1.
PEMBAHASAN HASIL
FORUM GROUP
DISCUSSION
SE WILAYAH KERJA
KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR
Makassar, 13 Januari 2023

2.
CONTENT LIST
FOR
DISCUSSION
PELAKSANA
AN SELEKSI
PASCA
PELAKSANAAN
SELEKSI
01
02
03
Pra pelaksanaan
Seleksi
Pelaksanaan
Seleksi
Pasca Pelaksanaan
Seleksi

3.
PRA
PELAKSANAAN
SELEKSI

4.
SARAN
Untuk seleksi PPPK Nakes, banyak kesalahan dalam data
SISDMK sehingga banyak yang tidak bisa mendaftar.
Mungkin bisa sinkronisasi data dulu.
Untuk ujian observasi guru, Kemdikbud menunjuk observer
sementara di aplikasi tidak mengakomodir, sehingga
penunjukan observer dilakukan secara manual.
Daerah diminta mengusulkan formasi yang sebanyak-
banyaknya sementara anggaran untuk gaji kurang dan honorer
menuntut untuk diangkat.
PPPK adalah salah satu pintu masuk bagi tenaga honorer,
banyak juga yang sudah lama mengabdi. Sekiranya jangan
dipersulit terkait administrasi
PRA SELECTION

5.
Pelaksanaan
seleksi
CPPPK
VAKSIN
DOSIS II
PENGALAM AN
KER JA
V E R IFIK ASI
B E R KA S
1. Kebijakan terbaru terkait
syarat Vaksin 2 untuk
mengikut seleksi.
1. Pengalaman kerja tidak
relevan dengan jabatan yang
dilamar sehingga banyak yang
TMS.
1. Untuk jabatan ahli madya,
apakah memperoleh nilai
tambahan?
1. Solusi untuk singkatnya waktu
verifikasi yang tidak sebanding
dengan banyaknya Jumlah
pelamar, dan keterbatasan SDM
2. Pejabat penandatangan
Surat Pengalaman Kerja
apakah boleh selain JPT?
2. Kebijakan untuk peserta
yang tidak bisa vaksin karena
penyakit dan rekomendasi
dokter.
2. Untuk instansi yang belum
mendapatkan hasil integrasi
pasca sanggah bagaimana
tindaklanjutnya?
H ASIL
INTEGRASI

6.
Untuk pelaksanaan PPPK Teknis,
terdapat banyak peserta yang digugurkan
di tahap administrasi karena terkait
relevansi jabatannya, padahal dari sisi
pendidikan memenuhi syarat. Kalau bisa
untuk formasi seperti ini dibuat lebih
fleksibel.
Syarat Vaksin diumumkan minimal
Vaksin 2, tetapi ada beberapa peserta
yang memberi alasan kalau sakit dan
tidak bisa Vaksin, sehingga Panselda
ragu untuk memberi jawaban. Mohon
pihak BKN lebih gencar lagi untuk
meyakinkan Vaksinasi ini memang harus
minimal Vaksin 2.
Sebaiknya ada keseragaman dalam
penerapan kebijakan terkait validasi
Vaksinasi dari setiap pengawas di tilok.
Terkait pengelolaan SISDMK, saran ke
BKN bisa menyampaikan ke otoritas
Kemenkes pengelola SISDMK agar
dilakukan sinkronisasi dengan data
BKN.
Sebaiknya ada aplikasi yang bisa
digunakan untuk presensi online agar
menghindari kecurangan peserta yang
terlambat, selain penggunaan Google
Form.
Biarkan admin yang menentukan
lokasi tes peserta. Jangan berikan
akses ke peserta untuk memilih.
Karena berimplikasi ke anggaran
daerah yang akan mendampingi
peserta.

7.
Saran
Pasca
Pelaksanaan
Kebijakan untuk tenaga kesehatan
yang lolos PG tapi tidak mendapat
formasi karena kalah perankingan
kalau bisa diprioritaskan.

8.
TERIMA KASIH