KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016

1. KABUPATEN BANYUMAS
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
KEPALA DESA WLAHAR WETAN,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Bab III Ayat
2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu
ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa;
b. bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan
Desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan Desa menguasakan sebagian
kekuasaannya kepada perangkat Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan b perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang
Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa (PTPKD) Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan
dan Pertangggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 238/PMK/2011 tentang Pedoman Umum
Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2008 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor
15);
17. Peraturan Desa Wlahar wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 277/140);
18. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang
RKPDesa Wlahar Wetan Tahun 2016 (Lembaran Desa

3. Wlahar Wetan Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Desa Wlahar Wetan Tahun
2015 Nomor 9).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
Tahun Anggaran 2016.
PERTAMA : Membentuk yang mana Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD) dalam membantu Kepala Desa
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang
berasal dari unsur Perangkat Desa dan menunjuk mereka
yang namanya disebut dalam kolom 2, jabatan
sebagaimana kolom 4, bertindak sesuai dengan bidangnya
dan sebagai pelaksana kegiatan dalam kolom 5
sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan
ini;
KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri
dari:
1) Sekretaris Desa;
2) Kepala Seksi; dan
3) Bendahara.
KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai
tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Menyusun/membuat jadwal rencana pelaksanaan
kegiatan pada DAK-RKA yang telah disahkan menjadi
tanggungjawabnya;
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam
APBDesa;
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. Menyusun/membuat pelaporan dan
pertanggungjawaban baik secara administrasi, secara
fisik, maupun secara operasional dalam pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan DKA-RKA yang telah disahkan
dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta Pengelolaan
Keuangan Desa yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember;
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala Desa; dan
7. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
KEEMPAT : Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD
mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
APBDesa;
2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa, perubahan APBDesa dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan

4. kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa;
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
dan pengeluaran APBDesa; dan
6. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan
Bendahara Selaku PTPKD.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Teknis
Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) senantiasa berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa
Wlahar Wetan;
KEENAM : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggung jawab dan menerima
tunjangan/honorarium sesuai kedudukannya dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan
Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten
Banyumas;
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Wlahar Wetan
Pada Tanggal : 1 Januari 2016
KEPALA DESA WLAHAR WETAN
DODIET PRASETYO. A
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :
1. Bupati Banyumas (Sebagai Tembusan);
2. Inspektorat Kab. Banyumas;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banyumas;
4. Kepala DPPKAD Kab. Banyumas;
5. Camat Kalibagor (Sebagai Laporan);
6. Ketua BPD Wlahar Wetan;
7. Perangkat Desa yang bersangkutan;
8. Arsip.

5. Lampiran Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor : 1 Tahun 2016
Tanggal : 1 Januari 2016
PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)
TAHUN ANGGARAN 2016
NO NAMA
TEMPAT DAN
TTL
JABATAN
PIMPINAN KEGIATAN
(PTPKD) TA. 2016
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
DARYO
AGUS
SULISTYONO
WARLIYAH
Banyumas,
16 Agustus
1970
Banyumas,
13 Agustus
1982
Banyumas,
20 April 1976
Plh. Sekdes/
Kasi
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Kasi
Kesra dan
Permas
Kaur Keuangan
Koordinator PTPKD;
Pimpinan/Pelaksana
Kegiatan pada Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
dan
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Pimpinan/Pelaksana
Kegiatan pada Bidang
Pembinaan
Kemasyarakatan dan
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat serta
Bidang Tak Terduga
Pimpinan Kegiatan
pada Bidang
Pembiayaan dan
Dana Cadangan
Wlahar Wetan, 1 Januari 2016
KEPALA DESA WLAHAR WETAN
DODIET PRASETYO. A, ST