1. Perpajakan I
Pengadilan Pajak
P e rp ajakan I
M e iris ka F e b rianti, S E .,Ak.,ME .,BK P
Tris akti S ch ool of M anage m e nt
S e m e s te r ganj 201 1 / 2
il 201
Meiriska 06/06/12

2. dasar hukum
2
1. UU KUP No 28 tahun 2007 pasal 25 -27
2. UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum
pada Pengadilan Pajak
Pengertian (Pasal 1)
Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan
Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding
atau gugatan kepada Pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan,
termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU PPSP.
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap
suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap
pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
06/06/12

3. kedudukan Pengadilan Pajak
3
Pengadilan Pajak (Pasal 2)
1.Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa
Pajak.
2.Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah
kelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997.
Kedudukan Pengadilan Pajak (Pasal 3 & 4)
1.Pengadilan pajak berkedudukan di ibukota Negara.
2.Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya
3.Apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua.
Pembinaan bagi Pengadilan Pajak (Pasal 5)
Pengadilan Pajak dibina oleh dua institusi yaitu Mahkamah Agung sebagai pembinaan
teknis peradilan dan Departemen Keuangan sebagai Pembinaan organisasi, administrasi
dan keuangan
06/06/12

4. kewenangan Pengadilan Pajak
(Pasal 31 – 33)
4
Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus
sengketa pajak yang meliputi :
Sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai banding atas keputusan
keberatan
Sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai gugatan atas pelaksanaan
penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya.
Pengadilan pajak juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi kuasa hukum yang
memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-
sidang di Pengadilan Pajak.
Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa
dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu putusan pengadilan pajak tidak dapat
diajukan gugatan ke pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, atau badan
pengadilan lain.
06/06/12

5. susunan Pengadilan Pajak
5
Pasal 6
Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari :
Pimpinan
Hakim anggota
Sekretaris
Panitera
Pasal 7
Pimpinan pengadilan pajak terdiri dari seorang ketua dan paling banyak didampingi
oleh 5 orang wakil ketua. Penentuan jumlah wakil ketua harus didasarkan pada jumlah
sengketa pajak yang harus diselesaikan.
Pasal 8
Pengangkatan hakim, ketua dan wakil ketua pengadilan pajak :
Hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri
dengan persetujuan ketua Mahkamah Agung
Ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari para hakim
Masa jabatan ketua, wakil ketua dan hakim adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang
untuk 1 kali masa jabatan.
06/06/12

6. Persyaratan menjadi hakim
6
Pasal 9
Warga negara Indonesia
Berumur paling rendah 45 tahun
Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan
republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 atau organisasi terlarang.
Mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau
Sarjana lain.
Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan
Sehat jasmani dan rohani.
06/06/12

7. kuasa hukum (Pasal 34)
7
Kuasa Hukum adalah seseorang yang diberi kuasa penuh untuk mewakili atau
mendampingi para pihak yang bersengketa dengan kuasa tertulis untuk
mengurus dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan dalam
persidangan Pengadilan Pajak.
Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang memenuhi persyaratan, baik
konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak.
Kuasa kepada bukan konsultan pajak dapat diberikan apabila WP memenuhi
syarat :
WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran
bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000 dalam 1 tahun.
WP badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 2.400.000.000 dalam 1
tahun.
06/06/12

8. Persyaratan kuasa hukum
8
Persyaratan Kuasa Hukum Konsultan Pajak :
Memiliki NPWP
Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir
Memiliki surat ijin praktek konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak atas nama Menteri Keuangan.
Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.
Persyaratan Kuasa Hukum bukan konsultan pajak :
Memiliki NPWP
Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir
Memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan
Sekurang-kurangnya tingkat diploma III
Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.
Kuasa hukum yang hadir dipersidangan diwajibkan :
Menunjukkan identitas berupa Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Ijin Sebagai
Kuasa Hukum dari Pengadilan Pajak
Menunjukkan surat kuasa asli bermeterai dari pihak yang diwakili atau didampingi.
06/06/12

9. banding
9
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
Persyaratan Banding (Pasal 35,36 dan 37) :
4.Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
5.Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding,
kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengajuan banding khusus bea masuk/cukai/sanksi administrasi dalam jangka waktu 60
hari
3. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding dengan :
menyebutkan alasan-alasan yang jelas
mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding
melampirkan salinan keputusan yang dibanding (termasuk fotocopy atau lembaran lainnya)
4. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang maka banding hanya
dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% dari jumlah pajak
yang terutang, dan khusus untuk bea masuk dan cukai lunas 100% karena ada bank garansi yang
sudah dicairkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apabila bank garansi tidak dicairkan maka
Wajib Pajak harus melunasi 50% dari jumlah yang terutang.
06/06/12

10. Pengajuan banding
10
Banding dapat diajukan oleh :
Wajib Pajak
Ahli waris Wajib Pajak
Seorang Pengurus
Kuasa Hukum Wajib Pajak
Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding
dapat dilanjutkan oleh :
Ahli warisnya
Kuasa hukum dari ahli warisnya
Pengampunya dalam hal pemohon banding pailit.
Objek Banding adalah sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
06/06/12

11. gugatan
11
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan
yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Objek Gugatan adalah pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang
dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
Keputusan yang dapat diajukan gugatan antara lain :
a.Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain
yang berkaitan dengan keputusan yang dapat diajukan keberatan;
b.Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 28 tahun
2007 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
c.Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No. 28 tahun 2007 yang
berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.
06/06/12

12. gugatan
12
Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan (Pasal 40)
Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat
belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka
waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud daram ayat (4) adalah 14 (empat belas)
harlterhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.
Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
Gugatan dapat diajukan oleh :
Penggugat
Ahli Waris Penggugat
Seorang Pengurus
Kuasa Hukum Penggugat
Dengan mengajukan surat gugatan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal
diterima,pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang
digugat.
06/06/12

13. Pencabutan banding dan gugatan
13
Pemohon banding dan pihak penggugat dapat membatalkan permohonan banding
atau mencabut gugatannya dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan
kepada Pengadilan Pajak sebelum dilaksanakan persidangan atau pada saat
menghadiri persidangan.
Banding atau Gugatan akan dicabut dari daftar sengketa dengan :
Penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan
diajukan sebelum sidang
Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan
pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan terbanding / tergugat.
Banding / gugatan yang sudah dicabut melalui penetapan atau keputusan tidak
dapat diajukan kembali.
06/06/12

14. Pemeriksaan dengan acara biasa
14
1. Pengadilan Pajak memintan Surat Uraian Banding atas Surat Banding kepada Terbanding (Dirjen
Pajak) dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima surat banding.
2. Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal
permintaan Surat Uraian Banding tersebut.
3. Surat Uraian Banding dikirimkan oleh Pengadilan pajak kepada Pemohon Banding dalam jangka
waktu 14 hari sejak diterima.
4. Pemohon banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu
30 hari sejak diterima salinan Surat Uraian Banding tersebut.
5. Pengadilan pajak menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, 1 orang sebagai hakim ketua
dan 2 orang sebagai hakim anggota.
6. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis
7. Majelis/Hakim Tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterima
surat banding.
8. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak
surat banding diterima
9. Dalam hal khusus jangka waktu 12 bulan dapat diperpanjang paling lamba 3 bulan
10. Salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim oleh para pihak dalam jangka
waktu 30 hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak atau 7 hari sejak tanggal putusan sela.
11. Putusan pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang (Dirjen pajak) dalam
jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya putusan.
06/06/12

15. Pemeriksaan dengan acara cePat
15
Pemeriksaan sengketa pajak dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim
Tunggal terhadap :
Sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa pajak berupa banding atau gugatan yang tidak
memenihi persyaratan formal Banding atau tidak memenuhi persyaratan formal.
Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima
Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai persyaratan isi (muatan) putusan,
misalnya tidak dicantumkan kepada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”
Kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak
Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang
Pengadilan Pajak, misalnya gugatan pihak ketiga terhadap perlaksanaan sita berdasarkan
pengakuan hak milik atas barang yang disita.
Pemeriksaan dengan acara bisa terhadap sengketa pajak dilakukan tanpa Surat Uraian
Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.
Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.
06/06/12

16. Pemeriksaan dengan acara cePat
16
Surat Uraian Banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan Pajak yang
berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.
Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yang
berisi jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat.
Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding kepada Pengadilan Pajak
yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat bantahan.
06/06/12

17. Putusan Pengadilan Pajak
17
Sifat Putusan (Pasal 77)
Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dasar Pengambilan Putusan (Pasal 78)
Penilaian pembuktian
Peraturan perundang-undangan perpajakan
Keyakinan hakim yang didasarkan pada penilaian pembuktian.
Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan
musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai
kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa (Pasal 80)
Menolak;
Mengabulkan sebagian atau seIuruhnya;
Menambah Pajak yang harus dibayar;
Tidak dapat diterima;
Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
Membatalkan.
Terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi
06/06/12

18. Putusan Pemeriksaan dengan acara
cePat
18
Pasal 82
Putusan dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu :
30 hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui
30 hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah bawas
waktu pengajuan terlampaui.
Putusan berupa membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung diambil
dalam jangka waktu 30 hari sejak kekeliruan tersebut diketahui atau sejak
permohonan salah satu pihak diterima.
Putusan berupa tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum bukan
wewenang Pengadilan Pajak, diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak surat
banding atau surat gugatan diterima.
Dalam hal diatas pemohon banding atau penggugat dapat mengajukan gugatan
ke pengadilan yang berwenang.
06/06/12

19. Putusan
19
Pengucapan (Pasal 84)
Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka putusan pengadilan pajak tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum, sehingga karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam
sidang terbuka untuk umum.
Putusan tidak sah apabila tidak dipenuhi salah satu dari ketentuan diatas dan Ketua Pengadilan Pajak
harus memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali
putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 tahun.
Ringkasan banding atau gugatan, dan ringkasan surat uraian banding atau surat tanggapan, atau surat
bantahan tidak diperlukan dalam hal putusan pengadilan pajak diambil terhadap sengketa pajak yang
tidak memenuhi persyaratan formal, sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan
wewenang pengadilan pajak dan sengketa tertentu.
Penandatangan (Pasal 84)
Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus Panitera
Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal berhalangan, putusan ditandatangani oleh Ketua dengan
menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal.
06/06/12

20. Pelaksanaan Putusan
20
1.Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi
keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur
lain.
2.Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3.Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak
dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak
langgal putusan sela diucapkan.
4.Putusan Pengadllan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.
5.Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
kepegawaian yang berlaku.
06/06/12

21. Peninjauan kembali
21
Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas
putusan pengadilan pajak dengan ketentuan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali
kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan
pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal
sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan
lagi.
Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah
hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang
diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.
06/06/12

22. alasan Pengajuan Pk
22
Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan
yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim
pidana dinyatakan palsu, maka permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan
Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui
pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, permohonan
Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang
diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No 14 tahun 2002, maka pengajuan
permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
putusan dikirim.
Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,
maka pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak putusan dikirim.
Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.
06/06/12

23. Pemeriksaan dan Putusan Pk
23
Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan
ketentuan :
a.Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima
oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak
mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
b.Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima
oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak
mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat
Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum.
06/06/12