2. LATAR BELAKANG
MASALAH UTAMA PENGELOLAAN SDA
• Terlalu banyak
• Terlalu kotor
• Terlalu sedikit
banjir,
pencemaran
kekeringan
WA RUNG JA MU
PENTINGNYA PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SDA:
• Kebutuhan air untuk berbagai keperluan meningkat
(Jumlah penduduk serta status ekonomi/sosial masyarakat)
• Tuntutan Milenium Development Goal
• Ketersediaan air relatif tetap, tapi kualitas menurun
• Konflik kepentingan akan air (antar pengguna, pengusahaan)
• Perubahan Iklim Global
ketersediaan air perlu ditata
3. Perlu pemaduan sbb:
Daerah Hulu & Hilir
Kuantitas & Kualitas Air
Air Hujan, Air Permukaan
& Air Tanah
Land Use & Water Use
Antar Sektor
Antar Pengguna
Antar Daerah / Wilayah
TUJUAN:
KEADILAN
EFISIENSI
EKONOMI
KEBERLANJUTA
N FUNGSI Ling
Hdp
4. Dasar Hukum
Undang-Undang
No. 7 Tahun 2004
Peraturan
Pemerintah
Sumber Daya Air
Pengelolaan Sumber
Daya Air
No. 42 Tahun 2008
Peraturan Presiden
No. 12 Tahun 2008
Dewan Sumber Daya Air dan Tim
Koordinasi Pengelolaan SDA
Permen PU
No. 04 Tahun 2008
Pedoman Pembentukan
Wadah Koordinasi
5. UU No. 7 th 2004 ttg SDA, Pasal 15
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemprov al:
menetapkan kebijakan pengelolaan
sumber daya air di wilayahnya
berdasarkan kebijakan nasional sumber
daya air dengan memperhatikan
kepentingan provinsi sekitarnya;
membentuk dewan sumber daya air atau
dengan nama lain di tingkat provinsi
dan/atau pada wilayah sungai lintas
kabupaten/kota;
6. STRUKTUR ORGANISASI Dewan SDA
Ketua
Ketua Harian
Sekretariat
Anggota
Anggota-2
1. Komisi
Konservasi
Sumber Daya
Air
Komisi
Pendayagunaan
SDA
Komisi
Pengendalian
Daya Rusak Air
Kelompok kerja
Kelompok kerja
Tenaga Ahli
Kelompok kerja
7. PEMBENTUKAN DEWAN SDA
• DSDA-Provinsi dibentuk dengan mengacu
pada Perpres no 12 tahun 2008, dan Permen
PU Nomor 04 tahun 2008
• Agar tugas dan fungsi DSDA-Provinsi
berjalan dengan baik dan optimal,
diperlukan dukungan lembaga
“SEKRETARIAT”. Sekretariat Dewan
dibentuk dengan SK Gubernur atau SK
Kepala Dinas PU Provinsi
8. lanjutan
• Dewan SDA-P adalah lembaga koordinasi yg
bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan
Kebijakan @ Strategi Pengelolaan SDA;
• Anggota Dewan tidak berkantor setiap hari,
pertemuan/rapat anggota lembaga dilaksanakan
secara periodik (minimal 3x setahun). Masalah
khusus dibahas pada Pokja/Komisi Dewan
• Sekretariat dibentuk untuk memfasilitasi keperluan
Dewan SDA dan berkantor sepanjang waktu.
Tugas utama adalah menyiapkan, mengolah
permasalahan yang berkaitan dengan Pengelolaan
SDA sebagai bahan yang akan dibahas oleh Dewan
untuk dirumuskan dan disampaikan kepada
Gubernur.
9. TUGAS DSDA-P dan SEKRETARIAT
DSDA-PROVINSI
Membantu Gub. dalam :
1.Penyusunan dan
perumusan Kebijakan dan
Strategi PSDA Provinsi
2.Penyusunan Program
PSDA Provinsi
3.Penyusunan kebijakan
pengelolaan SIH-3
4.Pemantauan dan Evaluasi
TL Penetapan WS dan CAT
5.Tugas2 lain oleh Gubernur
SEKRETARIAT
• mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Dewan;
• Penyediaan sarana/prasarana
• menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan & persidangan;
• memfasilitasi penyelenggaraan
pemilihan anggota Dewan atas
unsur non-pemerintah;
• memfasilitasi penyediaan tenaga
ahli/pakar/narasumber
• Tindak lanjut permasalahan SDA
• Fasilitasi hub kerja Dewan-luar
• Pelayanan informasi ke masy, dll