SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 22
Baixar para ler offline
Jalan Panjang Perwujudan
Ketahanan Nasional dalam Persfektif
Penguasaan Ruang
Oleh Rustandi Adriansyah, disampaikan pada Seminar “Ketahanan
Nasional Dalam Perspektif Pertanahan”, Lembar 2012
Situasi Politik Ruang di Indonesia
Kekuasaan Corporasi atas Negara;
• Era Globalisasi dan Industrialisasi di Indonesia dalam sedikitnya 3 dekade menjadi hal yang
patut untuk kita telaah sebagai bagian dari unsur penentu dan mempengaruhi kebijakan
hukum nasional juga di daerah-daerah sebagai implikasi keputusan pemerintahan Indonesia
sejak era Orde Baru dibawah Presiden Soeharto hingga sekarang. Industrialisasi ditempatkan
sebagai prioritas pembangunan nasional, sebagaimana dalam GBHN, TAP MPR No.
II/MPR/1998, angka IV. A. 4.a merumuskan : “kondisi pembangunan industry dianggap telah
dapat memperkukuh struktur perekonomian nasional dengan berkembangnya keterkaitan
antar sector, meningkatnya daya tahan perekonomian nasional, serta mendorong kegiatan
berbagai sector industry nasional lainnya….”
• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 menyebutkan:
“Sebagai negara yang berada di tengah-tengah persaingan global yang semakin ketat,
kedudukan Indonesia yang semakin diperhitungkan belum mendudukkan Indonesia
sebagaimana seharusnya. Di sisi lain, tantangan kita ke depan juga semakin berat.
Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan
Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk
mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan
kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat… Indonesia
mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama
dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan
infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini
diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya”.
Chalid Muhammad mengungkapkan;
• 40 Orang Indonesia terkaya menurut versi majalah Forbes memiliki asset sebesar 71 miliyar US$
atau setara dengan Rp. 639.000.000.000.000. Sebagian besar dari merea adalah pengusaha yang
berhubungan dengan sumber daya alam seperti pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit,
Pertambangan, HPH dan HTI serta pelaku Industri yang berhubungan dengan pengelolaan sumber
daya alam
• Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional) menyatakan, 56% asset yang ada di tanah air
baik berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 % penduduk Indonesia.
• Pengusaan segelintir orang atas sumber-sumber agraria makin nyata jika dilihat berdasarkan sektor
pembangunan. Pemerintah telah memberikan 42 juta hektar hutan pada 301 perusahaan Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unit perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Kemnhut
06/09)
• Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan 35% daratan Indonesia diizinkan untuk
dibongkar oleh industri pertambangan.
• Sawit Wacth menyatakan hingga Juni 2010 pemerintah telah memberikan 9,4 juta hektar tanah
dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 group yang mengontrol 600
perusahaan. Luasan itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh 26,7 Juta petani miskin, jika setiap
petani memiliki tanah seluas 1 hektar. Padahal masih banyak petani kita yang tidak memiliki tanah
atau menguasai tanah dibawah 0,5 hektar
(Chalid Muhammad “Korporasi dan Penguasaan Ruang di Indonesia”, 2011)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat baru separuh atau sekitar 4302 kasus agrarian
yang diselesaikan dari total 8307 kasus konflik agrarian terjadi sepanjang tahun 2011. (Walhi Public
Hearing “Memperkuat Aspirasi Masyarakat Melalui Dengar Pendapat dengan DPR (22/06/2012)”,
http://news.detik.com/read/2012/06/22/140345/1948256/10/,
Tabel 1. Negara Tujuan Investasi Teratas, Investor dan Nilai Investasi (Kajian Bank Dunia tahun 2010)[
[1]
Dikutip dari artikel makalah “Gelombang Akuisisi Tanah Untuk Pangan: Wajah Imperialisme Baru“ Laksmi Andriani Savitri, Sayogyo Institute, 2011
Institusi UU/PP
Kepentingan
Objektif/Umum Subjektif
K Kehu-
Tanan
UU 41/1999
PP 10/2010
Pelestarian Hutan Kewenangan eksklusif pengelolaan Kaw Hutan
Kemen PU UU 26/2007
PP 26/2008
PP 15/2010
Koordinasi Penataan Ruang Kemudahan pengembangan infrastrukutur jalan
(tol)
BPN UU 5/1960
PP 11/2010
Reforma Agraria Mempertahankan Kewenangan terpusat hak guna
tanah
Bappenas UU 25/2004 Koordinasi Sist Perenc Nasional Superioritas kebijakan sistem perencanaan
nasional, termasuk yg berdimensi spasial
PEMDA UU 32/2004 Pembangunan Daerah - Otonomi lebih luas tata kelola SDA daerah
–
- Meningkatkan PAD
KLH UU 32/2009 Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kewenangan perencanaan & pengendalian yang
lebih luas dalam pengel SDA, Lingkungan &
wilayah
K Perta-
Nian
UU 41/2009 Ketahanan Pangan - Mencegah alih fungsi lahan sawah
- perlindungan usaha agribisnis
(perkebunan)
K ESDM UU 22/2001
UU 4/2009
Pembangunan Energi & SD devisa Nasional - Akses penambangan di kaw lindung
- Hak eksklusif kaw tambang
Tabel 2. Lansekap Politik Institusi Pemerintah dalam Penataan Ruang di Indonesia[1]
[1]
Lansekap Politik Ruang di Indonesia, Center for regional Systems Analysis, Planning and Development (CRESTPENT), Bogor Agricultural University (IPB), 2011
Disinkronisasi Kebijakan Sektoral SDA
(1)
• Ketidak sesuaian antara landasan hukum dan konsideran; yaitu
landasan yang menjadi pokok pikiran ditetapkannya sebuah produk
kebijakan/peraturan perundang – undangan yang memuat unsur
filosofis, yuridis dan sosiologis dengan isi pasal – pasal dalam
produk kebijakan tersebut.
• dapat ditemukan misalnya pada UU No 22 Tahun 2011 tentang
Minyak dan Gas Bumi, UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No 18 Tahun
2004 tentang Perkebunan, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
• ”Hampir semua UU mengacu pada Pasal 33 UUD, tetapi
orientasinya saling berbeda. Kesimpulan di atas diambil
setelah dilakukan kajian dengan melihat tujuh aspek tolok
ukur (indikator) yang digunakan tim pengkaji, yakni
orientasi, akses memanfaatkan, hubungan negara dengan
obyek, pelaksana kewenangan negara, hubungan orang
dengan obyek, hak asasi manusia, dan tata pemerintahan
yang baik (good governance).
(Kompas, 24 Maret 2009, di kutip dari laman
http://rencanatataruangriau.blogspot.com/2009/03/pengelolaan-
sumber-daya-alam.html, pada tanggal 12 November jam 03.00 WIB)
Tumpang tindih antar Undang Undang. Ketidak sinkronan antar undang – undang
disebabkan antara lain oleh :
• egoisme sektoral. Masing masing sector (di lembaga pemerintahan -- pen) merasa
paling yang berkompeten mengatur tentang sumber daya alam. Akibat lebih jauh
dari egoism sektoral tersebut maka terjadilah tumpang tindih antara penguasaan
dan pemanfaatan sumber daya alam dan koordinasi yang timpang antar pusat dan
daerah serta antar sektor
(Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH.MCL.MPA “Tanah dalam Persfektif Ekonomi Sosial dan Budaya”,
Kompas Media Nusantara, 2009, hal. 90)
• Kontradiksi undang undang sektoral akibat tidak diakuinya dan diselewengkannya
Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) sebagai payung
atau dasar bagi hukum yang mengatur tentang penguasaan, pengelolaan dan
pemanfaatan sumber sumber agrarian atau sumber daya alam.
“Tergesernya status UU PA yang bukan lagi sebagai peraturan dasar juga berpengaruh positif terhadap
melemahnya fungsi UU PA. Sebab, sejak kelahirannya, UU PA merupakan an umbrella act, bertugas
mengoordinasikan UU sektoral lainnya. Tergusurnya MHA dan hak-hak ulayat petani yang semestinya
memperoleh perlindungan, justru telah terabaikan. Melemahnya fungsi UU PA juga berkaitan dengan
reformasi hukum di bidang legislasi. UU Nomor 12 Tahun 2011 (perubahan dari UU No 10 Tahun 2004)
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak lagi mengakui status UU PA sebagai
peraturan dasar. Semua peraturan perundang-undangan pada hakikatnya sama.”
(Prof. Jawahir Thontowi “Urgensi Perubahan UU Pokok Pokok Agraria”, Koran Tempo, 12 Februari 2012)
Disinkronisasi dari ketiga hal pokok diatas telah menyebabkan
munculnya rangkaian problem dalam pengelolaan sumber
sumber agrarian atau sumber daya alam di Indonesia.
Gunawan Wiradi mengidentifikasi fakta empat bentuk
ketidakserasian atau ketimpangan agrarian , yaitu :
– Ketimpangan dalam hal penguasaan sumber – sumber agraria.
– Ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber-sumber
agraria, khususnya tanah
– Ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria;
– Ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat
dari pragmatism dan kebijakan sektoral.
Gunawan Wiradi, “Seluk Beluk Masalah Agraria – Reforma Agraria
& Penelitian Agraria”, STPN Press&Sains, 2009, hal. 89
Tabel 3 : Kilas Fakta Konflik SDA Sumsel
Data Lembar 2011, diolah dari berbagai sumber
No Bentuk Kelola (Investasi) Konflik
geofisik Social politik
(T) (PK) (TK) (KH) (Kr)
tambang emas PT. Barisan Tropikal Mining 1997 – 2002 Kec. Muara
Rupit, Kab. Musi Rawas
pulp & paper PT. Tanjung Enim Lestari di Kec. Muara Niru, Kab. Muara
Enim, 1997 – sekarang.
HTI (Hutan Tanaman Industri) PT. Musi Hutan Persada dengan hak
konsesi + 264.000 Ha yang dimiliki menyebar di 5 kabupaten di Sumatera
Selatan, yaitu : MUBA, MURA, OKU, Lahat, Muara Enim
perkebunan kelapa sawit di seluruh kabupaten dalam wilayah Provinsi
Sumatera Selatan, dengan luas konsesi total sedikitnya 800.000 Ha, 1997
– sekarang
Pengelolaan industry Pupuk oleh BUMN
PT. PUSRI (Pupuk Sriwijaya) sejak tahun 1980-an
Minyak Bumi dan Gas oleh Negara (Pertamina) sector privat (a.l ; Expan
Oil, Conoco Philips) hampir di sebagian besar kabupaten di Sumatera
Selatan. Khususnya di Kab. MUBA, Muara Enim, Kota Administratif
Prabumulih, sejak tahun 1980-an hingga sekarang
tambang batubara yang menghampar di Kabupaten Muara Enim, Lahat
sejak tahun 1970-an hingga sekarang dengan areal yang mencapai ratusan
ribu Hektar
tambak udang di semenanjung pantai timur Kab. OKI berbatasan dengan
provinsi Lampung, a.l : oleh PT. Wahyuni Madira, PT. Dipasena
MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011
tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)
Jalur penghubung
6 koridor bagi-bagi kue
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalur aliran Kapital
MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)
• Kerja bareng, mengundang investasi
seluasnya, mempersembahkan wajah/potret
resource alam dan geospasial Indonesia
sebagai arus utama model pembangunan
• Zonasi produksi dan distribusi
• Menyediakan Indonesia sebagai
“komparador” globalisasi
• Memerlukan regulasi kebijakan “penyokong”
“Masalah agraria sepanjang
jaman, pada hakikatnya adalah
masalah politik” (Gunawan Wiradi)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pengaruh dari Keberlanjutan Program Satu Juta Rumah
Pengaruh dari Keberlanjutan Program Satu Juta RumahPengaruh dari Keberlanjutan Program Satu Juta Rumah
Pengaruh dari Keberlanjutan Program Satu Juta RumahFajar Rian Wulandari
 
Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi ...
Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi ...Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi ...
Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi ...Sampe Purba
 
Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014septianm
 
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang ...
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang ...Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang ...
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang ...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian BerimbangCatatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian BerimbangOswar Mungkasa
 
Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008farah5
 
Andrew hidayat kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
Andrew hidayat  kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupatenAndrew hidayat  kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
Andrew hidayat kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupatenAndrew Hidayat
 
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Ankum per gub provinsi nanggroe aceh darussalam no 52 tahun 2006
Ankum  per gub provinsi nanggroe aceh darussalam  no 52 tahun 2006Ankum  per gub provinsi nanggroe aceh darussalam  no 52 tahun 2006
Ankum per gub provinsi nanggroe aceh darussalam no 52 tahun 2006walhiaceh
 
Dirjen pr sttnas-yogya
Dirjen pr sttnas-yogyaDirjen pr sttnas-yogya
Dirjen pr sttnas-yogyaAzmi Haz
 
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Rencana Tata Ruang Pulau SulawesiRencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Rencana Tata Ruang Pulau SulawesiPenataan Ruang
 
Ra Dan Refleksi Ham
Ra Dan Refleksi HamRa Dan Refleksi Ham
Ra Dan Refleksi Hamlodzi
 
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarPenertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarCV Maju Bersama Bangsa
 
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...
Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...septianm
 

Mais procurados (19)

Pengaruh dari Keberlanjutan Program Satu Juta Rumah
Pengaruh dari Keberlanjutan Program Satu Juta RumahPengaruh dari Keberlanjutan Program Satu Juta Rumah
Pengaruh dari Keberlanjutan Program Satu Juta Rumah
 
Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi ...
Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi ...Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi ...
Mencapai kedaulatan energi dengan mewujudkan tata kelola minyak dan gas bumi ...
 
Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014Konsep deklarasi 1 september 2014
Konsep deklarasi 1 september 2014
 
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang ...
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang ...Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang ...
Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi PWYP Indonesia Dalam Revisi Undang-Undang ...
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
 
Uu tambang
Uu tambangUu tambang
Uu tambang
 
Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian BerimbangCatatan Kritis tentang Hunian Berimbang
Catatan Kritis tentang Hunian Berimbang
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008Pp no 26 tahun 2008
Pp no 26 tahun 2008
 
Andrew hidayat kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
Andrew hidayat  kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupatenAndrew hidayat  kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
Andrew hidayat kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
 
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Ankum per gub provinsi nanggroe aceh darussalam no 52 tahun 2006
Ankum  per gub provinsi nanggroe aceh darussalam  no 52 tahun 2006Ankum  per gub provinsi nanggroe aceh darussalam  no 52 tahun 2006
Ankum per gub provinsi nanggroe aceh darussalam no 52 tahun 2006
 
Dirjen pr sttnas-yogya
Dirjen pr sttnas-yogyaDirjen pr sttnas-yogya
Dirjen pr sttnas-yogya
 
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Rencana Tata Ruang Pulau SulawesiRencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
 
Ra Dan Refleksi Ham
Ra Dan Refleksi HamRa Dan Refleksi Ham
Ra Dan Refleksi Ham
 
Bab2
Bab2Bab2
Bab2
 
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarPenertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
 
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...
Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...Kembali	ke	Daerah:		 Sebuah	Pendekatan	Realistik	untuk	Pelaksanaan	Putusan	Ma...
Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Ma...
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 

Semelhante a Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang

Permasalahan kebijakan pemerintah
Permasalahan kebijakan pemerintah Permasalahan kebijakan pemerintah
Permasalahan kebijakan pemerintah Joel mabes
 
42-59 (1).pdf
42-59 (1).pdf42-59 (1).pdf
42-59 (1).pdfGTLink
 
Tata kelola perizinan dan teritorialisasi dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit
Tata kelola perizinan dan teritorialisasi dalam ekspansi perkebunan kelapa sawitTata kelola perizinan dan teritorialisasi dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit
Tata kelola perizinan dan teritorialisasi dalam ekspansi perkebunan kelapa sawitCIFOR-ICRAF
 
PPT MPH.pptx
PPT MPH.pptxPPT MPH.pptx
PPT MPH.pptxyulan20
 
MENJAGA EKSISTENSI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG HUKUM EKO...
MENJAGA EKSISTENSI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG HUKUM EKO...MENJAGA EKSISTENSI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG HUKUM EKO...
MENJAGA EKSISTENSI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG HUKUM EKO...Erikson Roy Pratama Simanjuntak
 
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2Febie Yandra
 
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas TanahPolitik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas TanahAtiek Hafifah
 
Pandangan Pokjasus DKP Terhadap Implementasi UU Pangan
Pandangan Pokjasus DKP Terhadap Implementasi UU PanganPandangan Pokjasus DKP Terhadap Implementasi UU Pangan
Pandangan Pokjasus DKP Terhadap Implementasi UU Panganbung gunawan
 
Release media aman 17 maret 2016
Release media aman 17 maret 2016Release media aman 17 maret 2016
Release media aman 17 maret 2016Panji Kharisma Jaya
 
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdfTUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdfIndra Sofian
 
PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUMPERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUMWahyudinata Halim
 
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...ssuser318a6e
 
Tenure conferene siaran pers penutupan mts
Tenure conferene   siaran pers penutupan mtsTenure conferene   siaran pers penutupan mts
Tenure conferene siaran pers penutupan mtsPanji Kharisma Jaya
 
Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...
Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...
Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...septianm
 

Semelhante a Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang (20)

Permasalahan kebijakan pemerintah
Permasalahan kebijakan pemerintah Permasalahan kebijakan pemerintah
Permasalahan kebijakan pemerintah
 
42-59 (1).pdf
42-59 (1).pdf42-59 (1).pdf
42-59 (1).pdf
 
Tata kelola perizinan dan teritorialisasi dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit
Tata kelola perizinan dan teritorialisasi dalam ekspansi perkebunan kelapa sawitTata kelola perizinan dan teritorialisasi dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit
Tata kelola perizinan dan teritorialisasi dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit
 
Jurnal ilmiah m kn unud edisi 10 oktober 2014
Jurnal ilmiah m kn unud edisi 10 oktober 2014Jurnal ilmiah m kn unud edisi 10 oktober 2014
Jurnal ilmiah m kn unud edisi 10 oktober 2014
 
PPT MPH.pptx
PPT MPH.pptxPPT MPH.pptx
PPT MPH.pptx
 
MENJAGA EKSISTENSI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG HUKUM EKO...
MENJAGA EKSISTENSI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG HUKUM EKO...MENJAGA EKSISTENSI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG HUKUM EKO...
MENJAGA EKSISTENSI KEBERADAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENYEIMBANG HUKUM EKO...
 
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
Sinkronisasi tata ruang dan perencanaan regional2
 
Bacaan i ikhtisar bacaan
Bacaan i ikhtisar bacaanBacaan i ikhtisar bacaan
Bacaan i ikhtisar bacaan
 
Falsafah Agraria.pdf
Falsafah Agraria.pdfFalsafah Agraria.pdf
Falsafah Agraria.pdf
 
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas TanahPolitik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
 
Pandangan Pokjasus DKP Terhadap Implementasi UU Pangan
Pandangan Pokjasus DKP Terhadap Implementasi UU PanganPandangan Pokjasus DKP Terhadap Implementasi UU Pangan
Pandangan Pokjasus DKP Terhadap Implementasi UU Pangan
 
Release media aman 17 maret 2016
Release media aman 17 maret 2016Release media aman 17 maret 2016
Release media aman 17 maret 2016
 
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdfTUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdf
 
PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUMPERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
 
Kabar JKPP Edisi 5
Kabar JKPP Edisi 5Kabar JKPP Edisi 5
Kabar JKPP Edisi 5
 
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
 
Skripsi fn
Skripsi fnSkripsi fn
Skripsi fn
 
Tenure conferene siaran pers penutupan mts
Tenure conferene   siaran pers penutupan mtsTenure conferene   siaran pers penutupan mts
Tenure conferene siaran pers penutupan mts
 
Arga
ArgaArga
Arga
 
Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...
Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...
Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...
 

Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang

  • 1. Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang Oleh Rustandi Adriansyah, disampaikan pada Seminar “Ketahanan Nasional Dalam Perspektif Pertanahan”, Lembar 2012
  • 2. Situasi Politik Ruang di Indonesia Kekuasaan Corporasi atas Negara; • Era Globalisasi dan Industrialisasi di Indonesia dalam sedikitnya 3 dekade menjadi hal yang patut untuk kita telaah sebagai bagian dari unsur penentu dan mempengaruhi kebijakan hukum nasional juga di daerah-daerah sebagai implikasi keputusan pemerintahan Indonesia sejak era Orde Baru dibawah Presiden Soeharto hingga sekarang. Industrialisasi ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional, sebagaimana dalam GBHN, TAP MPR No. II/MPR/1998, angka IV. A. 4.a merumuskan : “kondisi pembangunan industry dianggap telah dapat memperkukuh struktur perekonomian nasional dengan berkembangnya keterkaitan antar sector, meningkatnya daya tahan perekonomian nasional, serta mendorong kegiatan berbagai sector industry nasional lainnya….” • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 menyebutkan: “Sebagai negara yang berada di tengah-tengah persaingan global yang semakin ketat, kedudukan Indonesia yang semakin diperhitungkan belum mendudukkan Indonesia sebagaimana seharusnya. Di sisi lain, tantangan kita ke depan juga semakin berat. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat… Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya”.
  • 3. Chalid Muhammad mengungkapkan; • 40 Orang Indonesia terkaya menurut versi majalah Forbes memiliki asset sebesar 71 miliyar US$ atau setara dengan Rp. 639.000.000.000.000. Sebagian besar dari merea adalah pengusaha yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, HPH dan HTI serta pelaku Industri yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam • Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional) menyatakan, 56% asset yang ada di tanah air baik berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 % penduduk Indonesia. • Pengusaan segelintir orang atas sumber-sumber agraria makin nyata jika dilihat berdasarkan sektor pembangunan. Pemerintah telah memberikan 42 juta hektar hutan pada 301 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unit perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Kemnhut 06/09) • Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan 35% daratan Indonesia diizinkan untuk dibongkar oleh industri pertambangan. • Sawit Wacth menyatakan hingga Juni 2010 pemerintah telah memberikan 9,4 juta hektar tanah dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 group yang mengontrol 600 perusahaan. Luasan itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh 26,7 Juta petani miskin, jika setiap petani memiliki tanah seluas 1 hektar. Padahal masih banyak petani kita yang tidak memiliki tanah atau menguasai tanah dibawah 0,5 hektar (Chalid Muhammad “Korporasi dan Penguasaan Ruang di Indonesia”, 2011) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat baru separuh atau sekitar 4302 kasus agrarian yang diselesaikan dari total 8307 kasus konflik agrarian terjadi sepanjang tahun 2011. (Walhi Public Hearing “Memperkuat Aspirasi Masyarakat Melalui Dengar Pendapat dengan DPR (22/06/2012)”, http://news.detik.com/read/2012/06/22/140345/1948256/10/,
  • 4. Tabel 1. Negara Tujuan Investasi Teratas, Investor dan Nilai Investasi (Kajian Bank Dunia tahun 2010)[ [1] Dikutip dari artikel makalah “Gelombang Akuisisi Tanah Untuk Pangan: Wajah Imperialisme Baru“ Laksmi Andriani Savitri, Sayogyo Institute, 2011
  • 5. Institusi UU/PP Kepentingan Objektif/Umum Subjektif K Kehu- Tanan UU 41/1999 PP 10/2010 Pelestarian Hutan Kewenangan eksklusif pengelolaan Kaw Hutan Kemen PU UU 26/2007 PP 26/2008 PP 15/2010 Koordinasi Penataan Ruang Kemudahan pengembangan infrastrukutur jalan (tol) BPN UU 5/1960 PP 11/2010 Reforma Agraria Mempertahankan Kewenangan terpusat hak guna tanah Bappenas UU 25/2004 Koordinasi Sist Perenc Nasional Superioritas kebijakan sistem perencanaan nasional, termasuk yg berdimensi spasial PEMDA UU 32/2004 Pembangunan Daerah - Otonomi lebih luas tata kelola SDA daerah – - Meningkatkan PAD KLH UU 32/2009 Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kewenangan perencanaan & pengendalian yang lebih luas dalam pengel SDA, Lingkungan & wilayah K Perta- Nian UU 41/2009 Ketahanan Pangan - Mencegah alih fungsi lahan sawah - perlindungan usaha agribisnis (perkebunan) K ESDM UU 22/2001 UU 4/2009 Pembangunan Energi & SD devisa Nasional - Akses penambangan di kaw lindung - Hak eksklusif kaw tambang Tabel 2. Lansekap Politik Institusi Pemerintah dalam Penataan Ruang di Indonesia[1] [1] Lansekap Politik Ruang di Indonesia, Center for regional Systems Analysis, Planning and Development (CRESTPENT), Bogor Agricultural University (IPB), 2011
  • 6. Disinkronisasi Kebijakan Sektoral SDA (1) • Ketidak sesuaian antara landasan hukum dan konsideran; yaitu landasan yang menjadi pokok pikiran ditetapkannya sebuah produk kebijakan/peraturan perundang – undangan yang memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis dengan isi pasal – pasal dalam produk kebijakan tersebut. • dapat ditemukan misalnya pada UU No 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
  • 7. • ”Hampir semua UU mengacu pada Pasal 33 UUD, tetapi orientasinya saling berbeda. Kesimpulan di atas diambil setelah dilakukan kajian dengan melihat tujuh aspek tolok ukur (indikator) yang digunakan tim pengkaji, yakni orientasi, akses memanfaatkan, hubungan negara dengan obyek, pelaksana kewenangan negara, hubungan orang dengan obyek, hak asasi manusia, dan tata pemerintahan yang baik (good governance). (Kompas, 24 Maret 2009, di kutip dari laman http://rencanatataruangriau.blogspot.com/2009/03/pengelolaan- sumber-daya-alam.html, pada tanggal 12 November jam 03.00 WIB)
  • 8. Tumpang tindih antar Undang Undang. Ketidak sinkronan antar undang – undang disebabkan antara lain oleh : • egoisme sektoral. Masing masing sector (di lembaga pemerintahan -- pen) merasa paling yang berkompeten mengatur tentang sumber daya alam. Akibat lebih jauh dari egoism sektoral tersebut maka terjadilah tumpang tindih antara penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan koordinasi yang timpang antar pusat dan daerah serta antar sektor (Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH.MCL.MPA “Tanah dalam Persfektif Ekonomi Sosial dan Budaya”, Kompas Media Nusantara, 2009, hal. 90) • Kontradiksi undang undang sektoral akibat tidak diakuinya dan diselewengkannya Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) sebagai payung atau dasar bagi hukum yang mengatur tentang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber agrarian atau sumber daya alam. “Tergesernya status UU PA yang bukan lagi sebagai peraturan dasar juga berpengaruh positif terhadap melemahnya fungsi UU PA. Sebab, sejak kelahirannya, UU PA merupakan an umbrella act, bertugas mengoordinasikan UU sektoral lainnya. Tergusurnya MHA dan hak-hak ulayat petani yang semestinya memperoleh perlindungan, justru telah terabaikan. Melemahnya fungsi UU PA juga berkaitan dengan reformasi hukum di bidang legislasi. UU Nomor 12 Tahun 2011 (perubahan dari UU No 10 Tahun 2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak lagi mengakui status UU PA sebagai peraturan dasar. Semua peraturan perundang-undangan pada hakikatnya sama.” (Prof. Jawahir Thontowi “Urgensi Perubahan UU Pokok Pokok Agraria”, Koran Tempo, 12 Februari 2012)
  • 9. Disinkronisasi dari ketiga hal pokok diatas telah menyebabkan munculnya rangkaian problem dalam pengelolaan sumber sumber agrarian atau sumber daya alam di Indonesia. Gunawan Wiradi mengidentifikasi fakta empat bentuk ketidakserasian atau ketimpangan agrarian , yaitu : – Ketimpangan dalam hal penguasaan sumber – sumber agraria. – Ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber-sumber agraria, khususnya tanah – Ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria; – Ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmatism dan kebijakan sektoral. Gunawan Wiradi, “Seluk Beluk Masalah Agraria – Reforma Agraria & Penelitian Agraria”, STPN Press&Sains, 2009, hal. 89
  • 10. Tabel 3 : Kilas Fakta Konflik SDA Sumsel Data Lembar 2011, diolah dari berbagai sumber No Bentuk Kelola (Investasi) Konflik geofisik Social politik (T) (PK) (TK) (KH) (Kr) tambang emas PT. Barisan Tropikal Mining 1997 – 2002 Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas pulp & paper PT. Tanjung Enim Lestari di Kec. Muara Niru, Kab. Muara Enim, 1997 – sekarang. HTI (Hutan Tanaman Industri) PT. Musi Hutan Persada dengan hak konsesi + 264.000 Ha yang dimiliki menyebar di 5 kabupaten di Sumatera Selatan, yaitu : MUBA, MURA, OKU, Lahat, Muara Enim perkebunan kelapa sawit di seluruh kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas konsesi total sedikitnya 800.000 Ha, 1997 – sekarang Pengelolaan industry Pupuk oleh BUMN PT. PUSRI (Pupuk Sriwijaya) sejak tahun 1980-an Minyak Bumi dan Gas oleh Negara (Pertamina) sector privat (a.l ; Expan Oil, Conoco Philips) hampir di sebagian besar kabupaten di Sumatera Selatan. Khususnya di Kab. MUBA, Muara Enim, Kota Administratif Prabumulih, sejak tahun 1980-an hingga sekarang tambang batubara yang menghampar di Kabupaten Muara Enim, Lahat sejak tahun 1970-an hingga sekarang dengan areal yang mencapai ratusan ribu Hektar tambak udang di semenanjung pantai timur Kab. OKI berbatasan dengan provinsi Lampung, a.l : oleh PT. Wahyuni Madira, PT. Dipasena
  • 11. MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
  • 21. MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) • Kerja bareng, mengundang investasi seluasnya, mempersembahkan wajah/potret resource alam dan geospasial Indonesia sebagai arus utama model pembangunan • Zonasi produksi dan distribusi • Menyediakan Indonesia sebagai “komparador” globalisasi • Memerlukan regulasi kebijakan “penyokong”
  • 22. “Masalah agraria sepanjang jaman, pada hakikatnya adalah masalah politik” (Gunawan Wiradi)