3. Hak Privasi
3
Hak Privasi
Pengertian Privasi
Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki seseorang pada suatu kondisi
atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan,
adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar atau berusaha
supaya sukar dicapai oleh orang lain (Dibyo Hartono, 1986).
5. Hak
Jawab
Hak Jawab adalah hak
seseorang, sekelompok
orang, organisasi atau
badan hukum untuk
menanggapi dan
menyanggah pemberitaan
atau karya jurnalistik yang
melanggar Kode Etik
Jurnalistik, terutama
kekeliruan dan
ketidakakuratan fakta, yang
merugikan nama baiknya
kepada pers yang.
6. Fungsi Hak Jawab
Hak Jawab
6
Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang akurat
Menghargai martabat dan kehormatan orang yang
merasa dirugikan akibat pemberitaan pers
Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian
yang lebih besar bagi masyarakat dan pers
Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
7. HAK JAWAB
TUJUAN HAK JAWAB 1. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan
berimbang;
2. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat
3. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
4. Mewujudkan iktikad baik pers.
Hak Jawab
7
8. HAK TOLAK
Hak Tolak
8
Pengertian Hak Tolak
Agar pers dapat berperan untuk mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-
nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta
menghormat kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat
dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran
Fungsi Hak Tolak
Definisi dari hak tolak sendiri berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak
mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Dalam UU No 40 Tahun
1999 tentang pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang
berasaskan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Ketentuan ini harus dibaca senafas
dengan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan untuk
menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan
informasi
9. HAK KOREKSI
Hak Koreksi
9
Pengertian
Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang
diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Hak koreksi digunakan ketika
seseorang atau sekelompok orang merasa terdapat kekeliruan informasi yang menyangkut dirinya atau orang
lain dalam pemberitaan media, baik media cetak, media elektronik, atau pun media siber.
Fungsi Hak Koreksi
Hak koreksi memilki fungsi sebagai kontrol sosial masyarakat dimana setiap orang dijamin haknya oleh
lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media dan dewan pers dengan berbagai bentuk dan
cara dengan adanya Hak jawab dan hak koreksi.
11. Bagi seorang wartawan, sama dengan profesi lainnya,kodet etik adalah penting. Ini adalah
semangat korps yang merupakan bagian dari pekerjaan .Wartawan dalam tugasnya tidak hanya
mencari, mengumpulkan dan menyajikan berita. Namun lebih dari itu adalah dalam semangat
untuk memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada audiens.
Kode etik adalah aturan kerja yang tidak begitu ketat namun mencerminkan semangat kesatuan
wartawan kapan dan dimanapun bekerja. Sekaligus pula sebagai sebuah pegangan dalam
bekerja sehingga di satu sisi dapat melindungi diri, dilindungi oleh kode etik ini dan juga
melindungi sumber berita. Kode Etik Wartawan Indonesia adalah bagian dari budaya kerja yang
profesional, bukan sekedar macan kertas.
Bekerja tanpa kode etik menunjukkan seseorang tidak profesional. Beda wartawan yang
profesional dan tidak profesional adalah dari bagaimana dia bekerja. Apakah dalam memburu
beritanya dia memegang kodet etik atau semua cara dihalalkan. Seringkali kode etik ini
dicampakkan karena memang sikap tidak profesional wartawan itu tidak terbawa dalam dirinya.
Kesimpulan