O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

DANA DESA DAN PERIMBANGAN

9.422 visualizações

Publicada em

Publicada em: Governo e ONGs
  • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui
  • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui

DANA DESA DAN PERIMBANGAN

  1. 1. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 20 Desember 2014 KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN Dalam Rangka Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 1
  2. 2. • POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 • POKOK-POKOK DANA DESA MENURUT PP 60/2014: A. PENGANGGARAN DANA DESA B. PENGALOKASIAN DANA DESA C. PENYALURAN DANA DESA D. PENGGUNAAN DANA DESA E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2 OUTLINE
  3. 3. UU 6/2014 tentang Desa PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN  Rapermendagri tentang Pemilihan Kepala Desa  Rapermendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa  Rapermendagri tentang Peraturan Desa  Rapermendagri tentang Musyawarah Desa  Rapermendagri tentang Pembangunan Desa RPMK Pelaksanaan PP 60/2014 (mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa) Dasar Hukum Pengaturan Desa 3
  4. 4. POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1) 4 KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] : • Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. • Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. PENDAPATAN DESA [Pasal 72 Ayat (1)] : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari: 1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; 5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; 6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
  5. 5. POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (2) 5 Anggaran bersumber dari APBN •Anggaran bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai: •Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat (2)]. •Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)]. •Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)] Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota •Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari PDRD [Pasal 72 Ayat (3)]; •Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [Pasal 72 Ayat (4)]; •Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota [Pasal 72 Ayat (1)] 1. Penyelenggaraan pemerintahan; 2. Pembangunan; 3. Pemberdayaan masyarakat; 4. Kemasyarakatan.
  6. 6. 6 POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (3)  Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]: a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah; b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk; c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa; d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;  Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal 27]: a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan; b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.  Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].
  7. 7. 7 PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18): a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan b. kewenangan lokal berskala desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa. Money follows function Penyelenggaraan pemerintahan desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa (desentralisasi) didanai dari dan atas beban APBDes (keuangan desa) Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas tugas pembantuan (tugas yang diperbantukan), didanai oleh tingkat pemerintahan yang menugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kab./Kota) Pasal 22 Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota kepada Desa meliputi: • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; • Pelaksanaan Pembangunan Desa; • Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan • Pemberdayaan masyarakat Desa. Azas Desentralisasi Azas Tugas Pembantuan
  8. 8. 8 PENGANGGARAN DANA DESA (1)  Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap;  Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran Dana Desa; Pada TA 2015 Anggaran Dana Desa Rp.9,066 Triliun yang bersumber dari realokasi: 1. Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri) 2. SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU)
  9. 9. 9 PENGANGGARAN DANA DESA (2) Pool Dana Transfer ke Daerah o Pemberdayaan Masyarakat Desa o Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat o Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada o Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Alokasi dari PDN Belanja Pusat K/L Berbasis Desa Realokasi belanja Pusat berbasis desa o Pengentasan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat (PNPM) o Infrastruktur Desa o Pertanian Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) terkait dengan (Pasal 19) : a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan b. kewenangan lokal berskala desa antara lain: • tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embug desa dan jalan desa Dana Desa (earmarked)
  10. 10. Pagu Nasional Dana Desa dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan jumlah desa, dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKK). Alokasi Dana Desa per kab/kota dibagi per desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG). Dana Desa digunakan prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. APBN APBD Kab/Kota APB Desa PENGALOKASIAN DANA DESA (1)
  11. 11. 11 PENGALOKASIAN DANA DESA (1)
  12. 12. 12 Pengalokasian dari APBN ke APBD kab./kota:  Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dan variabel jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), yang dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);  Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada bupati/walikota; Pengalokasian dari APBD kab/kota ke APB Desa:  Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa;  Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan bobot jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), yang dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis (IKG);  IKG setiap Desa ditetapkan oleh bupati/walikota;  Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota; PENGALOKASIAN DANA DESA (2)
  13. 13. VARIABEL BOBOT KETERANGANPer Kab/Kota Per Desa Jumlah Penduduk 30% 30% • Data jumlah penduduk bersumber dari Ditjen Dukcapil, Kemendagri Luas Wilayah 20% 20% • Data luas wilayah bersumber dari Kemendagri dan BIG Angka Kemiskinan 50% 50% • Data angka kemiskinan bersumber dari BPS Tingkat Kesulitan Geografis IKK IKG  Data IKK bersumber dari BPS  Data IKG dihitung berdasarkan dari data potensi desa (PODES) dari BPS. Jumlah Desa Berdasarkan Permendagri PENGALOKASIAN DANA DESA (3)
  14. 14. 14 PENYALURAN DANA DESA (1) Mekanisme Penyaluran PEMERINTAH PUSAT (Mekanisme Transfer APBN) PEMERINTAH KAB/KOTA (Mekanisme Transfer APBD) KPA DJPK Menerbitkan SPM 1 KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN Menerbitkan SP2D 2 Bank Operasional Melaksanakan Transfer DD ke Kab/Kota (dari RKUN ke RKUD) 3 Pemerintah Kab/Kota Melaksanakan Transfer DD ke Desa (dari RKUD ke RKUDes) 4 REKENING KAS DESA 5
  15. 15. PENYALURAN DANA DESA  Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per Kab/Kota;  Mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD sesuai mekanisme APBN untuk Transfer ke Daerah;  Selanjutnya Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa untuk alokasi Per Desa.  Mekanisme penyaluran dari RKUD ke Rekening Desa sesuai mekanisme Transfer dalam APBD. URAIAN TAHAPAN PENYALURAN DD KETERANGAN TAHAP I TAHAP 2 TAHAP 3 Proporsi 40% 40% 20% Alokasi Dana Desa yg ditetapkan dalam Perpres Penyaluran Dana Desa dari PUSAT KE KAB./KOTA Minggu II Bulan April Minggu II Bulan Agustus Minggu II Bulan Oktober Persyaratan: Penyampaian Perkada tentang Alokasi DD dan Laporan Realisasi oleh Kab/Kota Penyaluran Dana Desa dari KAB / KOTA KE DESA 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah Mekanisme APBD Transfer Kab./Kota ke Desa 15
  16. 16. PENGGUNAAN DANA DESA: Kewenangan Desa Kewenangan berdasarkan hak asal usul Kewenangan lokal berskala Desa Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan • Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Penugasan disertai biaya: Pemerintah  Dana Desa dari APBN Pemda Prov  Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Pemda Kab/kota  ADD, bagihasil PDRD, bantuan keuangan dari APBD kab/kota 1 2 3 4 Kewenangan Diatur dan diurus oleh Desa Pelaksanaan Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota antara lain: • Sistem Organisasi Masyarakat Desa • Kelembagaan • Pranata dan hukum adat • Tanah kas desa • Kesepakatan dlm kehidupan masyarakat desa antara lain: • Tambatan perahu • Pasar desa • Tempat pemandian umum • Saluran irigasi • Sanitasi lingkungan • Pos pelayanan terpadu • Sanggar seni dan belajar • Perpustakaan desa • Jalan desa Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa Cakupan Kewenangan
  17. 17.  Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes;  Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;  Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota;  Persetujuan bupati/walikota diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;  Dalam memberikan persetujuan, bupati/walikota memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas telah terpenuhi.  Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.  Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan Dana Desa. 17 PENGGUNAAN DANA DESA Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk : 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 2. meningkatkan kualitas hidup manusia serta 3. penanggulangan kemiskinan
  18. 18.  Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan: a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.  Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;  Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiap tahun. 18 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (1) Pelaporan Dana Desa
  19. 19. 19 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (2) Mekanisme Pelaporan PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH KAB/KOTA PEMERINTAH DESA PELAPORAN JENIS LAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SANKSI Desa ke kab/kota Semester I Semester II Minggu IV bulan Juli TA berjalan Minggu IV bulan Januari TA berikutnya Dalam hal laporan tidak/terlambat disampaikan, maka Kepala Daerah/ Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran s.d. diterimanya laporan tersebut. Kab/kota ke Pusat Tahunan Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan Realisasi Penggunaan 1 Realisasi Penyaluran 2 Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan 4 Konsolidasi Realisasi Penggunaan 3
  20. 20.  DJPK-Kemenkeu dan Kementerian Desa dan PDT melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa;  Pemantauan dilakukan terhadap: a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa; b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa; dan c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.  Evaluasi dilakukan terhadap: a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan b. realisasi penggunaan Dana Desa.  Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa. 20 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (3) Pelaksanaan Pemantauan
  21. 21. Pemantauan : a. Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota dilakukan untuk menghindari keterlambatan penerbitan peraturan dimaksud; b. Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dilakukan untuk memastikan penyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Ketidaksesuaian penyaluran dapat berupa: keterlambatan penyaluran; dan/atau ketidaktepatan jumlah penyaluran) c. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa. 21 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (4) Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi : a. Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan. b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pembagian Dana Desa ke setiap Desa, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa.
  22. 22. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa: a. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran SiLPA pada Rekening Kas Desa; b. Dalam hal ditemukan SiLPA yang tidak wajar, bupati/walikota : • meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA yang tidak wajar tersebut; dan/atau • meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan. c. SiLPA tidak wajar: • penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau • penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan 22 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (5) Pelaksanaan Pemantauan
  23. 23. 23 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (6) Pemberian Sanksi  KPA Dana Desa dan bupati/walikota dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dan/atau pengurangan penyaluran Dana Desa;  Penundaan penyaluran Dana Desa dapat dilakukan atas permintaan Kementerian Desa dan PDT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi;  Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  24. 24. No. JENIS SANKSI DIKENAKAN DALAM HAL JANGKA WAKTU 1. Penundaan Penyaluan Dana Desa a. Dari RKUN ke RKUD Bupati/walikota tidak/terlambat menyampaikan: a. Perbup/wali ttg tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa; b. Perda APBD tahun berjalan; dan c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa TA sebelumnya. Sampai dengan disampaikannya dokumen2 tsb. b. Dari RKUD ke Rek. Kas Desa Kepala Desa tidak/terlambat menyampaikan: a. APB Desa; b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya Sampai dengan disampaikannya dokumen2 tsb 2. Pengurangan alokasi Dana Desa a. Terhadap Desa ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar. b. Terhadap kab./kota a. terdapat laporan pengurangan Dana Desa dari bupati/walikota; atau b. terdapat kelebihan alokasi Dana Desa akibat penghitungan pembagian besaran Dana Desa oleh kabupaten/kota tidak sesuai ketentuan. 24 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (7) Pemberian Sanksi
  25. 25. UNIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN Pemerintah Pusat • Menganggarkan Dana Desa dalam APBN • Menetapkan dan menyalurkan Dana Desa ke kab./kota • Menetapkan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa • Monitoring, evaluasi, dan pengenaan sanksi* • Pendampingan *Termasuk evaluasi atas perbup/perwali mengenai pembagian Dana Desa ke setiap Desa dan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa Pemerintah Daerah (kab./kota) • Menganggarkan Dana Desa dalam APBD • Membuat perbup/perwali mengenai pembagian Dana Desa ke setiap Desa • Menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan • Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa** • Pendampingan ** laporan disampaikan kepada DJPK secara tahunan Pemerintah Desa • Menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa • Menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan*** • Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa ke kab./kota *** Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 25 PEMANTAUAN DAN EVALUASI (8) Pembagian Tugas dan Tanggung jawab
  26. 26. 26 Terima Kasih
  27. 27. 27 LAMPIRAN
  28. 28. 28 (1) (2) (3) 1 Kementerian Dalam Negeri 7,608,706,482,000 Bansos (BLM) 7,608,706,482,000 DOK P2B dan PNPM - MP 454,480,682,000 BLM Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa 3,938,225,800,000 - BLM PNPM - MPd Perbatasan 80,000,000,000 - BLM PNPM - MPd Integrasi 270,000,000,000 - BLM PNPM - MPd Pertanian 21,500,000,000 BLM Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan 721,000,000,000 BLM Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan 2,123,500,000,000 2 Kementerian Pekerjaan Umum 1,457,484,200,000 SPAM Perdesaan 482,484,200,000 - SPAM Desa Raw an Air 382,484,200,000 - Pamsimas 100,000,000,000 PPIP 975,000,000,000 9,066,190,682,000TOTAL PROGRAM/KEGIATAN K/L YANG DIRELOKASI MENJADI DANA DESA TA 2015
  29. 29. • Dana Desa dialokasikan berdasarkan jumlah Desa yang tercantum dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. • 17 Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk dalam kurun waktu 2012-2014 belum tercantum dalam Permendagri No.18/2013; • Dengan demikian, rinciaan alokasi Dana Desa TA 2015 untuk 17 DOB tersebut belum dialokasikan secara mandiri, namun masuk dalam alokasi daerah induknya. DANA DESA TA 2015
  30. 30. No Daerah Otonom Baru Daerah Induk Provinsi UU Pembentukan 1. Kab. Pangandaran Kab. Ciamis (Prov. Jawa Barat) UU No. 21 tahun 2012 2. Kab. Pesisir Barat Kab. Lampung Barat (Prov. Lampung) UU No. 22 tahun 2012 3. Kab. Manokwari Selatan Kab. Manokwari (Prov. Papua Barat) UU No. 23 tahun 2012 4. Kab. Pegunungan Arfak Kab. Manokwari (Prov. Papua Barat) UU No. 24 tahun 2012 5. Kab. Mahakam Ulu Kab. Kutai Barat (Prov. Kalimantan Timur) UU No. 2 tahun 2013 6. Kab. Malaka Kab. Belu (Prov. NTT) UU No. 3 tahun 2013 7. Kab. Mamuju Tengah Kab. Mamuju (Prov. Sulawesi Barat) UU No. 4 tahun 2013 8. Kab. Banggai Laut Kab. Banggai Kepulauan (Prov. Sulawesi Tengah) UU No. 5 tahun 2013 9. Kab. Pulau Taliabu Kab. Kepulauan Sula (Prov. Maluku Utara) UU No.6 tahun 2013 10. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Muara Enim (Prov. Sumatera Selatan) UU No. 7 tahun 2013 11. Kab. Kolaka Timur Kab. Kolaka (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 8 tahun 2013 12. Kab. Morowali Utara Kab. Morowali (Prov. Sulawesi Tengah) UU No. 12 Tahun 2013 13. Kab. Konawe Kepulauan Kab. Konawe (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No.13 Tahun 2013 14. Kab. Musi Rawas Utara Kab. Musi Rawas (Prov. Sumatera Selatan) UU No. 16 Tahun 2013 15. Kab. Muna Barat Kab. Muna (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 14 Tahun 2014 16. Kab. Buton Tengah Kab. Buton (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 15 Tahun 2014 17. Kab. Buton Selatan Kab. Buton (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 16 Tahun 2014 17 DOB Pembentukan Tahun 2012-2014

×