Dokumen tersebut membahas tentang penagihan pajak, meliputi pengertian pajak dan penagihan pajak, jenis-jenis penagihan pajak, tahapan penagihan pajak, dan dasar-dasar penagihan pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan."

1. PENAGIHAN PAJAK
OLEH
RANNE HIDAYATIKA RAMFINELI
NIM. 1201112368
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PEKANBARU
2013
Universitas Riau
Page 0

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan atas Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan
karunia-NYA saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa
saya ucapkan kepada Dosen yang telah membimbing saya agar dapat mengerti tentang
bagaimana cara kami menyusun Paper ini, Dan juga kepada teman–teman yang telah
memberikan dukungan dalam menyelesaikan Paper ini
Paper ini disusun dengan tujuan dapat memperluas ilmu dan wawasan mengenai
PENAGIHAN PAJAK dan bahan masalah disajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai
sumber baik yang berasal dari bahan yang diterima oleh dosen pengajar maupun yang
diambil dari website online dari Internet yang juga mengupas masalah yang sama dengan
teknik penulisan yang berbeda. Penulis juga bersyukur karena diberikan waktu dan
kesempatan untuk mengkaji masalah ini dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini
masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran
yang membangun. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat memberikan wawasan
yang lebih luas dan bermaafaat bagi pembaca dan teman- teman,Amin.
Pekanbaru, 16 Oktober 2013
Penyusun
Universitas Riau
Page 1

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar..........................................................................................1
Daftar isi....................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN................................................................................3
A. Latar Belakang................................................................................3
B. Rumusan Masalah..........................................................................4
BAB II PEMBAHASAN................................................................................5
A. Pengertian pajak............................................................................5
B. Pengertian penagihan....................................................................5
C. Pengertian penagihan pajak...........................................................6
D. Jenis-jenis penagihan pajak............................................................6
E. Tahapan penagihan pajak...............................................................7
F. Dasar penagihan pajak...................................................................7
G. Bunga penagihan pajak.................................................................12
H. Biaya penagihan pajak..................................................................13
I. Daluarsa tindakan penagihan pajak..............................................13
J. Jadwal waktu penagihan...............................................................13
K. Penagihan pajak seketika dan sekaligus.......................................14
BAB III PENUTUP......................................................................................15
A. KESIMPULAN.................................................................................15
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................16
Universitas Riau
Page 2

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pajak merupakan suatu iuran wajib bagi wajib pajak. Adanya pajak diharapkan akan
meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. Pajak ini sifatnya tidak dapat
dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Pajak ini ada bermacam-macam. Dalam
hubungannya dengan adanya suatu wilayah di permukaan bumi dan segala sesuatu yang
bernilai di atasnya, dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus memiliki aturan yang jelas.
Beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun
untuk tahun berjalan.
Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk
penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Menurut UU
RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12),
“Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai
dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan
SKPKBT ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.
Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi. Pemeriksaan
dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Pemeriksaan serta
penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance), jika
kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak
Negara.Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh
wajib pajak.wajib pajak biasanya sengaja menghindar dari penagih pajak hal ini disebabkan
wajib pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah
bangkrut.
Universitas Riau
Page 3

5. 1.2
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka perumusan masalah
tentang penagihan pajak adalahBagaimana proses penagihan pajak ?
Universitas Riau
Page 4

6. BAB II
PEMBAHASAN
A Pengertian pajak
Adapun yang dimaksud dengan pajak adalah iuran kepada negara yang terhitung
oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan prestasi (balas jasa) kebali yang langsung.
Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeth, pajak adalah prestasi pemerintah yang terhitung
melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksan.Dari definisi diatas, dapat
disimpulkan istilah wajib pajak mengandung pengertian bahwa wajib pajak itu tidak mau
membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih
secara paksa, misalnya dengan penyitaan.
B. Pengertian Penagihan
Adapun yang dimaksud dengan penagihan adalahmembuat, meminta,
mengingatkan atau menuntut supaya seseorang membayar utang. Menurut beberapa
parah ahli mengemukakan pendapattentang penagihan sebagai berikut :
Prof.Rchmat Soemitro, Penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh
Direktirat Jendral Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undangundang perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.
Moeljo Hadi Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur DJP berhubung
wajib pajak tidak melunasi baik sebagian maupun seluruh kewajiban perpajakan
yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.
Adapun tahapan-tahapan penagihan, sebagaiberikut :
a. Tahapan-tahapan penagihan, yaitu
1. Wajib pajak diberi surat teguran
2. Diberitahukan surat paksa
3. Diterbitkan surat perintah melaksakan penyitaan
4. Jadwal eksekusi
Universitas Riau
Page 5

7. 5. Eksekusi
C. Pengertian penagihan pajak
Adapun yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar
Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur
atau
memperingatkan,
melaksanakan
penagihan
seketika
dan
sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
D. Jenis-jenis penagihan pajak
dua jenis penagihan pajak:
a. Penagihan Pajak Pasif
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP),
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang
menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang
menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang
menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari
setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai
dengan menerbitkan surat teguran.
b. Penagihan Pajak Aktif
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana
dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim
surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan
dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
Universitas Riau
Page 6

8. E. Tahapan penagihan pajak
Tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:
1. Surat Teguran
Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak
kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai
melewati 7hari dari batas waktu jatuh tempo(satu bulan sejak tanggal diterbitkan).
2. Surat Paksa
Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka
akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan
dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 (dua puluh ribu rupiah), utang pajak harus
dilunasi dalam waktu 2×24 jam.
Adapaun ciri-ciri surat paksa, yaitu
1. Surat paksa berkepala (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
2. Mempunya kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dalam pengadilan
perdata (parate Eksekusi).
3. Yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak baik pajak pusat
maupun pajak daerah.
4. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan oleh juru sita pajak pusat dan
juru sita pajak daerah.
Juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak
seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyendraan.
Sifat-sifat surat paksa, yaitu
1. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse atau salinan putusan
hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding kepada hakim
atasan.
2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti
3. Mempunyai fungsi ganda :
a. Menagih uatang pajak termasuk (pokok pajak, denda dan kenaikan)
b. Menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan)
4. Surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan dan penyenderaan.
Universitas Riau
Page 7

9. 3.
Surat Sita
Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2×24 jam dapat dilakukan
tindakan penyitan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya
pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
4.
Lelang
Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka
akan dilanjtkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Dalam hal
biaya penagihan paaksa dan biaya pelaksanaan sita belum di bayar maka akan
dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuan lelang dalam surat
kabar dan biaya pada saat pelelangan.
F. Dasar penagihan pajak
Dasar penagihan pajak, antara lain:
Pasal 18 UU KUP, yaitu :
“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”.
Pasal 19 UU KUP, yaitu :
Adapun penjelasan hal diatas yaitu:
1. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan! denda. (Pasal 1 point 19)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamva sanksi administrasi, dan jumlah
yang masih harus dibayar. (Pasal 1 point 15)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 point 16)
4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan
Universitas Riau
Page 8

10. tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapatdalam
surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat KeputusanKeberatan, Surat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi, Surat Keputusan
Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang tidak benan, atau Surat
Keputusan Pengembalian PendahuluanKelebihan Pajak.(Pasal 1 point 29)
5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadapsurat
ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan olehpihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 point 30)
6. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas bandingterhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleb Wajib Pajak. (Pasal 1 point 31)
(1) “Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang
masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang
dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa
yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan”.
(2) “Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak
juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah
pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)”.
(3) “Dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata
perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (5)
kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas pembayaran pajak tersebut,
dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya
batas waktu penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (3) huruf b dan c,
sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”
Universitas Riau
Page 9

11. Pasal 20 UU KUP, yaitu :
(1) “Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan STP, SKPKB, serta
SKPKBT, dan SKPembetulan, SKKeberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan
Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Penanggung
Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (3) atau (3a),
dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.”
(2) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 (1), penagihan
seketika dan sekaligus dilakukan apabila; a. Penanggung pajak akan meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. b. Penaggung pajak
memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia. c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan
membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan
perubahan bentuk lainnya. d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. e. Terjadi
penyitaan atasbarang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda
kepalitan.
(3) “Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Pasal 21 UU KUP, yaitu :
(1) “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik
penanggung pajak.”
(2) “Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada pasal 21 (1) meliputi
pokok pajak, sanksi administrasi beerupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan pajak.”
Universitas Riau
Page 10

12. (3) “Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali;
a. Biaya perkarayang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang
suatu barang bergeerak dan/ataau barang tidak bergerak. b. Biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau c. Biaya perkara, yang
hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.”
(4) “Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal
diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembeulan, SKKeberatan, Putusan Banding,
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah.”
(5) “Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut; a. Dalam hal
Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 (lima)
tahun sebagaimana dimaksud diatas dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa, atau
b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran
pemmbayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir
penundaan diberikan.”
Pasal 22 UU KUP, yaitu :
(1) “Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya
penagihan pajak, daluwarsa, setelah melampaui waktu 5 (tahun) terhitung sejak
penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembetulan, SKKeberatan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali.”
(2) “Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas tertangguh apabila; a.
Diterbitkan Surat Paksa. b. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun
tidak langsung. c. Diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (5),
SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (4), atau d. Dilakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan.”
Universitas Riau
Page 11

13. Pasal 23 UU KUP, yaitu :
(1) dihapus.
(2) “Gugatan WP atau penanggung pajak terhadap; a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakn Penyitaan, atau Pengumuman Lelang. b. Keputusan
pencegahan dalam rangka penagihan pajak. c. Keputusan yang berkaitan dengan
pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 (1) dan 26,
atau d. Penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya
tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
perundang-undangan perpajakan.”
(3) dihapus.
Pasal 24 UU KUP, yaitu :
“Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
G. Bunga penagihan pajak
Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:
Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan
jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran
tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar
itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan
untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggaljatuh tempo sampai dengan
tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian
dari bulan dihitung penuh 1 (satu,) bulan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000,
2001:15) .
Universitas Riau
Page 12

14. H. Biaya penagihan pajak
Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaa surat paska, surat perintah melaksanakan
penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian dan biaya penagihan
lainnya yang beruhubungan dengan penagihan pajak.
I. Daluarsa tindakan penagihan pajak
Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk
bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10tahun
terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau
tahun pajak yang bersangkutan.
Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat
sebagai berikut:
1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tangal
penyampaian surat paksa tersebut.
2. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:
a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum
jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak
tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak
diterima.
b.Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung
sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk daluwarsa ini
penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.
J. Jadwal waktu penagihan
1. Surat Peringatan atau teguran 7 hari setelah jatuh tempo
2. Surat paksa 21 hari setelah peringatan atau teguran
3. Penyitaan (2x24 jam) setelah surat paksa
4. Pengumuman lelang, 14 hari setelah sita
5. Lelang – 14 hari setelah pengumuman lelang.
Universitas Riau
Page 13

15. K. Penagihan pajak seketika dan sekaligus
Dapat dilakukan apabila :
1. Terjadi suatu peristiwa atau keadaa yang mendesak
2. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak
yang terulang tidak dapat ditagih
3. Agar penerimaan negara disektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang
singkat.
Universitas Riau
Page 14

16. III
PENUTUPAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan tentang penagihan pajak. Penagihan pajak adalah
tindakan Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
Adapun dua jenis penagihan pajak, yaitu
1. Penagihan pajak pasif adalah memberikan surat peringatan seperti Surat Tagihan
Pajak (STP), dll. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi,maka
ditindaklanjuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan
menerbitkan surat teguran.
2. Penagihan pajak aktif adalah kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana
dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi
akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
Tahap penagihan pajak, yaitu
1. Surat teguran
2. Surat paksa
3. Surat sita
4. Lelang
Universitas Riau
Page 15

17. DAFTAR PUSTAKA
http://fhuiguide.files.wordpress.com/2012/08/hukum-pajak-12-penagihan-pajak-dengan-suratpaksa.ppt
http://harrydjatmiko.dosen.narotama.ac.id/files/2011/06/PENAGIHAN-P-S-PAKSA.ppt
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/539/jbptunikompp-gdl-yuliyulian-26945-7-unikom_y-v.pdf
Universitas Riau
Page 16