Reformasi dilakukan untuk mengembalikan kepada nilai-nilai asli Pancasila sebagai dasar negara. Masa Orde Baru banyak menyimpang dari nilai-nilai tersebut seperti kekeluargaan menjadi nepotisme dan korupsi yang merugikan rakyat, sehingga gerakan reformasi diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut dan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. TRIALEN LUMBAN G. NIM: 1301110853
INDAH FITRIA
NIM: 1301110737
ARADELA SEPARINTA NIM:1301113824
MUTHIA YIRDAM
NIM: 1301111710
ERLINA PURNAMA S.
NIM: 1301110767
TIAH RIFKAH DINA S.
NIM:1301110851

3. PARADIGMA adalah suatu asumsi-
asumsi dasar dan teoritis yang umum
(merupakan suatu sumber nilai)
sehingga merupakan suatu sumber
hukum, metode serta penerapan
dalam ilmu pengetahuan sehingga
sangat menentukan sifat, ciri serta
karakter ilmu pengetahuan itu sendiri

4. Dalam masalah yang populer istilah
paradigma berkembang menjadi terminologi
yang mengandung konotasi pengertian
Sumber nilai, kerangka pikir,
orientasi dasar, sumber asas serta
tujuan dari suatu perkembangan,
perubahan serta proses dari suatu
bidang tertentu termasuk dalam
bidang pembangunan dan
pendidikan.

5. Secara Etimologis berasal dari reformation.
Secara Harfiah merupakan suatu gerakan
yang memformat ulang, menata
ulang, menata kembali hal-hal yang
menyimpang, untuk dikembalikan pada
format atau bentuk semula sesuai dengan
nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.
Reformasi juga diartikan pembaharuan dari
paradigma, pola lama ke paradigma, pola
baru untuk memenuju ke kondisi yang lebih
baik sesuai dengan harapan.

6. Pelaksanaan GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka
Panjang II Pelita ke tujuh bangsa Indonesia menghadapi
bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia
terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan
stabilitas politik menjadi goyah.
Gerakan reformasi dimulai pada masa pemerintahan orde
baru yang menerapkan sistem “Birokratik Otoritarian”
dan sistem “korporatik” yang disebabkan terjadinya krisis
ekonomi Asia terutama Asia Tenggara yang
menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Ditambah
lagi dengan merajalelanya praktek korupsi, Kolusi dan
Nepotisme pada hampir seluruh instansi pemerintahan,
serta penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan
dikalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan.

7. Kesuksesan dan keberhasilan reformasi ini ditandai
dengan terjadinya gerakan demonstrasi yang
dilakukan oleh massa diseluruh nusantara yang
dipelopori para aktifis dari mahasiswa
Puncaknya pendudukan gedung MPR RI oleh para
demonstran, sehingga berakibat mundurnya
presiden Soeharto tepat pada tanggal 21 Mei 1998,
yang kemudian disusul dengan pelantikan wakil
presiden Prof. Dr. Baharuddin Jusuf Habibie yang
menggantikan jabatan presiden. Dan kemudian
dibentuklah Kabinet Reformasi pembangunan.
Pemerintahan Habibie yang merupakan pemerintahan
transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia
untuk melakukan reformasi secara menyeluruh,
terutama perubahan paket UU politik tahun 1985,
kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang
menyangkut perlindungan hukum.

8. 
Langkah perubahan yang diambil oleh Habibie,
seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan
pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU
Subversi.

Namun Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU
Penanggulangan Keadaan Bahaya, yang kemudian
urung dilakukan karena besarnya tekanan politik
dan kejadian Tragedi Semanggi II yang
menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.

Kejadian penting masa pemerintahan Habibie
adalah keputusan untuk mengizinkan Timor Timur
untuk mengadakan Referendum yang berakhir
dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia
pada Oktober 1999.

9. 
Reformasi pemerintahan yang paling signifikan
terjadi di era kepemimpinan Megawati, dimana
Presiden /Wakil Presiden dan wakil Rakyat dipilih
langsung oleh rakyat,sehingga aspirasi dari
bawah benar-benar terwakilkan dan dapat di
pertanggung jawabkan langsung pada rakyat.

Pada pemerintahan inilah Rakyat Indonesia
melakukan Reformasi secara menyeluruh, mulai
dari UU Politik tahun 1985, kemudian Reformasi
Ekonomi yang menyangkut perlindungan hukum.

Yang lebih mendasar yaitu Reformasi pada
Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara, yaitu DPR
dan MPR.

10. 1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya
suatu penyimpangan-penyimpangan. Masa
pemerintahan Orba banyak terjadi suatu
penyimpangan misalnya asas kekeluargaan menjadi
“nepotisme”, kolusi dan korupsi yang tidak sesuai
dengan makna dan semangat UUD 1945.
2. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar
pada suatu kerangka struktural tertentu, dalam hal ini
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara
Indonesia. Jadi reformasi pada prinsipnya suatu
gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilainilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa
Indonesia.

11. 3.
4.
5.
Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar
serta sistem Negara demokrasi, bahwa kedaulatan
adalah di tangan rakyat, sebagaimana terkandung
dalam pasal 1 ayat (2). Reformasi harus melakukan
perubahan ke arah sistem Negara hukum dalam
penjelasan UUD 1945, yaitu harus adanya perlindungan
hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari
penguasa, serta legalitas dalam arti hukum. Oleh karena
itu reformasi sendiri harus berdasarkan pada kerangka
dan kepastian hukum yang jelas.
Reformasi dilakukan kearah suatu perubahan kearah
kondisi serta keadaan yang lebih baik, perubahan yang
dilakukan dalam reformasi harus mengarah pada suatu
kondisi kehidupan rakyat yang lebih baik dalam segala
aspek, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta kehidupan keagamaan.
Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik
sebagai manusia yang Berketuhanan Yang Maha Esa,
serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

12. a)
Reformasi yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, artinya
gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas
ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang
baik sebagai manusia makhluk Tuhan.
b)
Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan
beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada
moral kemanusiaan yang luhurdan sebagai upaya
penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas
harkat dan martabat manusia.
c)
Reformasi yang berdasarkan nilai Persatuan. Artinya,
gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya
negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan.
Gerakan reformasi yang menghindarkan diri dari praktik
dan perilaku yang dapat menciptakan perpecahan dan
disintegrasi bangsa.

13. Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan.
Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara harus dapat
menempatkan rakyat sebagai subyek dan
pemegang kedaulatan. Gerakan reformasi
bertujuan menuju terciptanya pemerintahan
yang demokratis yaitu rakyat sebagai
pemegang kedaulatan.
e) Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan
reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu
demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat. Perlu disadari bahwa ketidak-adilanlah
penyebab kehancuran suatu bangsa.
d)

14. Menurut Hamengkubuwono X,
Gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka
perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan
ideologi sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang
jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu
disintegrasi, anarkisme,brutalisme pada akhirnya menuju
pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia.
Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada
hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan /perwakilan serta berkeadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

15. Didalam suatu negara terdapat suatu dasar
fundamental yang merupakan sumber
hukum positif yang didalam ilmu hukum tata
negara disebut “Staatsfundamentalnorm”.
Hal yang dimaksud itu adalah PANCASILA.
Maka, pancasila merupakan cita-cita
hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta
sumber arah penyusunan dan perubahan
hukum positif di Indonesia.

16. Berdasarkan pengertian tersebut maka
Pancasila mempunyai kedudukan
sebagai Paradigma Hukum. Materi dalam
Produk Hukum atau Perubahan Hukum
yang dapat senantiasa berubah dan di
ubah sesuai dengan perkembangan
zaman, iptek, serta perkembangan
aspirasi masyarakat, namun sumber nilai
(Pancasila) harus senantiasa tetap.

17. Sumber nilai sistem politik Indonesia adalah dalam
pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang
berbunyi :
“.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar
negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang
adil dan beradab, persatuan Indonesia dan
kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh Rakyat Indonesia.”

18. Berdasarkan pembukaan UUD
1945,esensi demokrasi yang dapat
diambil yaitu :
a. Rakyat adalah pemegang kedaulatan
tertinggi dalam negara
b. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya
oleh MPR
c. Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh
rakyat (hasil amandemen terakhir UUD 1945 ).
d.Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh
presiden, baik sendiri maupun bersama-sama
lembaga lain kekuatannya berada dibawah
MPR

19. Tidak terwujudnya suatu kesejahteraan rakyat pada masa
ini menyebabkan timbulnya gerakan reformasi ekonomi
negara. Karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai
yang dikandung dalam pancasila.
Sistem ekonomi pada masa orde baru bersifat “Birokratik
Otoritarian” yang ditandai dengan pemusatan
kekuasaan dan pertisipasi dalam membuat keputusankeputusan hampir sepenuhnya berada dalam tangan
penguasa yang bekerja sama dengan kelompok militer
dan kaum teknorat.
Kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan hanya
berdasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan
prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa. Krisis
ekonomi yang terjadi diduniamelanda Indonesia dan
mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk.

20. 1). Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan
Dilakukan dengan program yang dikenal dengan program Jaringan
Pengaman Sosial (JPS). Sementara langkah yang dilakukan untuk
mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah
pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta
mengadili oknum yang melanggar.
2). Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi
Dilakukan dengan membuat kepastian suatu usaha, yaitu dengan
diwujudkannya perlindungan hukum, serta undang undang
persaingan yang sehat
3). Transformasi struktur
Ini meliputi proses perubahan kearah ekonomi yang lebih baik. Misalnya
dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern. Dengan sistem
ekonomi yang menitikberatkan pada kesejahteraan seluruh bangsa
maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian
besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.