IKraR atau Indeks Kesejahteraan Rakyat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat, keberhasilan pembangunan yang inklusif, dan ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia dengan mempertimbangkan 3 dimensi yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi dan kepemerintahan yang diukur melalui 22 indikator.

1. Rusman R. Manik
swamandiri.wordpress.com | slideshare.net/rusmanik | 081 668 9361
Indeks Kesejahteraan Rakyat
Gambar dari: fuji-veong.blogspot.com

2. Ukuran Penilaian Pencapaian
Tujuan Pembentukan NKRI
• Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia =
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
• Bagaimanakah mengukur
dan menilai tingkat
pencapaian tujuan itu?

3. Ukuran Penilaian Pencapaian
Tujuan Pembentukan NKRI
• Ada banyak ukuran yg dapat digunakan, tetapi semuanya
tidak khas Indonesia.
• Khas Indonesia diartikan sebagai = dibangun dari dan untuk
mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan
konteks kekinian.
• Ukuran itu harus menjadi bagian utama dalam
Manajemen Pembangunan Bangsa
Indonesia, yaitu untuk:
Prove akuntabilitas kinerja pemimpin, dan
Improve pencapaian tujuan NKRI.
Gambar dari: www.doncio.navy.mil

4. Beberapa Alat Ukur Alternatif
1. Human Development Index
Indeks ini memperhitungkan 4 indikator, yaitu: angka melek huruf,
angka partisipasi kasar gabungan, angka harapan hidup saat lahir, dan
PDB per kapita (daya beli).
2. Gross National Happiness (Oleh Bhutan)
Indeks ini memperhitungkan 9 domain dan 33 indikator, baik yang
bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
3. Index Quality of Life
Indeks ini memperhitungkan 9 variabel, yaitu: kesehatan, kehidupan
keluarga, kehidupan masyarakat, kesejahteraan materi, keamanan
dan stabilitas politik, iklim dan geografi, keamanan kerja, kebebasan
politik, dan kesetaraan gender.

5. Beberapa Alat Ukur Alternatif
4. Prosperity Index
Indeks ini memperhitungkan 8 indikator, yaitu: economy, health,
entrepreneurship, safety and security, governance, personal freedom,
education, dan social capital.
5. The Better Life Index
Indeks ini memperhitungkan 11 indikator, yaitu: housing, income,
jobs, community, education, environment, civic engagement, health,
life satisfaction, safety, dan work-life balance.
6. The Economic Well-being Index
Indeks ini memperhitungkan 4 dimensi: consumption flows, stock
wealth, equality, dan economic security. Total indikator = 18

6. Apakah IKraR itu?
• IKraR = Indeks Kesejahteraan Rakyat.
• Dikembangkan oleh Kementerian
Koordinator Bidang Kesejah-
teraan Rakyat Republik
Indonesia.
• Diluncurkan pada: 21 Maret
2012, oleh HR. Agung Laksono.

7. Kegunaan IKraR
• IKraR = Indeks Kesejahteraan Rakyat.
• Digunakan untuk mengukur:
tingkat kesejahteraan rakyat;
keberhasilan pembangunan yang inklusif; dan
ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak
dasar rakyat
di Indonesia.

8. IKraR sebagai Koreksi pada IPM
Dinyatakan bahwa:
• IKraR bukan pesaing IPM, tetapi memperluas IPM.
• Perluasan pada IKraR = memperhitungkan 3 dimensi, yaitu:
keadilan sosial, keadilan ekonomi serta demokrasi dan
kepemerintahan.
• Dengan IKraR, pilihan kebijakan akan lebih jelas melalui
analisis pada tiap indikator yang digunakan dalam tiap
dimensi kesejahteraan.

9. Mengapa IKraR?
3 Argumentasi Resmi Penyusunan IKraR
• Argumentasi Faktual
Telah ada pergeseran paradigma pembangunan, tetapi ukuran2
kesejahteraan yg digunakan saat ini masih lebih bersifat makro,
sektoral dan tidak komprehensif (didominasi perspektif ekonomi).
• Argumentasi Konstitutif
Undang-undang Dasar 1945: Pasal 28C ayat 1; Pasal 28H ayat 1;
Pasal 28H ayat 3; Pasal 34 ayat 1; dan Pasal 34 ayat 2. Pasal2 tsb
secara eksplisit memandatkan Pemerintah utk mewujudkan tujuan
pembangunan nasional, yaitu: masyarakat yg mandiri, sejahtera,
adil dan makmur.
• Argumentasi Hubungan Internasional
Indonesia telah meratifikasi Kovenan tentang pemenuhan Hak
Ekonomi, Sosial dan Kultural (EKOSOB, UN) pada tahun 2005.

10. Nilai IKraR
• Nilai IKraR berkisar antara 0 hingga 100
Dari gambar di atas: tingkat kesejahteraan rakyat di Papua lebih
rendah dibanding tingkat kesejahteraan rakyat di Kalimantan Timur.

11. 3 Dimensi Pembentuk IKraR
• Dimensi Keadilan Sosial
Mengukur keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan aksesibilitasnya, serta
pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat.
• Dimensi Keadilan Ekonomi
Mengukur keadilan kepemilikan dan aksesibilitas rakyat terhadap sumberdaya ekonomi
untuk mencapai kesejahteraannya.
• Dimensi Demokrasi dan Governance
Mengukur kemajuan pembangunan demokrasi yg menjamin hak rakyat berpartisipasi
dalam keseluruhan proses pembangunan secara mandiri tanpa diskriminasi.
IKraR
Demokrasi &
Governance
Keadilan
Ekonomi
Keadilan
Sosial

12. 22 Indikator pada 3 Dimensi
Pembentuk IKraR

13. Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan IKraR
• Kesejahteraan rakyat yang
tertinggi ada di Provinsi DKI
Jakarta, Bali, dan DI
Yogyakarta.
• Kesejahteraan rakyat masih
sangat rendah di Provinsi Papua
dan Papua Barat.
• Selisih antara yang tertinggi
dengan yang terendah cukup
besar = 24,02 (Standard Deviasi
= 4,94)
• Ada 18 (54,5%) Provinsi yang
tingkat kesejahteraan rakyatnya
di bawah rerata nasional.
Rerata Nilai IKraR, 2009-2013
33.7
38.1
39.8
40.6
41.4
41.4
41.7
41.7
41.8
42.4
42.5
43.2
44.9
45.4
45.5
45.8
45.9
46.2
46.3
46.6
46.7
47.4
47.6
47.7
48.0
48.1
48.3
48.9
49.1
49.2
51.3
55.3
55.5
57.7
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
Papua
Papua Barat
Nusa Tenggara Barat
Maluku
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
Aceh
Nusa Tenggara Timur
Bengkulu
Kalimantan Barat
Sumatera Utara
Jambi
Lampung
Sumatera Barat
Kalimantan Tengah
Nasional
Sumatera Selatan
Jawa Timur
Bangka Belitung
Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Riau
Kalimantan Selatan
Banten
Sulawesi Utara
Kepulauan Riau
Jawa Tengah
Kalimantan Timur
D. I. Yogyakarta
Bali
DKI Jakarta

14. Kesejahteraan Rakyat di Kab. Gunung Kidul
Berdasarkan Nilai IKraR, 2009 - 2012

15. 51.14
52.85 53.59
56.75 57.14 56.52
47.83
49.80
50.79
52.31
55.47
55.67
54.95
45.38
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Gunung Kidul Kulon Progo Bantul Kota Yogyakarta Sleman Provinsi DIY Nasional
IKraR (Thn 2012) Rerata Nilai IKraR (2009-2012)
Tingkat Kesejahteraan Rakyat di DIY
Berdasarkan Nilai IKraR
Di lingkup Provinsi DIY, tingkat kesejahteraan
rakyat yg tertinggi ada di Kab. Sleman. Kondisi
terendah ada di Kab. Gunung Kidul. Tetapi masih
jauh lebih baik dibanding rerata nasional.

16. Mengapa Tingkat Kesejahteraan Rakyat
di Kab. Gunung Kidul Lebih Rendah?
Di Kab. Gunung Kidul, dari tahun 2009-2012, rerata capaian
pada seluruh dimensi kesejahteraan rakyat (IKraR) masih
relatif rendah, khususnya pada dimensi keadilan sosial
19.92
12.85
17.03
22.89
13.47
19.30
18.70
14.67
21.59
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Dimensi Keadilan Sosial Dimensi Keadilan Ekonomi Dimensi Demokrasi dan Government
Gunung Kidul Sleman Provinsi DIY

17. Di Kab. Gunung Kidul, Capaian pada Dimensi2
Kesejahteraan Rakyat Masih Relatif Rendah
53.49
55.97 56.07 57.14
46.67
51.04
50.33
51.14
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2009 2010 2011 2012
Gunung Kidul Sleman Linear (Gunung Kidul)
IKraR
22.48
23.06 22.91
23.12
19.41
20.44
19.80
20.04
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
2009 2010 2011 2012
Gunung Kidul Sleman Linear (Gunung Kidul)
Dimensi Keadilan Sosial
15.79
12.59 12.72 12.78
13.46
12.62
12.87
12.44
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
2009 2010 2011 2012
Gunung Kidul Sleman Linear (Gunung Kidul)
Dimensi Keadilan Ekonomi
15.22
20.31 20.44
21.24
18.66
17.66
17.99
13.80
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2009 2010 2011 2012
Gunung Kidul Sleman Linear (Gunung Kidul)
Dimensi Demokrasi dan Governance

18. Detail Penghitungan IKraR Kab.
Gunung Kidul dan Kab. Sleman, 2011
Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sleman

19. Pilihan Kebijakan Peningkatan IKraR
oleh Pemkab Gunung Kidul
• Memperbaiki kondisi di tiap indikator
dengan mensinergikan peran
pemerintah, peran serta masyarakat,
dan perusahaan.
• Monev pencapaiannya utk prove dan
improve kondisinya secara
berkelanjutan.
22.48
23.06 22.91
23.12
19.41
20.44
19.80
20.04
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
2009 2010 2011 2012
Gunung Kidul Sleman Linear (Gunung Kidul)
Dimensi Keadilan Sosial

20. Pilihan Kebijakan Peningkatan IKraR
oleh Pemkab Gunung Kidul
• Memperbaiki kondisi di tiap indikator
dengan mensinergikan peran
pemerintah, peran serta masyarakat,
dan perusahaan.
• Monev pencapaiannya utk prove dan
improve kondisinya secara
berkelanjutan.
15.79
12.59 12.72 12.78
13.46
12.62
12.87
12.44
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
2009 2010 2011 2012
Gunung Kidul Sleman Linear (Gunung Kidul)
Dimensi Keadilan Ekonomi

21. Pilihan Kebijakan Peningkatan IKraR
oleh Pemkab Gunung Kidul
• Memperbaiki kondisi di tiap indikator
dengan mensinergikan peran
pemerintah, peran serta masyarakat,
dan perusahaan.
• Monev pencapaiannya utk prove dan
improve kondisinya secara
berkelanjutan.
15.22
20.31 20.44
21.24
18.66
17.66
17.99
13.80
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
2009 2010 2011 2012
Gunung Kidul Sleman Linear (Gunung Kidul)
Dimensi Demokrasi dan Governance

22. Masukan untuk Penyempurnaan IKraR
1. Pembobotan
Tiap dimensi dalam IKraR memiliki pengaruh yang berbeda terhadap
kesejahteraan rakyat. Tetapi, mengapa tiap dimensi diberi bobot yang
sama, yakni: 1/3.
2. Indikator Input VS Indikator Output (Keluaran) atau Outcome
(Hasil)
Indikator “Tingkat Pemerataan Pendapatan” cenderung merupakan
hasil dari kebijakan dan terkait langsung dengan kesejahteraan
rakyat.
Sedangkan indikator “Rasio PAD terhadap APBD” masih merupakan
input, yang belum tentu mengindikasikan peningkatan kesejahteraan
rakyat.
Pilihan indikator alternatif untuk “Rasio PAD terhadap APBD” = “Nilai
LAKIPDA” atau “Status Opini BPK terhadap LKD”.

23. Masukan untuk Penyempurnaan IKraR
3. Indikator yang nilai idealnya = “lebih kecil, lebih baik”
Indikator “Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga untuk Biaya
Pendidikan” harus dispesifikasi lebih lanjut, atau diinterpretasi secara
lebih hati-hati.
Dengan adanya kebijakan yang menggratiskan SPP atau seperti
“Kartu Indonesia Pintar”, maka pengeluaran rumah tangga untuk
biaya pendidikan SD, dan bahkan SMP, akan cenderung menurun.
4. Perluasan Indikator IKraR
Indikator pada IKraR masih dapat diperluas sehingga lebih
komprehensif mengukur kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Penggunaan IKraR
Bila telah disempurnakan, IKraR dapat dijadikan sebagai alat untuk
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

24. Daftar Referensi
Publikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Republik Indonesia (2012), Indeks
Kesejahteraan Rakyat (IKraR), Buku 1.
http://www.sapa.or.id/publikasi/penanggulangan-kemiskinan-buku-1-ikrar.pdf
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Republik Indonesia (2012), Indeks
Kesejahteraan Rakyat (IKraR), Buku 2.
http://www.sapa.or.id/publikasi/penanggulangan-kemiskinan-buku-2-ikrar.pdf
http://www.sapa.or.id/tentang-ikrar
Sumber data
http://www.sapa.or.id/2013-05-13-14-18-32/penanggulangan-kemiskinan-indeks-ikrar
http://www.sapa.or.id/data-kemiskinan-yogyakarta-indeks-kesejahteraan-rakyat-ikrar