Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
•
8 likes•1,157 views
Integrasi perencanaan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan serta kebutuhan lahan dalam rencana tata ruang wilayah membahas (1) pentingnya pengintegrasian rencana pelabuhan nasional dengan rencana tata ruang, (2) keterkaitan antara rencana induk pelabuhan nasional dengan rencana tata ruang wilayah, dan (3) arahan pengembangan dan pembangunan pelabuhan dalam rencana tata ruang wilayah nasional.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Similar to Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717 (20)
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
- 1. Integrasi Perencanaan, Pengembangan dan/atau Pembangunan Pelabuhan serta Kebutuhan Lahan Pengembangan Pelabuhan dalam Koridor Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Disampaikan dalam: Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Tahap III Oleh: Direktur Pemanfaatan Ruang Direktorat Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
- 2. 2 OUTLINE PAPARAN 1. Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Pelaksanaan Penataan Ruang 3. Integrasi Pengembangan Pelabuhan dalam Rencana Tata Ruang untuk Mendukung Pengembangan Wilayah 4. Arahan Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 5. Integrasi Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 4. 4 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG1 Konsep Dasar (1) Peren- canaan Peman- faatan Pengen- dalian PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBINAAN PENGATURAN Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kegiatan: Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan PELAKSANAAN Penataan Ruang dilakukan melalui: Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, dan Pengendalian pemanfaatan ruang.
- 5. 5 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG1 Konsep Dasar (2)
- 6. 6 2 PELAKSANAAN PENATAAN RUANG a. Tahap Perencanaan Tata Ruang b. Tahap Pemanfaatan Tata Ruang c. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 7. 7 PELAKSANAAN PENATAAN RUANG2 A. Tahap Perencanaan Tata Ruang RTRW disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota (dan bisa sebaliknya) Kesesuaian antar rencana dikawal melalui proses persetujuan substansi Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
- 8. 8 PELAKSANAAN PENATAAN RUANG2 Sistem Perencanaan dan Skala Peta Rencana Tata Ruang Skala / Jangka Waktu Pemberlakuan RTRW Nasional Skala 1 : 1.000.000 Jangka Waktu 20 tahun RTRW Provinsi Skala 1 : 250.000 Jangka Waktu 20 tahun RTRW Kabupaten Skala 1 : 50.000 Jangka Waktu 20 tahun RTRW Kota Skala 1 : 25.000Jangka Waktu 20 tahun RDTR Skala 1 : 5.000 Jangka Waktu 20 tahun RTRW Nasional RTRW Provinsi RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional RTR Kawasan Strategis Provinsi RTRW Kota RTRW Kabupaten RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kota RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kabupaten Rencana Umum Rencana Rinci RPJP Nasional RPJM Nasional RPJP Provinsi RPJM Provinsi RPJP Kabupaten/Kota RPJM Kabupaten/Kota
- 9. 9 PELAKSANAAN PENATAAN RUANG2 Outline dan Muatan Rencana Tata Ruang Berdasarkan UU 26/2007 RENCANA TATA RUANG Rencana Sistem Pusat Permukiman Rencana Sistem Jaringan Prasarana Peruntukan Kawasan Lindung Peruntukan Kawasan Budidaya Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem Persampahan & Sanitasi Sistem Jaringan SDA, dll. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Kegiatan Sosial Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi Kegiatan Pertahanan & Keamanan Ps. 17 ayat (1) Ps. 17 ayat (2) Ps. 17 ayat (3) Ps. 17 ayat (4) dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS Ps. 17 ayat (5) 18 Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah RTRW Rencana Struktur Ruang Wilayah Rencana Pola Ruang Wilayah Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Strategi Sistem Pusat-pusat Permukiman Jaringan Prasarana Kaw. Lindung Kaw. Budi Daya Kaw. Strategis Ekonomi Kaw. Strategis Sosial budaya Kaw. Strategis SDA/teknologi tinggi Kaw. Strategis Daya Dukung LH Kaw. Strategis Strategis lainnya Perwujudan Rencana Struktur Ruang Perwujudan Rencana Pola Ruang Perwujudan Kawasan Strategis .... Peraturan Zonasi Perizinan Pemberian Insentif Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemberian Disinsentif Sanksi Tujuan Kebijakan Muatan Utama O u t l i n e R T R W
- 10. 10 PELAKSANAAN PENATAAN RUANG2 Elaborasi RTR dalam Lingkup Wilayah RTRWN RTR Pulau RTRW Provinsi RTR KSN RDTR Rencana Umum RTRW Kab/Kota Rencana Rinci
- 11. 11 PELAKSANAAN PENATAAN RUANG2 B. Tahap Pemanfaatan Ruang Dalam tahap pemanfaatan ruang, rencana tata ruang dijadikan dasar/pedoman untuk: Pemberian ijin lokasi Penetapan lokasi (Penlok) Penyusunan AMDAL Bagian dari tahapan perencanaan KETERPADUAN INFRASTRUKTUR -- sekumpulan program pembangunan infrastruktur yg secara bersama-sama mewujudkan pengembangan kawasan yg didorong, dan/atau kawasan yg dikendalikan (sasaran wilayah), dg sinkronisasi pelaksanaan baik waktu, pelaksana, dan anggaran
- 12. 12 PELAKSANAAN PENATAAN RUANG2 C. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bersifat Preventif/Antisipatif PENCEGAHAN terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang Bersifat Reaktif/Responsif Penindakan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian = Pencegahan + Penindakan Ex-ante factum Post factum Penetapan Peraturan Zonasi Sanksi Insentif & Disinsentif Perizinan - PPNS -
- 13. 13 3 INTEGRASI PENGEMBANGAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH a. Penataan Ruang dalam Konteks Pengembangan Wilayah b. Integrasi Rencana Induk Pelabuhan Nasional dengan RTRW c. Keterkaitan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dengan RTRW
- 14. 14 INTEGRASI PENGEMBANGAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH 3 Penataan Ruang dalam Konteks Pengembangan Wilayah Penataan ruang dalam konteks pengembangan wilayah merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, meningkatkan keserasian antarkawasan, keterpaduan antarsektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. ESENSI • Kondisi wilayah yang berbeda-beda (alasan ekonomi) • Potensi setiap daerah yang berbeda-beda, seperti potensi SDA • Alasan-alasan ekologi : planning for habitability TUJUAN • Pendayagunaan SDA secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal • Mengurangi kesenjangan antarwilayah (regional imbalances) • Sustainable development • Mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi • Mengembangkan daerah-daerah tertinggal sesuai dengan potensinya • Merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur
- 15. 15 INTEGRASI PENGEMBANGAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH 3 Integrasi Rencana Induk Pelabuhan Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RIPN Disusun memperhatikan: - RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kab./Kota - Potensi dan perkembangan sosial, ekonomi, wilayah - Potensi SDA - Perkembangan lingkungan strategis (nasional dan internasional) Merupakan pedoman: - Penetapan lokasi - Pembangunan - Pengoperasian - Pengembangan - Penyusunan RIP Memuat: - Kebijakan pelabuhan nasional - Rencana lokasi dan hierarki pelabuhan Dapat ditinjau kembali < 5 tahun sekali dalam hal khusus Dapat ditinjau kembali 5 tahun sekali Ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 20 tahun Pengembangan pelabuhan merupakan salah satu instrumen yang dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah, oleh karena itu rencana pelabuhan harus terintegrasi dan tertuang dalam RTRW sebagai acuan pembangunan di daerah INTEGRASI RIPN DENGAN RTRW
- 16. 16 INTEGRASI PENGEMBANGAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH 3 Keterkaitan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Metode Pengelompokan Penilaian TKN - Rencana Tata Ruang - Potensi dan perkembangan sosial, ekonomi, wilayah - Potensi SDA - Perkembangan lingkungan strategis (nasional dan internasional) RIPN Kegiatan Utama Pelabuhan: - Arus B/M Barang dan Kontainer Akses ke Sistem Jaringan Transportasi Primer: - Ke Jaringan Arteri - Ke Jaringan Kolektor, dan - Ke Jaringan Lokal Jarak ke Jalur Pelayaran Internasional dan Nasional: - Internasional - Nasional (ALKI) Kesesuaian dengan Sistem Perundangan: - Pelabuhan Utama - Pelabuhan Pengumpul - Pelabuhan Pengumpan Pengembangan Spasial: - Kedekatan dengan Pusat Pengembangan - Peran dalam Pengembangan Wilayah Ketersediaan Prasarana Kepelabuhanan: - Panjang Kapal yang dapat Dilayani - Draft (Kedalaman Dermaga) Kriteria dan VariabelKonsep Tatanan kepelabuhanan Nasional (TKN) dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan harus terintegrasi dengan sisten jaringan lain dalam rencana struktur ruang Hierarki peran dan fungsi pelabuhan harus memiliki kesesuaian dan memiliki keterkaitan dengan hierarki rencana sistem pusat kegiatan dan pelayanan yang sudah ditetapkan dalam RTRW yang akan dcapai dalam jangka waktu 20 tahun KETERKAITAN DENGAN RTRW
- 17. 17 4 PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) a. Muatan Perubahan RTRWN terkait dengan Pelabuhan b. Arahan Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan dalam RTRWN c. Keterkaitan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 18. 18 4 Muatan Perubahan RTRWN terkait dengan Pelabuhan PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL • Penyesuaian nomenklatur pelabuhan umum yang semula pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal menjadi pelabuhan utama, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal • Penyesuaian kriteria yang digunakan dalam penetapan pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan umum • Integrasi dan penguatan kebijakan kelautan nasional dalam RTRWN dalam mendukung pengembangan poros maritim dalam perspektif penataan ruang laut nasional Perubahan pada Lampiran IV tentang Pelabuhan
- 19. 19 4 PETA PELABUHAN DALAM RTRWN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL 1. Pelabuhan Utama : 30 2. Pelabuhan Pengumpul: 200 3. Pelabuhan Angkutan Penyeberangan: 446
- 20. 20 PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL 4 Arahan Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan dalam RTWN (1) Klasifikasi dan Tujuan Pengembangan Pelabuhan dalam RTRWN Sistem Jaringan Jaringan Transportasi Jenis / Tatanan Kepelabuhanan Hierarki Pelabuhan Tujuan Pengembangan dalam RTRWN Sistem Jaringan Transportasi Darat Jaringan Transportasi Sungai dan Danau Pelabuhan Sungai Pelabuhan Danau Sistem Jaringan Transportasi Laut Jaringan Transportasi Laut Pelabuhan Umum Pelabuhan Utama a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar; b. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas; dan c. menjadi simpul jaringan transportasi laut internasional. Pelabuhan Pengumpul a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah; b. menjangkau wilayah pelayanan menengah; dan c. memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional. Pelabuhan Pengumpan Regional a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah; dan b. menjangkau wilayah pelayanan menengah. Pelabuhan Pengumpan Lokal a. melayani kegiatan pelayaran dan alih angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah kecil; dan b. menjangkau wilayah pelayanan terbatas. Pelabuhan Khusus Untuk menunjang pengembangan kegaitan atau fungsi tertentu
- 21. 21 4 Arahan Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan dalam RTWN (2) Kriteria Penetapan Pelabuhan dalam RTRWN Sistem Jaringan Jaringan Transportasi Jenis / Tatanan Kepelabuhanan Hierarki Pelabuhan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Darat Jaringan Transportasi Sungai dan Danau Pelabuhan Sungai a. berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk; b. terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lainnya; dan c. berada di luar kawasan lindung. Pelabuhan Danau a. berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan b. berada di luar kawasan lindung. Sistem Jaringan Transportasi Laut Jaringan Transportasi Laut Pelabuhan Umum Pelabuhan Utama a. berhadapan langsung dengan AIur Laut Kepulauan Indonesia dan/atau jalur pelayaran internasional; b. bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarnegara; c. berfungsi sebagai simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan andalan ke pasar internasional; d. berada di luar kawasan lindung; dan Pelabuhan Pengumpul (....... slide selanjutnya) Pelabuhan Pengumpan Regional (....... slide selanjutnya) Pelabuhan Pengumpan Lokal (....... slide selanjutnya) Pelabuhan Khusus PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL * Kriteria Teknis ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi
- 22. 22 4 Arahan Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan dalam RTWN (3) Kriteria Penetapan Pelabuhan dalam RTRWN Sistem Jaringan Jaringan Transportasi Jenis / Tatanan Kepelabuhanan Hierarki Pelabuhan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi Laut Jaringan Transportasi Laut Pelabuhan Umum Pelabuhan Utama a. Berhadapan ........... (slide sebelumnya) Pelabuhan Pengumpul a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi antarprovinsi; b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional; c. memberikan akses lagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal; d. berada di luar kawasan lindung. Pelabuhan Pengumpan Regional a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN atau PKW dalam sistem transportasi antarprovinsi; b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional; c. memberikan akses bag pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau-pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal; d. berada di luar kawasan lindung. Pelabuhan Pengumpan Lokal a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW atau PKL dalam sistem transportasi antarkabupaten / kota dalam satu provinsi; b. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budi daya di sekitarnya ke pasar lokal; c. berada di luar kawasan lindung; dan d. dapat melayani pelayaran rakyat. Pelabuhan Khusus Lanjutan... PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL * Kriteria Teknis ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi
- 23. 23 4 Hierarki Pusat-Pusat Kegiatan Hierarki Pelabuhan Keterkaitan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pusat Kegiatan Definisi dan Skala Pelayanan Kesesuaian dan Keterkaitan dengan Hierarki Pelabuhan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi Pelabuhan Utama Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota Pelabuhan Pengumpul Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan Pelabuhan Pengumpan Regional Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara Pelabuhan Utama / Pelabuhan Pengumpul Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa Pelabuhan Pengumpan Lokal Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa Pelabuhan Pengumpan Lokal PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
- 24. 24 5 INTEGRASI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
- 25. 25 5 Integrasi Rencana Pelabuhan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota INTEGRASI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG DI DAERAH Dalam hal rencana pelabuhan belum tercantum dalam Rencana Struktur Ruang RTRW maka dilakukan pengecekan sesuai dengan metode dalam flowchart di samping Pengecekan status RTRW Kab/Kota Pengecekan status RTRWP Pengecekan pencantuman dan kesesuaian lokasi dalam batang tubuh dan Peta RTRW Kab/Kota (RTRW Kab -> kecamatan, RTRW Kota -> kelurahan) Perda Ya Pengecekan pencantuman dan kesesuaian lokasi kabupaten (atau kecamatan) dalam batang tubuh dan peta Perda RTRWP Perda Ya Pengecekan pencantuman dan kesesuaian lokasi dalam batang tubuh dan peta Perpres RTR Pulau dan KSN Perbatasan Belum Perda Pengecekan pencantuman dan kesesuaian lokasi dalam batang tubuh dan peta PP RTRWN Tidak Ya Tidak Ya Tidak Tidak Belum Perda Pengumpulan Data • RTRWP/K/K • RTRWN • Matriks lokasi rencana pelabuhan (sumber dari Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub) CATATAN: 1) Pengecekan dilakukan dengan melihat pencantuman rencana pelabuhan dan kesesuaian lokasinya, baik di batang tubuh maupun peta. 2) Hasil Pengecekan : a) Hasil pengecekan disebut “YA” jika rencana pelabuhan tercantum di batang tubuh atau peta RTR dan lokasinya sesuai b) Hasil pengecekan disebut “TIDAK” jika rencana pelabuhan tidak tercantum di batang tubuh maupun peta RTR; atau tercantum di batang tubuh atau peta RTR namun lokasinya tidak sesuai. 3) Pengecekan kesesuaian lokasi dilakukan dengan memperhatikan skala ketelitian masing-masing RTR, misal: RTRW Provinsi mengatur penetapan lokasi sampai level kabupaten, RTRW Kabupaten mengatur penetapan lokasi sampai level kecamatan, sedangkan RTRW Kota mengatur penetapan lokasi sampai level kelurahan. SESUAI TERAKOMODIR DI PERDA RTR TERAKOMODIR DI REVISI PERDA RTR TERAKOMODIR DI RANPERDA RTR BELUM SESUAI
- 26. 26 5 Contoh Integrasi Rencana Pelabuhan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota INTEGRASI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN DALAM RENCANA TATA RUANG DI DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT INTEGRASI PENGEMBANGAN PELABUHAN SORONG DENGAN RTRW PROVINSI No Pelabuhan RTRWK Sorong (Perda No. 5 Tahun 2014) RTRWP Papua Barat (Perda No. 2 Tahun 2013) BT P BT P 1 Sorong* Terakomodir dalam Perda RTR Terakomodir dalam Ranperda RTR Terakomodir dalam Revisi RTR Pelabuhan Sorong BP : Belum memiliki perda RTR BT : Batang Tubuh P : Peta Keterangan:
- 27. 27 Terima kasih.... Direktorat Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN