KABUPATEN MUNA

1. BAB I
PENDAHULUAN
Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa
faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara,
organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional (kelompok-kelompok
atau badan-badan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan pemerintah
domestik, serta individu-individu. Dalam hubunngan internasional terdapat berbagai pola
hubungan antar bangsa seperti : pola penjajahan, pola hubungan ketergantungan, pola
hubungan sama derajat antarbangsa. Memiliki arti penting serta sarana hubungan
internasional.hubungan yang dapat mengikat dua atau beberapa pihah telah dibuat dalam
bententuk aturan yangharus diditaati oleh semua pihak yang mengadakan hubungan dan
kerja sama internasional. Ketentuan ini disebut Pacta Sunt Servanda. Perjanjian
internasional menjadi hokum terpenting bagi kerjasama internasional Bangsa bangsa di
dunia sudah lama melakukan hubungan kerjasama dengan bangsa lain. Ketentuan atas
karena perjanjian internasional akan mengakibatkan hokum yang juga sekaligus
akanmenjalani kepastian hukum pada perjanjian internasianal hal-hal yang menyangkut hak
dan kewajiban antar subjek-subjek hokum internasional.
Dari sebagian masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu melakukan hubungan dengan
bangsa lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, kita menetapkan politik luar
negeri yang "bebas" dan "aktif". Politik luar negeri bebas aktif ini mulai dicanangkan sejak
awal merdeka.
Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerja sama dengan
bangsa mana pun di dunia ini. Bangsa kita tidak membatasi hubungan dengan Negara -
negara barat saja, juga tidak membatasi dengan bangsa-bangsa timur saja. Indonesia
menjalin hubungan dengan semua bangsa di dunia.
Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha
menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berdasar pada landasan
konstitusional, yakni tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan pasal 11
UUD 1945. Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, pada masa orde lama (tahun
1959 - 1965) pernah terjadi penyimpangan terhadap politik luar negeri yang bebas dan aktif
ini. Saat itu bangsa Indonesia cenderung mengeblok ke Rusia (timur). Pada waktu itu, politik
luar negeri Indonesia berporos Jakarta - Pyongyang - Peking.
Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia
pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan juga
membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika lainnya.
1

2. 1.1 Latar Belakang Masalah
Pada umumnya, negara yang telah merdeka dan bedaulat penuh akan mengadakan
hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan masyarakat, struktur
pemerintah, kepentingan nasional dan perbedaan-perbedaan lainnya. Namun, perbedaan
tersebut biasanya menimbulkan suatu kebutuhan yang menyebabkan adanya hubungan
internasional. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara yang tidak dapat menjalin
hubungan internasional dengan negara lain akan sulit untuk mempertahankan
kedaulatannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan internasional
diperlukan karena suatu negara memiliki ketergantungan dengan negara lain dalam hal
memenuhi semua kebutuhan dan menjaga kedaulatan negaranya. Pada makalah ini akan
dibahas beberapa hal mengenai hubungan hubungan internasional yang meliputi hal hal
yang melatarbelakangi timbulnya hubungan internasional, kebijakan yang dilakukan
Indonesia dalam politik luar negeri dan sengketa sengketa internasional serta berbagai
aspeknya.
1.2 Rumusan Masalah
Perumusan Masalahnya meliputi :
1. Bagaimana Latar Belakang Munculnya Hubungan Internasional ?
2. Apa saja Makna Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia ?
3. Jelaskan Pengertian Sengeketa Internasional dan Berbagai aspeknya ?
1.3 Tujuan Penulisan
Makalah ini kami buat untuk memenuhi Tugas PKN oleh bapah H.Amiruddin S.pd, dimana
yang Insya Allah akan dipresentasikan untuk bahan diskusi pada mata pelajaran PKN
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Latar belakang munculnya hubungan internasional
Faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah kekayaan alam dan
perkembangan industri yang tidak merata. Setiap negara memiliki sumber kekuatanyang
berbeda. Mungkian ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada pula negara yang
banyak jumlah penduduknya,sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah
ilmuwan. Hal tersebut mendorong kerjasama antar negara dan antar individu yang tunduk
pada hukum yang dianut negaranya masing-masing. Hubungan Internasional merupakan
hubungan antarnegara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda. Perbedaan
tersebut baik dalam hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun hankam.
Kerjasama ini tidak hanya diperlukan oleh bangsa atau negara yang berkembang.
Akan tetapi, juga negara-negara besar dan maju. Hubungan internasional Indonesia dengan
negara lain dilandasi oleh persamaan derajat dan didasarkan pada kemajuan serta
persetujuan dari beberapa atau semua negara.
. Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik
secara bilateral maupun multilateral, antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah
penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Jika suatu negara memiliki kekuatan empat
faktor tersebut, maka negara tersebut relatif lebih longgar untuk mengadakan hubungan
internasional. Namun, jika empat faktor kekuatan tersebut lemah, maka suatu negara akan
sangat membutuhkan hubungan internasional.
Dalam kenyataan, tidak ada negara yang tidak membutuhkan hubungan dengan negara
lain. Bahkan negara-negara industry majupun membutuhkan negara-negara lainyang belum
maju untuk memasarkan produk-produk mereka. Tidak jarang bahkan negara industry maju
membutuhkan bahan mentah yang mungkin lebih banyak dimiliki negara yang sedang
berkembang.
Dewasa ini, dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
hampir semua negara telah mengadakan hubungan kerjasama dalam lingkup internasional.
Tetapi, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi di antara berbagian negara tidak
berimbang. Ada negara yang sudah sangat maju, sementara sebagian lainnya berusaha
untuk mengembangkan ekonominya.
1. Manusa adalahmahluk social sehingga memiliki kecenderungan untuk bergaul dan
bekerjasama dengan manusia lainnya. Kecenderungan untuk berkelompok dan
bekerjasama manusia lainnya juga didorong oleh naluri untuk memenuhi kebutuhannya baik
secara lahirian maupun batiniah.
2. Sebagai bangsa, manusua tak mungkin hidup tanpa menjalin hubungan dengan
bangsa lain.
3

4. 3. Lahirnya era keterbukaan lahirnya era globalisasi, yang imbasnya adalah
a. Hubungan antarbangsa makin erat karena pada era ini kemajuan teknologi informasi
makin pesat, sehingga hubungan antar warga dunia tak dapat dibatasi oleh apa pun.
b. Ketergantungan antar warga makin tinggi, sehingga kebijakan demostik suatu negara
(bangsa) tak bias dilepaskan begitu saja dari pertimbangan pandangan internasional.
c. Karena ketergantungan antarnegara makin tinggi serta hubungan makin erat, maka
tidak dapat dihindari efek negatifnya, yaitu gesekan kepentingan antarn negara yang satu
dan negara yang lainnya. Untuk itu, perlu diadakan hubungan internasional guna
menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menentukan pola hubungan yang jelas.
d. Bangsa Indonesia perlu menetapkan pola hubungan dengan bangsa lain dengan
landasan yang kokoh baik landasan formal maupun material, sehingga kepentingan nasional
tetap dikedepankan. Dengan demikian, dalam percaturan internasional, bangsa kita tetep
kokoh dan tidak mudah terombang-ambing serta menjadi subjek dan bukan menjado objek.
Selain faktor-faktor tersebut asal mula dari ilmu Hubungan Internasional sebenarnya juga
dimulai saat pecahnya perang dunia I (1914-1918), perang yang begitu mengerikan hingga
membuat orang percaya bahwa itu adalah perang untuk mengakhiri segala peperangan
sebelumnya. Kerusakan dan kehancuran, usaha fisik dan ekonomi diperluas melalui
pembunuhan dan pembantaian mengerikan dari seluruh generasi (terutama kaum muda)
dalam skala yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Studi ilmu Hubungan Internasional
muncul karena keyakinan bahwa perang adalah masalah terburuk yang pernah dihadapi
umat manusia dan sesuatu yang harus diakhiri untuk memastikan tidak adanya lagi
“kehilangan generasi”.
Pada saat pecahnya perang dunia ke II para pakar ilmu Hubungan Internasional terus
berlanjut untuk fokus pada asal muasal hubungan internasional atau antar negara, dalam
usahanya untuk memahami penyebab pecahnya perang. Setelah konflik tersebut ada
beberapa usaha yang diperbaharui untuk mencapai perdamaian dunia. Ditandai dengan
lahirnya PBB pada tahun 1945.
Pada masa yang penuh pengawasan ini, banyak negarawan membentuk pandangan bahwa
menghilangkan perang sangatlah tidak mungkin. Lalu mereka lebih memilih untuk berfokus
pada bagaimana cara untuk membatasi dan mengontrol konflik global.
2.2 Makna Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan
dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan
kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk
mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik
dengan negara lain. Misalnya, ketika awal berdirinya negara Kesatuan republik Indonesia,
untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya,
para pendiri negara kita mengadakan hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia,
4

5. Mesir dan sebagainya. Alhasil,negara kita dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan
kemerdekaanya sampai sekarang.
Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa
dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia, perlu
dipahamami dulu definisi atau pengertian dari politik luar negeri seperti di bawah ini:
1. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam
berhubungan dengan negara lain.
2. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan oleh
suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan untuk
kepentingan nasional.
3. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional
merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara yang
bersangkutan.
Jadi, pada dasarnya politik luar negeri merupakan strategi untuk melaksanakan
kepentingan nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain.
Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Politik Luar Negeri
adalah Kebijakan, Sikap dan langkah Pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan
hubungan dengan Negara lain, Organisasi Internasional, dan subjek hukum internasional
lain dalam menghadapi masalah internasional untuk mencapai tujuan nasional. Disini
ditegaskan pula bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada
Pancasila, UUD 1945 dan GBHN, bahwa politik negeri Indonesia adalah Bebas Aktif yang
diabdikan demi kepentingan nasional.Diplomasi juga harus bersifat kreatif, aktif, dan
antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam berpendirian, serta rasional dan
luwes dalam perdebatan.
Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September 1948, Pemerintah Indonesia
mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam siding Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap
politik luar negeri Indonesia seperti berikut. Sikap pemerintah tersebut dipertegas lagi oleh
kebijakan politik luar negeri Indonesia yang antara lain dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta.
Ia mengatakan,bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
b. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila
barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri;
c. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia
dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran
rakyat;
d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam
Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.
Politik yang bebas aktif, bebas berarti bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan dan
berhubungan dengan negara mana pun. Kita tidak membatasi hubungan dengan bangsa-
5

6. bangsa Eropa saja atau dengan bangsa Timur saja. Kita berhubungan dengan semua
bangsa di dunia. Aktif, artinya bahwa bangsa Indonesia turut aktif dalam menciptakan
perdamaian dunia. Perwujudannya, bahwa bangsa Indonesia akan berusaha untuk
membantu negara-negara yang terjajah agar terbebas dari penjajahan, tidak mau menjajah
bangsa lain, dan selalu mengutamakan jalan pemecahan dengan cara damai terhadap
setiap konflik yang terjadi.
2. Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia
Apabila kita simpulkan dari uraian di atas, tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif
ialah:
a. untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa;
b. ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan
damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat;
c. menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.
Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonseia menjalankan
prinsip-prinsip berikut:
a. Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama
dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia;
b. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling
menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia
menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia.
c. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional;
d. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman
kepada Piagam PBB.
3. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memilki landasan yang kuat dan
kokoh. Landasan tersebut tercantum pada alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal 11 UUD 1945. Dalam alinea
pertama disebutkan, " penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan." Sedangkan dalam alinea keempat dinyatakan, " ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial " Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, "Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
negara lain."
Selain landasan tersebut, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif juga
berdasar pada Keterangan Pemerintah di depan sidang BP-KNIP tanggal 2 September
1948. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tetap diabdikan untuk mencapai
kepentingan dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945.
6

7. Secara sosial bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang damai dengan semua
negara di dunia. Sebab itu, kita tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara
tertentu saja. Kita terbuka terhadap semua bangsa dan negara dalam menjalin kerjasama.
Secara kejiwaan, apabila bangsa kita membatasi diri hanya dengan negaranegara tertentu
saja, maka dapat menyebabkan bangsa kita terkucil oleh salah satu kelompok. Karena
alasan itu juga, bangsa Indonesia menentukan haluan politik luar negeri yang bebas aktif.
Bebas artinya dalam menjalin hubungan internasional tidak dibatasi pada negara-negara
tertentu saja. Aktif artinya, bangsa kita tak mau tinggal diam dalam upaya menciptakan
perdamaian dan keamanan internasional.
4. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Orde Lama
Pada masa orde lama (Demokrasi Terpimpin), politik luar negeri Indonesia pernah belok ke
arah negara-negara Eropa Timur atau Uni Sovyet, dan memusuhi negara-negara eropa. Hal
ini disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu:
a. Faktor dari dalam negeri (intern), yaitu karena dominannya (besarnya pengaruh) Partai
Komunis Indonesia (PKI) menguasai kehidupan politik Indonesia;
b. Faktor dari luar negeri (ekstern), yaitu kurang simpatiknya bangsa eropa dan Amerika
dalam menghadapi berbagai persoalan di negara Indonesia.
Dengan dua alasan itu, pemerintah Indonesia akhirnya membelokkan haluan politiknya ke
arah timur (Uni Sovyet). Indonesia mengambil haluan politik luar negeri dengan membentuk
Poros Jakarta _ Hanoi _ Phnom Penh _ Peking _ Pyongyang.
Dianutnya politik luar negeri yang cenderung condong ke Sovyet menyebabkan perubahan
kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang
dengan leluasa. Partai-partai politik lain dibubarkan satu per satu, sehingga dalam negara
hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncaknya terjadilah peristiwa
G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965.
Faktor penting yang ikut menentukan perumusan politik luar negeri Indonesia :
a. Posisi Geografis, adanya posisi silang, antara dua samudra dan dua benua
b. Penduduk, jumlah penduduk yang besar dan potensial sebagai tenaga yang efektif
akan menjadi modal dasar pembangunan.
c. Kekayaan Alam, kekayaan alam yang kita miliki harus dikelola dengan baik
d. Militer, TNI sebagai kekuatan pertahanan senantiasa ditingkatkan profesionalitasnya
e. Perkembangan situasi Internasional, adanya kesenjangan antara negara maju dan
negara berkembang, konflik regional, konfik internasional dsb.
f. Kualitas Diplomasi, bagaimana mempersiapkan, merekrut dan mendidik tenaga
diplomat yang handal dan profesional sehingga dapat melindungi kepentingan nasional dan
dapat mewakili Indonesia di forum-forum internasional.
7

8. 2.3 Sengketa Internasional dan Berbagai Aspeknya
2.3.1 Pengertian Sengketa Internasional
Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional
mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak,
dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.
2.3.2 Penyebab Sengketa Internasional
Sengketa Internasional disebut dengan perselisihan yang terjadi antara Negara dan Negara,
Negara dengan individu atau Negara dengan badan-badan / lembaga yang menjadi subjek
internasional.
Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain :
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional.
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
6. Perluasan pengaruh politik& ideologi terhadap negara lain
7. Adanya perbedaan kepentingan
8. Penghina terhadap harga diri bangsa
9. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatas-an antar negara yang banyak yang belum
tersele-saikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan ).
10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang
ada di kawa-san ini, maupun dari luar kawasan.
11. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat
mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.
Penyebab timbulnya sengketa Internasional meliputi berbagai bidang sebagai
berikut :
a. Bidang Politik
Sejak berakhirnya perang dingin, sistem bipolar (perkembangan kekuatan antara dua
negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet) berubah. Tahun 1945 dengan
munculnya dua block kekuatan besar yaitu blok Barat dan Blok Timur dengan pakta
pertahanan NATO dibawah pimpinan Amerika Serikat dan Pakta Warsawa dipimpin Oleh
Uni Soviet yang berakhir dengan kejayaan pakta pertahanan NATO mengubah dunia secara
drastis.
b. Batas Wilayah (laut teritorial dan daratan)
Ketidakjelasan batas wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, dengan wilayah negara
lain merupakan salah satu penyebab munculnya sengketa Internasional. Salah satu contoh
ketidakjelasan batas laut teritorial misalnya antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau
Sipadan dan Ligitan (di Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke Mahkamah
8

9. Internasional, hingga akhirnya pada tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh
Malaysia.
c. Bidang Ekonomi
Adanya perbedaan kepentingan dan ketidakcocokan antara industri, contohnya ekonomi
Jepang dan Amerika Serikat. Amerika mengatakan bahwa Jepang adalah masyarakat
industri yang berbeda dengan negara-negara Barat karena Jepang tidak mau memedulikan
konsumsi rakyatnya, tetapi menguasai ekonomi dunia dengan cara merkantilisme atau
menguasai perdagangan dan menitikberatkan dirinya sebagai masyarakat produsen.
2.3.3 Masalah-Masalah Internasional
Masalah internasional adalah masalah yang timbul dalam hubungan antarnegara yang
diatur dalam hukum internasional.
Masalah Internasional, antara lain sebagai berikut :
a. Intervensi
Intervensi adalah tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain, intervensi
bertentangan dengan hukum internasional bila]
1) Campur tangan tersebut bertentangan dengan kehendak negara yang dicampuri,
2) Campur tangan tersebut mengganggu kemerdekaan politik negara yang dicampuri.
b. Penyerahan (ekstradisi)
Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh melakukan tindakan pidana atau
sudah dijatuhi hukuman oleh suatu negara, dan bersembunyi atau melarikan diri ke negara
lain untuk dikembalikan ke negara asal. Orang yang dapat di ekstradisi adalah :
1) Warga negaranya sendiri,
2) Warga negara dari negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi.
c. Suaka (asylum)
Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara dari
negara lain. Pemberian suaka didasarkan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan
kemanusiaan dan pertimbangan politik. Pemberian suaka ini biasanya akan membentuk
hubungan antara negara yang memberikan suaka dengan negara yang warga negaranya
mendapat suaka.
d. Hukum Netralitas
Netralitas adalah sikap suatu negara yang tidak turut berperang dan tidak ikut dalam
permusuhan.
Menurut Grotius ada dua prinsip umum nertralitas, yaitu sebagai berikut :
1) Negera netral tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat memperkuat pihak-pihak yang
berperang, sedangkan yang berperang berdasarkan alasan perang yang tidak adil. Di
samping itu, negara netral tidak boleh menghalang-halang gerakan pihak berperang yang
alasan perangnya adalah adil.
2) Jika sulit menentukan adil atau tidaknya suatu perang, maka negara netral harus
memperlakukan pihak-pihak berperang secara sama.
9

10. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian
kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling
ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena hubungan dan kerjasama
ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga
bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling
pengertian antar bangsa di dunia.
Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan
negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan
dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang
diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat
dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap periode pemerintahan
hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa
berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara
tak terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika
kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan
sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan ansional negara yang
bersangkutan.
Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional
mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak,
dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.
B. Saran
Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi yang
sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya
hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan dan
perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas menunjukkan bahwa setiap bangsa
memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapat
dipenuhi oleh potensi setiap bangsa. Keadaan yang demikian mendorong untuk saling
mengadakan hubungan antar negara.
10