1
HAKIKAT OTONOMI DAERAH
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar.
Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi
daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebelumnya, Pemerintah
Pusat sangat dominan (sentralistis) dalam mengatur dan mengendalikan daerah. Di era
sekarang, daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara
demokratis dan bertanggung jawab dalam NKRI. Pemerintah Daerah boleh mengatur dan
mengendalikan daerahnya selama tidak bertentangan dengan tata urutan Perundang-undangan
yang lebih tinggi dari peraturan daerah.1
B. RUMUSAN MASALAH
Kebanyakan orang menganggap bahwa Otonomi Daerah di Indonesia sudah sempurna,
sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, seperti contoh
lambatnya pengesahan Peraturan Daerah (Qanun) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Kemudian masih banyaknya Rancangan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah,
sehingga peraturan tersebut dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu,
Permasalahan lain dari adanya Otonomi Daerah yaitu merebaknya kasus korupsi di daerah.2
1 Tata urutan peraturan perundang-undangan berubah lagi pada tahun 2004 melalui UU. Nomor 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,sehingga TAPMPR No. HI/MPR/2000 dinyatakan tidak
berlaku lagi. Dengan demikian, tata peraturan perundang-undangan yang baru menjadi :
a. UUD 1945
b. UU atau Peraturan Pemerintah PenggantiUU
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah terdiri dari :
1) Perda Provinsi
2) Perda Kabupaten
3) Perda desa/peraturan setingkat
2 http://otonomidaerah.com/otonomi-daerah-dan-permasalahannya diakses pada 03 November 2014

2
C. TUJUAN
1. Apa pengertian dari Otonomi Daerah dan Hakikat otonomi daerah?
2. Apa yang anda anda ketahui dengan pemasalahan otonomi daerah ?
3. Apa Kewajiban, kewenangan dan hak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ?
4. Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah di daerah masing-masing ?
5. Apa landasan hukum Otonomi Daerah ?
6. Apa asas-asas dari Otonomi daerah ?
7. Siapa pelaksana Otonomi Daerah?

3
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT OTONOMI DAERAH
Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa
Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti
aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur
sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.
Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Dengan demikian, disimpulkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3 Ini
merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan
kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau
tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan
yaitu Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka
membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu
perundang-undangan.4
Menurut UU nomor 32 tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut UU nomor 32 tahun 2004, terdapat beberapa istilah dalam pelaksanaan otonomi
daerah.5
Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri
dari Presiden beserta para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. DPRD adalah Badan
legislatif daerah.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada
Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3 http://komunitasgurupkn.blogspot.com/2011/09/otonomi-daerah.html diakses pada 03 November 2014
4http://wikipedia.org/otonomi_daerah diakses pada 12 November 2014
5 Muhammad Yusuf Husein, PENDIDIKAN KEWAARGANEGARAAN (CIVIL EDUCATION), (------------------,
2014) hlm. 97.

4
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan desa
serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,
sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya
dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.
Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non
departemen di daerah. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat
dan/atau pejabat pemerintah di daerah provinsi yang berwenang membina dan mengawasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah
kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau
daerah kota di bawah kecamatan dan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di daerah kabupaten.
B. LANDASAN HUKUM OTONOMI DAERAH
Pada zaman Hindia Belanda, prinsip-prinsip otonomi daerah sudah diterapkan.
Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) otonomi daerah sudah
diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Hal tersebut bisa dilihat dari adanya berbagai macam peraturan perundang-
undangan mengenai otonomi daerah sejak kemerdekaan hingga sekarang.

5
Undang-undang mengenai otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia
adalah :
a. UU Nomor 1/1945 (menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil).
b. UU Nomor 2/1948 (menganut otonomi dan mebedewind yang seluas-
luasnya).
c. UU Nomor 1/1957 (menganut otonomi rill yang seluas-luasnya)
d. UU Nomor 5/1974 (menganut otonomi daerah yang nyata dan bertanggung
jawab)
e. UU Nomr 22 /1999 (menganut otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab)
f. UU Nomor 32/2004 (menganut otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab).
C. TUJUAN OTONOMI DAERAH
Adapun tujuan utama dikeluarkannya atau diterapkannya otonomi daerah tahun
1999 adalah di satu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang
tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan
mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil
manfaat daripadanya.
Pada saat yang sama Pemerintah Pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi
pada perumusan kebijakan makro (luas atau bersifat umum dan mendasar) yang
bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses
pemberdayaan yang optimal.
Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga
kemampuan daerah dalam mengatasi berbagai masalah domestik atau daerah akan
semakin kuat.
Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan pemerintah
pusat kepada daerah. Ini dengan sendirinya akan mengembalikan harga diri
pemerintah dan masyarakat daerah( Syaukani, Gaffar dan Rasyid , 2002 :172 ).
Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah :
a. Peningkatan pelayanan dari kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
b. Pengembangan kehidupan demokrasi
c. Keadilan

6
d. Pemerataan
e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI.
f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
Dengan diberlakukan Undang-Undang nomor 32 dan 33 tahun 2004, kewenangan
pemerintah pusat didesentralisasikan ke daerah, ini mengandung makna, pemerintah pusat
tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah. Kewenangan mengurus,
mengatur dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Jadi
dari uraian ini dapat disimpulkan, bahwa pemerintah pusat hanya berperan sebagai
supervisor, pemantau, pengawas dan penilai.
Menurut Syakauni dan kawan-kawan, (2002 : 173-184) visi otonomi daerah dapat
dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama, yaitu : Politik, Ekonomi
serta Sosial dan Budaya.
Di bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan
dekonsentrasi, maka pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka
ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis,
memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap
kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang
taat pada asas pertanggungjawaban publik.
Gejala yang muncul dewasa ini, khususnya dalam pemilihan Kepala Daerah, baik
provinsi, kabupaten maupun kota begitu besar partisipasi masyarakat. Ini bisa dibuktikan dari
membanjirnya calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan, baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten atau kota. Bahkan yang berminat dan mendaftarkan diri untuk menjadi
bakal calon Kepala Pemerintahan Daerah, bukan hanya datang dari lapisan masyarakat
tertentu saja, tetapi juga datang dari berbagai lapisan, mulai dari Partai Politik, Pegawai
Pemda, Pegawai dari kantor lainnya, pegawai swasta, wiraswasta, bahkan ada juga dari unsur
abang becak dan lain-lain. Ini menandakan, bahwa kehidupan demokrasi di negara kita sudah
semakin terbuka dan berkembang dengan pesat.6
6 http://komunitasgurupkn.blogspot.com/2011/09/otonomi-daerah.html diakses pada 03 November 2014

7
Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya
pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi
pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk
mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa
pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan
usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di
daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.
Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi
menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal
yang dipandang kondusif7 terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika
kehidupan di sekitarnya.
D. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan tertentu. Agar otonomi daerah dapat
mencapai tujuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat
menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Sedangkan
Pemerintah Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan amanat
UUD pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa “ Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten,
dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan”. Dengan demikian terdapat dua asas yang digunakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan.
Asas otonomi dalam ketentuan tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan urusan
pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah
itu sendiri. Sedangkan asas tugas pembantuan dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan
pemerintahan tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh pemerintah provinsi ke
pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa
(penjelasan UU RI No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).
Berdasarkan uraian di atas, asas otonomi sering disebut asas desentralisasi. Apa yang
dimaksud desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah (pusat) kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan
7 dukungan

8
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 tahun 2004).
Perlu diingat bahwa sekalipun daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahannya sendiri, tetapi tetap berada dalam bingkai dan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pemerintah daerah berkewajiban untuk patuh dan
menghormati kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat.
Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu. Asas yang kedua adalah tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah (pusat)
kepada daerah dan/atau desa, dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kota dan/atau desa serta
dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
b. Penyelenggaraan asas desntralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, dan
c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Pprovinsi, Daerah
Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa.
Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali
: kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
moneter8, dan fiskal9, agama serta kewenangan di bidang lainnya10 yang akan
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, termasuk kewenangan yang utuh
dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
Selain ketiga asas diatas, ada sembilan asas lain yang menjadi pedoman
penyelenggaraan pemerintahan. Kesembilan asas tersebut disebut asas umum
penyelenggaraan negara, yaitu :
1. Asas kepastian hukum, maksudnya adapun yang dilakukan pemerintah pemerintah
daerah haruslah berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Asas tertib penyelenggaranan negara, maksudnya penyelenggaraan pemerintah daerah
harus dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi negara.
3. Asas kepentingan umum, maksudnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah
haruslah untuk kepentingan umum.
8 keuangan
9 Berkenaan tentang urusan pajak atau pendapatan negara
10 Contoh kewenangan dibidang lainnya sepertisekarang sedang populernya kenaikan harga BBM, kenaikan
gaji PNS, dan sebagainya.

9
4. Asas keterbukaan, maksudnya masyarakat harus tahu apa yang dilakukkan oleh
pemerintahnya dan tidak boleh ditutup-tutupi.
5. Asas proporsionalitas, maksudnya penyelenggaraan negara harus seimbang, tidak boleh
berat sebelah.
6. Asas profesionalitas, maksudnya penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukan
oleh orang yang ahli dibidang masing-masing.
7. Asas akuntabilitas, maksudnya pemerintah harus bisa mempertanggung jawabkan
tindakannya kepada masyarakat.
8. Asas efisiensi, maksudnya penyelenggaraan pemerintah daerah harus bisa dijalankan
dengan baik tanpa menghabiskan waktu dan tenaga.
9. Asas efektivitas, maksudnya penyelenggaraan pemerintah daerah harus bekerja dengan
baik, sesuai dengan tujuan semula.
Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah memiliki hak, yaitu :
a. Mengatur dn mengurus sendiri urusan pemerintahannya
b. Memilih pimpinan daerah
c. Mengelola aparatur daerah
d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
e. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya yang berada di daerah.
f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
Selain memiliki hak, daerah juga memiliki kewajiban, yaitu :
a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta
keutuhan NKRI.
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
d. Mewujudkan keadilan dan pemerintahan
e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
g. Menyediakan fasilitas umum sosial dan umum yang layak
h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah

10
k. Melestarikan lingkungan hidup
l. Mengelola admininstrasi penduduk
m. Melestarikan nilai sosial budaya
n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya
o. Kewajiban lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan
Siapa yang melaksanakan otonomi daerah? Otonomi daerah dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakialan Rakyat Daerah (DPRD).
E. KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Dikeluarkannya kebijakan tentang pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak pada
terjadinya berbagai perubahan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14
Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004. Adapun uraian rinci mengenai berbagai
kewenangan provinsi diatur dalam pasal 13 yang dapat diuraikan sebagai berikut :
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan dalam
skala provinsi yang meliputi :
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Penanganan bidang kesehatan
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas
kabupaten/kota
j. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayanan administrasi penanaman modal, termasuk lintas kabupaten/kota

11
o. penyelenggraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota, dan
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
(2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Sementara itu uraian rinci mengenai berbagai kewenangan kabupaten/kota diatur dalam
pasal 14 yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal,
15. Penyelenggraan pelayanan dasar lainnya dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
F. SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH
1. DPRD
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
Dalam pasal 40 UU RI nomor 32 tahun 2004 dinyatakan, bahwa DPRD merupakan
lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan

12
pemerintahan daerah. Sementara itu dalam pasal 41 dinyatakan, bahwa DPRD memiliki
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kedudukannya seperti itu, DPRD memiliki
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, yang meliputi
pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),
serta hak anggota DPRD mengajukan Rapenda. Fungsi anggaran berkaitan dengan
kewenangannya dalam hal anggaran daerah (APBD). Sedangkan fungsi pengawasan
berkaitan dengan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan
pemerintah daerah.
1.1 Tugas dan Wewenang DPRD
a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan
bersama;
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala
Daerah;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-
undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah
dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di
daerah;
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil kepala daerah/wakil
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi
dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPR kabupaten/kota;
e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah;
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana
perjanjian internasional di daerah;
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan
oleh pemerintah daerah;
h. Menerima laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

13
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah;
k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antardaerah dan dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
1.2 Hak DPRD
DPRD juga mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU RI No. 32
Tahun 2004, yaitu hak interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat. Hak angket adalah
hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak
interpelasi ialah hak anggota DPRD untuk anggota DPRD untuk meminta keterangan
keterangan atau pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakannya
dalam suatu bidang.
2. Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur, sedangkan pemerintah daerah
kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota yang biasa
disebut kepala daerah memiliki kedudukan yang sederajat dan seimbang dengan DPRD
masing-masing daerah.
2.1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD;
b) Mengajukan rancangan Perda;
c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas
dan ditetapkan bersama;
e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
f) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14
3. PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH DI DAERAH
Perubahan regulasi yang terlalu sering dilakukan tersebut merupakan salah satu indikasi
bahwa konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan bukan hanya sedang mengikuti
perkembangan yang terjadi di masyarakat, melainkan pada dasarnya memang belum
komprehensif dan masih mencari bentuk yang paling tepat. Faktanya saat ini kita masih
membahas persoalan mekanisme pemilihan Gubernur yang rencananya akan dikembalikan
dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung atau melalui lembaga perwakilan
rakyat daerah. Artinya regulasi yang telah ditetapkan melalui undang-undang pemerintahan
daerah akan diubah kembali ke bentuk semula.11
Selain itu, terdapat permasalahan lain, yang dapat membuat pemerintah daerah bimbang
dalam membuat keputusan, yaitu lambatnya penetapan peraturan pelaksana atas undang-
undang. Salah satu contohnya adalah lambatnya penetapan peraturan pemerintah tentang
tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Peraturan pemerintah tersebut baru
disahkan pada tahun 2012 padahal Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang telah
memerintahkan pembentukan pemerintah tersebut telah disahkan sejak tahun 2007. Butuh
waktu sekitar 5 tahun untuk menyusun peraturan pemerintah yang semestinya dapat segera
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah.
Peraturan serupa yang memiliki gejala yang hampir sama adalah Undang-Undang
tentang Kesehatan yang telah ditetapkan pada tahun 2009. Hingga saat ini pemerintah belum
menetapkan seluruh peraturan pelaksana yang telah diperintahkan oleh undang-undang
tersebut. Diantaranya adalah kewajiban bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal
sebesar 10% dari APBD untuk kesehatan
Selanjutnya adalah pelaksanaan otonomi daerah dan permasalahannya di daerah. Daerah
juga hingga saat ini dianggap belum siap dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu
indikasinya adalah lemahnya kemampuan daerah dalam menyusun peraturan daerah yang
sesuai dengan ketentuan. Sejumlah peraturan daerah telah dianulir oleh Kementerian Dalam
Negeri karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi
menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah merebaknya kasus korupsi di daerah.
Masyarakat luas bisa melihat sendiri melalui media massa sejumlah kepala daerah dan
pejabatnya yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ini membuktikan bahwa Otonomi daerah
masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ bagi kita semua.
11 http://otonomidaerah.com/otonomi-daerah-dan-permasalahannya di akses pada 03 November 2014

15
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan :
1. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menurut UU nomor 32 tahun 2004, terdapat beberapa istilah dalam pelaksanaan
otonomi daerah, yaitu : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD,
Desentralisas, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Otonomi daerah, Daerah
otonom, Wilayah Administrasi, Instansi vertikal, Pejabat yang berwenang,
Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
3. Terdapat dua asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu
asas otonomi dan tugas pembantuan.
4. Susunan pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan Kepala Pemerintah Daerah.
5. Otonomi daerah masih memiliki banyak kekurangan, seperti lambatnya tanggapan
Pemerintah Pusat tentang UU Daerah (Qanun), banyaknya pejabat daerah yang
terlibat korupsi.
6. Tujuan dibentuknya Otonomi Daerah ialah untuk membebaskan pemerintah pusat dari
beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia
berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global
dan mengambil manfaat daripadanya.