SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 15
Baixar para ler offline
1
MAKALAH
DEWAN SEKOLAH
Diajukan Sebagai Bahan Diskusi Dalam Mata kuliah
“Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam”
Dosen Pembimbing
Dr. PRIM MASROKAN, MP.d
Dr. AHMAD TANZEH, M.Ag
Di susun oleh :
NANANG ZAMROJI
NIM : 2841094042
KELAS C
PROGRAM PASCASARJANA
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG 2011
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Eksistensi lingkungan pendidikan dalam pendidikan Islam memiliki arti
yang sangat erat. Keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka
mewujudkan tujuan – tujuan pendidikan yang dicita – citakan. Makin majunya
perkembangan masyarakat di isyaratkan dengan makin besarnya tuntutan masyarakat
terhadap perkembangan lembaga pendidikan islam, sehingga tidak menutup kemungkinan
bagi lembaga yang tidak dapat mengkomodari tuntutan masyarakat tersebut maka tidak
mustahil akan berdampak pada pengucilan lembaga atau dengan kata lain lembaga
tersebut akan mati bersamaan dengan memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga pendidikan islam tersebut1
.
Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sampai lembaga
pendidikan di era globalisasi dan desentralistik (otonomi daerah) menuntut team work
yang solid antara pihak sekolah itu sendiri dengan pihak luar, baik instansi atasan maupun
masyarakat. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah, maka administrasi hubungan sekolah
dengan masyarakat menjadi kunci sukses. Dan ketika hubungan sekolah dengan
masyarakat ini dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogis, sosiologis dan
produktif, maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu terlaksananya proses pendidikan di
sekolah secara produktif, efektif, efisien dan berhasil sehingga menghasilkan out-put yang
berkualitas secara inteletual, spritual dan sosial2
. Dalam era reformasi dan otonomi daerah
masyarakat diharapkan lebih meningkatkan partisipasinya dalam berbagai bidang salah
satu diantaranya adalah bidang pendidikan.
1
Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam; Konsep Strategi dan Aplikasi ( yogyakarta, Teras, 2009 ) hal 39
2
http://subliyanto.blogspot.com/2010/01/hubungan-antara-sekolah-dengan.html. Diakses pada tgl 4
desember 2010
3
Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi saat ini
membuka peluang masyarakat secara luas untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam
pengelolaan pendidikan. Hal ini dapat di salurkan melalui Komite Sekolah.
Makalah ini mencoba mengkaji Komite Sekolah dalam konteks
Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. Untuk membatasi pembahasan makalah ini
terdapat rumusan masalah dan tujuan pembahasan sebagai berikut.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian dari Dewan Sekolah ?
2. Apa saja Prinsip dan langkah-langkah dalam pembentukan Dewan Sekolah?
3. Apa fungsi dan peranan Dewan Sekolah ?
4. Bagaimana hubungan Dewan Sekolah dengan Sekolah?
C. Tujuan Pembahasan
1. Mengetahui pengertian dari Dewan Sekolah
2. Mengetahui Prinsip dan langkah-langkah dalam pembentukan Dewan Sekolah
3. Mengetahui fungsi dan peranan Dewan Sekolah
4. Mengetahui hubungan Dewan Sekolah dengan Sekolah
4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Dewan Sekolah
Dewan sekolah merupakan istilah lain dari Komite sekolah. Dimana Komite
Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan
(BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Hal
yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam
mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan, keanggotaannya serta pemilihan dan
pembentukan kepengurusan. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat
yang peduli pendidikan3
.
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan
pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan
sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).
Badan ini bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan hirarkis dengan sekolah maupun
lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan
3
http://komalasari-smile.blogspot.com/2009/05/pengertian-dewan-pendidikan-dan-komite.html. Diakses pada
tgl 4 desember 2010
5
badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994
mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut
dengan POMG (Persatuan Orang Tua dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan 2002
dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang
personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan
yang tidak hanya di sekitar sekolah. Keanggotaan dalam komite sekolah terdiri atas tokoh
masyarakat, dunia usaha/ industri/ asosiasi profesi/ organisasi profesi tenaga kependidikan,
perwakilan dari orangtua siswa yang disepakati, pakar pendidikan dan anggota masyarakat
yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, unsur pemerintah setempat,
perwakilan forum alumni.
Sementara tujuan Pembentukan Dewan sekolah antara lain :
1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan
kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan
(Kepmendiknas nomor : 044/U/2002)4
.
Keanggotaan Dewan sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam
masyarakat. Anggota Dewan Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-
komponen sebagai berikut perwakilan orang tua/wali, tokoh masyarakat, anggota
masyarakat yang mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, pejabat
pemerintah setempat, dunia usaha/industri pakar pendidikan yang mempunyai perhatian
pada peningkatan mutu pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan, serta perwakilan
forum alumni /SMU SD/SLTP /SMK yang telah dewasa dan mandiri5
.
4
http://dewin221106.blogspot.com/2009/11/komite-sekolah-dan-dewan-pendidikan.html. Diakses pada tgl 4
desember 2010
5
http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/peran-dewan-pendidikan-dan-komite.html Peran dewan pendidikan
dan komite sekolah. Diakses pada tgl 4 desember 2010
6
B. Prinsip dan langkah-langkah dalam pembentukan Dewan Sekolah
Dalam pembentukan Dewan sekolah mempunyai beberapa prinsip-prinsip,
diantaranya adalah;
1. Transparan berarti pembentukan Dewan sekolah dilakukan secara terbuka, diketahui
oleh masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia
kriteria calon, pengumuman calon, proses pemilihan sampai dengan penyampaian hasil
pemilihan kepada masyarakat.
2. Akuntabel dalam arti pembentukan Dewan sekolah yang dilakukan oleh panitia
pelaksana dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik secara substansi
maupun secara financial.
3. Demokratis berarti pembentukan Dewan sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh
masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah
mufakat maupun melalui pemungutan suara.
Sedangkan mekanisme pembentukannya diawali dengan pembentukan panitia
persiapan atas prakarsa masyarakat atau dipelopori oleh orang tua/wali peserta didik, tokoh
masyarakat/pemimpin informal, atau kepala satuan pendidikan bila pembentukan komite
tersebut baru pertama kali. Panitia persiapan sedikitnya 5 orang terdiri atas kalangan
praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati
pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dunia industri, serta orang
tua/wali murid peserta didik.
Panitia persiapan seyogyanya mengikuti 7 (tujuh) langkah pokok pembentukan
Dewan sekolah yaitu;
1. Sosialisasi tentang Dewan sekolah yang mengacu kepada Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 tanggal 2 April 2002,
2. Penyusunan kriteria dan indentifikasi calon anggoya pengurus berdasarkan usulan
masyarakat. Bakal calon tidak harus domisili di lingkungan sekolah, namun
mempunyai ikatan batin dengan sekolah misalnya alumni Kriterianya hendaklah
7
ditentukan sendiri melalui proses refleksi kepemimpinan dengan berbasis nilai-nilai
luhur yakni, jujur peduli, tanpa pamrih, rendah hati dan lain-lain.
3. Seleksi bakal calon pengurus yang diusulkan masyarakat berdasarkan kriteria yang
disepakati bersama sesuai di langkah kedua.
4. Pengumuman bakal calon yang telah diseleksi berdasarkan langkah ketiga, dan yang
menyatakan kesediannya dicalonkan sebagai pengurus Dewan sekolah, ini dilakukan
untuk mengantisipasi adanya keberatan masyarakat terhadap satu atau lebih bakal
calon
5. Penyusunan nama-nama calon anggota yang dinyatakan resmi sebagai calon pengurus.
6. Pemilihan pengurus komite dalam forum baik secara musyawarah mufakat atau pun
dengan pemungutan suara.
7. Penyampaian nama-nama Ketua Dewan sekolah dan anggota pengurus terpilih serta
struktur organisasinya kepada kepala satuan pendidikan untuk mendapat Surat
Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
Panitia persiapan pemilihan memfasilitasi pengukuhan terbentuknya Dewan
sekolah. Selanjutnya panitia persiapan dinyatakan bubar. Langkah-langkah tersebut diatas
dalam rangka pembentukan pengurus Dewan sekolah pertama kali atau pembentukan
kembali6
.
C. Fungsi dan Peranan Dewan Sekolah
Peran aktif dewan sekolah diperlukan untuk memberi dukungan(supporting
agency) dan memenuhi kebutuhan sekolah, pengambilan keputusan, pengawasan
manajemen sekolah, mediator antara pemerintah dengan masyarakat dan lainya secara
transparan dan demokratis dengan etika yang kuat. Badan ini bukanlah sebagai institusi
perpanjangan tangan dinas pendidikan untuk melaksanakan keinginan dinas pendidikan.
Akan tetapi, badan ini merupakan suatu institusi yang mandiri bertujuan untuk
meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewadahi dan
6
http://sertifikasiguru.blog.dada.net/post/1207056294/OPTIMALISASI+PERAN+KOMITE+SEKOLAH.
Diakses pada tgl 4 desember 2010
8
menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan
program pendidikan disatuan pendidikan. Tugas dan fungsi utama dewan sekolah/komite
sekolah dapat memberikan masukan, pertimbangan (advisory agency) dan rekomendasi
pada satuan pendidikan mengenai7
.
Adapun fungsi dewan sekolah menurut Kepmendiknas No.044/U/2002 adalah sebagai
berikut :
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia
industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan
mengenai :
• Kebijakan dan program pendidikan
• Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RAPBM)
• Kriteria kinerja satuan pendidikan
• Kriteria tenaga kependidikan
• Kriteria fasilitas pendidikan,
• Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung
peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di
satuan pendidikan
7
Syaiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat (Jakarta, PT Nimas Multima 2004) hal 171
9
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan,
dan
keluaran pendidikan disatuan pendidikan8
.
Sementara Peranan Dewan sekolah secara kontekstual adalah sebagai berikut:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan
pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun
tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di
satuan pendidikan. (Kepmendiknas nomor : 044/U/2002)
Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peranan Dewan
sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni :
1. membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di
sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
2. melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah
dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara,
pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan
kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga,
daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.
3. mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
4. melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra
maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala
sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
8
Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia (Jakarta, PT Rineka Cipta,
2004) hal 88
10
5. memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
6. melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS/RAPBM).
7. meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu
(Depdiknas,2001:17)9
.
D. Hubungan Dewan Sekolah dengan Sekolah.
Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah
merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari
masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan
finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah
satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.
Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam
organisasi Dewan sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang
tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk:
1. orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan
bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah.
2. orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki
anaknya
3. orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak. (Depdiknas, 2001:19)
Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, subtansi
pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil
sekolah dalam:
1. memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak.
2. memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan
mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam
mengikuti pelajaran.
3. memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang
sedang dikembangkan di sekolah.
9
http://dewin221106.blogspot.com/2009/11/komite-..................... Diakses pada tgl 4 desember 2010
11
4. memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang
dihadapi sekolah.
5. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah.
6. mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan
mengawasi program sekolah. (Depdiknas, 2001:20)10
.
10
Ibid, http://dewin221106.blogspot.com/2009/11/komite-..................... Diakses pada tgl 4 desember 2010
12
ANALISIS
Memang keberadaan Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2002 tentang
Dewan Sekolah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional, dijelaskan Dewan sekolah adalah mitra sekolah. Tugas Dewan sekolah pada
dasarnya mempunyai empat peran dimana peran tersebut adalah, memberikan
pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan dan menjadi mediator,
dengan masyarakat dan pemerintah. Peran tersebut pada dasarnya sudah banyak
dilakukan oleh pengurus Dewan sekolah, namun belum optimal.
Mengapa terjadi demikian? Lembaga dewan sekolah telah ada dan dibentuk
disetiap sekolah di Indonesia. Tetapi keberadaan Dewan sekolah terutama di daerah
tertinggal masih banyak menghadapi beberapa kendala. Ada beberapa masalah pokok
yang dihadapi tentang dewan sekolahn ini yang akhirnya dikatakan perannya belum
optimal. Permasalahan tersebut antara lain;
 Masalah Pamahaman. Pemahaman tentang Dewan sekolah sangat beragam, tentang
perannya belum sepenuhnya di pahami apalagi menjalankan peran tersebut secara
maksimal. Proses pembentukannya pun mungkin belum berdasarkan acuan yang ada.
Keterwakilannya dalam susunan anggota Dewan sekolah juga belum meluas (belum
mengikutsertakan dunia usaha ataupun dunia industri) disekitarnya. Disamping itu
masih langka keterwakilan perempuan dalam komite. Yang sangat fatal lagi Dewan
sekolah belum/tidak mempunyai anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Komite.
 Masalah Budaya yang dimaksudkan disini adalah cara berfikir serta bertindak
masyarakat terhadap sekolah. Pola pikir mereka kebanyakan menganggap sekolah
sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen. Sekolah jual lulusan,
masyarakat membayar. Pola pikir lainnya adalah sekolah bagi anak-anak adalah
pilihan masa depan.
13
Dengan demikian masyarakat yang mampu, menyekolahkan anaknya disekolah yang
berkualitas. Apalagi jika anaknya mempunyai prestasi. Bagaimana dengan masyarakat
yang miskin, jelas sekolah bukan menjadi prioritas yang utama, sekolah bukan
merupakan tanggung jawabnya sehingga sekolah mempunyai urutan prioritas dibawah
kebutuhan utama (makan, papan, sandang). Pola pikir terhadap sekolah masih terbatas
pada dukungan dana semata (sangat minim di daerah tertinggal). Perubahan budaya ini
diperlukan proses yang sangat panjang agar tuntutan peran dewan sekolah ini dapat
optimal.
 Masalah Sosial Ekonomi. Belum optimalnya peran dewan sekolah disebabkan juga
oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Segala upaya yang dilakukan
oleh masyarakat masih difokuskan mencari jalan keluar (solusi) ekonomi rumah
tangga, sehingga walaupun terlibat dalam kepengurusan komite, partisipasinya
belumlah optimal (besar) dianggap sebagai beban sampingan, apalagi didalam komite
bersifat sukarelawan. Masalah kemiskinan itu sendiri sudah menyulitkan mereka untuk
terlihat dalam Dewan sekolah dan sekolah juga menanggung akibatnya (beban) karena
berbagai ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prasarana sekolah menjadi
lamban.
14
BAB III
KESIMPULAN
Dari uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa :
1. Dewan sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka
meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan
pendidikan.
2. Dalam pembentukan Dewan sekolah mempunyai beberapa prinsip-prinsip, diantaranya
adalah; Transparan , Akuntabel, Demokratis. Sedangkan langkah pokok pembentukan
Komite Sekolah yaitu; “(a).Sosialisasi tentang Dewan sekolah yang mengacu kepada
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 tanggal 2 April 2002. (b).
Penyusunan kriteria dan indentifikasi calon anggota. (c).Seleksi bakal calon pengurus yang
diusulkan masyarakat. (d). Pengumuman bakal calon yang telah diseleksi. (e). Penyusunan
nama-nama calon anggota yang dinyatakan resmi sebagai calon pengurus. (f) .Pemilihan
pengurus komite. (g). Penyampaian nama-nama Ketua Komite dan anggota pengurus
terpilih.
3. Fungsi Dewan sekolah antara lain : “Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen
masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama
dengan masyarakat. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan.
Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. Menggalang dana
masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Melakukan evaluasi
dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan
disatuan pendidikan”. Sementara Peranan Komite Sekolah/Dewan sekolah secara adalah:
Pemberi pertimbangan (advisory agency), Pendukung (supporting agency), Pengontrol
(controlling agency), Mediator (mediator agency).
4. Huhubungan sekolah dan Dewan sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam
keseluruhan kerangka penyelenggaran pendidikan. Adanya hubungan yang harmonis antar
sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Dewan sekolah , sudah barang
15
tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan
program pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam; Konsep Strategi dan Aplikasi ( yogyakarta, Teras,
2009)
Sagala Syaiful , Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat (Jakarta, PT Nimas Multima
2004)
Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia (Jakarta, PT
Rineka Cipta, 2004)
http://subliyanto.blogspot.com/2010/01/hubungan-antara-sekolah-dengan.html
http://komalasari-smile.blogspot.com/2009/05/pengertian-dewan-pendidikan-dan-komite.html
http://dewin221106.blogspot.com/2009/11/komite-sekolah-dan-dewan-pendidikan.html.
http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/peran-dewan-pendidikan-dan-komite.html Peran
dewan pendidikan dan komite sekolah.
http://sertifikasiguru.blog.dada.net/post/1207056294/OPTIMALISASI+PERAN+KOMITE+
SEKOLAH.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Problematika pendidikan di indonesia
Problematika pendidikan di indonesiaProblematika pendidikan di indonesia
Problematika pendidikan di indonesiaFujifauziah14
 
Tugas 4 evaluasi pembelajaran pkn
Tugas 4 evaluasi pembelajaran pknTugas 4 evaluasi pembelajaran pkn
Tugas 4 evaluasi pembelajaran pknNina Ruspina
 
Contoh ptk lengkap bahasa indonesia sd kelas 2 sd
Contoh ptk lengkap bahasa indonesia sd kelas 2 sdContoh ptk lengkap bahasa indonesia sd kelas 2 sd
Contoh ptk lengkap bahasa indonesia sd kelas 2 sdSEDIA PTK
 
Modul 3. pengembangan asesmen alternatif
Modul 3. pengembangan asesmen alternatifModul 3. pengembangan asesmen alternatif
Modul 3. pengembangan asesmen alternatifNaita Novia Sari
 
Rencana pengembangan-sekolah (1)
Rencana pengembangan-sekolah (1)Rencana pengembangan-sekolah (1)
Rencana pengembangan-sekolah (1)Litle Jo
 
Pengembangan instrumen penilaian dan analisisnya
Pengembangan instrumen penilaian dan analisisnyaPengembangan instrumen penilaian dan analisisnya
Pengembangan instrumen penilaian dan analisisnyalapalutu
 
Rubrik presentasi kelompok
Rubrik presentasi kelompokRubrik presentasi kelompok
Rubrik presentasi kelompokwawan_wawan
 
Pengembangan profesi guru
Pengembangan profesi guruPengembangan profesi guru
Pengembangan profesi guruyahyanursidik
 
Pengembangan Komite Sekolah
Pengembangan Komite SekolahPengembangan Komite Sekolah
Pengembangan Komite SekolahWARGA SALAPAN
 
Permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan dan alternatif pemecahannya
Permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan dan alternatif pemecahannyaPermasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan dan alternatif pemecahannya
Permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan dan alternatif pemecahannyajhesica purba
 
Modul 6. Pemberian Nilai dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian
Modul 6. Pemberian Nilai dan Tindak Lanjut Hasil PenilaianModul 6. Pemberian Nilai dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian
Modul 6. Pemberian Nilai dan Tindak Lanjut Hasil PenilaianNaita Novia Sari
 
Administrasi Supervisi Pendidikan
Administrasi Supervisi PendidikanAdministrasi Supervisi Pendidikan
Administrasi Supervisi PendidikanIka Rahma
 
Ppt evaluasi-kurikulum-kel.-1
Ppt evaluasi-kurikulum-kel.-1Ppt evaluasi-kurikulum-kel.-1
Ppt evaluasi-kurikulum-kel.-1arlanridfan farid
 
Program supervisi kepala sekolah
Program supervisi kepala sekolahProgram supervisi kepala sekolah
Program supervisi kepala sekolahabirojabi
 
Rpp SD Kelas 6 semester 2 K13 tema 8
Rpp SD Kelas 6 semester 2 K13 tema 8Rpp SD Kelas 6 semester 2 K13 tema 8
Rpp SD Kelas 6 semester 2 K13 tema 8Akang Faesholi
 
Contoh Manajemen Sekolah
Contoh Manajemen SekolahContoh Manajemen Sekolah
Contoh Manajemen SekolahWARGA SALAPAN
 
Teknik dan bentuk_instrumen_penilaian_sikap
Teknik dan bentuk_instrumen_penilaian_sikapTeknik dan bentuk_instrumen_penilaian_sikap
Teknik dan bentuk_instrumen_penilaian_sikapAchmad Anang Aswanto
 
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulyaEvaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulyaAde Adji
 

Mais procurados (20)

Problematika pendidikan di indonesia
Problematika pendidikan di indonesiaProblematika pendidikan di indonesia
Problematika pendidikan di indonesia
 
Tugas 4 evaluasi pembelajaran pkn
Tugas 4 evaluasi pembelajaran pknTugas 4 evaluasi pembelajaran pkn
Tugas 4 evaluasi pembelajaran pkn
 
Contoh ptk lengkap bahasa indonesia sd kelas 2 sd
Contoh ptk lengkap bahasa indonesia sd kelas 2 sdContoh ptk lengkap bahasa indonesia sd kelas 2 sd
Contoh ptk lengkap bahasa indonesia sd kelas 2 sd
 
Modul 3. pengembangan asesmen alternatif
Modul 3. pengembangan asesmen alternatifModul 3. pengembangan asesmen alternatif
Modul 3. pengembangan asesmen alternatif
 
Rencana pengembangan-sekolah (1)
Rencana pengembangan-sekolah (1)Rencana pengembangan-sekolah (1)
Rencana pengembangan-sekolah (1)
 
Pengembangan instrumen penilaian dan analisisnya
Pengembangan instrumen penilaian dan analisisnyaPengembangan instrumen penilaian dan analisisnya
Pengembangan instrumen penilaian dan analisisnya
 
Rubrik presentasi kelompok
Rubrik presentasi kelompokRubrik presentasi kelompok
Rubrik presentasi kelompok
 
Pengembangan profesi guru
Pengembangan profesi guruPengembangan profesi guru
Pengembangan profesi guru
 
Pengembangan Komite Sekolah
Pengembangan Komite SekolahPengembangan Komite Sekolah
Pengembangan Komite Sekolah
 
Permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan dan alternatif pemecahannya
Permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan dan alternatif pemecahannyaPermasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan dan alternatif pemecahannya
Permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan dan alternatif pemecahannya
 
Modul 6. Pemberian Nilai dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian
Modul 6. Pemberian Nilai dan Tindak Lanjut Hasil PenilaianModul 6. Pemberian Nilai dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian
Modul 6. Pemberian Nilai dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian
 
Administrasi Supervisi Pendidikan
Administrasi Supervisi PendidikanAdministrasi Supervisi Pendidikan
Administrasi Supervisi Pendidikan
 
Ppt evaluasi-kurikulum-kel.-1
Ppt evaluasi-kurikulum-kel.-1Ppt evaluasi-kurikulum-kel.-1
Ppt evaluasi-kurikulum-kel.-1
 
Program supervisi kepala sekolah
Program supervisi kepala sekolahProgram supervisi kepala sekolah
Program supervisi kepala sekolah
 
Rpp SD Kelas 6 semester 2 K13 tema 8
Rpp SD Kelas 6 semester 2 K13 tema 8Rpp SD Kelas 6 semester 2 K13 tema 8
Rpp SD Kelas 6 semester 2 K13 tema 8
 
Contoh Manajemen Sekolah
Contoh Manajemen SekolahContoh Manajemen Sekolah
Contoh Manajemen Sekolah
 
Mata Kuliah Etika Profesi_konsep dasar profesi
Mata Kuliah Etika Profesi_konsep dasar profesiMata Kuliah Etika Profesi_konsep dasar profesi
Mata Kuliah Etika Profesi_konsep dasar profesi
 
Teknik dan bentuk_instrumen_penilaian_sikap
Teknik dan bentuk_instrumen_penilaian_sikapTeknik dan bentuk_instrumen_penilaian_sikap
Teknik dan bentuk_instrumen_penilaian_sikap
 
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulyaEvaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
 
Oliva
OlivaOliva
Oliva
 

Destaque

Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja GuruAssessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja GuruJoko Prasetiyo
 
MAKALAH SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
MAKALAH SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAHMAKALAH SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
MAKALAH SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAHAYANAH SEPTIANITA
 
Makalah manajemen-sekolah-kurikulum
Makalah manajemen-sekolah-kurikulumMakalah manajemen-sekolah-kurikulum
Makalah manajemen-sekolah-kurikulumPendekar Al-Hikmah
 
Usulan Naskah Kebijakan - Revitalisasi Dewan Pendidikan & Komite Sekolah
Usulan Naskah Kebijakan - Revitalisasi Dewan Pendidikan & Komite Sekolah Usulan Naskah Kebijakan - Revitalisasi Dewan Pendidikan & Komite Sekolah
Usulan Naskah Kebijakan - Revitalisasi Dewan Pendidikan & Komite Sekolah Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)
 
Kendala-kendala Penyusunan RAPBS/RAKS
Kendala-kendala  Penyusunan RAPBS/RAKSKendala-kendala  Penyusunan RAPBS/RAKS
Kendala-kendala Penyusunan RAPBS/RAKSJoko Prasetiyo
 
Ringkasan materi mbs
Ringkasan materi mbsRingkasan materi mbs
Ringkasan materi mbsOwner Fashion
 
Informasi bos 2016 (draft 10 des)
Informasi bos 2016 (draft 10 des)Informasi bos 2016 (draft 10 des)
Informasi bos 2016 (draft 10 des)Syahrir Eeng
 
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesiaDampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesiaAngga Debby Frayudha
 
Model & pendekatan dalam supervisi pendidikan
Model  &  pendekatan dalam  supervisi  pendidikanModel  &  pendekatan dalam  supervisi  pendidikan
Model & pendekatan dalam supervisi pendidikanrofieamirasyka
 
Jenis jenis biaya pendidikan
Jenis jenis biaya pendidikanJenis jenis biaya pendidikan
Jenis jenis biaya pendidikanyayan andrian
 
Manual format dan contoh penulisan esei berformat bm p2 2017
Manual format dan contoh penulisan esei berformat bm p2 2017Manual format dan contoh penulisan esei berformat bm p2 2017
Manual format dan contoh penulisan esei berformat bm p2 2017RAMLAH BINTI A. RANI
 
7 instrumen-standar-pembiayaan
7 instrumen-standar-pembiayaan7 instrumen-standar-pembiayaan
7 instrumen-standar-pembiayaanMuhamad Anugrah
 
Konsep dasar anggaran sekolah madrasah (rapbs)
Konsep dasar anggaran sekolah  madrasah (rapbs)Konsep dasar anggaran sekolah  madrasah (rapbs)
Konsep dasar anggaran sekolah madrasah (rapbs)abdul wahidPS
 
Supervisi pendidikan by Rahayu Mega Yuliana
Supervisi pendidikan by Rahayu Mega Yuliana Supervisi pendidikan by Rahayu Mega Yuliana
Supervisi pendidikan by Rahayu Mega Yuliana rahayumega yuliana
 
Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA)
Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA) Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA)
Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA) JOKO PAMUNGKAS
 
Ppt. adm.pend sherly heryanti
Ppt. adm.pend sherly heryantiPpt. adm.pend sherly heryanti
Ppt. adm.pend sherly heryantisherly heryanti
 
Makalah pembiayaan pendidikan
Makalah pembiayaan pendidikanMakalah pembiayaan pendidikan
Makalah pembiayaan pendidikanechan_vega
 

Destaque (20)

Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja GuruAssessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
Assessing Progress- Peran Pengawas Sekolah Dalam Proses Perbaikan Kinerja Guru
 
MAKALAH SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
MAKALAH SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAHMAKALAH SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
MAKALAH SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
 
Makalah manajemen-sekolah-kurikulum
Makalah manajemen-sekolah-kurikulumMakalah manajemen-sekolah-kurikulum
Makalah manajemen-sekolah-kurikulum
 
Usulan Naskah Kebijakan - Revitalisasi Dewan Pendidikan & Komite Sekolah
Usulan Naskah Kebijakan - Revitalisasi Dewan Pendidikan & Komite Sekolah Usulan Naskah Kebijakan - Revitalisasi Dewan Pendidikan & Komite Sekolah
Usulan Naskah Kebijakan - Revitalisasi Dewan Pendidikan & Komite Sekolah
 
Kendala-kendala Penyusunan RAPBS/RAKS
Kendala-kendala  Penyusunan RAPBS/RAKSKendala-kendala  Penyusunan RAPBS/RAKS
Kendala-kendala Penyusunan RAPBS/RAKS
 
Ringkasan materi mbs
Ringkasan materi mbsRingkasan materi mbs
Ringkasan materi mbs
 
Informasi bos 2016 (draft 10 des)
Informasi bos 2016 (draft 10 des)Informasi bos 2016 (draft 10 des)
Informasi bos 2016 (draft 10 des)
 
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesiaDampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
Dampak kemiskinan dan kebijakan pendidikan pada pekerja anak di indonesia
 
Model & pendekatan dalam supervisi pendidikan
Model  &  pendekatan dalam  supervisi  pendidikanModel  &  pendekatan dalam  supervisi  pendidikan
Model & pendekatan dalam supervisi pendidikan
 
Makalah Pembiayaan Pendidikan
Makalah Pembiayaan PendidikanMakalah Pembiayaan Pendidikan
Makalah Pembiayaan Pendidikan
 
Jenis jenis biaya pendidikan
Jenis jenis biaya pendidikanJenis jenis biaya pendidikan
Jenis jenis biaya pendidikan
 
Slid e presentasi
Slid e presentasiSlid e presentasi
Slid e presentasi
 
Manual format dan contoh penulisan esei berformat bm p2 2017
Manual format dan contoh penulisan esei berformat bm p2 2017Manual format dan contoh penulisan esei berformat bm p2 2017
Manual format dan contoh penulisan esei berformat bm p2 2017
 
7 instrumen-standar-pembiayaan
7 instrumen-standar-pembiayaan7 instrumen-standar-pembiayaan
7 instrumen-standar-pembiayaan
 
Konsep dasar anggaran sekolah madrasah (rapbs)
Konsep dasar anggaran sekolah  madrasah (rapbs)Konsep dasar anggaran sekolah  madrasah (rapbs)
Konsep dasar anggaran sekolah madrasah (rapbs)
 
Supervisi pendidikan by Rahayu Mega Yuliana
Supervisi pendidikan by Rahayu Mega Yuliana Supervisi pendidikan by Rahayu Mega Yuliana
Supervisi pendidikan by Rahayu Mega Yuliana
 
Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA)
Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA) Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA)
Supervisi Pendidikan Joko Pamungkas (153111244 pai 3g IAIN SURAKRTA)
 
supervisi pendidikan
supervisi pendidikansupervisi pendidikan
supervisi pendidikan
 
Ppt. adm.pend sherly heryanti
Ppt. adm.pend sherly heryantiPpt. adm.pend sherly heryanti
Ppt. adm.pend sherly heryanti
 
Makalah pembiayaan pendidikan
Makalah pembiayaan pendidikanMakalah pembiayaan pendidikan
Makalah pembiayaan pendidikan
 

Semelhante a Makalah dewan sekolah

Manajemen Pendiidkan
Manajemen PendiidkanManajemen Pendiidkan
Manajemen PendiidkanRizal udin
 
PPT Pak Syarwani.pptx
PPT Pak Syarwani.pptxPPT Pak Syarwani.pptx
PPT Pak Syarwani.pptxfirdiansyah92
 
Manajemen Pendiidkan
Manajemen PendiidkanManajemen Pendiidkan
Manajemen PendiidkanRizal udin
 
Selesai manajemen berbasis sekolah
Selesai manajemen  berbasis  sekolahSelesai manajemen  berbasis  sekolah
Selesai manajemen berbasis sekolahFeni Prasetiya
 
PPT Manajemen Berbasis Masyarakat.pptx
PPT Manajemen Berbasis Masyarakat.pptxPPT Manajemen Berbasis Masyarakat.pptx
PPT Manajemen Berbasis Masyarakat.pptxanqitamyizah
 
PTESENTASE KPMN 111.docx
PTESENTASE KPMN 111.docxPTESENTASE KPMN 111.docx
PTESENTASE KPMN 111.docxRimhotMTSinaga
 
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikanManajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikanUkhty Nicken
 
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikanManajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikanUkhty Nicken
 
Manajemen pendidikan islam
Manajemen pendidikan islamManajemen pendidikan islam
Manajemen pendidikan islamFerry Lovita
 
429-Article Text-1674-2-10-20220208.pdf
429-Article Text-1674-2-10-20220208.pdf429-Article Text-1674-2-10-20220208.pdf
429-Article Text-1674-2-10-20220208.pdf2205020028
 
makalah manajemen sekolah-GINA AMRIL
makalah manajemen sekolah-GINA AMRIL makalah manajemen sekolah-GINA AMRIL
makalah manajemen sekolah-GINA AMRIL GINA AMRIL
 
MANAJEMEN PENDIDIKAN OLEH HELDA VINIASARI UNS
MANAJEMEN PENDIDIKAN OLEH HELDA VINIASARI UNSMANAJEMEN PENDIDIKAN OLEH HELDA VINIASARI UNS
MANAJEMEN PENDIDIKAN OLEH HELDA VINIASARI UNSheldaviniasari23
 
Komunikasi dalam Manajemen Sekolah - Nurul Faela Shufa UNNES
Komunikasi dalam Manajemen Sekolah - Nurul Faela Shufa UNNESKomunikasi dalam Manajemen Sekolah - Nurul Faela Shufa UNNES
Komunikasi dalam Manajemen Sekolah - Nurul Faela Shufa UNNESNurul Shufa
 
01. m. erdin hidayat 1810125110015 ( uts manajemen berbasis sekolah )
01. m. erdin hidayat 1810125110015 ( uts manajemen berbasis sekolah )01. m. erdin hidayat 1810125110015 ( uts manajemen berbasis sekolah )
01. m. erdin hidayat 1810125110015 ( uts manajemen berbasis sekolah )ErdinHidayat
 
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai imp...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai imp...Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai imp...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai imp...Jerry Makawimbang
 

Semelhante a Makalah dewan sekolah (20)

Makalah manajemen berbasis sekolah
Makalah manajemen berbasis sekolahMakalah manajemen berbasis sekolah
Makalah manajemen berbasis sekolah
 
Manajemen Pendiidkan
Manajemen PendiidkanManajemen Pendiidkan
Manajemen Pendiidkan
 
PPT Pak Syarwani.pptx
PPT Pak Syarwani.pptxPPT Pak Syarwani.pptx
PPT Pak Syarwani.pptx
 
Keputusan
KeputusanKeputusan
Keputusan
 
Manajemen Pendiidkan
Manajemen PendiidkanManajemen Pendiidkan
Manajemen Pendiidkan
 
Selesai manajemen berbasis sekolah
Selesai manajemen  berbasis  sekolahSelesai manajemen  berbasis  sekolah
Selesai manajemen berbasis sekolah
 
Bab ii 2
Bab ii 2Bab ii 2
Bab ii 2
 
PPT Manajemen Berbasis Masyarakat.pptx
PPT Manajemen Berbasis Masyarakat.pptxPPT Manajemen Berbasis Masyarakat.pptx
PPT Manajemen Berbasis Masyarakat.pptx
 
PTESENTASE KPMN 111.docx
PTESENTASE KPMN 111.docxPTESENTASE KPMN 111.docx
PTESENTASE KPMN 111.docx
 
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikanManajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
 
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikanManajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
 
Manajemen pendidikan islam
Manajemen pendidikan islamManajemen pendidikan islam
Manajemen pendidikan islam
 
Makalah bk
Makalah bkMakalah bk
Makalah bk
 
429-Article Text-1674-2-10-20220208.pdf
429-Article Text-1674-2-10-20220208.pdf429-Article Text-1674-2-10-20220208.pdf
429-Article Text-1674-2-10-20220208.pdf
 
makalah manajemen sekolah-GINA AMRIL
makalah manajemen sekolah-GINA AMRIL makalah manajemen sekolah-GINA AMRIL
makalah manajemen sekolah-GINA AMRIL
 
MANAJEMEN PENDIDIKAN OLEH HELDA VINIASARI UNS
MANAJEMEN PENDIDIKAN OLEH HELDA VINIASARI UNSMANAJEMEN PENDIDIKAN OLEH HELDA VINIASARI UNS
MANAJEMEN PENDIDIKAN OLEH HELDA VINIASARI UNS
 
Makalah kdpls
Makalah kdplsMakalah kdpls
Makalah kdpls
 
Komunikasi dalam Manajemen Sekolah - Nurul Faela Shufa UNNES
Komunikasi dalam Manajemen Sekolah - Nurul Faela Shufa UNNESKomunikasi dalam Manajemen Sekolah - Nurul Faela Shufa UNNES
Komunikasi dalam Manajemen Sekolah - Nurul Faela Shufa UNNES
 
01. m. erdin hidayat 1810125110015 ( uts manajemen berbasis sekolah )
01. m. erdin hidayat 1810125110015 ( uts manajemen berbasis sekolah )01. m. erdin hidayat 1810125110015 ( uts manajemen berbasis sekolah )
01. m. erdin hidayat 1810125110015 ( uts manajemen berbasis sekolah )
 
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai imp...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai imp...Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai imp...
Peran komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sebagai imp...
 

Makalah dewan sekolah

  • 1. 1 MAKALAH DEWAN SEKOLAH Diajukan Sebagai Bahan Diskusi Dalam Mata kuliah “Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam” Dosen Pembimbing Dr. PRIM MASROKAN, MP.d Dr. AHMAD TANZEH, M.Ag Di susun oleh : NANANG ZAMROJI NIM : 2841094042 KELAS C PROGRAM PASCASARJANA JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 2011
  • 2. 2 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Eksistensi lingkungan pendidikan dalam pendidikan Islam memiliki arti yang sangat erat. Keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan tujuan – tujuan pendidikan yang dicita – citakan. Makin majunya perkembangan masyarakat di isyaratkan dengan makin besarnya tuntutan masyarakat terhadap perkembangan lembaga pendidikan islam, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi lembaga yang tidak dapat mengkomodari tuntutan masyarakat tersebut maka tidak mustahil akan berdampak pada pengucilan lembaga atau dengan kata lain lembaga tersebut akan mati bersamaan dengan memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam tersebut1 . Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sampai lembaga pendidikan di era globalisasi dan desentralistik (otonomi daerah) menuntut team work yang solid antara pihak sekolah itu sendiri dengan pihak luar, baik instansi atasan maupun masyarakat. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah, maka administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi kunci sukses. Dan ketika hubungan sekolah dengan masyarakat ini dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogis, sosiologis dan produktif, maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, efisien dan berhasil sehingga menghasilkan out-put yang berkualitas secara inteletual, spritual dan sosial2 . Dalam era reformasi dan otonomi daerah masyarakat diharapkan lebih meningkatkan partisipasinya dalam berbagai bidang salah satu diantaranya adalah bidang pendidikan. 1 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam; Konsep Strategi dan Aplikasi ( yogyakarta, Teras, 2009 ) hal 39 2 http://subliyanto.blogspot.com/2010/01/hubungan-antara-sekolah-dengan.html. Diakses pada tgl 4 desember 2010
  • 3. 3 Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi saat ini membuka peluang masyarakat secara luas untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini dapat di salurkan melalui Komite Sekolah. Makalah ini mencoba mengkaji Komite Sekolah dalam konteks Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. Untuk membatasi pembahasan makalah ini terdapat rumusan masalah dan tujuan pembahasan sebagai berikut. B. Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian dari Dewan Sekolah ? 2. Apa saja Prinsip dan langkah-langkah dalam pembentukan Dewan Sekolah? 3. Apa fungsi dan peranan Dewan Sekolah ? 4. Bagaimana hubungan Dewan Sekolah dengan Sekolah? C. Tujuan Pembahasan 1. Mengetahui pengertian dari Dewan Sekolah 2. Mengetahui Prinsip dan langkah-langkah dalam pembentukan Dewan Sekolah 3. Mengetahui fungsi dan peranan Dewan Sekolah 4. Mengetahui hubungan Dewan Sekolah dengan Sekolah
  • 4. 4 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Dewan Sekolah Dewan sekolah merupakan istilah lain dari Komite sekolah. Dimana Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Hal yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan, keanggotaannya serta pemilihan dan pembentukan kepengurusan. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan3 . Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Badan ini bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan hirarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan 3 http://komalasari-smile.blogspot.com/2009/05/pengertian-dewan-pendidikan-dan-komite.html. Diakses pada tgl 4 desember 2010
  • 5. 5 badan kemitraan dan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sampai tahun 1994 mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (Persatuan Orang Tua dan Guru), tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Keanggotaan dalam komite sekolah terdiri atas tokoh masyarakat, dunia usaha/ industri/ asosiasi profesi/ organisasi profesi tenaga kependidikan, perwakilan dari orangtua siswa yang disepakati, pakar pendidikan dan anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, unsur pemerintah setempat, perwakilan forum alumni. Sementara tujuan Pembentukan Dewan sekolah antara lain : 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor : 044/U/2002)4 . Keanggotaan Dewan sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Anggota Dewan Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen- komponen sebagai berikut perwakilan orang tua/wali, tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, pejabat pemerintah setempat, dunia usaha/industri pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan, serta perwakilan forum alumni /SMU SD/SLTP /SMK yang telah dewasa dan mandiri5 . 4 http://dewin221106.blogspot.com/2009/11/komite-sekolah-dan-dewan-pendidikan.html. Diakses pada tgl 4 desember 2010 5 http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/peran-dewan-pendidikan-dan-komite.html Peran dewan pendidikan dan komite sekolah. Diakses pada tgl 4 desember 2010
  • 6. 6 B. Prinsip dan langkah-langkah dalam pembentukan Dewan Sekolah Dalam pembentukan Dewan sekolah mempunyai beberapa prinsip-prinsip, diantaranya adalah; 1. Transparan berarti pembentukan Dewan sekolah dilakukan secara terbuka, diketahui oleh masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap persiapan, pembentukan panitia kriteria calon, pengumuman calon, proses pemilihan sampai dengan penyampaian hasil pemilihan kepada masyarakat. 2. Akuntabel dalam arti pembentukan Dewan sekolah yang dilakukan oleh panitia pelaksana dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun secara financial. 3. Demokratis berarti pembentukan Dewan sekolah dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, baik secara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara. Sedangkan mekanisme pembentukannya diawali dengan pembentukan panitia persiapan atas prakarsa masyarakat atau dipelopori oleh orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat/pemimpin informal, atau kepala satuan pendidikan bila pembentukan komite tersebut baru pertama kali. Panitia persiapan sedikitnya 5 orang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dunia industri, serta orang tua/wali murid peserta didik. Panitia persiapan seyogyanya mengikuti 7 (tujuh) langkah pokok pembentukan Dewan sekolah yaitu; 1. Sosialisasi tentang Dewan sekolah yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 tanggal 2 April 2002, 2. Penyusunan kriteria dan indentifikasi calon anggoya pengurus berdasarkan usulan masyarakat. Bakal calon tidak harus domisili di lingkungan sekolah, namun mempunyai ikatan batin dengan sekolah misalnya alumni Kriterianya hendaklah
  • 7. 7 ditentukan sendiri melalui proses refleksi kepemimpinan dengan berbasis nilai-nilai luhur yakni, jujur peduli, tanpa pamrih, rendah hati dan lain-lain. 3. Seleksi bakal calon pengurus yang diusulkan masyarakat berdasarkan kriteria yang disepakati bersama sesuai di langkah kedua. 4. Pengumuman bakal calon yang telah diseleksi berdasarkan langkah ketiga, dan yang menyatakan kesediannya dicalonkan sebagai pengurus Dewan sekolah, ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya keberatan masyarakat terhadap satu atau lebih bakal calon 5. Penyusunan nama-nama calon anggota yang dinyatakan resmi sebagai calon pengurus. 6. Pemilihan pengurus komite dalam forum baik secara musyawarah mufakat atau pun dengan pemungutan suara. 7. Penyampaian nama-nama Ketua Dewan sekolah dan anggota pengurus terpilih serta struktur organisasinya kepada kepala satuan pendidikan untuk mendapat Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Panitia persiapan pemilihan memfasilitasi pengukuhan terbentuknya Dewan sekolah. Selanjutnya panitia persiapan dinyatakan bubar. Langkah-langkah tersebut diatas dalam rangka pembentukan pengurus Dewan sekolah pertama kali atau pembentukan kembali6 . C. Fungsi dan Peranan Dewan Sekolah Peran aktif dewan sekolah diperlukan untuk memberi dukungan(supporting agency) dan memenuhi kebutuhan sekolah, pengambilan keputusan, pengawasan manajemen sekolah, mediator antara pemerintah dengan masyarakat dan lainya secara transparan dan demokratis dengan etika yang kuat. Badan ini bukanlah sebagai institusi perpanjangan tangan dinas pendidikan untuk melaksanakan keinginan dinas pendidikan. Akan tetapi, badan ini merupakan suatu institusi yang mandiri bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewadahi dan 6 http://sertifikasiguru.blog.dada.net/post/1207056294/OPTIMALISASI+PERAN+KOMITE+SEKOLAH. Diakses pada tgl 4 desember 2010
  • 8. 8 menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan. Tugas dan fungsi utama dewan sekolah/komite sekolah dapat memberikan masukan, pertimbangan (advisory agency) dan rekomendasi pada satuan pendidikan mengenai7 . Adapun fungsi dewan sekolah menurut Kepmendiknas No.044/U/2002 adalah sebagai berikut : 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : • Kebijakan dan program pendidikan • Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RAPBM) • Kriteria kinerja satuan pendidikan • Kriteria tenaga kependidikan • Kriteria fasilitas pendidikan, • Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan 5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan 7 Syaiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat (Jakarta, PT Nimas Multima 2004) hal 171
  • 9. 9 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan8 . Sementara Peranan Dewan sekolah secara kontekstual adalah sebagai berikut: 1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. 2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 4. Mediator (mediator agency) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. (Kepmendiknas nomor : 044/U/2002) Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peranan Dewan sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni : 1. membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan. 2. melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya. 3. mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu. 4. melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan. 8 Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004) hal 88
  • 10. 10 5. memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah. 6. melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RAPBM). 7. meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas,2001:17)9 . D. Hubungan Dewan Sekolah dengan Sekolah. Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan. Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Dewan sekolah, sudah barang tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk: 1. orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah. 2. orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya 3. orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak. (Depdiknas, 2001:19) Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, subtansi pembinaannya harus diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah dalam: 1. memupuk pengertian dan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan pribadi anak. 2. memupuk pengertian orang tua tentang cara mendidik anak yang baik, dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran. 3. memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah. 9 http://dewin221106.blogspot.com/2009/11/komite-..................... Diakses pada tgl 4 desember 2010
  • 11. 11 4. memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah. 5. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memajukan sekolah. 6. mengikutsertakan orang tua dan tokoh masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah. (Depdiknas, 2001:20)10 . 10 Ibid, http://dewin221106.blogspot.com/2009/11/komite-..................... Diakses pada tgl 4 desember 2010
  • 12. 12 ANALISIS Memang keberadaan Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Sekolah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, dijelaskan Dewan sekolah adalah mitra sekolah. Tugas Dewan sekolah pada dasarnya mempunyai empat peran dimana peran tersebut adalah, memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan dan menjadi mediator, dengan masyarakat dan pemerintah. Peran tersebut pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh pengurus Dewan sekolah, namun belum optimal. Mengapa terjadi demikian? Lembaga dewan sekolah telah ada dan dibentuk disetiap sekolah di Indonesia. Tetapi keberadaan Dewan sekolah terutama di daerah tertinggal masih banyak menghadapi beberapa kendala. Ada beberapa masalah pokok yang dihadapi tentang dewan sekolahn ini yang akhirnya dikatakan perannya belum optimal. Permasalahan tersebut antara lain;  Masalah Pamahaman. Pemahaman tentang Dewan sekolah sangat beragam, tentang perannya belum sepenuhnya di pahami apalagi menjalankan peran tersebut secara maksimal. Proses pembentukannya pun mungkin belum berdasarkan acuan yang ada. Keterwakilannya dalam susunan anggota Dewan sekolah juga belum meluas (belum mengikutsertakan dunia usaha ataupun dunia industri) disekitarnya. Disamping itu masih langka keterwakilan perempuan dalam komite. Yang sangat fatal lagi Dewan sekolah belum/tidak mempunyai anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite.  Masalah Budaya yang dimaksudkan disini adalah cara berfikir serta bertindak masyarakat terhadap sekolah. Pola pikir mereka kebanyakan menganggap sekolah sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen. Sekolah jual lulusan, masyarakat membayar. Pola pikir lainnya adalah sekolah bagi anak-anak adalah pilihan masa depan.
  • 13. 13 Dengan demikian masyarakat yang mampu, menyekolahkan anaknya disekolah yang berkualitas. Apalagi jika anaknya mempunyai prestasi. Bagaimana dengan masyarakat yang miskin, jelas sekolah bukan menjadi prioritas yang utama, sekolah bukan merupakan tanggung jawabnya sehingga sekolah mempunyai urutan prioritas dibawah kebutuhan utama (makan, papan, sandang). Pola pikir terhadap sekolah masih terbatas pada dukungan dana semata (sangat minim di daerah tertinggal). Perubahan budaya ini diperlukan proses yang sangat panjang agar tuntutan peran dewan sekolah ini dapat optimal.  Masalah Sosial Ekonomi. Belum optimalnya peran dewan sekolah disebabkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat masih difokuskan mencari jalan keluar (solusi) ekonomi rumah tangga, sehingga walaupun terlibat dalam kepengurusan komite, partisipasinya belumlah optimal (besar) dianggap sebagai beban sampingan, apalagi didalam komite bersifat sukarelawan. Masalah kemiskinan itu sendiri sudah menyulitkan mereka untuk terlihat dalam Dewan sekolah dan sekolah juga menanggung akibatnya (beban) karena berbagai ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prasarana sekolah menjadi lamban.
  • 14. 14 BAB III KESIMPULAN Dari uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa : 1. Dewan sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. 2. Dalam pembentukan Dewan sekolah mempunyai beberapa prinsip-prinsip, diantaranya adalah; Transparan , Akuntabel, Demokratis. Sedangkan langkah pokok pembentukan Komite Sekolah yaitu; “(a).Sosialisasi tentang Dewan sekolah yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 tanggal 2 April 2002. (b). Penyusunan kriteria dan indentifikasi calon anggota. (c).Seleksi bakal calon pengurus yang diusulkan masyarakat. (d). Pengumuman bakal calon yang telah diseleksi. (e). Penyusunan nama-nama calon anggota yang dinyatakan resmi sebagai calon pengurus. (f) .Pemilihan pengurus komite. (g). Penyampaian nama-nama Ketua Komite dan anggota pengurus terpilih. 3. Fungsi Dewan sekolah antara lain : “Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan”. Sementara Peranan Komite Sekolah/Dewan sekolah secara adalah: Pemberi pertimbangan (advisory agency), Pendukung (supporting agency), Pengontrol (controlling agency), Mediator (mediator agency). 4. Huhubungan sekolah dan Dewan sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaran pendidikan. Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Dewan sekolah , sudah barang
  • 15. 15 tentu mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan. DAFTAR PUSTAKA Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam; Konsep Strategi dan Aplikasi ( yogyakarta, Teras, 2009) Sagala Syaiful , Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat (Jakarta, PT Nimas Multima 2004) Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004) http://subliyanto.blogspot.com/2010/01/hubungan-antara-sekolah-dengan.html http://komalasari-smile.blogspot.com/2009/05/pengertian-dewan-pendidikan-dan-komite.html http://dewin221106.blogspot.com/2009/11/komite-sekolah-dan-dewan-pendidikan.html. http://mulyaihza.blogspot.com/2010/05/peran-dewan-pendidikan-dan-komite.html Peran dewan pendidikan dan komite sekolah. http://sertifikasiguru.blog.dada.net/post/1207056294/OPTIMALISASI+PERAN+KOMITE+ SEKOLAH.