1. By: Oktavia H. Situmorang
Perbaungan, 22 Agustus 2023

2. Latar Belakang
01 APU-PPT & PPPSPM
Tujuan Pembelajaran
02
Tujuan Penerapan
03 Kewajiban Jasa Keuangan
Penjelasan Umum
04 APU-PPT & PPPSPM
DAFTAR ISI
Pengertian
05 Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme
Penerapan
06 Program, Prosedur dan
Kebijakan
Pengelompokan
07 Nasabah dengan
Pendekatan berdasarkan
resiko
Selesai
08 Penutup

3. Latar Belakang
 Pelatihan APU-PPT dan PPPSPM ini
memberikan pemahaman tentang
Penerapan Program Anti Pencucian
Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme dan Pencegahan Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal,
berdasarkan pada POJK terbaru No.08
Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023.

4. Latar Belakang
 Perbankan termasuk BPR sangat rentan
digunakan sebagai media pencucian
uang dan pendanaan terorisme antara
lain melalui transaksi penyimpanan dan
pengiriman uang.
 Perbankan memiliki peranan yang
penting dalam upaya untuk
pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang.

5. 1. Mengetahui latar belakang dan
pentingnya mempelajari APU-PPT dan
PPPSPM
2. Mengetahui pengertian dan modus Pelaku
TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan
TPPT (Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme)
Tujuan Pembelajaran

6. 3. Mampu mengelompokkan nasabah
berdasarkan resiko.
4. Mampu membuat kebijakan dan prosedur
APU-PPT dan PPPSPM
5. Mampu mengidentifikasi dan verifikasi
nasabah beresiko tinggi
6. Mampu mengidentifikasi transaksi
keuangan mencurigakan.
Tujuan Pembelajaran

7. Tujuan Penerapan APU-PPT &
Kewajiban Lembaga Keuangan
Menumbuhkan budaya sadar risiko aktivitas
pencucian uang dan pendanaan terorisme pada
setiap karyawan terutama petugas front liner
dan yang berhubungan langsung dengan
nasabah atau calon nasabah.

8. Tujuan Penerapan APU-PPT &
Kewajiban Lembaga Keuangan
Menguasai teknik mitigasi(mengurangi atau
meniadakan) untuk resiko-resiko yang
mungkin timbul pada area yang rentan
dengan pencucuian uang dan pendanaan
terorisme sesuai dengan POJK terkait.

9. Penjelasan Umum
1. Customer Due Diligence (CDD)
adalah kegiatan berupa identifikasi,
verifikasi dan pemantauan yany
dilakukan Bank untuk memastikan
bahwa transaksi yang dilakukan
sesuai dengan profil pengguna jasa
Bank.

10. Penjelasan Umum
2. Enhanced Due Diligence (EDD)
adalah CDD dan kegiatan lain yang
dilakukan oleh bank untuk
mendalami profil calon nasabah,
nasabah atau BO yang tergolong
berisiko tinggi termasuk PEP.

11. Penjelasan Umum
3. Penerapan Risk based Approach
(RBA) yaitu pengelompokkan
nasabah berdasarkan tingkat risiko
terjadinya pencucian uang atau
pendanaan terorisme.

12. Penjelasan Umum
4. Walk in Customer (WIC) adalah
pengguna jasa Bank yang tidak
memiliki rekening pada Bank
tersebut, tidak termasuk pihak
yang mendapatkan perintah atau
penugasan dari nasabah untuk
melakukan transaksi atas
kepentingan nasabah tersebut.

13. Penjelasan Umum
5. Benefecial Owner (BO) adalah
setiap orang yang memiliki dana,
yang mengendalikan transaksi
nasabah atau WIC yang
memberikan kuasa atas transaksi
dan/atau yang melakukan
pengendalian melalui badan
hukum atau perjanjian.

14. Penjelasan Umum
6. Politically Exposed Person (PEP)
adalah orang yang mendapatkan
kepercayaan untuk memiliki
kewenangan publik diantaranya
adalah penyelenggara negara
dan/atau orang yang tercatat
sebagai anggota partai politik
yang memiliki pengaruh terhadap
kebijakan dan operasional partai
politik.

15. Pengertian
Pencucian Uang
Pencucian uang adalah suatu proses
atau perbuatan yang bertujuan
untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul uang atau
harta kekayaan yang diperoleh dari
hasil tindak pidana yang kemudian
diubah menjadi harta kekayaan
yang seolah-olah berasal dari
kegiatan yang sah.

16. Pengertian
Pendanaan Terorisme
Pengertian Pendanaan
terorisme adalah perbuatan
menyediakan, mengumpulkan,
memberikan, atau
meminjamkan dana, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan
maksud untuk digunakan atau yang
diketahui akan digunakan untuk
kegiatan terorisme,
organisasi teroris, atau teroris.

17. Pengertian
Pendanaan Terorisme
Transaksi keuangan Mencurigakan,
Negara beresiko tinggi, Nasabah
yang beresiko tinggi dan transaksi
keuangan tunai terkait TPPU, TPPT
dan/atau PPPSPM.

18. Penerapan Program
APU-PPT & PPPSPM
Penanggung
Jawab
 P E Kepatuhan
 KBO
Pelaksana
 CS
 Teller
 Karyawan yang
berhubungan
langsung dengan
nasabah atau calon
Pengawas
 PE AI

19. Program APU-PPT dan PPPSPM mencakup:
1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan
Komisaris
2. Kebijakan dan Prosedur
3. Pengendalian Intern
4. Sistem Informasi Manajemen
5. SDM dan Pelatihan.
Kerangka APU-PPT & PPPSPM

20. 1. Pastikan ada kebijakan dan prosedur
2. Usulkan kepada Dekom
3. Laksanakan
4. Membentuk UKK/Pejabat Penanggung
Jawab
5. Pelaksana terpisah dari pengawas
6. Pengawasan kepatuhan
7. Pastikan Kebijakan dan Prosedur sejalan
dengan perkembangan produk, jasa dan
teknologi
8. Pastikan seluruh SDM mempunyai
pengetahuan tentang APU-PPT & PPPSPM
9. Pelaporan
Pengawasan Aktif Dewan Direksi

21. 1. Menganalisa nasabah/calon nasabah
2. Menyusun, melakukan pengkinian data serta
mengusulkan kebijakan dan prosedur
3. Memastikan sistem untuk identifikasi, analisa,
pantau dan menyediakan laporan karakteristik
transaksi nasabah
4. Memastikan pengkinian informasi dan profil
nasabah
5. Memastikan formulir telah mengakomodasi
program APU-PPT
6. Memantau rekening dan transaksi nasabah.
7. Melakukan evaluasi atas pemantauan untuk
melihat Transaksi Keuangan Mencurigakan(TKM)
dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT)
Tugas Penanggung Jawab

22. 8. Sebagai petugas penghubung terhadap
OJK/PPATK
9. Menatausahakan hasil pemantauan
10. Monitoring transaksi beresiko tinggi
11. Memastikan nasabah beresiko tinggi telah
disetujui oleh Direksi
12. Memastikan semua informasi dan dokumen telah
dipenuhi oleh nasabah.
13. Membuat program training dalam pelaksanaan
Tugas Penanggung Jawab

23. 1. Akses informasi kepada seluruh unit kerja
2. Koordinasi dengan unit terkait
3. Mengusulkan pejabat/pegawai unit terkait untuk
penerapan APU-PPT dan PPPSPM
4. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan
(TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan
Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke
Luar Negeri (TKL) yang dilakukan oleh Direksi,
Dekom dan atau pihak terafiliasi ke PPATK.
5. Melakukan kewenangan lain untuk penerapan
program APU-PPT dan PPPSPM.
Wewenang Petugas Penanggung Jawab
(Pasal 15)

24. 1. Melakukan pengkinian data nasabah
2. Melayani nasabah baru dan memastikan
kelengkapan dokumen
3. Memastikan pengisian informasi nasabah sesuai
dengan formulir
4. Melakukan wawancara dengan calon nasabah
5. Mengisi profil resiko nasabah
6. Memberikan rekomendasi atas resiko nasabah
Tugas Pelaksana - CS

25. 7. Membuat daftar nasabah yang beresiko tinggi
8. Membuat daftar perpindahan resiko nasabah
9. Mencatat dan melaporkan kepada petugas
penanggung jawab nasabah yang mencurigakan.
10. Melakukan cross-check informasi nasabah
kepada keluarga atau pihak ketiga lainnya
11. Mencatat dan melaporkan nasabah yang mirip
dengan nama database DTTOT
12. Meminta persetujuan Direksi
Tugas Pelaksana - CS

26. 1. Mencatat setiap transaksi
2. Mencatat dan melaporkan kepada petugas
penanggungjawab transaksi keuangan tunai yang
melebihi Rp 500 juta dan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (TKM)
3. Memastikan setiap penarikan dana sesuai
dengan dokumen dan tandatangan asli.
4. Mencatat dan melaporkan nasabah yang mirip
dengan teroris kepada petugas
penanggungjawab.
5. Meminta informasi kepada WIC (Walk In
Customer) yang melakukan transaksi kepada
BPR.
Tugas Pelaksana - Teller

27. 1. Pastikan telah dipenuhi petugas
penanggungjawab dan petugas pelaksana
2. Memastikan bahwa pedoman dan IT telah
memenuhi dalam penerapan APU-PPT dan
PPPSPM.
3. Memastikan bahwa seluruh SDM telah mengikuti
pelatihan APU-PPT dan PPPSPM
4. Memastikan telah dilakukan pengkinian informasi
nasabah.
5. Memastikan telah dipenuhi semua informasi dan
dokumen nasabah.
Tugas Pengawas

28. 6. Memastikan telah dibuatkan laporan pelaksanaan
APU-PPT dan PPPSPM
7. Memastikan telah dibuatkan LTKT dan LTKM
8. Memastikan telah dibuatkan perbaikan pedoman
sesuai dengan perubahan yang terjadi dan telah
disampaikan kepada OJK
9. Membuat laporan pengawasan terhadap
pelaksanaan APU-PPT &PPPSPM kepada Direksi
dan Dewan Komisaris
10. Memastikan telah di berikan persetujuan
penerimaan nasabah yang beresiko tinggi.
Tugas Pengawas

29. FLOWCHART APU-PPT & PPPSPM

30. Implementasi APU-PPT & PPPSPM
Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
2. Terdapat transaksi keuangan dengan nilai paling sedikit Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah)
3. Terdapat transaksi transfer dana (pasal 58) sebagaimana
dimaksud dalam peraturan OJK;
4. Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakn yang
terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan
terorisme; atau
5. BPR meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon
nasabah, nasabah, penerima kuasa dan/atau pemilik manfaat.
Pelaksanaan CDD sesuai pasal 19

31. Implementasi APU-PPT & PPPSPM
a. Identifikasi dan verifikasi nasabah
b. Identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat
c. Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha
d. Pengelolaan risiko TPPU, TPPT dan/atau PPPSPM yang
berkelanjutan terhadap nasabah, negara, produk dan jasa serta
jaringan distribusi;
e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi proses
CDD
f. Pengkinian dan pemantauan
g. Pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
h. Pelaporan kepada PPATK/ OJK/ Kepolisian (melalui SIGAP,
SIPENDAR, GoAML)
Kebijakan dan prosedur penerapan (pasal 24-72)

32. Implementasi APU-PPT & PPPSPM
Form CDD atas transaksi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

33. Kebijakan Pendekatan Risiko
Profil Risiko
1. Identitas Nasabah
2. Lokasi usaha
3. Profil nasabah
4. Frekuensi transaksi
5. Kegiatan usaha nasabah
6. Struktur kepemilikaan bagi nasabah
7. Produk, jasa dan jaringan distribusi(delivery channels)
yang digunakan oleh nasabah; dan
8. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk
mengukur tingkat resiko nasabah.

34. Kebijakan Pendekatan Risiko
Identitas Nasabah
Menyerahkan Identitas yang
masih berlaku dan berdomisili
sesuai dengan alamat di Kartu
Identitas (KTP/Pasport).
Data/informasi Identitas calon nasabah
kadaluarsa, namun nasabah tetap koorperatif
melakukan updating data informasi
• Alamat Domisili tidak sama dengan KTP dan tidak dilengkapi dengan Surat
keterangan domisili
• Tidak memiliki KTP yang dikeluarkan pihak berwenang
• Data/Informasi identitas diragukan misalkan data yang ada, tidak benar
• Nasabah WNI yang ketika pembukaan rekening di BPR menggunakan alamat diluar
wilayah.

35. Kebijakan Pendekatan Risiko
Lokasi Usaha
Lokasi Usaha berada
sampai 20 km dari kantor
Lokasi Usaha berada diantara
20 – 50 km dari kantor
 Lokasi usaha berada di luar pulau atau berada di zona perdagangan bebas
 Berada pada wilayah yang terdapat praktek asusila
 Berada pada wilayah perdagangan yang sifatnya sementara dan tidak ada ijin
pasar seperti pasar kaget, pasar tumpah rawan secara keamanan dan social.
Berada pada lebih dari
50 km dari kantor

36. Dibuat oleh:
Oktavia Helen Siitumorang
PE Kepatuhan
Thanks!
Do you have any questions?