Dokumen ini membahas kebijakan beras nasional Indonesia dan kondisi petani padi. Tujuan utama kebijakan beras adalah mencapai swasembada, tetapi definisinya berubah seiring waktu. Kebijakan ini memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen. Sensus Pertanian 2013 menunjukkan penurunan jumlah rumah tangga petani dan luas lahan yang dikuasai. Gejala guremisasi menjadi perhatian.

1. Padi dan PETANI Padi Indonesia
-SYAHYUTI –
Boyolali, 15 September 2014
Asosiasi Petani Indonesia (API)
1

2. Satu, Kebijakan beras nasional
2

3. Swasembada adalah tujuan pokok kebijakan beras
nasional.
Pengertian konsep swasembada pangan:
Pengertian pertama = swasembada absolut
(dipenuhi 100% dari produksi domestik). Sampai
1990-an.
Pengertian kedua = "swasembada on trend“
(kadang mengimpor kadang mengekspor).
Sesudah 1990-an
Pengertian ketiga = kemandirian pangan,
swasembada 90 persen.
3

4. Posisi penting beras:
• Usahatani padi memberikan kesempatan kerja
dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta RT.
• Beras menjadi bahan pangan pokok bagi lebih
dari 95 % penduduk
• Sumbangan beras terhadap konsumsi energi
dan protein = lebih dari 55%
4

5. Produktivitas padi Indonesia paling tinggi di Asean:
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Indonesia 1.76 2.38 3.29 4.3 4.4 5.01
Myanmar 1.72 1.7 2.77 2.94 3.38 4.12
Malaysia 2.04 2.39 2.85 2.77 3.06 3.78
Philippines 1.16 1.75 2.21 2.98 3.07 3.62
Thailand 1.39 2.02 1.89 1.96 2.61 2.88
East Timor 1.79 2 2.64 3 3.09
Vietnam 1.99 2.15 2.08 3.18 4.24 5.32
Sumber: http://ricestat.irri.org:8080/wrs/ 5

6. Tahun Produksi
(000 t)
Export
(000 t)
Import
(000 t)
1950 10 3320
1951 9336 4090
1952 9962 7600
1953 10970 3580
1954 11747 2590
1955 10968 1270
1956 11110 7630
1957 11154 5630
1958 11661 6820
1959 12122 8690
1960 12814 1064
Produksi, ekspor dan impor
beras Indonesia
Tahun Produksi
(000 ton)
Export
(000 t)
Import
(000 t)
1961 12084 1064
1962 13004 1096
1963 11595 1075
1964 12306 1024
1965 12975 0.01 193
1966 13650 306
1967 13222 347
1968 17162.8 486
1969 18020.2 605
1970 19331 956
6

7. Tahun Produksi
(000 t)
Export
(000 t)
Import
(000 t)
1971 20190 506
1972 19394 734
1973 21490 1863
1974 22473 1132
1975 22339 0.41 692
1976 23301 1301
1977 23347 1973
1978 25772 0.01 1842
1979 26283 14 19223
1980 29652 10 2012
Tahun Produksi
(000 ton)
Export
(000 t)
Import
(000 t)
1981 32774.2 538
1982 33583.7 310
1983 35303 1169
1984 38136.4 392 414
1985 39032.9 258.71 34
1986 39726.8 133.81 28
1987 40078.2 32.73 55
1988 41676.2 104 33
1989 44725.6 105.49 268
1990 45178.8 1.91 50
7

8. Tahun Produksi
(000 t)
Export
(000 t)
Import
(000 t)
1991 44688.2 0.64 171
1992 48240 42.49 610
1993 48181.1 350.61 24
1994 46641.5 169.14 630
1995 49744.1 0.01 3158
1996 51101.5 0.2 2150
1997 49377.1 0.06 348
1998 49236.7 1.98 2895
1999 50866.4 2.7 4748
2000 51898 1.19 1355
Tahun Produksi
(000 ton)
Export
(000 t)
Import
(000 t)
2001 50460.8 3.95 642
2002 51489.7 4.15 1799
2003 52137.6 0.7 1626
2004 54088.5 0.91 391
2005 54151.1 42.29 189
2006 54454.9 0.94 456
2007 57157.4 1.19 1406
2008 60251.1 10 350
2009 64398.9
2010 66411.5
Sumber: http://ricestat.irri.org:8080/wrs/
• Indonesia telah swasembada berkali-kali, tidak hanya tahun
1984. Dalam kurun 1950 sampai 2013, hampir setengahnya kita
swasembada. 8

9. Sasaran kebijakan perberasan:
1. Berkembangnya sistem dan usaha agribisnis
pangan (kemampuan produksi domestik,
kompetitif, dan diversifikasi produksi dan
konsumnsi pangan)
2. Tercapainya stabilitas pasokan dan harga beras
3. Meningkatnya pendapatan rumah tangga petani
4. Berkembangnya perekonomian desa
(beragamnya kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha).
9

10. Kebijakan perberasan sesuai Inpres:
(1) Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas
petani padi dan produksi beras nasional.
(2) Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi
petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan
petani.
(3) Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah
dan beras oleh Pemerintah dengan pedoman sebagai
berikut.
(4) Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka
memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen.
(5) Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan
penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan
rawan pangan.
10

11. Dasar pertimbangan pemerintah mengeluarkan
Inpres (misal Inpres No. 7 Tahun 2009
(i) dalam rangka stabilitas ekonomi nasional,
(ii) melindungi tingkat pendapatan petani,
(iii) stabilisasi harga beras,
(iv)pengamanan cadangan beras pemerintah,
(v) penyaluran beras untuk keperluan yang
ditetapkan oleh pemerintah,
(vi)sebagai kelanjutan kebijakan perberasan
11

12. Komponen-komponen kebijakan beras:
(a) kebijakan peningkatan produktivitas dan
produksi padi/beras nasional,
(b) kebijakan pengembangan diversifikasi kegiatan
ekonomi petani padi,
(c) kebijakan harga pembelian gabah/beras oleh
pemerintah,
(d) kebijakan impor beras yang melindungi
produsen dan konsumen, dan
(e) kebijakan pemberian jaminan penyediaan dan
penyaluran Raskin
12

13. Lingkup kebijakan perberasan nasional:
(1) Kecukupan pangan adalah hak azasi manusia, sehingga
penanganan kebijakannya harus dinyatakan dalam bentuk
kebijakan publik.
(2) Beras merupakan komoditas pangan terpenting, oleh
sebab itu kebijakan perberasan harus memperhatikan
dampaknya terhadap upaya meningkatkan kualitas dan
keseimbangan konsumsi pangan dan gizi, tidak semata
hanya kerangka ekonomi beras.
(3) Sistem kebijakan ekonomi beras nasional dipandang
sebagai suatu sistem agribisnis.
(4) Perlu landasan yang memperhitungkan dampak jangka
panjang, karena perspektif waktu kebijakan umumnya
untuk jangka pendek (3-5 tahun).
13

14. Trade off dalam Kebijakan Perberasan:
• Swasembada beras vs diversifikasi pangan.
Produksi beras yang digenjot habis-habisan = menyebabkan
hilangnya keunggulan komparatif komoditas pangan lokal nonberas
(sagu, ganyong, singkong, dan lain-lain)
Dari sisi produsen, budidaya padi yang disubsidi dan diproteksi =
menyebabkan biaya produksi beras lebih murah dibandingkan
komoditas nonberas (yang tidak disubsidi).
Dari sisi konsumen, posisi beras yang dipersepsikan sebagai
komoditas superior secara politik karena berkontribusi besar
terhadap inflasi menyebabkan pemerintah pun akan selalu menjaga
beras dalam keadaan yang terjangkau melalui kebijakan proteksi
dan subsidi untuk konsumen melalui operasi pasar ataupun
program beras untuk rakyat miskin (raskin).
14

15. Kebijakan non harga:
1. Penyediaan infrastruktur (sistem irigasi)
2. Penyuluh pertanian
3. Alokasi anggaran yang memadai
4. Pengembangan industri benih
5. Pengembangan pestisida
6. Jaminan suplai pupuk
7. Permodalan dan asuransi
8. Sistem resi gudang.
• Kebijakan non harga = pemerintah hadir
• Kebijakan harga = pemerintah tidak hadir, karena
menyerahkan ke pasar. Inpres = menggunakan
kebijakan harga 15

16. Dua, Kondisi Petani Indonesia
16

17. • Tahun 2014 adalah International Year of Family Farming” (IYFF)
• Tujuannya adalah = to reposition family farming at the centre
of agricultural, environmental and social policies in the national
agendas by identifying gaps and opportunities to promote a
shift towards a more equal and balanced development.
• to defend and strengthen Family Farming as a viable alternative
to eradicate the hunger, malnutrition and poverty suffered by
1000 million people worldwide.
• Kegiatan 2014 IYFF 2014 = Promosi, diskusi, dan kerjasama di
level nasional, regional, dan global; untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi
oleh smallholders dan mencari cara EFEKTIF untuk
MENDUKUNG family farmers.
• IYFF didukung oleh World Rural Forum dan 360 NGO sedunia
• Bagaimana di Indonesia? 17

18. Persepsi dan Harapan terhadap Pertanian
Keluarga:
• Family Farming = our alternative for the future
• Family Farming = feeding the world, caring for
the earth
• Family farming = be a key factor in the UN’s Zero
Hunger Challenge and the UN post-2015
Sustainable Development Goals
• Family Farming = combating poverty, achieving
food security, and attaining a vibrant rural
society, based on respect for the environment
and biodiversity.
18

19. 19
Untuk Indonesia saat ini:
1. Dasar semangat family farming yakni ketakutan hilangnya
Pertanian Keluarga tidak terlalu relevan di Indonesia
2. Pertanian keluarga akan eksis lama, sulit “dihapus “.
3. Isu yang lebih prioritas adalah “APAKAH PETANI dan KELUARGA
PETANI nya TERLINDUNGI, SEJAHTERA, TERHORMAT,
.........BERMARTABAT?

20. Hasil Sensus Pertanian 2013:
2003 2013 Perubahan (%)
RT petani gurem 19.015.051 14.248.870 Turun 25,0 %
RT usaha pertanian
pengguna lahan
30.419.582 25.751.266 Turun 15,4 &
RT usaha pertanian 31.232.184 26.135.469 Turun 16,3 %
Perusahaan
pertanian
4.011 5.486 Naik 36,8 %
20

21. Jumlah RT pertanian
berdasarkan luas
penguasaan lahan
(juta RT):
Luas
pengusaan
lahan (ha/RT)
1983 1993 2003
<0,5 6.4 10.6 14.0
0,5-0,9 3.7 4.3 4.6
1-1,9 2.9 3.1 3.5
>2,0 2.2 1.6 2.8
Jumlah 17.1 21.1 24.9
21
Tahun Jumlah
RT
pertania
n (juta)
Total
lahan yg
dikuasai
(000 ha)
Rata-rata
penguas
aan
(ha/RT)
1983 1.2 63.7 0.05
1993 1.6 83.0 0.05
2003 4.3 96.3 0.02
Gejala guremisasi:

22. Batasan dalam ST 2013:
• RT Petani Gurem = RT pertanian pengguna lahan dengan penguasaan < 0,5 ha
(mencakup lahan pertanian dan lahan bukan pertanian), RT budidaya ikan,
penangkapan ikan, pemungutan hasil hutan, penangkapan satwa liar, dan jasa
pertanian bukan pengguna lahan.
• RT Usaha Pertanian = adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota
rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau
seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi
hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa
pertanian.
• RT Usaha Pertanian Pengguna Lahan = RT usaha pertanian yang melakukan satu
atau lebih kegiatan usaha tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan,
kehutanan, peternakan, budidaya ikan/biota lain di kolam air tawar/tambak air
payau, dan penangkaran satwa liar.
• Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum = adalah setiap bentuk usaha yang
menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus
yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan
dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat
kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budidaya pertanian seperti
penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Contoh: PT, CV,
Koperasi, Yayasan, SIP Pemda
22

23. Guremisasi dan ketimpangan berlanjut:
Jumlah RT usaha pertanian berdasarkan luas penguasaan lahan (juta RT)
Luas penguasaan
(ha/RT)
2003 2013 Perubahan (%)
<0,1 9.4 4.3 -53.8
1-1,9 3.6 3.6 -1.5
2-4,9 6.8 6.7 -1.2
5-9,9 4.8 4.6 -4.8
10,19,9 3.7 3.7 1.0
20-19,9 1.7 1.6 -3.3
>30 1.3 1.6 22.8
Jumlah 31.2 26.1 -16.3
23

24. Mengapa petani berkurang?
1. Perbedaan batasan antar sensus pertanian
2. Petani lari ke luar sektor pertanian, karena tidak
ekonomis dan tidak mencukupi untuk
kesejahteraan keluarga
3. Menjadi buruh tani belaka (tidak mengelola
lahan sendiri, tidak menyewa dan tidak
menyakap lahan orang lain)
4. Konversi lahan pertanian
24

25. Perbedaan ST 2003 vs 2013:
2003 2013
Unit Pencacahan Seluruh RT yang ada kegiatan
pertanian
Hanya RT biasa, yakni RT
yang melakukan kegiatan
pertanian dengan tujuan untuk
usaha (dijual/ditukar).
Konsep Rumah
Tangga Pertanian
RT yang melakukan kegiatan
pertanian dengan tujuan untuk
dijual dan memenuhi Batas
Minimal Usaha yang ditetapkan
RT pertanian tidak
menggunakan Batas Minimal
Usaha
Populasi Komoditi
Pertanian
Seluruh populasi dari RT pertanian
baik yg diusahakan maupun tidak
Hanya mencakup populasi RT
usaha pertanian (sebagian atau
seluruh hasilnya untuk
dijual/ditukar)
25

26. Berapa lahan agar RT petani sejahtera?
• Nazam et al. (2011) untuk petani padi di NTB =
perlu 0,73 ha per kk untuk hidup layak.
• Jika didasarkan atas Garis Kemiskinan BPS
september 2013 (pengeluaran di pedesaan =
Rp. 275 779 kap/bulan), World Bank = 1,25
dollar US kap/day, dan rata-rata anggota
keluarga = 5 per RT, maka:
26

27. Berapa penguasaan lahan minimal agar di atas
garis kemiskinan?
Satuan Garis BPS Garis Bank Dunia
Batas garis kemiskinan Rp/kap/bulan 275.779 450.000
Jumlah anggota keluarga orang/RT 5 5
Pendapatan minimal per tahun Rp/RT 16.546.740 27.000.000
Keuntungan usahatani padi Rp/ha 12.602.000 12.602.000
Keuntungan usahatani jagung Rp/ha 18.720.000 18.720.000
Keuntungan usahatani kedelai Rp/ha 5.365.200 5.365.200
Pendapatan usahatani:
padi-padi-bera Rp/tahun/ha 25.204.000 25.204.000
padi-padi-jagung Rp/tahun/ha 43.924.000 43.924.000
padi-padi-kedelai Rp/tahun/ha 30.569.200 30.569.200
Kebutuhan lahan minimal per RT:
padi-padi-bera ha/RT 0,66 1,07
padi-padi-jagung ha/RT 0,38 0,61
padi-padi-kedelai ha/RT 0,54 0,88
27

28. Karakter 3 strata pertanian Indonesia (optional):
Perusahaan pertanian Pertanian keluarga
ukuran “sedang”
Pertanian keluarga
gurem
Luas penguasaan
lahan
>2 ha 0,5-2 ha <0,5 ha
Sumber tenaga
kerja
Seluruhnya TK upahan
dari luar keluarga
TK keluarga + TK
upahan
Hanya menggunakan TK
dari dalam keluarga
Tipe manajemen
dan teknologi
Industrial , intensif, Semi intensif Aagroekologis, organik,
Tipe teknologi Mekanisasi penuh Semi mekanisasi Mekanisasi rendah,
utamakan tenaga
manusia
Orientasi usaha Bisnis Bisnis Kebutuhan pangan
keluarga
Komoditas yg
ditanam
komoditas pasar,
ekspor, dll
Komoditas pasar dan
pangan keluarga
Menanam komoditas
pangan pokok keluarga
Strata 3 2 1 28

29. Perbedaan kebutuhan tiga strata pertanian:
Strata 3 Strata 2 Strata 1
Kebutuhan lahan Membeli dan sewa
(HGU tanah negara)
Lahan pribadi Lahan terlalu sempit,
butuh perluasan,
kepastian hak, dll
Kebutuhan modal Bunga komersial ke
perbankan
Butuh subsidi Butuh subsidi
Kebutuhan benih Mampu memproduksi
sendiri
Butuh subsidi Butuh subsidi
Kebutuhan pupuk dan
obat-obatan
Mandiri, membeli
dgn harga komersial
Harga disubidi Subsidi lebih besar
Kebutuhan teknologi Memiliki unit riset
sendiri
Mengandalkan
pemerintah
Butuh riset dengan
pendekatan berbeda
Kebutuhan informasi Sudah mandiri Penyuluhan dan
media massa
Penyuluhan lebih
banyak dan
pemberdayaan
Organisasi Hanya butuh asosiasi Butuh organisasi (kel
tani, Gapoktan,
koperasi)
Butuh organisasi yang
berbeda
29

30. Kondisi yang dihadapi dan sasaran ke depan:
30
Kondisi Yang dibutuhkan
Petani luas (> 2ha) Tidak dicakup dalam UU 19-2013,
dianggap telah mandiri
Bagaimana buruh-buruh tani di
dalamnya?
Petani kecil (0,5- 2
ha)
Dicakup dalam UU 19-2013 Butuh implementasi
Petani gurem (<0,5
ha)
Dicakup dalam UU 19-2013 Butuh implementasi
Buruh tani “kontrak”
(di perkebunan)
Gaji yang rendah
Tempat tinggal tidak layak
Kondisi kerja yang tidak sehat
Tidak berorganisasi
Tidak memiliki KTP setempat
Tidak dicakup dalam UU 19-2013
Serikat pekerja
Tekanan untuk perusahaan
Pengawasan dari pemerintah
“Revisi” UU 19 tahun 2013 (??)
Buruh tani personal
(pangan,hortikultura
, dll)
Upah di akhir panen (ceblokan,
dll)
Tidak dicakup dalam UU 19-2013
Neightborhood relation
Solidaritas komunitas sedesa
Organisasi untuk buruh tani
“Revisi” UU 19 tahun 2013 (??)

31. Dukungan yang dibutuhkan di Indonesia:
• investasi pertanian agroekologis
• memberi perhatian pada kearifan lokal
• memberi akses dan kontrol sumber daya (air, tanah, dan
modal) dari korporasi ke komunitas lokal
• memperkuat organisasi tani.
• Konsep “petani kecil” mesti masuk secara tegas dalam
kebijakan dan menjadi agenda penting setiap negara di
Asean.
• IFPRI and ODI (2005) Berjudul “The Future of Small Farms”
menyebutkan bahwa “….small farmers have a future but
will need a variety of technological and nontechnological
interventions to overcome the challenges they face”.
• Dibutuhkan kreativitas menciptakan teknologi yang sesuai
dengan mereka, serta kelembagaan
31

32. UU No 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman:
• 18 Juli 2013 = uji materil perwakilan petani dikabulkan
sebagian oleh MK.
• Petani dan jaringan NGO melakukan uji materiil pasal 5, 6, 9,
12 dan 60 karena dinilai tidak melindungi petani kecil.
• MK mengabulkan sebagian dari permohonan, yaitu pasal 9
ayat 3 dan pasal 12 ayat 1.
• Maka, perorangan petani kecil dapat melakukan pencarian
dan pengumpulan plasma nutfah tanpa harus izin pemerintah
terlebih dahulu
• Serta, mengedarkan varietas hasil pemuliaan petani dalam
negeri tanpa terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.
32

33. UU 19 - 2013 ttg “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”:
“Petani” adalah = penggarap maksimal 2 ha, pemilik maksimal 2 ha, serta petani
kebun, hortikultura dll lain yang ditetapkan khusus oleh menteri.
Pasal 1 = “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau
beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.
Pasal 12 (2) = perlindungan petani diberikan kepada: (a) Petani penggarap
tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling
luas 2 (dua) hektare, (b) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha
budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare, dan/atau
(c) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Artinya = buruh tani tak bertanah (petani tunakisma) bukan petani.
• Mereka yang jelas-jelas bekerja dengan tangannya langsung, mengolah
tanah, menanam bibit, menyiang rumput, menabur pupuk: tidak dilindungi,
juga tidak diberdayakan negara.
33

34. UU No 18 - 2012 tentang PANGAN:
Pasal 1:
Kedaulatan Pangan = adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan
kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai
dengan potensi sumber daya lokal.
Kemandirian Pangan = adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi
Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan
kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan
lokal secara bermartabat.
Ketahanan Pangan = adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
34

35. Aspek Ketahanan pangan Kedaulatan pangan
1. Model produksi
pertanian
Fokus pada produksi
atau bertipe industrial
Agro-ekologis
2. Model perdagangan
pertanian
Liberalisasi Proteksionis
3. organisasi yang
memimpin
WTO Via Campesina
4. Instrumen yang
digunakan
AoA, TRIPS, SPS IPC
5. Pendekatan terhadap
sumberdaya genetis
tanaman
Hak penguasaan
individual
Anti hak paten,
penguasaan secara
komunal
6. Wacana tentang
lingkungan
Rasionalis ekonomis Rasionalisme hijau
(green rationalism)
7. Nuansa Teknis Politis-humanis
35

36. UU No 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh:
Tidak ada kata “petani”, “buruh tani”, dan “pertanian”.
Pasal 1 = Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain;
Pasal 5: (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh. (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk
oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
Pasal 6: (1) Setiap pekerja/buruh berhak memb entuk dan menjadi anggota
federasi serikat pekerja/serikat buruh. (2) Federasi serikat pekerja/serikat
buruh dibentuk oleh sekurang- kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat
buruh.
Pasal 7: (1) Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan
menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. (2) Konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekuranq-kurangnya 3 (tiga)
federasi serikat pekerja/serikat buruh.
36

37. Buku “Hak Asasi Petani” (Deklarasi La Via Campesina
Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi
Petani. Federasi Serikat Petani Indonesia. 2007:
Hak petani atas kehidupan yang layak.
Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya:
1. berhak atas hidup seperti golongan masyarakat lainnya,
sebagaimana dijamin dalam piagam HAM PBB
2. berhak akan perlindungan dari berbagai ancaman terhadap
keselamatan dirinya
3. berhak untuk hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat
4. berhak akan makanan yang cukup, aman, sehat dan bergizi
secara berkelanjutan
5. berhak akan pendapatan yang layak untuk memenuhi
kebutuhan dirinya dan keluarganya
37

38. “Perdagangan berkeadilan” (fair trade):
= sistem perdagangan alternatif yang menjalankan prinsip-prinsip tertentu untuk
mencapai kesetaraan dalam perdagangan internasional.
Sepuluh prinsip perdagangan berkeadilan (fair trade):
1. Menciptakan peluang bagi produsen kecil,
2. Bersifat trasnparan dan bertanggung jawab, dimana produsen menyampaikan
karakter dan kualitas barangnya secara jujur, sehingga tidak perlu broker dan iklan
yang menghabiskan biaya,
3. Tidak semata-mata mengejar keuntungan, namun perduli pada kesejahteraan sosial,
ekonomi dan lingkungan bagi produsen kecil,
4. Adil dalam pembayaran,
5. Tidak memperkerjakan anak-anak dan buruh paksa,
6. Mengutamakan kesetaraan gender dan kebebasan berserikat bagi produsen,
7. Memiliki tempat kerja yang sehat,
8. Meningkatkan kapasitas produsen,
9. Aktif mensosialisasikan perdagangan yang berkeadilan, dan
10. Menghormati keseimbangan ekologis.
38

39. Perdagangan BEBAS vs ADIL:
39
Perdagangan bebas Perdagangan adil
Prinsip = mengurangi intervensi
pemerintah.
Melindungi produsen lemah di negara berkembang
Dijalankan oleh WTO (tahun 1995) FLO International (1997), WFTO (1989), NEWS! (1994),
dan EFTA (1990).
Perhatian pada aspek ekonomi Aspek ekonomi, kemanusiaan, kesejahteraan produsen,
lingkungan kerja yang sehat, keadilan gender, HAM, dan
lingkungan.
Keuntungan yang besar diperoleh para
pedagang dan broker
Bagian untuk broker dikurangi, kalau perlu dihilangkan.
Keuntungan terbesar diupayakan untuk produsen.
Produsen besar lebih ekonomis, akan
memperoleh kekuatan di arena pasar.
Produsen kecil dibela, sehingga tetap dapat hidup dan
menguntungkan dari sistem perdagangan yang berjalan.

40. Dalam kebijakan ketenagakerjaan:
Buruh/Karyawan/Pegawai =
adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau
instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima
upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak
digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai
pekerja bebas.
Pekerja Bebas di Pertanian =
apabila seseorang yang bekerja pada orang
lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan
dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa
usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga
atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan
baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem
pembayaran harian maupun borongan.
40

41. Kontribusi Tenaga Kerja Sektor Pertanian terhadap Angkatan
Kerja Nasional.
41

42. 42

43. 43

44. 44

45. 45

46. 46

47. Tiga, Petani dan Organisasi Petani Padi
47

48. UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani:
Pasal 1:
• Kelembagaan Petani = lembaga yang
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani
guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan
Petani.
• Asosiasi Komoditas Pertanian = kumpulan dari Petani,
Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani
untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
• Dewan Komoditas Pertanian Nasional = suatu lembaga
yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian
untuk memperjuangkan kepentingan Petani
48

49. Pasal 69: Pembentukan kelembagaan dilaksanakan
dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan
kearifan lokal Petani.
Pasal 70: (1) Kelembagaan Petani sebagaimana
terdiri atas: Kelompok Tani, Gapoktan, Asosiasi
Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas
Pertanian Nasional.
(2) Kelembagaan Ekonomi Petani berupa badan
usaha milik petani.
Pasal 71: Petani berkewajiban bergabung dan
berperan aktif dalam Kelembagaan Petani.
49

50. Pasal 76: (1) Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga
independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
(2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat
mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat
yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.
Pasal 77: Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di
kabupaten/kota atau provinsi.
Pasal 78: Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dalam perumusan kebijakan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di
dalam negeri dan di luar negeri;
e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan
teknologi; dan
g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani 50

51. Pasal 79:
(1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba
yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi
Komoditas Pertanian.
(2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai
wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam ber-
Usaha Tani.
(3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas
Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha,
pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada
kesejahteraan Petani.
(4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan mitra
pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 51

52. Kelembagaan Ekonomi Petani:
Pasal 80:
(1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani
melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang
seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
(2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah
investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
Pasal 81: Badan usaha milik Petani paling sedikit bertugas:
a. menyusun kelayakan usaha;
b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.
52

53. Terima kasih
syahyuti@gmail.com
53