Pemerintah memberikan fasilitas KITE untuk mendorong ekspor non migas dan lapangan kerja. Workshop ini bertujuan memberikan pemahaman tentang audit KITE untuk memastikan kepatuhan perusahaan dan manfaat fasilitas tercapai.

1. Untuk mendorong peningkatan perdagangan ekspor, terutama non migas serta
penciptaan lapangan kerja, pemerintah memberikan berbagai macam stimulus dan
fasilitas bagi investor. Hal itu dilakukakn agar terjadi sinergi yang kuat antara
pemerintah dan pelaku dunia usaha ditengah persaingan perdagangan global.
Dengan kata lain, pemerintah dapat meningkatkan devisa Negara dan pelaku usaha
dapat meningkatkan transaksi ekspor yang tentu memberikan benefit yang besar
bagi pelaku usaha
Salah satu fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah adalah Fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE). KITE merupakan pemberian pembebasan dan/atau
pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak
dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang
pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
Pengawasan untuk fasilitas KITE sampai dengan saat ini masih mengandalkan
kegiatan audit sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 KMK No.
580/KMK.04/2003. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah merupakan ”raport” bagi
Perusahaan apakah telah menggunakan fasilitas dengan baik atau belum.
Audit di bidang kepabeanan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai bertujuan untuk membina pelaku usaha agar supaya
berlaku patuh, jujur, transparansi dan bertanggung jawab. Bentuk pengawasan
melalui audit ini hendaknya menjadi alat kontrol yang sangat efektif dan pelaku
usaha dapat mempersiapkan laporan keuangan, pembukuan, catatan dan dokumen
yang diperlukan dengan rinci dan sedetail mungkin.
Namun pada pelaksanaan audit kepabeanan, seringkali terjadi selisih hitung/ tidak
sesuai dengan tatalaksana yang ada antara auditor dan auditee mengenai
kebenaran hasil audit yang berakibat auditee selalu merasa terancam dan bahkan
berakibat dapat terancam dengan pembekuan usaha serta terancam pidana atas
tuduhan penggelapan pajak. Salah satu faktor penyebabnya, kurangnya
pemahaman petugas yang ditunjuk Perusahaan atas audit kepabeanan itu sendiri.
”Tujuan utama Pemerintah dengan adanya fasilitas kemudahan ekspor
adalah adanya insentif bagi produsen yang berorientasi ekspor (non migas)
yang sebagian bahan baku untuk produksi masih mengandalkan
barang/bahan impor sehingga nantinya produk ekspor tersebut dapat
bersaing di pasaran international” demikian pendapat Bapak Kusdirman
Iskandar, Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC dalam wawancara yang
dimuat dalam Warta Bea Cukai Edisi 400 Maret 2008.
(Beliau saat ini menjabat Kakanwil DJBC Jawa Barat).

2. Workshop ini bermaksud memberikan pemahaman yang benar tentang audit
beserta kiat dan strategi menghadapi audit kepabeanan sehingga memberikan
dampak positif bagi kesinambungan dan kelancaran usaha yang dijalankan.
Membantu terciptanya kepatuhan dan kejujuran perusahaan dalam menggunakan
fasilitas yang diberikan, sehingga tercapai maksud pemberian fasilitas itu sendiri.
Memudahkan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai, terutama
Direktorat Audit dalam menjalankan kegiatan audit.
Workshop akan difokuskan kepada audit kepabenan untuk perusahaan penerima
fasilitas KITE sebagai sarana pengawasan yang paling memadai dan akuntabel
sampai saat ini.
Peserta akan diberikan pemahaman dan pengetahuan yang benar serta jelas
mengenai :
 Pengetahuan praktis audit kepabeanan dalam sistem dan Tatalaksana
Kepabeanan Indonesia
 Strategi dan kiat Menghadapi Audit Kepabeanan dengan baik dan benar Serta
Keabsahan Hasil Audit Ditinjau Dari Pelaksanaannya Dan Solusi Sengketa Yang
Terjadi.
 Pada pelaksanaanya, workshop selalu diisi dengan contoh kasus serta solusi
yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.04/2011 tanggal 28
Desember 2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk
Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor yang akan mulai berlaku
pada tanggal 1 April 2012, maka dalam workshop akan sekaligus sebagai wadah melakukan sosialisasi.
Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan : (tentatif) *)
Hari/ Tanggal : Selasa, 28 Februari 2012
Jam : 08.00 – 17.30 WIB
Tempat : Hotel Imperium
Jl. Dr. Room No. 30 – 32 Bandung
*) Konfirmasi Bapak Kakanwil DJBC Jawa Barat dan Pembicara
Untuk lebih tercapainya hasil workshop secara maksimal, maka peserta dibatasi
untuk Perusahaan Penerima Fasilitas KITE beserta dengan konsultannya, khususnya
di wilayah Jawa Barat.

3. Seminar Kit, termasuk Kumpulan Peraturan yang berkaitan dengan KITE.
2 (dua) kali Coffee Break dan Makan Siang.
Sertifikat.
Bapak Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat (Pembukaan).
Bapak Kepala Bidang Fasilitas Kanwil DJBC Jawa Barat (materi sosialisasi)
Bapak Kepala Bidang Audit Kanwil DJBC Jawa Barat (Materi).
08.00 – 08.30 : Registrasi Peserta
08.30 – 09.30 : Pembukaaan oleh Bapak Kakanwil DJBC Jawa Barat
Sosialisasi PMK No. 254/PMK.04/2011
09.30 – 10.00 : Rehat Pagi
10.00 – 12.00 : Sessi I
Pemahaman Pengetahuan Praktis Audit Kepabeanan dalam system
dan tatalaksana Kepabeanan di Indonesia.
1. Dasar Hukum & Tujuan Audit
2. Sasaran & Pengujian Audit
3. Program & Sasaran Audit Perusahaan Penerima KITE.
4. Jenis-jenis Temuan Audit Perusahaan Penerima KITE :
 Pelanggaran penjaminan
 Pelanggaran Ketentuan Quota dan Impor di luar Fasilitas (KITE).
 Selisih Kurang / Lebih Bahan Baku, WIP, Barang Jadi & Mesin
 Pelanggaran Penjualan Lokal
 Pelanggaran Waktu Penyelesaian Bahan /Barang Impor
5. Analisis Penyebab Terjadinya Temuan:
a. Faktor Sistem Administrasi pembukuan;
b. Faktor konsistensi dan kodifikasi barang
c. Faktor Sistem Pelaporan dan dokumentasi kepabeanan
d. Faktor Kesengajaan
e. Diskusi & Tanya Jawab
12.00 – 13.00 : Istirahat, Sholat & Makan (Ishoma)

4. 13.00 – 14.30 : Sessi II
Strategi Menghadapi Audit Kepabeanan Serta Keabsahan Hasil Audit
Ditinjau Dari Pelaksanaannya Dan Solusi Sengketa Yang Terjadi
1. Penerapan Ketentuan pembukuan yang Diwajibkan Undang-
Undang Kepabeanan
 Ketentuan Umum Kewajiban Pembukuan UU Kepabeanan sesuai
PMK No.138/PMK.04/2007
 Laporan / Pembukuan Perusahaan KITE
2. Mengetahui Rencana Kerja Audit :
 Persiapan
 Field Audit
 Penyampaian DTS
 Pelaporan
3. Antisipasi Dini Program Audit Kepabeanan:
 Antisipasi prosedur & langkah yang akan dipakai Auditor
 Antisipasi Kesesuaian Laporan
4. Antisipasi Dini Teknis Pengujian Audit Kepabeanan
4.1. Antisipasi pengujian Internal Control
 Sistem Akuntansi
 Sistem Organisasi
 Proses Bisnis Perusahaan
4.2. Antisipasi Pengujian Materi
 Kelengkapan dan Data & Laporan
 Validitas & Kesesuaian Data dan Laporan
4.3. Antisipasi Pengujian Eksistensi:
 Sistem Inventory
 Kesesuaian Saldo Buku dan Fisik Inventory
4. 4. Antisipasi Dokumen, Catatan, dan Laporan
Accounting, Kepabeanan dan Perpajakan pada Teknik
Pengujian Audit
5. Penerapan Teknik Pembuktian dan Klarifikasi Temuan Sementara:
Identifikasi & Analisis Temuan Sementara
Pengujian dan Analisis Kertas Kerja Audit
Sistem pembuktian Tanggapan
6. Menghindari Kesalahan Non Teknis dalam Proses Audit:
Kesalahan Contact Person / Person In Charge yang ditunjuk
Kesalahan Tim Mediator Audit
Kesalahan Sikap & Persepsi
Diskusi & Tanya Jawab
14.30 – 15.00 : Coffe Break
15.00 – 17.30 : Panel Diskusi
17.30 - : Penutup dan Pembagian Sertifikat

5. Workshop ini di organisir oleh talenta consulting
Sekretariat dan Pendaftaran
Kompleks Istana Pasteur Regency No. CRB-58 Gunung Batu Bandung
Telp. : ( 022) 86065276
Fax. : ( 022) 86065321
Email : talentacons@yahoo.com
Satu Peserta :
Rp. 1.500.000, - ( Satu juta lima ratus ribu rupiah).
Dua atau lebih peserta dari perusahaan yang sama :
Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu) per peserta.
ditransfer melalui BCA Rek. No. 1391904338 an. Isnawati dan Bukti transfer
mohon dikirim melalui fax. ( 022) 86065321/ (022) 86813028
Demikan proposal kami sampaikan, dengan harapan acara yang kami
selenggarakan dapat memberikan gambaran yang jelas, benar dan manfaat yang
sebesar-besarnya sehingga peserta workshop mampu menerapkan di
perusahaannya masing-masing.
Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami sampaikan terimakasih.
Bandung, 26 Januari 2012
talenta consulting
CV. TALENTA GLOBALINDO
Jan Sangapan Hutabarat, SH
Direktur