SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 23
Baixar para ler offline
Analisis atas LKPJ Kepala Daerah



          Syukriy Abdullah
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

                  Laporan
                 Keuangan
                            BPK           DPRD


 Pertanggung-     LKPJ      DPRD
jawaban Kepala
    Daerah
                  LPPD       Pemerintah



                  ILPPD      Masyarakat
Landasan Hukum LKPJ

•   UU No.32/2004
•   UU No.27/2009
•   PP No.3/2007
•   PP No.8/2006
•   PP No.16/2010
Fungsi-fungsi DPRD
• Legislasi  membentuk peraturan daerah
  bersama kepala daerah.
• Anggaran  membahas dan menyetujui
  rancangan APBD bersama kepala daerah.
• Pengawasan  mengawasi pelaksanaan
  peraturan daerah dan APBD.

Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka
 representasi rakyat di kabupaten/kota.

   Pasal 41 UU No.32/2004   Pasal 343 UU No.27/2009
Fungsi Pengawasan DPRD

• Pengawasan DPRD adalah pengawasan
  terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
  anggaran pendapatan dan belanja daerah
  provinsi/kabupaten/kota.
• Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan
  terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat
  pengawasan kebijakan dan bukan
  pengawasan teknis.

                          Pasal 2 PP No.16/2010
Tugas dan Wewenang DPRD
• Melaksanakan pengawasan terhadap
  pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-
  undangan lainnya, peraturan kepala daerah,
  APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam
  melaksanakan program pembangunan daerah,
  dan kerja sama internasional di daerah.
• Meminta laporan keterangan
  pertanggungjawaban kepala daerah dalam
  penyelenggaraan pemerintahan daerah.

                           Pasal 42 UU No.32/2004
Kewajiban Kepala Daerah
Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai
  kewajiban melaksanakan dan
  mempertanggungjawabkan pengelolaan
  keuangan daerah.
Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk
  memberikan laporan penyelenggaraan
  pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan
  memberikan laporan keterangan
  pertanggungjawaban kepada DPRD, serta
  menginformasikan laporan penyelenggaraan
  pemerintahan daerah kepada masyarakat.
                                  Pasal 27 UU No.32/2004
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah
               PERENCANAAN             ANGGARAN                LEGISLASI
                 JANUARI - APRIL       MEI - AGUSTUS       SEPTEMBER - DESEMBER


                                       KEBIJAKAN APBD         RAPERDA APBD
                       RKPD                   +
                       30 APRIL        PRIORITAS APBD

                                                                PERDA APBD
                                                               30 NOPEMBER

                                       PAGU ANGGARAN
                                                                PERKADA


RENSTRA SKPD
                                                             PENJABARAN APBD




                   RENJA SKPD             RKA- SKPD             DPA – SKPD
                                         (31 Agustus)          31 DESEMBER




                                                                             ?
                   MUSRENBANG

               JAN        DESA
               FEB        KECAMATAN               Dimana posisi LKPJ tahun
               MARET
               APRIL
                       
                       
                           KAB/KOTA
                           PROPINSI
                                                        sebelumnya?
2005                                                    RPJP                                                2025
                                  2008                               VISI-MISI DAERAH

                            5 TAHUN
                                                  2010                     2015
                                                                           2015                      2020

                                                                                PERDA POKOK2
                                  PERDA RPJPD                                PENGELOLAAN KEUDA
                                   2005 - 2025
                                                                              PERBUP SISTEM DAN
                                                                               PROSEDUR KEUDA

                                  PERDA URUSAN            PERDA SOTK                PERDA BMD                        R-APBD
• MATRIKS PROGRAM 5 TAHUN




                                  WAJIB/PILIHAN
                                                         SESUAI PP 41/07
• STRATEGI DAN PRIORITAS




                                     PP 38/07

                                                                                                                   DPA
                                                                                 RKPD
                                                                                                              DAN LAMPIRAN
                                                                             30 APRIL 2009
• ARAH KEBIJAKAN




                                  PERDA RPJM
                                  VISI-MISI KDH
                                                                                  Permendagri                 PELAKSANAAN
                                                                                  Penyusunan                      APBD
                                                                                     APBD
                                 PERATURAN KDH
                                    TENTANG                RENJA
                                  RENSTRA SKPD             SKPD
                                                                                                                 PELAPORAN




                                                                                                                               • LAKIP
                                                                                                                      • LKPD



                                                                                                                               • LPPD
                                                                                                            • LKPJ
                                      Renja TAHUN 1
                                                                                  KUA + PPAS  1 JULI
      PERENCANAAN




                                      Renja TAHUN 2
        STATISTIK

          SKPD




                                      Renja TAHUN 3




                                                                                                                                • GUBERNUR
                                                                                                            • DPRD


                                                                                                                      • BPK
                                      Renja TAHUN 4
                                                           PERBUP
                                                                                  RKA SKPD  1 AGT
                                      Renja TAHUN 5          ASB
LKPJ dalam PP No.3/2007

• Ruang lingkup LKPJ mencakup
  penyelenggaraan:
   a. urusan desentralisasi;
   b. tugas pembantuan; dan
   c. tugas umum pemerintahan.
• LKPJ terdiri atas:
  a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
  b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.
                                      Pasal 15 PP No 3/2007
Dasar Penyusunan LKPJ
• LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang
  merupakan penjabaran tahunan Rencana
  Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  dengan berpedoman pada Rencana
  Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
                              Pasal 16 PP No 3/2007
Muatan LKPJ
LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:
 a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
 b. pengelolaan keuangan daerah secara makro,
    termasuk pendapatan dan belanja daerah;
 c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
 d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

                            Pasal 18 PP No.3/2010
Penyampaian LKPJ
(1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD
    paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
    berakhir.
(2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD
    paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
    pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan
    kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan
    waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun
    Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian
    LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama
    dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.
                                   Pasal 17 PP No.3/2007
Penyampaian LKPJ
(1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna
    DPRD.
(2) LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata
    tertib DPRD.
(3) Berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
(4) Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)
    hari setelah LKPJ diterima.
(5) Keputusan disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat
    paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi
    kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan
    pemerintahan daerah ke depan.
(6) Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari
    setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada
    rekomendasi untuk penyempurnaan.
                                       Pasal 23 PP No.3/2007
Penyampaian LKPJ
• LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan
  ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah
  dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
• Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
  belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang
  berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah
  terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana
  tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori
  serah terima jabatan.
• Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan
  sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan
  oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala
  daerah.
                                 Pasal 24-26 PP No.3/2007
Matriks Teknik Penguraian Kewenangan Dan Urusan
      Ke Dalam Tupoksi, Program dan Statistik Perencanaan
Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah

                                                                                     STATISTIK VITAL
                             TUGAS POKOK DAN
 No        URUSAN                                                                                           KONDISI YANG
                                 FUNGSI                               KONDISI MASA KINI
                                                                                                            DIHARAPKAN
  1            2                       3                                         4                               5

 1.    Tenaga             1. Mengangkat guru baru.        1. Kurangnya jumlah guru sebanyak 300 orang;
       Pendidikan.        2. Menempatkan, melakukan       2. 75 orang guru belum mengikuti pendidikan
                             diklat teknis dan jabatan;      Pra-Jabatan;
                             penjenjangan guru;           3. 85 orang guru belum mengikuti pendidikan
                          3. Melakukan mutasi,               kejuruan Akta III.
                             promosi dan relokasi guru.   4. Terjadi kesenjangan distribusi jumlah guru
                          4. Mmberikan penghargaan,          antar wilayah kecamatan;
                             insentif dan menjatuhkan     5. Terjadinya keterlambatan proses administrasi
                             hukuman disiplin;               kenaikan pangkat para guru hingga 6 bulan
                                                             sampai 1 tahun.
 2.    Gedung sekolah,    1. Membangun dan                1. 34 gedung sekolah dasar mengalami rusak
       rumah kepala          memelihara kondisi              berat;
       sekolah, rumah        gedung sekolah, rumah        2. 12 gedung SMP mengalami rusak sedang
       penjaga sekolah,      kepala sekolah, rumah           dan ringan;
       perpustakaan dan      penjaga sekolah serta        3. 14 gedung rumah kepala sekiolah dan 17
       laboratorium          laboratorium dan                gedung rumah penjaga sekolah mengalami
       sekolah.              perpustakaan sekolah.           rusak berat dan sedang.
Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan
       Ke Dalam Rencana Program dan Target Kinerja
Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah.



 NO.     KEBIJAKAN      PROGRAM/KEGIATAN            LOKASI KEGIATAN   TARGET KINERJA

   1         6                  7                          8                9
Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan
        Ke Dalam Rencana Program dan Target Kinerja
Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah.

      CAPAIAN   SELISIH KINERJA     PAGU      REALISASI   SELISIH ANGGARAN   KOMENTAR DAN
NO.
      KINERJA        (9-10)       ANGGARAN   ANGGARAN           (12-13)        CATATAN
 1      10            11             12          13              14               15
Sistematika LKPJ
Sistematika LKPJ
Sistematika LKPJ
Sistematika
    LKPJ
Terima
Kasih
Syukriy Abdullah
           HP: 0815-790-2056 (Matrix)
             0813-7430-3658 (Simpati)
           E-mail: syukriya@gmail.com
                 syukriy_a@yahoo.com
    Blog: http://syukriy.wordpress.com

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRDPerumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRDRusman R. Manik
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...noldy HP
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptxRETWANDO
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
 
Identifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hnIdentifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hnalizias_boys
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDAde Suerani
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRusman R. Manik
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptxMohamadSofiyullah
 
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oiBahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oihoyin rizmu
 
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Dadang Solihin
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangAria Syah
 

Mais procurados (20)

Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRDPerumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
Perumusan Rekomendasi LKPj oleh DPRD
 
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
1. REVIU DOKREN DAN ANGGARAN ToT REG BUKITTINGGI.pptx
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Identifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hnIdentifikasi isu strategis_hn
Identifikasi isu strategis_hn
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
 
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oiBahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
Bahan sosialisasi pp 12 tahun 2019 kab oi
 
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006
 
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
Sistem Evaluasi Pembangunan Tingkat Dasar
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruang
 

Semelhante a Analisis atas lkpj kepala daerah

Standar Pelayanan Minimal_SPM_dan_Pencapaian_MDGs
Standar Pelayanan Minimal_SPM_dan_Pencapaian_MDGsStandar Pelayanan Minimal_SPM_dan_Pencapaian_MDGs
Standar Pelayanan Minimal_SPM_dan_Pencapaian_MDGsSyahroni Ateng Syafrudin
 
Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]
Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]
Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]Syahroni Ateng Syafrudin
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010apotek agam farma
 
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...Dadang Solihin
 
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010apotek agam farma
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publikRESTU AGUSTI
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publikRESTU AGUSTI
 
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Dadang Solihin
 
Pendalaman_Pemahaman_SPM_kaitan_dengan_Rencana_Aksi_Pencapaian_SPM_April2012 ...
Pendalaman_Pemahaman_SPM_kaitan_dengan_Rencana_Aksi_Pencapaian_SPM_April2012 ...Pendalaman_Pemahaman_SPM_kaitan_dengan_Rencana_Aksi_Pencapaian_SPM_April2012 ...
Pendalaman_Pemahaman_SPM_kaitan_dengan_Rencana_Aksi_Pencapaian_SPM_April2012 ...Syahroni Ateng Syafrudin
 
Pedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie netPedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie netapotek agam farma
 
Penganggaran sanitasi dalam ppsp
Penganggaran sanitasi dalam ppspPenganggaran sanitasi dalam ppsp
Penganggaran sanitasi dalam ppspinfosanitasi
 
08 local government accounting system
08 local government accounting system08 local government accounting system
08 local government accounting systemChaerina Septia
 
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta KaryaPemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karyainfosanitasi
 
Pengembangan akuntansi keuangan_daerah
Pengembangan akuntansi keuangan_daerahPengembangan akuntansi keuangan_daerah
Pengembangan akuntansi keuangan_daerahrickyifham
 
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand OutPengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand OutOswar Mungkasa
 

Semelhante a Analisis atas lkpj kepala daerah (20)

Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
 
Standar Pelayanan Minimal_SPM_dan_Pencapaian_MDGs
Standar Pelayanan Minimal_SPM_dan_Pencapaian_MDGsStandar Pelayanan Minimal_SPM_dan_Pencapaian_MDGs
Standar Pelayanan Minimal_SPM_dan_Pencapaian_MDGs
 
Ringkasan RKPD NTB th. 2012
Ringkasan RKPD NTB th. 2012Ringkasan RKPD NTB th. 2012
Ringkasan RKPD NTB th. 2012
 
Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]
Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]
Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
 
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...Optimalisasi Kinerja  Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan serta Monev Kinerja Akuntabilit...
 
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
Djauharie evaluasi raperda apbd 11 juni 2010
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publik
 
Anggaran-sektor-publik
 Anggaran-sektor-publik Anggaran-sektor-publik
Anggaran-sektor-publik
 
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
 
Pendalaman_Pemahaman_SPM_kaitan_dengan_Rencana_Aksi_Pencapaian_SPM_April2012 ...
Pendalaman_Pemahaman_SPM_kaitan_dengan_Rencana_Aksi_Pencapaian_SPM_April2012 ...Pendalaman_Pemahaman_SPM_kaitan_dengan_Rencana_Aksi_Pencapaian_SPM_April2012 ...
Pendalaman_Pemahaman_SPM_kaitan_dengan_Rencana_Aksi_Pencapaian_SPM_April2012 ...
 
Pedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie netPedum baru 2011 djauharie net
Pedum baru 2011 djauharie net
 
Penganggaran sanitasi dalam ppsp
Penganggaran sanitasi dalam ppspPenganggaran sanitasi dalam ppsp
Penganggaran sanitasi dalam ppsp
 
08 local government accounting system
08 local government accounting system08 local government accounting system
08 local government accounting system
 
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta KaryaPemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya
 
Pengembangan akuntansi keuangan_daerah
Pengembangan akuntansi keuangan_daerahPengembangan akuntansi keuangan_daerah
Pengembangan akuntansi keuangan_daerah
 
Presentation for jauhari
Presentation for jauhariPresentation for jauhari
Presentation for jauhari
 
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand OutPengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
 

Mais de Syukriy Abdullah

Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Syukriy Abdullah
 
Analisis kesiapan perangkat kampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ka...
Analisis kesiapan perangkat kampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ka...Analisis kesiapan perangkat kampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ka...
Analisis kesiapan perangkat kampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ka...Syukriy Abdullah
 
Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana ba...
 Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana ba... Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana ba...
Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana ba...Syukriy Abdullah
 
Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia Syukriy Abdullah
 
Baird (2010) defining public asset management for municipal water utilities
Baird (2010) defining public asset management for municipal water utilitiesBaird (2010) defining public asset management for municipal water utilities
Baird (2010) defining public asset management for municipal water utilitiesSyukriy Abdullah
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Syukriy Abdullah
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm) Mtef Dprd Prov Sulawesi Tengg...
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm)   Mtef   Dprd Prov Sulawesi Tengg...Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm)   Mtef   Dprd Prov Sulawesi Tengg...
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm) Mtef Dprd Prov Sulawesi Tengg...Syukriy Abdullah
 

Mais de Syukriy Abdullah (8)

Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
Serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah bukti empiris dari kota ban...
 
Analisis kesiapan perangkat kampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ka...
Analisis kesiapan perangkat kampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ka...Analisis kesiapan perangkat kampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ka...
Analisis kesiapan perangkat kampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ka...
 
Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana ba...
 Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana ba... Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana ba...
Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana ba...
 
Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia Panduan analisis anggaran indonesia
Panduan analisis anggaran indonesia
 
Baird (2010) defining public asset management for municipal water utilities
Baird (2010) defining public asset management for municipal water utilitiesBaird (2010) defining public asset management for municipal water utilities
Baird (2010) defining public asset management for municipal water utilities
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
 
Dana Bergulir Dan Apbd
Dana Bergulir Dan ApbdDana Bergulir Dan Apbd
Dana Bergulir Dan Apbd
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm) Mtef Dprd Prov Sulawesi Tengg...
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm)   Mtef   Dprd Prov Sulawesi Tengg...Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm)   Mtef   Dprd Prov Sulawesi Tengg...
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm) Mtef Dprd Prov Sulawesi Tengg...
 

Último

K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSABDA
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfatsira1
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas Xyova9dspensa
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3sekolah9304
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpAanSutrisno
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docxaljabarkoho
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 

Último (20)

K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media KristenSeminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
Seminar Seri AI Talks - AI dan Media Kristen
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptxDEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 

Analisis atas lkpj kepala daerah

  • 1. Analisis atas LKPJ Kepala Daerah Syukriy Abdullah
  • 2. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Laporan Keuangan BPK DPRD Pertanggung- LKPJ DPRD jawaban Kepala Daerah LPPD Pemerintah ILPPD Masyarakat
  • 3. Landasan Hukum LKPJ • UU No.32/2004 • UU No.27/2009 • PP No.3/2007 • PP No.8/2006 • PP No.16/2010
  • 4. Fungsi-fungsi DPRD • Legislasi  membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. • Anggaran  membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama kepala daerah. • Pengawasan  mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota. Pasal 41 UU No.32/2004 Pasal 343 UU No.27/2009
  • 5. Fungsi Pengawasan DPRD • Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. • Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Pasal 2 PP No.16/2010
  • 6. Tugas dan Wewenang DPRD • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang- undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. • Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 42 UU No.32/2004
  • 7. Kewajiban Kepala Daerah Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pasal 27 UU No.32/2004
  • 8. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah PERENCANAAN ANGGARAN LEGISLASI JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER KEBIJAKAN APBD RAPERDA APBD RKPD + 30 APRIL PRIORITAS APBD PERDA APBD 30 NOPEMBER PAGU ANGGARAN PERKADA RENSTRA SKPD PENJABARAN APBD RENJA SKPD RKA- SKPD DPA – SKPD (31 Agustus) 31 DESEMBER ? MUSRENBANG JAN  DESA FEB  KECAMATAN Dimana posisi LKPJ tahun MARET APRIL   KAB/KOTA PROPINSI sebelumnya?
  • 9. 2005 RPJP 2025 2008 VISI-MISI DAERAH 5 TAHUN 2010 2015 2015 2020 PERDA POKOK2 PERDA RPJPD PENGELOLAAN KEUDA 2005 - 2025 PERBUP SISTEM DAN PROSEDUR KEUDA PERDA URUSAN PERDA SOTK PERDA BMD R-APBD • MATRIKS PROGRAM 5 TAHUN WAJIB/PILIHAN SESUAI PP 41/07 • STRATEGI DAN PRIORITAS PP 38/07 DPA RKPD DAN LAMPIRAN 30 APRIL 2009 • ARAH KEBIJAKAN PERDA RPJM VISI-MISI KDH Permendagri PELAKSANAAN Penyusunan APBD APBD PERATURAN KDH TENTANG RENJA RENSTRA SKPD SKPD PELAPORAN • LAKIP • LKPD • LPPD • LKPJ Renja TAHUN 1 KUA + PPAS  1 JULI PERENCANAAN Renja TAHUN 2 STATISTIK SKPD Renja TAHUN 3 • GUBERNUR • DPRD • BPK Renja TAHUN 4 PERBUP RKA SKPD  1 AGT Renja TAHUN 5 ASB
  • 10. LKPJ dalam PP No.3/2007 • Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan: a. urusan desentralisasi; b. tugas pembantuan; dan c. tugas umum pemerintahan. • LKPJ terdiri atas: a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan b. LKPJ Akhir Masa Jabatan. Pasal 15 PP No 3/2007
  • 11. Dasar Penyusunan LKPJ • LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pasal 16 PP No 3/2007
  • 12. Muatan LKPJ LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan: a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; c. penyelenggaraan urusan desentralisasi; d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Pasal 18 PP No.3/2010
  • 13. Penyampaian LKPJ (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan. Pasal 17 PP No.3/2007
  • 14. Penyampaian LKPJ (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. (2) LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. (3) Berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD. (4) Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. (5) Keputusan disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. (6) Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Pasal 23 PP No.3/2007
  • 15. Penyampaian LKPJ • LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. • Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan. • Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah. Pasal 24-26 PP No.3/2007
  • 16. Matriks Teknik Penguraian Kewenangan Dan Urusan Ke Dalam Tupoksi, Program dan Statistik Perencanaan Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah STATISTIK VITAL TUGAS POKOK DAN No URUSAN KONDISI YANG FUNGSI KONDISI MASA KINI DIHARAPKAN 1 2 3 4 5 1. Tenaga 1. Mengangkat guru baru. 1. Kurangnya jumlah guru sebanyak 300 orang; Pendidikan. 2. Menempatkan, melakukan 2. 75 orang guru belum mengikuti pendidikan diklat teknis dan jabatan; Pra-Jabatan; penjenjangan guru; 3. 85 orang guru belum mengikuti pendidikan 3. Melakukan mutasi, kejuruan Akta III. promosi dan relokasi guru. 4. Terjadi kesenjangan distribusi jumlah guru 4. Mmberikan penghargaan, antar wilayah kecamatan; insentif dan menjatuhkan 5. Terjadinya keterlambatan proses administrasi hukuman disiplin; kenaikan pangkat para guru hingga 6 bulan sampai 1 tahun. 2. Gedung sekolah, 1. Membangun dan 1. 34 gedung sekolah dasar mengalami rusak rumah kepala memelihara kondisi berat; sekolah, rumah gedung sekolah, rumah 2. 12 gedung SMP mengalami rusak sedang penjaga sekolah, kepala sekolah, rumah dan ringan; perpustakaan dan penjaga sekolah serta 3. 14 gedung rumah kepala sekiolah dan 17 laboratorium laboratorium dan gedung rumah penjaga sekolah mengalami sekolah. perpustakaan sekolah. rusak berat dan sedang.
  • 17. Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan Ke Dalam Rencana Program dan Target Kinerja Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah. NO. KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 1 6 7 8 9
  • 18. Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan Ke Dalam Rencana Program dan Target Kinerja Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah. CAPAIAN SELISIH KINERJA PAGU REALISASI SELISIH ANGGARAN KOMENTAR DAN NO. KINERJA (9-10) ANGGARAN ANGGARAN (12-13) CATATAN 1 10 11 12 13 14 15
  • 22. Sistematika LKPJ
  • 23. Terima Kasih Syukriy Abdullah HP: 0815-790-2056 (Matrix) 0813-7430-3658 (Simpati) E-mail: syukriya@gmail.com syukriy_a@yahoo.com Blog: http://syukriy.wordpress.com