O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
REFORMASI PERIZINAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PASCA BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2014
Sony Heru Prasetyo, ...
REGULASI & ARAH KEBIJAKAN BIDANG
MINERBA TERKAIT TATA KELOLA PERIZINAN
 Dalam kurun waktu tahun 2012 s.d tahun 2016,
kebi...
MORATORIUM PERIZINAN PERTAMBANGAN
SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 4 TAHUN 2009
 Sejak diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2009,
Pem...
SURAT EDARAN DJMBP NO. 03.E/31/DJB/2009
SURAT EDARAN DJMB NO. 08.E/30/DJB/2012
 Moratorium Penerbitan IUP Baru
disebabkan karena belum adanya
penetapan Wilayah P...
KONDISI OBYEKTIF PERLUNYA MORATORIUM
PENERBITAN IUP BARU
1. Penataan IUP Belum Sepenuhnya selesai
2. Kebijakan Pengendalia...
II. PENATAAN IUP
 Pemerintah sejak tahun 2011 mulai melakukan
penataan IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah(dalam ...
II. PENATAAN IUP
Keterangan :
1. Setiap perubahan jumlah IUP merupakan usulan penambahan, penciutan dan peningkatan tahap ...
STATUS PENATAAN IUP
STATUS
MINERAL BATUBARA
JUMLAH
EKS OP EKS OP
C&C 1,491 2,422 1,298 1,159 6,370
NON C&C 1,143 1,680 822...
TINDAK LANJUT PENATAAN IUP
 Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No. 43
Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi ...
III. UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
 Pada tanggal 2 Oktober 2014 terbit UU Nomor 23
Tahun 2014 tentan...
Wilayah
Kerja
Kab/Kota dan
lintas Kab/Kota
Wilayah
Kerja
lintas Provinsi
PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH / PEMERINTAH
GUBERNU...
PEMBAGIAN URUSAN DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(PASAL 15 AYAT (1) JO. LAMPIRAN HURUF CC ANGKA 2)
No. Pemerin...
No. Pemerintah Pusat Daerah Provinsi
5. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka
penanaman modal asing
6. Pemberian...
KEWAJIBAN PEMDA DALAM
PELAYANAN PERIZINAN
 Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur
pelayanan publik untu...
 Pasal 402, mengatur bahwa:
a. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya
UU Nomor 23 Tahun 2014, tetap berlaku sampa...
IV. PENYEDERHANAAN PERIZINAN SEKTOR MINERBA
IV. REFORMASI PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
PENYEDERHANAAN PERIZINAN SEKTOR
MINERBA
 Penyederhanaan perizinan sektor minerba, diharapkan
dapat menjamin hal sbb:
a) P...
20
WP
WUP
WPN
WPR
WIUP
WIUPK
IPR
IUPK
IUP Lelang
Lelang
Permohonan
Lelang
Lelang
Mineral Batubara Min Non logam Batuan
Per...
IUP EKSPLORASI IUP OPERASI PRODUKSI
MINERAL PU EXPL FS LUAS KONST PROD LUAS
LOGAM
1 3 + (2X1) 1+(1) Max.
100.000
Min. 5.00...
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN
MINERBA KE BKPM
 Menteri ESDM telah menerbitkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2015
tentang Pe...
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN
MINERBA KE BKPM
 Dalam rangka pendelegasian pemberian perizinan di bidang
pertambangan y...
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
28
TIMELINE KERJA PTSP PUSAT
Peluncuran
perizinan
online
BK...
TERIMA KASIH
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 23/2014
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 23/2014
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 23/2014
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 23/2014
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 23/2014

8.953 visualizações

Publicada em

Disampaikan oleh Sony Heru Prasetyo, Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba, pada penajaman desain program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya UU No. 23/2014

  1. 1. REFORMASI PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2014 Sony Heru Prasetyo, S.H.,S.Hum.,M.H. Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jakarta, 3 Februari 2016 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
  2. 2. REGULASI & ARAH KEBIJAKAN BIDANG MINERBA TERKAIT TATA KELOLA PERIZINAN  Dalam kurun waktu tahun 2012 s.d tahun 2016, kebijakan dan regulasi terkait tata kelola perizinan pertambangan mineral dan batubara diwarnai dengan beberapa isu penting, yaitu: 1. Kebijakan Penetapan WP dan Moratorium Penerbitan IUP Baru 2. Penataan IUP (Kebijakan Clear and Clean IUP) 3. Penyesuaian dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 4. Reformasi Perizinan Pertambangan Minerba
  3. 3. MORATORIUM PERIZINAN PERTAMBANGAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 4 TAHUN 2009  Sejak diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2009, Pemerintah (Direktorat Jenderal Minerba) telah menerbitkan 2 (dua) Surat Edaran terkait Moratorium Penerbitan IUP Baru sbb: 1. Surat Edaran DJMBP No. 03 tentang Perizinan Pertambangan Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 2. Surat Edaran DJMB No. 08 Tahun 2012 tentang Penghentian Sementara Penerbitan IUP Baru Sampai Ditetapkannya Wilayah Pertambangan
  4. 4. SURAT EDARAN DJMBP NO. 03.E/31/DJB/2009
  5. 5. SURAT EDARAN DJMB NO. 08.E/30/DJB/2012  Moratorium Penerbitan IUP Baru disebabkan karena belum adanya penetapan Wilayah Pertambangan dari Pemerintah  Meskipun Kepmen ESDM Tentang Penetapan WP telah terbit pada tahun 2013 dan 2014, namun hingga saat ini Menteri belum juga menetapkan satu wilayah pun menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara sebagai dasar dilakukannya pelelangan wilayah dan penerbitan IUP baru (mineral logam dan batubara) MORATORIUM PENERBITAN IUP BARU UNTUK LOGAM DAN BATUBARA MASIH BERLAKU EFEKTIF HINGGA SAAT INI
  6. 6. KONDISI OBYEKTIF PERLUNYA MORATORIUM PENERBITAN IUP BARU 1. Penataan IUP Belum Sepenuhnya selesai 2. Kebijakan Pengendalian Produksi 3. Masih Terbatasnya Tenaga Fungsional Inspektur Tambang 4. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  7. 7. II. PENATAAN IUP  Pemerintah sejak tahun 2011 mulai melakukan penataan IUP yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah(dalam rangka pembinaan dan pengawasan), diawali dengan adanya Rekonsiliasi IUP Nasional pada bulan Mei 2011  Kebijakan IUP Clear and Clean dan Sertifikat Clear and Clean menjadi salah satu bagian dari upaya penataan IUP yang saat ini masih dijalankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi  Moratorium penerbitan IUP baru diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan penataan IUP existing
  8. 8. II. PENATAAN IUP Keterangan : 1. Setiap perubahan jumlah IUP merupakan usulan penambahan, penciutan dan peningkatan tahap dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Daftar Korsup KPK di 12 Provinsi : Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Tanggara dan Sulawesi Selatan 3. Daftar Korsup KPK di 19 Provnsi : Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, Banten, Maluku, Papua, Papua Barat, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTT, NTB, Sulut, Sulbar dan Gorontalo
  9. 9. STATUS PENATAAN IUP STATUS MINERAL BATUBARA JUMLAH EKS OP EKS OP C&C 1,491 2,422 1,298 1,159 6,370 NON C&C 1,143 1,680 822 315 3,960 SUB TOTAL 2,634 4,102 2,120 1,474 10,320 TOTAL 6,736 3,594 Status: 21 Januari 2016 Keterangan: Data IUP didasarkan atas penyampaian SK pencabutan, masa berlaku habis dan peningkatan tahap oleh Pemerintah Daerah.
  10. 10. TINDAK LANJUT PENATAAN IUP  Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba dalam rangka percepatan evaluasi C&C kepada Gubernur paling lambat 90 hari kerja.  Beberapa hal yang diatur dalam Permen ESDM No. 43/2015: 1. Penyelesaian evaluasi C&C oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kerja (paling lambat 12 Mei 2016) 2. Menteri/Gubernur melakukan pemberian sanksi administratif kepada pemegang IUP yang tidak memenuhi kriteria administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial, termasuk melakukan pencabutan IUP 3. Menteri mengumukan IUP C&C dan Sertifikat C&C kepada pemegang IUP yang memenuhi kriteria administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial
  11. 11. III. UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  Pada tanggal 2 Oktober 2014 terbit UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  UU No. 23/2014 membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait pengelolaan SDA, termasuk di bidang pertambangan minerba  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi (Pasal 14 ayat 1)  UU No. 4 Tahun 2009 dan seluruh peraturan turunannya (PP, Permen, dll) wajib menyesuaikan diri dengan UU No. 23/2014
  12. 12. Wilayah Kerja Kab/Kota dan lintas Kab/Kota Wilayah Kerja lintas Provinsi PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH / PEMERINTAH GUBERNUR PEMERINTAH LOKAL DAN REGIONAL NASIONAL GUBERNUR PEMERINTAH 12 (Pasal 37 dan Pasal 48 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Jo UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
  13. 13. PEMBAGIAN URUSAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (PASAL 15 AYAT (1) JO. LAMPIRAN HURUF CC ANGKA 2) No. Pemerintah Pusat Daerah Provinsi 1. Penetapan WP sebagai bagian dari tata ruang wilayah nasional, yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara serta wilayah usaha pertambangan khusus 2. Penetapan WIUP mineral logam dan batubara serta wilayah izin usaha pertambangan khsusus 3. Penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan lintas Daerah provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil Penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut s.d 12 mil 4. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan pada: a. Wilayah izin usaha pertambangan yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi; b. Wilayah izin usaha pertambangan yang berbatasan langsung dengan negara lain; c. Wilayah laut lebih dari 12 mil. a. Penerbitan IUP mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut b. Penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut
  14. 14. No. Pemerintah Pusat Daerah Provinsi 5. Penerbitan izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal asing 6. Pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral dan batubara 7. Pemberian registrasi izin usaha pertambangan dan penetapan jumlah produksi setiap Daerah provinsi untuk komoditas mineral logam dan batubara 8. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang komoditas tambangnya berasal dari Daerah provinsi lain di luar lokasi fasilitas pengolahan dan pemurnian, atau impor serta dalam rangka penanaman modal asing Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi 9. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi 10. Penetapan harga patoka mineral logam dan batubara Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan 11. Pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan 12. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat Lanjutan
  15. 15. KEWAJIBAN PEMDA DALAM PELAYANAN PERIZINAN  Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah (Ps. 349)  Pemda dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik  Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 350)  Dalam memberikan pelayanan perizinan Daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dikenai sanksi administratif, dan Menteri dapat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan Pemda  Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana Ps. 350 dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan apabila pelanggarannya bersifat pidana
  16. 16.  Pasal 402, mengatur bahwa: a. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin; b. BUMD yang telah ada sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib menyesuaiakan dengan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan (paling lambat 2 Oktober 2017). KETENTUAN PERALIHAN UU NO. 23/2014
  17. 17. IV. PENYEDERHANAAN PERIZINAN SEKTOR MINERBA
  18. 18. IV. REFORMASI PERIZINAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
  19. 19. PENYEDERHANAAN PERIZINAN SEKTOR MINERBA  Penyederhanaan perizinan sektor minerba, diharapkan dapat menjamin hal sbb: a) Perizinan yang tidak tumpang tindih (melakukan justifikasi, rasionalisasi, sinkronisasi perizinan eksisiting dengan tuntutan dunia usaha yang relatif dinamis); b) Pengurangan persyaratan perizinan (menghindari adanya duplikasi dan pengulangan persyaratan perizinan); c) Tata kelola waktu perizinan yang jelas (menyesuaikan SOP dan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan); d) Biaya perizinan yang jelas (harus ada maklumat pelayanan yang memuat biaya menjamin aspek akuntabilitas); e) Kemudahan tempat perizinan (menjadikan ruang RPIIT sebagai role model PTSP); f) Proses otomasi perizinan (mengutamakan pelayanan perizinan secara online untuk memberi kemudahan kepada dunia usaha dan mengurangi inefisiensi dari sisi waktu).
  20. 20. 20 WP WUP WPN WPR WIUP WIUPK IPR IUPK IUP Lelang Lelang Permohonan Lelang Lelang Mineral Batubara Min Non logam Batuan Permohonan Permohonan Permohonan Permohonan Permohonan IZIN USAHA PERTAMBANGAN (BAB I Pasal 3, 4 - BAB II Pasal 6,7,8,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 – BAB III 47, 48 - BAB IV 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, PP No. 23 Tahun 2010) IUP/K EKSPLORASI & OPERASI PRODUKSI KP PU KP EKSPLORASI KP EKSPLOITASI KP ANGKUT-JUAL KP OLAH-MURNI UU No. 11 Thn 1967 Usaha pertambangan dilakukan berdasakan IUP, IUPK atau IPR dan terletak pada WP Dalam 1 WUP/K dapat terdiri atas 1 atau lebih WIUP Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 WIUP/K Bagi yang terbuka (go public) dapat lebih dari 1 WIUP
  21. 21. IUP EKSPLORASI IUP OPERASI PRODUKSI MINERAL PU EXPL FS LUAS KONST PROD LUAS LOGAM 1 3 + (2X1) 1+(1) Max. 100.000 Min. 5.000 2 20 + (2x10) Max. 25.000 BATUBARA 1 2 + (2X1) 2 Max. 50.000 Min. 5.000 2 20 + (2x10) Max. 15.000 BUKAN LOGAM 1 Jenis ttn 1 1 Jenis tertentu 3 + (1X1) 1 Jenis tertentu 1+(1) Max. 25.000 Min. 500 3 10 + (2x5) Jenis tertentu 20 +(2x10) Max. 5.000 BATUAN 1 1 1 Max. 5.000 Min. 5 1 5 + (2x5) Max.1000 RADIO AKTIF 1 3+(1x1) 1 Tergantung Penugasan Tergantung Penugasan Tergantung Penugasan : Sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
  22. 22. PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN MINERBA KE BKPM  Menteri ESDM telah menerbitkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal  Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan yang didelegasikan kepada BKPM, meliputi: 1. IUP Ekslorasi 2. IUP Operasi Produksi 3. Pengakhiran IUP karena pengembalian 4. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan 5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian 6. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan 7. IUP Operasi Produksi untuk penjualan 8. Izin Prinsip pengolahand dan/atau pemurnian 9. Izin Usaha Jasa Pertambangan
  23. 23. PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN MINERBA KE BKPM  Dalam rangka pendelegasian pemberian perizinan di bidang pertambangan yang didelegasikan kepada Kepala BKPM termasuk pemberian persetujuan terhadap: 1. Perubahan status dari perusahaan PMDN menjadi perusahaan PMA 2. Perubahan status dari perusahaan PMA menjadi perusahaan PMDN 3. Persetujuan perubahan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan terkait: a) Penyesuaian kerjasama b) Penambahan kerjsasama c) Peningkatan jumlah kapasitas d) Penyesuaian IUP Operasi Produksi untuk penjualan  Dalam rangka pemberian perizinan, Menteri ESDM menunjuk pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minerba dengan status penugasan sebagai perwakilan KESDM untuk ditempatkan di BKPM
  24. 24. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 28 TIMELINE KERJA PTSP PUSAT Peluncuran perizinan online BKPM Desember 2014 Januari 2015 2016 Peluncura n PTSP Pusat (26 Jan) PTSP Daerah 24 Provinsi – 120 Kabupaten/Kota ( Feb- Desember) PTSP Daerah 34 provinsi 561 kab/kota TUJUAN PTSP PUSAT: Tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi KONSEP PTSP PUSAT • Investor cukup datang ke BKPM sebagai penyelenggara PTSP Pusat untuk mengurus perizinan investasi, tidak perlu lagi berkeliling kantor Kementerian/Lembaga • Investor dapat memonitor proses perizinan secara online • Investor memperoleh kepastian mengenai tenggat waktu perizinan Uji Coba PTSP Pusat ( 15 Jan) Sosialisasi PTSP Pusat ( Jan- Maret) Percepatan dan Penyederhanaan Perizinan ( Feb-April) Februari- Desember
  25. 25. TERIMA KASIH

×