
ADA
TIDAK
ADASESUAI
TIDAK
SESUAI
1 Surat pernyataan Bandesa Adat terhadap kedudukan
Patengen
2 Salinan buku rekening bank atas nama Desa Adat
(Bank BPD Bali)
3 Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bandesa
Adat dan Patengen.
4 Rencana Keuangan Tahunan Desa Adat
Rp.300.000.000,-
5 Belanja Rutin Rp 80.000.000,-
a)Insentif Prajuru Adat Rp 63.000.000,-
b)Kegiatan Operasional Penyelenggaran Desa Adat
Rp 17.000.000,-
6 Belanja Program Rp 220.000.000
a. Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali
yang wajib ada dan dianggarkan Desa Adat:
1) Kegiatan menggali dan membina seni wali,
seni bebali, dan seni tradisi yang ada di Desa
Adat
2) Kegiatan pasantian
3) Kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa
sebunan yang ada di Desa Adat
4) Kegiatan Bulan Bahasa,Aksara, dan Sastra
Bali
5) Kegiatan pembinaan dan pengembangan
PAUD/TK Hindu berbahasa Bali
b. Program Prioritas Pembentukan BUPDA.
7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat
FORM VERIFIKASIKELENGKAPANDANADESA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA ADAT : BERAWANTANGI
JUMLAH BANJAR ADAT : 2 BANJAR ADAT
BENDESA ADAT : I KETUT SEDANA
NO. TELP / HP : 081916652615
Penjelasan :
1. Surat pernyataan Bandesa Adat terhadap kedudukan Patengen harus sesuaiLAMPIRAN VII juknis
2. Salinan buku rekening bank atas nama Desa Adat (Bank BPD Bali) harus terlihat jelas nomor
rekeningnya.
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bandesa Adat dan Patengen harus jelas
4. Rencana Keuangan Tahunan Desa Adat besaran Pagunya harus Rp. 300.000.000,- sesuai
LAMPIRAN VIII.
5. Belanja Rutin dialokasikan paling banyak sebesar Rp 80.000.000
Insentif Bandesa Adat ,yaitu sebesar Rp 1.500.000,- per bulan selama 12 bulan
Jika Insentif Bandesa Adat tidak dianggarkan maka dapat dialihkan untuk Belanja Program.
6. Belanja Program dialokasikan minimal sebesar Rp 220.000.000
Program Prioritas Pemerintah Provinsi Bali dan Program Prioritas Pembentukan BUPDA
harus dan wajib dianggarkan Desa Adat.
a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali dapat digunakan untuk:
1) Rencana pembentukan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali untuk Desa Adat yang belum memiliki
PAUD/TK Hindu berbahasa Bali. (Biaya rapat pembentukan atau biaya study banding ke
PAUD/TK Hindu berbahasa Bali yang sudah ada)
2) Pengembangan dan penguatan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali bagi Desa Adat yang sudah
memiliki PAUD/TK Hindu berbahasa Bali.
b. Program Prioritas Pembentukan BUPDA dapat digunakan untuk :
1) Rencana pembentukan BUPDA untuk Desa Adat yang belum memiliki BUPDA. (Biaya rapat
pembentukan atau biaya study banding ke Desa Adat yang telah membentuk BUPDA)
2) Pengembangan dan penguatan BUPDA bagiDesa Adat yang sudah memiliki BUPDA.
7. APB Desa Adat sesuaiLAMPIRAN IV Juknis.
Tim Verifikasi
…………………………..