Dokumen tersebut merupakan peraturan bupati tentang pedoman penyaluran belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp1 miliar dan dapat digunakan untuk kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 29 TAHUN 2O1O
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA ( BTT )
TAHUN ANGGARAN 2O1O
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a.
Mengingat '. 1.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan pengaturan
mengenai pedoman umum penyaluran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun Anggaran 2010',
bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, maka
pedoman umum penyaluran Belanja Tidak Terduga perlu ditetapkan dalam suatu
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa0D;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 No 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia No 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor aa3il;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
9.Peraturan.../2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006
Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
lndonesia tahun 2008 nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4829);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 83);
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 87);
Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2010 ( Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 2).
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BELANJA
TIDAK TERDUGA (BTT) TAHUN ANGGARAN 2010
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah;
Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat
Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakn tugas dan fungsi untuk melaksanakan
penanggulangan bencana;
lnstansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah;
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. 8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat
dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelengg araan pemerintahan
demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak dinarapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan seb6lumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerih tahun{ahun sebelumnya yang
didukung dengan bukti-bukti yang sah,
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banlir, kekeringan, jngin
topan dan tanah longsor;
Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok itau antarkomunitas
masyarakat, dan teror;
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiaian- pencegahan'bencana,
tanggap darurat, dan rehabilitasi.
BAB !!
PENGANGGARAN
Pasal 2
Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran
2010 pada Belanja Tidak Langsung DpA - ppKD.
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat pada Kode Rekening
5.1 .8.01 .01 sebesar Rp. 1 .000.000.000.- ( satu milyar rupiah).
BAB III
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Belanja tidak terduga digunakan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi
tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan aiau pascabencana, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun{ahun sebelumnya yang telah ditutup.
Bagian Kedua
Prabencana
Pasal 4
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana
penanggulangan bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada tahap prabencana
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja fiOaf< Terduga
penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
a. Tidak terjadi bencana; dan
b. Terdapat potensi terjadinya bencana.
Pasal 5
Penggunaan Belanja Tidak Terduga penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:
a. Fasilitas penyusunan rencana penanggulangan bencana;
b. Program pengurangan risiko bencana;
c. Program pencegahan bencana;
d. Pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
e. Penyusunan an6lisis risiko bencana;
f. Fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
h. Penyusunan st6ndar teknis penanggulangan bencina.
3
10.
11
(1)
(2)

4. Pasal 6
Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
sebagaimana dimaksud dalam pasal4 huruf b meliputi;
a. Kegiatan kesiapsiagaan;
b. Pembangunan sistem peringatan dini; dan
c. Kegiatan mitigasi bencana.
Bagian Ketiga
Tanggap Darurat Bencana
Pasal 7
Penggunaan Belanja Tidak Terduga penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi;
a Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b. Pembentukan Komando tanggap darurat bencana;
c. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
e. Pelaksanaan pedindungan terhadap kelompok rentan;
f. Kegiatan pemilihan darurat prasarana dan sarana;
g. Pencarlan dan penyelamatan korban bencana;
h. Pertolongandarurat;
i. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
j. Pengadaan bantuan pangan;
k. Pengadaan bantuan sandang;
L Pelayanan kesehatan; dan
m. Penampungan serta tempat hunian sementara.
Bagian Keempat
Pascabencana
Pasal 8
Belanja Tidak Terduga penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk
kegiatan :
a. Rehabilitasi; dan
b. Rekonstruksi.
Pasal 9
Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi;
a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyrakat;
d. Pemulihan sosial psikologis;
e. Pelayanan kesehatan;
f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
j Pemulihan fungsi pelayanan publik.
Pasal 10
Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi;
a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan
bencana;
yang lebih baik dan tahan
e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan
masyarakat;
f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomidan budaya; atau
g. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

5. A.
Bagian Kelima
Pengembalian
Pasal 11
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3 harus ditunlukkan dengan bukti-bukti yang sah.
BAB IV
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 12
Pengajuan dana tidak terduga untuk bencana alanr dan bencana sosial didahului dengan
laporan hasil kajian secara cepat dan tepat melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi
bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, oleh Kepala BPBD kepada
Bupati sebagai dasar untuk menetapkan status keadaan darurat bencana.
Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupatr, Kepala BPBD menga1ukan
rencana aksi (proposal) berisi kegiatan penanggulangan bencana dengan rincian biaya yang
diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk menclapat persetujuan.
Proposal yang diajukan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada point (2) cJiatas, Bupati
memberikan persetujuan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga ( BTT ) dengan
mencantumkan besaran nonrinal
Pasal '13
Berdasarkan persetujuan Bupati, PPKD menyiapkan rancangan surat keputusan Bupati tentang
penggunaan dana Belanla Tidak Terduga yang memuat besaran dana dan SKPD
pelaksanalpenerima dana Belarrja Tidak Terduga untuk mendapatkan penetapan Bupati.
Setelah ditetapkannya keputusan Bupatl tersebut, PPKD memberitahukan kepada SKpD
pelaksana/penerima dana Belanja Tidak Terduga untuk segera melaksanakan kegiatan.
SKPD pelaksana/penerinra melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku.
Pasal 14
Pengajuan dana Belanja Tidak Terdurga berkenaan dengan pengembalran atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya agar dilengkapi kronologis kejadian serta rencana pembenahannnya.
Pasal 15
Prosedur penyaluran Belanja Tidak Langsurng untuk bencana alam dan bencana sosial yang
dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
(SPP-LS) yang disertai dengan.
a. Keputusan Bupati Pakpak Bharat tentang hasil verifikasi oleh tim instansi/lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh Kepala BPBD,
b. Berita acara pemeriksaan verifikasi oleh tirn instansi/lembaga terkait tentang besaran bantuan
yang akan diberikan;
Salinan SPD;
Salrnan Rekomendasi dari SKPD terkait;
SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
Surat perjanjian kerjasanra/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan
Penyedia Barang/Jasa serta mencantumkan nomor rekening bank PenyecJia Barang/Jasa;
Berita acara penyelesaian pekerjaan,
Berita acara serah terima barang dan jasa;
Berita acara pembayaran,
Kwttansi bermeterai, nota faktur yang clitandatangani Penyeclia BarangiJasa dengan PPTK serta
disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
k. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lernbaga keuangan
non bank,
t. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa serta unsur panitia
pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan peker.laan dari PPTK apabila pekeqaan
mengalami keterlam batan;
5
(1)
(2)
(3)
(1)
t)
(3)
c
d
e
f
g
h
i
J
m.

6. n. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
o' Potongan jamsostek (potongan seiuai dengan keteniuan yang berlaku/surat pemberitahuan
jamsostek).
BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 16
(1) Pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan dana menjadi tanggungjawab SKpD
pelaksana/penerima dana Belanja Tidak Terduga yang dipertanggungjawabkan lesuai dengan
perUndang-Undangan yang berlaku;
(2) SKPD pelaksana/penerima dana Belanja Tidak Terduga menjadi objek pemeriksaan.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
, diatur kemudian dengan keputusan Bupati.
Pasal f8
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,. memerintihkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal ?L ?e*rm6er ZO1O
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Diundangkan di Salak
pada tanggal 2L DrlevnYer 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDIWARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2O1O NOMOR
6
O YOLANDO BERUTUREMI