O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

peraturan dan sumber limbah b3

6.579 visualizações

Publicada em

Makalah Peraturan dan Sumber Limbah B3

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

peraturan dan sumber limbah b3

  1. 1. PERATURAN DAN SUMBER LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) Disusun Oleh: Rindi Sulistyani (1513020) Alamat: Jl. Letjen Suprapto 26, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. No. Telp: 021-42801783. Website: www.stmi.ac.id
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah tentang Peraturan dan Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai peraturan dan sumber limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang baik. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah saya buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan saya memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Jakarta, Januari 2016 Penyusun
  3. 3. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang PP 101 tahun 2014 ini merupakan pengganti PP yang lama tentang Pengelolaan Limbah b3 yaitu PP 18/1999 Jumto PP 85/1999. Secara umum ada pokok-pokok perubahan di PP 101 tahun 2014 ini. PP 101 tahun 2014 lebih detail dan lebih lengkap dibanding PP sebelumnya sbb: 1. Sanksi Lebih Berat dan Peraturannya Lebih Ketat 2. Bertambahnya Jenis Limbah Yang Dikategorikan Limbah B3 3. Pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. 4. Perusahaan penghasil Limbah B3 wajb bertanggungjawab sejak Limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (from cradle to grave) dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ke 3 pengelola Limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten. 5. Dalam tuntutan hukum, Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan. 6. Pengetahuan tentang cara pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan wajib diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan Limbah B3 dan pihak ke 3 yang bekerjasama dengan perusahaan. 7. Di Bagian Ketentuan Umum 8. Bagian Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
  4. 4. Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3. Sumber-sumber utama limbah ini antara lain:  Sumber yang tidak spesifik yaitu Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan bahan kimia, bekas kemasan bahan kimia, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.  Limbah B3 yang umumnya bukan berasal dari proses uatamanya tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencuci, pencegah korosi, pelarut kerak dan pengemas.  Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses atau kegiatan yang dapat ditentukan secara spesifik.
  5. 5. B. Rumusan Masalah  Apa saja peraturan-peraturan berkaitan tentang B3?  Apa pokok-pokok perubahan di PP 18/1999 Juncto PP 85/1999?  Apa pokok-pokok perubahan di PP 74/2001?  Apa pokok-pokok perubahan di PP 101 tahun 2014?  Apa sumber-sumber limbah B3 berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan B3?  Apa sumber limbah yang dominan yang selama ini diketahui? C. Tujuan  Mengetahui peraturan-peraturan berkaitan tentang B3  Mengetahui pokok-pokok perubahan di PP 18/1999 Juncto PP 85/1999  Mengetahui pokok-pokok perubahan di PP 74/2001  Mengetahui pokok-pokok perubahan di PP 101 tahun 2014  Mengetahui sumber-sumber limbah B3 berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan B3  Mengetahui sumber limbah yang dominan yang selama ini diketahui
  6. 6. BAB II PEMBAHASAN 1. Peraturan-Peraturan Berkaitan Tentang B3  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3;  Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-Bapedal/68/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3;  Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-01/Bapedal/09/1995 tentang Pedoman Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3;  Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3;  Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Limbah B3;  Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-04/Bapedal/09/1995 tentang Pedoman Teknis Penimbunan Limbah B3;  Keputusan Kepala Bapedal Nomor Kep-05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3;
  7. 7.  PengelolaanLimbah B3 dalam PP 18/1999 Juncto PP 85/1999 Survai di Amerika Serikat pada tahun 1981 mengungkapkan bahwa hampir 90 % dari limbah B3 yang dikelola berasal dari kegiatan industri dan 70 % diantaranya berasal dari industri kimia dan petroleum. Lebih dari 90 % limbah yang berkategori berbahaya, terutama karena sifat korosifitasnya, merupakan limbah cair atau aquous liquid waste. Walaupun limbah itu berasal dari kegiatan industri, namun tidak semua berkategori Limbah B3. Studi yang dilakukan oleh Dames & Moore untuk mengkaji kelayakan. Pusat pengolah limbah B3 di Cileungsi menghasilkan proyeksi total limbah berbahaya di daerah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) pada tahun 1990 sebesar 1.984.626 ton (padat, cair dan gas). Selain itu, survai limbah B3 yang berasal dari industri-industri di Otorita Batam menyimpulkan bahwa:  Karakteristik limbah cair industri adalah : mudah terbakar (11,52 %), beracun (2,50 %), korosif (8,44 %) dan non B3 (77,54 %).  Karakteristik limbah padat industri adalah : mudah terbakar (0 %), beracun (0,90 %), korosif (1,52 %) dan non B3 (97,58 %).  Limbah B3 (cair dan padat) dari industri rata-rata di bawah 5 % dari total limbah industri yang dihasilkan. Pada dasarnya pengelolaan limbah B3 di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam peraturan perudang-undangan, khususnya Undang–Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 59 UU tersebut menggariskan bahwa:  Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.  Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
  8. 8.  Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.  Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.  Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. Secara spesifik pengelolaan limbah B3 telah diatur lebih lanjut dalam:  Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP18/1999)  Peraturan Pemerintah No 85 tah un 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 (PP85/1999) PP 18/99 jo PP 85/99 merupakan pengganti PP 19/94 jo PP12/95. Peraturan- peraturan lain yang mengatur masalah limbah B3 adalah Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dari No. 01/Bapedal/09/1995 sampai No. 05/Bapedal/09/1995 yang merupakan pengaturan lebih lanjut PP19/1994 dan PP12/1995, dan tetap masih berlaku sebagai pengaturan lebih lanjut dari PP 18/99 jo PP 85/99. Dalam hal masalah lintas batas limbah ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel, yang berupaya mengatur ekspor dan impor serta pembuangan limbah B3 secara tidak syah. Sebagai negara kepulauan dengan perairannya yang terbuka, Indonesia sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah berbahaya, baik antar pulau di Indonesia, maupun limbah yang datang dari luar negeri. Peraturan- peraturan yang langsung menangani lintas batas limbah adalah:
  9. 9.  Keputusan Presiden RI No.61/1993 tentang Pengesahan Convension on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal,  Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 349/Kp/XI/92 tentang pelarangan impor limbah B3 dan plastic  Keputusan Menteri Perdagangan RI No.155/Kp/VII/95 tentang barang yang diatur tata niaga impornya  Keputusan Menteri Perdagangan RI No.156/Kp/VII/95 tentang prosedur impor limbah Disamping itu, PP 18/1999 jo PP 85/1995 melarang impor limbah B3 kecuali dibutuhkan untuk penambahan kekurangan bahan baku sebagai bagian pelaksanaan daur -ulang limbah. Dengan SK Menteri Perdagangan No. 156/KP/VII/95, limbah B3 yang dapat diimpor adalah skrap timah hitam (aki bekas), sampai jangka waktu terbatas. Dapat dikatakan, sampai tahun 1960-an pengelolaan limbah industri di Amerika Serikat masih belum memadai, misalnya hanya dibuang ke lahan landfill yang belum dilapis secara kedap. Timbulnya gerakan lingkungan tahun 1960-an, memaksa Kongres Amerika untuk memperhatikan masalah limbah industri ini lebih serius. Pengelolaan Limbah B3 dalam PP 18/1999 Juncto PP 85/1999 Hal yang Diatur: PP 18/1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun terdiri dari 8 bab yang dibagi lagi menjadi 42 pasal. Kedelapan bab tersebut adalah:  Bab I (pasal 1 sampai 5): Ketentuan umum  Bab II (pasal 6 sampai 8): Identifikasi limbah B3  Bab III (pasal 9 sampai 26): Pelaku pengelolaan  Bab IV (pasal 27 sampai 39): Kegiatan pengelolaan
  10. 10.  Bab V (pasal 40 sampai 61): Tata laksana  Bab VI (pasal 62 sampai 63): Sanksi  Bab VII (pasal 64 sampai 65): Ketentuan peralihan  Bab VIII (pasal 66): Ketentuan penutup. Sedang PP 85/1999 yang merupakan perubahan dari PP 18/1999 hanya terdiri dari 2 (dua) pasal. Pasal I berisi pasal-pasal dalam PP 18/1999 yang mengalami perubahan, dan pasal II (Penutup). Dalam pasal I dijelaskan pasal-pasal dalam PP18/1999 yang mengalami perubahan, yaitu sebanyak 3 pasal, yaitu: pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Sumber, Karakteristk dan Proses Penentuan Limbah B3: Pengertian pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah dan penimbunan limbah B3′ (pasal 1 angka 3). Sedangkan tujuan pengelolaan tersebut adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali’ (pasal 2). Sebelumnya PP 19/1994 mendefinisikan bahwa penghasil limbah B3 tidak hanya mereka yang bergerak dalam kegiatan yang bersifat komersial tetapi termasuk juga perorangan yang menyimpan limbahnya dalam lokasi kegiatannya sebelum limbah tersebut ditangani lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian PP 12/1995 membatasi, bahwa yang terkena definisi tersebut adalah badan usaha yang menghasilkan limbah B3. PP18/99 mendefisikan bahwa penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 seperti di tegaskan dalam Ps 1(5). Pengertian ‘orang ’ yang sering muncul dalam PP 18/99 seperti dijelaskan dalam Ps 1(18) adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang dan atau badan hukum. Limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, seperti
  11. 11. batere bekas, serta kegiatan skala kecil tidak terkena peraturan ini, karena pengaturannya akan ditetapkan kemudian oleh instansi yang bertanggungan jawab, seperti ditegaskan dalam Ps 9(6). Bila batasan penghasil limbah B3 diterapkan juga pada kelompok tersebut, akan menimbulkan permasalahan, karena izin pengelolaan limbah B3 membutuhkan prosedur administrasi yang tidak sederhana, yang hanya bisa dilaksanakan oleh sebuah usaha komersial. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan limbah berbahaya dan beracun (disingkat B3) adalah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya yang dapat diidentifikasikan menurut sumber dan/atau uji karakteristik dan atau uji toksikologi (PP85/99 Ps 6). Sebuah limbah dinyatakan sebagai limbah B3, melalui beberapa langkah, yaitu:  Langkah 1: mengidentifikasi limbah yang dihasilkan, dengan daftar limbah (Lampiran 1 Tabel 1 dan 3) atau daftar kegiatan (Lampiran 1 Tabel 2) yang tercantum dalam PP85/99, seperti diatur dalam Ps 7(1). Bila terdapat dalam daftar, maka secara formal limbah tersebut adalah limbah B3. Bila tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka identifikasi harus dilanjutkan dengan Langkah berikutnya.  Langkah 2: melakukan uji karakteristik sebagaimana tercantum dalam Ps 7(3) PP85/99 seperti diuraikan berikut ini. Pasal 7 (1) PP 85/99 menyebutkan bahwa jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi:  Limbah B3 dari sumber tidak spesifik (Lampiran I Tabel 1)  Limbah B3 dari sumber spesifik (Lampiran I Tabel 2)  Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi (Lampiran I Tabel 3)
  12. 12. Rincian dari masing -masing jenis kelompok tersebut terdapat pada Lampiran I PP85/99, yaitu Tabel 1 (Sumber tidak spesifik), Tabel 2 (Sumber spesifik) dan Tabel 3 (limbah kimia kadaluarsa). Pasal 7 (3) PP85/99 selanjutnya mendefinisikan uji karakteristik limbah B3 sebagai berikut:  Mudah meledak  Mudah terbakar  Bersiafat reaktif  Beracun  Menyebabkan infeksi  Bersifat korosif  Pengujian toksikologi untuk menentukan sifat akut dan atau kronik. Sumber limbah tidak spesifik adalah sumber limbah yang menghasilkan limbah yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan. Terdapat 43 jenis limbah yang termasuk kelompok ini. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Sumber limbah ini terbagi dalam 51 jenis kegiatan yang termasuk kelompok penghasil limbah B3. Jenis kegiatan yang termasuk kelompok sumber spesifik adalah industri atau kegiatan: pupuk, pestisida, proses kloro-alkali, resin adesif, polimer, petrokimia, pengawetan kayu, peleburan -pengolahan besi dan baja, operasi penyempurnaan baja, peleburan timah hitan (Pb), peleburan-pemurnian tembaga, tinta, tekstil, manufaktur dan perakitan kendaraan-mesin, electroplating dan galvanis, cat, batere sel kering, batere sel basah, komponen elektronik-peralatan elektronik, eksplorasi
  13. 13. dan produksi minyak-gas-panas bumi, kilang minyak dan gas bumi, pertambangan, PLTU yang mengunakan bahan bakar batu-bara, penyamakan kulit, zat warna dan pigmen, farmasi, rumah sakit, laboratorium riset dan komersial, fotografi, pengolahan batu-bara dengan pirolisis, daur – ulang minyak pelumas bekas, sabun deterjen- produk pembersih desinfektan-kosmetik, pengolahan lemak hewan/nabati dan derivatnya, allumunium thermal metallurgyallumunium chemical conversion coating, peleburan dan penyempurnaan seng, prosers logam non-ferro, metal hardening, metal-plastic shaping, laundry dan dry cleaning, IPAL industri, pengoperasian insinerator limbah, daur-ulang pelarut bekas, gas industri, gelas keramik/enamel, seal-gasket-packing, produk kertas, chemical-industrial cleaning, foto- kop i, semua jenis industri yang menghasilkan dan menggunakan listrik (untuk limbah PCB), semua jenis industri konstruksi (untuk limbah asbestos), bengkel pemeliharaan kendaraan. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Terdapat 178 jenis bahan kimia yang termasuk kelompok limbah B3. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25oC, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya (bandingkan dengan uraian pada PP74/2001). Limbah mudah terbakar adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat:  Berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24%-volume, dan atau pada titik nyala ≤60oC (140oF), akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api, atau sumber nyala lainnya, pada tekanan 760 mmHg.
  14. 14.  Bukan berupa cairan yang pada temperatur dan tekanan standar dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran terus menerus.  Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar  Merupakan limbah pengoksidasi Limbah yang bersifat reaktif pada air adalah limbah-limbah dengan salah satu sifat:  Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan  Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air  Limbah yang bila bercampur dengan air (termasuk uap air) menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan  Limbah sianida, sulfida atau amoniak yang pada pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan  Limbah yang dengan mudah dapat meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar  Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi
  15. 15. Limbah yang beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia dan lignkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit dan mulut. Indikator sifat racun yang digunakan adalah TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure), seperti tercantum dalam lampiran II PP85/99, yang merupakan batas ambang yang digunakan untuk indikasi B3. Pada dasarnya sebetulnya, uji TCLP adalah uji yang dikembangkan oleh US-EPA, yang merupakan simulasi terburuk kondisi landfill, yang menyebabkan terjadinya pencemaran pada air tanah, yang airnya digunakan secara rutin. Simulasi transportasi pencemar ini, menghasilkan batas aman yang memperhitungkan probabilitas terjadinya toksisitas kronik non-kanker maupun kanker. Namun dalam versi Indonesia, bila ambang batas TCLP tidak terlampaui, penghasil limbah masih tetap diharuskan melakukan uji toksisitas akut maupun kronis. Limbah yang menyebabkan infeksi yaitu bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera, yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan dan masyarakat lain di sekitar lokasi pembuangan limbah.
  16. 16. Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat:  Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit  Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja standar SAE-1020 dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55oC.  Mempunyai pH ≤ 2 untuk B3 bersifat asam, dan atau pH ≥ 12,5 untuk B3 bersifat basa. Pengelolaan limbah radioaktif tidak termasuk dalam peraturan ini (Ps 5 PP18/99), dan kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional sesuai dengan UU no. 31 tahun 1994 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. Limbah yang Dapat Dikeluarkan dari Daftar Lampiran I: Menurut PP85/99, daftar limbah yang dapat dikecualikan adala h seperti terdapat pada Lampiran I – Tabel 2, dengan kode:  D220: limbah dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi. Asal limbahnya adalah slop minyak, drilling mud bekas, sludge minyak, karbon aktif dan absorban bekas, sludge dari IPAL, cutting pemboran, residu dasar tanki.  D221: limbah dari kegiatan kilang minyak dan gas bumi. Asal limbahnya adalah sludge minyak, katalis bekas, karbon aktif bekas, sludge dari IPAL, filter bekas, residu dasar tanki, limbah laboratorium, limbah PCB  D223: PLTU yang menggunakan bahan bakar batubara. Asal limbahnya adalah fly ash, bottom ash, limbah PCB Limbah tersebut di atas dapat dinyatakan sebagai limbah B3 setelah dilakukan uji karakteristik dan atau uji toksikologi. Namun pada kenyataannya di lapangan, semua
  17. 17. jenis limbah tersebut oleh yang berwenang dinyatakan sebagai limbah B3, tanpa menunggu pembuktian terlebih dahulu. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa limbah B3 yang tercantum dalam Lampiran I Tabel 2 PP85/99 dapat dikeluarkan dari daftar setelah dapat dibuktikan bukan limbah B3 berdasarkan prosedur pembuktian secara ilmiah, yaitu:  Uji karakteristik limbah B3  Uji toksikologi  Hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan terhadap manusia dan mahluk hidup lainnya. Kegiatan dan Pelaku Pengelolaan: Berbeda dengan PP19/94 jo PP12/95, maka PP 18/99 jo PP85/99 mengarahkan penanganan limbah B3 yang lebih berbasiskan pada cleaner production, artinya mengutamakan upaya reduksi di sumber. Ps 9 (1) PP18/99 menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menggunakan B3 atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi baik bahan maupun limbahnya, dan melakukan pengolahan, dan/atau penimbunan bagi limbahnya. Bila kegiatan reduksi tersebut masih menghasilkan limbah, dan masih limbahnya dapat dimanfaatkan, maka limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan, baik dilakukan sendiri atau menggunakan jasa fihak lain. Ps 27 (1) PP tersebut mengarahkan bahwa reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya:  Penyempurnaan penyimpanan bahan baku dalam proses house keeping,  Substitusi bahan  Modivikasi proses  Serta upaya reduksi lainnya
  18. 18. Secara teknis operasional, maka pengelolaan limbah B3 menurut PP 18/99 jo PP85/99 merupakan suatu rangkaian kegiatan (Ps 1.3) dari terbentuknya limbah oleh penghasil, kemudian upaya reduksi limbah (sebelum terbentuk) seperti diuraikan di atas. Rangkaian mata rantai berikutnya adalah:  Pemanfaatan limbah oleh pemanfaat,  Pengumpulan limbah oleh pengumpul,  Pengangkutan limbah oleh pengangkut, dan  Pengolahan dan penimbunan limbah oleh pengolah Dalam kegiatan tersebut, terkait berbagai fihak yang merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3. Setiap mata rantai tersebut memerlukan pengawasan dan pengaturan. Oleh karenanya, PP tersebut mengatur masalah perizinan bagi mereka yang akan terlibat dalam bisnis kegiatan operasional tersebut. Aspek pengawasan dan sanksi juga diatur dalam kedua PP tersebut. Badan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pengelolaan limbah B3 tersebut di Indonesia adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Sebelum dibubarkan beberapa tahun lalu, maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang dikenal sebagai BAPEDAL, bertanggung jawab akan hal itu. Dengan penyatuan institusi Bapedal dalam Kementerian Lingkungan Hidup, maka instansi yang bertanggung sepertinya berada pada Kementerian ini. Dengan adanya kedua PP tersebut, maka setiap penghasil limbah B3, tanpa kecuali, dilarang membuang limbahnya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu (Ps3). Disamping itu, penanganan limbah B3 dengan jalan pengenceran sehingga konsentrasinya menjadi turun tidak diperbolehkan dilakukan (Ps4), karena kegiatan ini tidak akan menurunkan beban limbah yang dihasilkan. Setiap kegiatan yang menghasilkan limbah B3, wajib mengolah limbahnya sesuai dengan teknologi yang ada, dan bila tidak mampu diolah di dalam negeri dapat
  19. 19. diekspor ke negara yang mempunyai teknologi pengolahan yang sesuai (Ps9-3). Pengaturan lintas batas limbah B3 dari dan keluar Indonesia diatur dalam Ps53. Bagi mereka yang tidak mampu untuk menangani limbahnya sesuai peraturan yang ada, maka penghasil limbah tersebut diperbolehkan menyerahkan penanganan limbahnya kepada pemanfaat limbah (Ps9-2) atau pengolah atau penimbun limbah B3 (Ps9-4) yang mempunyai kewenangan untuk itu. Namun penghasil limbah B3 tetap bertanggung jawab atas limbah yang diolah tersebut, walaupun telah diserahkan penanganannya pada fihak lain. Demikian juga upaya kegiatan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 menuju lokasi pemerosesan berikutnya, dapat diserahkan kepada fihak lain, sebagaimana diatur dalam Ps12 dan Ps15 PP18/99. Batas waktu bagi penghasil limbah, atau pemanfaat limbah atau pengolah / penimbun limbah untuk menyimpan limbahnya sebelum dikelola lebih lanjut tidak lebih dari 90 hari (Ps10, Ps18 dan Ps23). Dengan demikian, penghasil limbah tidak harus menyerahkan limbahnya setiap saat kepada pengumpul atau pengangkut atau pengolah limbah. PP ini juga mengatur penghasil limbah yang dikatagorikan sedikit menghasilkan limbah B3, yang dikenal sebagai Small Quantity Generator (SQG). Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari, maka penghasil limbah tersebut dapat menyimpan limbahnya lebih dari 90 hari, dengan syarat mendapat persetujuan instansi yang bertanggung jawab (Ps10). Selama penyimpanan tersebut, maka penghasil limbah dikenai kewajiban untuk mematuhi tata cara penyimpanan bagi limbah B3 (Ps29), pemberian symbol dan label untuk setiap kemasan yang digunakan yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3 tersebut (Ps28). Kewajiban penghasil limbah adalah mendata limbahnya secara baik, yang mencakup (Ps11-1):  Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu, baik pada saat limbah dihasilkan, maupun pada saat limbah tersebut diserahkan kepada pengelola berikutnya  Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul, pemanfaat atau pengolah/penimbun limbah B3
  20. 20. Catatan tersebut wajib dilaporkan sekurang-kurangya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab, dengan tembusan kepada instansi lain terkait, serta Bupati/Walikota yang bersangkutan. Informasi data tersebut akan digunakan untuk bahan inventarisasi serta bahan evaluasi guna pengembangan kebijakan pengelolaan limbah B3. Rantai berikutnya dalam pengelolaan ini adalah pengumpulan limbah (Ps12, Ps13 dan Ps14). Pengumpulan ini bersifat sementara, dan limbah tersebut selanjutnya harus diserahkan kepada pemanfaat, atau pengolah-penimbun limbah yang diakui oleh yang berwenang. Sebagaimana pada penghasil limbah, maka limbah boleh disimpan paling lama 90 hari sebelum diserahkan kepada rantai pengelola berikutnya. Demikian pula pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah yang diterimanya maksimum 90 hari sebelum dilakukan pengolahan. Kewajiban untuk mendata limbah B3 yang dikelola, serta melaporkan setiap 6 bulan sekali kepada instansi yang berwenang, merupakan hal yang harus dilaksanakan. Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut, wajib disertai dokumen limbah B3 (Ps16). Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumennya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengola atau penimbun yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3 (Ps17). Sektor pengangkutan merupakan aktivitas yang beresiko tinggi, dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalan serta hal-hal lain yang tidak diinginkan. Usaha ini membutuhkan izin terlebih dahulu dari Menteri yang mempunyai kewenangan di bidang perhubungan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Lingkungan Hidup. Disamping itu, alat angkut yang digunakan harus sesuai dengan peraturan tentang angkutan yang ada, yaitu : perkereta-apian (UU 13/1992), angkutan darat (UU 14/1992), penerbangan (UU 15/1992) dan pelayaran (UU 21/1992). Penghasil limbahpun dapat bertindak sebagai pengangkut limbah, dengan aturan- aturan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3. Selama dalam perjalanannya, limbah tersebut harus dilengkapi dokumen-dokumen yang berasal dari penghasil limbah maupun dari pengumpul limbah yang menjelaskan tentang
  21. 21. limbah tersebut, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada pengolah limbah bila limbah tersebut telah sampai di tujuan. Rantai akhir dari sistem ini adalah pengolahan dan penyingkiran (disposal) limbah. Pada dasarnya, pengolahan limbah bersasaran untuk merubah karakteristik dan komposisi limbah tersebut agar menjadi tidak berbahaya lagi. Disamping itu, pengolahan limbah bersasaran agar limbah tersebut dapat terdaur-ulang atau terdaur – pakai. Proses tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai, seperti secara termal, stabilisasi dan solidifikas, pengolahan secara fisika, kimia dan biologi (Ps34). Bila teknologi tersebut tidak dapat diterapkan, maka dibutuhkan teknologi lain yang terbaik dan tersedia. Rantai pengeolaan yang paling akhir adalah penimbunan imbah B3 dalam sebuah landfill limbah B3 dengan system pelapis dasar. Mekanisme Cradle-to-Grave: Dokumen limbah akan memegang peranan penting dalam pemantauan perjalanan limbah B3 dari penghasil sampai ke pengolah limbah. Dokumen tersebut antara lain berisi:  Nama dan alamat penghasil limbah atau pengumpul yang menyerahkan limbah  Tanggal peneyerahan limbah  Nama dan alamat pengangkut limbah  Tujuan pengangkutan  Jenis, jumlah, komposisi, dan karakteristik limbah yang diserahkan. Dokumen tersebut dibuat dalam rangkap 7 apabila pengangkutan hanya satu kali. Apabila pengengkutan lebih dari satu kali (antar moda), maka dibutuhkan dokumen 11 rangkap, yang akan merupakan sarana permantauan yang serupa dengan konsep cradle-to-grave yang diterapkan di Amerika Serikat.
  22. 22. Berdasarkan uraian dalam Penjelasan atas PP 18/99, rincian distribusi dokumen limbah tersebut adalah sebagai berikut:  Lembar ke 1 (asli): disimpan pengangkut setelah ditandatangani oleh pengirim limbah  Lembar ke 2: setelah ditandatangai oleh pengangkut limbah, kemudian dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab oleh pengirim limbah.  Lembar ke 3: disimpan oleh penghasil setelah ditandatangani oleh pengangkut  Lembar ke 4: setelah ditanda tangani oleh pengirim limbah, kemudian oleh pengangkut diserahkan kepada penerima limbah  Lembar ke 5: dikirimkan oleh penerima kepada instansi yang bertanggung jawab setelah diterima oleh penerima limbah B3  Lembar ke 6: dikirimkan oleh pengangkut kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan pengirim, setelah ditandatangani oleh penerima limbah  Lembar ke 7: setelah ditandatangani oleh penerima, maka oleh pengangkut dikirimkan kepada pengirim limbah.  Lembar ke 8 sampai ke 11 dikirim oleh pengangkut kepada pengirim limbah setelah ditandatangani oleh pengangkut terdahulu dan diserahkan kepada pengangkut berikutnya (antar moda). Mata rantai perjalanan limbah beserta dokumennya
  23. 23. Pengelolaan limbah B3 memungkin badan swasta untuk terlibat di dalamnya, baik sebagai penyimpan, pemanfaat, pengumpul, pengangkut maupun sebagai pengolah limbah tersebut. Untuk itu dibutuhkan izin operasi (Ps40), yaitu:  dari Kepala instansi yang bertanggung jawab untuk kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfataan, dan pengolahan-penimbunan,  dari Menteri Perhubungan untuk kegiatan pengangkutan limbah B3, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab, Disamping mempunyai legalitas badan usaha, persyaratan lain untuk memperoleh izin tersebut adalah adanya informasi yang menyangkut tentang:  nama dan alamat yang jelas dari badan usaha tersebut,  nama dan alamat penanggung jawab, lokasi tempat kegiatan,  bentuk kegiatan yang akan dilakukan,  bahan baku dan proses yang akan digunakan, spesifikasi alat pengolah limbah,  jumlah dan karakteristik limbah yang akan ditangani,  tata letak sarana dan prasarana,  alat pencegahan pencemaran yang digunakan Yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin lokasi pengolahan adalah kepala kantor pertanahan kabupaten/kota (pasal 42) sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan rekomendasi Kepala instansi yang bertanggung jawab. Disamping itu, untuk melengkapi perizinan kegiatan pengolahan limbah tersebut, dibutuhkan analisis dampak lingkungan terlebih dahulu, disertai dokumen-dokumen yang biasa menyertainya. Dalam hal penghasil limbah bertindak pula sebagai pengolah limbah dan kegiatan tersebut dilakukan pada lokasi yang sama, maka analisis dampak lingkungannya dibuat teritegrasi dengan kegiatan utamanya dengan persyaratan yang berlaku. Untuk itu, hanya rencana pengelolaan lingkungan dan rencana peman tauan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi berwenang yang diajukan kepada Instansi yang bertanggung jawab bersama persyaratan lainnya.
  24. 24. PP 18/99 tersebut juga mengatur perpindahan lintas batas limbah B3 dari dan ke luar Indonesia (Ps53). Guna mencegah dijadikannya wilayah Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah B3, maka limbah B3 dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam hal pengangkutan limbah B3 antara negara yang melalui wilayah Indonesia, maka dibutuhkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pemerintah Republik Indonesia. Pengiriman limbah B3 ke luar Indonesia membutuhkan persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan izin tertulis dari pemerintah Indonesia. Pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab meliputi pemantauan penaatan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh fihak-fihak yang mengelola limbah B3. Pengawasan tersebut mempunyai kewenangan untuk:  memasuki area lokasi kegiatan,  mengambil contoh limbah untuk dianalisa di laboratorium,  meminta keterangan tentang pelaksanaan pengelolaan limbah,  melakukan pemotretan untuk kelengkapan pengawan tersebut. Kewajiban penghasil, pengumpul, pengangkut dan atau pengolah limbah adalah membantu sepenuhnya aktivitas pengawasan yang dilakukan di daerah tanggung jawabnya. Hal lain yang mendapat perhatian dalam kedua PP tersebut adalah kesehatan dan keselamatan pekerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan ini serta tanggung jawab pengelola bila terjadi kecelakaan serta pencemaran. Pemeriksaan kesehatan pekerja oleh instansi yang berwenang di bidang kesehatan tenaga kerja dilakukan secara berkala agar sejak dini dapat diketahui terjadinya kontaminasi oleh zat -zat berbahaya. Upaya ini merupakan kewajiban fihak pengelola untuk melaksanakannya. Bila terjadi kecelakaan atau pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan tersebut, maka fihak pengelola bertanggung jawab atas hal ini, dan fihak pengelola
  25. 25. diwajibkan untuk segera menaggulanginya. Bila fihak pengelola tidak dapat menanggulanginya secara baik, maka Instansi yang bertanggung jawab akan melakukan upaya penanggulangan, dan biaya kegiatan tersebut dibebankan pada fihak pengelola.  PengelolaanB3 dalam PP 74/2001 Pada dasarnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 sebagai pengganti UU-23/1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 (21) UU-32/2009 mendefinisikan bahan berbahaya dan beracun (disingkat B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain. Selanjutnya UU-32/2009 menggariskan dalam Ps 58 (1) bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Secara spesifik pengelolaan B3 ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Terkait dengan penggunaan bahan kimia organik berbahaya, maka Indonesia telah merativikasi konvensi Stockholm melalui Undang-undang No.19 tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten atau Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). Konvensi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan POPs dengan cara melarang, mengurangi, membatasi produksi dan penggunaan, serta mengelola timbunan bahan POPs yang berwawasan lingkungan.
  26. 26. Beberapa peraturan yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas limbah B3 yang dihasilkan adalah peraturan-peraturan yang mengatur masalah bahan berbahaya, yaitu:  Peraturan Pemerintah No.7/1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida  Peraturan Menteri Kesehatan No.453/Menkes/Per/XI/1983 tentang bahan berbahaya  Keputusan Menteri Perindustrian RI No.148/M/SK/4/1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di lingkungan industry  Keputusan Menteri Pertanian No.724/Kpts/TP.270/9/1984 tentang larangan penggunaan pestisida EDB  Keputusan Menteri Pertanian No.536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang pengawasan pestisida Limbah radioaktif di Indonesia dikelola oleh Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1985 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional dan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga Atom Nasional. Semua yang berkaitan dengan ketenaga atoman pada dasarnya diatur oleh Undang – undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan – ketentuan pokok tenaga atom. Selanjutnya beberapa peraturan lain di bawahnya antara lain:  Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi  Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1975 tentang izin pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi  Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975 tentang pengangkutan zat radioaktif
  27. 27. Pengelolaan B3 Dalam PP 74/2001 PP 74/2001 tentang pengelolaan berbahaya dan beracun terdiri dari 15 bab yang dibagi lagi menjadi 43 pasal. Kelima belas bab tersebut adalah:  Bab I (pasal 1 sampai 4) : Ketentuan Umum,  Bab II (pasal 5): Klasifikasi B3,  Bab III (pasal 6 sampai 20) : Tata Laksana dan Pengelolaan B3,  Bab IV (pasal 21) : Komisi B3,  Bab V (pasal 22 dan 23) : Keselamatan dan Kesehatan Kerja,  Bab VI (pasal 24 sampai 27) : Penanggulangan Kecelakaan dan Keadaan Darurat,  Bab VII (pasal 28 sampai 31) : Pengawasan dan Pelaporan,  Bab VIII (pasal 32 sampai 34): Peningkatan Kesadaran Masyarakat,  Bab IX (pasal 35 dan 36) : Keterbukaan Informasi dan Peran Masyarakat,  Bab X (pasal 37) : Pembiayaan,  Bab XI (pasal 38) : Sanksi Administrasi,  Bab XII (pasal 39) : Ganti Kerugian,  Bab XIII (pasal 40) : Ketentuan Pidana,  Bab XIV (pasal 41 dan 42) : Ketentuan Peralihan,  Bab XV (pasal 43) : Ketentuan Penutup. Menurut PP 74/2001: ‘bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat denganB3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya’ (pasal 1 angka 1). Sedangkan sasaran pengelolaan B3 adalah ‘untuk mencegah dan atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan mahluk hidup lainnya’ (pasal 2). Pengertian pengelolaan B3 adalah ‘kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3’ (pasal 1 angka 2).
  28. 28. Dalam kegiatan tersebut, terkait berbagai fihak yang merupakan mata rantai dalam pengelolaan B3. Setiap mata rantai tersebut memerlukan pengawasan dan pengaturan. Oleh karenanya, pasal-pasal berikutnya mengatur masalah kewajiban dan perizinan bagi mereka yang akan memproduksi (menghasilkan), mengimpor, mengeksport, mendistribusikan, men yimpan, menggunakan dan membuang bahan tersebut bilamana tidak dapat digunakan kembali. Disamping aspek yang terkait dengan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap fihak yang terkait, maka aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat diatur dalam PP tersebut. Tidak semua pengelolaan bahan yang berbahaya diatur oleh PP tersebut, antara lain karena telah diatur dalam PP lain, atau telah diatur oleh instansi lain berdasarkan konvesi internasional seperti bahan radioaktif. Bahan berbahaya yang tidak termasuk yang diatur adalah (pasal 3):  Bahan radioaktif  Bahan peledak  Hasil produksi tambang serta minyak gas dan gas bumi dan hasil olahannya  Makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya  Perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika  Bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika dan prekursor lainnya  Bahan aditif lainnya  Senjata kimia dan senjata biologi Untuk menentukan apakah sebuah bahan termasuk dalam kelompok B3, maka PP tersebut mengklasifikasikan B3 dalam 8 kelompok, yaitu (pasal 5):  Mudah meledak (explosisive)  Pengoksidasi (oxidizing)  Menyala:
  29. 29.  sangat mudah sekali menyala (extremely flammable)  sangat mudah menyala (highly flammable)  mudah menyala (flammable)  Beracun:  amat sangat beracun (extremely toxic)  sangat beracun (highly toxic)  beracun (moderately toxic)  Berbahaya (harmful)  Korosif (coorosive)  Bersifat iritasi (irritant)  Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment)  Toksik yang bersifat kronis:  karsinogenik (carcinogenic)  teratogenik (teratogenic)  mutagenik (metagenic) Untuk mempermudah menentukan B3 yang diatur dalam PP ini, maka berdasarkan penggunaannya di lapangan, B3 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu (pasal 5):  B3 yang dapat atau boleh dipergunakan di Indonesia (Lampiran I PP 74/2001)  B3 yang dilarang dipergunakan di Indonesia (Lampiran II Tabel 1, PP 74/2001)  B3 yang terbatas dipergunakan (Lampiran II Tabel 2, PP 74/2001) Dengan demikian, bilamana sebuah bahan sudah terdapat dalam lampiran tersebut, maka bahan tersebut termasuk B3, dan penggunaannya di Indonesia disesuaikan dengan kelompok tabel yang berlaku, apakah diperbolehkan dipergunakan, atau terbatas penggunaannya, atau sama sekali dilarang dipergunakan. Lampiran I PP 74/2001 mencantumkan 209 buah bahan kimia yang tergolong B3 yang dapat digunakan di Indonesia, 74 diantaranya dibatasi penggunaannya sampai tahun 2040, semuanya organik-berhalogen. Lampiran II – Tabel 1 mencantumkan 10
  30. 30. bahan B3 yang dilarang pengunaannya, dan Lampiran II -Tabel 2 mencantumkan 45 bahan B3 yang dibatasi pengunaannya di Indonesia. Setiap bahan kimia dalam daftar tersebut, disertai keterangan:  No. Reg. Chemical Abstract Sevice yang bersifat universal  Nama bahan kimia  Sinonim/nama dagang  Rumus molekul Setiap produsen yang menghasilkan B3 baru yang termasuk diatur dalam PP ini, maka sebelum dipergunakan secara luas produsen tersebut harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada yang berwenang, dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup (pasal 6). Sedang bahan berbahaya lain yang tidak diatur dalam PP ini, maka registrasinya harus diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab, misalnya Badan Tenaga Atom Nasional untuk bahan radioaktif. Demikian juga halnya unutk B3 yang diimport dari luar negeri, maka bahan tersebut terlebih dahulu harus didaftarkan oleh importirnya untuk diregistrasi sebelum secara rutin diimport. Bahan tersebut kemudian akan mendapat nomor registrasi sebagai alat kontrol terhadap peredaran B3 di Indonesia, sehingga dengan mudah dilakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya dampak B3 terhadap lingkungan. Bila bahan yang akan dimpor adalah termasuk dalam daftar B3 yang terbatas dipergunakan, maka fihak otorita negara yang akan memasukkan bahan tersebut ke Indonesia terlebih dahulu harus menyampaikan notifikasi kepada fihak yang bertanggung jawab di Indonesia (pasal 8).
  31. 31. Contoh B3 (dapat digunakan) dalam Lampiran I PP 74/2001 No No Reg Chemical Abstract Service Nama Bahan Kimia Sinonim/Nama Dagang Rumus Molekul 7 7664-41-7 Amoniak Ammonia NH3 14 64-19-7 Asam Asetat Acetic acid; Aci-jel CH3COO H 16 7664-38-2 Asam Posfat Phosphoric acid; Orthophosphoric acid H3PO4 17 7647-01-0 Asam Klorida Hydrochloric acid; Hydrogen chloride; Anhidrous hydrochloric acid HCl 23 74-90-8 Asam Sianida Hydrogen cyanide; Hydrocyanic acid; Blausaure; Prussic acid HCN 24 7664-93-9 Asam Sulfat Sulfuric Acid; Oil of Vitriol H2SO4 31 71-43-2 Benzena Benzene; Benzol; Cyclo hexatriene C6H6 52 108-95-2 Fenol Phenol; Carbolic acid; Phenic acid; Phenilic acid; Phenyl hydroxide; Hidroxybenzene; Oxybenzene C6H5OH 54 50-00-0 Formalin (larutan) Formadehyde solution; Formalin; Formol; Morbicid; Veracur CH2O
  32. 32. 58 7783-06-4 Hidrogen Sulfida Hydrogen sulphide; Sulfurated hydrogen; Hydrosulfuric acid H2S 76 124-38-9 Karbon dioxide Carbonic acid gas CO2 78 7440-44-0 Karbon hitam Amorphous C 79 630-08-0 Karbonmonok sida Carbon monoxide CO 80 7782-50-5 Klor Chlorine Cl2 81 67-66-3 Kloform Chloroform; Trichlorometthane CHCl3 85 7487-97 Merkuri klorida Mercuric chloride; Mercury bichloride; Corrosive sublimate; Mercury perchloride; Corrosive mercury chloride HgCl2 87 74-82-8 Methane - CH4 98 1310-73-2 Natrium Hidroksida Sodium hydroxide; Caustic soda; Soda lye; Sodium hydrate NaOH 105 7727-37-9 Nitrogen Nitrogen N2 106 10102-44-0 Nitrogen Dioksida Nitrogen dioxide NO2 110 10028-15-6 Ozon Ozone; Triatomic oxygen O3 112 87-86-5 Pentaklorofen ol Penta; PCP; Penchloraol; Santhophene 20 C6HCl5O
  33. 33. 114 7761-88-8 Perak nitrat – AgNO3 122 7646-85-7 Seng Klorida Zinc chloride; Butter zinc ZnCl2 127 7439-92-1 Timbal (timah hitam) Lead Pb 209 – CH2BrCl Bromochloroethane – Contoh B3 (dibatasi) dalam Lampiran II – Tabel 2 PP 74/2001 No No Reg Chemical Abstract Service Nama Bahan Kimia Sinonim/Nama Dagang Rumus Molekul 1 93-76-5 2,4,5-T Esterone 245; Trioxone; Weedone C8H5Cl3O3 2 2425 -98-3 Chlordimefor m (CDM) CDM; Ciba-8514; Schering 36,268: Spanon; Fundal; Gulecton; Chlorophenamidine C10H13ClN2 4 510-15-6 Chlorobenzilat e Compound 338; G23922; Acarabene; Akar; Folbex; Ethyl 4,4-dichlorobenzilate; Ethyl 4,4- hydroxy-2,2bis(4- chlorophenil)acetate C16H14Cl2O3 6 106-93-4 Ethylene Dibromida (EDB) EDB; Dowfume WW85; 1,2- dibromoethane; Ethylenebromide; Sym-dibromoethane C12H4Br2
  34. 34. 9 58-89-9 Lindane - C6H6Cl6 10 - Senayawa merkuri, termasuk:- Anorganik merkuri -Alkyl merkuri - Alkyloxyalkyl merkuri -Aryl merkuri – – 11 87-86-5 Pentaklorofen ol* Penta; PCP; Penchloraol; Santhophene 20 C6HCl5O 21 7439-97-6 Mercury/Air raksa Liquid silver; Hydragyrum; Quicksilver Hg 26 75-69-4 CFC-11 Trichloromonofluoromethane; Fluorotrichloromethane; Freo 11; Frigen 11; Areton 11 CCl3 27 75-71-12 CFC-12 Dichlorodifluoromethane; Areton 12; Freon 12; Frigen 12; Genetron 12; Halon; Isotron 2 CCl2F2 29 - CFC-114 Dichlorotetrafluoroethane; Cryfluorane; Freon 114; Frigen 114; Areton 114 C2Cl2F2 43 - Halon-2402 Dibromotetrafluoroethane C2Rbr2F4
  35. 35. 45 74-83-9 Metil bromida Bromomethane; Monobromomethane; Embafume CH3Br Jawaban boleh tidaknya barang tersebut masuk ke Indonesia harus diterima oleh otorita negara pengekspor dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya notifikasi tersebut. Prosedur ini adalah sesuai dengan Konvensi Basel yang mengatur lintas batas bahan dan limbah B3 antar negara. Prosedur yang sama diberlakukan bagi B3 yang akan dieksport ke luar negeri (pasal 7). PP ini mewajibkan eksportir B3 tersebut untuk menyampaikan notivikasi ke otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab di Indonesia terlebih dahulu. Sebelum ada persetujuan dari otoritas negara tujuan ekspor dan otoritas negara transit, serta dari instansi yang berwenang, maka ekspor B3 tersebut belum boleh dilaksanakan. Salah satu informasi penting yang selalu harus disertakan dalam produksi B3 adalah Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet – MSDS). Informasi MSDS disamping harus tercantum pada produksi B3 (pasal 11), juga harus muncul pada dokumen pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 (pasal 12), dan juga pada kemasan bahan tersebut (pasal 14). Lembar MSDS paling tidak berisi:  Merek dagang  Rumus kimia B3  Jenis B3  Klasifikasi B3  Teknik penyimpanan, dan  Tata-cara penanganan bila terjadi kecelakaan PP 74/2001 mengatur juga secara umum pengangkutan B3 (pasal 13), pengemasan B3 (pasal 15), pemberian label dan simbol (pasal 17), penyimpanna B3 (pasal 18). Lokasi dan konstruksi tempat penyimpanan B3 membutuhkan pengaturan
  36. 36. tersendiri, agar tidak terjadi kecelakaan akibat kesalahan dalam penyimpanan tersebut. Salah satu persyaratan kelengkapan pada tempat penyimpanan tersebut adalah sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3 (pasal 19). B3 yang dianggap kadaluwarsa, atau tidak memenuhi spesifikasi, atau bekas kemasan, yang tidak dapat digunakan tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus dikelola sebagai limbah B3 (pasal 20). B3 kadaluwarsa adalah bahan yang karena kesalahan dalam penanganannya menyebabkan terjadinya perubahan komposisi dan atau karakteristik sehingga bahan tersebut tidak sesuai lagi dengan spesifikasinya. Sedang B3 yang tidak memenuhi spesifikasi adalah bahan yang dalam proses produksinya tidak sesuai dengan yang ditentukan. PP 74/2001 mengatur juga masalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi orang yang bekerja di bidang ini, yang menjadi tanggung jawab bagi pengusaha. Salah satu langkah yang wajib dilakukan adalah kewajiban uji kesehatan secara berkala bagi pekerja, sekurang -kurangnya 1 kali dalam 1 tahun, denganmaksud untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kontaminasi oleh zat/senyawa kimia B3 terhadap pekerja atau pengawas lokasi tersebut (pasal 23). Salah satu kehawatiran utama dalam penanganan B3 adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan baik pada saat masih dalam penyimpanan maupun kecelakaan pada saat dalam pengangkutannya. Kecelakaan B3 adalah lepasnya atau tumpahnya B3 ke lingkungan, yang memerlukan penanggulangan cepat dan tepat (pasal 24). Bila terjadi kecelakaan, maka kondisi awalnya adalah berstatus keadaan darurat (emergency). Langkah darurat yang harus dilakukan adalah (pasal 25):  Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan  Menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur standar penanggulangan kecelakaan  Melaporkan kecelakaan atau keadaan darurat tersebut kepada aparat Kota/Kabupaten setempat
  37. 37.  Memberikan informasi, bantuan dan melakukan evakuasi masyarakat sekitar lokasi kejadian. Karakterisasi B3 Menurut PP 74/2001 Penjelasan PP 74/2001 menguraikan secara singkat klasifikasi B3 sebagai berikut: 1. Explosive (mudah meledak): adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25oC, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan Diffrential Scanning Calorimetry (DSC) atau Differential Thermal Analysis (DTA), sedang 2,4-dinitrotoluena atau Dibenzoil-peroksida digunakan sebagai senyawa acuan. Dari hasil pengujian tersebut, akan diperoleh nilai temperatur pemanasan. Apabila nilai temperatur pemanasan suatu bahan lebih tinggi dari senyawa acuan, maka bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak. 2. Oxidizing (pengoksidasi): pengujian bahan padat dilakukan denganemtode uji pembakaan menggunakan ammonium persulfat sebagai senyawa standar. Sedang untuk bahan cair, senyawa standar yang digunakan adalah larutan asam nitrat. Suatu bahan dinyatakan sebagai pengoksidasi apabila waktu pembakaran bahan tersebut sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar. 3. Flammable (mudah menyala):  Extremely flammable: padatan atau cairan yang memiliki titik nyala (flash point)di bawah 0oC dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 oC.  Hghly flammable: padatan atau cairanyang memiliki titik nyala 0oC- 21oC.  Flammable:  Bila cairan: bahan yang mengandung alkohol kurang dari 24% -volume, dan atau mempunyai titik nyala ≤ 60oC (140oF), akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api, atau sumber nyala lainnya, pada tekanan 760 mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode Closed-up test.
  38. 38.  Bila padatan: bahan bukan cairan, pada temperatur dan tekanan standar dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan, dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran terus menerus dalam 10 detik. Pengujian dapat pula dilakukan dengan Seta Closed -cup Flash Point Test,dengan titik nyala di bawah 40oC. 4. Toxic (beracun): akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. 5. Harmful (berbahaya): padatan maupun cairan ataupun gas yang jika kontak atau melalui inhalasi (pernafasan) atau melalui oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. 6. Corrosive (korosif): mempunyai sifat  Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit  Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja standar SAE-1020 dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55oC.  Mempunyai pH ≤ 2 untuk B3 bersifat asam, dan atau pH ≥ 12,5 untuk B3 bersifat basa.  Carcinogenic (karsinogen): sifat bahan penyebab sel kanker, yaitu sel liar yang dapat merusak jaringan tubuh  Teratogenic: sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio  Mutagenic: sifat bahan yang dapat menyebabkan perubahan kromosom yang dapat merubah genetika. 7. Irritant (bersifat iritasi): padatan maupun cairan yang bila terjadi kontak secara langsung, dan apabila terus menerus kontak dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan peradangan
  39. 39. 8. Dangerous to the Environment (berbahaya bagi lingkungan): seperti merusak lapisan ozon (misalnya CFC), persisten di lingkungan (misalnya PCBs), atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan. 9. Chronic toxic (toksik kronis)  PP 101 Tahun 2014 tentang PengelolaanLimbah B3 Pengganti PP 18/1999 Jumto PP 85/1999 PP 101 tahun 2014 ini merupakan pengganti PP yang lama tentang Pengelolaan Limbah b3 yaitu PP 18/1999 Jumto PP 85/1999. Secara umum ada pokok-pokok perubahan di PP 101 tahun 2014 ini. PP 101 tahun 2014 lebih detail dan lebih lengkap dibanding PP sebelumnya sbb: 1. Sanksi Lebih Berat dan Peraturannya Lebih Ketat 2. Bertambahnya Jenis Limbah Yang Dikategorikan Limbah B3 Hal ini bisa dilihat di lampiran PP 101 tahun 2014 banyak menambahkan jenis limbah menjadi kategori limbah b3 yang baru. 3. Pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. 4. Perusahaan penghasil Limbah B3 wajb bertanggungjawab sejak Limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (from cradle to grave) dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ke 3 pengelola Limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten. 5. Dalam tuntutan hukum, Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan.
  40. 40. 6. Pengetahuan tentang cara pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan wajib diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan Limbah B3 dan pihak ke 3 yang bekerjasama dengan perusahaan. 7. Di Bagian Ketentuan Umum PP 101 tahun 2014 menambahkan point-point di bawah ini yang dalam PP sebelumnya tidak disebutkan seperti Ekspor Limbah B3, Notifikasi Ekspor Limbah b3, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan PPLHD.  Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.  Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.  Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.  Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah B3.  Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
  41. 41.  Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.  Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.  Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.  Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.  Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bagian Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di PP 101 tahun 2014 ini lebih dirinci. Dalam Pasal 196 Di PP 101 tahun 2014 di sebutkan: Ayat (1) Dalam hal Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit, Penghasil Limbah B3 atau Pengangkut Limbah B3 melalui negara eksportir Limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.
  42. 42. Ayat (2) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum transit dilakukan. Ayat (3) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan paling sedikit mengenai: 1. identitas eksportir Limbah B3; 2. negara eksportir Limbah B3; 3. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan transit; 4. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan; 5. negara tujuan transit; 6. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar; 7. dokumen mengenai asuransi; 8. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3; 9. dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah B3 yang akan diangkut; dan 10. dokumen yang berisi pernyataan dari Penghasil Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai keabsahan dokumen yang disampaikan. 9. Ruang Lingkup PP 101 tahun 2014 diperluas dari PP sebelumnya karena juga mengatur tentang: 1. Dumping (Pembuangan) Limbah B3; 2. pengecualian Limbah B3; 3. perpindahan lintas batas Limbah B3; 4. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 5. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; 6. pembinaan;
  43. 43. 7. pengawasan; 8. pembiayaan; 9. sanksi administratif. 2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Alur terbentuknya B3  Pengertian Limbah Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat, konsentrasinya, dan jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunanlimbah B3. Pengelolaan Limbah B3 ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan tercemar, dan meningkatan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan.
  44. 44. Pengelolaan Limbah B3 ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1994 yang dibaharui dengan PP No. 12 tahun 1995 dan diperbaharui kembali dengan PP No. 18 tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 yang dikuatkan lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tanggal 26 November 2001 tentang Pengelolaan Limbah B3. Menurut PP No. 18 tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.  Sumber - Sumber Limbah Dominan Dalam berbagai penelitian telah di simpulkan bahwasanya ada beberapa sumber limbah dominan yang selama ini di ketahui...inilah 8 sumber limbah dominan yang telah di simpulkan : 1. Industri Tekstil dan industri kulit Sumber utama limbah B3 pada industri tekstil adalah penggunaan zat warna. Beberapa zat warna dikenal mengandung Cr, seperti senyawa Na2Cr2O7 atau senyawa Na2Cr3o7. Industri batik menggunakan senyawa Naftol yang sangat berbahaya. Senyawa lain dalam kategori B3 adalah H2O2 yang sangat reaktif dan HClO yang bersifat toksik. Beberapa tahap proses pada indusrti kulit yang mneghasilkan limbah B3 antara lain washing, soaking, dehairing, lisneasplatting, bathing, pickling, dan degreasing. Tahap selanjutnya meliputi tanning, shaving, dan polishing. Proses tersebut menggunakan pewarna yang mengandung Cr dan H2SO4. Hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk memasukkan industrikulit dalam kategori penghasil limbah B3. 2. Pabrik kertas dan percetakan Sumber limbah padat berbahaya di pabrik kertas berasal dari proses pengambilan kmebali (recovery) bahan kimia yang memerlukan stabilisasi sebelum ditimbun. Sumber limbah lainnya ada pada
  45. 45. permesinan kertas, pada pembuangan (blow down) boiler dan proses pematangan kertas yang menghasilkan residu beracun. Setelah residu tersebut diolah, dihasilkan konsentrat lumpur beracun. Produk samping proses percetakan yang dianggap berbahaya dan beracun adalah dari limbah cair pencucian rol film, pembersihan mesin, dan pemrosesan film. Proses ini menghasilkan konsentrat lumpur sebesar 1-4 persen dari volume limbah cair yang diolah. Industri persuratkabaran yang memiliki tiras jutaan eksemplar ternyata memiliki potensi sebagai penghasil limbah B3. 3. Industri kimia besar Kelompok industri ini masuk dalam kategori penghasil limbah B3, yang antara lain meliputi pabrik pembuatan resin, pabrik pembuat bahan pengawet kayu, pabrik cat, pabrik tinta, industri gas, pupuk, pestisida, pigmen, dan sabun. Limbah cair pabrik resin yang sudah diolah menghasilkan lumpur beracun sebesar 3-5 persen dari volume limbah cair yang diolah. Pembuatan cat menghasilkan beberapa lumpur cat beracun, baik air baku (water-base) maupun zat pelarut (solvent-base). Sedangkan industri tinta menghasilkan limbah terbesar dari dari pembersihan bejana-bejana produksi, baik cairan maupun lumpur pekat. Sementara, timbulnya limbah beracun dari industri pestisida bergantung pada jenis proses pada pabrik tersebut, yaitu apakah ia benar-benar membuat bahan atau hanya memformulasikan saja. 4. Industri farmasi Kelompok indusrti farmasi terbagi dalam dua sub-kelompok, yaitu sub-kelompok pembuat bahan dasar obat dan sub-kelompok formulasi dan pengepakan obat. Umumnya di Indonesia adalah sub-kelompok kedua yang tidak begitu membahayakan. Tapi, limbah industri farmasi yang memproduksi atibiotik memiliki tingkat bahaya cukup tinggi. Limbah industri farmasi umumnya berasal dari proses pencucian peralatan dan produk yang tidak terjual dan kadaluarsa. 5. Industri logam dasar Industri logam dasar nonbesi menghasilkan limbah padat dari pengecoran, percetakan, dan pelapisan, yang mengahasilkan limbah cair pekat beracun sebesar 3 persen dari volume limbah cair yang diolah. Industri logam untuk keperluan rumah tangga menghasilkan sedikit cairan pickling yang tidak dapat diolah di lokasi pabrik dan memerlukan pengolahan khusus. Selain itu juga
  46. 46. terdapat cairan pembersih bahan dan peralatan, yang konsentratnya masuk kategori limbah B3. 6. Industri perakitan kendaraan bermotor. Kelompok ini meliputi perakitan kendaraan bermotor seperti mesin, disel, dan pembuatan badan kendaraan (karoseri). Limbahnya lebih banyak bersifat padatan, tetapi dikategorikan sebagai non B3. Yang termasuk B3 berasal dari proses penyiapan logam (bondering) dan pengecatan yang mengandung logam berat seperti Zn dan Cr. 7. Industri baterai kering dan aki Limbah padat baterai kering yang dianggap bahaya berasal dari proses filtrasi. Sedangkan limbah cairnya berasal dari proses penyegelan. Industri aki menghasilkan limbah cair yang beracun, karena menggunakan H2SO4 sebagai cairan elektrolit. 8. Rumah sakit Rumah sakit menghasilkan dua jenis limbah padat maupun cair, bahkan juga limbah gas, bakteri, maupun virus. Limbah padatnya berupa sisa obat- obatan, bekas pembalut, bungkus obat, serta bungkus zat kimia. Sedangkan limbah cairnya berasal dari hasil cucian, sisa-sisa obat atau bahan kimia laboratorium dan lain-lain. Limbah padat atau cair rumah sakit mempunyai karateristik bisa mengakibatkan infeksi atau penularan penyakit. Sebagian juga beracun dan bersifat radioaktif. Selama ini sangat sulit mengetahui secara persis, berapa jumlah limbah B3 yang dihasilkan suatu industri, karena pihak industri enggan melaporkan jumlah dan akrakter limbah yang sebenarnya. Padahal, kejujuran pihak industri untuk melaporkan secara rutin jumlah dan karakter limbahnya merupakan informasi berharga untuk menjaga keselamatan lingkungan bersama. Keengganan mereka berawal dari biaya pengolahan limbah yang terlampau mahal, sehingga yang terjadi adalah “kucing-kucingan” guna menghindari keharusan melakukan pengolahan. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan yang tidak terlampau menekan industri, agar industri terangsang untuk mengolah limbahnya sendiri.
  47. 47. BAB III PENUTUP A.Kesimpulan Pada dasarnya pengelolaan limbah B3 di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam peraturan perudang-undangan, khususnya Undang–Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP 101 tahun 2014 ini merupakan pengganti PP yang lama tentang Pengelolaan Limbah b3 yaitu PP 18/1999 Jumto PP 85/1999. Secara umum ada pokok-pokok perubahan di PP 101 tahun 2014 ini. PP 101 tahun 2014 lebih detail dan lebih lengkap dibanding PP sebelumnya. Ruang Lingkup PP 101 tahun 2014 diperluas dari PP sebelumnya karena juga mengatur tentang: 1. Dumping (Pembuangan) Limbah B3; 2. pengecualian Limbah B3; 3. perpindahan lintas batas Limbah B3; 4. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; 5. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; 6. pembinaan; 7. pengawasan; 8. pembiayaan; 9. sanksi administratif. B.Saran Pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Perusahaan penghasil Limbah B3 wajb bertanggungjawab sejak Limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (from cradle to grave) dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ke 3 pengelola Limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten.
  48. 48. DAFTAR PUSTAKA https://jujubandung.wordpress.com/2012/04/08/pengelolaan-limbah-b3-dalam-pp- 181999-juncto-pp-851999/ https://jujubandung.wordpress.com/2012/04/09/pengelolaan-b3-dalam-pp-742001/ http://www.limbahb3.com/pokok-pokok-perubahan-pp-101-tahun-2014-tentang- pengelolaan-limbah-b3-pengganti-pp-181999-jumto-pp-851999/

×