1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari hukum kita tidak pernah terlepas dari hukum, mulai dari
nilai, tata krama, norma hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan dan hal itu
semua termuat dalam rule or law(suatu doktrin hukum). Pada abad ke-19 rule of law muncul
sebagai sesuatu doktrin hukum dan bersamaan dengan itu juga muncul Negara konstitusi dan
demokrasi. Doktrin ini lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya
peran parlemen dalam penyelenggaraan Negara, serta reaksi terhadap Negara absolute yang
berkembang sebelumnya. Rule of law dalam suatu Negara dapat di lihat dari ada atau
tidaknya “kenyataan“ apakah rakyat benar-benar menikmati keadilan, dalam artian perlakuan
yang adil, baik sesama warga Negara maupundari pemerintah.
Di Negara demokrasi pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin
sepenuhnyakepentingan rakyatserta hak-hak dasar rakyat.Disamping itu, pemerintah dalam
menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak
sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat.Upaya untuk mewujudkan
pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuatan yang terbatas itu dituangkan
dalam suatu aturan bernegara yangumumnya disebut konstitusi (hukum dasar Negara).
Melihat kenyataan yang demikian marilah kita benahi peradilan dengan diawali dari
diri sendiri, dengan mempelajari norma atau hukum sekaligus memahami dan
menegakannya sesuai dengan keadilan yang benar. Dalam bahasan ini dibahas supaya
keadilan dapat ditegakan, maka akan terkait semua aspek yang ada didalamnya yang
mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat ditegakan.

2. B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:
1. Jelaskan pengertian rule of law?
2. Bagaimana cara menegakan keadilan hukum di negara kita menurut rule of law?
3. Apakah keadilan sudah benar-benar di tegakkan di negara kita Indonesia?
4. Seperti apapelaksanaan hukum yang harus kita laksanakan dan tegakan di negara
kita Indonesia?
C. Tujuan
Dengan adanya makalah ini, diharapkan kita akan memehami tentang :
1. Pengertian rule of law.
2. Cara menegakan keadilan dengan hukum yang berlaku.
3. Peradilan di negara kita Indonesia sudah tergolong baik atau buruk
4. Hukum yang harus kita jalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Rule of Law
Latar belakang rule of law di Indonesia diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan
pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara, demokrasi Konstitusional, Perumusan
yuridis dari Demokrasi Konstitusional.Pada abad ke-19 rule of law muncul sebagai susatu
doktrin hokum dan bersamaan dengan itu juga muncul Negara konstitusi dan
demokrasi.doktrin ini lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya
peran parelemen dalam penyelenggaraan Negara, serta reaksi terhadap Negara absolute
yang berkembang sebelumnya.rule of law dalam suatu Negara dapat di lihat dari ada atau
tidaknya “kenyataan“ apakah rakyat benar-benar menikmati keadilan, dalam artian
perlakuan yang adil, baik sesame warga Negara maupundari pemerintah.
Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi
masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-
prinsip rule of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap
„‟rasa keadilan‟‟ bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945
memberi jaminan adanya rule of law dan sekaligus rule of justice. Prinsip-prinsip rule of
law di dalam pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara
negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental
NegaraKesatuan Republik Indonesia.Masyarakat madani (civil society) adalah kondisi
suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan.Kebenaran dan
kekuasaan adalah milik bersama.Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan,
ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi, dan
sejenisnya.Oleh karena itu, perjuangan menuju masyarakat madani pada hakikatnya
merupakan prosespanjang dan produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan
kezaliman dan dominasipara penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani.

4. Latar belakang kelahiran rule of law:
1. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan
Negara.
2. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
3. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.
Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan negara
konstitusi dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh
aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan
egalitarian. Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man.
Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey terdiri dari:
- Supremasi aturan-aturan hukum.
- Kedudukan yangsama didalam menghadapi hukum.
- Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan
pengadilan.
Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of
law adalah:
1. Adanya perlindungan konstitusional.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.
7. pemilihan umum yang bebas

5. Ada tidaknya rule of law pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan”, apakah
rakyatmenikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesamawarga Negara maupun
pemerintah.Untuk membangun kesadaran di masyarakat maka perlu memasukan materi
instruksional rule of law sebagai salah satu materi di dalam mata kuliah Pendidikan
Kewareganegaraan (PKn).
B. Pengertian dan Lingkup Rule of Law
Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua yaitu:
1. Pengertian Formal (in the formal sense) : organized public power (kekuasaan umum
yg terorganisasikan) negara otoriter pun punya rule of law
2. Pengertian hakiki/materiil (ideological sense) : menegakkan rule of law ok
menyangkut ukuran hukum yg baik dan hukum yg buruk (just and unjust law)
3. Pengertian Universal : sangat sulit di pastikan karena ada perbedaan setiap
masyarakat yg melahirkannya dan perbedaan rasa keadilan.
Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang
dirasakan oleh masyarakat.Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung
gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur
yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
C. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal di Indonesia
Prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang
menyatakan:
a. bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,…karena tidak sesuai dengan peri
b. kemanusiaan dan “eri keadilan”;
c. …kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan makmur;
d. …untuk memajukan “kesejahteraan umum”,…dan “keadilan social”;
e. …disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia”;

6. f. “…kemanusiaan yang adil dan beradab”;
g. …serta dengan mewujudkan suatu “eadilan social” bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian inti rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat
terutama keadilan social.
Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD
1945, yaitu
a. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3),
b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggaraakan peradilan guna menegakan hokum dan keadilan ( pasal 24 ayat
1),
c. Segala warga Negara bersamaan kedudukanya didalam hokum dan pemerintahan,
serta menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27
ayat 1),
d. Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hokum (pasal 28 D ayat 1), dan e.
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).
Rule of law secara formal yaitu Negara yang memiliki ruang gerak sempit.
Negara mengurusi hal-hal sedikit sedangkan yang banyak terutama dalam
kepentingan ekonomi disertahkan kepada warga.Negara hanya mempunyai tugas pasif
yaitu baru bertindak apabila hak-hak warga Negara dilanggar atau ketertiban umum
terancam.
Adapun ciri-ciri rule of law yang dikemukakan oleh ahli hukum anglo saxon,
yaitu:
a. Supermasi hukum artinya tidak ada kesewenangan-wenangan, sehingga
seseorang hanya boleh dihukum bila melanggar hukum
b. Kedudukan yang sama didepan hukum baik rakyat maupun bagi pejabat

7. c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan
pengadilan.
D. Isu-Isu Rule of Law
Hal-hal yang sering mengemuka megemuka dalam kaitannya rule of law
1. Masih relefankah rule of law di Indonesia ?
Berdaasarkan realita yang ada, rule of law saat ini tidak sejalan lagi dengan
perkembangan yag ada di Indonesia.seperti yang kita ketahui rule of law menjamin
keadilan social dimana mencakup antara instansi atau aturannya,substansi atau
orang/badan,kultur atau budaya.ketiga hal ini harus relevan.untuk menjamin
keadilan social di Indonesia.
2. Bagaimana seharusnya rule of law itu di laksanakan ?
Rule of law dapat di laksanakan dengan mengfungsikan aturan, dimana warga
sebagai pelaksana aturan dan terlebih lagi pemerintah melaksanakan aturan itu
dengan tegas tanpa memandang status dalalam suatu permasalahan.
Rule of law merupakan Negara hukum, suatu legalisme yang mengandung
gagasan dari konsep keadilan dan melayani melalui pembuatan system peraturan
yang bersifat objektif, dan bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional. Di
Negara hukum peraturan perundang-undangan yang berpuncak konstitusi yang
merupakan satu kesatuan system hukum sebagai landasan bagi setiap
penyelenggaraan kekuasaan.
Dalam suatu Negara hukum, begitu banyak permasalahan yang berhubungan
dengan penuntutan keadilan.Penuntutan keadilan itulah yang termasuk kedalam
pembahasan isu-isu rule of law, di dalam pembahasan terebut tercantum bagaimana
pelaksanaan dari keadilan di Negara yang bersangkutan, program-program
pemerintah yang mendukung pelaksanaan rule of law agar dapat berjalan dengan
efektif. Sebagai contoh, du Negara Indonesia, masyarakat begitu banyak menuntut

8. keadilan terhadap penerapan hukum di Indonesia, di mana banyaknya terdapat
kasus-kasus korupsi dalam penanganan secara tegas, sedangkan nrakyat-rakyat
kecil yang hanya melakukan kesalahan kecil, seperti pencurian tanaman begitu berat
hukuman yang terimanya, tidak seperti para koruptor yang tetap bebas melakukan
kegiatannya, dan tampak seperti orang-orang yang tidak memiliki kesalahan. Hal-
hal seperti inilah yang menjadi pembahaan yang begitu hangat dalam penegakan
rule of law.
E. Prinsip-Prinsip Rule of Law Secara Hakiki
Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki (materiil) erat kaitannya
dengan(penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum) “the enforcement of the
rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hokum dan
implementasi prinsip-prinsip rule of law.Berdasarkan pengalaman berbagai Negara dan hasil
kajian, menunjukan keberhasilan “the enforcement of the rules of law” bergantung pada
kepribadian nasional setiap bangsa (Sunarjati Hartono: 1982). Hal ini didukung kenyataan
bahwa rule of law merupakan institusi social yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan
mempunyai akar budayanya yang khas pula.Karena bersifat legalisme maka mengandung
gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan system peraturan dan prosedur
yang sengaja bersufat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait rule of law telah
banyakdihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal
sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan
dimasyarakat.Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sekarang ini
tertuang dengan jelas pada pasal 1 (3) UUD 1945 perubahan ketiga, yang berbunyi “Negara
Indonesia adalah Negara hukum”.Dimasukkannya ketentuan ini dalam pasal UUD 1945
menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahw Negara
Indonesia adalah Negara hukum. Dasar lain yang dapat di jadikan landasan adalah bahwa
Indonesia adalah Negara hukum dalam arti materil yang terdapat dalam pasal-pasal UUD
1945, sebagai berikut :

9. a. Pada Bab XIV tentang perekonomian Negara dan kesejahteraan social pada pasal
33 dan pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa Negara kesejahteraan
masyarakat.
b. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan
juga dinyatakan perlunya turutserta dalam kesejahteraan masyarakat.
F. Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) Rule of Law
Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka:
a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak
masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
b. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang
tumbuh dan berkembang pada bangsa.
c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang
hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga
memihak pada keadilan.
Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak
hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar
hokum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif
memuat kandungan moral yang kuat.Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam
hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back
to law and order”,kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.
Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan
atau kekuatan apapun.
3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.
Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain:

10. Kasus korupsi KPU dan KPUD;
Kasus illegal logging;
Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA);
Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ;
BAB 111

11. A. Kesimpulan
Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa
keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang
objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.Rule of law sangat diperlukan
untuk Negara seperti Indonesia karena akan mewujudkan keadilan. Tetapi harus
mengacu pada orang yang ada di dalamnya yaitu oranr-orang yang jujur tidak
memihak dan hanya memikirkan keadilan tidak terkotori hal yang buruk.Agar kita
dapat menikmati keadilan maka seluruh aspek Negara harus bersih, jujur, mentaati
undang-undang, juga bertanggung jawab, dan menjalankan UU 1945 dengan baik.
B. Saran
Dalam suatu penegakan hukum disuatu Negara maka seluruh asprk kehidupan
harus dapat merasakannya dan diharapkan semua aspek tersebut mentaati
hokum.Sebagai warga negara kita haruslah menjunjung tinggi hukum dan kaidah-
kaidahnya agar terwujud negara yang makmur dan sejahtera yang nyaman bagi
seluruh penduduk. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi kedaulatan, kita
harus pelajari Undang-Undang 1945 beserta nilai-nilainya dan jalankan apa yang jadi
tuntutanya agar tercipta kehidupan yang stabil.
DAFTAR PUSTAKA

12. Buku mku,google,wikipedia