1.
2.
3.
4.
5.
6.
Khoirunnisah (08121003061)
Jamilah
(08121003059)
Lilis Suganda (08121003063)
Bayu Pratama (08121003060)
Kiki Octaviani D (08121003058)
Ihsan rihsansah (08121003062)

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani
autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti
Undang-undang atau aturan.
Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah
kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun
2004, maka otonomi daerah mempunyai arti
bahwa daerah harus mampu:
Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu
menyusun dan melaksanakan
kebijaksanaan sendiri
 Membuat peraturan sendiri (PERDA)
beserta peraturan pelaksanaannya
 Menggali sumber-sumber keuangan
sendiri
 Memiliki alat pelaksana baik personil
maupun sarana dan prasarananya


Asas dalam mengelola daerah yang meliputi :
1.Desentralisasi Pelayanan Publik/Rakyat
kebijakan desentralisasi mempunyai tujuan
politis dan administrasi, tetapi tujuan utamanya
adalah pelayanan kepada rakyat.
2. Dekonsentrasi
Diselenggarakan karena tidak semua tugastugas teknis pelayanan kepada rakyat dapat
diselengarakan dengan baik oleh Pemerintah
Daerah (kabupaten/kota)

VISI OTONOMI DAERAH
1. Politik: Harus dipahami sebagai sebuah proses
untuk membuka ruang bagi lahirnya Kepala
Pemerintahan Daerah yang dipilh secara
demokratis, memungkinkan berlangsungnya
penyelenggaraan pemerintahan yang responsife;
2. Ekonomi: Terbukanya peluang bagi pemerintah
di daerah mengembangkan kebijakan regional
dan local untuk mengoptimalkan
lpendayagunaan potensi;
3. Sosial: Menciptkan kemampuan masyarakat
untukmerespon dinamika kehidupan di
sekitarnya.

KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH
1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dalam hubungan domestik kepada daerah;
Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal
dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah;
Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan
kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang
tinggi pula;
Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif;
Peningkatan efisiensi administrasi keungan daerah;
Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan
daerah;
Pemberian keleluasaan kepala daerah dan optimalisasi
upaya pemberdayaan masyarakat.

SUMBER PENERIMAAN
PELAKSANAAN
DESENTRALISASI
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH:
2. PAJAK DAERAH;
3. RETRIBUSI DAERAH;
4. HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH;
5. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH.

Dana Pertimbangan Daerah,
terdiri atas:
1. DANA BAGI HASIL DARI PAJAK DAN
SUMBER DAYA ALAM;
2. DANA ALOKASI UMUM; DAN
3. DANA ALOKASI KHUSUS.
4. PINJAMAN DAERAH: DAERAH DPAT
MEMINJAM DARI DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI (MELALUI PEMERINTAH
PUSAT) DENGAN PERSETUJUAN DPRD.
5. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH
TERMASUK DANA DARURAT, BERASAL
DARI PINJAMAN APBN.

1) Daerah otonom
Daerah di dalam suatu negara yang memiliki
kekuasaan otonom, atau kebebasan dari
pemerintah di luar daerah tersebut
2) Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan
kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat

3) Desentralisasi
Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah
tangganya sendiri
4) Dekonsentrasi
Pemerintah pusat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada aparat pemerintah pusat yang
ada di daerah
5) Sentralisasi
Memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang
menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat
6) Medebewind
Pemberian tugas oleh pemerintah yang lebih tinggi
tingkatannya tentang urusan yang menjadi
kewenangannya kepada satuan pemerintahan yang lebih
rendah disertai anggarannya

1) Otonomi Daerah Menurut UU 22 Tahun 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah,
dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan,
serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
2) Otonomi Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan
definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

5. PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH DI Otonomi Daerah di Masa Orde Baru
1) Pelaksanaan INDONESIA
Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil
membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat
dengan menempatkan stabilitas politik sebagai
landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi
Indonesia
2) Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde
Baru
Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di
Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengahtengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan
dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian
ke rezim yang lebih demokratis).

6. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF
OTONOMI DAERAH
A. Dampak Positif
 pemerintah daerah akan
mendapatkan kesempatan untuk
menampilkan identitas lokal yang
ada di masyarakat
 Dana yang diperoleh lebih
banyak daripada yang didapatkan
melalui jalur birokrasi dari
pemerintah pusat
 kebijakan-kebijakan pemerintah
akan lebih tepat sasaran

B. Dampak Negatif
Adanya kesempatan
bagi oknum-oknum di
pemerintah daerah untuk
melakukan tindakan yang dapat
merugikaNegara dan rakyat
seperti korupsi, kolusi dan
nepotisme.
 Ada kebijakan-kebijakan
daerah yang tidak sesuai dengan
konstitusi Negara
