Hanya RINGKASAN dari evaluasi cepat dokumen RPJP Daerah Kabupaten. HANYA BEBERAPA slide saja yg ditampilkan. Tapi sudah cukup sbg bahan perbandingan

1. Draft RPJPD Kabupaten XYZ, 2005-2025
Rusman R. Manik
swamandiri.wordpress.com | 081 668 9361

2. Arti Penting PERENCANAAN
“Kegagalan Merencanakan = Merencanakan Kegagalan”

3. Apakah Basis Penilaian
Draft RPJPD Kab. XYZ?
Permendagri No. 54 Tahun 2010

4. Bagaimanakah Sistematika Dokumen2
Rencana Pembangunan Daerah?

5. RPJPD
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 Dokumen perencanaan daerah utk periode 20 tahun.
 Memuat:
 Visi,
 Misi, dan
 Arah Pembangunan Daerah.
 Ditetapkan dng PERDA, paling lama 6 bulan stlh
penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dng perUUan.
 RaPerda RPJPD diajukan ke DPRD plng lama 6 bulan sebelum RPJPD yg sdng
berjalan berakhir.
 Perda RPJPD Provinsi disampaikan ke Mendagri plng lama 7 hari stlh ditetapkan.
 Perda RPJPD kab/kota disampaikan ke Gubernur plng lama 7 hari stlh ditetapkan
dng tembusan pada Mendagri.

6. Apakah isi RPJP Daerah ?
Pasal 5 Ayat 1 UU 25 Tahun 2004
1. V I S I
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yg diinginkan
pada akhir periode perencanaan (20 Tahun). Pasal 1 Ayat 12 UU 25 Tahun
2004

2. M I S I
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yg akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pasal 1 Ayat 13 UU 25 Tahun 2004

3. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
STRATEGI utk mencapai tujuan pembangunan jk panjang.
Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU 25 Tahun 2004

7. Sistematika Isi RPJPD [1]
Minimal, dokumen RPJPD berisi:
Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab 3 Analisis Isu-isu Srategis
Bab 4 Visi dan Misi Daerah
Arah Kebijakan Pembangunan Jk
Bab 5
Panjang Daerah
Bab 6 Kaidah Pelaksanaan

8. Sistematika RPJPD [2]
 Bab 1. Pendahuluan
 Latar Belakang,
Apa, Mengapa dan
 Dasar Hukum Penyusunan, Bagaimana isi RPJPD ?
 Hubungan Antar Dokumen RPJPD
dng Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya,
 Sistematika Penulisan,
 Maksud dan Tujuan.
 Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 Aspek Geografi dan Demografi,
 Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Bagaimana kondisi Kesra di Daerah
dlm konteks spesifik: Geografi &
 Aspek Pelayanan Umum, Demografi, Pelayanan Umum dan
Daya Saing Daerah
 Aspek Daya Saing Daerah.

9. Sistematika RPJPD [3]
 Bab 3. Analisis Isu-Isu Strategis
 Permasalahan Pembangunan,
 Isu Strategis. Dari konteks spesifik di Bab 2,
Permasalahan dan isu strategis
apa yg hrs direspon scr tepat utk
percepatan peningkatan Kesra
 Bab 4. Visi dan Misi Daerah
 Visi,
 Misi. Bagaimana mewujudkan Kesra di
Daerah sesuai konteks spesifik yg
ada serta permasalahan dan isu
strategis

10. Sistematika RPJPD [4]
 Bab 5. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah
 Sasaran Pokok dan Arah Sasaran Pokok apa yg prioritas
Kebijakan Pembangunan harus diwujudkan untuk berhasil
mewujudkan Visi RPJPD
Jangka Panjang Daerah
 Tahapan dan Prioritas.
 Bab 6. Kaidah Pelaksanaan
Bagaimana menerapkan
substansi RPJPD ini hingga ke
perencanaan tahunan di SKPD?

11. Kaitan Antara Substansi RPJPD
Visi
Misi 1 Misi ke N
Misi 2
Sasaran Pokok
20 Tahun
Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan
5 Tahun ke 1 5 Tahun ke 2 5 Tahun ke 3 5 Tahun ke 4
Indikator Tar- Indikator Tar- Indikator Tar- Indikator Tar-
get 5 Thn ke 1 get 5 Thn ke 2 get 5 Thn ke 3 get 5 Thn ke 4
Dasar utk Visi & Dasar utk Visi & Dasar utk Visi & Dasar utk Visi &
Misi KDH ke 1 Misi KDH ke 2 Misi KDH ke 3 Misi KDH ke 4

12. Aspek apakah yg dinilai?
Kaji ringkas tentang:
1. Sistematika dan keterkaitan antar bab
2. Akurasi data dan informasi
3. Kualitas Target dan Indikator Kinerja pada tiap
Sasaran Pokok Bangda
4. Pentahapan Pencapaian Visi RPJPD Kab. XYZ
5. Pilihan kebijakan yg dituangkan dalam substansi
Sasaran Pokok Bangda

13. PENILAIAN # 1: Sistematika RPJPD
Apakah sistematika RPJPD Kab. XYZ sudah sesuai
dengan arahan Permendagri 54 Tahun 2010?
 Sistematika RPJPD Kab. XYZ SUDAH SESUAI dng
arahan peraturannya. (Lampiran 2 Permendagri 54
Tahun 2010)
 Hal yg masih perlu diperhatikan adalah KETERKAITAN
antar bab.
Misal: hasil “diagnosa” pada bab 2 harus terkait dengan
bab 3 yg berisi “Analisis Isu2 Strategis” dan bab 5 yg
berisi “Arah Kebijakan Bangda Jangka Panjang Daerah”

14. PENILAIAN # 1: Sistematika RPJPD
Keterkaitan antar bab . . .
 Salah satu masalah yg telah disajikan di BAB 3 = Rendahnya
Investasi (Penanaman Modal).
 Tetapi, permasalahan tsb belum “diobati” di bab berikutnya.
Belum ada Program utk mengatasinya.
REKOMENDASI: Kab. XYZ hrs membangun KADER
INVESTASI DAERAH dan memasukkan upaya tsb dlm
salah satu sasaran pokoknya (di bab 5).
KADER INVESTASI DAERAH = Tomas, Toga, anggota DPR,
anggota DPD, atau artis asal XYZ yg menjadi pemasar
peluang investasi di Kabupaten XYZ.

15. PENILAIAN # 2: Akurasi Data dan Informasi
Apakah RPJPD Kab. XYZ sudah didasarkan pada DATA dan
INFORMASI yang AKURAT dan DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN?
 Bappeda perlu meningkatkan kualitas data dan informasi untuk
peningkatan kualitas perencanaan bangda Kab. XYZ.
 REKOMENDASI:
Bappeda harus melaksanakan “Sinkronisasi dan konsolidasi
data dan informasi bangda” scr rutin, khususnya data dan
informasi strategis (Data ekonomi makro daerah & indikator
kunci SKPD)
Kegiatan tersebut harus distandarkan sehingga menjadi salah
satu pelayanan yg minimal disediakan oleh Bappeda.

16. PENILAIAN # 3: Target dan Indikator Kinerja
yg SMART untuk tiap Sasaran Pokok Bangda
Apakah Target dan Indikator Kinerja untuk tiap sasaran
Pokok bangda sudah SMART-C ?
 Indikator kinerja di tiap sasaran pokok sudah teridentifikasi.
Tetapi, targetnya belum ditetapkan, khususnya untuk indikator yg
berupa indeks (indikator komposit)
Misalnya: Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat thdp Pelayanan
Publik pada bab 5.
 REKOMENDASI:
Salah satu alternatifnya = mencari indikator “pengganti” yg
mendekati indikator komposit tersebut.
Untuk kasus di atas, salah satu pilihannya adalah “jumlah
komplain masyarakat”

17. PENILAIAN # 4: Pentahapan
Pencapaian Visi RPJPD Kab. XYZ
Apakah dlm RPJPD Kab. XYZ sudah ada pentahapan
pencapaian Visi Jangka Panjangnya?
 Pentahapan pencapaian visi jangka panjang SUDAH
ADA pd RPJPD Kab. XYZ.
 REKOMENDASI:
Tetapi masih perlu diperbaiki, terutama pada aspek
indikator dan target kinerjanya.
Selain itu, harus dipastikan bahwa tim sukses calon
KDH utk masa bakti berikutnya menggunakan substansi
di pentahapan tsb dlm menyusun Visi dan Misi Calon
KDH.

18. PENILAIAN # 5: Pilihan substansi
Sasaran Pokok Bangda Kab. XYZ
Apakah pilihan kebijakan yg tertuang dalam sasaran
pokok bangda sudah tepat?
 Bila pilihan kebijakan tepat, maka potensi pembangunan di masa
yad. akan lebih tinggi. Karenanya, pilihan kebijakan yg dituangkan
dalam sasaran pokok hrs lebih diperkuat.
Misalnya: Pilihan untuk memberdayakan kampung (mewujudkan
KAMPUNG MANDIRI) akan berpotensi meningkatkan percepatan
pembangunan di Kab. XYZ di masa yad. Pilihan ini blm masuk.
 REKOMENDASI:
Sangat baik bila KAMPUNG MANDIRI dijadikan sbg salah satu
pilihan kebijakan (dituangkan dlm sasaran pokok)
Masyarakat kampung yang berdaya, dlm arti luas, akan menjadi
modal pembangunan di masa yg akan datang.