Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi prinsip, proses, dan para pihak terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. PERATURAN PRESIDEN RI
NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

2. 2
TUJUAN PELATIHAN
PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH
PARA PIHAK TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

3. 3
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
•Memahami prinsip pengadaan barang/jasa
•Memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaan
barang/jasa
•Memahami para pihak terkait pengadaan barang/jasa termasuk tugas
ULP dalam pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang/jasa
•Melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang/jasa
•Memahami prinsip pengendalian & pengawasan pengadaan
barang/jasa
•Memahami penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan
barang/jasa

4. 3
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa
oleh Kementerian / Lembaga / Satuan
Kerja Perangkat Daerah / Institusi
lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai
dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan
memperoleh barang/jasa

5. 5
Kedudukan Pengadaan dalam
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Perencanaan (Planning)
Pemrograman (Programming)
Penganggaran (Budgeting)
Pengadaan (Procurement)
Pelaksanaan kontrak dan pembayaran
(Contract Implementation and payment)
Penyerahan pekerjaan/barang (Handover)
Pemanfaatan dan pemeliharaan
(Operation and maintenance)

6. 6
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES NO 54 TAHUN 2010
KEGIATAN
PENGADAAN

7. Secara garis besar, pekerjaan
pengadaan barang/jasa dapat
dilakukan secara swakelola dan
melalui penyedia.
B S

8. 8
Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan
dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat

9. Hakikat Pemilihan
Administras
Administras
ii
Penyedia
Penyedia Kualifikasi
Kualifikasi
Teknis
Teknis
Pemiliha
Pemiliha
nn
Administrasi
Administrasi
Barang/Jas
Barang/Jas Penawaran
Penawaran Teknis
Teknis
aa
Harga
Harga

10. Ruang Lingkup Perpres 70/2012
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sebagian atau seluruhnya
K/L/D/I bersumber dari APBN/APBD
(termasuk PHLN)
Pengadaan Barang/Jasa untuk Sebagian atau seluruhnya
dibebankan pada APBN/APBD
Investasi di lingkungan Bank (termasuk PHLN)
Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD
– Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam Negeri
yang diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
– Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari
pinjaman/hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres.
Apabila ada perbedaan, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg
akan dipergunakan;
– Peraturan-peraturan lain di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden ini.

11. Pengadaan investasi di lingkungan
BUMN/D dengan sumber dana
sebagian dibebankan dari APBN/D
termasuk dalam ruang lingkup
Perpres 54 tahun 2010 dan
perubahannya
B S

12. Kerjasama operasi antara BLUD (badan
layanan usaha daerah) dengan perusahaan
swasta menggunakan sumber dana kas
perusahaan dapat dikategorikan masuk
dalam ruang lingkup Perpres 54 Tahun 2010
dan perubahannya
B S

13. 13
PEJABAT
Pejabat yang bertanggung jawab atas
PEMBUAT
KOMITMEN pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Unit organisasi pemerintah yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa di
UNIT LAYANAN
PENGADAAN
K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat
berdiri sendiri, atau melekat pada unit yg
sudah ada

14. 14
Setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
BARANG
yang dapat diperdagangkan, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh pengguna barang
Seluruh pekerjaan yang berhubungan
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya

15. 15
Jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan
(skillware) dalam suatu sistem tata kelola
JASA LAINNYA untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain jasa
konsultansi, pekerjaan konstruksi dan
pengadaan barang.
Jasa layanan profesional yang
JASA membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
KONSULTASI bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware)

16. Kegiatan Perencanaan
Pembangunan Gedung KBRI
termasuk Pengadaan Jasa Lainnya
B S

17. Pengadaan kapal penangkap ikan
yang memerlukan spesifikasi
khusus (tidak ada di pasar) pada
kementerian Perikanan dan Kelautan
termasuk Pengadaan pekerjaan
konstruksi
B S

18. Kegiatan Penyusunan Modul
Pelatihan dapat dilakukan dengan
Pengadaan Jasa Konsultansi
B S

19. Pekerjaan Konstruksi yang dulu
dikenal dengan istilah Jasa
Pemborongan adalah seluruh
pekerjaan yang khusus berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan
B S

20. Pengadaan perangkat lunak (software)
yang memerlukan spesifikasi khusus
(tidak ada di pasar) pada suatu
kementerian termasuk pengadaan jasa
lainnya.
B S

21. Pembelian Hak cipta termasuk
Pengadaan Barang
B S

22. Jasa adalah setiap kegiatan layanan
yang diberikan kepada pengguna jasa
sehingga jasa konsultansi maupun jasa
lainnya mempunyai pengertian sebagai
layanan profesional yang
mengutamakan adanya olah pikir
(brainware)
B S

23. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) lainnya
yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan pengadaan sampai dengan
ditandatanganinya Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa
B S

24. 24
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

25. 25
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
1.Perencanaan Umum (identifikasi kebutuhan,
anggaran, pemaketan, cara pengadaan,
organisasi, KAK)
2.Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan
(menyusun spesifikasi teknis, dan rancangan
kontrak)
3.Perencanaan Pemilihan (pengkajian ulang
paket dan jadwal, pemilihan sistem
pengadaan, penetapan metode penilaian
kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan,
penyusunan dok. pengadaan)

26. 26
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

27. 27
Garis Besar Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

28. 28
ALUR PIKIR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KONTRAK/SPK
KONTRAK/SPK
BARANG/JASA YANG MEMENUHI PERSYARATAN
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN
KEBIJAKAN UMUM

29. 29
Kebijakan Umum Pengadaan
MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI
1
1 DALAM NEGERI
KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN
2
2 ALMATSUS DALAM NEGERI
PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK
3
3 MASYARAKAT
PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER
4
4 DAYA ALAM
PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
5
5 TRANSAKSI ELEKTRONIK
6
6 MENYEDERHANAKAN KETENTUAN DAN TATA CARA

30. 30
Kebijakan Umum Pengadaan
7
7 MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK
8
8 MENINGKATKAN PAJAK
MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN USAHA NASIONAL,
9
9 INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA, DAN HASIL PENELITIAN
MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN
10
10 DAN PENGEMBANGAN DALAM NEGERI
PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK
11
11 KANTOR PERWAKILAN RI
12
12 MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA

31. 31
Efisien
Akuntabel Efektif
Prinsip
Pengadaan
Adil/Tidak barang/jasa
Transparan
Diskriminatif
Bersaing Terbuka

32. Proses pengadaan dilaksanakan
dengan baik jika prinsip efesien dan
efektif telah terpenuhi dengan
didukung perluasan kesempatan
bersaing dalam proses pengadaan
B S

33. Prinsip transparansi dilaksanakan
dengan memberikan kesempatan pada
masing-masing penyedia untuk
melakukan evaluasi pada dokumen
penawaran yang disampaikan
B S

34. ULP hanya memberikan informasi
hasil penjelasan lelang kepada
peserta yang hadir saja, merupakan
pelanggaran prinsip adil/tidak
diskriminatif dan transparan
B S

35. Mencegah adanya
persengkongkolan antara penyedia
dalam menyampaikan penawaran,
merupakan sikap ULP dalam
menerapkan prinsip bersaing
B S

36. 36
11 a. PA/KPA
Pengadaan
Pengadaan b. PPK
Melalui
Melalui c. ULP/Pejabat Pengadaan
Penyedia
Penyedia d. PPHP
a. PA/KPA
22 b. PPK
Pengadaan
Pengadaan
dengan c. ULP/Pejabat Pengadaan/Tim
dengan
swakelola Swakelola
swakelola
d. PPHP
Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi
pengadaan tidak terikat tahun anggaran

37. 37
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH
Pengguna
Pengguna
Perangkat organisasi
Perangkat organisasi Anggaran/Kuasa
Anggaran/Kuasa Pengangkatan dan
Pengangkatan dan
ULP mengacu kepada
ULP mengacu kepada Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran pemberhentian
pemberhentian
peraturan perundang-
peraturan perundang- Pejabat tidak terikat
Pejabat tidak terikat
undangan di bidang
undangan di bidang
mengangkat
mengangkat tahun anggaran
tahun anggaran
kelembagaan
kelembagaan
Unit Layanan
Unit Layanan Pejabat Pembuat
Pejabat Pembuat Panitia Penerima Hasil
Panitia Penerima Hasil
Pengadaan/Pejabat
Pengadaan/Pejabat Komitmen
Komitmen Pekerjaan
Pekerjaan
Pengadaan
Pengadaan
Proses Pemilihan dan
Proses Pemilihan dan Kontrak dan Pelaksanaan
Kontrak dan Pelaksanaan Hasil Pekerjaan
Hasil Pekerjaan
Penetapan
Penetapan
Penyedia
Penyedia
Barang/Jasa
Barang/Jasa

38. 38
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH
Tugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK
11 Menetapkan dan mengumumkan RUP
Menetapkan dan mengumumkan RUP
22 Mengawasi pelaksanaan anggaran
Mengawasi pelaksanaan anggaran
33 Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri
Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri
Pengguna
Pengguna 44 Menetapkan Pemenang Pengadaan:
Menetapkan Pemenang Pengadaan:
Anggaran/Kuasa
Anggaran/Kuasa  Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya >>Rp100 Milyar
Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya Rp100 Milyar
Pengguna
Pengguna
Anggaran  Jasa Konsultasi >>Rp.10 Milyar
Jasa Konsultasi Rp.10 Milyar
Anggaran
11 Pelaporan Keuangan
Pelaporan Keuangan
22 Menyimpanan seluruh dokumen
Menyimpanan seluruh dokumen
33 Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat
Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat
1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spek Teknis, HPS,
1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spek Teknis, HPS,
Rancangan Kontrak)
Rancangan Kontrak)
2. Menerbitkan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak
2. Menerbitkan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak
PPK
PPK 3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak
3. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak
4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya
4. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya
5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan
5. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan
6. menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan
6. menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan

39. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan
Barang dan/atau Jasa di
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pejabat yang
disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD
B S

40. Kuasa Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran
(PA) untuk menggunakan APBN atau
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD
B S

41. Pejabat Pembuat Komitmen yang
selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
B S

42. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
B S

43. 43
Persyaratan PPK
a
a memiliki integritas;
b
b memiliki disiplin tinggi;
memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
c
c untuk melaksanakan tugas;
mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
d
d keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
KKN;
e
e menandatangani Pakta Integritas;
Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah
ff Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
g
g memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

44. 44
Persyaratan PPK

 Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk
Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM dikecualikan untuk
PA/KPA yang bertindak sebagai PPK
PA/KPA yang bertindak sebagai PPK
 Dalam hal tidak ada personil yang Memenuhi persyaratan untuk
 Dalam hal tidak ada personil yang Memenuhi persyaratan untuk
ditunjuk sebagai PPK, persyaratan “memiliki sertifikat”
ditunjuk sebagai PPK, persyaratan “memiliki sertifikat”
dikecualikan untuk:
dikecualikan untuk:
a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon IIdan II di K/L/D/I; dan/atau
a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon dan II di K/L/D/I; dan/atau
b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK
b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK
 Persyaratan manajerial:
 Persyaratan manajerial:
a. Min. S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 terbatas, maka dapat
a. Min. S1 (kecuali jumlah PNS yang S1 terbatas, maka dapat
dijabat oleh pegawai dengan golongan min. setara dengan
dijabat oleh pegawai dengan golongan min. setara dengan
IIIa)
IIIa)
b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min. 2 tahun
b. punya pengalaman/terlibat aktif di PBJ min. 2 tahun
c. mampu bekerja secara kelompok
c. mampu bekerja secara kelompok

45. 45
LARANGAN PPK
Larangan Pejabat Pembuat Komitmen
Larangan Pejabat Pembuat Komitmen
Mengadakan ikatan perjanjian dengan
Mengadakan ikatan perjanjian dengan
menandatangani Kontrak untuk Penyedia
menandatangani Kontrak untuk Penyedia
Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran
Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran
atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat
atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran
yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari
yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari
APBN/APBD
APBN/APBD

46. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG 46
JASA PEMERINTAH
Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan ULP
kegiatan ULP
b. menyusun program kerja dan anggaran ULP
b. menyusun program kerja dan anggaran ULP
c. mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan
c. mengawasi seluruh kegiatan PBJ di ULP dan
melaporkan apabila ada penyimpangan
melaporkan apabila ada penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan
d. membuat laporan pertanggungjawaban
d. membuat laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/
pelaksanaan kegiatan PBJ kepada Menteri/
Ketua ULP
Ketua ULP Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi
Institusi
e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan
e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan
Sumber Daya Manusia ULP
Sumber Daya Manusia ULP
menugaskan/menempatkan/memindahkan
menugaskan/menempatkan/memindahkan
anggota Pokja sesuai dengan beban kerja
anggota Pokja sesuai dengan beban kerja
f. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja
f. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja
yang ditugaskan di ULP kepada
yang ditugaskan di ULP kepada
PA/KPA/Kepala Daerah
PA/KPA/Kepala Daerah

47. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG 47
JASA PEMERINTAH
Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP
1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan:
1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan:
• • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya
Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya
1. Mengusulkan Perubahan
1. Mengusulkan Perubahan
diatas Rp.200 juta
diatas Rp.200 juta
• • Jasa Konsultasi diatas Rp.50 juta Perencanaan Teknis;
Perencanaan Teknis;
Jasa Konsultasi diatas Rp.50 juta
2. Menyusun Rencana
2. Menyusun Rencana
Unit
Unit
Pemilihan;
Pemilihan;
Layanan
Layanan 2. Menetapkan Penyedia:
2. Menetapkan Penyedia:
• • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya 3. Menetapkan Dokumen
3. Menetapkan Dokumen
Pengadaan
Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya
Pengadaan;
Pengadaan;
s.d Rp.100 Milyar
s.d Rp.100 Milyar
• • Jasa Konsultasi s.d Rp.10 Milyar 4. Menetapkan Nilai Jaminan
4. Menetapkan Nilai Jaminan
Jasa Konsultasi s.d Rp.10 Milyar
Penawaran kecuali Pejabat
Penawaran kecuali Pejabat
Pengadaan;
Pengadaan;
3. Menjawab Sanggah I I
3. Menjawab Sanggah
5. Menetapkan Tenaga Ahli;
5. Menetapkan Tenaga Ahli;
6. Melakukan Proses
6. Melakukan Proses
Pemilihan;
Pemilihan;
1. Dapat Melaksanakan Proses
1. Dapat Melaksanakan Proses 7. Membuat laporan proses
7. Membuat laporan proses
Pemilihan:
Pemilihan: dan hasil Pengadaan
dan hasil Pengadaan
• • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
Barang/Pek. Konstruksi/Jasa kepada Menteri/Kepala
kepada Menteri/Kepala
lainnya s.d Rp.200 juta
lainnya s.d Rp.200 juta
Pejabat
Pejabat Daerah;
Daerah;
• • Jasa Konsultasi s.d 50 juta
Jasa Konsultasi s.d 50 juta
Pengadaan
Pengadaan 8. Membuat Pertanggung
8. Membuat Pertanggung
2. Menetapkan Penyedia.
2. Menetapkan Penyedia. Jawaban atas Pelaksanaan
Jawaban atas Pelaksanaan
• • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa
Barang/Pek. Konstruksi/Jasa kegiatan pengadaan
kegiatan pengadaan
lainnya s.d Rp.200 juta
lainnya s.d Rp.200 juta kepada PA/KPA.
kepada PA/KPA.
• • Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta
Jasa Konsultasi s.d Rp.50 juta

48. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG 48
JASA PEMERINTAH
Keanggotaan dan Unsur Keanggotaan ULP/PP
ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP //Pejabat Pengadaan
ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP Pejabat Pengadaan
paham akan:
paham akan:
 Pekerjaan yang akan diadakan;
 Pekerjaan yang akan diadakan;
 Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang
 Jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas yang
bersangkutan;
bersangkutan;
 Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan.
 Isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan.
PERANGKAT ORGANISASI ULP:
PERANGKAT ORGANISASI ULP:
Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan
Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan
perundang-undangan di bidang kelembagaan
perundang-undangan di bidang kelembagaan
(KemenPAN)
(KemenPAN)
PEJABAT PENGADAAN:
PEJABAT PENGADAAN:
 Ditetapkan 1 orang
 Ditetapkan 1 orang

49. 49
PERSYARATAN ULP
UNIT LAYANAN PENGADAAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN
1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab;
1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab;
2. Memahami keseluruhan pekerjaan;
2. Memahami keseluruhan pekerjaan;
3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
yang bersangkutan;
yang bersangkutan;
4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur
4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur
pengadaan;
pengadaan;
5. Pokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian; dan
5. Pokja ULP memiliki Sertifikat Keahlian; dan
6. Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.
6. Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.

50. 50
PERSYARATAN ULP
UNIT LAYANAN PENGADAAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN
8. Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala
8. Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala
ULP;
ULP;
9. L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat
9. L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat
pegawai tetap non PNS;
pegawai tetap non PNS;
10. Jumlah ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan
10. Jumlah ULP disesuaikan dengan rentang kendali dan
kebutuhan;
kebutuhan;
11. Untuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan
11. Untuk pekerjaan yang bersifat khusus atau memerlukan
keahlian khusus ,,ULP dapat dibantu oleh tenaga ahli
keahlian khusus ULP dapat dibantu oleh tenaga ahli
baik yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.
baik yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

51. 51
HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN ULP/PP
ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP harus:
ANGGOTA KELOMPOK KERJA ULP harus:
 Menanda tangani “Pakta Integritas”
 Menanda tangani “Pakta Integritas”
 Memiliki integritas, disiplin dan
 Memiliki integritas, disiplin dan
tanggung jawab
tanggung jawab
 Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
 Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

52. 52
LARANGAN ULP
LARANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
LARANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
a.PPK;
a.PPK;
b.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
b.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);
(PPSPM);
c.Bendahara; dan
c.Bendahara; dan
d.APIP, terkecuali menjadi Pejabat
d.APIP, terkecuali menjadi Pejabat
Pengadaan/anggota ULP untuk PBJ yang
Pengadaan/anggota ULP untuk PBJ yang
dibutuhkan instansinya.
dibutuhkan instansinya.

53. Pejabat Pengadaan dan/atau ULP adalah
personil/unit organisasi pemerintah yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa di K/L/D/I
B S

54. Dengan berlakunya Perpres 70 tahun 2012
maka hanya Kepala Unit Layanan
Pengadaan (Kepala ULP) yang dapat
menetapkan hasil pengadaan Barang/Jasa
di K/L/D/I
B S

55. Jawaban sanggah disampaikan oleh Kepala
ULP dan didokumentasikan oleh ULP
B S

56. 56
PERSYARATAN PPHP
 Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab
 Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
dalam melaksanakan tugas;
 Memahami isi Kontrak;
 Memahami isi Kontrak;
 Memiliki kualifikasi teknis;
 Memiliki kualifikasi teknis;
 Menandatangani Pakta Integritas; dan
 Menandatangani Pakta Integritas; dan
 Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda
 Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda
Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan
Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan
Bendahara.
Bendahara.

57. 57
TUGAS PPHP
 Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
 Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak;
Barang/Jasa sesuai dengan Kontrak;
 Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah
 Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah
melalui pemeriksaan/pengujian; dan
melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
 Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
Terima Hasil Pekerjaan.
 Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan
 Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan
keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli
keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli
 Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan
 Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan
pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan
pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan
Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan
Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan

58. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.
B S

59. 59
Penyedia Barang/Jasa
Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan
Barang/Jasa yang menyediakan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya
Syarat  Memiliki ijin usaha; memiliki pengalaman/
penyedia kemampuan teknis
 Memperoleh paling kurang satu pekerjaan
dalam kurun waktu empat tahun terakhir
(dikecualikan bagi yang baru berdiri kurang
dari tiga tahun)

60. 60
Penyedia Barang/Jasa
Syarat penyedia
 Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan;
 Dalam hal kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja
sama operasi;
 Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan
yang sesuai;
 Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil
untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya;
 Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan
konstruksi dan jasa lainnya;
 Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit;
 Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan
dan laporan pajak 3 bulan terakhir;

61. 61
Penyedia Barang/Jasa
Syarat penyedia
 Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan
keuangan dari bank;
 Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan
diri pada Kontrak;
 Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau
dengan jasa pengiriman; dan
 Menandatangani Pakta Integritas.
 Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk Penyedia
asing:
 SKP
 Persyaratan Perpajakan
 Wajib berpengalaman meski baru berdiri <3
tahun

62. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket untuk
penyedia pekerjaan konstruksi merupakan
persyaratan dalam evaluasi teknis
B S

63. • Salah satu syarat menjadi Penyedia
barang/Jasa adalah:
A. Memenuhi Kemampuan Dasar (KD) untuk
penyedia barang non kecil.
B. Harus mempunyai pengalaman pekerjaan
minimal 1 kali untuk penyedia yang berdiri
kurang 3 tahun
C. Dalam Pengawasan Pengadilan
D. Memenuhi Kemampuan Dasar (KD) untuk
penyedia pekerjaan konstruksi non kecil.
A B
C D

64. Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam
tetap dapat mengikuti pengadaan termasuk
memenangkan suatu pelelangan jika mampu
memberikan harga penawaran terendah
B S

65. Kemampuan dasar (KD) dan sisa
kemampuan paket (SKP) dari calon
penyedia barang harus diperhitungkan
dengan cermat oleh Pokja ULP
B S

66. 66
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Penyedia B/J
Dokumen penetapan rencana umum pengadaan
Dokumen penetapan rencana umum pengadaan
PA
PA •Penetapan rencana umum pengadaan
•Penetapan rencana umum pengadaan
•Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa
•Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa
1. Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
1. Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 Spesifikasi teknis barang/jasa
 Spesifikasi teknis barang/jasa
 Harga perkiraan sendiri (HPS)
 Harga perkiraan sendiri (HPS)
 Rancangan kontrak
 Rancangan kontrak
2. Dokumen pelaksanaan kontrak
2. Dokumen pelaksanaan kontrak
 Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa
 Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa
3. Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ
3. Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ
PPK
PPK  Laporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ kepada PA/KPA
 Laporan pelaksanaan/penyelesaian PBJ kepada PA/KPA
4. Berita acara penyerahan
4. Berita acara penyerahan
 Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK
 Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK
 Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA
 Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA
5. Dokumen kemajuan pekerjaan
5. Dokumen kemajuan pekerjaan
 Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
 Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan
hambatan pelaksanaan pekerjaan

67. 67
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Penyedia B/J
1. Dokumen pemilihan
1. Dokumen pemilihan
Berita acara, adendum, penetapan penyedia
Berita acara, adendum, penetapan penyedia
2. Dokumen pengadaan
2. Dokumen pengadaan
Penetapan dokumen pengadaan
Penetapan dokumen pengadaan
3. Dokumen penawaran
3. Dokumen penawaran
Penetapan besaran nominal jaminan penawaran
Penetapan besaran nominal jaminan penawaran
ULP
ULP 4. Dokumen pengumuman pelaksanaan PBJ
4. Dokumen pengumuman pelaksanaan PBJ
Pengumuman pelaksanaan PBJ baik di website K/L/D/I
Pengumuman pelaksanaan PBJ baik di website K/L/D/I
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
dalam Portal Pengadaan Nasional
dalam Portal Pengadaan Nasional
5. Dokumen Kualifikasi
5. Dokumen Kualifikasi
Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa
Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa

68. 68
PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Penyedia B/J
6. Dokumentasi administrasi
6. Dokumentasi administrasi
Evaluasi administrasi, teknis dan harga
Evaluasi administrasi, teknis dan harga
6. Jawaban Sanggah
6. Jawaban Sanggah
Jawaban dari panitia pengadaan
Jawaban dari panitia pengadaan
6. Dokumen pemilihan
6. Dokumen pemilihan
Salinan dokumen pemilihan penyedia disampaikan
Salinan dokumen pemilihan penyedia disampaikan
ULP
ULP kepada PPK
kepada PPK
6. Dokumen asli
6. Dokumen asli
Pemilihan penyedia barang/jasa
Pemilihan penyedia barang/jasa
6. Dokumen proses dan hasil pengadaan
6. Dokumen proses dan hasil pengadaan
Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi
Institusi

69. PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN 69
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Swakelola
Dokumen kemajuan
Dokumen kemajuan •Laporan kemajuan
•Laporan kemajuan
Tim
Tim
pelaksanaan
pelaksanaan pelaksanaan keuangan secara
pelaksanaan keuangan secara
pekerjaan berkala swakelola
swakelola
pekerjaan berkala
Dokumen kemajuan
Dokumen kemajuan •Laporan kemajuan realisasi
•Laporan kemajuan realisasi
realisasi fisik dan
realisasi fisik dan fisik dan keuangan PPK
PPK
fisik dan keuangan
keuangan
keuangan
Dokumen
Dokumen •Pencapaian target fisik yang
•Pencapaian target fisik yang
Tim
Tim
pencapaian target
pencapaian target dicatat setiap hari dan hasil
dicatat setiap hari dan hasil
fisik evaluasi swakelola
swakelola
fisik evaluasi
Dokumen
Dokumen •Pencapaian target non-fisik
•Pencapaian target non-fisik Tim
Tim
pencapaian target
pencapaian target dan hasil evaluasi
dan hasil evaluasi swakelola
swakelola
non-fisik
non-fisik

70. PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN 70
BARANG/JASA
Pengadaan Melalui Swakelola
Dokumen
Dokumen
penggunaan •• Penggunaan bahan, jasa
Penggunaan bahan, jasa
penggunaan
bahan, jasa lainnya,
bahan, jasa lainnya, lainnya, peralatan/suku cadang
lainnya, peralatan/suku cadang
peralatan/suku
peralatan/suku dan/atau tenaga ahli
dan/atau tenaga ahli
cadang, dan/atau
cadang, dan/atau perseorangan yang dicatat
perseorangan yang dicatat
tenaga ahli
tenaga ahli setiap hari dalam laporan
setiap hari dalam laporan
harian
harian Tim
Tim
swakelola
swakelola
•• Laporan bulanan yang dibuat
Laporan bulanan yang dibuat
Dokumen bulanan
Dokumen bulanan berdasarkan laporan mingguan
berdasarkan laporan mingguan
•• Administrasi dan foto
Administrasi dan foto
pelaksanaan pekerjaan
pelaksanaan pekerjaan
Dokumen pekerjaan
Dokumen pekerjaan

71. 71
ETIKA PENGADAAN DAN GOOD GOVERNANCE
Tertib &
Tanggung
Tidak Jawab
menerima, Profesional,
menawarkan Mandiri Dan
Ketentuan Kode Etik
Ketentuan Kode Etik
atau Jujur
Good Governance
Good Governance
menjanjikan
Ketentuan
Pengadaan
Ketentuan
Pengadaan
Menghindari
Penyalah- Tidak Saling
gunaan Etika Mempengaruhi
Wewenang
Menerima
Mencegah dan
Pemborosan tanggung
Menghindari jawab
Conflict Of
Interest

72. 72
Setiap orang yang
secara hukum
memperkaya diri
sendiri atau orang
lain, atau suatu
korporasi, yang dapat
merugikan keuangan
negara atau
perekonomian negara
(UU No.31 Th 99)

73. 73
KATEGORI KORUPSI

74. 74
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENGENDALIAN
K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam
bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa
Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara
berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa
kepada LKPP

75. 75
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENGAWASAN & PENGADUAN
K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK
dan ULP/Pejabat Pengadaan dan menugaskan APIP
melakukan audit sesuai ketentuan
 Penyedia/masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas indikasi
penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan
dan/atau LKPP disertai bukti-bukti yang kuat.
 APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut dan
hasilnya dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi.
 Jika terdapat indikasi KKN, dengan persetujuan Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat dilaporkan kepada
instansi yang berwenang dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.

76. 76
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
SANKSI
Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Sanksi
•Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenang •Administratif
•Administratif
•Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenang
untuk melanggar ketentuan dan/atau Daftar
dan/atau Daftar
untuk melanggar ketentuan
•Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk
•Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk Hitam dan/atau
Hitam dan/atau
mengatur proses pengadaan gugatan secara
gugatan secara
mengatur proses pengadaan
•Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak
•Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak perdata dan/atau
perdata dan/atau
benar/palsu pelaporan secara
pelaporan secara
benar/palsu
•Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang
•Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang pidana
pidana
tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima oleh ULP/PP
tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima oleh ULP/PP
•Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak
•Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak
Perbuatan atau Tindakan
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Sanksi
•Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan
•Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan •Administratif dan
•Administratif dan
Barang/Jasa produksi dalam negeri
Barang/Jasa produksi dalam negeri Daftar Hitam ++
Daftar Hitam
Finansial
Finansial

77. 77
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
SANKSI
Perbuatan atau Tindakan Penyedia lainnya yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Sanksi
•Terlambat menyelesaikan pekerjaan •Denda keterlambatan sebesar
•Denda keterlambatan sebesar
•Terlambat menyelesaikan pekerjaan
1/1000/hari dari harga kontrak atau
1/1000/hari dari harga kontrak atau
bagian kontrak
bagian kontrak
Perbuatan atau Tindakan
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Sanksi
•Konsultan Perencana yang tidak
•Konsultan Perencana yang tidak ••Menyusunkembali perencanaan
Menyusun kembali perencanaan
cermat dan mengakibatkan kerugian
cermat dan mengakibatkan kerugian dengan biaya sendiri dan/atau
dengan biaya sendiri dan/atau
negara
negara tuntutan ganti rugi
tuntutan ganti rugi

78. 78
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA
SANKSI
Perbuatan atau Tindakan ULP yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Sanksi
•Adanya pelanggaran dan/atau kecurangan ••Administratif, ,dituntut ganti
Administratif dituntut ganti
•Adanya pelanggaran dan/atau kecurangan
dalam proses pengadaan rugi dan/atau dilaporkan
rugi dan/atau dilaporkan
dalam proses pengadaan
•Kecurangan dalam pengumuman
•Kecurangan dalam pengumuman secara pidana
secara pidana
pengadaan •Sesuai Peraturan
•Sesuai Peraturan
pengadaan
Perundang-undangan
Perundang-undangan
Perbuatan atau Tindakan PPK yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Sanksi
•Melakukan cedera janji terhadap ketentuan
•Melakukan cedera janji terhadap ketentuan ••Membayarbunga terhadap
Membayar bunga terhadap
yang termuat dalam kontrak (misalnya:
yang termuat dalam kontrak (misalnya: nilai tagihan yang belum
nilai tagihan yang belum
keterlambatan pembayaran)
keterlambatan pembayaran) dibayar, atau membayar
dibayar, atau membayar
kompensasi sesuai dengan
kompensasi sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak
ketentuan dalam kontrak

79. LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima Kasih