Informasi yang mengelabui konsumen dapat berupa klaim subjektif, klaim dua arti, atau klaim tidak rasional yang sulit dibuktikan kebenarannya secara objektif dan bertentangan dengan logika. Badan pengawas periklanan berupaya mencegah informasi menyesatkan dengan memberikan sanksi kepada pelanggaran etika periklanan berdasarkan undang-undang dan pedoman yang berlaku."

1. Informasi Yang Mengelabui
Kegiatan produsen yang merugikan
konsumen yang disampaikan terasa benar,
namun apabila diamati secara teliti, akan
terbukti bahwa informasi tersebut
seringkali tidak benardan tidak logis
Membujuk konsumen
Menyampaikan informasi mengenai
Fungsi Iklan atribut makanan dan minuman
pada konsumen
Menyampakain informasi yang
mengelabui

2. Empat jenis informasi yang
mengelabui
The claim with
two meanings
Subjective Objective
klaim klaim
Unsubstantiated
claim

3. KLAIM OBJEKTIF
Suatu informasi yang diberikan kepada
konsumen tentang karakteristik suatu
produk
Kebenaran pengujian atau dibandingkan
dengan standar yang telah ada
Misal:
Produk air kemasan

4. KLAIM SUBJEKTIF
Sukar dibuktikan kebenarannya, karena
kriteria yang digunakan bersifat sangat
subjektif sehingga sukar diukur secara
objektif
Misal:
1. Iklan susu
2. Minuman pembangkit gairah belajar

5. KLAIM DUA ARTI
Sebagian besar benar dan sebagian salah
Misal:
Iklan mengenai telur
“telur tidak berbahaya dan sumber gizi
yang dibutuhkan oleh tubuh”

6. KLAIM TIDAK RASIONAL
Pernyataan yang tidak mempunyai dasar,
tidak di dukung oleh logika
Misal:
1. Produk kecantikan
2. Iklan kendaraan
3. Iklan susu
Pemberian informasi yang mengelabui telah
menjadi kebiasaan pengusaha (Mr. Albert Z. Can)
68 buah iklan yang mengandung unsur informasi
yang mengelabui konsumen (Ralph Nader & Allen
Cowan) 3 dari 58 perusahaan memberikan
bukti ilmiah

7. UU tentang label makanan (1990),
berlaku 5 Desember 1993
“Produsen harus mencantumkan dengan angka, berapa
persen kandungan lemak, serta kandungan zat-zat gizi
lainnya, dan juga tidak diperbolehkan lagi
menggunakan kata-kata lebih kecil, lebih besar, tidak
mengandung dan bebas lemak, serta kata-kata subjek
lainnya”

8. Konsumen Harus Bersikap
Kritis Terhadap Iklan
Iklan media yang sangat vital pada sistem ekonomi
pasar yang berdasarkan persaingan yang sehat
Iklan dengan informasi yang menyesatkan
konsumen memiliki sikap kritis konsumen memiliki
kemampuan untuk menilai apakah suatu informasi
tersebut bersifat mengelabui atau dapat dipercaya
Misal:
Para praktis iklan dan bisnis harus
menghindari perilaku yang pragmatis

9. Lembaga Perlindungan
Konsumen
Persatuan Perusahaan Periklanan
Indonesia (PPPI)
“Mendorong konsumen bersikap kritis dengan meminta
konsumen melaporkan iklam-iklan bermasalah atau
melanggar peraturan dan etika dengan cara mengisi
pengaduan tersebut ke dalam web yang telah
disediakan”

10. UU yang Terkait dengan
Iklan
1. UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. UU no. 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. UU no. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
4. UU no. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
5. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. (Rancangan) tentang
7. Petunjuk PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan
Pangan
8. PP No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan
9. PP No. 38 Tahun 2000 tentang Perubahan PP No. 81
Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan
10. Kepmen Kesehatan No. 368/Men.Kes/SK/IV/1994
tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat
Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Makanan, dan
Minuman

11. UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 9
Pasal Pasal
17 10
Pasal Pasal
13 11

12. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan
Indonesia
Kode etik profesi dan kode etik bisnis yang diakui
dan diterapkan bersama oleh para asosiasi dalam
industri periklanan nasional, beserta segenap
anggotanya.

13. Beberapa Pasal yang Tercantum dalam Tata Krama dan
Tata Cara Periklanan Indonesia
A. Tata Krama
Isi Iklan Ragam Iklan
Hak Cipta Produk Pangan
Bahasa Obat-obatan
Penampilan Pangan, Rokok dan Produk
Uang dan Hewan Tembakau

14. Lanjutan
Pemeran Iklan Wahana Iklan
Anak-anak Media Cetak
Perempuan Media Televisi
Tokoh Animasi Media Radio

15. Lanjutan
A. Tata Cara
Penerapan Produksi Media
Umum Periklanan Periklanan
Pengiklan Data
Perusahaa
n
Perusahaan
Periklanan Cakupan
Khalayak
Mitra Usaha Pemesan
Pesanan

16. Iklan-Iklan yang Melanggar
Peraturan dan Etika
Moralitas dan etika bisnis memiliki dimensi yang
sangat luas, baik yang terjadi pada lingkungan
internal perusahaan maupun lingkungan
eksternal (Ujang Sumarwan 2002).
Pihak yang terlibat dalam transaksi barang
dan jasa
Konsumen Produsen Pemerintah Stakeholder

17. Lanjutan
Indikator untuk mengidentifikasi suatu iklan
telah melewati batas
Reaksi dari
Konsumen Pemerintah
Lembaga Produsen
Sosial Pesaing

18. Lanjutan
Bentuk Iklan yang sering melanggar etika
dan moralitas
Iklan yang menggunakan konsep
“sexual appeal”
Penggunaan aktor atau artis atau
bintang iklan yang menampilkan kesan
seksual, biasanya dilakukan dengan
cara berpakaian minim
Media elektronik, Media Cetak, dan Media Ruang

19. Lanjutan
Contoh Iklan yang menggunakan konsep
“sexual appeal”
Iklan suatu merek produk rokok yang
menampilkan sosok laki-laki yang sedang
mansi, kemudian berjalan ke pintu untuk
menemui tamu

20. Lanjutan
Iklan dengan kesan seksual melalui kata-
kata atau dialog atau ekspresi wajah para
bintang
Contoh
1. Iklan sebuah merek jamu untuk laki-laki
2. Iklan sebuah merek kontrasepsi
3. Iklan sebuah merek obat maag
Melanggar
norma dan
Etik periklanan
etika sosial “Tata Krama dan Tata Cara
Periklanan Indonesia”
“Iklan tidak boleh melanggar norma-norma tata susila,
adat dan budaya bangsa”

21. Lanjutan
Referensi dan acuan untuk mengkategorikan
sebagai iklan yang menyesatkan atau
mengelabui
Dua pendekatan (Saidi 2003)
Moral/etika
Menekankan kepada kaidah-kaidah norma sosial
dan etika yang berlaku di masyarakat mengenai
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh

22. Lanjutan
Hukum Positif
UU maupun peraturan yang dikeluarkan oleh DPR
maupun Pemerintah untuk mengatur periklanan
1. UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
2. UU no. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
3. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan

23. Lanjutan
Selain PPPI, Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM RI) surat peringatan
Peringatan Badan POM Kepada
Masyarakat (Public Warning)
Nomor: KH.00.01.231.015 Tanggal: 10 Maret
2003 tentang Iklan Produk Sin She Capsules
yang Menyesatkan

24. Lanjutan
Contoh:
Bulan Januari 2004
ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum
dalam Kemasan)
Iklan: Minum air kemasan bermerek lebih
sehat dibanadingkan minum air isi ulang
Artis: “Jangan kompromi dengan kesehatan
Anda”
Melanggar: (Warta Konsumen, Januari 2004)
1. UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 9 ayat 1 huruf I
2. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia
Tahun 1999 yaitu Bab II tentang Tata Krama

25. Lanjutan
Iklan susu Anlene
Pengisi suara: “Riset membuktikan peminum
dua gelas Anlene setiap harinya memiliki
tulang lebih padat daripada mereka yang
tidak. Anlene terbukti membantu pencegahan
osteophorosis”
Perbandingan dua grafik
“Yang Minum Anlene” “Yang tidak Minum Anlene”
Tulang membengkok /
Tulang tegak membungkuk
Melanggar: (Warta Konsumen, Desember 2005)
1. UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 4 huruf c

26. Lanjutan
Perusahaan penerbangan, yaitu AWAIR
Menayangkan iklan: tarif penerbangan Jakarta –
Medan Rp. 88 ribu dan Jakarta – Balikpapan Rp. 99
ribu (Warta Konsumen, Januari 2005)
Tarif tidak berlaku untuk semua tempat duduk
Melanggar: (Warta Konsumen, Januari 2004)
1. UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 4 huruf c
2. UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 10 huruf a

27. Selama tahun 2003, Badan POM juga mengawasi
5.594 iklan rokok dan 4.260 dari iklan tersebut
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
Sanksi:
1. Memberikan peringatan keras kepada 9 industri farmasi
2. Penghentian sementara kegiatan kepada 1 industri
farmasi
3. Peringatan keras kepada 60 perusahaan besar farmasi
4. Penghentian sementara kegiatan terhadap 9 perusahaan
besar farmasi
5. Peringatan kepada 73 apotek
6. Peringatan keras kepada 12 apotek
7. Penghentian sementara kegiatan 6 apotek

28. Pelanggaran iklan terjadi karena praktisi
periklanan dan masyarakat masih awam dalam
etika beriklan, keadaan ini diperburuk oleh
rendahnya kreatifitas dari praktisi periklanan,
sehingga mereka sering mengambil jalan pintas
(Bada Pengawas Periklanan 2004)
Dua bentuk pelanggaran
Penggunaan atribut
Merendahkan produk
profesi atau “setting”
pesaing
tertentu yang
menyesatkan atau
mengelabui khalayak

29. Lanjutan
PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia
Periode 2008 – Mei 2009 >> 190 iklan diduga
melanggar etika periklanan
Laporan dugaan pelanggaran dimuat di
http://www.pppi.or.id/Kasus.html
Laporan Suatu tabel judul “Berdasarkan
Status dan Laporan Kasus Badan Pengawas
Periklanan PPPI 2006-2008”

30. Lanjutan
“Berdasarkan Status dan Laporan Kasus Badan
Pengawas Periklanan PPPI 2006-2008”
No.
Tgl.
Status
Produk/Merk & Materi Iklan
Dugaan Pelanggaran
Pelaku
Pelapor
Tindakan 1
Tindakan 2
Keputusan
Lain-Lain

31. Iklan-iklan yang Melanggar Etika Periklanan
Tgl 03/10/06 30/01/07 20/02/07
Status A2 A2 A2
Produk/Merk & Materi Iklan TV Sweety Pampers Iklan TV Maca (DRTV)/ Iklan TV Shinyoku
Iklan Metro TV
Dugaan Pelanggaran Iklan TV tersebut Iklan TV tersebut berpotensi Menampilkan pernyataan
melakukan sambung ulang melanggar EPI karena superlatif “paling terang,
(back to back) lebih dari 2 penayangan iklan produk paling hemat, paling kuat”
kali dewasa yang tidak tepat tanpa penjelasan atas
waktu penayangannya sumber klaim tersebut
Pelaku N/A N/A N/A
Pelapor N/A N/A N/A
Tindakan 1 BPP akan mengirimkan BPP akan mengirimkan BPP akan mengirimkan
surat kepada agency surat teguran kepada pihak surat teguran kepada pihak
pembuat iklan tersebut, agency berkenaan dengan pembuat iklan tersebut
namun sampai saat ini BPP waktu penayangan iklan yang menggunakan kata-
belum mendapatkan sama yang tidak pada waktu kata superlatif
agency pembuat iklan penayangannya
Tindakan 2
Keputusan BPP memutuskan bahwa BPP memutuskan bahwa BPP memutuskan bahwa
iklan tersebut harus direvisi iklan tersebut harus direvisi iklan tersebut harus direvisi
agar sesuai dengan EPI Bab agar sesuai dengan EPI Bab agar sesuai dengan EPI Bab
II.A. No. 4.2.2 III.A. No. 2.6 III.A. No. 1.2.2
Lain-lain Biro iklan tidak dapat BPP PPI memutuskan untuk Karena agency pembuat
ditemukan s/d Februari 07 menghentikan prosesnya iklan tidak ditemukan, maka
sehingga diputuskan untuk karena tidak ditemukan BPP PPPI memutuskan
tidak di proses lagi agensinya untuk mengirim surat
himbauan kepada Metro TV

32. Iklan-iklan yang Melanggar Etika Periklanan
Tgl 20/02/07 20/02/07 24/02/07
Status A2 A2 A2
Produk/Merk & Materi Iklan TV Real Good Liquid Milk Iklan Cetak Pikko Group Iklan Cetak Chang Sheew Tian
Iklan versi Basuki-Ulfa Ran Ling Yau (Kompas Juni
2007)
Dugaan Pelanggaran Menampilkan pernyataan Menampilkan pernyataan Tidak menampilkan peringatan
/anjuran “sediakan di rumah superlatif “best view, best “Baca Aturan Pakai” dan
setiap hari harus itu... harus!” acces dan sebagainya” tanpa menggunakan pernyataan
yang dinyatakan oleh sumber penjelasan atas sumber klaim “aman”
yang tidak kompeten tersebut
Pelaku N/A N/A N/A
Pelapor N/A N/A N/A
Tindakan 1 BPP telah mengirimkan surat BPP akan mengirimkan surat BPP akan mengirimkan surat
teguran via RCTI Surabaya teguran kepada pihak meminta petunjuk dari BPOM
peembuat iklan tersebut yang
menggunakan kata superlatif
Tindakan 2
Keputusan BPP memutuskan bahwa iklan BPP memutuskan bahwa iklan BPP memutuskan bahwa iklan
tersebut harus direvisi agar tersebut harus direvisi agar tersebut harus direvisi agar
sesuai dengan EPI Bab III.A. sesuai dengan EPI Bab III.A. sesuai dengan EPI Bab III.A. No.
No. 1.18.1 No. 1.2.2 2.3.7. SK Menkes RI No.
386/Menk.Kes/SK/IV/1994, Butir
A.15
Lain-lain Karena agency pembuat iklan Krena agency tidak didapat, BPP tidak menemukan data biro
tidak ditemukan, maka BPP maka kasus iklan ini ditutup iklannya
PPPI memutuskan untuk dan dinyatakan melanggar EPI
mengirim surat himbauan
kepada RCTI Surabaya

33. Iklan-iklan yang Melanggar Etika Periklanan
Tgl 24/07/07 24/07/07 24/02/07
Status A2 C A2
Produk/Merk & Materi Iklan Cetak Ramayana Dept. Iklan TV dan Cetak Garnier Iklan Cetak Stimuno (Kompas 26
Iklan Store (Kompas Juli 2007) Light Whitening Juni 2007)
Dugaan Pelanggaran Menampilkan pernyataan Menampilkan pernyataan Tidak menampilkan peringatan
“selama persediaan masih ada” hasil riset hanya dari 29 “Baca Aturan Pakai”
wanita Asia untuk
mendukung klaim kulit wajah
leih cerah 2 tigkat dalam 28
hari
Pelaku N/A N/A N/A
Pelapor N/A N/A N/A
Tindakan 1 BPP akan mengirimkan surat BPP akan mengirimkan surat BPP telah mengirimkan surat
teguran kepada pihak pembuat meminta petunjuk dari BPOM teguran kepada pihak pembuat
iklan tersebut iklan tersebut yang menggunakan
anak-anak untuk produk bukan bagi
anak
Tindakan 2
Keputusan BPP memutuskan bahwa iklan BPP memutuskan bahwa BPP memutuskan bahwa iklan
tersebut harus direvisi agar iklan tersebut harus direvisi tersebut harus direvisi agar sesuai
sesuai dengan EPI Bab III.A. agar sesuai dengan EPI Bab dengan EPI SK Menkes RI No.
No. 1.25 II.A. No. 1.23 386/Menk.Kes/SK/IV/1994, Butir
A.15
Lain-lain BPP mengirimkan surat ke BPP mengirimkan surat ke Kompas
Kompas dan Kompas berjanji dan Kompas berjanji untuk
untuk meneruskannya kepada meneruskannya kepada biro iklan
biro iklan terkait terkait

34. Iklan-iklan yang Melanggar Etika Periklanan
Tgl 21/11/07 22/01/08 22/01/08
Status C C C
Produk/Merk & Iklan TV Sensitif Iklan Cetak Esia “Jangan Iklan TV Snack POW Versi “Paling
Materi Iklan Terkecoh” (Kompas 20 Jan Unik Paling Asik”
2008)
Dugaan Pelanggaran Menampilkan visualisasi yang Menggunakan tag line yang Menggunakan pernyataan
vulgar berbunyi “Jangan terkecoh superlatif (paling)
GSM mahal berlagak mahal”
dimana kalimat tersebut
bernuansa merendahkan
pesaing
Pelaku N/A N/A N/A
Pelapor N/A N/A N/A
Tindakan 1 BPP akan mengirimkan surat BPP akan mengirimkan surat BPP akan mengirimkan surat
teguran kepada pihak pembuat teguran kepada pihak teguran kepada pihak pembuat
iklan tersebut pembuat iklan tersebut yang iklan tersebut yang menggunakan
berkesan merendahkan pernyataan superlatif
pesaing
Tindakan 2
Keputusan BPP memutuskan bahwa iklan BPP memutuskan bahwa BPP memutuskan bahwa iklan
tersebut melanggar EPI Bab iklan tersebut melanggar EPI tersebut melanggar EPI Bab III.A.
III.A. No. 2.8.2 Bab III.A. No. 1.21 No. 1.2.2
Lain-lain

35. Lanjutan
Badan Pengawas Periklanan
(http://www.pppi.or.id/id/pppi/rambu/pr
essrelease-isi1.html, diakses 23 Mei 2006)
Beberapa pelanggaran yang dilakukan iklan
selama tahun 2004

36. Bentuk-Bentuk Pelanggaran
Ketentuan hukum positif dan etika yang
saat ini banyak dilanggar
I.
a. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab II
C No. 2
b. SK Menkes 368, Pedoman Periklanan Obat Bebas
Bagian A No. 9
c. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab II
C No. 10 Ayat g
d. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab II
B No. 1 Ayat a
e. SK Menkes 368, Pedoman Makanan dan Minuman
Bagian A No. 8
f. SK Menkes 368, Pedoman Periklanan Obat Bebas
Bagian B No. 103

37. Lanjutan
II.
a. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab II
B No. 3 Ayat a
b. SK Menkes 368, Pedoman Periklanan Obat Bebas No. 8
III
a. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab II
B No. 3 Ayat b
b. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab II
B Ayat c

38. Lanjutan
IV.
a. UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal
17 Ayat a
b. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab II
B No. 1 Ayat a
V
a. UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 13 Ayat b
b. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Pasal 58
Ayat 1
VI
a. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia Bab II
A Ayat 1
b. Peringatan “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan
jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin” harus
ditayangkan dengan durasi yang cukup. Contohnya:
iklan TV LA Light

39. Iklan-Iklan yang Nakal periode 2004-2005
(Cakram 2006)
No. Tgl Bentuk Produk/Merk Pelaku Keputusan
Pelanggaran
1 16 Jan „04 Penggunaan Obat nyamuk PT. Intrasari “Melanggar TKTCPI Bab II no. 3a
ungkapan “nggak HIT (electic) Raya yaitu iklan tidak boleh
ada yang lebih (TV) menggunakan kata-kata “ter”,
bagus dari HIT” “paling”, “nomor satu”, dan atau
sejenisnya tanpa hal apa
keunggulannya itu, dan harus
dapat membuktikan sumber
otentik pernyataan tersebut”
“Melanggat TKTCPI Bab II no 3c
yaitu iklan tidak boleh secara
langsung merendahkan produk-
produk lain”
2 16 Jan „04 Menyesatkan dan Pata Gigi Dian Mentari Melanggat TKTCPI Bab IIB no 1a
memberi janji Ciptadent Pratama yaitu “iklan tidak boleh
berlebihan (narik truk menyesatkan, antara lain
denga gigi) dengan memberikan janji yang
(RD) berlebihan”

40. Lanjutan
3 16 Jan „04 Tidak Pasta Gigi LOWE Menolak Dugaan
mencantumkan Pepsodent Indonesia
“Baca Aturan (TV)
Pakai”
4 18 Mei „04 Penggunaan Kartu Matrix Grey Worlwide Melanggar SUPI Butir 1 dan
“paling cepat” (CT) 2, pasal 7 tentang informasi,
konsep, dan materi produk
lain
5 17 Juni „04 Merendahkan Oli Top 1 (CT) Artek‟N Melanggar TKCPI Bab IIB No.
produk lain Partner 1r yatu “iklan tidak boleh
(Pertamina, menyalahgunakan istilah-
Penzoil) istilah ilmiah dan statistik
untuk menciptakan kesan
berlebihan”

41. Lanjutan
6 15 Juli „04 Menampilkan Media BBDO Melanggar TKCPI Bab IIB
gambar Direction Komunika No. 10 yatu “iklan tidak
tindakan (CT) boleh menampilkan
kekersan adegan-adegan yang
mengabaikan segi-segi
keselamatan, utamanya
jika tidak berkaitan dengan
produk yang diiklankan”
7 11 Okt „04 Penampilan Coca Cola (TV) MoCann Melanggar TKCPI Bab IIB No.
properti paten Erikson 3b yatu perbandingan
pihak lain Indonesia langsung “iklan tidak
dibenarkan mengadakan
perbandingan langsung
dengan menampilkan merk
dan produk pesaing”

42. Lanjutan
8 9 Des „04 Mengiklankan Heineken JWT Adforce *Melanggar UU no. 40 tahun
minuman Versi Patung 1999 pasal 13 ayat b yaitu
keras/beralkohol Liberty (CT) “perusahaan pers dilarang
membuat iklan muniman
keras, narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku”
*Melanggar PP No. 69 tahun
1999 Bab III pasal 58 ayat b 1
yaitu “setiap orang dilarang
mengiklankan minuman
beralkohol dalam media masa
manapun”

43. Lanjutan
9 22 Feb Komunikasi Enerjos DM Melanggar TKCPI Bab II
„05 periklanan pada (TV) Pratama Tata Krama IIB No. 3d
iklan tersebut yatu “iklan tidak boleh
mirip dengan meniru iklan lain
komunikasi sedemikian rupa, sehingga
periklanan menimbulkan kesan yang
minuman akan/dapat
sejenis Extra membingungkan atau
Joss pada dapat menyesatkan
media yang konsumen” Peniruan
sama tersebut meliputi merk
dagang, logo, komposisi
huruf, dan gambar serta
slogan

44. Konsumen Berhak Mendapatkan Informasi
yang Benar dan Jujur
Bentuk praktik bisnis yang
merugikan konsumen
Pelanggaran
Menggambarkan belum
dipenuhinya hak konsumen atas
informasi yang benar dan jujur
Tiga sifat pelanggaran etika pelanggaran menurut PPPI
1. Substansial (nyata)
2. Profesional
3. Situasional

45. Lanjutan
Pemahaman yang baik terhadap konsumen
Sebagian besar konsumen sering kali tidak
memiliki kemampuan untuk menilai apakah suatu
iklan telah melanggar peraturan dan etika.
Akibat
Banyak sekali iklan yang tidak diperhatikan
konsumen atau dinilai secara kritis oleh konsumen

46. Lanjutan
Produsen dan para pembuat iklan
memiliki hak untuk membuat iklan-iklan
yang kreatif sehingga dapat menarik
konsumen untuk memperhatikan,
menyukai, dan mau membeli produk-
produk yang diiklankan tersebut (Ujang
Sumarwan 2002)

47. Lanjutan
1. Informasi mengenai produk sangat dibutuhkan
konsumen, dan iklan merupakan sumber
informasi yang paling sering dibaca, dilihat,
dan didengar oleh konsumen.
2. Konsumen mendatang akan semakin kritis
dalam menerima dan mengevaluasi informasi
Produsen harus menyampaikan informasi yang
benar dan jujur (Ujang Sumarwan 2002)

48. Lanjutan
Iklan yang menyampaikan informasi yang
salah
Dituntut oleh Dituntut oleh
konsumen pemerintah atau
lembaga lain
Dituntut oleh
perusahaan
pesaing

49. Lanjutan
Contoh kasus iklan yang dianggap melanggar etika
dan peraturan
Iklan produk rokok
Diajukan ke pengadilan atas tuntutan Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia dan Yayasan
Kanker Indonesia
Telah melanggar jam tayang iklan rokok di
televisi dan melanggar isi materi iklan rokok

50. Lanjutan
Undang-Undang dan peraturan terkait iklan
serta etika periklanan
1. Pedoman kepada para profesional yang
melindungi kepentingan konsumen
2. Pedoman kepada konsumen agar dapat
menilai, mengevaluasi, dan bersikap kritis
terhadap iklan