SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 18
Baixar para ler offline
Disampaikan : Kuliah S-2 IKM Minat KMPK
Oleh : Drs. Sugeng Irianto, M.Kes
MEKANISME BUDGETING
DALAM PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN
1
Program Jaminan Sosial
Sesuai UU 40/2004 tentang SJSN
 Jaminan Sosial :
1. Jaminan Kesehatan
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip
ekuitas.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.
3. Jaminan Kematian
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.
4. Jaminan Hari Tua
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib.
5. Jaminan Pensiun
 Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib.
2
Prinsip2 Asuransi Sosial
 Kegotongroyongan;
 Nirlaba;
 Keterbukaan;
 Kehati-hatian;
 Akuntabilitas;
 Portabilitas;
 Kepesertaan bersifat wajib;
 Dana amanat, dan hasil pengelolaan dana dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
3
4
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SAAT INI
No Jenis Jaminan Penyelenggara Biaya Iuran/Premi
1 Askes PNS PT. Askes Pegawai + Pemerintah
2 Askes Jamsostek PT.Jamsostek Pegawai
3 Askes Asabri PT.Asabri Pegawai + Pemerintah
4 Askes Swasta Asuransi Swasta Masyarakat
5 Askes Jamkesmas Kemenkes RI Pemerintah Pusat
6 Askes Jamkesda UPT Jamkesda Pemerintah Prov/Kab
4
PENYELENGGARAAN JAMINAN KES
Pelayanan Kesehatan
PEMERINTAH
ikatan kerja/kontrak
siklus kendali mutu
pemantauan utilisasi
penanganan keluhan
BAPEL
PPK
PESERTA
5
 Trias Manajemen :
1.Manajemen Kepesertaan
2.Manajemen Pemeliharaan Kesehatan
3.Manajemen Keuangan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
6
 Pedoman Pelaksanaan / Petunjuk Tehnis
 Paket Pelayanan Kesehatan
 Daftar Kepesertaan
 Pola Tarif Pemberi Pelayanan Kesehatan
 Pusk/Dokel/Rumah Sakit/Laboratorium
 Daftar Obat
 Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan PPK
Dokumen Penyelenggaraan
7
 Premi = Asuransi Komersial
 Iuran = Asuransi Sosial
 Sejumlah uang yang dibayarkan oleh
pemegang polis (peserta) kepada Badan
penyelenggara asuransi secara teratur dan
diberikan jaminan atas resiko yang timbul
pada masa waktu tertentu
Premi = Iuran
8
1. Adequacy (kecukupan)
2. Reasonable (wajar)
3. Equity (adil)
4. Competitiveness (Mampu bersaing)
Prinsip-prinsip Perhitungan Premi
Asuransi
9
 Premi = Klaim +Cadangan +Biaya2
+ Margin + Profit –Pendapatan
Investasi
Komponen Premi
10
 Disain Paket Pelayanan
 Pola Tarif yang berlaku
 Distribusi Umur dan Jenis Kelamin
 Tingkat Pekerjaan
 Lokasi Geografi
 Akses pada Pelayanan Medis
 Ekonomi dan Inflasi
 Individual Underwriting
Faktor2 yg Mempengaruhi Premi
11
 Premi Ideal = Rp 40.000 per Jiwa per bulan
(Perhitungan Aktuaris)
 Bagaimana kalau Rp 6.000 ?
1. pembatasan paket pelayanan,
2. berlaku iur biaya,
3. perketat rujukan berjenjang
4. minimal jumlah peserta ditetapkan
 RPP Premi BPJS Kesehatan Rp 27.500,-
??
Premi sebagai dasar Perencanaan
Anggaran Jaminan Kesehatan
12
Biaya Yankes
Biaya Operasional
 Dibayarkan kepada PPK
 Bunga Bank Disetor ke Kasda setiap bulan
Pengelolaan Anggaran
13
 Pemeriksaan Keuangan :
 Inspektorat Kementerian/Pemerintah Daerah
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)
 Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan
 Pengawasan Masyarakat
 Masyarakat (Peserta/Tokoh masyarakat)
 Lembaga Swadaya Masyarakat
 Lembaga Ombusmen Daerah
 Lembaga Ombusmen Nasional
Pemeriksaan dan Pengawasan
14
 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 PP 38 tahun 2007 pembagian urusan kewenangan
 UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN
 PP…….. ?
 UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS
 PP ……. ?
Ketentuan Yang Berlaku
15
SKEMA PENYUSUNAN ANGGARAN
JAMINAN KESEHATAN
SKPD / UNIT UTAMA BADAN PERENCANAAN
DAERAH/PUSAT
KOMISI DPRD/DPR RI
BADAN ANGGARAN DPRD / DPR
RI
DPRD / DPR RI (PENGESAHAN)
SUMBER DANA : a. BANSOS
b. PROGRAM KEGIATAN
PENGELOLA : SKPD / UNIT UTAMA
BAGAIMANA DENGAN BADAN PENGELOLA ATAU BPJS KEDEPAN?
16
 Komitmen Pemerintah Daerah / Pusat)
 Komitmen DPRD / DPR RI
 Persepsi Eksekutif / Legislatif terhadap
Besaran Premi atau Anggaran
 Kecukupan anggaran biaya pelayanan kes
 Profit atau Not for Profit dalam pengelolaan
 Biaya operasional ?? (10 % atau 40 % )
Faktor2 yg Mempengaruhi Penetapan
Anggaran
17
18

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a 1971151.ppt

2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 fABI SETIADI
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalMuh Saleh
 
Jkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatanJkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatanjagiyanti
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatancasamateo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxluckyhtahalele
 
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.pptmateri-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.pptGunawan W
 
TERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docx
TERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docxTERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docx
TERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docxYANKESDINKESBS
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMasykurRahmat
 
Panduan Teknis Bungkesmas
Panduan Teknis BungkesmasPanduan Teknis Bungkesmas
Panduan Teknis Bungkesmasbungkesmas
 
Akuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dana PensiunAkuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dana PensiunHasto W Seto
 
Materi evaluasi integrasi revisi
Materi evaluasi integrasi revisiMateri evaluasi integrasi revisi
Materi evaluasi integrasi revisiIbrahim Doru
 
Getting started with HR and Payroll Services
Getting started with HR and Payroll ServicesGetting started with HR and Payroll Services
Getting started with HR and Payroll ServicesSukron Ma'mun
 
Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...
Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...
Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...National Institute of Public Administration
 

Semelhante a 1971151.ppt (20)

2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
2.0 mekanisme pelaksanaan pkh 2018 f
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional
 
Pemanfaatan jkn bok
Pemanfaatan jkn bokPemanfaatan jkn bok
Pemanfaatan jkn bok
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
Jkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatanJkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatan
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
 
Hibah Bansos
Hibah BansosHibah Bansos
Hibah Bansos
 
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.pptmateri-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
 
TERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docx
TERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docxTERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docx
TERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docx
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
 
Panduan Teknis Bungkesmas
Panduan Teknis BungkesmasPanduan Teknis Bungkesmas
Panduan Teknis Bungkesmas
 
Akuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dana PensiunAkuntansi Dana Pensiun
Akuntansi Dana Pensiun
 
Materi evaluasi integrasi revisi
Materi evaluasi integrasi revisiMateri evaluasi integrasi revisi
Materi evaluasi integrasi revisi
 
Getting started with HR and Payroll Services
Getting started with HR and Payroll ServicesGetting started with HR and Payroll Services
Getting started with HR and Payroll Services
 
Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...
Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...
Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...
 

1971151.ppt

  • 1. Disampaikan : Kuliah S-2 IKM Minat KMPK Oleh : Drs. Sugeng Irianto, M.Kes MEKANISME BUDGETING DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 1
  • 2. Program Jaminan Sosial Sesuai UU 40/2004 tentang SJSN  Jaminan Sosial : 1. Jaminan Kesehatan  Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. 2. Jaminan Kecelakaan Kerja  Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. 3. Jaminan Kematian  Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. 4. Jaminan Hari Tua  Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib. 5. Jaminan Pensiun  Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib. 2
  • 3. Prinsip2 Asuransi Sosial  Kegotongroyongan;  Nirlaba;  Keterbukaan;  Kehati-hatian;  Akuntabilitas;  Portabilitas;  Kepesertaan bersifat wajib;  Dana amanat, dan hasil pengelolaan dana dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. 3
  • 4. 4 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SAAT INI No Jenis Jaminan Penyelenggara Biaya Iuran/Premi 1 Askes PNS PT. Askes Pegawai + Pemerintah 2 Askes Jamsostek PT.Jamsostek Pegawai 3 Askes Asabri PT.Asabri Pegawai + Pemerintah 4 Askes Swasta Asuransi Swasta Masyarakat 5 Askes Jamkesmas Kemenkes RI Pemerintah Pusat 6 Askes Jamkesda UPT Jamkesda Pemerintah Prov/Kab 4
  • 5. PENYELENGGARAAN JAMINAN KES Pelayanan Kesehatan PEMERINTAH ikatan kerja/kontrak siklus kendali mutu pemantauan utilisasi penanganan keluhan BAPEL PPK PESERTA 5
  • 6.  Trias Manajemen : 1.Manajemen Kepesertaan 2.Manajemen Pemeliharaan Kesehatan 3.Manajemen Keuangan Pengelolaan Jaminan Kesehatan 6
  • 7.  Pedoman Pelaksanaan / Petunjuk Tehnis  Paket Pelayanan Kesehatan  Daftar Kepesertaan  Pola Tarif Pemberi Pelayanan Kesehatan  Pusk/Dokel/Rumah Sakit/Laboratorium  Daftar Obat  Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan PPK Dokumen Penyelenggaraan 7
  • 8.  Premi = Asuransi Komersial  Iuran = Asuransi Sosial  Sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis (peserta) kepada Badan penyelenggara asuransi secara teratur dan diberikan jaminan atas resiko yang timbul pada masa waktu tertentu Premi = Iuran 8
  • 9. 1. Adequacy (kecukupan) 2. Reasonable (wajar) 3. Equity (adil) 4. Competitiveness (Mampu bersaing) Prinsip-prinsip Perhitungan Premi Asuransi 9
  • 10.  Premi = Klaim +Cadangan +Biaya2 + Margin + Profit –Pendapatan Investasi Komponen Premi 10
  • 11.  Disain Paket Pelayanan  Pola Tarif yang berlaku  Distribusi Umur dan Jenis Kelamin  Tingkat Pekerjaan  Lokasi Geografi  Akses pada Pelayanan Medis  Ekonomi dan Inflasi  Individual Underwriting Faktor2 yg Mempengaruhi Premi 11
  • 12.  Premi Ideal = Rp 40.000 per Jiwa per bulan (Perhitungan Aktuaris)  Bagaimana kalau Rp 6.000 ? 1. pembatasan paket pelayanan, 2. berlaku iur biaya, 3. perketat rujukan berjenjang 4. minimal jumlah peserta ditetapkan  RPP Premi BPJS Kesehatan Rp 27.500,- ?? Premi sebagai dasar Perencanaan Anggaran Jaminan Kesehatan 12
  • 13. Biaya Yankes Biaya Operasional  Dibayarkan kepada PPK  Bunga Bank Disetor ke Kasda setiap bulan Pengelolaan Anggaran 13
  • 14.  Pemeriksaan Keuangan :  Inspektorat Kementerian/Pemerintah Daerah  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)  Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan  Pengawasan Masyarakat  Masyarakat (Peserta/Tokoh masyarakat)  Lembaga Swadaya Masyarakat  Lembaga Ombusmen Daerah  Lembaga Ombusmen Nasional Pemeriksaan dan Pengawasan 14
  • 15.  UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  PP 38 tahun 2007 pembagian urusan kewenangan  UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN  PP…….. ?  UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS  PP ……. ? Ketentuan Yang Berlaku 15
  • 16. SKEMA PENYUSUNAN ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN SKPD / UNIT UTAMA BADAN PERENCANAAN DAERAH/PUSAT KOMISI DPRD/DPR RI BADAN ANGGARAN DPRD / DPR RI DPRD / DPR RI (PENGESAHAN) SUMBER DANA : a. BANSOS b. PROGRAM KEGIATAN PENGELOLA : SKPD / UNIT UTAMA BAGAIMANA DENGAN BADAN PENGELOLA ATAU BPJS KEDEPAN? 16
  • 17.  Komitmen Pemerintah Daerah / Pusat)  Komitmen DPRD / DPR RI  Persepsi Eksekutif / Legislatif terhadap Besaran Premi atau Anggaran  Kecukupan anggaran biaya pelayanan kes  Profit atau Not for Profit dalam pengelolaan  Biaya operasional ?? (10 % atau 40 % ) Faktor2 yg Mempengaruhi Penetapan Anggaran 17
  • 18. 18