Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan

1. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH OLEH : Ir. GUNAWAN, MA DIREKTUR PENINGKATAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

2. Tujuan Nasional  Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia  Memajukan kesejahteraan umum  Mencerdaskan kehidupan bangsa  Ikut melaksanakan ketertiban dunia Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945) Daerah Otonom Bagian Pem. Nasional: 34 Provinsi 415 Kab dan 93 Kota Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945 -NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota. -Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan -Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu -Menjalankan Urusan Pemerintahan -Hub. wewenang antar tingkatan Pemerintahan -Hub. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA lainnya dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang. -Negara mengakui & menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn undang-undang KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI Tujuan Demokrasi Kesejahteraan Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yang akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil society. Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal. Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI Hak Warga Negara Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945 Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial

3. UU NO. 23 THN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESRA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK & PENINGKATAN DAYA SAING DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MENGOPTIMALKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DLM PENCAPAIAN TUJUAN OTDA MEMPERKUAT ASPEK REGULASI SOSIALISASI, EVALUASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENINGKATAN KAPASITAS

4. URUSAN PEMERINTAHAN 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLUGRI 6. AGAMA ABSOLUT KONKURENT WAJIB PILIHAN SPM URUSAN PEMERINTAHAN 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLUGRI 6. AGAMA ABSOLUT KONKUREN WAJIB PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR NON YAN DASAR SPM PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 32/2004 PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23/2014 urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN KPD DRH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS MELEWATI BATAS- BATAS ADMIN DRH KAB/KOTA MENJADI KEWENANGAN DRH PROVINSI.

5. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PILIHAN 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. kehutanan; 5. Energi dan sumberdaya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Tansmigrasi. WAJIB tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berkaitan dengan pelayanan dasar Potensi dan keunggulan daerah 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PU PR 4. Sosial 5. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 6. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 1. Pertahanan 2. Lingkungan hidup 3. Adm. Kependdkan dan pencatatan sipil; 4. Pengendalaian penduduk dan KB; 5. Perhubungan 6. Kominfo 7. Koperasi dan UKM; 8. Penanaman modal 9. Kepemudaan dan olahraga 10. PMD 11. Statistik 12. Persandian 13. Kebudayaan 14. Perpustakaan dan 15. Arsif 16. Tenaga kerja 17. PP PA 18. Ketahanan pangan Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; pertambangan; kelautan dan perikanan. Provinsi Kab/Kota Dapat bagi hasil

6. PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN SDM KESEHATAN SEDIAAN FARMASI, ALKES, & MAKANAN MINUMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PUSAT PROVINSI KAB/KOTA Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7. KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH PEMERINTAH PUSAT DAERAH 1. menetapkan NSPK, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan; 2. membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK; 3. menetapkan SPM 1. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pusat belum menetapkan NSPK, Pemda melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada NSPK; 3. memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM

8. URUSAN KESEHATAN • Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah; • Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM); • Penyelenggaraan jaminan kesehatan; • Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji; • pendanaan urusan kesehatan dapat bersumber dari APBN dan APBD.

9. KEWAJIBAN DAERAH DALAM URUSAN KESEHATAN Siapkan Infrastruktur/ Sarpras Peralatan Kesehatan Tersedianya Dokter / Tenaga Medis Tersedianya Obat-Obatan/murah Tersedianya Pengembangan Sistem Infomasi (Sistem Rujukan) - RSUD - Puskesmas - + bangun/perbaiki Siapkan tenaga dokter sesuai kebutuhan (pola penyakit)  beasiswa Pengadaan Obat-obatan

10. KEWENANGAN DINAS KESEHATAN Melaksanakan Urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah 1. Pengelolaan UKP 2. Pengelolaan UKM 3. Izin RS kelas B, C & D 1. Perenanaan dan pengembangan SDM Kesehatan 2. Izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan 1. Pengakuan pedagang farmasi & Alkes 2. Obat tradisional 3. Makanan dan minuman industri rumah tangga 4. Pengawasan post market Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan * Secara lengkap termuat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 2 3 4

11. PEMENUHAN ANGGARAN KESEHATAN Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Reformasi Pembangunan Kesehatan : 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015

12. NO. PROVINSI TOTAL APBD BELANJA URUSAN KESEHATAN PERSENTASE TERHADAP TOTAL APBD 1 Aceh 12.755.643.725.149.00 1.731.832.673.868.40 13.58 2 Sumatera Utara 8.679.942.294.100.00 400.331.385.496.00 4.61 3 Sumatera Barat 4.051.128.491.300.00 554.743.910.240.00 13.69 4 Riau 10.718.616.466.418.20 880.021.250.523.70 8.21 5 Jambi 3.513.160.756.557.81 336.691.007.000.00 9.58 6 Sumatera Selatan 6.303.404.424.576.00 478.025.623.272.00 7.58 7 Bengkulu 2.258.697.036.011.25 290.855.805.233.80 12.88 8 Lampung 4.106.843.248.665.77 394.495.977.309.00 9.61 9 Jawa Barat 24.753.758.333.100.00 644.192.997.558.00 2.60 10 Jawa Tengah 17.337.686.334.000.00 1.887.535.859.000.00 10.89 11 DI Jogjakarta 3.669.426.462.513.24 193.737.896.979.00 5.28 12 Jawa Timur 23.720.919.803.000.00 1.905.724.299.798.00 8.03 13 Kalimantan Barat 4.571.000.932.843.00 349.218.832.960.00 7.64 14 Kalimantan Tengah 3.652.064.714.929.00 297.506.969.688.00 8.15 15 Kalimantan Selatan 5.271.601.442.000.00 659.335.218.000.00 18.20 ALOKASI BELANJA URUSAN KESEHATAN PROVINSI TA. 2015 (HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDA APBD)

13. NO. PROVINSI TOTAL APBD BELANJA URUSAN KESEHATAN PERSENTASE TERHADAP TOTAL APBD 16 Kalimantan Timur 9.327.562.000.000.00 847.072.700.492.00 9.08 17 Sulawesi Utara 2.641.789.104.310.00 178.939.288.000.00 6.77 18 Sulawesi Tengah 2.837.564.141.400.00 226.783.877.850.00 7.99 19 Sulawesi Selatan 6.167.110.898.573.19 694.122.582.165.62 11.26 20 Nusa Tenggara Barat 2.993.637.551.600.00 381.037.018.683.00 12.73 21 Nusa Tenggara Timur 3.287.626.340.000.00 194.502.896.979.00 5.92 22 Maluku 2.355.234.811.760.29 230.653.340.219.26 9.79 23 Papua 12.091.125.348.943.00 783.899.546.815.00 6.48 24 Maluku Utara 1.824.427.649.000.00 143.613.499.612.00 7.87 25 Banten 9.047.936.131.816.00 876.517.000.000.00 4.16 26 Bangka Belitung 2.134.888.718.609.90 145.525.150.800.84 6.82 27 Gorontalo 1.444.389.205.222.25 98.662.750.360.00 6.83 28 Kepulauan Riau 3.570.455.273.330.00 271.856.775.995.00 7.61 29 Papua Barat 6.423.740.104.013.80 205.967.056.000.00 3.21 30 Sulawesi Barat 4.051.128.491.300.00 554.743.910.240.00 13.69 31 Kalimantan Utara 2.183.697.471.760.27 44.700.149.758.72 2.05 32 DKI Jakarta 67.446.955.296.451.00 6.611.960.767.735.00 9.80 33 Sulawesi Tenggara 2.321.892.890.432.00 201.734.884.150.00 8.69 34 Bali 5.021.195.581.782.07 511.455.166.346.36 10.19 Lanjutan... * Sumber : Ditjen Keuda Kemendagri

14.  Memperkuat kualitas terhadap fasiltas pelayanan kesehatan;  Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;  FKTP Milik Pemda yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 (terkait Dana Kapitasi);  Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

15. URGENSI SPM DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN • Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. • Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. • Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan “prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

16. PENERAPAN SPM Dalam mendukung kemandirian dan daya saing daerah RPJMN tahun 2015-2019, penerapan SPM sebagai “Prioritas Nasional” Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

17. TERIMA KASIH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Designed by Anshori ‘10

18. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

23. PROSES INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS Kes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS Kesehatan 86,4 juta peserta dikelola BPJS Kesehatan 96,7 juta jiwa miskin (2011) semua penduduk dikelola BPJS Kesehatan KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan10,3 juta belum tercover APBD mencover penduduk miskin di luar cakupan BPJS

24. DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH Penegasan pengaturan anggaran pada sektor kesehatan dan pelaksanaan bidang kesehatan, antara lain : a.Konsitensi pemenuhan APBD pada urusan kesehatan min 10%, diluar gaji. b.Percepatan penerapan PPK BLUD bagi Puskesmas dan RSUD sesuai Permendagri 61/2007. c.Program pencapaian target MDGS : air minum/bersih, HIV, Malaria, penyediaan asuransi kesehatan bagi PNSD/pensiunan dll d.Pengaturan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja bagi tenaga kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah e.Fasilitasi pencapaian SPM bidang kesehatan di daerah f.Fasilitasi pemerataan tenaga dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah daerah

25. KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. c. d. e. f. melaksanakan program strategis nasional; dan g. Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

26. SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.  Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut- turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.  Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

27. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI 1. melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum, Menteri teknis dan Kepala LPNK melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis 3. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 4. Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya 1. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 2. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan 3. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 4. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pengawasan, meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat

Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan

Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados(20)

Similar a Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan

Similar a Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan(20)

Mais de Muh Saleh

Mais de Muh Saleh(20)

Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan