Draft sangat Draft Peta menuju HDI

1. T A B E L 1 . P E T A M E N U J U V I S I D A E R A H
KOMPONEN
HDI
CAPAIAN PROGRAM HASIL (OUTCOME) KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN
Meningkatnya
pendapatan
perkapita
penduduk
Daerah
Kabupaten
1.1. Jumlah orang yang
menganggur
menurun
1.1.1 Meningkatnya kesempatan (peluang)
membuka usaha sendiri (wirausaha)
a. Meningkatnya kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal kerja
b. Masyarakat Kabupaten mengetahui informasi tentang jenis dan lapangan usaha yang
potensial dikembangkan di Kabupaten , khususnya lapangan usaha yang sesuai dengan
keunggulan komparatif daerah, yaitu: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan
Kapariwisataan.
c. Makin efektifnya Kadinda dalam pengembangan kemitraan usaha yang bepijak pada
prinsip saling menguntungkan.
d. Meningkatnya jiwa kewirausahaan (keberanian dan kemampuan ber-usaha) di kalangan
penganggur potensial
1.1.2 Meningkatnya kesempatan (peluang)
kerja
a. Meningkatnya investasi riil (pembukaan usaha dan atau perluasan usaha lama) di
Kabupaten
b. Bertambahnya jumlah investor dari luar Kabupaten yang mengetahui informasi tentang
jenis dan lapangan usaha yang potensial dikembangkan di Kabupaten
c. Tersosialisasikannya jenis kemudahan dan dukungan Pemkab terhadap investasi riil di
Kabupaten .
d. Bertambahnya jumlah usaha (skala kecil, menengah dan besar) yang membutuhkan
tambahan tenaga kerja sesuai perkembangan omset usahanya masing-masing.
1.2. Meningkatnya
jumlah pekerja yang
telah menerima
jaminan kerja sesuai
aturan yang berlaku.
1.2.1 Meningkatnya jumlah perusahaan
(skala kecil, menengah dan besar) yang
mematuhi aturan tentang
ketenagakerjaan.
a. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan bidang ketenagakerjaan oleh Dinas
terkait
b. Semakin baiknya koordinasi pengawasan dan pembinaan bidang ketenagakerjaan,
khususnya antara serikat pekerja di kabupaten dengan Dinas terkait di Kabupaten dan
provinsi.
c. Tersosialisasinya prinsip-prinsip dan aturan tentang ketenagakerjaan yang berlaku di
Indonesia.
1.3. Meningkatnya
stabilitas Biaya
Hidup di Daerah
Kabupaten ,
khususnya stabilitas
harga-harga (inflasi)
sembako.
1.3.1. Meningkatnya stabilitas ketersediaan
barang, khususnya sembilan bahan
pokok (sembako).
a. Meningkatnya kualitas informasi tentang ketersediaan sembako
b. Meningkatnya stabilitas produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan di
wilayah Kabupaten .
c. Semakin lancarnya arus distribusi sembako dari dan ke wilayah Kabupaten
d. Berkurangnya jumlah dan kualitas usaha-usaha spekulatif yang merusak stabilitas
ketersediaan sembilan bahan pokok.
e. Meningkatnya kelancaran arus lalulintas barang, jasa dan orang di seluruh wilayah
Kabupaten .
f. Terkendalinya kualitas seluruh media pengukuran yang digunakan dalam transaksi jual beli
di wilayah kabupaten
1.4. Meningkatnya
efektifitas crash
programs (PDMDKE,
RASKIN, P2KP, dan
program sejenis
1.4.1. Meningkatnya efektifitas pembinaan
dan pengendalian proyek oleh PJOK
dan PJAK proyek yang bersangkutan.
a. Meningkatnya pemahaman PJOK dan PJAK tentang substansi proyek yang ditanganinya
b. Meningkatnya kemampuan PJOK dan PJAK dalam perumusan strategi pelaksanaan
tupoksi yang dimandatkan oleh manual (ketentuan) proyek yang bersangkutan.
c. Meningkatnya pemahaman PJOK dan PJAK tentang manajemen proyek.
Rusman R. Manik Page 1 of 5

2. T A B E L 1 . P E T A M E N U J U V I S I D A E R A H
lainnya) dalam
mengurangi dampak
krisis 1.4.2. Para stakeholder (pihak yg terkait)
proyek dapat secara bersama-sama
saling mendukung untuk peningkatan
kinerja pelaksanaan proyek yang
bersangkutan.
a. Meningkatnya koordinasi antara PJOK dan PJAK proyek dengan (konsultan) pelaksana
proyek yang bersangkutan
1.5. Meningkatnya
jumlah anak jalanan
yang dapat
memasuki lapangan
kerja yang sesuai
dengan keahliannya
1.5.1. Meningkatnya efektifitas pembinaan
anak jalanan
a. Meningkatnya sarana dan prasarana pembinaan anak jalanan
b. Meningkatnya kemampuan para instruktur dalam peningkatan kemampuan para anak
jalanan binaan.
Meningkatnya
derajat
kesehatan
penduduk
Daerah
Kabupaten
2.1. Meningkatnya
pembudayaan pola
hidup bersih dan
sehat (PHBS)
(Masyarakat telah
menerapkan PHBS
dalam kehidupan
sehari-harinya)
2.1.1. Meningkatnya kemampuan tokoh-tokoh
masyarakat dan kader kesehatan di tiap
kelurahan/desa sebagai penggerak
pembudayaan PHBS
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan peningkatan kemampuan tokoh masyarakat
dan kader kesehatan sebagai fasilitator pembudayaan PHBS
2.1.2. Tersedianya kader kesehatan yang
efektif dalam pembudayaan PHBS di
tiap-tiap kelurahan desa rawan
penyakit.
a. Meningkatnya kualitas perekrutan dan pelatihan kader kesehatan masyarakat
b. Meningkatnya koordinasi program promosi kesehatan dengan peran dan tugas kelompok-
kelompok masyarakat yang ada di tiap-tiap kelurahan / desa.
2.2. Meningkatnya
efektifitas pusat-
pusat pelayanan
kesehatan
(posyandu, polindes,
puskesmas, RSUD
dan rumah sakit
swasta)
2.2.1. Meningkatnya kualitas pembinaan
pengembangan rencana kerja dari:
posyandu, polindes, puskesmas, dan
RSUD.
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan peningkatan kemampuan pimpinan pusat-
pusat pelayanan kesehatan dalam pengembangan kinerja pusat pelayanan kesehatannya
masing-masing.
b. Meningkatnya kemampuan fasilitasi dari pembina pusat-pusat pelayanan kesehatan.
Kemampuan fasilitasi adalah kemampuan participatory problem solving berbasis strategic
management.
2.2.2. Meningkatnya kemampuan staf dari
posyandu, polindes, puskesmas, dan
RSUD dalam menjalankan tupoksinya
a. Tersosialisasinya dokumen TUPOKSI TEKNIS dari tiap staf pusat pelayanan kesehatan.
b. Adanya standard operational procedures (prosedur operasionil standar) untuk tiap jenis
pelayanan kesehatan
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan peningkatan kemampuan staf dari
posyandu, polindes, puskesmas, dan RSUD.
2.3. Meningkatnya
kemampuan
masyarakat dalam
swamedikasi
(pengobatan sendiri)
2.3.1. Tersosialisasinya buku Petunjuk
Swamedikasi pada kader-kader
kesehatan penggerak pembudayaan
PHBS.
a. Tersedianya buku Petunjuk Swamedikasi sesuai jumlah kader kesehatan yang ditargetkan.
b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sosialisasi buku Petunjuk Swamedikasi.
2.4. Terkendalinya
penyebarluasan
penyakit menular
2.4.1. Meningkatnya pemahaman masyarakat
rawan penyakit menular tttng:
• Jenis-jenis penyakit menular,
• Pola penyebarluasan penyakit
menular
• Cara antisipasi penyebarluasan
penyakit menular.
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta jenis metode sosialisasi informasi tentang
penyebarluasan penyakit menular
b. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengendalian terhadap anggota masyarakat yang
telah tertular penyakit menular.
Rusman R. Manik Page 2 of 5

3. T A B E L 1 . P E T A M E N U J U V I S I D A E R A H
2.5. Meningkatnya
kebersihan dan
kesehatan
lingkungan
2.5.1. Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam pemeliharaan fasilitas umum
pendukung kebersihan dan kesehatan
lingkungan.
a. Sesuainya pembangunan fasilitas umum pendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan
dengan aspirasi masyarakat.
b. Meningkatnya efektifitas dari usaha pembangunan kesadaran kritis masyarakat tentang
perannya dalam pemeliharaan fasilitas umum pendukung kebersihan dan kesehatan
lingkungan
2.5.2. Meningkatnya peran serta keluarga
(dan kelompok RT/RW) dalam
pengelolaan limbah rumah tangga.
a. Meningkatnya efektifitas pengembangan kesadaran keluarga (dan kelompok RT/RW)
dalam pengelolaan limbah rumah tangga.
b. Meningkatnya kemampuan tokoh agama dalam penyebarluasan/sosialisasi peran keluarga
(dan kelompok RT/RW) dalam pengelolaan limbah rumah tangga.
2.5.3. Tersedianya sarana dan prasarana
serta fasilitas umum pendukung
kebersihan dan kesehatan lingkungan
diwilayah-wilayah rawan penyakit.
a. Program pembangunan fasilitas umum pendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan
difokuskan pada wilayah-wilayah rawan penyakit sesuai fakta yang sesungguhnya.
Meningkatnya
tingkat
pendidikan
penduduk
Daerah
Kabupaten
3.1. Meningkatnya
efektifitas lembaga-
lembaga pendidikan
3.1.1. Tersedianya sarana dan prasarana
pendukung efektifitas proses belajar
mengajar
a. Program pembangunan sarana dan prasarana pendukung efektifitas proses belajar
mengajar difokuskan pada tempat-tempat yang membutuhkannya sesuai fakta yang
sesungguhnya.
3.1.2. Meningkatnya kemampuan tenaga
pengajar dalam aplikasi metode
pengajaran yang relevan sesuai
tingkatan usia dan pendidikan peserta
didiknya di tiap lembaga pendidikan
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelatihan peningkatan kemampuan tenaga pengajar
b. Tersebar dan tersosialisasinya buku panduan metode pengajaran.
3.1.3. Adanya standard operational
procedures (prosedur operasionil
standar) untuk tiap aktivitas penting
dalam proses belajar-mengajar
a. Penyusunan dan pengembangan standard operational procedures (prosedur operasionil
standar) untuk tiap aktivitas penting dalam proses belajar-mengajar
3.2. Meningkatnya
budaya belajar di
lingkungan keluarga
di seluruh wilayah
Kabupaten
3.2.1. Terbudayakannya jam belajar
masyarakat di seluruh wilayah
Kabupaten
a. Meningkatnya efektifitas tomas/toga dalam sosialisasi tentang:
• Arti jam belajar masyarakat
• Media-media pembudayaan belajar masyarakat
• Cara pembangunan kesadaran kritis orang tua murid dalam pembudayaan jam
belajar masyarakat
• Cara pembangunan kesadaran kritis dan dukungan pihak lain untuk ikut serta dalam
mensukseskan pembudayaan jam belajar masyarakat.
3.2.2. Meningkatnya dukungan kelompok-
kelompok masyarakat di tiap
Kelurahan / Desa dalam mendukung
Jam Belajar Masyarakat
a. Tersosialisasikannya arti dan strategi implementasi jam belajar masyarakat
b. Tersosialisasikannya bentuk-bentuk dukungan pokmas yang telah berhasil dalam upaya
pembudayaan jam belajar masyarakat
3.2.3. Meningkatnya kesadaran orang tua
untuk mendukung Cara Belajar Siswa
Aktif
a. Meningkatnya hubungan orang tua murid dan pihak lembaga pendidikan dalam
mendukung proses belajar mengajar di rumah
b. Makin efektifnya sekolah dalam pengembangan orang tua murid dalam mendukung proses
Rusman R. Manik Page 3 of 5

4. T A B E L 1 . P E T A M E N U J U V I S I D A E R A H
belajar mengajar di rumah
3.3. Tersedianya sarana
dan prasarana
pendidikan dasar di
wilayah Kabupaten
3.3.1. Program pembangunan sarana dan
prasarana pendukung efektifitas proses
belajar mengajar difokuskan pada
tempat-tempat yang membutuhkannya
sesuai fakta yang sesungguhnya
a. Adanya informasi tentang jenis sarana dan prasarana yang harus dibangun untuk
mendukung peningkatan efektifitas proses belajar mengajar.
3.3.2. Meningkatnya peran serta lembaga
pendidikan dalam pemeliharaan sarana
dan prasarana pendidikan yang sudah
terbangun di lingkungannya
a. Meningkatnya kesadaran penyelenggaran pendidikan dan murid dalam pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan yang sudah terbangun ditempatnya
3.3.1. Meningkatnya peran serta masyarakat
di wilayah lembaga pendidikan yang
bersangkutan dalam mendukung
pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan
a. Meningkatnya kesadaran penyelenggaran pendidikan dan murid dalam pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan yang sudah terbangun ditempatnya
Meningkatnya
kenyamanan
(amenity) hidup
di wilayah
Kabupaten
4.1. Terkendalinya daya
dukung lingkungan
wilayah Daerah
Kabupaten
4.1.1. Meningkatnya peran masyarakat dalam
pemeliharaan fasilitas umum yang ada
di lingkungannya
a. Sesuainya pembangunan fasilitas umum dengan aspirasi masyarakatnya.
b. Meningkatnya efektifitas dari usaha pembangunan kesadaran kritis masyarakat tentang
perannya dalam pemeliharaan fasilitas umum pendukung kebersihan dan kesehatan
lingkungan
4.1.2. Menurunnya aktivitas-aktivitas yang
berpotensi merusak daya dukung
lingkungan hidup di seluruh wilayah
Kabupaten
a. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan pencemaran lingkungan
b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan aktivitas-aktivitas yang
berpotensi merusak daya dukung lingkungan hidup di seluruh wilayah Kabupaten
4.2. Menurunnya
gangguan
kamtibmas
4.2.1. Meningkatnya peran kelompok-
kelompok masyarakat di tingkat
kelurahan Desa dalam pemeliharaan
kamtibmas.
a. Meningkatnya pembinaan bidang kamtibmas kepada kelompok-kelompok masyarakat
setingkat RT di seluruh wilayah Kabupaten
b. Tersosialisasinya buku panduan tentang pola dan bentuk peran kelompok masyarakat
dalam peningkatan kamtibmas
4.2.2. Menurunnya jumlah wilayah rawan
kriminalitas
a. Tersedianya prasarana penerangan umum pada wilayah-wilayah rawan kriminalitas
b. Tersosialisasinya buku panduan tentang pola dan bentuk peran kelompok masyarakat
dalam peningkatan kamtibmas
4.3. Meningkatnya
pembudayaan
prinsip-prinsip
demokrasi dalam
kehidupan sehari-
hari.
4.3.1. Meningkatnya kinerja DPRD Kabupaten
dalam pelaksanaan TUPOKSI-nya,
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
a. Pemecahan kewajiban-kewajiban DPRD ke dalam dokumen Standard Kinerja Pelayanan
DPRD sesuai arahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Sosialisasi Standard Kinerja Pelayanan DPRD yang telah disepakati kepada kelompok-
kelompok masyarakat pemerhati sebagai dasar penilaian kinerja DPRD
c. Pengembangan kemitraan (yang bersifat memberdayakan satu sama lain) antara
kelompok masyarakat pemerhati DPRD dengan DPRD.
4.3.1. Meningkatnya peran BPD dalam
pembudayaan prinsip-prinsip demokrasi
a. Penyusunan dokumen Standard Kinerja Pelayanan BPD sesuai arahan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Sosialisasi Standard Kinerja Pelayanan BPD yang telah disepakati kepada kelompok-
kelompok masyarakat pemerhati, sebagai dasar penilaian kinerja BPD
c. Pengembangan kemitraan (yang bersifat memberdayakan satu sama lain) antara
Rusman R. Manik Page 4 of 5

5. T A B E L 1 . P E T A M E N U J U V I S I D A E R A H
kelompok masyarakat pemerhati BPD dengan BPD.
4.3.2. Meningkatnya kualitas penegakan
hukum di wilayah Kabupaten
a. Meningkatnya para pihak penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten
b. Terpahamkannya visi Kabupaten kepada seluruh aparat penegak hukum yang ada di
wilayah Kabupaten .
4.3.3. Meningkatnya kualitas pemberitaan
media massa di wilayah Kabupaten
a. Meningkatnya para pihak penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten
b. Terpahamkannya visi Kabupaten kepada seluruh aparat penegak hukum yang ada di
wilayah Kabupaten .
4.3.4. Meningkatnya kapasitas kelompok-
kelompok masyarakat dalam
representasi aspirasi masyarakat yang
diwakilinya
a. Terpahamkannya visi Kabupaten kepada seluruh kelompok-kelompok masyarakat
pemerhati yang ada di wilayah Kabupaten .
b. Teridentifikasinya strategi umum representasi aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan
oleh seluruh kelompok-kelompok masyarakat pemerhati yang ada di wilayah Kabupaten ..
c. Tersosialisasinya hak dan kewajiban kelompok-kelompok masyarakat pemerhati yang ada
di wilayah Kabupaten .
4.4. Meningkatnya
kemampuan
kelompok-kelompok
masyarakat dalam
membantu anggota
masyarakat di
sekitarnya
4.4.1. Terinstitusionalisasinya nilai-nilai
budaya dan keagamaan pada
kelompok-kelompok masyarakat,
khususnya yang ada di lingkungan
kelurahan dan Desa
a. Meningkatnya kualitas pembinaan nilai budaya dan nilai keagamaan pada kelompok-
kelompok masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan dan Desa di seluruh wilayah
Kabupaten .
4.4.2. Terinstitusionalisasinya prinsip-prinsip
dan sistem nilai pendukung visi
kabupaten kepada kelompok-kelompok
masyarakat, khususnya yang ada di
lingkungan kelurahan dan Desa
a. Meningkatnya kualitas sosialisasi prinsip-prinsip dan sistem nilai pendukung visi
kabupaten pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan dan
Desa di seluruh wilayah Kabupaten .
4.4.3. Meningkatnya jumlah LKMD yang
sudah dalam taraf self-help.
a. Meningkatnya kualitas pembinaan LKMD sebagai lembaga Ketahanan Masyarakat desa
yang mampu self-help.
Rusman R. Manik Page 5 of 5

6. T A B E L 1 . P E T A M E N U J U V I S I D A E R A H
kelompok masyarakat pemerhati BPD dengan BPD.
4.3.2. Meningkatnya kualitas penegakan
hukum di wilayah Kabupaten
a. Meningkatnya para pihak penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten
b. Terpahamkannya visi Kabupaten kepada seluruh aparat penegak hukum yang ada di
wilayah Kabupaten .
4.3.3. Meningkatnya kualitas pemberitaan
media massa di wilayah Kabupaten
a. Meningkatnya para pihak penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten
b. Terpahamkannya visi Kabupaten kepada seluruh aparat penegak hukum yang ada di
wilayah Kabupaten .
4.3.4. Meningkatnya kapasitas kelompok-
kelompok masyarakat dalam
representasi aspirasi masyarakat yang
diwakilinya
a. Terpahamkannya visi Kabupaten kepada seluruh kelompok-kelompok masyarakat
pemerhati yang ada di wilayah Kabupaten .
b. Teridentifikasinya strategi umum representasi aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan
oleh seluruh kelompok-kelompok masyarakat pemerhati yang ada di wilayah Kabupaten ..
c. Tersosialisasinya hak dan kewajiban kelompok-kelompok masyarakat pemerhati yang ada
di wilayah Kabupaten .
4.4. Meningkatnya
kemampuan
kelompok-kelompok
masyarakat dalam
membantu anggota
masyarakat di
sekitarnya
4.4.1. Terinstitusionalisasinya nilai-nilai
budaya dan keagamaan pada
kelompok-kelompok masyarakat,
khususnya yang ada di lingkungan
kelurahan dan Desa
a. Meningkatnya kualitas pembinaan nilai budaya dan nilai keagamaan pada kelompok-
kelompok masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan dan Desa di seluruh wilayah
Kabupaten .
4.4.2. Terinstitusionalisasinya prinsip-prinsip
dan sistem nilai pendukung visi
kabupaten kepada kelompok-kelompok
masyarakat, khususnya yang ada di
lingkungan kelurahan dan Desa
a. Meningkatnya kualitas sosialisasi prinsip-prinsip dan sistem nilai pendukung visi
kabupaten pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan dan
Desa di seluruh wilayah Kabupaten .
4.4.3. Meningkatnya jumlah LKMD yang
sudah dalam taraf self-help.
a. Meningkatnya kualitas pembinaan LKMD sebagai lembaga Ketahanan Masyarakat desa
yang mampu self-help.
Rusman R. Manik Page 5 of 5