Dokumen tersebut membahas strategi dan target Kementerian Kesehatan dalam pembangunan sanitasi daerah untuk mencapai akses universal sanitasi pada tahun 2019. Target utama adalah meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dan air minum layak menjadi 100%. Untuk itu, Kementerian mendorong pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan sinergi program pembangunan sanitasi di tingkat nasional, provinsi, kab
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI DAERAH
1. 1
Kebijakan dan Strategi KementerianKebijakan dan Strategi Kementerian
Kesehatan dalam Kegiatan PembangunanKesehatan dalam Kegiatan Pembangunan
Sanitasi DaerahSanitasi Daerah
oleh Direktur Penyehatan Lingkungan
Disampaikan pada:
Disampaikan pada Sosialisasi PPSP Tahun 2015
Hotel Best Western Hariston, 27—29 Oktober 2014
KEMENTERIAN KESEHATAN
2. OUTLINEOUTLINE
1.1. Latar BelakangLatar Belakang
2.2. Target dan CapaianTarget dan Capaian
3.3. Peran STBM mencapai Universal AksesPeran STBM mencapai Universal Akses
4.4. Skema Implementasi PPSP-STBMSkema Implementasi PPSP-STBM
5.5. Peluang Sinergi Program dalamPeluang Sinergi Program dalam
SanitasiSanitasi
6.6. Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulan dan Rekomendasi
KEMENTERIAN KESEHATAN
4. Menuju Akses Universal Sanitasi INDONESIAMenuju Akses Universal Sanitasi INDONESIA 20192019
5. Target dan Capaian
INDIKATOR 2013 2014 2015 2019
Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap sanitasi layak
berkelanjutan (MDGs)
59,71 %
(Susenas
2013)
60,36% 62,41% 100%
Persentase rumah tangga yang
memiliki akses terhadap sumber air
minum yang layak berkelanjutan
(MDGs)
67,73 %
(Susenas
2013)
67 % 68,87% 100%
Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM (RPJMN)
16.228 20.000
TW 3:
19.845
6.
7. Target dan Capaian MDGs Nasional Tahun 2014
AksesAirMinumLayak;
• TargetMDGs 2015:68,87%
• TargetRPJMN2014-2019:100%
• Pencapaiaan2013:67,73%
• Peningkatanselama6tahunkedepan32%untukRPJMN.
• Peningkatanselama1tahunkedepanuntukMDGs:1,14%
• CapaianAksesAirMinumLayak20Tahunsebelumnya29,97%
Akses Sanitasi Layak;
•Target MDGs 2015 : 62,41%
•Target RPJMN 2014- 2019 : 100%
•Pencapaiaan 2013 : 59,71%
•Peningkatan selama 6 tahun ke depan
40% untuk RPJMN.
•Peningkatan selama 1 tahun ke depan
untuk MDGs : 2,7%
•Capaian Akses Sanitasi Layak 20
Tahun sebelumnya 34,9%
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI
No. 3 tahun 2014:
Tentang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku
higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat
dengan cara pemicuan
Arah Kebijakan STBMMengacu
STBM merupakan alat untuk memadukan kegiatan teknis dan non teknis agar
perubahan perilaku higienis dan saniter dapat terjadi secara
berkesinambungan
11. Skema Implementasi PPSP- STBM
PENDEKATAN STBM
(Berbasis Masyarakat)
PPSP
Prinsip PPSP :
1.Dari, oleh dan untuk
Kabupaten/Kota
2.Komprehensif dan
terintegrasi lintas sektor,
skala Kabupaten/Kota
3.Top Down dan Bottom
Up
4.Berdasarkan data
primer
Sinkronisasi STBM dalam PPSP
Dari Perencanaan ke Implementasi : Program - Pendanaan
PIU - AE
Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 3 tahun
2014
12. Pembagian Peran Implementasi PPSP - STBM
Mengawal pelaksanaan PPSP tingkat
Kab/Kota sesuai tahapannya :
Menyusun Buku Putih, SSK dan MPS
Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
KemenkesKemenkes
Mengawal Pelaksanaan STBM
di Tk Kabupaten/Kota :
Capacity Building rutin
fasilitator STBM
Promosi perubahan perilaku
Verifikasi rutin desa yang sudah
mencapai pilar STBM
Komitmen ketersediaan
anggaran
Mengawal Pelaksanaan STBM
di Tk Kabupaten/Kota :
Capacity Building rutin
fasilitator STBM
Promosi perubahan perilaku
Verifikasi rutin desa yang sudah
mencapai pilar STBM
Komitmen ketersediaan
anggaran
Mengawal pelaksanaan PPSP tingkat
Provinsi sesuai tahapannya
Melakukan penjaminan kualitas,
sinkronisasi pembangunan sanitasi
Pokja Sanitasi
Kab/KotaPOKJA SanitasiPOKJA Sanitasi
Mengawal Pelaksanaan STBM
di Tk Provinsi :
Kampanye STBM
Sosialisasi Kebijakan
Capacity Building
Dinkes KabDinkes Kab
Koordinator pengelolaan
peningkatan kepedulian,
kesadaran dan kesiapan
masyarakat
Dinkes
Provinsi
Dinkes
Provinsi
PPSPPPSP
Mengawal Pelaksanaan STBM
tingkat Nasional, Kebijakan,
Capacity Building
Data base profil Fasilitator
STBM
Sekretariat
STBM
Sekretariat
STBM
Strategi
pemberdayaan
masyarakat
Strategi
pemberdayaan
masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan STBM di
Tk Desa/kelurahan
Sanitarian
(Puskesmas)
Sanitarian
(Puskesmas)
APBN MA 24, 33
Donor, Mitra/CSR
APBN MA 24
(Dekon), APBD I
Donor, Mitra/CSR
APBN MA 24 (TP,
DAK) APBD II
Donor, Mitra/CSR
BOK
PIU - AEPIU - AE
STBMSTBM
Sinkronisasi
STBM dalam
PPSP
Sinkronisasi
STBM dalam
PPSP
Sinkronisasi
STBM dalam
PPSP
Sinkronisasi
STBM dalam
PPSP
Sinkronisasi
STBM dalam
PPSP
Sinkronisasi
STBM dalam
PPSP
POKJA AMPLPOKJA AMPL
13. 13
NO CRITERIA PELAKSANA
1 Surat Minat Pemerintah Daerah Pemda / Kepala Daerah
2 Kawasan Rawan Sanitasi dalam Buku Putih Pemda / Pokja
3 Pelaksanaan Kegiatan Pemicuan/Penyadaran
Masyarakat
Pemda / Pokja
4 Kesediaan Master Plan/DED Pemda/Pokja
5 Ketersediaan Lahan Pemda / Pokja
6 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi
(KSM, UPTD, BLUD, dll)
Pemda / Pokja
7 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemda/Kepala Daerah
READINESS CRITERIA UMUM
Sumber : PU
Peluang Melakukan Sinergi Program
14. Sinergi Program dan Kegiatan Sanitasi
Pemicuan , Pelatihan dan
Pemilihan Opsi
Teknologi,Penyusunan Rencana
Kerja masyarakat (RKM),
Kontribusi masyarakat ( dana,
tenaga, material, lahan),
Promosi Higiene dan Sanitasi
Pembangunan IPAL Komunal, IPAL
Kawasan, Sanimas, Septik tank
komunal, TPST 3R, Bank Sampah,
Pengorganisasian masyarakat untuk
membangun sarana sanitasi, Promosi
Higiene dan Sanitasi
Pembentukan dan
pelatihan KSM
untuk O&M,
Kegiatan O&M,
Peraturan lokal
sanitasi, Promosi
Higiene dan Sanitasi
15. KESIMPULAN DAN REKOMENDASIKESIMPULAN DAN REKOMENDASI
• Mensinergikan STBM dalam berbagai
agenda dan program pembangunan sanitasi
baik di pedesaan maupun perkotaan dengan
memperkuat sisi perubahan perilaku
masyarakatnya.” (Konvensi Ancol )
• STBM merupakan “Sosial Design”
pembangunan sanitasi mulai tahap persiapan,
konstruksi, tahap operasi dan pemeliharaan.
(Hasil Pilot Project)
• Studi EHRA perlu dilaksanakan di
seluruh desa/kelurahan
Dalam rangka pencapaian Akses Universal
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 tahun 2014 menyebutkan bahwa STBM adalah Pendekatan untuk merubah perilaku higienes dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara “pemicuan”. Pemicuan merupakan cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan saniter individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat. Setelah pemicuan perlu dilakukan pendampingan pasca pemicuan. Pendampingan dilakukan mulai tahap pra kosntruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
Sehubungan dengan hal tersebut STBM merupakan pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendukung terjadinya perubahan perilaku mengacu kepada perilaku 5 pilar STBM (SBS, CTPS, PMMRT, PSRT, PLRT) pada semua program sanitasi baik skala individual, komunal, kawasan maupun skala kota.
Pengalaman membuktikan bahwa pembangunan sarana/prasarana/layanan sanitasi saja tanpa didukung pendekatan STBM menyebabkan banyak sarana/prasarana/layanan sanitasi skala komunal yang dibangun tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.
Apabila pendekatan STBM dilakukan dengan benar dapat meningkatkan akses layanan sanitasi baik individual, komunal, kawasan maupun skala kota secara berkelanjutan.
Sinkronisasi STBM dalam PPSP:
Pada saat penyusunan Buku Putih Sanitasi (Profil sanitasi) : berdasarkan hasil EHRA dapat diketahui perilaku mana yang menyebabkan satu desa/kelurahan beresiko sanitasi mengacu kepada 5 pilar STBM. Pada dokumen BPS juga dilakukan studi primer melalui kajian pengalaman melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan baik pembangunan sanitasi maupun pembangunan lainnya. Dengan melihat pengalaman tersebut kabupaten/kota dapat menentukan isue strategis terkait peran serta masyarakat dan potensi pengembangannya.
Pada saat penyusunan SSK: STBM merupakan strategi pemberdayaan masyarakat, promosi higiene dan sanitasi (Non teknis) yang dapat dipergunakan baik pada komponen air limbah domestik, persampahan maupun drainase. Sesuai readiness criteria umum yang juga telah ditetapkan oleh kementrian PU bahwa untuk membangun sarana/prasarana/layanan sanitasi perlu adanya penyiapan masyarakat terlebih dahulu, serta perlu melibatkan masyarakat pada operasi dan pemeliharaan sarana. Sehingga yang diperlukan adalah sinkronisasi antara lintas sektor terkait untuk melakukan program dan kegiatan secara bersama-sama pada area prioritas. (Area beresiko sangat tinggi maupun beresiko tinggi sanitasi). Berdasarkan strategi tersebut dapat disusun program dan kegiatan baik komponen air limbah domestik, persampahan maupun drainase yang komprehensif dan terintegrasi lintas sektor dalam skala kabupaten/Kota (Prinsip PPSP). Melalui kegiatan STBM juga memadukan pendekatan Top Down dan Bottom Up (Prinsip PPSP)
Pada dokumen MPS diharapkan komitmen Kabupaten/Kota terhadap program dan kegiatan prioritas dan untuk mengalokasikan pendanaan secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor yang menggambarkan pembagian yang jelas antar lintas terkait. Siapa yang bertanggung jawab untuk konstuksi/teknis dan non teknis. Diharapkan tidak ada lagi ego sektor.
