O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
i g n suryanegara
fakultas ekonomi
universitas tabanan
HAK ASASI MANUSIA
 Pengertian Hak Asasi Manusia
 Hak-hak yang melekat pada diri
manusia dan tanpa hak-hak itu
manusia ti...
 Dalam UU no. 39/1999 tentang hak
asasi manusia didefinisikan sebagai
seperangkat hak yang melekat pada
hakekat keberadaa...
KEWARGANEGARAAN
 ADALAH MATA KULIAH YANG MEMBAHAS TENTANG
BAGAIMANA SIKAP SEORANG WARGA NEGARA SEHINGGA
DAPAT MENJADI SEO...
PEMAHAMAN TENTANG
CIVIL SOCIETY
 MATERI PERKULIAHAN
1. NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN (LATAR
BELAKANG PERLUNYA NEGARA, PE...
2. PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA
(SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA,
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA,
IMPL...
3. IDENTITAS NASIONAL (PENGERTIAN
IDENTITAS NASIONAL, PARAMETER
IDENTITAS NASIONAL, UNSUR-
UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS
NASIO...
4. DEMOKRASI; ANTARA TEORI DAN
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA (ARTI,
MAKNA DAN MANFAAT DEMOKRASI, NILAI-
NILAI DEMOKRASI, PRI...
5. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
(PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA, ASAS
KEWARGANEGARAAN, MASALAH STATUS
KEWARGA...
6. KONSTITUSI DAN RULE OF LAW
(PENGERTIAN DAN DEFINISI KONSTITUSI,
HAKEKAT DAN FUNGSI KONSTITUSI/UUD,
DINAMIKA PELAKSANAAN...
7. HAK ASASI MANUSIA (PENGERTIAN HAK
ASASI MANUSIA, TUJUAN HAK ASASI
MANUSIA, PERKEMBANGAN PEMIKIRAN
HAM, HAM PADA TATANAN...
8. GEOPOLITIK (PENGERTIAN GEOPOLITIK,
LATAR BELAKANG WAWASAN NUSANTARA,
KEDUDUKAN FUNGSI DAN TUJUAN,
KEDUDUKAN/STATUS WAWA...
9. GEOSTRATEGI
(PENGERTIAN, LATAR BELAKANG,
TUJUAN, FUNGSI, SIFAT, KONSEPSI
DASAR, KOMPONEN STRATEGI
ASTAGATRA, IMPLEMENTA...
10. OTONOMI DAERAH
(PENGERTIAN, LATAR BELAKANG,
TUJUAN DAN PRINSIP,
PERKEMBANGAN UU OTODA,MODEL
DESENTRALISASI, PEMBAGIAN
...
11. MASYARAKAT MADANI
(PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG,
SEJARAH, KARAKTERISTIK DAN CIRI-
CIRI, INSTITUSI PENEGAK
MASYARAKAT ...
12. GOOD GOVERNANCE
(PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG, PRINSIP
DAN KONSEPSI, KARAKTERISTIK DASAR,
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVE...
13. GLOBALISASI
PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG,
TANTANGAN DAN ANCAMAN ,
INDONESIA MENGHADAPI
GLOBALISASI, MEMPERKUAT DAYA
T...
NEGARA DAN SISTEM
PEMERINTAHAN
LATAR BELAKANG PERLUNYA NEGARA.
 PERLUNYA NEGARA UNTUK MELINDUNGI
INDIVIDU, WILAYAH DAN MA...
MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL
MEMPUNYAI SIFAT TIDAK BISA HIDUP
SENDIRI DAN JUGA SEBAGAI MAHLUK POLITIK
MEMILIKI NALURI UNT...
PENGERTIAN DAN
DEFINISI NEGARA
 ORGANISASI YANG MEMILIKI SIFAT MONOPOLI YANG BERFUNGSI
MENGATUR PEMERINTAH, RAKYAT DAN WI...
UNSUR-UNSUR NEGARA
 UNSUR NEGARA MELIPUTI
PENDUDUK,
WILAYAH, DAN
PEMERINTAH
KLASIFIKASI NEGARA
 KLASIFIKASI NEGARA DITINJAU DARI
JUMLAH ORANG YANG BERKUASA DAN
ORIENTASI KEKUASAAN;
1. MONARKI ADALA...
2. TIRANI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN
OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN SATU ORANG
ATAU PENGUASA SAJA (BENTUK...
BENTUK NEGARA DITINJAU DARI SISI
KONSEP DAN TEORI MODEREN ;
1. NEGARA KESATUAN ADALAH NEGARA YANG MERDEKA DAN
BERDAULAT DE...
BENTUK NEGARA MENURUT ASAS
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN;
1. MENURUT EKONOMI (NEGARA AGRARIS, NEGARA INDUSTRI,
NEGARA BERKEMBA...
SIFAT ORGANISASI NEGARA
1. SIFAT MEMAKSA (SETIAP NEGARA DAPAT
MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN
KEKUASAANNYA BAIK MELALUI JALUR
HUKU...
FUNGSI NEGARA
1. FUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN (NEGARA MELINDUNGI
RAKYAT, WILAYAH DAN PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN,
TANTANGA...
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA
NEGARA
 NEGARA WAJIB MELINDUNGI
KEPENTINGAN KESELURUHAN
RAKYAT TANPA KECUALI.
ELEMEN KEKUATAN NEGARA
1. SDM; JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN WARGA,
NILAI BUDAYA MASYARAKAT DAN KONDISI KESEHATAN
MA...
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA.
1. BADAN LEGISLATIF;
BADAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PEMBUAT UU
ATAU PERDA YANG PENGESAHANNYA DIL...
2. BADAN EKSEKUTIF;
BADAN YANG BERFUNGSI MENJALANKAN
UU YANG MENDAPAT PERSETUJUAN
SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA DPR DAN
PRESI...
3. BADAN YUDIKATIF;
BADAN YANG BERFUNGSI
MENGADILI PENERAPAN UU.
LEMBAGA INI MELIPUTI MAHKAMAH
AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI,...
TUGAS DAN FUNGSI BADAN
YUDIKATIF MELIPUTI;
 MAHKAMAH AGUNG;
MEMBERI PERTIMBANGAN KEPADA
PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN
GRASI,...
 MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) ;
BERFUNGSI MELAKUKAN UJI UU
TERHADAP UUD 1945,
MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR
LEMBAGA NEGARA DAN
...
 KOMISI YUDISIAL (KY) BERWENANG
MEREKRUT DAN MENYELEKSI CALON
HAKIM AGUNG . FUNGSI
PENGAWASAN HAKIM DARI TINGKAT
PENGADIL...
BAB 2
PANCASILA DAN
IMPLEMENTASINYA
TUJUAN INSTRUKSIONAL
KHUSUS;
 MENGETAHUI SEJARAH LAHIRNYA
PANCASILA
 MENJELASKAN PENGERTIAN PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI B...
SEJARAH LAHIRNYA
PANCASILA
 ISTILAH PANCASILA PERTAMA KALI DITEMUKAN
DALAM BUKU SUTASOMA KARYA EMPU TANTULAR
YANG DITULIS...
 ISTILAH SILA ITU DAPAT DIARTIKAN
SEBAGAI ATURAN YANG
MELATARBELAKANGI PERILAKU
SESEORANG ATAU BANGSA,
KELAKUAN ATAU PERB...
 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA PERTAMA
KALI DIUSULKAN OLEH IR. SOEKARNO PADA
TANGGAL 1 JUNI 1945 DI HADAPAN SIDANG
BADAN...
 PADA TANGGAL 22 JUNI 1945
TOKOH-TOKOH BPUPKI YANG DIBERI
NAMA PANITIA SEMBILAN
MENGADAKAN PERTEMUAN UNTUK
MEMBAHAS PIDAT...
 DALAM PEMBAHASAN TSB DISUSUNLAH SEBUAH PIAGAM
YANG DIBERI NAMA PIAGAM JAKARTA YANG DI DALAMNYA
TERDAPAT RUMUSAN DAN SIST...
PANITIA SEMBILAN TSB
ADALAH;
 IR SOEKARNO
 DRS. MOH. HATTA
 MR. A.A MARAMIS
 ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO
 ABDOEL KAHAR MU...
DAPAT DISIMPULKAN
 SECARA HISTORIS PANCASILA LAHIR
TANGGAL 1 JUNI 1945
 SECARA YURIDIS PANCASILA LAHIR
TANGGAL 18 AGUSTU...
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
 PENGERTIAN IDEOLOGI
 IDEOLOGI BERASAL DARI BAHASA YUNANI YAITU E...
DEFINISI IDEOLOGI
 BP 7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI
YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA
SIST...
DEFINISI IDEOLOGI
 BP 7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI
YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA
SIST...
 BERDASARKAN DEFINISI TSB DAPAT
DISIMPULKAN BAHWA PANCASILA
ADALAH KUMPULAN NILAI/NORMA
YANG MELIPUTI SILA-SILA
PANCASILA...
 PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
 IDEOLOGI TERBUKA ADALAH IDEOLOGI
YANG DAPAT BERINTERAKSI DENGAN
IDEOLOGI YANG LAIN....
IDEOLOGI PANCASILA MEMILIKI
NILAI-NILAI YANG MELIPUTI;
 NILAI DASAR; NILAI YANG ADA DALAM IDEOLOGI
PANCASILA YANG MERUPAK...
1. NILAI INSTRUMENTAL; ADALAH NILAI YANG
MERUPAKAN PENDUKUNG UTAMA DARI NILAI
DASAR (PANCASILA). NILAI INI DAPAT
MENGIKUTI...
1. NILAI PRAKTIS; NILAI YANG HARUS ADA
DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN
NEGARA, ARTINYA BERUPA SEMANGAT
PENYELENGGARA NEGARA ...
FUNGSI DAN PERANAN PANCASILA DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA
DAN BERNEGARA.
 PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA INDON...
 IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT
 PANCASILA HARUS MENJADI
PETUNJUK HIDUP WARGA NEGARA
MENUJU DAYA SAIN...
IMPLEMENTASI SILA PERTAMA;
KETUHANAN YANG MAHA ESA
 KETUHANAN YANG MAHA ESA, SILA INI MENGHENDAKI SETIAP
WARGA NEGARA UNT...
IMPLEMENTASI SILA KEDUA;
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN
BERADAB.
 BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA ADALAH;
SESAMA MANUSIA TIDAK SAL...
IMPLEMENTASI SILA KETIGA;
PERSATUAN INDONESIA
 MERUJUK PADA PERSATUAN YANG UTUH DANTIDAK TERPECAH
BELAH ATAU BERSATUNYA B...
IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT; KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
OLEH HIKMAT KE-
BIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
 MEMPUNY...
IMPLEMENTASI SILA KELIMA; KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA
 SILA INI MEMPUNYAI MAKNA BAHWA SELURUH RAKYAT
IN...
 IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM
KEHIDUPAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN
DIATAS ADALAH MERUPAKAN PENJABARAN
DARI PANCASILA SEBAGAI P...
3
IDENTITAS NASIONAL
PENGERIAN IDENTITAS
NASIONAL
 Manivestasi nilai-nilai budaya yang
tumbuh dan berkembang dalam aspek
kehidupan suatu bangs...
 Identitas berasal dari kata identity
yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau
jati diri yang melekat pada seseorang
ata...
PARAMETER IDENTITAS
NASIONAL
1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku
yang terwujud melalui aktipitas masyarakat ...
2. Lambang-lambang yang merupakan ciri
dari bangsa dan secara simbolis
menggambarkan tujuan dan fungsi
bangsa. Lambang-lam...
3. Alat-alat perlengkapan yang dipergunakan
untuk mencapai tujuan seperti bangunan,
teknologi, dan peralatan manusia. Iden...
4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa.
Identitas yang bersumber dari tujuan
ini bersifat dinamis dan tidak tetap
seper...
UNSUR PEMBENTUK BERDASAR
PARAMETER SOSIOILOGI
 Pengertian parameter identitas
nasional berdasarkan sosiologis; (suku
bang...
1. Suku bangsa adalah golongan sosial yang
khusus dan bersifat askriptif (ada sejak
lahir) yang sama coraknya dengan
golon...
2 Kebudayaan (kesenian, ilmu
pengetahuan, teknologi, dan adat-
istiadat) merupakan milik bersama
dalam suatu kelompok arti...
3. Bahasa memiliki simbul yang menjadikan suatu
perkataan mampu melambangkan arti apapun
sekalipun hal atau barang yang di...
4.Kondisi geografis merupakan identitas
yang bersifat alamiah
UNSUR-UNSUR PEMBENTUK
IDENTITAS NASIONAL
 1. UNSUR SEJARAH
 2. UNSUR KEBUDAYAAN
 3. UNSUR SUKU BANGSA
 4. UNSUR AGAMA
...
UNSUR SEJARAH
 BANGSA INDONESIA SECARA
EKONOMIS DAN POLITIK PERNAH
MENCAPAI ERA KEJAYAAN DI
WILAYAH ASIA TENGGARA YAITU
P...
KEBUDAYAAN
 1. AKAL BUDI
SIKAP DAN PERILAKU YANG DIMILIKI
DALAM INTERAKSINYA ANTARA SESAMA
(HORIZONTZL), ANTARA PIMPINAN
...
 2. PERADABAN (CIVILITY)
 MELIPUTI ASPEK IDEOLOGI (SILA-SILA
DALAM PANCASILA), POLITIK (DEMOKRASI
LANGSUNG DALAM PEMILU)...
 3. PENGETAHUAN (KNOWLEDGE)
MELIPUTI PRESTASI ANAK BANGSA DALAM
BIDANG OLAH RAGA BULU TANGKIS
DUNIA, KARYA ANAK BANGSA DA...
BUDAYA UNGGUL
 BUDAYA UNGGUL ADALAH SEMANGAT
DAN KULTUR KITA UNTUK MENCAPAI
KEMAJUAN DENGAN CARA “KITA
HARUS BISA, KITA H...
SUKU BANGSA
 ADANYA SUKU BANGSA YANG
MAJEMUK TERLIHAT DARI JUMLAH
300 SUKU BANGSA DAN JUMLAH
PENDUDUK 210 JUTA (2003)
AGAMA
 IDENTITAS NASIONAL DALAM ASPEK
AGAMA ADALAH MASYARAKAT AGAMIS
DAN MEMILIKI HUBUNGAN ANTARUMAT
SEAGAMA DAN ANTARUMA...
BAHASA
 BAHASA INDONESIA DIKENAL SEBAGAI
BAHASA MELAYU YANG MERUPAKAN
BAHASA PENGHUBUNG BERBAGAI ETNIS
YANG MENDIAMI KEPU...
4
DEMOKRASI ANTARA TEORI
DAN PELAKSANAANNYA
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
1. MENYEBUTKAN PENGERTIAN, MAKNA DAN MANFAAT
DEMOK...
 DEMOKRASI BERASAL DARI KATA
YUNANI DEMOS DAN KRATOS.
DEMOS ARTINYA RAKYAT, KRATOS
ARTINYA PEMERINTAHAN.
DEMOKRASI BERART...
 MAKNA DEMOKRASI ADALAH PEMERINTAH DARI,
OLEH DAN UNTUK RAKYAT.
 MERUJUK KONSEP KEHIDUPAN NEGARA ATAU
MASYARAKAT DIMANA ...
MANFAAT DEMOKRASI
 1. KESETARAAN SEBAGAI WARGA
 NEGARA
 2. MEMENUHI KEBUTUHAN UMUM
 3. PLURALISME DAN KOMPROMI
 4. ME...
NILAI-NILAI DEMOKRASI
 DEMOKRASI MEMERLUKAN USAHA
NYATA SETIAP WARGA NEGARA DAN
PERANGKAT PENDUKUNGNYA DAN
DIJADIKANNYA D...
NILAI-NILAI DEMOKRASI
MEMBUTUHKAN HAL-HAL
1. KESADARAN AKAN PLURALISME
MENJAGA KEBERAGAMAN YANG ADA DI
MASYARAKAT, MENJAMI...
2.SIKAP YANG JUJUR DAN PIKIRAN
YANG SEHAT.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DIDASARKAN PADA PRINSIP
MUSYAWARAH MUFAKAT, PRINSIP
KEJUJ...
3.DEMOKRASI MEMBUTUHKAN KERJA
SAMA ANTAR WARGA MASYARAKAT
DAN SIKAP SERTA ITIKAD BAIK.
4. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN SIKAP
KEDE...
PRINSIP DAN
PARAMETER DEMOKRASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI;
1. KONTROL ATAS KEPUTUSAN PEMERINTAH
2. PEMILIHAN YANG TELITI D...
PARAMETER DEMOKRASI
1.PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN MELALUI
PEMILU
2.SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAHAN SECARA TRANSPARAN
3...
JENIS-JENIS DEMOKRASI
1. DEMOKRASI BERDASARKAN CARA
MENYAMPAIKAN PENDAPAT;
- DEMOKRASI LANGSUNG,
- DEMOKRASI TIDAK LANGSUN...
 DEMOKRASI PERWAKILAN ANTARA
LAIN DIJALANKAN DI SWISS. RAKYAT
MEMILIH WAKILNYA UNTUK DUDUK
DALAM LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYA...
 REFERENDUM ADALAH PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK MENGETAHUI
KEHENDAK RAKYAT SECARA
LANGSUNG
REFERENDUM DIKLASIFIKASI
A. REFERENDUM WAJIB,
 DILAKUKAN KETIKA ADA PERUBAHAN ATAU
PEMBENTUKAN NORMA PENTING DAN
MENDASAR...
B. REFERENDUM TIDAK WAJIB,
 DILAKSANAKAN JIKA DALAM WAKTU
TERTENTU SETELAH RANCANGAN UU
DIUMUMKAN, SEJUMLAH RAKYAT
MENGUS...
C. REFERENDUM KONSULTATIF
 HANYA SEBATAS MEMINTA
PERSETUJUAN KARENA RAKYAT
TIDAK MENGERTI
PERMASALAHANNYA, PEMERINTAH
MEM...
2. DEMOKRASI BERDASARKAN TITIK
PERHATIAN ATAU PRIORITAS;
A. DEMOKRASI FORMAL, SECARA HUKUM
MENEMPATKAN SEMUA ORANG DALAM
K...
B. DEMOKRASI MATERIAL
 MEMANDANG MANUSIA MEMPUNYAI
KESAMAAN DALAM BIDANG SOSIAL
EKONOMI SEHINGGA PERSAMAAN DI
BIDANG POLI...
C. DEMOKRASI CAMPURAN,
MERUPAKAN CAMPURAN DARI A DAN
B, YANG BERUPAYA MENCIPTAKAN
KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT
DENGAN MENE...
3. DEMOKRASI BERDASARKAN PRINSIP
IDEOLOGI.
A. DEMOKRASI LIBERAL, MEMBERIKAN
KEBEBASAN YANG LUAS PADA INDIVIDU,
CAMPUR TANG...
B. DEMOKRASI RAKYAT ATAU DEMOKRASI
PROLETAR.
 DEMOKRASI INI BERTUJUAN
MENYEJAHTERAKAN RAKYAT. NEGARA
YANG DIBENTUK TIDAK ...
4. DEMOKRASI BERDASARKAN WEWENANG DAN HUBUNGAN
ANTAR ALAT KELENGKAPAN NEGARA
A. DEMOKRASI SISTEM PARLEMENTER DENGAN CIRI-C...
B. DEMOKRASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN CIRI-CIRI;
 NEGARA DIKEPALAI PRESIDEN
 KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN DIJALANKAN
B...
PELAKSANAAN DEMOKRASI
DI INDONESIA
 ADA 4 MACAM DEMOKRASI YANG
PERNAH DITERAPKAN DALAM
KEHIDUPAN KETATANEGARAAN
YAITU DEM...
1. DEMOKRASI PARLEMENTER
(LIBERAL), DIPRAKTEKKAN PADA
MASA BERLAKU UUD’45 (1945-1949),
UUD RIS (1949), DAN UUD
SEMENTARA (...
2. DEMOKRASI TERPIMPIN
 KEGAGALAN KONSTITUANTE DALAM MENETAPKAN
UUD BARU YANG DIIKUTI SUHU POLITIK YANG
MEMANAS DAN MEMBA...
3. DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARU
 LATAR BELAKANG MUNCULNYA DEMOKRASI PANCASILA
ADALAH ADANYA BERBAGAI PENYELEWEN...
4. DEMOKRASI LANGSUNG PADA ERA ORDE
REFORMASI.
 MERUPAKAN KONSENSUS UNTUK MENGADAKAN
DEMOKRATISASI DALAM SEGALA BIDANG
KE...
 MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI
 PENDIDIKAN SIKAP DEMOKRASI
DAPAT DILAKUKAN DALAM LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK, SEKOLAH DAN
PE...
5
HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS;
1. MENJELASKAN PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA
2...
A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
NEGARA.
 UUD’45 PASAL 26; WARGA NEGARA ADALAH
BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA LAIN...
 HAK WARGA NEGARA;
 SESUATU YANG DIPEROLEH DARI
NEGARA SEPERTI HAK UNTUK HIDUP
SECARA LAYAK, AMAN, PELAYANAN
DAN HAL LAI...
 KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DITETAPKAN OLEH UU SEPERTI;
KEWAJIBAN UNTUK MEMBELA
NEGARA, MENAATI UU,DSB.
ASAS
KEWARGANEGARAAN
 DALAM ASAS KEWARGANEGARAAN
DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2006
DIKENAL 2 PEDOMAN;
1. ASAS KEWARGANEGARAAN ...
1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM;
A. ASAS KELAHIRAN (IUS SOLI), BERASAL
DARI BAHASA LATIN. IUS=HUKUM ATAU
PEDOMAN SEDANGKAN SO...
B. ASAS KETURUNAN (IUS SANGUINIS), IUS=HUKUM
ATAU PEDOMAN, SEDANGKAN SANGUINIS DARI
KATA SANGUIS YANG BERARTI DARAH ATAU
K...
C. ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL
 ASAS YANG MENENTUKAN SATU
KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP
ORANG. SETIAP ORANG TIDAK DAPAT
ME...
D. ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA
TERBATAS
 ASAS YANG MENENTUKAN
KEWARGANEGARAAN GANDA (LEBIH DARI
1 WARGA NEGARA) BAGI ANAK-...
 2. ASAS KEWARGANEGARAAN KUSUS
 A. ASAS KEPENTINGAN NASIONAL,
 ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
PERATURAN KEWARGANEGARAAN
MEN...
 B. ASAS PERLINDUNGAN MAKSIMUM.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
PEMERINTAH WAJIB MEMBERI
PERLINDUNGAN PENUH KEPADA
SETIAP WARG...
 C. ASAS PERSAMAAN DI DALAM
HUKUM DAN PEMERINTAHAN.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
SETIAP WARGA NEGARA MENDAPAT
PERLAKUAN YAN...
 D. ASAS KEBENARAN SUBSTANTIF.
 ASAS DIMANA PROSEDUR
KEWARGANEGARAAN SESEORANG TIDAK
HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF, TETAP...
 E. ASAS NON DISKRIMINATIF.
 ASAS YANG TIDAK MEMBEDAKAN
PERLAKUAN DALAM SEGALA HAL IKHWAL
YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
...
 F. ASAS PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN
TERHADAP HAM.
 ASAS YANG DALAM SEGALA HAL IKHWAL
YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
NEGAR...
 G. ASAS KETERBUKAAN.
ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
SEGALA HAL IKHWAL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN WARGA
NEGARA HARUS DILAKUKAN S...
 H. ASAS PUBLISITAS.
 ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA
SESEORANG YANG MEMPEROLEH DAN
ATAU KEHILANGAN
KEWARGANEGARAAN RI AKAN
D...
MASALAH STATUS
KEWARGANEGARAAN
 1. APATRIDE,
 SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI
STATUS KEWARGANEGARAAN.
PENYEBABNYA ADALAH O...
 2. BIPADRIDE.
SESEORANG YANG MEMILIKI 2
KEWARGANEGARAAN. HAL INI
DIMUNGKINKAN APABILA ORANG TSB
BERASAL DARI ORANG TUA Y...
 3. MULTIPARIDE
 SESEORANG YANG MEMILIKI LEBIH
DARI 2 STATUS KEWARGANEGARAAN
YAITU SESEORANG YANG TINGGAL DI
PERBATASAN ...
 SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA.
 DALAM UU NO. 62 TAHUN 1958 DAN
DIPERBAHARUI DALAM UU NO. 12...
 3. SEHAT JASMANI DAN ROKHANI
 4. DAPAT BERBAHASA INDONESIA
SERTA MENGAKUI DASAR NEGARA
PANCASILA DAN UUD’45 .
 5. TIDA...
 6. JIKA DENGAN MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN RI, TIDAK MENJADI
BERKEWARGANEGARAAN GANDA.
 7. MEMPUNYAI PEKERJAAN DAN ATAU
...
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA;
HAK NEGARA MELIPUTI;
1. MENCIPTAKAN PERATURAN DAN UU YANG DAPAT
MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMAN...
 KEWAJIBAN NEGARA (SEBAGAI YANG TSB DALAM TUJUAN
NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUD’45);
1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA D...
 8. MEMPRIORITASKAN ANGGARAN
PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20%
DARI ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN
BELANJA DAERAH
 9. MEMAJ...
 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN MANUSIA DI
TENGAH PERADABAN DUNIA DENGAN MENJAMIN
KEBEBASAN MASYARAKAT DENGAN MEMELIHARA
DAN ME...
 14. MEMELIHARA FAKIR MISKIN DAN
ANAK-ANAK TERLANTAR.
 15. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT DAN
M...
KARAKTERISTIK WARGA NEGARA
YANG BERTANGGUNGJAWAB;
1. MEMILIKI RASA HORMAT DAN
TANGGUNGJAWAB
2. BERSIKAP KRITIS
3. MELAKUKA...
6
KONSTITUSI DAN RULE OF
LAW
Tujuan Instruksional Khusus
1. Menyebutkan definisi dan pengertian rule of
law
2. Menguraikan...
Pengertian dan Definisi Konstitusi
Adalah peraturan tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur
pemerintahan
Sedangkan UU...
Hakekat dan Fungsi Konstitusi (UUD)
1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia dan warga negaranya
2. Ditetapkan sus...
FUNGSI KONSTITUSI
Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi(UUD)
secara umum memiliki fungsi;
1. Tata aturan dalam pendi...
Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD’45);
1. UUD’45 berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27
Desember 1949
2. Konstitusi RIS berl...
Friedman (1959) membedakan rule of
law menjadi 2 yaitu pengertian secara
formal (kekuasaan umum yang
terorganisir contoh a...
Mengembangkan Pendidikan HAM;
Pembelajaran ham sejak dini mulai dari anak
anak merupakan tuntutan bagi
pembangunan bangsa ...
Penjabaran Rule of Law dalam UUD’45
1. Negara Indonesia adalah negara hukum, psl 1 ayat
3
2. Kekuasaan kehakiman merupakan...
Dinamika Pelaksanaan Rule of Law
RL secara hakiki (materiil) sangat erat
kaitannya dgn the enforcement of the
rule of law ...
 Berdasarkan pengalaman di berbagai
negara, keberhasilan penegakan
hukum tergantung pada kepribadian
nasional masing-masi...
Lembaga Penegak Hukum
1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Badan Peradilan (MA, MK, PN,PT)
HAK ASASI MANUSIA
 Pengertian
 Hak yang melekat pada diri manusia
yang bersifat kodrati dan fundamental
sebagai suatu an...
 Hakekat HAM;
 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun
diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
...
 Ruang Lingkup HAM Meliputi;
 1. Hak sosial politik (hak alamiah) yang
dibawa sejak lahir (hak hidup, hak milik,
kebahag...
 Tujuan HAM;
 Mempertahankan hak-hak warga
negara dari tindakan sewenang-
wenang aparat negara dan mendorong
tumbuh dan ...
 Perkembangan Pemikiran HAM Dunia
 1. Piagam Magna Charta, berisi
parlakuan adil, hukuman,
bertanggungjawab dan penegaka...
 Tujuan PBB mendeklarisasikan HAM;
 1. Menyelamatkan keturunan manusia dari
bencana perang
 2. Meneguhkan sikap dan key...
 Perkembangan Pemikiran HAM di
Indonesia;
 1. Sebelum kemerdekaan (1908-1945)
 Dipelopori oleh org pergerakan
 2. Sesu...
 HAM Pada Tatanan Global
 Negara barat/liberalisme;
 1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak
 2. Ingin mendiri...
Konsep Sosialis;
1.Hak asasi hilang dari individu dan
terintegrasi dalam masyarakat
2.HAM tidak ada sebelum negara ada
3.N...
Konsep Asia Afrika;
1. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran
agama (sesuai dengan kodratnya)
2. Masyarakat sebagai keluar...
 HAM Menurut Konsep PBB;
 Hak utk hidup, kemerdekaan dan
keamanan, hak utk diakui kepribadiannya
menurut hukum, memperol...
Hak utk masuk dan keluar wilayah suatu
negara, mendapat hak milik atas benda,
mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas
mem...
 Lembaga Penegak HAM
 1. Komnas HAM (komisi hak asasi
manusia) adalah lembaga yang
mandiri yang kedudukannya setingkat
d...
2. Pengadilan HAM;
 Komnas ham melakukan pemanggilan
saksi dan pihak kejaksaan yang
melakukan penuntutan di pengadilan
ha...
 Mengembangkan Pendidikan Ham;
 Pembelajaran ham sejak dini merupakan
tuntutan bagi pembangunan bangsa. Moral
bangsa aka...
 Pembelajaran ham hrs disesuaikan
dgn tingkatan usia dan golongan
masyarakat serta adanya keselarasan
antara pembelajaran...
 Pembelajaran ham sejak dini
dilaksanakan tidak hanya sbg
pengetahuan ttg ham ttp juga
mengembangkan sikap dan
keterampil...
 Pengetahuan ttg ham mencakup hak dan
kewajiban setiap manusia, hak-hak anak,
hak-hak perempuan, masalah keadilan dan
plu...
 Menghargai hak orang lain, menyadari
bhw kerja sama lebih baik dari pada
konflik, mampu bertanggungjawab
atas tindakan y...
BAB 8 GEOPOLITIK
Geopolitik berasal dari kata geo=bumi, politik
berasal dari politeia=kesatuan masyarakat
yg berdiri sendi...
Latar Belakang Wawasan Nusantara;
1. Falsafah Pancasila
Mengutamakan kepentingan masyarakat
daripada kepentingan pribadi d...
 3. Aspek sosial budaya
 Indonesia memiliki beragam suku,
agama, bahasa dan adat-istiadat.
 4. Aspek historis
 Mempert...
 Kedudukan Wawasan Nusantara
 1. Pancasila sbg falsafah, ideologi
bangsa dan dasar negara
berkedudukan sbg landasan idii...
 3. Wawasan Nusantara sbg visi nasional
berkedudukan sbg landasan konsepsional
 4. Ketahanan Nasional sbg konsepsi
nasio...
 Posisi Indonesia diantara 2 benua dan
2 samudra memberi keuntungan dan
kerugian;
 Keuntungan;
 1. Menjadi jalur lalu l...
 3. Memudahkan Indonesia berinteraksi
dengan negara lain
 4. Mempercepat perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi...
 Kerugian;
 1. Terganggunya ketertiban dan
keamanan nasional
 2. Terjadinya pencurian ikan
 3. Terjadi perompak atas k...
 Wawasan Nusantara sbg cara pandang
dan sikap B Indonesia mengenai diri
dan lingkungannya dengan
mengutamakan persatuan d...
1. Perwujudan kepulauan nusantara sbg
satu kesatuan politik
2. Sbg satu kesatuan ekonomi
3. Satu kesatuan sosial dan buday...
BAB 9
GEOSTRATEGI
 Geostrategi; suatu strategi dalam
memanfaatkan kondisi geografis
negara dalam menentukan kebijakan,
tu...
 Latar Belakang Geostrategi/Ketahanan
Nasional; Indonesia menjadi ajang
persaingan kepentingan dan
perebutan pengaruh neg...
 Fungsi Geostrategi/Ketahanan
Nasional;
Daya tangkal; (a) Ketahanan pada
aspek ideologi (b) Aspek politik (c)
Aspek ekono...
 Implementasi Ketahanan Nasional;
 1. Bidang politik; (a) menghadapi globalisasi
perlu peningkatan kompetensi diplomat
m...
 2. Bidang Ekonomi; hal-hal yang harus
dibenahi dalam ketahanan nasional
ekonomi adalah menata kebijakan
fiskal, industri...
 4. Bidang Hukum; profesionalitas
aparat hukum, pemberantasan korupsi
dan ham.
Sekian dan Terimakasih
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1

25.064 visualizações

Publicada em

Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1

  1. 1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN i g n suryanegara fakultas ekonomi universitas tabanan
  2. 2. HAK ASASI MANUSIA  Pengertian Hak Asasi Manusia  Hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak hidup sebagai manusia (Tilaar 2001).
  3. 3.  Dalam UU no. 39/1999 tentang hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.
  4. 4. KEWARGANEGARAAN  ADALAH MATA KULIAH YANG MEMBAHAS TENTANG BAGAIMANA SIKAP SEORANG WARGA NEGARA SEHINGGA DAPAT MENJADI SEORANG INDIVIDU YANG MAMPU BERPARTISIPASI DALAM UPAYA MENGHENTIKAN BUDAYA KEKERASAN, MENYELESAIKAN KONFLIK DALAM MASYARAKAT SECARA DAMAI BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN NILAI-NILAI YANG UNIVERSAL, MEMILIKI WAWASAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA NASIONALISME YANG TINGGI, MEMILIKI KOMITMEN YANG KUAT TERHADAP NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA, DEMOKRASI, MEMILIKI PEMAHAMAN INTERNASIONAL BESERTA TANTANGANNYA DAN MEMPUNYAI PEMAHAMAN TENTANG CIVIL SOCIETY.
  5. 5. PEMAHAMAN TENTANG CIVIL SOCIETY  MATERI PERKULIAHAN 1. NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN (LATAR BELAKANG PERLUNYA NEGARA, PENGERTIAN DAN DEFINISI NEGARA, UNSUR-UNSUR NEGARA, KLASIFIKASI NEGARA, SIFAT ORGANISASI NEGARA, FUNGSI NEGARA, ELEMEN KEKUATAN NEGARA, HUBUNGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA, SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA),
  6. 6. 2. PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA (SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA, PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA, IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT),
  7. 7. 3. IDENTITAS NASIONAL (PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL, PARAMETER IDENTITAS NASIONAL, UNSUR- UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL),
  8. 8. 4. DEMOKRASI; ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA (ARTI, MAKNA DAN MANFAAT DEMOKRASI, NILAI- NILAI DEMOKRASI, PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI, JENIS-JENIS DEMOKRASI, PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA, MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI,
  9. 9. 5. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ASAS KEWARGANEGARAAN, MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN, SYARAT DAN TATACARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH, KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB,
  10. 10. 6. KONSTITUSI DAN RULE OF LAW (PENGERTIAN DAN DEFINISI KONSTITUSI, HAKEKAT DAN FUNGSI KONSTITUSI/UUD, DINAMIKA PELAKSANAAN KONSTITUSI/UUD 1945, INSTITUSI DAN MEKANISME PEMBUATAN KONSTITUSI/UUD 1945, UU, PERPU, PP DAN PERDA, PENGERTIAN RULE OF LAW, DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW),
  11. 11. 7. HAK ASASI MANUSIA (PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA, TUJUAN HAK ASASI MANUSIA, PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM, HAM PADA TATANAN GLOBAL DAN DI INDONESIA, HAM DI INDONESIA; PERMASALAHAN DAN PENEGAKANNYA, LEMBAGA PENEGAK HAM, MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN HAM),
  12. 12. 8. GEOPOLITIK (PENGERTIAN GEOPOLITIK, LATAR BELAKANG WAWASAN NUSANTARA, KEDUDUKAN FUNGSI DAN TUJUAN, KEDUDUKAN/STATUS WAWASAN NUSANTARA, BENTUK WAWASAN NUSANTARA, WADAH WAWASAN NUSANTARA, ISI WAWASAN NUSANTARA, TATALAKU WAWASAN NUSANTARA, IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA) ,
  13. 13. 9. GEOSTRATEGI (PENGERTIAN, LATAR BELAKANG, TUJUAN, FUNGSI, SIFAT, KONSEPSI DASAR, KOMPONEN STRATEGI ASTAGATRA, IMPLEMENTASI KETAHANAN NASIONAL),
  14. 14. 10. OTONOMI DAERAH (PENGERTIAN, LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN PRINSIP, PERKEMBANGAN UU OTODA,MODEL DESENTRALISASI, PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN, OTODA DAN DEMOKRASI, IMPLEMENTASI OTODA),
  15. 15. 11. MASYARAKAT MADANI (PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG, SEJARAH, KARAKTERISTIK DAN CIRI- CIRI, INSTITUSI PENEGAK MASYARAKAT MADANI, MASYARAKAT MADANI DAN INVESTASI DEMOKRASI, MENJADI MASYARAKAT MADANI INDONESIA),
  16. 16. 12. GOOD GOVERNANCE (PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG, PRINSIP DAN KONSEPSI, KARAKTERISTIK DASAR, PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA SEKTOR PUBLIK,PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM 0RGANISASI KEPEMERINTAHAN AKAN MEMBANTU PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI SEKTOR SWASTA, STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM GOOD GOVERNANCE, GOOD GOVERNANCE DALAM KERANGKA OTODA),
  17. 17. 13. GLOBALISASI PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG, TANTANGAN DAN ANCAMAN , INDONESIA MENGHADAPI GLOBALISASI, MEMPERKUAT DAYA TAHAN DAN DAYA SAING BANGSA.
  18. 18. NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN LATAR BELAKANG PERLUNYA NEGARA.  PERLUNYA NEGARA UNTUK MELINDUNGI INDIVIDU, WILAYAH DAN MASYARAKAT YANG LEMAH DARI INDIVIDU, ATAU PENGUASA YANG OTORITER.  MENURUT AHLI TATANEGARA SOKRATES, ARISTOTELES DAN PLATO, ADANYA NEGARA DIMULAI 400 TAHUN SEBELUM MASEHI. KEBERADAAN NEGARA DI DALAM MASYARAKAT MENURUT THOMAS VAN AQUINO DIDORONG OLEH 2 HAL YAITU MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL (ANIMAL SOCIAL) DAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK POLITIK (ANIMAL POLITICUM).
  19. 19. MANUSIA SEBAGAI MAHLUK SOSIAL MEMPUNYAI SIFAT TIDAK BISA HIDUP SENDIRI DAN JUGA SEBAGAI MAHLUK POLITIK MEMILIKI NALURI UNTUK BERKUASA. OLEH KARENA ITU, MENURUT THOMAS HOBBES, KEBERADAAN NEGARA SANGAT DIPERLUKAN SEBAGAI TEMPAT BERLINDUNG BAGI INDIVIDU, KELOMPOK DAN MASYARAKAT MAUPUN PENGUASA YANG KUAT (OTORITER), KARENA MENURUTNYA, MANUSIA DENGAN MANUSIA LAINNYA MEMILIKI SIFAT SEPERTI SERIGALA (HOMO HOMINI LUPUS).
  20. 20. PENGERTIAN DAN DEFINISI NEGARA  ORGANISASI YANG MEMILIKI SIFAT MONOPOLI YANG BERFUNGSI MENGATUR PEMERINTAH, RAKYAT DAN WILAYAH.  DEFINISI NEGARA MENURUT BEBERAPA AHLI; 1. NEGARA MENURUT JOHN LOCKE (1632 – 1704) DAN ROUSSEAU (1712 – 1778) ADALAH SUATU BADAN ATAU ORGANISASI HASIL DARI PERJANJIAN MASYARAKAT, 2. NEGARA MENURUT MAX WEBER ADALAH SUATU MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI MONOPOLI DALAM PENGGUNAAN KEKERASAN FISIK SECARA SAH DALAM SUATU WILAYAH, 3. NEGARA MENURUT ROGER F. SOLTAU ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU WEWENANG (AUTHORITY) YANG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN PERSOALAN-PERSOALAN BERSAMA, ATAS NAMA MASYARAKAT, 4. NEGARA MENURUT MAC IVER ADALAH SUATU NEGARA HARUS MEMENUHI 3 UNSUR POKOK YAITU PEMERINTAHAN, KOMUNITAS ATAU RAKYAT DAN WILAYAH TERTENTU.
  21. 21. UNSUR-UNSUR NEGARA  UNSUR NEGARA MELIPUTI PENDUDUK, WILAYAH, DAN PEMERINTAH
  22. 22. KLASIFIKASI NEGARA  KLASIFIKASI NEGARA DITINJAU DARI JUMLAH ORANG YANG BERKUASA DAN ORIENTASI KEKUASAAN; 1. MONARKI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH SATU ORANG (RAJA) UNTUK KEPENTINGAN SELURUH RAKYAT (BENTUK POSITIP),
  23. 23. 2. TIRANI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH SATU ORANG UNTUK KEPENTINGAN SATU ORANG ATAU PENGUASA SAJA (BENTUK NEGATIP),. 3. ARISTOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG UNTUK KEPENTINGAN KESELURUHAN RAKYAT (BENTUK POSITIF) 4. OLIGARKI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BEBERAPA ORANG, NAMUN UNTUK KEPENTINGAN BEBERAPA ORANG TSB (BENTUK NEGATIF), 5. DEMOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN KESELURUHAN RAKYAT (BENTUK POSITIF), SEDANGKAN MOBOKRASI ADALAH BENTUK PEMERINTAHAN YANG DIPIMPIN OLEH BANYAK ORANG UNTUK KEPENTINGAN PENGUASA SAJA (BENTUK NEGATIF)
  24. 24. BENTUK NEGARA DITINJAU DARI SISI KONSEP DAN TEORI MODEREN ; 1. NEGARA KESATUAN ADALAH NEGARA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT DENGAN SATU PEMERINTAH PUSAT YANG BERKUASA DAN MENGATUR SELURUH DAERAH. DALAM PELAKSANAANNYA NEGARA KESATUAN TERBAGI DUA YAITU DENGAN SISTEM SENTRALISASI (SELURUH PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN NEGARA LANGSUNG DIATUR DAN DIURUS OLEH PEMERINTAH PUSAT) DAN SISTEM DESENTRALISASI (KEPALA DAERAH DIBERIKAN KESEMPATAN DAN KEKUASAAN UNTUK MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI ATAU DIKENAL DENGAN OTONAMI DAERAH ATAU SWATANTRA), 2. NEGARA SERIKAT ADALAH BENTUK NEGARA YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA NEGARA BAGIAN DARI NEGARA SERIKAT.
  25. 25. BENTUK NEGARA MENURUT ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN; 1. MENURUT EKONOMI (NEGARA AGRARIS, NEGARA INDUSTRI, NEGARA BERKEMBANG, NEGARA SEDANG BERKEMBANG DAN NEGARA BELUM BERKEMBANG). SELAIN ITU DIKENAL JUGA NEGARA-NEGARA UTARA-SELATAN (NEGARA UTARA ; NEGARA MAJU/KAYA, NEGARA SELATAN; NEGARA SEDANG BERKEMBANG/MISKIN), 2. MENURUT POLITIK ; NEGARA DEMOKRATIS, NEGARA OTORITER, NEGARA TOTALITER, NEGARA SATU PARTAI, NEGARA MULTI PARTAI, DAN SEBAGAINYA. 3. MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN; (SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENTIL, PARLEMENTER, JUNTA MILITER DSB), 4. MENURUT IDEOLOGI BANGSA (NEGARA SOSIALIS, NEGARA LIBERAL, NEGARA KOMUNIS, NEGARA FASIS, NEGARA AGAMA, DSB)
  26. 26. SIFAT ORGANISASI NEGARA 1. SIFAT MEMAKSA (SETIAP NEGARA DAPAT MEMAKSAKAN KEHENDAK DAN KEKUASAANNYA BAIK MELALUI JALUR HUKUM MAUPUN JALUR KEKUASAAN ATAU KEKERASAN) 2. SIFAT MONOPOLI (SETIAP NEGARA MENGUASAI HAL-HAL TERTENTU DEMI TUJUAN NEGARA TANPA ADA SAINGAN), 3. SIFAT TOTALITAS ( SEMUA HAL TANPA KECUALI MENCAKUP KEWENANGAN NEGARA MISALNYA SEMUA ORANG HARUS MEMBAYAR PAJAK, SEMUA ORANG WAJIB
  27. 27. FUNGSI NEGARA 1. FUNGSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN (NEGARA MELINDUNGI RAKYAT, WILAYAH DAN PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN BAIK DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR YANG DAPAT MENGGANGGU PERTAHANAN DAN KEAMANAN), 2. FUNGSI PENGATURAN DAN KETERTIBAN (NEGARA MENCIPTAKAN UU DAN PP SERTA MENJALANKANNYA DEMI TERWUJUDNYA TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA) 3. FUNGSI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN (NEGARA MELAKUKAN EKSPLORASI SDA MAUPUN SDM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEHINGGA TERWUJUD KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN BAGI SELURUH RAKYAT, 4. FUNGSI KEADILAN MENURUT HAK DAN KEWAJIBAN (NEGARA MENCIPTAKAN DAN MENEGAKKAN HUKUM SECARA TEGAS DAN TANPA PILIH KASIH MENURUT HAK DAN KEWAJIBAN YANG TELAH DIKONTRIBUSIKAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA, CONTOH NEGARA MENEGAKKAN SISTEM HUKUM MELALUI LEMBAGA PERADILAN)
  28. 28. HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA  NEGARA WAJIB MELINDUNGI KEPENTINGAN KESELURUHAN RAKYAT TANPA KECUALI.
  29. 29. ELEMEN KEKUATAN NEGARA 1. SDM; JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN WARGA, NILAI BUDAYA MASYARAKAT DAN KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT. 2. TERITORIAL NEGARA; LUAS WILAYAH (DARAT, LAUT, UDARA), LETAK GEOGRAFIS DAN SITUASI NEGARA TETANGGA. 3. SDA; KANDUNGAN MINERAL, KESUBURAN, KEKAYAAN LAUT, DAN HUTAN. 4. KAPASITAS PERTANIAN DAN INDUSTRI; SEKTOR PERTANIAN MEMPENGARUHI KEKUATAN NEGARA KARENA PERTANIAN MEMASOK KEBUTUHAN POKOK SEPERTI BERAS, SAYUR, LAUK PAUK DLL 5. KEKUATAN MILITER DAN MOBILITASNYA ; JUMLAH PERSONIL, KUALITAS DAN PERALATAN. 6. ELEMEN KEKUATAN YANG TAK BERWUJUD; BERUPA KEPRIBADIAN DAN KEPEMIMPINAN, EFISIENSI BIROKRASI, PERSATUAN BANGSA, DUKUNGAN INTERNASIONAL, REPUTASI BANGSA, NASIONALISME DSB.
  30. 30. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA. 1. BADAN LEGISLATIF; BADAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PEMBUAT UU ATAU PERDA YANG PENGESAHANNYA DILAKUKAN BERSAMA DENGAN PRESIDEN ATAU KEPALA DAERAH. LEMBAGA INI MELIPUTI DPR, DPRD, YANG MASING-MASING MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MENURUT TINGKATANNYA. BADAN LAIN YANG MEMILIKI HUBUNGAN LANGSUNG DENGAN DPR ADALAH BPK. BADAN INI MEMILIKI FUNGSI SEBAGAI AUDITOR (PEMERIKSA) KEUANGAN NEGARA YANG HASIL PEMERIKSAANNYA DISAMPAIKAN SECARA RUTIN SETIAP TIGA BULAN KEPADA DPR SEBAGAI BAHAN MASUKAN BAGI DPR UNTUK MENGAWASI PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA.
  31. 31. 2. BADAN EKSEKUTIF; BADAN YANG BERFUNGSI MENJALANKAN UU YANG MENDAPAT PERSETUJUAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA DPR DAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, PARA MENTERI DEPARTEMEN DAN NON DEPARTEMEN, GUBERNUR BESERTA MUSPIDA, BUPATI/WALI KOTA BESERTA MUSPIDA, CAMAT, LURAH/DESA.
  32. 32. 3. BADAN YUDIKATIF; BADAN YANG BERFUNGSI MENGADILI PENERAPAN UU. LEMBAGA INI MELIPUTI MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN KOMISI YUDISIAL
  33. 33. TUGAS DAN FUNGSI BADAN YUDIKATIF MELIPUTI;  MAHKAMAH AGUNG; MEMBERI PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN GRASI, AMNESTI, ABOLISI, REHABILITASI, YANG MERUPAKAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM BIDANG HUKUM. DISAMPING JUGA MENJALANKAN TINJAUAN YUDISIAL (YUDICIAL REVIEW) YAITU MELAKUKAN UJI PERATURAN PEMERINTAH YANG BERTENTANGAN DENGAN UU YANG
  34. 34.  MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) ; BERFUNGSI MELAKUKAN UJI UU TERHADAP UUD 1945, MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN MELAKUKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BILA MELAKUKAN PELANGGARAN UUD 1945.
  35. 35.  KOMISI YUDISIAL (KY) BERWENANG MEREKRUT DAN MENYELEKSI CALON HAKIM AGUNG . FUNGSI PENGAWASAN HAKIM DARI TINGKAT PENGADILAN NEGERI SAMPAI MAHKAMAH AGUNG MAUPUN HAKIM KONSTITUSI YANG SEMULA DILAKUKAN OLEH KY TELAH DIBATALKAN OLEH MK SEHINGGA FUNGSI PENGAWASAN HAKIM
  36. 36. BAB 2 PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA
  37. 37. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS;  MENGETAHUI SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA  MENJELASKAN PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA  MENGURAIKAN IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
  38. 38. SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA  ISTILAH PANCASILA PERTAMA KALI DITEMUKAN DALAM BUKU SUTASOMA KARYA EMPU TANTULAR YANG DITULIS PADA JAMAN MAJAPAHIT ABAD KE 14. DIARTIKAN SEBAGAI PERINTAH KESUSILAAN YANG JUMLAHNYA 5 YANG BERISI 5 LARANGAN YAITU  MELAKUKAN KEKERASAN  MENCURI  BERJIWA DENGKI  BERBOHONG  MABUK AKIBAT MINUMAN KE
  39. 39.  ISTILAH SILA ITU DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI ATURAN YANG MELATARBELAKANGI PERILAKU SESEORANG ATAU BANGSA, KELAKUAN ATAU PERBUATAN YANG MENURUT ADAB (SOPAN-SANTUN), DASAR ADAB, AKHLAK, DAN MORAL
  40. 40.  PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA PERTAMA KALI DIUSULKAN OLEH IR. SOEKARNO PADA TANGGAL 1 JUNI 1945 DI HADAPAN SIDANG BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI). RUMUSAN PANCASILA YANG DIKEMUKAKAN TSB TERDIRI ATAS ;  KEBANGSAAN INDONESIA  INTERNASIONAL ATAU KEMANUSIAAN  MUFAKAT ATAU DEMOKRASI  KESEJAHTERAAN SOSIAL  KETUHANAN YANG BERKEMANUSIAAN
  41. 41.  PADA TANGGAL 22 JUNI 1945 TOKOH-TOKOH BPUPKI YANG DIBERI NAMA PANITIA SEMBILAN MENGADAKAN PERTEMUAN UNTUK MEMBAHAS PIDATO SERTA USUL- USUL MENGENAI DASAR NEGARA YANG TELAH DIKEMUKAKAN DALAM SIDANG-SIDANG BPUPKI
  42. 42.  DALAM PEMBAHASAN TSB DISUSUNLAH SEBUAH PIAGAM YANG DIBERI NAMA PIAGAM JAKARTA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT RUMUSAN DAN SISTEMATIKA PANCASILA SEBAGAI BERIKUT;  KETUHANAN, DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB  PERSATUAN INDONESIA  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
  43. 43. PANITIA SEMBILAN TSB ADALAH;  IR SOEKARNO  DRS. MOH. HATTA  MR. A.A MARAMIS  ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO  ABDOEL KAHAR MUZAKAR  HAJI AGUS SALIM  MR ACHMAD SOEBARDJO  K H WACHID HASYIM  MR MOH YAMIN
  44. 44. DAPAT DISIMPULKAN  SECARA HISTORIS PANCASILA LAHIR TANGGAL 1 JUNI 1945  SECARA YURIDIS PANCASILA LAHIR TANGGAL 18 AGUSTUS 1945
  45. 45. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA  PENGERTIAN IDEOLOGI  IDEOLOGI BERASAL DARI BAHASA YUNANI YAITU EIDOS DAN LOGOS. EIDOS BERARTI GAGASAN DAN LOGOS BERARTI BERBICARA (ILMU). SECARA ETIMOLOGI IDEOLOGI ADALAH BERBICARA TENTANG GAGASAN/ILMU YANG MEMPELAJARI TENTANG GAGASAN. GAGASAN YANG DIMAKSUD DISINI ADALAH GAGASAN YANG MURNI ADA DAN MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG ADA ATAU BERDOMISILI DALAM WILAYAH NEGARA DIMANA MEREKA BERADA.
  46. 46. DEFINISI IDEOLOGI  BP 7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS DAN DIBERI PETUNJUK TENTANG PELAKSANAAN DALAM MENANGGAPI DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  PROF DR MASWADI RAUF, AHLI ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA. IDEOLOGI ADALAH RANGKAIAN (KUMPULAN) NILAI YANG DISEPAKATI BERSAMA UNTUK MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM MENCAPAI TUJUAN ATAU KESEJAHTERAAN BERSAMA
  47. 47. DEFINISI IDEOLOGI  BP 7 PUSAT, IDEOLOGI ADALAH AJARAN, DOKTRIN, TEORI YANG DIYAKINI KEBENARANNYA YANG DISUSUN SECARA SISTEMATIS DAN DIBERI PETUNJUK TENTANG PELAKSANAAN DALAM MENANGGAPI DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  PROF DR MASWADI RAUF, AHLI ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA. IDEOLOGI ADALAH RANGKAIAN (KUMPULAN) NILAI YANG DISEPAKATI BERSAMA UNTUK MENJADI LANDASAN ATAU PEDOMAN DALAM MENCAPAI TUJUAN ATAU KESEJAHTERAAN BERSAMA
  48. 48.  BERDASARKAN DEFINISI TSB DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PANCASILA ADALAH KUMPULAN NILAI/NORMA YANG MELIPUTI SILA-SILA PANCASILA SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945, ALINEA IV YANG TELAH DITETAPKAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945
  49. 49.  PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA  IDEOLOGI TERBUKA ADALAH IDEOLOGI YANG DAPAT BERINTERAKSI DENGAN IDEOLOGI YANG LAIN. ARTINYA IDEOLOGI PANCASILA DAPAT MENGIKUTI PERKEMBANGAN YANG TERJADI PADA NEGARA LAIN YANG MEMILIKI IDEOLOGI YANG BERBEDA DENGAN PANCASILA DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT
  50. 50. IDEOLOGI PANCASILA MEMILIKI NILAI-NILAI YANG MELIPUTI;  NILAI DASAR; NILAI YANG ADA DALAM IDEOLOGI PANCASILA YANG MERUPAKAN REPRESENTASI DARI NILAI ATAU NORMA DALAM MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA INDONESIA. NILAI DASAR MERUPAKAN NILAI YANG TIDAK BISA BERUBAH- UBAH SEPANJANG BANGSA INDONESIA BERPEDOMAN PADA NILAI TSB. CONTOH DARI NILAI DASAR ADALAH SILA-SILA PANCASILA YANG ADA DALAM ALINEA IV, UUD 1945 YANG DITETAPKAN PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 1945.
  51. 51. 1. NILAI INSTRUMENTAL; ADALAH NILAI YANG MERUPAKAN PENDUKUNG UTAMA DARI NILAI DASAR (PANCASILA). NILAI INI DAPAT MENGIKUTI SETIAP PERKEMBANGAN ZAMAN BAIK DALAM NEGERI MAUPUN DARI LUAR NEGERI. NILAI INI DAPAT BERUPA TAP MPR, UU, PP,DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG ADA UNTUK MENJADI TATANAN DALAM PELAKSANAAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEGANGAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. NILAI DAPAT BERUBAH SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN.
  52. 52. 1. NILAI PRAKTIS; NILAI YANG HARUS ADA DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN NEGARA, ARTINYA BERUPA SEMANGAT PENYELENGGARA NEGARA DARI PUSAT HINGGA DAERAH UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN SILA-SILA PANCASILA SECARA KONSEKUEN CONTOH TELADAN UNTUK TIDAK KKN
  53. 53. FUNGSI DAN PERANAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.  PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DI INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP YANG MEMPERSATUKAN BANGSA INDONESIA.  PANCASILA SEBAGAI CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA INDONESIA  PANCASILA SEBAGAI MORAL PEMBANGUNAN  PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA
  54. 54.  IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT  PANCASILA HARUS MENJADI PETUNJUK HIDUP WARGA NEGARA MENUJU DAYA SAING BANGSA.
  55. 55. IMPLEMENTASI SILA PERTAMA; KETUHANAN YANG MAHA ESA  KETUHANAN YANG MAHA ESA, SILA INI MENGHENDAKI SETIAP WARGA NEGARA UNTUK MENJUNJUNG TINGGI AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA. SETIAP WARGA NEGARA DIHARAPKAN MEMPUNYAI KEYAKINAN AKAN TUHAN YANG MENCIPTAKAN MANUSIA DAN DUNIA SERTA ISINYA. KEYAKINAN AKAN TUHAN TSB. DIWUJUDKAN DENGAN MEMELUK AGAMA SERTA KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, TERDAPAT BEBERAPA PEDOMAN YANG DAPAT DILAKUKAN; TAKWA (SECARA SADAR PATUH MELAKUKAN PERINTAH TUHAN), WALAUPUN AGAMA BERBEDA DAPAT BEKERJASAMA DALAM BIDANG SOSIAL, PEREKONOMIAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN, SALING MENGHORMATI DAN KEBEBASAN MENJALANKAN IBADAH SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA, TIDAK MEMAKSAKAN SUATU AGAMA DAN KEPERCAYAAN KEPADA ORANG LAIN.
  56. 56. IMPLEMENTASI SILA KEDUA; KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.  BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA ADALAH; SESAMA MANUSIA TIDAK SALING MELECEHKAN, SESAMA MANUSIA PUNYA RASA MEMILIKI, SETIAP MANUSIA MENJAGA KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN, TIDAK SEMENA-MENA TERHADAP ORANG LAIN, MENJUNJUNG TINGGI NILAI KEMANUSIAAN, GEMAR MELAKUKAN KEGIATAN KEMANUSIAAN (DONOR DARAH MENYANTUNI ANAK YATIM), BERANI MEMBELA KEBENARAN DAN KEADILAN.
  57. 57. IMPLEMENTASI SILA KETIGA; PERSATUAN INDONESIA  MERUJUK PADA PERSATUAN YANG UTUH DANTIDAK TERPECAH BELAH ATAU BERSATUNYA BERMACAM-MACAM PERBEDAANSUKU, AGAMA DAN LAIN-LAIN YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA. PERSATUAN INI TERJADI KARENA DIDORONG KEINGINAN UNTUK MENCAPAI KEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS DALAM WADAH NEGARA YANG MERDEKA DAN BERDAULAT, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, SERTA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN ABADI. BUTIR IMPLEMENTASINYA SBB; A) KEPENTINGAN NEGARA DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN B) BERKORBAN (BEKERJA KERAS DAN MEMBAYAR PAJAK), C) BANGGA SEBAGAI BANGSA INDONESIA (BERANI DAN PERCAYA DIRI SEBAGAI WARGANEGARA INDONESIA), MEMAJUKAN PERGAULAN DEMI PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG BERBINEKA TUNGGAL IKA
  58. 58. IMPLEMENTASI SILA KEEMPAT; KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KE- BIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN  MEMPUNYAI MAKNA BAHWA KEKUASAAN ADA DI TANGAN RAKYAT, DAN DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAANNYA, RAKYAT MENJALANKAN SISTEM PERWAKILAN DAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN JALAN MUSYAWARAH YANG DIKENDALIKAN DENGAN PIKIRAN YANG SEHAT, JERNIH, LOGIS SERTA PENUH TANGGUNGJAWAB BAIK KEPADA TUHAN MAUPUN RAKYAT YANG DIWAKILINYA. BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA SBB; A) MASYARAKAT HARUS MENGAWASI WAKIL RAKYAT, B) TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK KEPADA ORANG LAIN, C) MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA D) MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DILIPUTI OLEH SEMANGAT KEKELUARGAAN, E) HASIL MUSYAWARAH HARUS DITERIMA DAN DILAKSANAKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB, F) MUSYAWARAH DILAKUKAN DENGAN AKAL SEHAT DAN SESUAI DENGAN HATI NURANI YANG LUHUR. G) KEPUTUSAN YANG DIAMBIL HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA MORAL KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, MENJUNJUNG TINGGI HARKAT MARTABAT MANUSIA SERTA NILAI-NILAI KEBENARAN DAN KEADILAN.
  59. 59. IMPLEMENTASI SILA KELIMA; KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA  SILA INI MEMPUNYAI MAKNA BAHWA SELURUH RAKYAT INDONESIA MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG ADIL DALAM BIDANG HUKUM, POLITIK, EKONOMI, KEBUDAYAAN DAN KEBUTUHAN SPIRITUAL ROHANI SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR. BUTIR-BUTIR IMPLEMENTASINYA ADALAH SBB; A) PERBUATAN LUHUR SALING MEMBANTU, B) BERSIKAP ADIL DAN TIDAK PILIH KASIH, C) SUKA MEMBERI PERTOLONGAN, TIDAK EGOIS DAN INDIVIDUALISME, D) BEKERJA KERAS, BERUSAHA, TIDAK PASRAH KEPADA TUHAN, E) MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN.
  60. 60.  IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIATAS ADALAH MERUPAKAN PENJABARAN DARI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN DAN IDEOLOGI BANGSA INDONESIA. MENJADI KEWAJIBAN BANGSA INDONESIA UNTUK MENERAPKAN DENGAN BAIK DAN BENAR SEHINGGA KEHIDUPAN ADIL DAN MAKMUR DAPAT DICAPAI.
  61. 61. 3 IDENTITAS NASIONAL
  62. 62. PENGERIAN IDENTITAS NASIONAL  Manivestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri- ciri khas, dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya (Wibisono Koento, 2005).
  63. 63.  Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diberi atribut nasional.
  64. 64. PARAMETER IDENTITAS NASIONAL 1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktipitas masyarakat sehari- harinya. Identitas ini menyangkut adat-istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah-tamah, hormat menghormati orang tua dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan
  65. 65. 2. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang- undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa dan lagu kebangsaan.
  66. 66. 3. Alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan (borobudur, prambanan, masjid dan gereja), peralatan manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam) dan teknologi (pesawat terbang, kapal laut dll)
  67. 67. 4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu seperti di Indonesia dikenal dengan bulu tangkis..
  68. 68. UNSUR PEMBENTUK BERDASAR PARAMETER SOSIOILOGI  Pengertian parameter identitas nasional berdasarkan sosiologis; (suku bangsa, kebudayaan, bahasa, kondisi geografis)
  69. 69. 1. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada sejak lahir) yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia sebagai bangsa dengan banyak suku dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku. Setiap suku mempunyai adat-istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda namun mampu berintegrasi sebagai bangsa Indonesia.
  70. 70. 2 Kebudayaan (kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat- istiadat) merupakan milik bersama dalam suatu kelompok artinya para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar
  71. 71. 3. Bahasa memiliki simbul yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya tsb tidak hadir di situ. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis namun bahasa Melayu dahulu dikenal sebagai bahasa penghubung. Pada tahun 1928 Bahasa Melayu ditetapkan menjadi Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.
  72. 72. 4.Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah
  73. 73. UNSUR-UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL  1. UNSUR SEJARAH  2. UNSUR KEBUDAYAAN  3. UNSUR SUKU BANGSA  4. UNSUR AGAMA  5. UNSUR BUDAYA UNGGUL  6. UNSUR BAHASA
  74. 74. UNSUR SEJARAH  BANGSA INDONESIA SECARA EKONOMIS DAN POLITIK PERNAH MENCAPAI ERA KEJAYAAN DI WILAYAH ASIA TENGGARA YAITU PADA ERA PEMERINTAHAN KERAJAAN MAJAPAHIT DAN SRIWIJAYA.
  75. 75. KEBUDAYAAN  1. AKAL BUDI SIKAP DAN PERILAKU YANG DIMILIKI DALAM INTERAKSINYA ANTARA SESAMA (HORIZONTZL), ANTARA PIMPINAN DENGAN STAF,ANAK DENGAN ORANG TUA YANG DILANDASI HORMAT MENGHORMATI ANTAR SESAMA, SOPAN-SANTUN DALAM SIKAP DAN TUTUR KATA DAN HORMAT PADA ORANG TUA.
  76. 76.  2. PERADABAN (CIVILITY)  MELIPUTI ASPEK IDEOLOGI (SILA-SILA DALAM PANCASILA), POLITIK (DEMOKRASI LANGSUNG DALAM PEMILU), EKONOMI (USAHA KECIL DAN KOPERASI), SOSIAL (SEMANGAT GOTONG-ROYONG, SIKAP RAMAH-TAMAH, MURAH SENYUM, SETIA KAWAN)
  77. 77.  3. PENGETAHUAN (KNOWLEDGE) MELIPUTI PRESTASI ANAK BANGSA DALAM BIDANG OLAH RAGA BULU TANGKIS DUNIA, KARYA ANAK BANGSA DALAM BIDANG TEKNOLOGI PESAWAT TERBANG (PEMBUATAN PESAWAT TERBANG CN 235 IPTN BANDUNG, TEKNOLOGI KAPAL LAUT PHINISI), PRESTASI ANAK BANGSA DALAM MENJUARAI LOMBA OLIMPIADE FISIKA DAN KIMIA DLL
  78. 78. BUDAYA UNGGUL  BUDAYA UNGGUL ADALAH SEMANGAT DAN KULTUR KITA UNTUK MENCAPAI KEMAJUAN DENGAN CARA “KITA HARUS BISA, KITA HARUS BERBUAT TERBAIK, KALAU ORANG LAIN BISA MENGAPA KITA TIDAK BISA.
  79. 79. SUKU BANGSA  ADANYA SUKU BANGSA YANG MAJEMUK TERLIHAT DARI JUMLAH 300 SUKU BANGSA DAN JUMLAH PENDUDUK 210 JUTA (2003)
  80. 80. AGAMA  IDENTITAS NASIONAL DALAM ASPEK AGAMA ADALAH MASYARAKAT AGAMIS DAN MEMILIKI HUBUNGAN ANTARUMAT SEAGAMA DAN ANTARUMAT BERAGAMA YANG RUKUN. NEGARA INDONESIA MENGAKUI MULTI AGAMA YANG DIANUT BANGSANYA YAITU ISLAM, KATHOLIK, KRISTEN, HINDU, BUDHA, DAN KONG HU CU.
  81. 81. BAHASA  BAHASA INDONESIA DIKENAL SEBAGAI BAHASA MELAYU YANG MERUPAKAN BAHASA PENGHUBUNG BERBAGAI ETNIS YANG MENDIAMI KEPULAUAN NUSANTARA. BAHASA MELAYU PADA 1928 DITETAPKAN OLEH PEMUDA DARI BERBAGAI SUKU BANGSA INDONESIA DALAM PERISTIWA SUMPAH PEMUDA SEBAGAI BAHASA PERSATUAN BANGSA INDONESIA.
  82. 82. 4 DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 1. MENYEBUTKAN PENGERTIAN, MAKNA DAN MANFAAT DEMOKRASI 2. MENGURAIKAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 3. MENGETAHUI PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI 4. MENYEBUTKAN JENIS-JENIS DEMOKRASI 5. MEMBEDAKAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA DENGAN PRINSIP DEMOKRASI YANG UNIVERSAL 6. MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
  83. 83.  DEMOKRASI BERASAL DARI KATA YUNANI DEMOS DAN KRATOS. DEMOS ARTINYA RAKYAT, KRATOS ARTINYA PEMERINTAHAN. DEMOKRASI BERARTI PEMERINTAHAN RAKYAT YAITU PEMERINTAHAN YANG RAKYATNYA MEMEGANG PERANAN YANG SANGAT MENENTUKAN
  84. 84.  MAKNA DEMOKRASI ADALAH PEMERINTAH DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT.  MERUJUK KONSEP KEHIDUPAN NEGARA ATAU MASYARAKAT DIMANA WARGA NEGARA DEWASA TURUT BERPARTISIPASI DALAM PEMERINTAHAN MELALUI WAKILNYA YANG DIPILIH MELALUI PEMILU, MENJAMIN KEMERDEKAAN BERBICARA, BERAGAMA, BERPENDAPAT, BERSERIKAT MENEGAKKAN RULE OF LAW, ADANYA PEMERI NTAHAN MAYORITAS YANG MENGHORMATI HAK- HAK MINORITAS, SALING MEMBERI PELUANG UNTUK KEHIDUPAN YANG LAYAK
  85. 85. MANFAAT DEMOKRASI  1. KESETARAAN SEBAGAI WARGA  NEGARA  2. MEMENUHI KEBUTUHAN UMUM  3. PLURALISME DAN KOMPROMI  4. MENJAMIN HAK-HAK DASAR  5. PEMBARUAN KEHIDUPAN SOSIAL
  86. 86. NILAI-NILAI DEMOKRASI  DEMOKRASI MEMERLUKAN USAHA NYATA SETIAP WARGA NEGARA DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA DAN DIJADIKANNYA DEMOKRASI SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA.
  87. 87. NILAI-NILAI DEMOKRASI MEMBUTUHKAN HAL-HAL 1. KESADARAN AKAN PLURALISME MENJAGA KEBERAGAMAN YANG ADA DI MASYARAKAT, MENJAMIN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP WARGA NEGARA. KESADARAN PLURALITAS PENTING KARENA RAKYAT INDONESIA SEBAGAI BANGSA YANG SANGAT BERAGAM DARI SISI ETNIS, BAHASA, BUDAYA, AGAMA, DAN POTENSI ALAMNYA.
  88. 88. 2.SIKAP YANG JUJUR DAN PIKIRAN YANG SEHAT. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIDASARKAN PADA PRINSIP MUSYAWARAH MUFAKAT, PRINSIP KEJUJURAN, LOGIS, AKAL SEHAT DENGAN MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA YANG ADA.
  89. 89. 3.DEMOKRASI MEMBUTUHKAN KERJA SAMA ANTAR WARGA MASYARAKAT DAN SIKAP SERTA ITIKAD BAIK. 4. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN SIKAP KEDEWASAAN. 5. DEMOKRASI MEMBUTUHKAN PERTIMBANGAN MORAL.
  90. 90. PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI; 1. KONTROL ATAS KEPUTUSAN PEMERINTAH 2. PEMILIHAN YANG TELITI DAN JUJUR 3. HAK MEMILIH DAN DIPILIH 4. KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT TANPA ANCAMAN 5. KEBEBASAN MENGAKSES INFORMASI 6. KEBEBASAN BERSERIKAT YANG TERBUKA
  91. 91. PARAMETER DEMOKRASI 1.PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN MELALUI PEMILU 2.SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN SECARA TRANSPARAN 3. PENGATURAN SISTEM DAN DISTRIBUSI KEKUASAAN NEGARA UNTUK MENGHINDARI PENUMPUKAN KEKUASAAN DALAM SATU TANGAN (EKSEKUTIF, LEGISLATIF,YUDIKATIF) 4. PENGAWASAN OLEH RAKYAT TERHADAP JALANNYA PEMERINTAHAN.
  92. 92. JENIS-JENIS DEMOKRASI 1. DEMOKRASI BERDASARKAN CARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT; - DEMOKRASI LANGSUNG, - DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG (DEMOKRASI PERWAKILAN), - DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN SISTEM PENGAWASAN LANGSUNG DARI RAKYAT (MERUPAKAN CAMPURAN ANTARA DEMOKRASI LANGSUNG DENGAN DEMOKRASI PERWAKILAN)
  93. 93.  DEMOKRASI PERWAKILAN ANTARA LAIN DIJALANKAN DI SWISS. RAKYAT MEMILIH WAKILNYA UNTUK DUDUK DALAM LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT, TETAPI WAKIL RAKYAT DALAM MENJALANKAN TUGASNYA DIAWASI RAKYAT MELALUI REFERENDUM DAN INISIATIF RAKYAT
  94. 94.  REFERENDUM ADALAH PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MENGETAHUI KEHENDAK RAKYAT SECARA LANGSUNG
  95. 95. REFERENDUM DIKLASIFIKASI A. REFERENDUM WAJIB,  DILAKUKAN KETIKA ADA PERUBAHAN ATAU PEMBENTUKAN NORMA PENTING DAN MENDASAR DALAM UUD (KONSTITUSI) ATAU UU YANG SANGAT POLITIS. UUD, UU YANG TELAH DIBUAT OLEH LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN RAKYAT MELALUI PEMUNGUTAN SUARA TERBANYAK
  96. 96. B. REFERENDUM TIDAK WAJIB,  DILAKSANAKAN JIKA DALAM WAKTU TERTENTU SETELAH RANCANGAN UU DIUMUMKAN, SEJUMLAH RAKYAT MENGUSULKAN DIADAKAN REFERENDUM. JIKA DALAM WAKTU TERTENTU TIDAK ADA PERMINTAAN DARI RAKYAT, RANCANGAN UU ITU DAPAT MENJADI UU YANG BERSIFAT TETAP
  97. 97. C. REFERENDUM KONSULTATIF  HANYA SEBATAS MEMINTA PERSETUJUAN KARENA RAKYAT TIDAK MENGERTI PERMASALAHANNYA, PEMERINTAH MEMINTA PERTIMBANGAN PADA AHLI BIDANG TERTENTU YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN TSB
  98. 98. 2. DEMOKRASI BERDASARKAN TITIK PERHATIAN ATAU PRIORITAS; A. DEMOKRASI FORMAL, SECARA HUKUM MENEMPATKAN SEMUA ORANG DALAM KEDUDUKAN YANG SAMA DALAM BIDANG POLITIK, INDIVIDU DIBERIKAN KEBEBASAN YANG LUAS SEHINGGA DEMOKRASI INI DISEBUT DEMOKRASI LIBERAL.
  99. 99. B. DEMOKRASI MATERIAL  MEMANDANG MANUSIA MEMPUNYAI KESAMAAN DALAM BIDANG SOSIAL EKONOMI SEHINGGA PERSAMAAN DI BIDANG POLITIK TIDAK MENJADI PRIORITAS. DEMOKRASI INI DIKEMBANGKAN DI NEGARA SOSIALIS KOMUNIS.
  100. 100. C. DEMOKRASI CAMPURAN, MERUPAKAN CAMPURAN DARI A DAN B, YANG BERUPAYA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT DENGAN MENEMPATKAN PERSAMAAN DERAJAT DAN HAK SETIAP ORANG.
  101. 101. 3. DEMOKRASI BERDASARKAN PRINSIP IDEOLOGI. A. DEMOKRASI LIBERAL, MEMBERIKAN KEBEBASAN YANG LUAS PADA INDIVIDU, CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DIMINIMALKAN BAHKAN DITOLAK. TINDAKAN SEWENANG-WENANG PEMERINTAH TERHADAP WARGANYA DIHINDARI, PEMERINTAH BERTINDAK ATAS DASAR KONSTITUSI (HUKUM DASAR)
  102. 102. B. DEMOKRASI RAKYAT ATAU DEMOKRASI PROLETAR.  DEMOKRASI INI BERTUJUAN MENYEJAHTERAKAN RAKYAT. NEGARA YANG DIBENTUK TIDAK MENGENAL PERBEDAAN KELAS, SEMUA WARGA NEGARA MEMPUNYAI PERSAMAAN DALAM HUKUM DAN POLITIK.
  103. 103. 4. DEMOKRASI BERDASARKAN WEWENANG DAN HUBUNGAN ANTAR ALAT KELENGKAPAN NEGARA A. DEMOKRASI SISTEM PARLEMENTER DENGAN CIRI-CIRI  DPR LEBIH KUAT DARI PEMERINTAH  KEPALA PEMERINTAHAN/PERDANA MENTERI MEMIMPIN KABINET DENGAN SEJUMLAH MENTERI YANG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA DPR  KEDUDUKAN KEPALA NEGARA TERPISAH DARI KEPALA PEMERINTAHAN, TUGASNYA SEREMONIAL (MELANTIK KABINET, DUTA BESAR SEBAGAI PANGLIMA TERTINGGI AB)  JIKA PEMERINTAH DIANGGAP TIDAK MAMPU, ANGGOTA DPR MEMINTA MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PARLEMEN UNTUK MEMBUBARKAN PEMERINTAH, SEHINGGA PEMERINTAHAN DIPEGANG PEMERINTAH SEMENTARA SAMPAI TERBENTUK PEMERINTAHAN BARU HASIL PEMILU.
  104. 104. B. DEMOKRASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN CIRI-CIRI;  NEGARA DIKEPALAI PRESIDEN  KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN DIJALANKAN BERDASARKAN KEDAULATAN YANG DIPILIH DARI DAN OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG ATAU MELALUI BADAN PERWAKILAN  PRESIDEN MEMPUNYAI KEKUASAAN MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI  MENTERI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB PADA DPR MELAINKAN PADA PRESIDEN. PRESIDEN DAN DPR MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DAN TIDAK DAPAT SALING MEMBUBARKAN.
  105. 105. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA  ADA 4 MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH DITERAPKAN DALAM KEHIDUPAN KETATANEGARAAN YAITU DEMOKRASI LIBERAL, DEMOKRASI TERPIMPIN, DEMOKRASI PANCASILA, DEMOKRASI LANGSUNG PADA ERA REFORMASI
  106. 106. 1. DEMOKRASI PARLEMENTER (LIBERAL), DIPRAKTEKKAN PADA MASA BERLAKU UUD’45 (1945-1949), UUD RIS (1949), DAN UUD SEMENTARA (1950). PELAKSANAAN DEMOKRASI PARLEMENTER BERAKHIR PADA 5 JULI 1959 (PEMBERLAKUAN KEMBALI UUD 1945)
  107. 107. 2. DEMOKRASI TERPIMPIN  KEGAGALAN KONSTITUANTE DALAM MENETAPKAN UUD BARU YANG DIIKUTI SUHU POLITIK YANG MEMANAS DAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN BANGSA,PADA 5 JULI 1959 PRESIDEN SOEKARNO MENGELUARKAN DEKRIT PRESIDEN YANG DIPANDANG SEBAGAI USAHA MENCARI JALAN KELUAR MELALUI PEMBENTUKAN KEPEMIMPINAN YANG KUAT. UNTUK MENCAPAINYA DIGUNAKAN DEMOKRASI TERPIMPIN.
  108. 108. 3. DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARU  LATAR BELAKANG MUNCULNYA DEMOKRASI PANCASILA ADALAH ADANYA BERBAGAI PENYELEWENGAN DAN PERMASALAHAN YANG DIALAMI BANGSA INDONESIA PADA MASA BERLAKUNYA DEMOKRASI PARLEMENTER DAN DEMOKRASI TERPIMPIN. SEJAK LAHIRNYA ORDE BARU DIBERLAKUKAN DEMOKRASI PANCASILA. DALAM MENGGUNAKAN HAK-HAK DEMOKRASI HARUS DISERTAI RASA TANGGUNGJAWAB KEPADA TUHAN YME,MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN,MENJAMIN PERSATUAN DAN KESATUAN DAN HARUS DIMANFAATKAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL.
  109. 109. 4. DEMOKRASI LANGSUNG PADA ERA ORDE REFORMASI.  MERUPAKAN KONSENSUS UNTUK MENGADAKAN DEMOKRATISASI DALAM SEGALA BIDANG KEHIDUPAN UTAMANYA BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN HUKUM. BEBERAPA PERUBAHAN PELAKSANAAN DEMOKRASI; 1. PEMILU LEBIH DEMOKRATIS,2. PARTAI POLITIK LEBIH DEMOKRATIS,3. PENGATURAN HAM, 4.LEMBAGA DEMOKRASI LEBIH BERFUNGSI, 5.KONSEP TRIAS POLITIKA MASING-MASING BERSIFAT OTONOM PENUH.
  110. 110.  MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI  PENDIDIKAN SIKAP DEMOKRASI DAPAT DILAKUKAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK, SEKOLAH DAN PERKULIAHAN, MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN.
  111. 111. 5 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA  TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS; 1. MENJELASKAN PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 2. MENYEBUTKAN ASAS-ASAS KEWARGA NEGARAAN 3. MENGIDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR KEWARGANEGARAAN 4. MENGURAIKAN MENGENAI MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN 5. MENJELASKAN TATA CARA DAN BUKTI MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN 6. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/PEMERINTAH 7. MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 8. MEMBANGUN KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.
  112. 112. A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.  UUD’45 PASAL 26; WARGA NEGARA ADALAH BANGSA INDONESIA ASLI DAN BANGSA LAIN YANG DISAHKAN UU SEBAGAI WARGA NEGARA.  PASAL 1 UU NOMER 12/1958 DAN DINYATAKAN JUGA DALAM UU NOMER 12/2006, WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH ORANG- ORANG YANG BERDASARKAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN ATAU PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN ATAU PERATURAN YANG BERLAKU SEJAK PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 SUDAH MENJADI WARGA NEGARA RI
  113. 113.  HAK WARGA NEGARA;  SESUATU YANG DIPEROLEH DARI NEGARA SEPERTI HAK UNTUK HIDUP SECARA LAYAK, AMAN, PELAYANAN DAN HAL LAIN YANG DIATUR DALAM UU.
  114. 114.  KEWAJIBAN WARGA NEGARA DITETAPKAN OLEH UU SEPERTI; KEWAJIBAN UNTUK MEMBELA NEGARA, MENAATI UU,DSB.
  115. 115. ASAS KEWARGANEGARAAN  DALAM ASAS KEWARGANEGARAAN DALAM UU NOMOR 12 TAHUN 2006 DIKENAL 2 PEDOMAN; 1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM 2. ASAS KEWARGANEGARAAN KUSUS
  116. 116. 1. ASAS KEWARGANEGARAAN UMUM; A. ASAS KELAHIRAN (IUS SOLI), BERASAL DARI BAHASA LATIN. IUS=HUKUM ATAU PEDOMAN SEDANGKAN SOLI DARI KATA SOLUM YANG BERARTI NEGERI, TANAH, ATAU DAERAH. IUS SOLI ADALAH PENENTUAN STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN TEMPAT ATAU DAERAH KELAHIRAN SESEORANG. SESEORANG DAPAT MENJADI WARGA NEGARA DIMANA IA DILAHIRKAN CONTOH JEPANG DAN AS.
  117. 117. B. ASAS KETURUNAN (IUS SANGUINIS), IUS=HUKUM ATAU PEDOMAN, SEDANGKAN SANGUINIS DARI KATA SANGUIS YANG BERARTI DARAH ATAU KETURUNAN. IUS SANGUINIS ADALAH ASAS KEWARGANEGARAAN YANG BERDASARKAN DARAH ATAU KETURUNAN. CONTOH SESEORANG YANG LAHIR DI INDONESIA NAMUN ORANG TUANYA BERKEWARGANEGARAAN ASING MAKA IA MENDAPATKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DARI ORANG TUANYA.
  118. 118. C. ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL  ASAS YANG MENENTUKAN SATU KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP ORANG. SETIAP ORANG TIDAK DAPAT MENJADI WARGA NEGARA GANDA ATAU LEBIH DARI SATU.
  119. 119. D. ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS  ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN GANDA (LEBIH DARI 1 WARGA NEGARA) BAGI ANAK-ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UU. PADA SAAT ANAK- ANAK INI TELAH MENCAPAI 18 TAHUN MAKA IA HARUS MENENTUKAN SALAH SATU KEWARGANEGARAANNYA.
  120. 120.  2. ASAS KEWARGANEGARAAN KUSUS  A. ASAS KEPENTINGAN NASIONAL,  ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA PERATURAN KEWARGANEGARAAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANNKAN KEDAULATANNYA SEBAGAI NEGARA KESATUAN YANG MEMILIKI CITA-CITA DAN TUJUAN.
  121. 121.  B. ASAS PERLINDUNGAN MAKSIMUM. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA PEMERINTAH WAJIB MEMBERI PERLINDUNGAN PENUH KEPADA SETIAP WARGA NEGARA DALAM KEADAAN APAPUN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGARI
  122. 122.  C. ASAS PERSAMAAN DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA MENDAPAT PERLAKUAN YANG SAMA DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAAN.
  123. 123.  D. ASAS KEBENARAN SUBSTANTIF.  ASAS DIMANA PROSEDUR KEWARGANEGARAAN SESEORANG TIDAK HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF, TETAPI JUGA DISERTAI SUBSTANSI DAN SYARAT- SYARAT PERMOHONAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA.
  124. 124.  E. ASAS NON DISKRIMINATIF.  ASAS YANG TIDAK MEMBEDAKAN PERLAKUAN DALAM SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA ATAS DASAR SUKU, RAS, AGAMA, GOLONGAN, JENIS KELAMIN SERTA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA DAN HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.
  125. 125.  F. ASAS PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM.  ASAS YANG DALAM SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA HARUS MENJAMIN, MELINDUNGI DAN MEMULIAKAN HAM PADA UMUMNYA, DAN HAK WARGA NEGARA PADA KHUSUSNYA.
  126. 126.  G. ASAS KETERBUKAAN. ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SEGALA HAL IKHWAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA HARUS DILAKUKAN SECARA TERBUKA.
  127. 127.  H. ASAS PUBLISITAS.  ASAS YANG MENENTUKAN BAHWA SESEORANG YANG MEMPEROLEH DAN ATAU KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI AKAN DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA RI AGAR MASYARAKAT MENGETAHUINYA.
  128. 128. MASALAH STATUS KEWARGANEGARAAN  1. APATRIDE,  SESEORANG YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN. PENYEBABNYA ADALAH ORANG TSB LAHIR DI NEGARA YANG MENGANUT ASAS IUS SANGUINIS DARI ORANG TUA YANG NEGARANYA MENGANUT ASAS IUS SOLI.
  129. 129.  2. BIPADRIDE. SESEORANG YANG MEMILIKI 2 KEWARGANEGARAAN. HAL INI DIMUNGKINKAN APABILA ORANG TSB BERASAL DARI ORANG TUA YANG NEGARANYA MENGANUT SANGUINIS SEDANGKAN IA LAHIR DINEGARA YANG MENGANUT IUS SOLI.
  130. 130.  3. MULTIPARIDE  SESEORANG YANG MEMILIKI LEBIH DARI 2 STATUS KEWARGANEGARAAN YAITU SESEORANG YANG TINGGAL DI PERBATASAN ANTARA DUA NEGARA.
  131. 131.  SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA.  DALAM UU NO. 62 TAHUN 1958 DAN DIPERBAHARUI DALAM UU NO. 12 TAHUN 2006 SYARATNYA SBB;  1. TELAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH KAWIN.  2. PADA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN TELAH TINGGAL DI NEGARA RI PALING SINGKAT 5 TAHUN BERTURUT-TURUT ATAU PALING SINGKAT 10 TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT.
  132. 132.  3. SEHAT JASMANI DAN ROKHANI  4. DAPAT BERBAHASA INDONESIA SERTA MENGAKUI DASAR NEGARA PANCASILA DAN UUD’45 .  5. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 1 TAHUN ATAU LEBIH.
  133. 133.  6. JIKA DENGAN MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI, TIDAK MENJADI BERKEWARGANEGARAAN GANDA.  7. MEMPUNYAI PEKERJAAN DAN ATAU BERPENGHASILAN TETAP.  8. MEMBAYAR UANG PEWARGANEGARAAN KE KAS NEGARA.
  134. 134. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA; HAK NEGARA MELIPUTI; 1. MENCIPTAKAN PERATURAN DAN UU YANG DAPAT MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN BAGI KESELURUHAN RAKYAT 2. MELAKUKAN MONOPOLI TERHADAP SUMBERDAYA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK 3. MEMAKSA SETIAP WARGA NEGARA UNTUK TAAT KEPADA HUKUM YANG BERLAKU.
  135. 135.  KEWAJIBAN NEGARA (SEBAGAI YANG TSB DALAM TUJUAN NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUD’45); 1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA 2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM. 3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. 4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL 5. NEGARA MENJAMIN KEMERDEKAAN TIAP-TIAP PENDUDUK MEMELUK AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA 6. NEGARA WAJIB MEMBIAYAI PENDIDIKAN KHUSUSNYA PENDIDIKAN DASAR 7. BERKEWAJIBAN MENGUSAHAKAN DAN MENYELENGGARAKAN SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
  136. 136.  8. MEMPRIORITASKAN ANGGARAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20% DARI ANGGARAN BELANJA NEGARA DAN BELANJA DAERAH  9. MEMAJUKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AGAMA DAN PERSATUAN BANGSA UNTUK KEMAJUAN PERADABAN SERTA KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA
  137. 137.  10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN MANUSIA DI TENGAH PERADABAN DUNIA DENGAN MENJAMIN KEBEBASAN MASYARAKAT DENGAN MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI BUDAYANYA.  11. MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA DAERAH SEBAGAI KEKAYAAN KEBUDAYAAN NASIONAL.  12. MENGUASAI CABANG-CABANG PRODUKSI TERPENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK.  13. MENGUASAI BUMI, AIR DAN KEKAYAAN ALAM DEMI KEMAKMURAN RAKYAT
  138. 138.  14. MEMELIHARA FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR.  15. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT DAN MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG LEMAH DAN TIDAK MAMPU SESUAI DENGAN MARTABAT KEMANUSIAAN.  16. BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM YANG LAYAK
  139. 139. KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB; 1. MEMILIKI RASA HORMAT DAN TANGGUNGJAWAB 2. BERSIKAP KRITIS 3. MELAKUKAN DISKUSI DAN DIALOG 4. BERSIKAP TERBUKA 5 RASIONAL 6. ADIL 7. JUJUR 8. MANDIRI.
  140. 140. 6 KONSTITUSI DAN RULE OF LAW Tujuan Instruksional Khusus 1. Menyebutkan definisi dan pengertian rule of law 2. Menguraikan fungsi konstitusi dan rule of law 3. Menjelaskan perkembangan konstitusi di Indonesia 4. Menjelaskan mekanisme pembuatan konstitusi dan UU
  141. 141. Pengertian dan Definisi Konstitusi Adalah peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pemerintahan Sedangkan UUD merupakan konstitusi tertulis
  142. 142. Hakekat dan Fungsi Konstitusi (UUD) 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
  143. 143. FUNGSI KONSTITUSI Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi(UUD) secara umum memiliki fungsi; 1. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen 2. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain 3. Sumber hukum dasar yang tertinggi (seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi)
  144. 144. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD’45); 1. UUD’45 berlaku 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 2. Konstitusi RIS berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 3. UUDS berlaku 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 4. UUD’45 berlaku 5 Juli 1959 sampai 1966 5. UUD’45 pada tahun 1966 sampai dengan 1999 6. UUD’45 Amandemen 1999 berlaku pada 1999 sampai sekarang
  145. 145. Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 yaitu pengertian secara formal (kekuasaan umum yang terorganisir contoh aparat penegak hukum) dan pengertian secara hakiki/material (ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat)
  146. 146. Mengembangkan Pendidikan HAM; Pembelajaran ham sejak dini mulai dari anak anak merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa di masa mendatang. Dengan memahami ham moral bangsa akan terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasinya sebagai manusia.
  147. 147. Penjabaran Rule of Law dalam UUD’45 1. Negara Indonesia adalah negara hukum, psl 1 ayat 3 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, psl 24 ayat 1 3. Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (psl 27 ayat 1 4. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, psl 28 D ayat 1 5. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, psl 28 ayat 2
  148. 148. Dinamika Pelaksanaan Rule of Law RL secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dgn the enforcement of the rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip- prinsip rule of law)
  149. 149.  Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Kenyataan RL merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis dan akar budaya yang khas
  150. 150. Lembaga Penegak Hukum 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Badan Peradilan (MA, MK, PN,PT)
  151. 151. HAK ASASI MANUSIA  Pengertian  Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
  152. 152.  Hakekat HAM;  1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.  2. HAM berlaku utk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, politik. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak utk membatasi hak orang lain termasuk negara.
  153. 153.  Ruang Lingkup HAM Meliputi;  1. Hak sosial politik (hak alamiah) yang dibawa sejak lahir (hak hidup, hak milik, kebahagiaan)  2. Hak sosial ekonomi, sosial budaya; hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya (hak mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, berserikat, mengemukakan pendapat, pendidikan, pelayanan kesehatan)
  154. 154.  Tujuan HAM;  Mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang- wenang aparat negara dan mendorong tumbuh dan berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.
  155. 155.  Perkembangan Pemikiran HAM Dunia  1. Piagam Magna Charta, berisi parlakuan adil, hukuman, bertanggungjawab dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat  2. Bill of Right berisi equality before the law
  156. 156.  Tujuan PBB mendeklarisasikan HAM;  1. Menyelamatkan keturunan manusia dari bencana perang  2. Meneguhkan sikap dan keyakinan ttg HAM yang asasi (harkat dan martabat manusia, persamaan kedudukan antara pria dan wanita, antara bangsa yang besar dan kecil)  3. Memajukan tingkat hidup lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih leluasa.
  157. 157.  Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia;  1. Sebelum kemerdekaan (1908-1945)  Dipelopori oleh org pergerakan  2. Sesudah kemerdekaan; 1945-1950, 1959-1966, 1966-1999 dan 1999- sekarang
  158. 158.  HAM Pada Tatanan Global  Negara barat/liberalisme;  1. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak  2. Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas  3. Filosofi dasar, hak asasi tertanam pada diri individu manusia  4. Hak asasi lebih dulu ada dari pada tatanan negara
  159. 159. Konsep Sosialis; 1.Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat 2.HAM tidak ada sebelum negara ada 3.Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki
  160. 160. Konsep Asia Afrika; 1. Tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama (sesuai dengan kodratnya) 2. Masyarakat sebagai keluarga besar artinya penghormatan utama utk kepala keluarga 3. Individu tunduk pada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban anggota masyarakat
  161. 161.  HAM Menurut Konsep PBB;  Hak utk hidup, kemerdekaan dan keamanan, hak utk diakui kepribadiannya menurut hukum, memperoleh perlakuan yang sama, hak utk mendapat jaminan hukum dlm perkara pidana spt diperiksa dimuka umum, dianggap didak bersalah kecuali ada bukti yang sah
  162. 162. Hak utk masuk dan keluar wilayah suatu negara, mendapat hak milik atas benda, mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, mendapatkan jaminan hukum, mendapatkan pekerjaan, hak utk berdagang, mendapatkan pendidikan, turut dlm gerakan kebudayaan dlm masyarakat, menikmati kesenian dan kemajuan keilmuan.
  163. 163.  Lembaga Penegak HAM  1. Komnas HAM (komisi hak asasi manusia) adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dgn lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi ham
  164. 164. 2. Pengadilan HAM;  Komnas ham melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan ham  3. Partisapasi Masyarakat
  165. 165.  Mengembangkan Pendidikan Ham;  Pembelajaran ham sejak dini merupakan tuntutan bagi pembangunan bangsa. Moral bangsa akan terbangun sejak dini dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasinya sbg manusia (Dr Seto Mulyadi, psikolog dan ketua komnas perlindungan anak)
  166. 166.  Pembelajaran ham hrs disesuaikan dgn tingkatan usia dan golongan masyarakat serta adanya keselarasan antara pembelajaran ham di dalam dan di luar rumah agar tidak ada benturan nilai (Dr Sri Untari, ahli psikologi sosial)
  167. 167.  Pembelajaran ham sejak dini dilaksanakan tidak hanya sbg pengetahuan ttg ham ttp juga mengembangkan sikap dan keterampilan.
  168. 168.  Pengetahuan ttg ham mencakup hak dan kewajiban setiap manusia, hak-hak anak, hak-hak perempuan, masalah keadilan dan pluralisme.  Meningkatkan keterampilan mendengarkan orang lain, bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah, membuat analisis moral, mengajukan kritik dengan baik.
  169. 169.  Menghargai hak orang lain, menyadari bhw kerja sama lebih baik dari pada konflik, mampu bertanggungjawab atas tindakan yang diambil serta mampu memperbaiki kehidupannya di masa mendatang.
  170. 170. BAB 8 GEOPOLITIK Geopolitik berasal dari kata geo=bumi, politik berasal dari politeia=kesatuan masyarakat yg berdiri sendiri (negara), dan teia berarti urusan. Geopolitik=cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yg berujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD’45.
  171. 171. Latar Belakang Wawasan Nusantara; 1. Falsafah Pancasila Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dari golongan. 2. Aspek kewilayahan nusantara Geografi mutlak diperhitungkan karena memiliki aneka SDA dan suku bangsa.
  172. 172.  3. Aspek sosial budaya  Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa dan adat-istiadat.  4. Aspek historis  Mempertahankan dan menjaga persatuan NKRI
  173. 173.  Kedudukan Wawasan Nusantara  1. Pancasila sbg falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sbg landasan idiil  2. UUD’45 sbg landasan konstitusi negara berkedudukan sbg landasan konstisional
  174. 174.  3. Wawasan Nusantara sbg visi nasional berkedudukan sbg landasan konsepsional  4. Ketahanan Nasional sbg konsepsi nasional berkedudukan sbg landasan konsepsional  5. GBHN sbg politik dan strategi nasional (kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sbg landasan operasional.
  175. 175.  Posisi Indonesia diantara 2 benua dan 2 samudra memberi keuntungan dan kerugian;  Keuntungan;  1. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional  2. Meningkatkan penerimaan pajak
  176. 176.  3. Memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain  4. Mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  5. Mempercepat proses akselerasi budaya asing khususnya yang sesuai dgn nilai luhur budaya bangsa  6. Membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian konflik politik yang terjadi diantara negara tetangga.
  177. 177.  Kerugian;  1. Terganggunya ketertiban dan keamanan nasional  2. Terjadinya pencurian ikan  3. Terjadi perompak atas kapal laut yang melewati jalur perdagangan.
  178. 178.  Wawasan Nusantara sbg cara pandang dan sikap B Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup;
  179. 179. 1. Perwujudan kepulauan nusantara sbg satu kesatuan politik 2. Sbg satu kesatuan ekonomi 3. Satu kesatuan sosial dan budaya 4. Satu kesatuan pertahanan keamanan.
  180. 180. BAB 9 GEOSTRATEGI  Geostrategi; suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
  181. 181.  Latar Belakang Geostrategi/Ketahanan Nasional; Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar.
  182. 182.  Fungsi Geostrategi/Ketahanan Nasional; Daya tangkal; (a) Ketahanan pada aspek ideologi (b) Aspek politik (c) Aspek ekonomi (d) Sosial budaya (e) Pertahanan keamanan.
  183. 183.  Implementasi Ketahanan Nasional;  1. Bidang politik; (a) menghadapi globalisasi perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional (b) mengembangkan politik luar negeri bebas aktif © banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi dan budaya.
  184. 184.  2. Bidang Ekonomi; hal-hal yang harus dibenahi dalam ketahanan nasional ekonomi adalah menata kebijakan fiskal, industri dalam negeri, dan swasembada pangan  3. Sosial dan Budaya; standarisasi pendidikan, kerukunan umat beragama, dan sistem jaminan sosial
  185. 185.  4. Bidang Hukum; profesionalitas aparat hukum, pemberantasan korupsi dan ham. Sekian dan Terimakasih

×