Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mengetahui penyimpangan dan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul bertugas melakukan pengawasan dengan program strategis sesuai visi meningkatkan mutu SDM dan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya.
1. PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN Desa
1
Bantul, 15 Mei 2018
Disampaikan Oleh :
Ir.SUPRIANTO, M.Si.
INSPEKTORAT DAERAH KAB.BANTUL
2. Persoalannya bagaimana kita
mengelola anggaran
Kenyataan sekarang masih
ditemuinya beberapa
penyimpangan.
Temuan pemeriksaan yang
berulang 2
PERMASALAHAN
3. Untuk itu INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL sebagai aparat
auditor internal Bupati Bantul
membuat visi dan misi serta arah
kebijakan yang dilanjutkan dengan
program strategis.
3
4. 4
VISI ITDA KABUPATEN
BANTUL
SEBAGAI KATALISATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANTUL YANG BAIK
Meningkatkan mutu SDM khususnya
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP)
Mengoptimalkan Kerjasama dengan
Lembaga Pengnawasan yang lain
Mengoptimalkan Pengawasan
MISI ITDA KAB. BANTUL
5. PERAN INSPEKTORAT YG EFEKTIF
memberikan keyakinan yang memadai atas Ketaatan,
kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
memberikan peringatan dini dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah dan
Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
6. 6
PERAN INSPEKTORAT
DAERAH SAAT INI
Audit dimasa-masa yang lalu lebih
sebagai watchdog.
Kedepan menjadi pendamping
dalam mengawasi agar semua
program dan Kegiatan dapat
berjalan dengan sebaik-baiknya.
7. PENGAWASAN………
Proses pengamatan pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua
pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
(Sondang P.Siagian)
Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang
sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau
kegiatan, apakah sesuai dengan yang
semestinya atau tidak (Suyamto)
8. FUNGSI PENGAWASAN
Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang
dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan
publik dan program yang dicanangkan berbeda.
Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang
bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan
sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya
sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan
apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan
untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu
memang telah sampai kepada mereka. dan
Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk
menentukan apakah tindakan dari para administrator
program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar
dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi
pemerintah dan atau lembaga profesional.
9. MAKSUD & TUJUAN PENGAWASAN
1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar
atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh
pegawai dan mengusahakan pencegahan agar
tidak terulang kembali kesalahan yang sama
atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui penggunaan budget yang telah
ditetapkan dalam rencana awal (planning)
terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan
yang direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan
program (fase/tingkat pelaksanaan).
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan
dengan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan.
11. A. Pengawasan Intern dan Ekstern
P. Intern, pengawasan yg dilakukan oleh orang
dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit
tsb. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan
langsung atau pengawasan melekat (built in
control)
P. Ekstern, pengawasan yg dilakukan di luar dari
badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 pasal
23E: “Untuk memeriksa pegnelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan suatu
Badan Pemeriksa Keuangan yg bebas dan mandiri
12. B. Pengawasan Preventif dan Represif
P. Preventif = sebelum kegiatan dilaksanakan
P. Represif = PADA SAAT/setelah kegiatan
dilaksanakan
13. C. Pengawasan Aktif dan Pasif
P. Aktif (dekat)
Merupakan jenis pengawasan yg dilaksanakan di tempat kegiatan
yg bersangkutan
P. Pasif
Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat
pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran
14. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan
yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan
dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun
berbagai perubahan terjadi dalam SUATU LINGKUNGAN
TERTENTU yang dihadapi.
15. Kegiatan dalam
Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target
KEGIATAN sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang
mungkin ditemukan
Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang
terkait dengan pencapaian tujuan dan target KEGIATAN.
16. TAHAPAN DALAM PROSES
PENGAWASAN
1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan
standar dan penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu
17. MENGAPA PENGAWASAN PENTING?
1. Perubahan lingkungan organisasi (opd)
2. Peningkatan kompleksitas organisasi (opd)
3. Kesalahan – kesalahan
4. Kebutuhan manajerIAL untuk
mendelegasikan wewenang
18. BAGAIMANA PERANCANGAN PROSES
PENGAWASAN DILAKUKAN ?
1. Merumuskan hasil yang diinginkan
2. Menetapkan penunjuk hasil, dengan :
a. Pengukuran masukan
b. Hasil-hasil pada tahap awal
c. Gejala – gejala
d. Perubahan dalam kondisi yg diasumsikan
3. Menetapkan standar penunjuk dan hasil
4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik
5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi
19. PENGAWASAN STRATEGIK ?
Perancangan sistem yg efektif
Aspek/satuan kerja yang harus berfungsi efektif
Tentang :
a. Transaksi keuangan
b. HubUNGAN ATASAN& bawahan
c. OperasIONAL KEGIATAN
20. KARAKTERISTIK PENGAWASAN EFEKTIF
1. Akurat
2. Tepat waktu
3. Obyektif dan menyeluruh
4. Realistis secara ekonomis
5. Fleksibel
6. Diterima para OBRIK (opd) dan lainnya
21. PEMERIKSAAN……
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan
negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
22. Jenis-Jenis PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan
keuangan ini dilakukan dalam rangka memberikan pernyataan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah.
Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang
lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. untuk melaksanakan pemeriksaan
kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi
perhatian. Adapun untuk pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan
negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan
keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di
bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
23. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu
standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh inspektorat daerah dengan
mempertimbangkan standar di lingkungan profesi auditor. Sebelum standar dimaksud
ditetapkan BUPATI KEPALA DAERAH perlu adanya kesepakatan pedoman dalam
bentuk program kerja pengawasan tahunan (pkpt) serta petunjuk palaksanaan
pengawasan dan pemeriksaan. Juga dalam melakukan pemeriksaan digunakan
Standar Audit Pemerintahan (SAP) tahun 1995 sebagai standar audit keuangan
negara.
STANDAR PEMERIKSAAN
24. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
1. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.
2. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang
atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan
atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
3. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan
keuangan negara. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang,
barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal.
Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan
keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau
penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.
4. meminta keterangan kepada seseorang. Dalam rangka meminta keterangan, auditor dapat
melakukan pemanggilan kepada seseorang. Permintaan keterangan dilakukan oleh pemeriksa
untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan
dengan pemeriksa. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum.
5. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Kegiatan
pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan
oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan
dengan pemeriksaan.
6. melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian
negara/daerah dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana,
INSPEKTORAT DAERAH segera melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. PENGAWASAN DESA SAAT INI
(PMDN 7/2008)
LEMBA
GA
JAK
UANG
KEKAY
AAN
DISERA
HKAN
HAK
ASAL
USUL
LAINN
YA
TP
INSPEKTORAT
DAERAH
KABUPATEN
BUPATI KDH
Pengawasan atas penyelenggaraan desa adalah
proses kegiatan yg ditujukan untuk menjamin agar
Pemdes berjalan secara efisien dan efektif sesuai
rencana dan ketentuan per UU (PMDN 7/2008)
ADUM
URUSAN
Audit Program,a.l:
- Periksa Perda ttg ADD
- periksa apakah telah
mempertimbangkan pemerataan,
keadilan dan potensi desa
- Periksa APBDes memuat sumber
pendapatan
- Periksa proses penyusunan
APBDes
- Periksa Penggunaan Alokasi
Dana Perimbangan Desa
- Periksa kekayaan Desa
- dll
DESA
&
27. Pengawasan Desa oleh Mayarakat
Masyarakat Pengawasan
Pembangunan Desa dan
penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa (UU No.
6/2014 Ps 82 (2)).
Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan
berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan
Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (UU No. 6/2014 Ps 83 (2)).
Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa. (PP 43/2014 Ps. 127
(j)
DASAR HUKUM
28. Pengawasan Desa oleh Camat
CAMAT Pengawasan Fasilitasi
Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan
dan pengawasan Desa (PP 43/2014 jo PP 47/2015 ps
154 (1))
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dilakukan
melalui kegiatan fasilitasi (PP 43/2014 jo PP 47/2015
ps 154 (2))
DASAR HUKUM
29. Pengawasan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD Pengawasan Kinerja Kepala Desa
BPD melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa
(UU 6/2014 ps 55 (3)
Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi
pengawasan kinerja kepala Desa. (PP 43/2014 jo PP 47/2015
ps 51 (3)
DASAR HUKUM
30. Pengawasan oleh Pemeritah Pusat/ Daerah melalui APIP
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. (UU 6/2014 ps 112)
Pemerintah pusat memberikan bimbingan, supervisi, dan
konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan lembaga kemasyarakatan (UU 6/2014 ps 113 (f))
Pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan
atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa (UU 6/2014 ps 114 (h)) serta
mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan
Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa
(Permendagri 113/2014 ps 44)
Pemerintah kabupaten mengawasi pengelolaan Keuangan Desa
pendayagunaan Aset Desa serta melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU 6/2014 ps 115 (g,h)) serta
membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
(Permendagri 113 ps 44)
31. Pengawasan dan Dasar Hukum
Masyarakat 1. Pemantauan Pelaksanaan pembangunan desa
2. penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pembangunan Desa
Sasaran Pengawasan
Camat
BPD
APIP
BPK
Pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi
pengawasan kinerja Kepala Desa
Pengawasan atas pengelolaan Keuangan
Desa pendayagunaan Aset Desa serta
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara
Dasar Hukum
UU No. 6/2014 ps 82
PP 43/2014 jo PP 47/2015
Psl 127
PP 43/2014 jo PP 47/2015
ps 154
UU 6/2014 ps 55, 61
PP 43/2014 jo 47/2015 ps
43
UU 6/2014 ps 112 s.d 115
Permendagri 113 ps 44
UU No. 15/2004 ps 2 ayat 2
KPK
Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
Melakukan tindakan-tindakan pencegahan
UU 30/2002
32. INSPEKTORAT DAERAH Sebagai PENGAWAS KEUANGAN
Desa
Inspektorat Kabupaten wajib melakukan pengawasan atas
keuangan desa tidak hanya melakukan pengawasan yang
sifatnya parsial per sumber pendapatan tertentu saja atau
belanja tertentu saja, namun diharapkan bisa melakukan
pengawasan dalam konteks siklus pengelolaan keuangan desa
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan sampai pertanggungjawaban dengan bisa
menggunakan pola pengawasan yang dirujuk dari PP 60 tahun
2008 dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
pengawasan lainnya dan tetap mengacu pada prioritas
pengawasan dari Kebijakan Pengawasan dari Inspektorat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
33. Kondisi pengawasan Inspektorat Kabupaten saat ini
terhadap pengelolaan keuangan desa
Belum adanya kesegaraman pengawasan atas keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten baik dari sasaran
pengawasan, ruang lingkup pengawasan, maupun pola pengawasan yang dilaksanakan
Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat lebih banyak diarahkan
terhadap proyek/kegiatan yang ada didesa terutama yang berasal dari
SKPD Pemerintah Kabupaten
Pengawasan masih bersifat parsial hanya fokus pada penggunaan
sumber pendapatan tertentu belum secara meyeluruh sebagai satu
kesatuan penganggaran desa
Pengawasan belum bisa menilai tingkat pengelolaan keuangan desa
secara menyeluruh dari tahap perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban
Pola atau bentuk pengawasan yang dilakukan inspektorat belum
seragam, ada yang melakukan audit ,evaluasi, reviu maupun
pemantauan
34. Lanj.
1. Keterbatasan auditor Inspektorat Daerah Kabupaten
dari sisi kuantitas dan kualitas dalam melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
desa.
2. Jumlah auditor yang terbatas tidak sebanding dengan
jumlah desa yang ada Kabupaten Bantul, selain
itu keterbatasan auditor dalam hal pemahaman
atas akuntansi atau penatausahaan keuangan
desa.
36. PENGELOLAAN DANA DESA
- Tertib,
- taat,
- efisien,
- ekonomis,
- efektif,
- transparan dan
bertanggungjawab
- memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan
- mengutamakan
kepentingan masyarakat
setempat
ASAS
APBN per tahun
dengan mengefektifkan
program yang berbasis
desa secara mertaa dan
berkeadilan
Ditransfer dari Rek
KUN ke Rek KUD
selanjutnya ditransfer ke
Rek Pem Des
SUMBER
&
MEKANISM
- Jumlah desa
- Jumlah penduduk
- Angka kemiskinan
- Luas wilayah
- Tingkat kesulitan
geografis
KOEFISIEN
R
E
K
D
E
S
A
W
A
S
D
A
L
38. 38
APA SAJA YANG PERLU DISIAPKAN DALAM SUATU
AUDIT/PEMERIKSAAN
DPA/APBDes/Yang Dipersamakan
Dasar penunjukan pejabat pengelola keu
BKU dan Buku Bantu
SPJ
Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran
Laporan Perpajakan
Dokumen keuangan lain yang terkait
39. Bukti Kas Pengeluaran
Minimal memuat :
Pengeluaran uang atas nama jabatan bendahara
Jumlah pembayaran ditulis dengan angka dan huruf tanpa
coretan/tindasan/hapusan
Uraian pembayaran yang berisi keterangan lengkap dan jelas, disertai
perhitungan satuan unit dan harga
40. Tanda tangan, nama dan NIP Kepala OPD serta stempel dinas dan bendahara
Tanda tangan, nama jelas dan alamat penerima pembayaran, apabila ybs tidak dapat
tanda tangan dapat membubuhkan cap jempol tangan kiri
Pihak penerima disertai stempel lembaga yang bersangkutan jika bukan sebagai
pribadi
Tempat, tanggal,bulan tahun pembayaran
Nama dan tanda tangan yang menerima barang / pengurus barang apabila berupa
pembelian barang
Dibubuhi meterai cukup,
42. KELEMAHAN SECARA UMUM
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Kemampuan SDM pengelola keuangan masih kurang memadai;
2. Penetapan anggaran dalam perencanaan banyak tidak didasarkan pada analisis
yang kuat, programnya banyak yang mirip;
3. Rencana dan program penggunaan anggaran dalam satu tahun belum dibuat;
4. Dalam membelanjakan anggaran sering terjebak pada nominal yang sudah
ditetapkan dalam dokumen anggaran (ApBdes). Harga yg ada adalah harga
tertinggi;
5. Penggelembungan/markup harga pengadaan/ pengiriman barang dan jasa;
43. Lanjutan.....
6. Pengadaan barang dan jasa fiktif atau tidak sesuai dengan
kontrak/spesifikasi;
7. Pajak pembelian/pengadaan kurang mendapatkan perhatian, tidak
dipotong;
8. Adanya kelebihan pembayaran gaji/honor, uang Perjalanan Dinas,
dll.
9. Pelaksanaan pembelanjaan barang/jasa dipecah-pecah dengan
tujuan agar tidak terkena lelang atau tidak terkena pajak;
10. BKU tidak dikerjakan sesuai dengan prinsip akuntansi dan tidak
dilengkapi dengan buku pembantu;
44. Lanjutan …….
11. Masih ada Desa yang belum membuat laporan realisasi penggunaan
anggaran secara berkala;
12. Pengeluaran anggaran tidak didukung oleh bukti
pengeluaran/kuitansi yang sah;
13. Pemeriksaan kas oleh atasan langsung bendaharawan belum
dilaksanakan minimal 3 bulan sekali;
14. Bukti pembayaran kuitansi tidak dilengkapi dengan materai dan
faktur;
15. Kuitansi belum ditandatangani oleh penerima dan belum disetujui
pembayarannya;
16. Pengelolaan Pajak/retribusi tidak sesuai dengan ketentuan;
45. Lanjutan …….
17. Diskon pengadaan barang dan jasa tidak disetor ke kas Desa
18. Penutupan Buku Kas Umum setiap bulan tidak disertai register
penutupan kas;
19. Pada saat penutupan buku tgl. 31 Desember masih terdapat
anggaran yang tidak terserap, tapi belum disetor ke kas daerah;
20. Terdapat pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan
perintah Dokumen anggaran.
46. Lanjutan ....
21. Masih terdapat Hasil belanja modal belum dicacatkan sesuai aturan;
22. Masih diketemukan sejumlah pengeluaran keuangan yang belum
disalurkan;
23. Belum atau tidak dimilikinya peralatan penyimpanan uang
(brankas);
24. Pengarsipan dokumen tidak rapi dan penga-manannya sangat
kurang;
47. HAL YANG MENJADI PERHATIAN
Data base profile yang tervalidasi dan terverifikasi
Pembinaan secara berkelanjutan
performance budget system
Sistem akuntabilitas
Pertgjawaban Manajemen secara berjenjang
Pengawasan preventive
48. KESIMPULAN
1 • Akuntabilitas dan Kinerja Terjaga
2 • Membangun Pengendalian
3 • Pengawasan Preventive
4 • Sinergi dan koordinasi
